perencanaan dan pengawasan anggaran: strategi perumusan model kebijakan publik yang berpihak pada...

of 36 /36

Click here to load reader

Author: dadang-solihin

Post on 02-Jul-2015

16.616 views

Category:

Technology


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

TRANSCRIPT

  • 1. Perencanaan dan Pengawasan Anggaran: Strategi Perumusan Model Kebijakan Publik yang Berpihak pada RakyatDrs. H. Dadang Solihin, MA Solihin, DPP Partai Kebangkitan BangsaWorkshop Strategi Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Anggaran bagi Legislatif Hotel Grand Cempaka-Jakarta, 1 Februari 2006

2. dadang-dadang-solihin.blogspot.com 2 3. Dadang Solihins Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active asAssociate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe,Training Programme of Information Technology Management, at KarlstadCity, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers,Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,Canada (2002); Local Government Administration Training Course,Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training osa, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five booksregarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by hismobile at +62812 932 2202dadang- dadang-solihin.blogspot.com 3 4. Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of development)1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang baik pendapatannya,orang, pendapatannya tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, p y pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. ,p,2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. di i ( lft ) ti3. Peningkatan kebebasan (freedom) setiapreedom) orang. orangdadang-dadang-solihin.blogspot.com4 5. How ?H Mengurangi disparitas atau ketimpanganpembangunan antar daerah dan antar sub daerahserta antar warga masyarakat (k (pemerataan dan dkeadilan). Memberdayakan masyarakat dan mengentaskankemiskinan. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.pp gj Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraanmasyarakat daerah. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarangdan generasi masa datang (berkelanjutan)(berkelanjutan).dadang-dadang-solihin.blogspot.com5 6. Untuk Mencapai Tujuan Pembangunantersebut Diperlukan perencanaan, penganggaran danpengawasan.Dalam suatu model kebijakan publik yang berpihakpada rakyat.rakyat Perencanaan P Penganggaran PPengawasanP Berpihak pada Rakyatdadang-dadang-solihin.blogspot.com6 7. Perencanaan Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. dikehendaki. 2. Sasaran-Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya(yang mencerminkan pemilihan dari berbagaialternatif).alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. sasaran-tersebut. 4. Masalah-Masalah-masalah yang dihadapi. dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan sertapengalokasiannya.pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasanpelaksanaannya. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 7 8. Perencanaan Sifat Perencanaan Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, sasarannya perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. Perencanaan dapat berupa perencanaanp p p agregatif atau komprehensif dan parsial. Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan ti k t pusat d ti k t tingkat t dan tingkat daerah. Dari jangka waktunya perencanaan dapatwaktunya, bersifat jangka panjang, menengah, atau j g p jangka pendek.dadang-dadang-solihin.blogspot.com 8 9. Perencanaan Sifat Perencanaan . . . Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down) dari bawahdown), ke atas (bottom up), atau kedua-duanya.kedua- Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya perencanaan dapat politiknya, bersifat alokatif, inovatif dan radikal. Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau proyek. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 9 10. Perencanaan Kegagalan Perencanaan 1. Penyusunan perencanaan tidaktepat, mungkin kt tki karena: karena:informasinya kurang lengkap,metodologinya belum dikuasai,p perencanaannya tidak realistis sehingga ygg tidak mungkin pernah bisa terlaksanap g pengaruh politis terlalu besar sehingga p gg pertimbangan-pertimbangan teknis pertimbangan- perencanaan diabaikan.dadang-dadang-solihin.blogspot.com 10 11. Perencanaan Kegagalan Perencanaan . . . 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapipelaksanaannya tidak seperti seharusnya.l ktid kti h kegagalan terjadi karena tidak berkaitnyaperencanaan d dengan pelaksanaannya. l k aparat pelaksana tidak siap atau tidakkompeten,kompeten masyarakat tidak punya kesempatanberpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.mendukungnya dadang- dadang-solihin.blogspot.com11 12. Perencanaan Kegagalan Perencanaan . . . 3. perencanaan mengikuti paradigma yangternyata tidak sesuai dengan kondisi danperkembangan serta tidak dapatmengatasi masalah mendasar negaraberkembang.b k b Misalnya, orientasi semata-mata padasemata-pertumbuhan yang menyebabkan makinmelebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-semata-mata perencanaannya tetapi falsafah atauperencanaannya,konsep di balik perencanaan itu. dadang- dadang-solihin.blogspot.com12 13. Perencanaan Kegagalan Perencanaan . . . 4. karena perencanaan diartikan sebagaipengaturan total kehidupan manusia sampaiyang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatanpberkembangnya prakarsa individu dan pengembangankapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dang gppermintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistemperencanaan terpusat (centrally planned system).dadang-dadang-solihin.blogspot.com13 14. Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan b k bk id peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secarasasaran- garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.dadang-dadang-solihin.blogspot.com 14 15. Perencanaan Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan partisipatif: memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut p p serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak kesinambungan: hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus- terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan holistik: pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi hi i( tkt ) t t i harus dilih t dari berbagai dilihat d i b b i aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 15 16. Perencanaan Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)NASIONAL DAERAHDokumenPenetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan JangkaR P b J kUURencana Pembangunan Jangka R P b J kPerdaP dPanjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Panjang Daerah (RPJP-Daerah)(Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional)Rencana Pembangunan JangkaPer Pres Rencana Pembangunan JangkaPeraturan KDHMenengah Nasional(Ps. 19 Ayat 1) Menengah Daerah (RPJM_Daerah) (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional)Renstra Kementerian / LembagaPeraturan PimpinanRenstra Satuan Kerja PerangkatPeraturan Pimpinan(Renstra KL) KLDaerah (Renstra SKPD)SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan KDH (Ps. 26 A t 1) (PAyat(RKPD)(Ps. 26 A t 2) (PAyatRencana Kerja Kementerian /Peraturan PimpinanRencana Kerja Satuan KerjaPeraturan PimpinanLembaga (Renja KL) KLPerangkat Daerah (Renja SKPD)SKPD (Ps. (Ps 21 Ayat 1)( Ps. 21 Ayat 3) Psdadang-dadang-solihin.blogspot.com16 17. PerencanaanIsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)NASIONALDAERAH Penjabaran TujuanjjMengacu pgpada RPJP Nasional ke dalam: Nasional dan memuat: Visi Visi Misi Misi Arah Pembangunan Arah PembangunanNasionalDaerahdadang-dadang-solihin.blogspot.com17 18. PerencanaanRPJP 20052025 (RUU) 2005 Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 20052025 2005 Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 20052025 2005 Bab V Penutup dadang- dadang-solihin.blogspot.com 18 19. PerencanaanIsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONALRPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Penjabaran visi, misi, program KepalaPresiden;; Daerah;; Berpedoman pada RPJP Nasional Berpedoman pada RPJP Daerah danmemperhatikan RPJM NasionalIsi:Isi:Strategi Pembangunan NasionalStrategi Pembangunan DaerahKebijakan Umum jKebijakan Umum jKerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Keuangan DaerahProgram kementerian, lintas kementerian, Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang kewilayahan, kewilayahan dan lintas kewilayahan memuat kegiatan dalam:yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Kerangka Anggarandadang-dadang-solihin.blogspot.com 19 20. PerencanaanRPJM 2004 2009RPJM 20042009 (Perpres 7/2005) Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-20092004- Bagian II:Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Bagian IV:Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan P b Bagian VI:Penutupdadang-dadang-solihin.blogspot.com 20 21. PerencanaanIsi Renstra-KL & Renstra-SKPDRenstra- Renstra- Renstra-KL Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM Daerah Isi: Isi: 1. Visi-Misi 1. Visi-Misi 2. T j Tujuan, Strategi, dan Kebijakan St t i d K bij k 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan T j St t i d K bij k 3. Program-program 3. Program-program 4 Kegiatan Indikatif 4. 4.4Kegiatan Indikatifdadang-dadang-solihin.blogspot.com21 22. PerencanaanIsi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP RKP DaerahPenjabaran RPJM NasionalPenjabaran RPJM Daerah; Mengacu p gpada RKP Isi: Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Rancangan Kerangka Ekonomi MakroMakro Daerah Arah Kebijakan Fiskal Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program Kementerian, lintas Program SKPD, lintas SKPD, kementerian, kewilayahan, dankewilayahan, dan lintas lintas k il h li t kewilayahan yang memuattkewilayahank il h yang memuat k i tt kegiatan kegiatan dalam:dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Kerangka Anggaran dadang- dadang-solihin.blogspot.com22 23. PerencanaanIsi Renja-KL & Renja-SKPDRenja- Renja-Renja-Renja-KL Renja- Renja-SKPD Penjabaran Renstra KLPenjabaran Renstra SKPDIsi:Isi:1.1 Kebijakan KL1.1 Kebijakan SKPD2. Program dan Kegiatan 2. Program dan Kegiatan Pembangunan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Mendorong Partisipasi Masyarakatdadang-dadang-solihin.blogspot.com 23 24. PerencanaanTahapan Perencanaan1. Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana PembangunanR Akhi RP b2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana3 P d li P l kR4. Evaluasi Kinerja dadang- dadang-solihin.blogspot.com 24 25. PerencanaanEmpat Langkah Penyusunan Rencana 1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yangbersifat teknokratik menyeluruh dan terukur teknokratik, menyeluruh,terukur. 2. Masing-Masing-masing instansi pemerintah menyiapkanrancangan rencana kerja dengan berpedoman padarancangan rencana pembangunan yang telahbl hdisiapkan. 3. Pelibatan masyarakat (stakeholders) danpenyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkanmasing-masing-masing jenjang pemerintahan melaluimusyawarah perencanaan pembangunan pembangunan. 4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 25 26. PerencanaanPenyusunan dan Penetapan PJP 1.Rancangan Rencana Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda 2.Musrenbang d Mbdengan bahan R b h Rancangan R Rencana yang melibatkan Masyarakat dimaksud de ga masyarakat ada a o a gd a sud dengan asya a at adalah orangperseorangan, kelompok orang termasuk masyarakathukum adat atau badan hukum yang berkepentingandengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagaipenanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupunpenanggung resiko 3.Penyusunan Rancangan Akhir P RAkhi 4.Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP Daerah ) Perda)dadang-dadang-solihin.blogspot.com26 27. PerencanaanPerencanaan Apa yang Baru?DULU SEKARANGDaftar Usulan - Shopping ListRencana Kerja - Working Plan Sebanyak-banyaknya Sebanyak banyaknya Input (Rp., Naker, Fasilitas dll.) (Rp Naker Fasilitas, dll ) Seindah-indahnya Kegiatan (Proses) Tidak terbatas Output / Outcome Sehingga Perencanaan Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah Menyusun hubungan optimal antara input, proses,dan output / outcomes Karena: KAda Sanksi Pidanadadang-dadang-solihin.blogspot.com27Pasal 34 UU 17/2003 28. Perencanaan Pasal 34 UU 17/20031)Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikotayang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yangtelah ditetapkan dalam undang-undang tentangp gggAPBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam denganpidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuanundang-undang.2)Pimpinan Unit O i i i Organisasi Kementrian Negara/ i ii /Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbuktimelakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telahditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ undang undangPeraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidanapenjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.3)Presiden memberi sanksi administrasi sesuai denganketentuan undang-undang kepada pegawai negeri sertapihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannyasebagaimana ditentukan dalam undang-undang iniini. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 28 29. Penganggaran Anggaran Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukandengan jumlah sumber daya yang diperlukan untukmelaksanakannya.melaksanakannya Membatasi pengeluaran sepadan denganpenerimaan, menjaga keseimbangan, danmencegah pengeluaran yang berlebihan di atash lb l bih tbatas kemampuan. Selain memiliki aspek teknis juga aspek-aspekaspek-politis. Anggaran negara sangat terbuka terhadaplingkungan,lingkungan dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi, ekonomiopini publik, berbagai tingkat pemerintahan,kelompok-kelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum pers,politisi.politisidadang-dadang-solihin.blogspot.com 29 30. PenganggaranAnggaran . . . Dalam anggaran negara ada kaitan yang eratantara rakyat sebagai pembayar pajak denganpemerintah sebagai pengguna dana yang i h b idbersumber dari rakyat. Pengalokasian anggaran harus sesuai denganprioritas pembangunan dan digunakan sesuairencana, hemat, serta mencegah pemborosan , , g pdan kebocoran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwakegiatank i t penganggaran merupakan sisi lain k i il iatau kelanjutan dari perencanaanpembangunan.pembangunandadang-dadang-solihin.blogspot.com 30 31. PenganggaranPrinsip Dasar Penyusunan AnggaranDaerah (PP 58/205): Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraanyang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuksetiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yangti bdtd k b l jdianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaranbelanja; Penganggaran pengeluaran harus didukung denganadanya kepastian tersedianya penerimaan dalamjumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakankegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupikredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalamtahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukandalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas UmumDaerah.Daerah dadang- dadang-solihin.blogspot.com 31 32. PenganggaranAlur Perencanaan dan Penganggaran Pedoman PedomanRenstra Renja - RincianRKA-KLPemerKLKL APBNPus Pedoman Diacurintahsat Dijabar PedomanPedoman RPJPRPJM kanRKP RAPBN APBNNasionalNasionalDiacuDiperhatikanDiserasikan melalui Musrenbang Pedoman PedomanRPJPRPJM Dijabar RKP kanRAPBD APBD Daerah Dh DaerahDhDaerahDhPemerintaDaerah Pedoman Diacu h Pedoman P dPedomanP dahRenstra Renja - RKA - Rincian SKPD SKPDSKPD APBD UU SPPN UU KNdadang-dadang-solihin.blogspot.com32 33. PengawasanPengawasan Pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakanrangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama,ggy gy y g,yakni mengikuti perkembangan pelaksanaanpembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan melainkan tujuan,sarana untuk meningkatkan efisiensi dalammelaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadappenyimpangan-penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya, g p gydilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi telah masukselagi kegiatan pembangunan masih dalam tahappperencanaan.dadang-dadang-solihin.blogspot.com 33 34. PengawasanPengawasan . . . Kegiatan pengawasan bukan semata-matasemata-mencari siapa yang bersalah, tetapi apa i ib l h t t iyang salah dan mengapa kesalahan ituterjadi.t j di Sehingga dalam kegiatan pengawasan adaunsur membimbing dan mendidik terhadappelaksana pembangunan untukmeningkatkan kemampuan danprofesionalismenya. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 34 35. PengawasanPengawasan . . . Pengawasan merupakan unsur yang pokokbagi setiap manajemen termasukmanajemen,manajemen pembangunan. Dalam sistem administrasi negara,g ,pengawasan ada hierarkinya, sesuai dengantingkatan dan ruang lingkupnya. Pengawasan b if t b j jPbersifat berjenjang dan dapatd dtdilakukan sebagai bagian dari kegiatan yangorganik dari dalam dan dari luar. luar Oleh karena itu, dikenal adanyap gpengawasan internal dan eksternal.dadang-dadang-solihin.blogspot.com 35 36. TERIMA KASIHdadang-dadang-solihin.blogspot.com 36