TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ?????

KKN

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya,

yaitu dari segi hukumnya

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan

penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan

hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil

yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik

oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur

penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-

undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

INDONESIA NEGARA HUKUM.

Segala sesuatu yang ada di indonesia diatur oleh hukum,

- Hukum yang tertulis.

- Hukum yang tidak tertulis/ adat / kebiasaan.

- Hukum

Dilihat dalam garis - garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasisebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukumpidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang :

1. Aturan Umum Hukum Pidana dan Aspek Larangan Berbuat yang

Disertai Ancaman Pidana.

2. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri sipembuat

(Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan).

3. Tindakan dan upaya - upaya yang boleh atau harus dilakukan

negara melalui alat-alat perlengkapannya.

PEMAHAMAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yangmerusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Pelbagai peraturanperaturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsitelah diterbitkan. Namun, praktik korupsi masih terus berulang dan semakinkompleks dalam realisasinya.

Pada tahun 2010, menurut data Pacific Economic and Risk Consultansy, Indonesiamenempati urutan teratas sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalamkenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspekkehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),Proyek Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah, sampai prosespenegakkan hukum.

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajaroleh masayarakat umum, seperti memberi hadiah kepada Pejabat / PegawaiNegeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itudipandang lumrah sebagai kebiasaan dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif inilama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salahsatunya disebabkan karena masih kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertiankorupsi. Selama ini, kosakata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orangpernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat yang tinggal di pedalaman, mahasiswa,pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun jikaditanya kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang bisa dikategorikantindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang bisa menjawab secara benarbentuk / jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam Undang-UndangNomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besarpengertian korupsi didalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun hingga saat inipemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang.

Menjadi lebih memahami pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal yang mudah.Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif yangselama ini dianggap sebgai hal wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai Tindak PidanaKorupsi. Seperti Gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara danberhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dapat menjadi salah satu bentuk Tindak Pidana Korupsi.

Mengetahui bentuk / jenis perbuatan yang bisa dikategorikan

sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar

seseorang tidak melakukan korupsi.

Apa Yang Dimaksud Dengan Korupsi ?

Korupsi bersasal bahasa latin “Corruptio,” atau “Corruptos”

Kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam beberapa bahasa, diantaranya yaitu :

Bahasa Inggris : Corruption ( Corrupt )

Bahasa Belanda : Corruptie

Bahasa Indonesia : Korupsi

Korupsi secara harfiah bisa berarti :

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, danketidakjujuran

2. Perbuatan yg buruk (penggelapan, uang, penerimaan uang sogok, dsb)

3. Perbuatan yg kenyataan menimbulkan keadaan yg bersifat buruk

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang dalam 30 buah Pasaldalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasaltersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) bentuk / jenis tindak pidanakorupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatanyang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi tersebut pada

dasarnya dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara

2. Suap - Menyuap

3. Penggelapan dalam jabatan

4. Pemerasan

5. Perbuatan curang

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

7. Gratifikasi

9

KORUPSI

UU NO 31 TH 1999

JO

UU NO 20 TH 2001

KERIGIAN KEUANGAN NEGARAPs 2 & 3

SUAP MENYUAP

Ps 5,6,11,12,13

PENGGELAPAN DLM JABATAN

Ps 8, 9, Ps 10.a,b c

PERBUATAN PEMERASANPs 12, e,g, f

PERBUATAN CURANGPs 7 ayat (1) a,b,C,d

Ps 7 (2) Ps 12.b

Benturan

Kepentingan

Ps 12 i

Gratifikasi

Ps 12 c

TPK UU No 31 th 1999 Jo UU No 20 Th 2001

Selain defenisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas,

masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana

korupsi. Jenis tindak pidana lain tersebut tertuang dalam Pasal 21, 22,

23, dan 24 Bab III UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana

Korupsi.Janis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

terdiri atas :

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.

4. Saksi atau Ahli yang tidak memberika keterangan atau memberi keterangan palsu.

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.

6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

TINDAK PIDANA

KORUPSI SEBAGAI

EKSTRA

ORDINARY

CRIME

TINDAK PIDANA

KORUPSI DAPAT

BERAKIBAT MERUSAK

PEREKONOMIAN

NEGARA

TREND SEMAKIN CANGGIH

CARA YANG DIGUNAKAN

PELAKU

EKSTRA ORDINARY CRIME (Kejahatan Luar

Biasa):

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak

terkendali akan membawa bencana yang tidak saja

terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi

juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara

pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang

meluas dan sistematis juga merupakan

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak

ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak

pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan

sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi

suatu “kejahatan luar biasa”.

Upaya Penanggulangannya : Untuk menanggulangi kejahatan yang luar biasa tersebut

diperlukan suatu kebijakan sosial (sosial policy).

Kemudian dijabarkan dalam kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Pada tataran tersebut dirumuskan dan ditegakkan pula kebijakan pidana (criminal policy).

Dengan demikian tampak bahwa kebijakan pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang secara keseluruhan berada dalam suatu sistem kebijakan sosial. Oleh karena itu kebijakan pidana harus memiliki sinkronisasi dengan kebijakan penegakan hukum, sedangkan kebijakan penegakan hukum harus pula searah dan dijiwai oleh kebijakan sosial atau arah kebijakan penyelenggaraan negara pada umumnya.

Trend Perkembangan :

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas

dalam kehidupan masyarakat. Perkembangannya

terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari

jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian

keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak

pidana yang dilakukan semakin sistematis serta

lingkupnya yang memasuki seluruh aspek

kehidupan masyarakat, serta modus operandi

yang digunakan juga semakin canggih.

Faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia meliputi 4 aspek, yaitu:

1.Aspek perilaku individu,

yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi, seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar.

2. Aspek Organisasi.

yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan,

kultur organisasi yang tidak benar, sistem

akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan

sistem pengendalian manajemen, manajemen

cenderung menutupi perbuatan korupsi yang

terjadi dalam organisasi.

3.Aspek masyarakat,

yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat dimana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktek korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktek korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalah artian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indoenesia.

4.Aspek peraturan perundang-undangan,

yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan

yang bersifat monopolistik yang hanya

menguntungkan kerabat dan atau kroni

penguasa negara, kualitas peraturan

perundang-undangan yang kurang memadai,

judicial review yang kurang efektif, penjatuhan

sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi

tidak konsisten dan pandang bulu, serta

lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan

perundang-undangan.

MENGAPA KORUPSI

TERJADI

KORUPSI

Tiga Aspek :

prepared by mulia ardi

Institusi/Administrasi

Manusia

Sosial/Budaya

1. Kerugian Keuangan Negara ; Pasal 2

Pasal 3

2. Suap – Menyuap ;

• Pasal 5 Ayat (1) huruf a

• Pasal 5 Ayat (1) huruf b

• Pasal 13

• Pasal 5 Ayat (2)

• Pasal 12 huruf a

• Pasal 12 huruf b

• Pasal 11

• Pasal 6 Ayat (1) huruf a

• Pasal 6 Ayat (1) huruf b

• Pasal 6 Ayat (2)

• Pasal 12 huruf c

• Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan Dalam Jabatan ;

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10 huruf a

Pasal 10 huruf b

Pasal 10 huruf c

4. Pemerasan ;

Pasal 12 huruf e

Pasal 12 huruf g

Pasal 12 huruf f

5. Perbuatan Curang ;

Pasal 7 Ayat (1) huruf a

Pasal 7 Ayat (1) huruf b

Pasal 7 Ayat (1) huruf c

Pasal 7 Ayat (1) huruf d

Pasal 7 Ayat (2)

Pasal 12 huruf h

6.Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan ;

Pasal 12 huruf i

7.Gratifikasi ;

Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

8. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tertuang dalam Pasal 21, 22, dan 24 Bab III UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari :

1. Pasal 21 : Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi

2. Pasal 22 jo Pasal 28 :Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Yang Tidak Benar

3. Pasal 22 jo Pasal 29 : Bank Yang Tidak Memberikan Rekening Tersangka

4. Pasal 22 jo Pasal 35 : Saksi atau Ahli Yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu

5. Pasal 22 jo Pasal 36 : Orang Yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu

6. Pasal 24 jo Pasal 31 : Saksi Yang Membuka Identitas Pelapor .

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi, harus memenuhi rumusan unsur-unsur sebagaimana termuat dalam masing-masing Pasal, yaitu :

Unsur Pasal 2 :

Setiap orang ;

Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Dengan cara melawan hukum ;

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Pasal 3 :

Setiap orang ;

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ;

Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a :

Setiap orang ;

Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu ;

Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b :

Setiap orang ;

Memberi sesuatu ;

Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Unsur Pasal 13 :

Setiap orang ;

Memberi hadiah atau janji ;

Kepada Pegawai Negeri ;

Dengan mengingat kekuasan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Unsur Pasal 5 ayat (2) :

Pegawai Negeri atau Penyelanggara Negara ;

Menerima pemberian atau janji ;

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b

Unsur Pasal 12 huruf a :

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Menerima hadiah atau janji ;

Diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;

Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur Pasal 12 huruf b :

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Menerima hadiah ;

Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;

Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur Pasal 11 :

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Menerima hadiah atau janji ;

Diketahuinya ;

Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya

dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji

tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Unsur Pasal 6 Ayat (1) huruf a :

Setiap orang ;

Memberi atau menjanjikan sesuatu ;

Kepada hakim ;

Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang

diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur Pasal 6 Ayat (1) huruf b :

Setiap orang ;

Memberi atau menjanjikan sesuatu ;

Kepada Advokat yang menghadiri sidang pengadilan ;

Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat

yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang

diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur Pasal 6 Ayat (2) :

Hakim atau Advokat ;

Yang menerima pemberian atau janji ;

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a

atau huruf b.

Unsur Pasal 12 huruf c :

Hakim ;

Menerima hadiah atau janji ;

Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji

tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan

perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur Pasal 12 huruf d :

Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan ;

Menerima hadiah atau janji ;

Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji

tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat

yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang

diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur Pasal 8

Pegawai Negeri atau selain pegawai negeri yang

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara

terus menerus atau untuk sementara waktu ;

Dengan sengaja ;

Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil

atau membiarkan orang lain menggelapkan atau

membantu dalam melakukan perbuatan itu ;

Uang atau Surat Berharga ;

Yang disimpan karena jabatannya.

Unsur Pasal 9

Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk

sementara waktu ;

Dengan sengaja ;

Memalsu ;

Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan

administrasi.

Unsur Pasal 10 hurf a

Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;

Dengan sengaja ;

Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai ;

Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang ;

Yang dikuasainya karena jabatan.

Unsur Pasal 10 hurf b :

Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;

Dengan sengaja ;

Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai ;

Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada pasal 10 huruf a.

Unsur Pasal 10 huruf c

Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;

Dengan sengaja ;

Membantu orang lain Menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai ;

Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a.

Unsur Pasal 12 huruf e :

Pegawai Negeri atau penyelenggara negara ;

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Secara melawan hukum ;

Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Menyalagunakan kekuasaan.

Unsur Pasal 12 huruf g :

Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Pada waktu menjalankan tugas ;

Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang ;

Seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya ;

Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.

Unsur Pasal 12 huruf f :

Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Pada waktu menjalankan tugas ;

Meminta, menerima, atau memotong pembayaran ;

Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum ;

Seolah olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai hutang kepadanya.

Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.

Unsur Pasal 7 Ayat (1) huruf a :

Pemborong, Ahli Bangunan, atau Penjual Bahan Bangunan ;

Melakukan perbuatan curang ;

Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan ;

Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Unsur Pasal 7 Ayat (1) huruf b:

Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan ;

Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan ;

Dilakukan dengan sengaja ;

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf a

Unsur Pasal 7 Ayat (1) huruf c :

Setiap orang ;

Melakukan perbuatan curang ;

Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian negara RI ;

Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

Unsur Pasal 7 Ayat (1) huruf d :

Orang yang bertugas mengawasi penyerahan

barang keperluan TNI dan atau Kepolisian RI

Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana

dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 huruf c) ;

Dilakukan dengan sengaja.

Unsur Pasal 7 Ayat (2) :

Orang yang menerima penyerahan bahan

bangunan atau orang yang menerima

penyerahan barang keperluan TNI dan atau

Kepolisian negara RI ;

Membiarkan perbuatan curang ;

Sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1)

huruf a atau huruf c.

Unsur Pasal 12 huruf h

Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah

negara yang diatasnya ada hak pakai

Seolah olah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan ;

Telah merugikan yang berhak ;

Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur Pasal 12 huruf I :

Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Dengan sengaja ;

Langsung atau tidak langsung turut serta dalam

pemborongan pengadaan atau persewaan.

Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau

sebagian ditugaskan untuk mengurus atau

mengawasinya.

Unsur Pasal 12 huruf b:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Menerima gratifikasi ;

Yang berhubungan dengan jabatan dan

berlawanan dengan kewajibannya atau

tugasnya.

Penerimaan gratifikasi tersebut tidak

dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu

30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Unsur Pasal 21 :

Setiap orang ;

Dengan sengaja ;

Mencegah, merintangi atau menggagalkan ;

Secara langsung atau tidak langsung ;

Penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan disidang

terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Unsur pasal 22 jo. Pasal 28 :

Tersangka ;

Dengan sengaja ;

Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu ;

Tentang keterangan harta bendanya atau harta benda istri suaminya atau harta benda anaknya atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Unsur Pasal 22 jo Pasal 29 :

Orang yang ditugaskan oleh bank ;

Dengan sengaja ;

Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

Unsur Pasal 22 jo. Pasal 35 :

Saksi atau ahli ;

Dengan sengaja ;

Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu.

Unsur Pasal 22 jo. Pasal 36 :

Orang yang karena pekerjaan, harkat,

martabat atau jabatannya yang diwajibkan

menyimpan rahasia ;

Dengan sengaja ;

Tidak memberikan keterangan atau

memberikan keterangan yang isinya palsu.

Unsur Pasal 24 jo Pasal 31:

Saksi ;

Menyebut nama atau nama alamat pelapor

atau hal-hal lain yang memungkinkan

diketahuinya identitas pelapor.

Menerima Hadiah atau Janji

berhubungan dengan Jabatannya

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan

paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50

juta dan paling banyak Rp 250 juta

Pegawai negeri atau penyelenggara negara

Menerima hadiah atau janji

Padahal diketahuinya

Atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan

karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan

dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya

dengan jabatannya.

Pasal 5 ayat (1) huruf a

Memberi atau menjanjikan sesuatu;

kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;

dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu

dalam jabatannya;

yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menyuap Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara

Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh

juta rupiah

Pasal 7 ayat (1) huruf a

Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;

Melakukan perbuatan curang;

Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan

bangunan ;

Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan

barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang .

Pemborong Berbuat Curang

Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7

(tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah

Pasal 7 ayat (1) huruf b

Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;

Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat

bangunan atau menyerahkan bahan bangunan ;

Dilakukan dengan sengaja ;

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a .

Pengawas Membiarkan Kecurangan

Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7

(tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah

Pasal 12 huruf e

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan

paling banyak Rp 1 miliar:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

orang lain;

Secara melawan hukum;

Memaksa seseorang memberikan sesuatu,

membayar, atau menerima bayaran dengan

potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi

dirinya sendiri;

Menyalahgunakan kekuasaannya.

Pegawai Negeri / Penyelenggara

Negara Memeras

Turut Serta Dalam Pengadaan

Pasal 12 huruf i

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan

paling banyak Rp 1 miliar:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Dengan sengaja;

Langsung atau tidak langsung turut serta dalam

pemborongan, pengadaan, atau persewaan;

Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau

sebagian ditugaskan untuk mengurus atau

mengawasinya.

Pasal 12B ayat (1)

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan

dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh

penerima gratifikasi;

yang nilainya kurang dari Rp 10 juta pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

GRATIFIKASI

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang,

rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri

maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan

sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik .

Pengecualian

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1)

tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang

diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Sanksinya

Pasal 12B ayat (2)

Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling

singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp

1 miliar.

Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi

30

H

A

R

I

K

E

R

J

A

7 Hari Kerja sejak ditetapkan statusnya

Pasal 16, 17 & 18 UU No. 30 th. 2002

Waktu 30 hari kerja

sejak diterima

Pasal 12C UU

No. 20 th

2001

Penerima Gratifikasi

Laporan Tertulis kepada KPK

Dapat memanggil Penerima Gratifikasi

SK Pimpinan KPK ttg

Status Gratifikasi

Proses Penetapan Status

Pimpinan KPK melakukan penelitian

Penerima Gratifikasi

Menteri Keuangan

Modus Operandi Korupsi

PENYIMPANGAN

PROSEDUR

PENGADAAN BARANG / JASA INSTANSI PEMERINTAH

TIDAK SESUAI PERATURAN PER UU AN.

BUKU/DAFTAR YG BIASA DIGUN PEMERIKSAAN ADM

MARK - UP

PERBUATAN

CURANG

GRATIFIKASI

( SUAP )

PENGGELAPAN

PEMALSUAN

HARGA / JUMLAH-PERENCANAAN, -PELAKSANAAN

-PELAPORAN

PENGADAAN BARANG/JASA TIDAK SESUAI OWNER ESTIMATE

PENERIMA TIDAK MELAPOR KEPADA KPK

UANG DAN SURAT BERHARGA DALAM JABATAN

DALAM JABATANPEMERASAN

TERLIBAT PEMBORONGAN, PENGADAAN,PERSEWAAN PADAHAL IA PENGURUS/PENGAWAS

Sebagaimana UU NO 31 / 1999 yang telah diubah denganUU NO 20 / 2001Pelaku KORUPSI

-Perbuatan curang, membahayakan

keamanan umum (Psl 7)PEMBORONG

-Suap (Psl 5,6,11,12,13)

-Setiap orang-Pegawai negeri-Penylgr negara-Hakim-Advokat

-UU Lain yang menyebut -----korupsi

SUBYEK PERBUATAN AKIBAT

SETIAP ORANG

-Merugikan Ku /

ekonomi Negara

-Merugikan individu,

instansi, dunia usaha

& masyarakat

-Bangsa dan negara

terpuruk

-Memperkaya diri, orang lain, koorporasi

secara melawan hukum (Psl 2)

-Menguntungkan diri, orang lain, koorporasi

dengan menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana karena jabatan

/kedudukan (Psl 3)

-Pegawai negeri-Selain PN

-Penggelapan uang/surat berharga (Psl 8)

-Pemalsuan, menghilangkan, merusakkan

buku-buku/daftar-daftar (Psl 9, 10)

Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri dan

Menyalahgunakan Kewenangan

Pasal 2 (Break of Law)

secara melawan hukum;

memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau korporasi;

Setiap

Orang

atau

Korpo-

rasi

Yang dapat

merugikan keuangan

negara atau

perekonomian

negara

Pasal 3 (Abuse of Power)- dengan tujuan menguntungkan

diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

ECW

Neloe

Formil dan materiil

(perbuatan tercela)

Keuangan / Perekonomian negara

Unsur Keuangan Negara :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan(termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yangtimbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.

2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan,Badan Hukum, dan perusahaan yg menyertakan modal negara, atau perusahaan ygmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian degan negara.

Unsur Perekonomian Negara :

Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut :

Pengertian perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat mandiri ygdidasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuaidengaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupanmasyarakat.

Kerugian keuangan / perekonomian negara harus dibuktikan secara konkrit (didasarkan alatbukti yang sah) tidak boleh menggunakan asumsi, kerugian yang propestif; walaupunkegiatan institusi negara tersebut mendapat keuntungan tidak berarti perbuatan terdakwatidak merugikan negara

Korporasi :

adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang

terorganisasi baik merupakan badan hukum

maupun bukan badan hukum.

PERLUASAN PENGERTIAN PEGAWAI NEGERI

1. Orang yang mendapat gaji, upah dari negara atau korporasi.

2. Orang yang menerima Modal atau fasilitas dari negara.

Yang dimaksud dengan fasilitas dari negara adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, pemberian ijin yang eksklusif termasuk keringanan biaya masuk, pemberian harga atau pajak yang tidak wajar (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

PIDANA KHUSUS

PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PREVENTIF (Pencegahan)

REPRESIF (Penindakan)

Pelaksanaan Program

Binmatkum

Penyelidikan

Penyidikan

Penuntutan

UPAYA PENEGAKAN HUKUM :

Preventif, yaitu strategi yang diarahkan untuk

mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara

menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor

penyebab atau peluang terjadinya tindak pidana.

Detektif, yaitu strategi yang diarahkan untuk

mengidentifikasi tindak pidana yang sering terjadi.

Represif, yaitu strategi yang diarahkan untuk

menangani atau memproses pelaku tindak pidana

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

PERAN SERTA MASYARAKAT

1. Pasal 41 UU 31/1999 Jo UU 20/2001 : Pada intinya masyarakat dapat

berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi.

2. Wujud dari peran serta masyarakat tersebut berupa :

Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan

telah terjadi tindak pidana korupsi.

Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan

memberikan informasi adanya dugaan TPK kepada Aparat Penegak

Hukum yang menangani perkara TPK.

Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab

kepada penegak hukum yang menangani TPK.

Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya

yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu 30 hari.

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum

http://flyingsword.messofthedamned.org/images/SR - Interogate.jpg

PenyelidikanAdalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidanaguna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikanmenurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Tugas penyelidikan adalah sangat penting karena merupakan landasan

yang kuat didalam menunjang tugas penyidikan.

Sumber Informasi Sebagai Dasar Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

didapat dari :

1. Laporan atau Pengaduan Masyarakat

2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI

3. Temuan sendiri.

4. Media massa.

L / satuan operasi

L / satuan TO

L / satuan penyelidikan

Jaksa Kesim

pulan

Kegiatan penyelidikan dilakukan segera setelah aparat penegak hukum menerimainformasi / laporan / pengaduan tentang dugaan adanya suatu tindak pidanakorupsi. Kegiatan penyelidikan ditujukan untuk Mencari, Menggali, MengumpulkanBahan Keterangan, dan Data-Data sebanyak dan selengkap mungkin dari berbagaisumber, baik dilakukan secara terbuka maupun tertutup, yang selanjutnya bahanketerangan dan data-data tersebut diolah dalam satu proses sehinggamenghasilkan suatu kesimpulan.

Oleh karena tugas penyelidikan berfungsi sebagai dasar untuk tugas penyidikanselanjutnya maka hasil tugas penyelidikan tersebut diharapkan dapat memberikankesimpulan bahwa :

Apakah suatu peristiwa pidana itu adalah merupakan suatu kejahatan yangsekaligus dapat menentukan arah dan alat bukti yang telah diperoleh, sehinggadapat mempermudah penyidikanya.

Selanjutnya dari bahan keterangan dan data maupun dokumen yang diperoleh tersebut diolah dalam satu proses analisa yuridis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan tentang “Apakah suatu perkara yang dilakukan penyelidikan tersebut telah diperoleh ataupun ditemukan bukti permulaan / bukti awal yang cukup telah terjadinya suatu tindak pidana ?”

“ BUKTI PERMULAAN “

Dalam hal Penyidik yang melakukan Penyidikan menetapkan seorang yang karena

perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai tersangka pelaku tindak pidana, maka

penetapan Penyidik itu harus didasarkan pada “Bukti Permulaan” (Prima Facie Evident)

Demikian pula dalam hal Penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap seorang yang

diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, maka perintah penangkapan itu harus didasarkan

pada “Bukti Permulaan”

“ BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP “

Adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana.

Sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.

ALAT BUKTI YANG SAH :

1. Keterangan Saksi

2. Keterangan Ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan Terdakwa

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP diterangkan bahwa : “Yang dimaksud dengan Bukti

Permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana

sesuai dengan bukyi Pasal 1 butir 14”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan

sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul melakukan tindak

pidana.

Dengan membaca penjelasan Pasal 17, ternyata apa yang dimaksud dengan Bukti

Permulaan (Prima Facie Evident) masih tetap tidak jelas, apakah bukti permulaan itu

berbentuk Barang Bukti ataukah berbentuk Alat Bukti Yang Sah.

Hal ini dapat menimbulkan munculnya berbagai penafsiran, berhubung tindakan

Penyidikan itu mempunyai tujuan utama untuk mengumpulkan Bukti yang pada

akhirnya akan bermuara pada penyajian pembuktian di muka sidang Pengadilan, maka

penafsiran terhadap pengertian “Bukti” harus didasarkan dan tidak boleh dilepaskan

dari pengertian “Alat-Alat Bukti Yang Sah”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa alat pembuktian yang berlaku dan bernilai

untuk memutuskan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana

adalah “Alat Bukti Yang Sah” sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) alat bukti yang

sah.

Untuk dapat lebih memahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian Bukti

Permulaan itu adalah merupakan alat bukti yang sah, maka hal tersebut perlu

dikaitkan dengan keseluruhan proses peradilan perkara pidana yang dimulai

dari proses PENYIDIKAN, yaitu dalam bentuk serangakaian tindakan

PENYIDIK dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP untuk

mencari serta mengumpulkan “Bukti” (alat-alat bukti dan barang bukti) yang

dengan bukti itu tindak pidana yang ditangani menjadi terang / jelas

(jenis/kualifikasinya, apakah pencurian, penggelapan, penipuan, penganiayaan,

pembunuhan, atau korupsi) dan sekaligus untuk menentukan dan menemukan

siapa orang yang menjadi tersangka pelaku tindak pidana yang sedang ditangani

oleh Penyidik yang bersangkutan.

Sebagai target utama dari tindakan penyidikan adalah mengumpulkan bukti

yang terdiri dari barang bukti dan alat bukti yang sah.

Dengan demikian alat bukti yang dikumpulkan/diketemukan/diperoleh dalam

pemeriksaan Penyidikan tersebut dinamakan sebagai Bukti Permulaan, karena

kedudukan dan dan fungsinya baru sebagai “CalonAlat Bukti Yang Sah”.

Calon alat bukti tersebut setelah disajikan atau diajukan oleh Penuntut Umum di

muka persidangan, maka calon alat bukti yang sah atau bukti permulaan

tersebut benar-benar berubah menjadi “Alat Bukti Yang Sah

PenyidikanAdalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal danmenurut cara yang diatur dalam undang-undang untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buktiitu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadidan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi bertujuanuntuk mencari dan menemukan unsur-unsur tindakpidana korupsi berikut alat bukti yang sah. Dengandemikian dalam kegiatan penyidikan ini diarahkan padakonstruksi pasal-pasal yang disangkakan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 Ayat (1)KUHAP yang berbunyi : “Dalam hal Penyidik telah mulaimelakukan suatu penyidikan peristiwa yang merupakantindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepadaPenuntut Umum.” Pemberitahuan tersebut disampaikanoleh Penyidik kepada Penuntut Umum melalui SPDP.

Sasaran / target tindakan Penyidikan adalah mengupayakan PEMBUKTIANtentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang /jelas dan sekaligus menemukan siapa tersangka pelakunya.

Adapun yang dimaksud dengan “Pembuktian” adalah upaya menyajikan /mengajukan alat-alat bukti yang sah dan barang bukti di depan sidangPengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan SuratDakwaan Penuntut Umum.

Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam KUHAP,yaitu dengan melakukan kegiatan / tindakan mencari / menemukan /mengumpulkan / menyita alat-alat bukti yang sah dan barang bukti, yangselanjutnya melalui proses penuntutan, alat-alat bukti tersebut oleh PenuntutUmum diajukan ke depan persidangan .

Dari ketentutan tersebut diatas menimbulkan Penafsiran yangberbeda-beda tentang pengertian Pra Penuntutan, yaitu :

1. Pra Penuntutan ditafsirkan sebagai sarana koordinasi antaraPenyidik dengan Penuntut Umum sebelum Berkas Perkaradinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

2. Kewenangan Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk danpengarahan kepada Penyidik untuk kesempurnaan Berkas Perkara.

3. Segala tindakan Penuntut Umum yang dilakukanya, sebelumBerkas Perkara dilimpahkan ke Pengadilan.

Dalam Pasal 14 Huruf (b) KUHAP menyebutkan bahwa :“Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan Pra Penuntutan apabilaada kekurangan-kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikanketentutan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) dengan memberi petunjuk dalamrangka penyempurnaan dari penyidikan.”

PRA PENUNTUTAN

PROSES PRA PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN

1. Segera setelah Pihak Kejaksaan menerima Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) dari Penyidik, maka diterbitkan P-16 (Surat PerintahPenunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti PerkembanganPenyidikan Perkara Tindak Pidana).

2. Apabila setelah pengiriman SPDP, namun Penyidik belum juga menyerah-kan hasil penyidikannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka pihakKejaksaan menerbitkan P-17 (Surat Permintaan Perkembangan HasilPenyidikan)

3. Apabila setelah pengiriman SPDP, Penyidik segera menyerahkan berkasperkara, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bersangkutan segeramemeriksa dan meneliti berkas perkara tersebut.

4. Apabila dan pemeriksaan dan penelitian berkas perkara tersebut, JPUberpendapat masih diperlukan penyempurnaan, maka diterbitkan P-18 danP-19 untuk penyidik.

P-18 : Surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap.

P-19 : Surat pengembalian berkas perkara disertai dengan petunjuk

untuk dilengkapi.

5. Bahwa Penyidik memiliki waktu selama 14 (empat belas) hari untukmelakukan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan berkasperkara.

6. Apabila dalam kurun waktu 14 hari, ternyata Penyidik belum menyelesai-kan penyidikan tambahan atau Penyidik belum mengembalikan berkasperkara tersebut ke Kejaksaan, maka pihak Kejaksaan menerbitkan P-20(Surat Pemberitahuan Bahwa Waktu Penyidikan Tambahan SudahHabis).

7. P-21 (Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap) diterbit-kanoleh Kejaksaan apabila hasil pemeriksaan dan penelitian berkas perkarayang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditunjuk untukmengikuti perkembangan penyidikan memberikan kesimpulan bahwaBerkas Perkara tersebut telah memenuhi syarat FORMIL dan MATERIIL.

8. Apabila setelah diterbitkan P-21, namun Penyidik belum juga menyerah-kan tanggung jawab tersangka berikut barang buktinya kepada PenuntutUmum, maka pihak Kejaksaan segera menerbitkan P-21 A (SuratPemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap) kepadaPenyidik, dengan permintaan agar Penyidik segera menyerahkantanggung jawab tersangka dan barang buktinya dalam waktu yang tidakterlalu lama.

PENYIDIK menyerahkan Berkas Perkara Hasil Penyidikan kepada PENUNTUT UMUM. Penyerahan Berkas Perkara dari PENYIDIK kepada PENUNTUT UMUM dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

Penyerahan Berkas Perkara TAHAP PERTAMA

Penyerahan Berkas Perkara TAHAP KEDUA

TAHAP PERTAMA :

Penyidik hanya menyerahkan BerkasPerkara Hasil Penyidikan

TAHAP KEDUA :

Penyidik menyerahkan tanggungjawab Tersangka dan Barang Bukti

PRA PENUNTUTAN PENUNTUTAN

1

2

PENERIMAAN BERKAS

PERKARA TAHAP-1

Setelah berkas perkara diterima dari Penyidik , tugas JaksaPenuntut Umum adalah melakukan penelitian berkas perkarayang difokuskan kepada :

1. Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yangberhubungan dengan formalitas / persyaratan, tata carapenyidikan, yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, BeritaAcara. Izin/ Persetujuan Ketua Pengadilan , disamping penelitiankwantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula kwalitankelengkapan syarat formal, yakni keabsahannya sesuai ketentuanUndang –Undang.

2. Kelengkapan materiil: yakni kelengkapan informasi, data, faktadan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kelengkapanmateriil antara lain :

Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP

YAKNI meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas / persyaratan, yang

diantaranya meliputi :

Tatacara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah

Berita Acara

Izin atau persetujuan pengadilan.

Disamping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formil perlu diteliti pula kualitas

kelengkapan syarat formal, yakni keabsahannya sesuai ketentuan UU.

KELENGKAPAN FORMIL

KELENGKAPAN MATERIIL

1. Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kwalifikasi dan pasalyang dilanggar);

2. Siapa pelaku, siapa siapa yang melihat, mendengar, mengalamiperistiwa itu (tersangka, saksi – saksi/ ahli);

3. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi);

4. Dimana perbuatan itu dilakukan (locus delicti);

5. Bilamana perbuatan dilakukan (tempus delicti)

6. Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara victimologis)

7. Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yangmendorong pelaku).

8. Kelengkapan materiil terpenuhi bila segala sesuatu yangdiperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagaihasil penyidikan.

PENERIMAAN BERKAS

PERKARA TAHAP-2

TERSANGKA BARANG BUKTI

PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB

Penerimaan tersangka dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran tentang : Keterangan-keterangan tersangka dalam BAP; Identitas tersangka (guna mencegah terjadinya Error in Persona; status tersangka (ditahan/tidak, Residivis atau pemula) maupun kemungkinan ada tambahan keterangan dari tersangka.

HAL-HAL YANG PERLU DITELITI :

1. Kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/timbangan atau satuan lainnya)

2. Kualitas (harga, nilai , mutu, kadar dan lain lain)

3. Kondisi (baik, rusak, lengkap/ tidak lengkap).

Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP

PENUNTUTAN

Adalah tindakan PENUNTUT UMUM untuk melimpahkan perkara pidana kePengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diaturdalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus olehHAKIM di sidang pengadilan.

“Penuntut Umum berwenang melakukan

penuntutan terhadap siapapun yang

didakwa melakukan suatu tindak pidana

dalam daerah hukumnya dengan

melimpahkan perkara ke Pengadilan yang

berwenang mengadili”

( Pasal 137 KUHAP )

“Penuntut Umum melimpahkan perkara ke

Pengadilan Negeri dengan permintaan agar

segera mengadili perkara tersebut disertai

dengan Surat Dakwaan”

( Pasal 143 ayat (1) KUHAP )

PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN

1. Setelah PENYIDIK menyerahkan tanggung jawab tersangka berikut barangbuktinya ke Kejaksaan, maka pada saat itu juga JPU melakukan Pemeriksaanterhadap Tersangka dan barang Bukti (Formulir Model : BA-15)

2. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU)Untuk Penyelesaian Tindak Pidana (Formulir Model : P-16 A)

3. Berkaitan dengan penahanan terdakwa, maka diterbitkan Surat PerintahPenahanan / Pengalihan Jenis Penahanan (Formulir Model : T-7)

4. Dalam hal dilakukan penahanan, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukanpenahanan terhadap Tersangka di Rumah Tahanan (RUTAN) setempat.

5. JPU merubah dan menyempurnakan Rencana Dakwaan (RENDAK) menjadi SuratDakwaan (Formulir Model : P-29).

6. Setelah Surat Dakwaan sempurna, JPU melimpahkan perkara ke Pengadilandisertai dengan Formulir Model : P-31 (Tanda Terima Surat Pelimpahan PerkaraAcara Pemeriksaan Biasa).

Pelimpahan tersebut meliputi : Berkas Perkara, Surat Dakwaan, Barang Bukti

7. Setelah JPU menerima “Penetapan Hari Sidang” dari Pengadilan Negeri,maka JPU membuat dan mengirimkan Surat Panggilan kepada:

Saksi - Saksi (Formulir Model : P-37)

Terdakwa (Formulir Model : P-38)

Guna hadir di persidangan pada hari yang telah ditetapkan

8. JPU menghadiri seluruh proses persidangan di Pengadilan Negeri

9. JPU membuat dan menyampaikan Surat Tuntutan (Formulir Model : P-42)

10. JPU menyampaikan sikap terhadap Putusan Majelis Hakim.

- Menerima Putusan Majelis Hakim

- Melakukan upaya hukum (Formulir Model : P-46)

11. JPU melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (Formulir Model : P-48)

ALAT BUKTI YANG SAH & BARANG BUKTI

Dalam praktik hukum / praktik penegakan hukum, ternyata bahwa para PejabatPenyidik pada saat mulai mengayunkan langkah pertamanya dalam melakukanPENYIDIKAN maka secara otomatis dan secara langsung sudah terkait dan sudahterikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP.Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah upayamengumpulkan alat-alat pembuktian untuk membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi.

Demikian pula dalam hal Penyidik menentukan seseorang berstatus tersangka,setidak-tidaknya penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut“BUKTI PERMULAAN” selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upayapaksa, misalnya : penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelakutindak pidana (tersangka), maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harusdidasarkan pada “BUKTI YANG CUKUP”

Dengan demikian, meskipun upaya pembuktian yang paling penting dan

menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang

pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah

berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan tindakan

penyidikan.

Dalam proses PENUNTUTAN, terutama pada saat Jaksa Penuntut Umum

(JPU) menyusun Surat Dakwaan, semuanya itu sangat dipengaruhi dan

didasarkan pada kesempurnaan serta keberhasilan tindakan penyidikan,

terutama dalam upaya Penyidik mengumpulkan sarana pembuktian yang akan

disajikan atau diajukan oleh JPU di depan sidang Pengadilan.

Dengan kata lain, keberhasilan penyidikan akan mendukung keberhasilan

tindakan penuntutan, dan keberhasilan tindakan penuntutan akan

menghasilkan PUTUSAN Pengadilan yang adil sebagaimana diupayakan oleh

Penyidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan didambakan oleh

Pencari Keadilan.

ALAT BUKTI

Alat Bukti Yang Sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP adalahsebagai berikut :

1 KETERANGAN SAKSI

2 KETERANGAN AHLI

3

4

5

S U R A T

PETUNJUK

KETERANGAN TERDAKWA

KETERANGAN SAKSI

Adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa

keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan

menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang

saksi nyatakan di muka Sidang Pengadilan.

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yanglain bukan merupakan alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat 7 KUHAP).

Keterangan Saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan tersebutdiberikan dibawah sumpah (Pasal 116 ayat 1), maka keterangan saksi itu berlaku

sebagai alat bukti yang sah.

Keterangan Saksi kepada Penyidik yang dituangkan dalam BAP berlaku sebagaialat bukti “SURAT” (Pasal 187 huruf b atau d KUHAP)

Tidak berlaku sebagai Keterangan Saksi, apabila keterangan itu diperoleh dariorang lain (testimonium de auditu)

Saksi a charge : Saksi yang memberatkan Terdakwa.

Saksi a de charge : Saksi yang meringankan Terdakwa.

KETERANGAN AHLI

Adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang

memiliki “KEAHLIAN KHUSUS” tentang hal yang diperlukan

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

kepentingan pemeriksaan (di Sidang Pengadilan)

Keterangan Ahli adalah apa yang seorang AHLI

nyatakan di Sidang Pengadilan. (Pasal 186 KUHAP)

Keterangan Ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atauPenuntut Umum yang dituangkan dalam bentuk “Laporan” dan dibuat “Denganmengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.”

Jika hal tersebut tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atauPenuntut Umum, maka pada waktu pemeriksaan di Sidang Pengadilan dimintauntuk memberikan keterangan dan dicatat dalam BAP (Sidang). Keterangantersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janjidihadapan Hakim.

Dalam hal Penyidik untuk kepentingan Peradilan menangani seorang korban,baik luka, keracunan, ataupun mati diduga karena peristiwa yang merupakantindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan “Keterangan Ahli” kepadaAhli Kedoketran Kehakiman (Kedokteran Forensik) atau dokter dan/atau ahlilainnya (Pasal 133 ayat 1 KUHAP)

ALAT BUKTI SURATAdalah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah

jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

A. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umumyang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangantentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminyasendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atausurat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanayang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktiansesuatu hal atau sesuatu keadaan.

C. Surat keterangan dari seorang Ahli yang memuat perndapat berdasarkankeahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secararesmi daripadanya.

D. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alatpembuktian yang lain.

surat

ALAT BUKTI PETUNJUK

Adalah Perbuatan, Kejadian, atau Keadaan yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan

bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Petunjuk dimaksud hanyadapat diperoleh dari :

KETERANGAN SAKSI

S U R A T

KETERANGAN TERDAKWA

PERBUATAN

KEJADIAN

KEADAAN

PETUNJUK

Kekuatan pembuktian alat bukti PETUNJUK sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani) dari Hakim.

KETERANGAN TERDAKWA

Adalah apa yang Terdakwa nyatakan di Sidang Pengadilan

tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri

atau ia alami sendiri

Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang

dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di

sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat

bukti yang sah sepanjang mengenai hal didakwakan

kepada Terdakwa. ( Pasal 182 ayat 2 KUHAP )

Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan

bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti

yang lain.

1. Bisa berisi pengakuan

Tersangka / Terdakwa atas

Sangkaan / Dakwaan; atau

2. Bisa berisi pengingkaran /

pemungkiran atas Sangkaan /

Dakwaan.

KETERANGAN TERDAKWA :

BARANG BUKTI

Penyitaan :

Adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih atau menyimpandibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atautidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan,dan Pengadilan.

Berdasarkan pengertian / penafsiran otentik sebagaimana dirumuskan dalamPasal 1 butir 16 KUHAP tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benda yangdisita / benda sitaan yang juga dinamakan “BARANG BUKTI” tersebut adalahberfungsi / berguna untuk kepentingan pembuktian Penyidikan, Penuntutan,dan Pengadilan.

Benda sitaan yang berstatus sebagai barang bukti adalah berfungsi untukkepentingan pembuktian. Namun apabila dikaitkan dengan keberadaan alat buktiyang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka dapat diketahui secarajelas bahwa barang bukti “tidak termasuk” sebagai alat bukti yang sah.

Meskipun KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tersurat (eksplisit) mengenaikedudukan dan fungsi barang bukti (Corpus Delicti), namun apabila hal tersebutdihubungkan dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, maka barang bukti tersebutdapat berubah atau menghasilkan alat bukti yang sah.

Contoh 1 : Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan penyidikan perkara pembuhuhan, penyidik

melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa senjata tajam yang diduga digunakan untuk

melakukan pembunuhan, baju milik korban, dan sandal dengan bercak darah yang diduga milik pelaku

pembunuhan. Kemudian Penyidik mengirimkan mayat dan BB tersebut ke Laboratorium Forensik / Ahli

Kedokteran Kehakiman untuk mendapatkan Visum Et Repertum dan laporan/surat keterangan ahli. Atas

permintaan Penyidik berdasarkan Pasal 133 jo 86 KUHAP, maka ahli forensik membuat laporan /

keterangan hasil pemeriksaannya dalam bentuk “KETERANGAN AHLI” dan Visum Et Repertum.

Dengan demikian BB yang disita oleh Penyidik dan BB berupa mayat korban pembunuhan tersebut telah

berubah menjadi alat bukti yang sah berupa KETERANGAN AHLI dan Visum Et Repertum (Pasal 184 jo

186 jo 187 huruf c KUHAP)

Contoh 2 : Dalam perkara pencurian, penggelapan, atau penipuan, apabila Barang Bukti (benda sitaan)dari

hasil kejahatan yang berupa perhiasan cincin, gelang, atau kalung diajukan di muka persidangan maka sesuai

dengan Pasal 181 KUHAP – HAKIM KETUA Sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala “Barang Bukti”

dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal barang itu. Jika perlu BB itu diperlihatkan juga oleh HAKIM

KETUA Sidang kepada Saksi. Apabila atas pertanyaan HAKIM KETUA Sidang terdakwa dan saksi memberikan

keterangan bahwa mengenal BB yang diajukan di muka persidangan disertai “Penjelasan” yang berkaitan

dengan BB tersebut, maka BB tersebut telah berubah menjadi Alat Bukti Yang Sah dalam bentuk

“KETERANGAN SAKSI” dan “KETERANGAN TERDAKWA”

Berdasarkan uraian–uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipunBenda Sitaan sebagai Barang Bukti secara yuridis formal tidak termasuksebagai Alat Bukti Yang Sah, namun dalam proses praktik hukum / praktikperadilan, BB tersebut secara materiil dapat berubah dan berfungsi sebagaiAlat Bukti Yang Sah.

Disamping itu keberadaan Barang Bukti di muka persidangan dapat jugaberfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat “KEYAKINANHAKIM” dalam memutus kesalahan atau menjatuhkan pidana terhadapterdakwa. Atas dasar itu maka dalam proses pemeriksaan di mukapersidangan, seringkali HAKIM menunda sidang disebabkan PENUNTUTUMUM tidak/belum mengajukan BB di muka sidang pengadilan.

`

PROSEDUR PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSIDI KEJAKSAAN REPUBLIK

INDONESIA

LaporanMasyarakat/ Hasil temuanInstansi lain

Ditelaah

Hasiltelaaha

n

Tidak ditindak lanjuti

Tidak ada bukti permulaan

Ada

Indikasi TP

Surat Perintah

Penyelidikan

Penunjukan Jaksa Penyelidik

ProsesPenyelidikan

HasilPenyelidika

n

Dihentikan Penyelidikan

Bukan merupakan tindak pidana/tidak

cukup bukti

Dikirim ke Instansi lain

Bukan merupakan tindak pidana

korupsi

Cukup Bukti

TAHAP PENYIDIKAN

`

TAHAP PENYIDIKAN

Penunjukan Jaksa Penyidik

Surat PerintahPenyidikan

ProsesPenyidikan

Pemeriksaan Saksi, Ahli & Tersangka

Penggeledahan / Penyitaan

Barang Bukti

Penahanan Tersangka

Hasil

Penyidikan

SP 3

DihentikanPenyidikan

TAHAP PENUNTUTAN

Tembusan KPK

SPDP

Cukup Bukti

Bukan merupakan tindak pidana /

Tidak Cukup Bukti

Dikembalikan untuk dilengkapi

Penelitian kelengkapan

berkas

Berita Acara

Pendapat

Lengkap

Penunjukan JPU

`

Penunjukan JPU

Penetapan /Keputusan Ketua PN /

Hakim

Surat Dakwaan

Surat Pelimpahan

Perkara

• Dakwaan

• Berkas Perkara

• Barang bukti

PENGADILAN NEGERI

Pembacaan Tuntutan

Surat Tuntutan

Proses

Persidangan

Putusan

UPAYA HUKUM

Satu Pihak Tidak

Menerima

Sikap Kedua belah pihak

Eksekusi

Kedua Pihak Menerima

UPAYA HUKUM• Banding• Kasasi• Kasasi Demi

Kepentingan Hukum

• Grasi• Peninjauan

Kembali

MEJA MAJELIS HAKIM

ME

JA P

EN

UN

TU

T U

MU

M

ME

JA P

EN

AS

IHA

T H

UK

UM

KURSI SAKSI / AHLI

PENGUNJUNG SIDANG

Pen

un

tut

Um

um

Hakim Ketua Hakim AnggotaHakim Anggota

Panitera

Kursi Pemeriksaan

Terd

akw

aP

enas

ihat

Hu

kum

Rohaniawan

Panji Pengayoman