konsep’kebijakan’ - · pdf file• perumusan!kebijakan!publik/formulasi:...

of 63 /63

Author: nguyenlien

Post on 27-Feb-2018

235 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Konsep Kebijakan Mengapa Kebijakan publik Perlu dipelajari ? Konsep Kebijakan

    Penggunaan isi5lah kebijakan masih terdapat keragaman, untuk memudahkan pemahaman dikemukakan pendapat beberapa ahli seabagai berikut : 1. Kliejn Kebijakan sebagai 5ndakan secara sadar dan sistema5s, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan poli5k yang jelas sebagai sasaran yang dijalankan langkah demi langkah 2. Kuypers Kebijakan sebagai suatu susunan dari : a. tujuan-tujuan yang dipilih oleh para administrator publik baik

    untuk kepen5ngan diri sendiri maupun untuk kepen5ngan kelompok

    b. sarana-sarana dan saat-saat yang mereka pilih

  • 3. Friend Kebijakan hakikatnya adalah suatu posisi yang sekali dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat dimasa yang akan datang

    4. Carl.J.Frledrick Kebijakan sebagi rangkaian 5ndakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu

    5. James E Anderson Kebijakan adalah serangkaian 5ndakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diiku5 dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu

  • Kesimpulan konsep kebijakan 1. Konsep kebijakan sulit dirumuskan, diberi makna yang tunggal,

    memperlakukan sebagai gejala yang khas dan konkret, terutama bila kebijakan dilihat sebagai suatu proses yang terus berkembang dan berkelanjutan mulai proses pembuatannya sampai implementasinya.

    2. Terdapat perbedaan penekanan tentang kebijakan diantara para ahli. Sebagian dari mereka melihat kebijakan sebagai suatu perbuatan, sedangkankan yang lain lebih melihat sebagai suatu sikap yang direncanakan atau bahkan suatu rencana dan juga suatu 5ndakan

    3. Terdapat perbedaan dalam hal tujuan dan sarana. Ada yang berpendapat kebijakan melipu5 tujuan dan sarana, tujuan atau sarana, ada yang 5dak menyebut tujuan dan sarana.

  • Penger0an kebijakan menurut Hogwood dan Gun 1. Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang kegiatan

    tertentu (policy as a label form a field of ac1vity) 2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau

    keadaan tertentu yang dikehendaki (policy as an expression of general purpose or diserid state of affairs)

    3. Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus (policy as spesific proposals)

    4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (policy as decision of government)

    5. Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (policy as formal authoriza1on)

    6. Kebijakan sebagai program (policy as programme) 7. Kebijakan sebagai keluaran (policy as output) 8. Kebijakan sebagai hasil akhir (policy as outcome) 9. Kebijakan sebagai suatu teori/model (policy as a theory or model)

    Kebijakan sebagai suatu proses (policy as a process)

  • Dari berbagai pendapat mengenai kebijakan publik seper5 tersebut diatas , maka secara garis besar terdapat dua pandangan. Pertama, yang menyamakana kebijakan publik dengan 5ndakan-5ndakan yang dilakukan oleh pemerintah, semua 5ndakan yang dilakukan oleh pemerintah disebut sebagai kebijakan publik.

    Salah satunya pendapat Thomas R. Dye Kebijakan publik adalah is whatever government choose to do or not to do (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau 5dak dilakukan). Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya, dan kebijakan itu melipu5 seluruh 5ndakan pemerintah, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Termasuk didalamnya sesuatu yang 5dak dilaksanakan oleh pemerintah, karena yang 5dak dilakukan oleh pemerintah mempunyai akibat yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

  • Edwards dan sharkansky mengemukakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undang an atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah atau juga berupa program-program dan 5ndakan-5ndakan yang dilakukan oleh pemerintah.

    Parker dalam policy and administra1on kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau 5ndakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau suatu tanggapan terhadap suatu krisis. atau dalam difinisi yang lain dikemukakan, suatu wilayah tertentu dari ak5vitas pemerintah sebagai subyek studi perbandingan dan studi yang kri5s yang mencakup 5ndakan-5ndakan dan prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisis kemungkinan sebab-sebab dan akibat-akibatnya dalam konteks sesuatu disiplin pikiran tertentu seper5 ekonomi, sains, atau poli5k.

    James E. anderson Public policies are those policies developed by govermental bodies and officials (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

  • Menurut Anderson impilkasi dari penger5an kebijakan publik adalah: 1. Kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau

    5ndakan yang berorientasi pada tujuan 2. Kebijakan berisi 5ndakan-5ndakan atau pola-pola 5ndakan

    pejabat-pejabat pemerintah 3. Kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh

    pemerintah. 4. Kebijakan publik bersifat posi5f, dalam ar5 merupakan

    5ndakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat nega5f dalam ar5 merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk 5dak melakukan sesuatu.

    5. Kebijakan pemerintah dalam ar5 posi5f selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa

  • Kedua, pandangan yang ditujukan pada pelaksanaan kebijakan (policy implementa1on). Para ahli yang termasuk dalam pandangan kedua ini selanjutnya dapat dibagi ke dalam dua kubu, yaitu mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan atau maksud-maksud tertentu, dan mereka beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat yang dapat diramalkan (predictable) mewakili kubu pertama, Nakamura dan Smallowood melihat kebijakan publik dalam 5ga lingkungan kebijaksanaan yaitu perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan dan penilaian (evaluasi) kebijakan. Bagi mereka, suatu bijakan melingkupi ke5ga lingkungan kebijakan itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksanaan kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

  • Mewakili kubu yang kedua, Pressmam dan wildavsky mendifinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dengan akibat yang bisa diramalkan. Dari berbagai pendapat para pakar dapat diambil satu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah 0ndakan-0ndakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kata publik disini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibedakan dari kebijaksanaan perorangan dan kebijaksanaan kelompok. Dengan demikian walaupun keputusan pribadi atau keputusan kelompok mempunyai akibat bagi publik (masyarakat umum) secara keseluruhan, keputusan tersebut 0dak dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan publik

  • Menurut A Hoogerwerf yang membedakan apakah suatu kebijakan itu disebut kebijakan publik atau kebijakan individu/kelompok dapat dilihat dari dua unsur yaitu : 1. Kebijakan publik mengikat langsung atau 0dak langsung

    semua anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu 2. Kebijakan publik mengikat bagi anggota masyarakat di

    daerah kekuasaan tertentu, juga disebabkan karena kebijaksanaan publik mengikat, maka selalu 0mbul pertanyaan apa yang menjadi atau harus menjadi ukuran kebijaksanaan itu.

    Sedangkan menurut Dye suatu kebijakan 0dak dapat menjadi kebijakan publik kalau ia 0dak dirumuskan, disahkan, dan dilaksananakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan seper0 legisla0f, ekseku0f, dan yudika0f.

  • Menurut Dye ada 3 ciri kebijaksanaan publik : 1. Governnment lends legi1macy to policies.

    Governmental policies are generally regarded as legal obliga1ons ons whics command to loyalty of ci1zens

    2. Government policies involve universality. Only government policies extend to all people in a society

    3. Government monopolizes coercion in society only government can legi1mately imprison violators, the sanc1on can be imposed by other groups or organiza1ons in sosiety are more limited, it is precisely this ability of government to commad the loyalty of all its ci1zens, to enact policies giverning the whole sosiety, and to monopolize the legi1mate use of force that encourages individuals and groups to work for enacment of their preferences into policies

  • Is0lah kebijakan sering dipersamakan dengan tujuan, program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar Menurut PBB kebijakan diar0kan sebagai pedoman untuk ber0ndak. Pedoman tersebut bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualita0f atau kuan0ta0f, publik atau privat. Kebijaksanaan dalam maknanya seper0 ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman ber0ndak , suatu arah 0ndakan tertentu, suatu program mengenai ak0vitas ak0vitas tertentu atau suatu rencana (united na0ons 1975) Menurut James E. Anderson, Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat,kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu atau sebagai langkah 0ndakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

  • Ciri-ciri kebijakan publik;