i

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN PIL DEXTRO

SECARA BEBAS

(Studi di Wilayah Hukum Polres Cirebon)

PENULISAN HUKUM

Oleh:

ANI NELIYANI

08400269

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2015

i

PENULISAN HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN PIL DEXTRO

SECARA BEBAS

(Studi di Wilayah Hukum Polres Cirebon)

Disusundandiajukanuntukmemenuhisalahsatusyarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalambidangilmuhukum

Oleh:

ANI NELIYANI

08400269

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2015

ii

LEMBAR PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN PIL DEXTRO

SECARA BEBAS”

(Studi di Wilayah Hukum Polres Cirebon)

Disusun dan diajukan Oleh:

ANI NELIYANI

Nim: 08400269

iii

LEMBAR PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN PIL DEXTRO

SECARA BEBAS”

(Studi di Wilayah Hukum Polres Cirebon)

Disusun dan diajukan Oleh:

ANI NELIYANI

Nim: 08400269

iv

SURAT PERNYATAAN

Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ani Neliyani

Nim : 08400269

Menyatakan bahwa skripsi atau karya ilmiah saya yang berjudul “

Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pil Dextro Secara Bebas (Studi Di

Wilayah Hukum PolresCirebon)” Adalah benar-benar karya saya, dan dalam

penulisan hukum ini tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga

bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan

Tinggi, selain itu diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini

merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka

memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar

kesarjanaan saya.

v

MOTTO dan PERSEMBAHAN

Motto:

Gantungkan azam dan semangat setinggi bintang di langit

dan rendahkan hati serendah mutiara di lautan.

Persembahan:

Skripsi saya dedikasikan kepada,” KELUARGA BESAR SAYA “, Ayahanda

Mohammad Aripin, Ibunda Khuyiroh Sa’adah, adik-adikku Brian Firmansyah,

Meliani Putri dan suamiku tercinta Rudiyanto serta anakku terkasih yang kini

masih dalam kandunganku (4 bulan) ini.

vi

ABSTRAKSI

Nama : Ani Neliyani

NIM : 08400269

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pil Dextro Secara

Bebas (Studi di Wilayah Hukum Polres Cirebon)

Pembimbing : Fifik Wiryani, SH. M.Si, M.Hum

Herwastuti, SH. M.Si

Kasus penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat batuk dengan

kandungan dextrometorfan atau pil dextro kerap terjadi di kabupaten Cirebon

yaitu dengan pengkonsumsian dalam dosis besar disertai dengan pengkonsumsian

minuman keras yang sering mengakibatkan korban meninggal dunia. Adanya

peyalahgunaan obat batuk ini yang diakibatkan karena pil dextro mudah didapat

di apotek maupun di warung-warung tanpa resep dokter dengan harga yang relatif

murah. Walaupun pil dextro mudah didapat, namun dosis pengkonsumsiannya

telah dibatasi dan mengingat statusnya sebagai obat bebas terbatas (daftar W)

maka peredarannya pun harus sesuai dengan peraturan yang ada. Pil dextro hanya

boleh diedarkan atau diperjual belikan oleh pihak yang memiliki wewenang

seperti yang terdapat pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 419 Tahun 1949

tentang Obat Keras. Namun di Cirebon itu sendiri adanya alur peredaran yang

salah yang dilakukan pihak berwenang seperti PBF, apotek dan Pedagang Eceran

Obat yaitu menjual pil dextro secara bebas kepada masyarakat. Berdasarkan latar

belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh

penulis ialah mengenai proses peredaran, bentuk pelanggaran dan penegakan

hukum para aparat penegak hukumnya. Untuk membahas dalam permasalahn ini

penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yaitu

pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga

berkaitan dengan teori-teori hukum, serta dengan melihat kenyataan yang tejadi di

masyarakat. Konsep ini memandang hukum sebagai perilaku manusia dalam

masyarakat.

Dalam hal penegakan hukum terhadap para pihak pengedar atau penjual

pil dextro secara bebas di kabupaten Cirebon yaitu penegakan hukum preventif

dan represif yang keduanya menggunakan dua jenis sanksi administrasi dan

sanksipidana. Yang berlandaskan hukum secara Umum pada Pasal 204 KUHP,

Undang-undang Nomor 419 tahun 1949 tentang Obat Keras. Dan secara khusus

berlandaskan pada Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148 tahun

2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, Pasal 196 jo 197 Undang-undang Nomor

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata Kunci: Pil dextro, obat bebas terbatas, penegakan hukum

vii

ABSTRACT

Name : Ani Neliyani

NIM : 08400269

Title : Law Enforcement Against right-handed Pill Sales Freely

(Studies in Cirebon Police Jurisdiction)

Supervisor : Fifik Wiryani, SH. M.Si, M.Hum

Herwastuti, SH. M.Si

Cases of abuse of pharmaceutical preparations such as cough medicine or

pills containing dextro dextrometorfan often occur in Cirebon district , namely the

consumption of large doses accompanied with consumption of liquor which often

results in death of the victim . The existence of this peyalahgunaan cough caused

due to dextro pill easily available in pharmacy or in the stalls without a

prescription at a relatively cheap price . Although pill dextro easily obtained , but

the dose has been limited consumption, and given his status as a restricted free

drug ( list W ) then the circulation must be in accordance with existing

regulations. Dextro pills should only be circulated or traded by parties who have

the authority as contained in Article 4 of Law No. 419 of 1949 on Prescription

Drugs . However, in the absence of Cirebon itself is one of the circulation flow

carried authorities like PBF , pharmacies and Retail Merchants that sell pills Drug

dextro freely to the public . Based on the background of the above problems, the

problems will be discussed by the authors is that the circulation process, a

violation of the rule of law and law enforcement officials. To discuss in this

permasalahn writer used socio-juridical approach of research, that discussion is

based on provisions of the applicable legislation and also deals with legal theories

, as well as with the fact that occurs in society. It saw the law as human behavior

in society.

In terms of law enforcement against the dealer or seller dextro pill freely

in Cirebon district ie preventive and repressive law enforcement that both use two

types of administrative sanctions and sanksipidana . Common law which is based

on Article 204 of the Criminal Code, Law No. 419 of 1949 on Prescription Drugs.

And specifically based on Article 33 Paragraph ( 2 ) of the Regulation of the

Minister of Health No. . 1148 of 2011 on Pharmaceutical Wholesalers, 197 jo

Article 196 of Law No. 36 of 2009 on Health.

Keywords : Pills dextro, unlimited free drugs, law enforcement

viii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahi Rabbil`aalamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir/Skripsi yang berjudul “PENEGAKAN

HUKUM TERHADAP PENJUALAN PIL DEXTRO SECARA BEBAS (Studi Di

Wilayah Hukum Polres Cirebon)”, dan diajukan untuk memenuhi salah satu

syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan / Strata 1 (S1) dalam bidang Ilmu

Hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan

dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan doa dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang

berjasa dalam penyelesaian tugas penulisan skripsi, antara lain :

1. Kepada orang tua penulis Ayahanda Mohamad Aripin, S.Pd dan

IbundaKhuyiroh Sa’adah serta adik-adikku tercinta Briyan Firmansyah

dan Meliani Putri yang selalu memberikan dukungan dan do’a yang tulus

nan suci selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang.

2. Kepada bapak Prof. Dr. Muhadjir Effendi, M.A.P selaku Rektor

Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Kepada bapakDr. Sulardi, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum.

4. Kepada bapak Dr. Tongat, SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

ix

5. Kepada bapak Haris Tofly, SH., M.Hum selaku Dosen Wali, terima kasih

atas nasehat, doa, dukungan dan bimbingannya selama ini.

6. Kepada ibu Fifik Wiryani, SH., M.Si, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing

I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan

masukan bagi penulis.

7. Kepada ibu Herwastuti, SH., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang

telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan

motivasi bagi penulis.

8. Kepada suamiku tercintaPratu Rudiyanto, terima kasih atas doa,

dukungan, cinta, sayang, pengertian, kesetiaan dan kesabaran yang

diberikan selama ini, sehingga penulisan Tugas Akhir ini bisa selesai.

9. Kepada bapak Rasam, Ibu Ida Hamidah mertuaku dan segenap keluarga

suamiku yang telah mendoakan dan mendukung penulis selama ini.

10. Kepada keluarga penulis, khususnya uwaku tercinta Mahmudah, beserta

keluarga besarku yang selalu memberikan bantuan baik berupa materiil

dan moril serta bimbingan dan do’a selama penulis menuntut ilmu di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

11. Kepada sahabat seperjuanganku Mulyasari Benamen dan Maris Khoirina

terima kasih kawan atas doa, support dan segala perhatianmu.

12. Kepadakawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang angkatan 2008

x

13. Kepada seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang yang telah memberikan sumbangsih keilmuannya

baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis sadar betul bahwa penulisan hukum ini tidaklah mungkin lepas dari

ketidaksempurnaan. Maka Penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan

kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan semoga tugas akhir ini dapat

memberikan manfaat bagi para pemerhati hukum di Indonesia. Atas segala

kekhilafan dan kesalahan penulis yang pernah dilakukan, penulis memohon maaf

yang sebesar-besarnya.

Malang, 30 Januari 2015

Penulis,

Ani Neliyani

xi

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Cover/ Sampul Dalam .............................................................................. i

Lembar Pengesahan .............................................................................................. ii

Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat . ...................................... iv

Motto danPersembahan . ........................................................................................ v

Abstraksi ............................................................................................................... vi

Kata Pengantar ...................................................................................................... viii

Daftar Isi . .............................................................................................................. xi

Daftar Tabel .......................................................................................................... xv

Daftar Bagan ......................................................................................................... xvi

Daftar Lampiran .................................................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang . ......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 11

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 12

D. Manfaat Penelitian. ..................................................................................... 12

1. Manfaat Teoritis ................................................................................... 12

2. Manfaat Praktis .................................................................................... 12

E. Metode Penelitian ...................................................................................... 15

1. Metode Pendekatan .............................................................................. 15

xii

2. Lokasi Penelitian . ................................................................................ 15

3. Jenis Data . ........................................................................................... 16

a. Data Primer .................................................................................... 16

b. Data Sekunder ................................................................................ 17

4. Teknik PengumpulanData ..................................................................... 19

5. Teknik Analisa Data . ........................................................................... 22

F. Sistematika Penulisan . ............................................................................... 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan dan Farmasi

1. PengertianKesehatan ............................................................................ 25

2. Pengertian Farmasi . ............................................................................. 33

B. TinjauaUmumTentang Obat ...................................................................... 36

1. Pengertian Obat . .................................................................................... 36

2. Penggolongan Obat . .............................................................................. 39

3. Peredaran Obat . ..................................................................................... 47

a. Pengertian . ......................................................................................... 47

b. Tempat Penjualan Obat ......................................................................... 49

1). Pedagang Besar Farmasi (PBF) ..................................................... 49

2). Apotek . ......................................................................................... 53

3). Pedagang Eceran Obat . ......................................................................... 58

c. Peredaran Jenis-jenis Obat . ................................................................ 60

4. Penyalahgunaan Dextrometorphan . ........................................................ 63

xiii

C. TinjauanUmum Tentang Penegakan Hukum . ............................................. 67

1. PengertianPenegakan hukum . ................................................................ 67

2. Aparat Penegak Hukum . ........................................................................ 69

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi PenegakanHukum . .......................... 75

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Peredaran Pil Dextro Di Masyarakat yang Dijual Secara Bebas Di

Wilayah Hukum Polres Cirebon

1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon .................................................. 81

2. Peredaran Obat Di Wilayah Hukum Polres Cirebon .............................. 86

1). Alat Peredaran atau Distribusi Obat ................................................ 87

a). Pedagang Besar Farmasi (PBF) ........................................................ 87

b). Apotek ............................................................................................ 88

c). Pedagang Eceran Obat ..................................................................... 89

2). Peredaran Obat ........................... ..................................................... 97

3. Pengawasan Peredaran Obat ................................................................ 114

B. Bentuk Pelanggaran yang Terjadi Dengan Adanya Penjualan Pil Dextro

Secara Bebas Di Wilayah Hukum Polres Cirebon ...................................... 117

1. Konsep Pelanggaran Peredaran Pil Dextro Menurut Aparat Penegak

Hukum Di wilayah Hukum Polres Cirebon. .......................................... 117

2. Bentuk Pelanggaran Penjualan Pil Dextro Di Wilayah Hukum Polres

Cirebon.................................................................................... ................ 119

3. Kasus-kasus Penyalahgunaan Pil Dextro di Wilayah Hukum Polres

Cirebon ................. ............................................................................... 128

xiv

C. Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Adanya Penjualan Pil Dextro

Secara Bebas Di Wilayah Hukum Polres Cirebon . ..................................... 135

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................. ............................................... 148

B. Saran ................ .......................................................................................... 153

DaftarPustaka........................................................................................................ 155

Index.............................. ........................................................................................ 158

Lampiran .................. ........................................................................................... 161

xv

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jumlah Penduduk kabupaten Cirebon Tahun 2012 Menurut Kelompok

Umur .......................................................................................................... 83

2. Daftar Nama dan Alamat Apotek Di Kabupaten Cirebon Tahun 2011-

2012................................................................................... ........................... 90

3. Daftar Nama dan Alamat Pedagang Obat Eceran Berizin Di Kabupaten

Cirebon Tahun 2011-2012...................... ..................................................... 93

4. Daftar Nama dan Alamat Apotek Di Kabupaten Cirebon Tahun 2013-

2014................................................................................... ........................... 94

5. Daftar Nama dan Alamat Pedagang Obat Eceran Berizin Di Kabupaten

Cirebon Tahun 2013-2014...................... ..................................................... 96

6. Daftar Nama Apotik dan Toko Obat Berizin Penjual Pil Dextro Secara

Bebas Di Kabupaten Cirebon . .................................................................... 106

7. Data Modus Pengedar Penjualan Pil Dextro di Wilayah Kabupaten

Cirebon .. ................................................................................................... 120

8. Data Tindak Pidana Narkoba Dan Obat-obat Berbahaya Di Wilayah

Hukum Polres Cirebon.. ............................................................................. 128

9. Data Kasus Korban Meninggal Dunia Pil Dextro Dengan Miras Di

Wilayah Hukum Polres Cirebon Periode 2010- 2012.. ................................ 132

10. Data Kasus Korban Meninggal Dunia Pil Dextro Dengan Miras Di

Wilayah Hukum Polres Cirebon Periode 2013.. .......................................... 133

xvi

DAFTAR BAGAN

Halaman

1. Proses Peredaran Penggolongan Obat . ....................................................... 101

2. Pelanggaran Proses Peredaran Penggolongan

Obat................................................................ .............................................. 104

3. Proses Peredaran Pil Dextro Di Kabupaten Cirebon.......... .......................... 113

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas No. E.6.e/033/FH/UMM/I/2015

2. Surat Observasi/Mencari Data No. E.6.k/098/FH-UMM/III/2013

3. Surat Observasi/Mencari Data No. E.6.k/100/FH-UMM/III/2013

4. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

5. Surat Permohonan Mencari Data/Observasi No. 070/2244/BPPL

6. Surat Keterangan No. 070/2271/BPPL

7. Surat Pelaksanaan Survey/Penelitian No. B/163/X/2013/Sat. Narkoba

8. Surat Kesepakatan Pertemuan Pembinaan Apotek dan Toko Obat No.

442/1170/Yankesfar

155

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku:

Abdul R Saliman, (et. all), 2005. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Pranada

Media Grup, Jakarta.

Agus Purwadianto, (et.all), 2009, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

Bidang Kesehatan, badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum

dan HAM RI, Jakarta.

Arikunto Suharmisi, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bogor.

Bambang Waluyo, 1999, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika,

Jakarta.

CST. Kansil,1991,Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta.

Dinas Kesehatan, 2011, Profil Kesehatan 2011, Edisi 2012.

Departemen Kesehatan RI, 2005, Kebijakan Obat Nasional.

FH UNMUH Malang, 2007, Pedoman Penulisan Hukum, UMM Press, Malang.

Gennaro, A.R., 1990, Remington’s Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing

Co, Easton, Pennsylvania.

Howard C Ansel, 2005, Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi, edisi keempat,

cetakan pertama, UI Press, Jakarta.

Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat Resor Cirebon, Data Kasus Miras

Oplosan Yang Mengakibatkan Jatuhnya Korban Meninggal Dunia Di Wilayah

Hukum Polres Cirebon Periode 2010 S/D 2012.

Moh. Anief, 2000, Prinsip Umum Dan Dasar Farmakologi, UGM Press,

Yogyakarta.

Panitia Farmakope Indonesia, 1992, Farmakope Indonesia edisi IV.

Purwanto Hardjosaputra, 2008.“Daftar Obat Indonesia edisi II” , PT. Mulia Purna

Jaya Terbit, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1989.”Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-

masalah Sosial”, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung.

_____________________, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI PRESS,

Jakarta.

156

_____________________, 1986, Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan

Hukum. CV. Rajawali, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum Sebagai Sebuah Pengantar, Penerbit

Andi, Yogyakarta.

Suniarti Hartono, 1984, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20,

Alumni, Bandung

Tan Hoan Tjay & Kirana Rahardja, 2007, Obat- obat Penting Khasiat,

Penggunaan, Dan Efek-Efek Sampingnya, edisi keenam, cetakan pertama, PT.

Elex Media Komputino, Kelompok Kompas, Gramedia, Jakarta.

United Nations. 200. Fact Sheet No. 16 (Rev.1)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006, Pusat Studi Hukum dan

Kebijakan Indonesia, Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda

memahami dan menyelesaikan masalah hukum", Yayasan Obor Indonesia.

B. Internet:

Artikel, 2007, “peneggakan hukum” http://www.Solusihukum.com/artikel/html,

15 Juni 2013

SabiLz 8 http://sabilz52.heck.in/bahaya-dextromethorphan. xhtml diakses 09

Pebruari 2013

Richa hardiyanti, http://richahardiyanti22.blogspot.com/2013/03/definisi-

kesehatan.htmldiakses pada 01 November 2013.

Daftar WHO Mengenai Obat-obatan Essential direvisi Desember 1999. Informasi

obat WHO.Vol 13, No. 4, 1999.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/01/03/mg1tj7-edarkan pil

dekstro dua nenek ditangkappolisi diakses 09 Pebruari 2013

Dery Fitriadi Ginanjar, http://m.inilah.com/read/detail/1805156/anak sd smp

pemakai dextro paling tinggi diakses 12 Maret 2013

Haryanto, S.Pd, www.belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan

Www. Phapros.com, Mengenal Penggolongan Obat, terakhir kali di akses 10

Pebruari 2010

http://perpustakaan.pom.go.id/KoleksiLainnya/Buletin Info POM/0612.pdf

InfoPOM-Vol.13 No.6 November-Desember 2012 Mengenal Penyalahgunaan

Dextrometorfan,diakses 18 Desember 201

157

C. PerUndang- Undangan:

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi,

Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22

Desember 1949)

DUHAM

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan dan

Alat Kefarmasian

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentan Pekerjaan Kefarmasian

PerMenKes 347 tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek

PerMenKes No. 919 tahun 1999 tentang Penggolongan Obat diperbaiki

PerMenKes 949 tahun 2009

KepMenKes Nomor 1331 tahun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat

PerMenKes No. 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia

Nomor HK. 04.1.35.06.13.3534 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat

Mengandung Dextro Sediaan Tunggal

MOU Pertemuan Pembinaan Apotek dan Toko Obat Kabupaten Cirebon tanggal

27 Juli 2010