penegakan hukum lingkungan.doc

7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc

1/21

PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN

TUGAS KELOMPOK

MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN

DISUSUN OLEH :

Eny Setyawati

M. Fauzi Saputra A

Sunar

Zaena Ari!in

Ma"ya Auia Aziz

FAKULTAS HUKUM

P#OG#AM STUDI ILMU HUKUM

UNI$E#SITAS TULUNGAGUNG

%&'(


2/21

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia,

serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul PenegakanHukum Lingkungan ini dengan sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki! "an juga

kami berterima kasih pada #bu #ndri Hadisis$ati, %H!,MH selaku "&sen mata kuliah Hukum

Lingkungan yang telah memberikan tugas ini kepada kami

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bah$a pasti ada kekurangan baik

dari segi penyusunan bahasa maupun yang lainnya! 'leh karena itu dengan lapang dada dan

tangan terbuka kami akan menerima kritik dan saran sehingga kami dapat memperbaiki makalah

ini!

(khirnya kami mengharapkan sem&ga dari makalah yang berjudul Penegakan Hukum

Lingkungan ini pemba)a dapat mengambil manfaatnya

Tulungagung, Maret 2015

Penulis,

Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015


3/21

"(*T(+ #%#

ata pengantar!! i

"aftar #si!!! ii

.(. # /

- Latar .elakang /

.(. ##!!! 0

- Pembahasan!! 0

- Pengertian,+uang Lingkup dan Tujuan Hukum Lingkungan!! 0

- Penegakan Hukum Lingkungan (dministratif 1

- Penegakan Hukum Lingkungan eidanaan!!! 2

- Penegakan Hukum Lingkungan eperdataan!! //

- Efektifitas Penegakan Hukum Lingkungan! /3

.(. ###!! /2

- "aftar Pustaka!! /2



4/21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan adalah semua fakt&r, fisik dan bi&l&gis yang se)ara langsung berpengaruh

terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan repr&duksi &rganisme! Lingkungan

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk

di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya! Lingkungan fisik meliputi benda dan daya,

lingkungan bi&l&gi meliputi manusia, he$an dan tumbuh-tumbuhan, lingkungan s&sial meliputi

manusia dan prilakunya dan lingkungan institusi&nal meliputi lembaga-lembaga yang dibentuk

masyarakat! Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

lain! Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidaklah merusak, men)emari, atau menguras

lingkungan!

Manusia hanya dapat hidup dan melanjutkan kehidupannya karena adanya tumbuhan,

makhluk hidup yang lain, dan jasad per&mbak! %ebaliknya alam dengan tumbuhan, makhluk

hidup lain, dan jasad per&mbak dapat hidup terus tanpa adanya manusia, bahkan mungkin akan

lebih kekal, karena manusialah yang melakukan perusakan lingkungan! "engan demikian

manusia seharusnya berusaha dengan segala daya dan dana agar lingkungan yang sehat dan

serasi tetap terpelihara bahkan meningkat menjadi lebih baik dan lebih indah! erusakan sudah

terjadi, hendaknya segera diperbaiki sebelum keadaan bertambah parah! %alah satu upayanya

adalah pemaksaan dan imbauan kepada masyarakat agar menjaga, memlihara lingkungan yang

baik dan sehat, serta lestari! 4ntuk itu diperlukan pen)iptaan perangkat peraturan hukum yang

baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakkan yang baik dengan aparat penegak yang

)akap, jujur, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri atau g&l&ngannya!Mengutamakan kenikmatan di masa depan daripada kenikmatan sesaat di masa kini!



5/21

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN HUKUM LINGKUNGAN

"alam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur

tatanan lingkungan 5lingkungan hidup6, di mana lingkungan men)akup semua benda dan

k&ndisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di

mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta

jasad-jasad hidup lainnya! "alam pengertian se)ara m&dern, hukum lingkungan lebih

ber&rientasi pada lingkungan atau En7ir&nment-'riented La$, sedang hukum lingkungan yang

se)ara klasik lebih menekankan pada &rientasi penggunaan lingkungan atau 4se-'riented La$!

/! Hukum Lingkungan M&dern

"alam hukum lingkungan m&dern, ditetapkan ketentuan dan n&rma-n&rma guna mengatur

tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan

kemer&s&tan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat se)ara langsung terus-

menerus digunakan &leh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang! Hukum

Lingkungan m&dern ber&rientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan $aktunya juga

mengikuti sifat dan $atak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak

berguru kepada ek&l&gi! "engan &rientasi kepada lingkungan ini, maka Hukum Lingkungan

M&dern memiliki sifat utuh menyeluruh atau k&mprehensif integral, selalu berada dalam

dinamika dengan sifat dan $ataknya yang lu$es!

0! Hukum Lingkungan lasik

%ebaliknya Hukum Lingkungan lasik menetapkan ketentuan dan n&rma-n&rma dengan

tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan ekspl&itasi sumber-sumber daya

lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna men)apai hasil semaksimal

mungkin, dan dalam jangka $aktu yang sesingkat-singkatnya! Hukum Lingkungan lasik

bersifat sekt&ral, serta kaku dan sukar berubah! M&)htar usumaatmadja mengemukakan,

bah$a sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan &leh hukum untuk mampu



6/21

mengatur lingkungan hidup manusia se)ara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah

melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di #nd&nesia! "rupsteen mengemukakan,

bah$a Hukum Lingkungan 5Millieu re)ht6 adalah hukum yang berhubungan dengan

lingkungan alam 5Naturalijk milleu6 dalam arti seluas-luasnya! +uang lingkupnya berkaitan

dengan dan ditentukan &leh ruang lingkup pengel&laan lingkungan! Mengingat pengel&laan

lingkungan dilakukan terutama &leh Pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar

terdiri atas Hukum Pemerintahan 5bestuursre)ht6! Hukum Lingkungan merupakan

instrumentarium yuridis bagi pengel&laan lingkungan hidup, dengan demikian hukum

lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai

&leh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan!



7/21

B. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF

1. Pengertian an T!"!an A#$ek H!k!% A%ini#tra#i

Hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk se)ara aktif terlibat

dengan masyarakat, pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan

angg&ta masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa!

"alam sistem hukum diind&nesia penguasa itu terdiri dari penguasa di tingkat pusat dalam hal

iniadalah pemerintah dan penguasa di tingkat daerah adalah pemerintah pr&pinsi dan pemerintah

kabupaten8k&ta! "engan mengkaji lebih mendalam permasalahan hukum tentang pengel&laan

lingkungan hidup di ind&nesia, maka bagian terbesar hukum lingkungan di ind&nesia merupakan

hukum administrasi! Hal ini dapat dilihat bah$a hukum administrasi dapat berbentuk undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah tingkat pr&pinsi dan kabupaten8k&ta! "engandemikian, aspek hukum administrasi akan tampak berkaitan dengan peran pemerintah 5baik

pemerintah maupun pemerintah pr&pinsi dankabupaten8k&ta6 dalam memberikan peri9inan

pendirian usaha dan8ataukegiatan, dan melakukan langkah penyelamatan lingkungan apabila

ketentuan yang disyaratkan dalam peri9inan itu dilanggar! "engan demikian, tugas pemerintah

adalah memberikan pelayanan kepada$arga masyarakatnya sebelum melakukan akti7itas

kehidupan untuk men)apai masyarakat yang adil dan makmur! "alam kaitannya dengan

pengel&laan lingkungan, maka pelayanan pemerintah pada masyarakat adalah sesuai dengan

tujuan pengel&laan lingkungan hidup se)ara berdaya guna dan berhasil guna!

&. Pak#aan Pe%erinta'an(A%ini#tratie D)ang*

Paksaan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 0: dikenal juga dengan paksaan

administratif yaitu paksaan pemeliharaan hukum yang berupa larangan untuk meneruskan suatu

usaha dan8atau kegiatan!Pemerintah ber$enang melakukan paksaan pemerintahan atau paksaan

administratif terhadap penanggung ja$ab usaha dan8atau kegiatan untuk men)egah dan

mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akiba tyang ditimbulkan &leh suatupelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan8atau pemulihan atas beban

biaya penanggung ja$abusaha dan8atau kegiatan! Pelanggar dapat diperingatkan agar berbuat

sesuaidengan i9in yang diberikan, dan apabila tidak menaati i9in tersebut akan dikenakan sanksi

administratif lain yang lebih keras seperti uang paksa danyang paling keras adalah pen)abutan

i9in usaha! Paksaan pemerintah dilakukan dengan didahului surat perintah &leh pejabat yang



8/21

ber$enang! ;adi, sanksi berupa paksaan administratif atau lebih dikenal sebagai paksaan

pemeliharaan hukum, yaitu sanksi yang tidak melalui pr&ses di pengadilan! Paksaan

pemeliharaan hukum ini adalah tindakan pemerintahan yang bersifat p&lisi&nel! Misalnya

tindakan p&lisi pam&ng praja 5%atp&l PP6abupaten8&ta untuk meng&s&ngkan suatu bangunan,

tindakan menertibkan bangunan liar, tindakan menggusur pedagang kaki lima di tempat

yangdilarang untuk berdagang, dan lain-lain! (pabila suatu i9in telah ditarik ataudi)abut karena

melakukan pelanggaran peri9inan, karena tidak memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan

paksaan pemeliharaan hukum yaitu dapatdiadakan tindakan lanjutan berupa penyegelan dan

sebagainya! ;adi, dengan jalan menyegel tempat usaha berarti juga melakukan paksaan

administratif! Tujuan paksaan administratif atau pemerintahan ialah untuk memperbaiki keadaan

yang mengakibatkan dilanggarnya suatu peraturan! "engan mempergunakan penegakan hukum

lingkungan melalui hukum administratif,maka pemerintah harus memperhatikan apa yang

disebut &leh hukum tata usaha negara sebagai asas-asas pemerintahan yang baik dalam era

&t&n&mi daerah saat ini!

+.Pen!t!$an Te%$at U#a'a

etentuan tentang penutupan tempat usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang se)ara

eksplisit tidak menyebutnya, tetapi menurut d&ktrin salah satu sanksi administratif adalah

penutupan tempat usaha sebagaimana dikemukakan &leh %iti %undari bah$a salah satu sanksi

administratif adalah penutupan perusahaan! "i samping itu juga, sebelum pemerintah melakukan

sanksi yang lebih keras lagi yaitu pen)abutan i9in usaha, biasanya dilakukan terlebih penutupan

tempat usaha sebagai suatu peringatan keras terhadap pelaku pelanggaran lingkungan!

%ebenarnya ketentuan mengenai penutupan tempat usaha yang berkaitan dengan gangguan

lingkungan hidup sejak dahulu sudah diatur dalam 'rd&nansi


9/21

sebagai tersebut dalam Pasal 0 atau A, maka pejabat yangtersebut pada a$al pasal ini ber$enang

untuk men)egah hal itu, menutuptempat kerja itu dan menyegel mesin-mesin, perkakas dan alat

pen&l&ng yang dipergunakan untuk itu mengambil tindakan lain supaya benda- benda itu tidak

dipakai lagi?

. Uang Pak#a (D)ang#-%*

Lembaga uang paksa merupakan istilah termin&l&gi dari kata d$angs&m dalam rumpun

hukum .elanda atau kata astreinte pada rumpun hukum Peran)is! Eksistensi uang paksa la9im

dapat dijumpai hampir di setiap gugatan, yaitu dalam perkara perdata sering dituntut adanya

uang paksa &leh penggugat8para penggugat kepada tergugat8para tergugat! Lembaga uang paksa

ini, apabila dikaji melalui hukum p&sitif, maka eksistensi lembaga uang paksa sebenarnya

mempunyai dua spesifikasi, yaituBPertama, jikalau ditinjau dari pembagian hukum menurutisinya dapat diklasifikasi ke dalam Hukum Publik dan Hukum Pri7at! etentuan HukumPublik

pada asasnya adalah peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum5algemene belangen6,

sedangkan ketentuan Hukum Pri7at mengatur kepentingan per&rangan5bij9&ndere

belangen6!(pabila ditinjau dari fungsinya maka ruang lingkupHukum Pri7at dibagi menjadi

Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata*&rmal 5Hukum ()ara Perdata6! .ertitik t&lak pada

dimensi pembagian hukum menurut fungsinya tersebut,maka tuntutan uang paksa mempunyai

spesifikasi yakni di satu pihak d$angs&m mempunyai $ujud sebagai Hukum Perdata Materiil

&leh karena tuntutan uang paksa bersifat a))es&ir yakni tergantung kepada eksistensi

tuntutan8hukuman p&k&k! &leh YudeC *a)ti 5Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggi6 serta

Mahkamah (gung +# tetap mempergunakan dan mempertahankannya

. Pen/a0!tan Iin U#a'a

%ebagaimana dikemukakan dalam Pasal 0D 4ndang-undang N&m&r 0A Tahun/@@D, bah$a

pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup dapatdijatuhi sansi pen)abutan i9in usaha dan8

atau kegiatan! (dapun b&b&t pelanggaran peraturan lingkungan hidup dapat berbeda-beda mulaidari pelanggaran syarat-syarat administrasi sampai pada pelanggaran yang menimbulkan k&rban

masyarakat! 'leh karena itu, pen)abutan i9in usaha dan8atau kegiatan dapat dilakukan terhadap

pelanggaran yang dianggap mempunyai b&b&t tertentu untuk dihentikan kegiatan usahanya,

misalnya menimbulkan k&rban, yaitu telah ada $arga masyarakat yang terganggu kesehatannya

bahkan sampai meningga ldunia akibat pen)emaran dan perusakan lingkungan hidup!



10/21

Pen)abutan i9in usaha dilakukan &leh pejabat yang ber$enang untuk itu atau pejabat yang

memberi $e$enang memberikan i9in usaha! epala "aerah dapat mengajukan usul untuk

men)abut i9in usaha kepada pejabat yang ber$enang untuk itu, di samping itu juga pihak yang

berkepentingan dapa tmengajukan perm&h&nan kepada pejabat yang ber$enang untuk men)abut

i9in usaha karena merugikan kepentingannya! "engan demikian, pejabat yang ber$enang dapat

men)abut i9in usaha dan8atau kegiatan atas usul epala "aerah yang bersangkutan atau atas

perm&h&nan pihak yang berkepentingan!



11/21

2. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-

ketentuan pidana dari hukum lingkungan! %ubstansi, $e$enang kelembagaan, dan pr&sedur yang

digunakan se)ara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan ke)uali jika hal itu belum

diatur se)ara khusus! "alam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku

dalam hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, pers&nil, dan

hukum a)ara yang berlaku!

etentuan pidana di bidang hukum lingkungan se)ara umum diatur dalam Pasal @1-/0

44PPLH 0@! %elain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-

undangan sekt&r, seperti 44 &nser7asi %umber "aya (lam Hayati dan ek&sistemnya 544 N&!

: Tahun /@@6, 44 N&! / Tahun /@@D tentang etanaganukliran, 44 N&! 1/ Tahun /@@@ j&!

44 N&! /@ Tahun 01 tentang ehutanan, 44 N&! 00 Tahun 0/ tentang Minyak dan


12/21

0! Tahap Penindakan, meliputi pemanggilan semua &rang yang diperlukan, penangkapan dan

penahanan jika diperlukan> penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan tempat

bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pen)emaran dan perusakan lingkungan

A! Tahap Pemeriksaan> pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan keterangan ahli termasukpemeriksaan lab&rat&rium!

1! Tahap Penyelesaian dan Penyerahan perkara kepada Penuntut 4mum 5P46!

&. Ta'a$ Pen!nt!tan Perkara

%etelah berkas diserahkan &leh penyidik kepada P4, maka tahap selanjutnya dilakukan pra

penuntutan dan penuntutan &leh ;aksa P4! %e)ara umum tahapannya sebagai berikut 5Pasal /AD-

/11 4H(P6!

/! Tahap Pra Penuntutan, yang meliputi B

a! Penelitian kelengkapan berkas hasil penyidikan!

b! .ila hasil penelitian belum lengkap, berkas dikembalikan kepada penyidik dengan

memberikan petunjuk untuk menyempurnakan hasil penyidikan!

)! Menerima kembali penyerahan berkas tahap kedua dari penyidik untuk dilengkapi,

termasuk tersangka dan barang bukti serta penyerahan tanggung ja$ab

d! Melakukan pemeriksaan tambahan 5jika diperlukan6 terhadap saksi-saksi, saksi ahli, dan

barang bukti termasuk gelar perkara atau eCp&se!

0! Tahap Penuntutan, meliputi B

a! ;ika hasil penyidikan sudah lengkap, maka se)epatnya membuat surat dak$aan 5Pasal

/1 4H(P6

b! Pelimpahan perkara dari ;P4 ke Pengadilan Negeri 5PN6!



13/21

+. Pe%erik#aan i Pengailan, P!t!#an Haki% an U$a3a H!k!%

%etelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, maka tahapan berikutnya adalah pemeriksaan di

sidang pengadilan dan putusan hakim, khusus di bidang perikanan pemeriksaan perkara

dilakukan &leh hakim pengadilan pengadilan perikanan yang dibentuk berdasarkan 44 N&! A/Tahun 01 j&! 44 N&! 1: Tahun 0@ tentang Perikanan! %elain tunduk kepada 4H(P, dalam

hal tertentu juga diatur tersendiri misalnya hakim pengadilan terdiri dari hakim karir dan hakim

ad h&), penahanan &leh hakim paling lama A hari dan dalam jangka $aktu A hari sejak

penerimaan pelimpahan perkara dari P4, hakim sudah harus menjatuhkan putusan!

%elain ketentuan di atas se)ara umum pemeriksaan perkara lingkungan di peradilan meliputi

tahapan-tahapan berikut B

/! Pemeriksaan di %idang Pengadilan, meliputi pemba)aan surat dak$aan, eksepsi

terdak$a8penasihat hukumnya, pemeriksaan ala-alat bukti, keterang saksi, keterangan

ahli, surat-surat, petunjuk 5seperti f&t&-f&t&6, dan keterangan terdak$a> pengajuan surat

tuntutan &leh ;P4, pled&i terdak$a, replik ;P4, dan terakhir duplik dari

terdak$a8penasihat hukumnya 5Pasal /1:-/@ 4H(P6!

0! Putusan, dapat berupa putusan bebas 5Pasal /@ 5/6 4H(P6, lepas dari segala tuntutan

hukum 5Pasal /@ 506 4H(P6, dijatuhi pidana 5Pasal /@A 5/6 4H(P6!

A! 4paya Hukum, berupa bading 5Pasal 0AA 4H(P6 dan kasasi yang merupakan upaya

hukum biasa 5Pasal 011 4H(P6, dan terhadap mempunyai kekuatan hukum yang tetap

dapat diajukan upaya hukum luar biasa demi kepentingan hukum &leh ;P4 5Pasal 0:@ 5/6

4H(P6, serta Peninjauan embali 5Pasal 03A 5/6 4H(P6!



14/21

D. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPERDATAAN

1. Pengertian H!k!% Lingk!ngan Ke$erataan

Hukum Lingkungan se)ara susbtansial memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan

hak-hak keperdataan sese&rang, kel&mp&k &rang dan badan hukum perdata dalam kaitannya

dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat!

;ika hak-hak keperdataan ini dirugikan &leh salah satu pihak, misalnya karena terjadi

pen)emaran atau perusakan lingkungan, maka dalam upaya perlindungan hukumnya digunakan

sarana hukum lingkungan keperdataan! Hal ini diberikan dengan )ara memberikan hak kepada

penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan lingkungan

terhadap pen)emar,adapun k&nsep penegakannya yaitu seperti tanggung gugat,ganti rugi,gugatan

kel&mp&k dan ke$enangan menggugat &rganisasi lingkungan!

&. Tangg!ng G!gat Lingk!ngan an Be0an Pe%0!ktian

Tanggung gugat lingkungan mengandung arti bah$a sese&rang atau badan hukum perdata

$ajib bertangung gugat untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu akibat

perbuatan dan kerugian yang mereka lakukan, baik se)ara sendiri-sendiri maupun se)ara

bersama-sama! 4ntuk itu dalam k&nsep tanggung gugat lingkungan selalu dikaitkan dengan

beban pembuktian!

Tanggung gugat digunakana &leh pakar hukum perdata dalam menerjemahkan liability untuk

membedakannya dari pengertian resp&nsibility yang lebih dikenal dalam hukum pidana dengan

istilah tanggung ja$ab!

(da beberapa jenis k&nsep tanggung gugat yang dikenal dalam hukum perdata, baik dalam

sistem hukum Er&pa &ntinental 5)i7il la$ system6 maupun %istem (ngl& %aC&n 5)&mm&n la$

system6! .erikut ini beberapa jenis k&nsep tanggung gugat yang dimaksud seperti Tanggung

gugat,

a* Tangg!ng G!gat Bera#arkan Ke#ala'an

"alam hukum perdata k&nsep ini tertuang dalam /A3: 4HPerdata tentang perbuatan

mela$an hukum, ketentuan ini kemudian diad&psi dalam Pasal 2D 5/6 44 PPLH 0@! "alam



15/21

k&nsep ini Tanggung gugat yang didasarkan atas kesalahan 5act or omission6 yang menyebabkan

terjadinya risik& bagi pihak lain, beban pembuktian ada pada penggugat!

elemahan dalam k&nsep ini adalah sulitnya membuktikan unsur perbuatan mela$an hukum

tersebut, terutama kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yangditimbulkan, apalagi beban pembuktian ada pada pihak k&rban8penggugat! 'leh karena itu,

gugatan ganti rugi dengan dasar perbuatan mela$an hukum berupa pen)emaran atau perusakan

lingkungan yg diatur dalam Pasal 2D 5/6 44 PPLH 0@ j&! /A3: 4HPerdata )enderung gagal

di pengadilan!

0* Tangg!ng G!gat Bera#arkan Ke#ala'an engan Be0an Pe%0!ktian Ter0alik

&nsep tanggung gugat ini termasuk tanggung gugat yang dipertajam, yaitu dengan

membalikkan ke$ajiban beban pembuktian! Penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan

tergugat, tetapi sebaliknya tergugat yang harus membuktikan bah$a dia )ukup berupaya untuk

berhati-hati, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan!

&nsep ini tertuang dalam Pasal /A3D 4HPerdata ayat 506 j&! (yat 5:6 tentang tanggung

gugat &rang tua dan $ali, dan Pasal /A32 4HPerdata tentang tanggung gugat pemilik binatang!

&nsep ini tidak diatur dalam 44 PPLH 0@!

/* Tangg!ng G!gat M!tlak (Stri/t Lia0ilit3*

%tri)t Liability mengandung makna bah$a tanggung gugat timbul seketika pada saat

terjadinya perbuatan, tanpa mempers&alkan kesalahan tergugat! Namun demikian tidak semua

kegiatan dapat diterapkan dengan asas ini, melainkan diperuntukkan bagi kasus-kasus tertentu

yang besar dan membahayakan lingkungan!

Pengaturan %tri)t Liability dalam undang-undang lingkungan sudah ada seja 44LH /@20

5Pasal 0/6 , Pasal A: 44PLH /@@D, dan terakhir pada Pasal 22 44PPLH 0@ yang

menentukan B %etiap &rang yang tindakannya, usahanya, dan8atau kegiatannya menggunakan

.A, menghasilkan dan8atau mengel&la limbah .A, dan8atau yang menimbulkan an)aman serius

terhadap lingkungan hidup bertanggung ja$ab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu

pembuktian unsur kesalahan



16/21

Lebih jauh lagi penjelasan pasal di atas menyatakan Yang dimaksud dengan bertanggung

ja$ab mutlak atau stri)t liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan &leh pihak

penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi! etentuan ayat ini merupakan leC spe)ialis

dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya! .esarnya nilai ganti rugi

yang dapat dibeb ankanterhadap pen)emar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini

dapat ditetapkan sampai batas tertentu! Yang dimaksud dengan sampai batas $aktu tertentu

adalah jika menurut penetapan peraturan perundang- undangan ditentukan keharusan asuransi

bagi usaha dan8atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup!

ata-kata sampai batas tertentu di atas diberikan penekanan karena disitulah karakter

stri)t liability yang terbatas pada batas tertentu! Hal ini berbeda degan abs&lute liability dengan

jumlah yang tidak terbatas atau penuh

;adi jelaslah bah$a k&nsep ini diterapkan se)ara terbatas pada kasus tertentu yang

berbahaya seperti pen)emaran minyak di laut, dan8atau perusakan sumber daya alam di $ilayah

FEE #nd&nesia 544 FEE6 dan seperti yang ada dalam Pasal 22 44PPLH 0@ mengenai

pen)emaran dan perusakan yang menggunakan .A!

* Tangg!ng G!gat Ber#a%a

&nsep ini diterapkan dalam hal tergugat terdiri dari beberapa &rang atau badan hukum dan

penggugat tidak dapat se)ara spesifik menunjuk pelaku pen)emaran dari sekian banyak

perusahaan yang p&tensial menjadi penyebab pen)emaran-pen)emaran lingkungan! "alam

44PPLH 0@ tidak ditemukan pengaturan tanggung gugat bersama, namun ada dalam Pasal A

5/6 44 N&! /8/@@D tentang etanaganukrilan!

e* Tangg!ng G!gat Beraa#arkan Aniln3a ala% Pen/e%aran

"alam kasus-kasus yang sulit mengungkapkan hubungan kausal prinsip-prinsip kasualitas

dan tangggung gugat tradisi&nal dari perbuatan melanngar hukum mulai ditinggalkan dan

timbullah te&ri market share liability atau tanggung gugat berdasarkan andil di pasar! .eberapa

pakar di .elanda dan di (merika %erikat berpendapat bah$a k&nsep ini dapat digunakan pada

perkara-perkara lingkungan! &nsep ini meringankan beban pembuktian bagi k&rban yang tidak

mungkin menunjukkan hubungan kausal antara kerugiannya dengan si pembuat kerugian

tersebut! Terutama dalam peristi$a kerugian lingkungan, yang sering tidak dapat ditunjukkan



17/21

dengan pasti se&rang pelaku! "alam k&nsep ini didampingi dengan pr&ses beban pembuktian

terbalik!

+. Ganti R!gi, Tinakan Tertent! 4 Uang Pak#a

Menurut Pasal 2D 5/6 44PPLH 0@ ada dua jenis ganti rugi, yaitu 5/6 ganti rugi kepada

&rang yang menderita akibat kerusakan atau pen)emaran lingkungan 506 ganti rugi kepada

lingkungan hidup itu sendiri! %elain ke$ajiban membayar ganti rugi, dapat pula dikenakan

tindakan hukum tertentu untuk B

/! memasang atau memperbaiki unit peng&lahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku

mutu lingkungan hidup yang ditentukan!

0! memulihkan fungsi lingkungan hidup dan8atau

A! menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pen)emaran dan8atau perusakan

lingkungan hidup!

"alam kaitan dengan pembebanan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, dalam Pasal

2D 5A6 dan 516 44 PPLH 0@ ditentukan bah$a pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang

paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan! .esarnya uang

paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui pengadilan!

. G!gatan Kel-%$-k (2la## A/ti-n*

"alam hukum lingkungan keperdataan tidak selalu terdapat sengketa lingkungan antar

indi7idu, tetapi juga atas nama kel&mp&k masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui

gugatan kel&mp&k! Glass ()ti&n pada intinya adalah gugatan perdata 5biasanya terkait dengan

permintaan ganti kerugian6 yang diajukan &leh sejumlah &rang 5dalam jumlah yang tidak banyak,

misalnya satu atau dua &rang saja6 sebagai per$akilan kelas 5Glass +epresentati7e6 me$akili

kepentingan mereka, sekaligus me$akili kepentingan ratusan atau tibuan &rang lainnya yang

juga sebagai k&rban! 'rang-&rang yang di$akili ini disebut dengan Glass Members!


18/21


19/21

kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak

publik seperti lingkungan hidup, perlindungan k&nsumen, hak-hak sipil dan p&litik!

E. EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Efekti7itas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu

efek atau akibat yang dikehendaki, kalau sese&rang melakukan suatu perbuatan dengan maksud

tertentu yang memang dikehendaki! Maka &rang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau

mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki!

"ari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bah$a suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut

sesuai dengan dengan yang dikehendaki! (rtinya, pen)apaian hal yang dimaksud merupakan pen)apaian tujuan

dilakukannya tindakan-tindakan untuk men)apai hal tersebut! Efekti7itas dapat diartikan sebagai suatu pr&ses

pen)apaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya! %uatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif

apabila usaha atau kegiatan tersebut telah men)apai tujuannya!

(dapun apabila kita melihat efekti7itas dalam bidang hukum, %&erj&n& %&ekant&

berpendapat bah$a efektif atau tidaknya hukum di pengaruhi &leh : fakt&r, yaituB

/! *akt&r hukumnya sendiri 5undang-undang6!

0! *akt&r penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum!

A! *akt&r sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum!1! *akt&r masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan!

:! *akt&r kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, )ipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di

dalam pergaulan hidup!

"ari : fakt&r tersebut yang paling berpengaruh khususnya untuk efektifitas penegakan hukum

lingkungan yaitu fakt&r penegak hukum dan masyarakat, yaitu untuk penegak hukum haruslah ikut berperan

se)ara maksimal seperti )&nt&hnya kasus kasus Lapind& yang menurut kami lebih menitikberatkan

pada sisi keperdartaannya saja yaitu adanya ganti rugi kepada pemilik lahan yang terkena lumpur

panas, namun sisi hukum lainnya yang juga penting diabaikan misalnya sampai saat ini hukum

pidana lingkungan yang harus diterapkan tidak dilaksanakan se)ara maksimal, dan fakt&r

masyarakat yaitu kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan! %e)ara

sederhana dapat dikatakan, bah$a derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan



20/21

salah satu indikat&r berfungsinya hukum yang bersangkutan! %ebagai )&nt&h dapat diungkapkan

sebagai berikut!

/6 (pabila derajat kepatuhan terhadap peraturan Ilarangan mer&k&k pada tempat umum adalah

tinggi maka peraturan Ilarangan mer&k&k pada tempat umum dimaksud, pasti akan berfungsi

sehingga p&lusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat dapat dikurangi! ;ikalau

aturan ini ditaati se)ara tinggi maka tidak akan ada &rang mer&k&k di In&n-sm&king area

melainkan di Ism&king area 5fasilitas per&k&k disediakan6!

06 (pabila derajat kepatuhan rendah maka peraturan perihal larangan membuang sampah

sembarangan yang disertai an)aman sanksi denda uang maupun hukuman kurungan, tidak akan

berlaku se)ara efektif! (kibatnya lingkungan menjadi k&t&r, semra$ut bahkan pada musim hujan

menumpuknya sampah tidak pada tempatnya akan menimbulkan ben)ana banjir!

;adi penegakan hukum lingkungan yang efektif apabila penegakan hukum lingkungan

perdata, pidana dan administratif tersebut bisa di lakukan semaksimal mungkin sesuai pr&sedur

hukum, dan juga keefektifan tersebut sangatlah tergantung pada masyarakat bah$a seberapa jauh

masyarakat mematuhi peraturan yang sudah ada!



21/21

BAB III

DAFTAR PUSTAKA

httpB88$$$!negarahukum!)&m8hukum8penegakan-hukum-lingkungan!html

httpB889riefmar&nie!bl&gsp&t!)&m80/18:8penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan!html

httpB88id!$ikipedia!&rg8$iki8HukumJlingkungan

httpB88bahankuliyah!bl&gsp&t!)&m80/18:8hukum-lingkungan!html

httpB889riefmar&nie!bl&gsp&t!)&m80/18:8hukum-lingkungan-keperdataanJ/D!html
http://www.negarahukum.com/hukum/penegakan-hukum-lingkungan.htmlhttp://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://bahankuliyah.blogspot.com/2014/05/hukum-lingkungan.htmlhttp://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/hukum-lingkungan-keperdataan_17.htmlhttp://www.negarahukum.com/hukum/penegakan-hukum-lingkungan.htmlhttp://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://bahankuliyah.blogspot.com/2014/05/hukum-lingkungan.htmlhttp://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/hukum-lingkungan-keperdataan_17.html

penegakan hukum lingkungan.doc

Documents