PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG

(Studi di Polres Pesawaran)

(Skripsi)

Oleh

ASYIVA ADIETTA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG

(STUDI DI POLRES PESAWARAN)

Oleh

ASYIVA ADIETTA

Penegakan hukum pada pembunuhan anak oleh orangtua kandung sudah dijalan

atau sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu penegakan pada tahap

aplikasi. Kasus ini hanya pada sampai tahap aplikasi karena kepolisian

menurunkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3), berdasarkan hasil

bukti berupa hasilSurat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum

Psychiatricum) No: 441 / 3567 / VII.03/ 2018 yang menyatakan bahwa pelaku

mengalami gangguan jiwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP dan Pasal

109 ayat (2) KUHAP Bahwa penyidik melakukan SP3 karena terbukti pelaku

mengalami gangguan jiwa yang artinya pengahpusan pidana dengan lasan tidak

dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu

(inwending) yang tidak dapat diperpetanggung jawabkan. Permasalahan

penelitian: Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak

pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung? dan apakah faktor penghambat

penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh

ibu kandung?

Penelitian inimenggunakan pendekatanyuridis normatif dan yuridis empiris,

narasumber terdiri darikepolisian Polres Pesawaran Lampung dan akademisi

fakultas hukum Universitas Lampungpengumpulan data dilakukan dengan teknik

studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang dilakukan secara

kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan : Penegakan hukum terhadap tindak pidana

pembunuhan anak oleh ibu kandung dilaksanakan pada tahap aplikasi dan

kepolisian mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3). surat

perintah pemberhentian penyidikan dikeluarkan karena pada kasus ini pelaku

dinyatakan mengalami gangguan jiwa sehingga mendapatkan penghapusan pidana

sesuai dengan Pasal 44 KUHP, dimana suatu perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau

terganggu karena cacat tidak dapat dipidana dan faktor-faktor yang menghambat

penegakan hukum terhadap pembunuhan anak yang dilakukan oleh orangtua

kandung yaitu: faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor

masyarakat.

Asyiva Adietta

Saran dari penelitian ini adalah Kepolisian disarankan untuk memulai membuat

program –progam yang bersifat edukatif dan kepolisian diharapkan mampu

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta masyarakat pun diharapkan

memberikan kerjasama yang baik saat terjadi tindakan kriminal seperti segera

melapor, kepada polisi dan bersedia menjadi saksi jika mengetahui atau

mengalami tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian, Pembunuhan Anak

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG

(Studi di Polres Pesawaran)

Oleh

ASYIVA ADIETTA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 8

Februari 1998, Merupakan anak pertama dari dua

bersaudara, Anak dari pasangan Bapak Ir. Selamet Riyadi

dengan Ibu Afrida A.md. Penulis mengawali pendidikan

formal paa tahun 2002 di TK Kartika II-25 (Persit) Bandar

Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003. Tahun 2003 penulis bersekolah di

SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009.

Tahun 2009 diterima di SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan selesai pada tahun

2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Bandar

Lampung dan selesai pada tahun 2015. Tahun 2015 penulis diterima di

Universitas Lampung Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana melalui jalur

SBMPTN.

Pada tahun 2017, penulis melaksankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon

Negeri Kelumbayana kabupaten Tanggamus. Akhir tahun 2018 peneliti

melakukan penelitian skripsi di Polres Pesawaran untuk meraih gelar sarjana

hukum (S.H.)

MOTTO

“Waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak

memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan

memanfaatkanmu (dipotong)”

(H.R Muslim)

“Learn from Yesterday, Live for today, Plan for tomorrow. The

important thing is not to stop questioning”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas

segala kemudahan, limpahan rahmat rezeki, dan karunia yang

engkau berikanselama ini. Teriring doa rasa syukur dan segala

kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang

kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang akan selalu

berharga di hidupku:

Kedua orang tua ku tercinta Ir. Selamet Riyadi dan Afrida A.md,

adik ku tersayang Adib Ahmad Daffa dan keluarga. Terimakasih

atas doa, ilmu, cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga

untukku. Serta teman-temanku yang senantiasa memberikan

semangat, dukungan dan motivasi.

Dosen Pendidik ku dan almamater tercinta, Universitas

Lampung. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalaman

yang tak terhingga.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala pujidan syukur, penulis panjatkan kehadirat

allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap

Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi di Polres

Pesawaran)” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari

penulisan ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi

penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh

dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Penulis juga menyadari

bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat

terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin

menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus datang dari lubuk hati

penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.Hum., selaku Dekan fakultas Hukum

Universitas Lampung

2. Bapak Eko Raharjo S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

3. Ibu Dona Raisa S.H., M.H., Selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H., Selaku Pembimbing I yang penuh

dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan

saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

5. Ibu Dona Raisa S.H., M.H., Selaku Pembimbing II yang penuh dengan

kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada

penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

6. Bapak Eko Raharjo S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis

demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

7. Bapak Damanhuri Warganegara S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada

penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

8. Ibu Yulia Kusuma Wardani S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing

akademik yang telah membimbing penlis dalam perkuliahan.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu dan telah memberikan ilmu pengetahuan

yang berguna bagi penulis.

10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang

telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.

11. Ibu Bripda Diana Sari Hidayati selaku anggota Reskrim Polres Pesawaran

yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian

12. Ibu Dr. Erna Dewi S.H., M.H. selaku dosen hukum bagian pidana Fakultas

Hukum Universitas Lampung yang telah membantu kemudahan dan

kelancaran jalannya penelitian.

13. Bapak Ir. Selamet Riyadi dan Ibu Afrida A.md sebagai orang tuaku yang

dengan penuh kesabaran merawat, membimbing, dan menafkahi aku

hingga bisa menjadi seperti sekarang ini, aku cinta kalian.

14. Adib Ahmad Daffa, adikku tersayang yang selalu memberikan senda

gurau, keceriaan, semangat dan terkadang kekesalan kepadaku.

15. Seluruh Keluarga ku seperti Kakek, nenek, oom, tante, sepupuku yang

selalu memberikan doa dan semangat kepadaku.

16. Teman sedari SMP yaitu Yosie Aulianissa Jalip yang selalu memberikan

nasihat, semangat, dan kebahagiaan.

17. Teman SMA Mulei, Visiana, SS, Dara, Putri, Marsha, Puput, Rere, Kiki,

Kikay, Neli Upu, Hexost terbaik!

18. Girls Invasion Kaeg, Dara, eta, Anggun, Desi, Devi, Haifa, Khansa,

Kikiw, Yulia, Kira, Olin, Sofi, Sendy, Nabila, Terimakasih atas

pengalamannya.

19. Teman kuliah ku Liburan Jepang, Ririk Marantika S.H. , Rizha Caludilla

S.H. , Astri Linda Wou Mulei S.H. , Intan Elisaputri S.H. , Yasmin

Nurjihan Donny S.H. , Septi Nadya S.H. , Widita Febri Cahyani S.H. ,

Octyarus wianty S.H. yang sangat sangat berperan dalam kegabutan ku,

kalian luar biasa.

20. Orang yang sering aku susahkan yaitu Emak, Kiyai-Kiyai Hukum, Bu as,

Bude, Mas ijal terimakasih atas ketersediaan kalian.

21. Ririk Marantika S.H. sebagai teman seperjuangan dari semeser awal

hingga akhir perkuliahan dan sangat-sangat membantu dalam penyelesaian

berkas-berkas skripsi ku, terimakasih sudah ikhlas membantu ku ce.

22. Partner In Crime ku Muhammad Abdul Aziz Khoirurrizal S.sos. yang

telah menyempurnakan kebikesan ini.

23. Teman-teman Fakultas Hukum 2015 M. Ridho Natamenggala S.H.,

Bambang Ridho Pratama S.H., Bima Sandra S.H., M. Romis Maulana

S.H., M. Raditya Nugraha S.H., Naufal Azmar Alqas S.H., Chandra Wiki

Pratama S.H., Yulia Dwila S.H., Winda Nur Amalia S.H., Mayola Putri

S.H., Regita Kismaya S.H. dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan

satu persatu yang selama ini menjadi keluarga baru.

24. Kakak-kakak Senior Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unila,

Anggun Ariena Rahman S.H., Muhammad Yulian S.H., Ibnu Alwan S.H.

Melki S.H. Rega Reyhansyah S.H. Fuad Abdullah S.H., yang telah

memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tidak bisa saya

dapatkan di organisasi manapun.

25. Adik-adik Junior Badan Eksekutif Mahasiswa, Fathir, Vienna, Nisa,

Karin, Robin, Havil, Yoel, Bile, Mele, Adit, Galuh dan adik-adik yang

tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan

kerjasama yang telah diberikan selama ini.

26. Teman-Teman KKN ku di Pekon Negeri Kelumbayan Kabupaten

Tanggamus, Kak Nova, Kak Yusi, Arra, Rizal, Rifki, Arif terimakasih atas

perdebatan dan kebersamaannya, tetep seru.

27. Keluarga ku selama di Negeri Kelumbayan, Akan, Bunda, Sultan, Bang

Arya, Bang Ferdian, Mba gusti, Kak ratu, Arkan, Kia, Mei-mei, Udin,

Revi, Bang Ocen, Bang boing, Bang Unyui, Bang Fadhil dan Adik-Adik

Di Pekon Negeri Kelumbayan, Terimakasih sudah menjadi keluarga kedua

ku.

Terimakasih atas doa dan dukungan dari kalian. Penulis hanya dapat meminta

maaf apa bila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga

skrpsi ini dapat berguna dan bermafaat serta menambah wawasan ilmu khususnya

hukum pidana.

Bandar Lampung, Februari 2019

Penulis

Asyiva Adietta

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup ...................................... 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................ 8

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ............................................ 9

E. Sistematika Penulisan ................................................................ 15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum ....................................................................... 17

B. Pengertian, Tugas, Fungsi dan Wewenang

kepolisian ................................................................................... 19

C. Tindak Pidana ............................................................................ 26

D. Pengertian Pembunuhan ............................................................. 31

E. Pertanggungjawaban Pidana ....................................................... 35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .................................................................. 40

B. Sumber Data dan Jenis Data ...................................................... 41

C. Penentuan Responden ................................................................ 42

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .............................. 43

E. Analisis Data .............................................................................. 44

IV. HASIL PENELITISN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian dalam

Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung ............... 45

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Oleh Kepolisian

dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu

Ibu Kandung ............................................................................. 64

V. PENUTUP

A. Simpulan .................................................................................... 76

B. Saran .......................................................................................... 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia

merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling

berhubungan dalam arti saling memengaruhi dan saling melengkapi untuk

mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam

masyarakat.1

Berkaitan untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peran lembaga penegakan

hukum. Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah hak- ihwal berkaitan

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisan pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan

bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan

masyarakat.

Kepolisan merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses

peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan

1Isna, Nadhila, Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern, (Jakarta: Penamadani,

2013), hlm.13

2

penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu

kejahatan yang diduga telah di lakukan. Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara dalam Pasal 4 sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta

terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi

manusia.”

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan negara

dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta

pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya

hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi

tersebut memiliki takaran yang begitu luas tidak sekedar aspek refresif dalam

kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja tapi juga mencakup aspek

preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi

utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.

Sebagai salah satu lemabaga penegak hukum,kepolisian dituntut bukan hanya

mampu menanggulangi suatu tindak pidana yang telah terjadi, tetapi kepolisian

dituntut harus mampu mencegah agar tindak pidana tersebut tidak terjadi, dalam

hal ini dititik beratkan pada tindak pidana pembunuhan. Karena hal sekecil

apapun itu yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan dapat berpotensi

menimbulkan kepanikan dikalangan masyarakat dan dapat mengancam

keamanan negar, eksistensi negara, eksistensi pemerintahan yang sah dan

eksistensi pancasila dan UUD 1945. Sebagai pihak yang bertanggung jawab

3

terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan

rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana. Salah satu tindak

pidana adalah pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan

hilangnya nyawa seseorang.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

yang melanggar larangan tersebut.2 Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran

adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban

pidana adalah suatu pertanggungjawaban secara pidana terhadap seseorang yang

melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.3

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang

dangan cara melanggar hukum atau tidak melawan hukum.4 Pembunuhan itu

sendiri merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di

dalam kalangan masyarakat. Dengan kata lain pembunuhan adalah suatu

perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai

Hak Asasi Manusia. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menyatakan bahwa:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam, karena

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila

terdapat unsur sebelum melakukan pembunuhan, maka pembunuhan dapat disebut

dengan pembunuhan berencana.”

2 Roeslan saleh, perbuatan dan pertanggung jawaban pidana.(Jakarta:aksara baru,1981), hlm 80

3 Ibid, hlm 75

4Pengertian Pembunuhan. https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan. Diakses pada hari Sabtu

4 agustus 2018. Pukul 11.29

4

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun

tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan

tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan

tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan

terlebih dahulu maka akibat hukumnya yaitu sanksi pidananya akan lebih berat

dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-

unsur pemberat yanitu direncanakan terlebih dahulu. Pelaksanaan pembunuhan

yang diamksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat.

Salah satu kasus pembunuhan yang sdang menjadi perbincangkan yaitu

Pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung. Pada dasarnya anak adalah

anugrah pemberian terindah dari tuhan yang diberikan melalui sebuah ikatan

perkawinan. Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan

manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan

perkembangan yang matang maka segala sesuatunya berbeda dengan orang

dewasa pada umumnya.5 Anak adalah harta yang tidak ternilai, anak adalah

karunia dan amanat yang Tuhan titipkan kepada para orang tua untuk dijaga agar

dapat menjadi manusia-manusia yang berkualitas.

Hubungan antara orang tua dan anak dianggap Sangat penting karena dari

ubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli dengan sesama dan saling

menghormati. Hubungan yang tidak akan pernah terputus oleh kondisi apapun.

Hubungan paling abadi yang pernah dimiliki oleh, antar sesama manusia.

Pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya itu berbeda dengan

5 Suryana. Keperawatan anak untuk siswa. Jakarta. BGC. 1996. hlm.33

5

pembunuhan pada umumnya, baik terkait motif, cara, hubungan korban dan

pelaku, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu tentang tindak

pidana ini diatur secara khusus dalam KUHP, demikian juga terkait dengan

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 26 Ayat

(1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada

dasarnya orang tua wajib mengasihi, memelihara, mendidik dan melindungi anak

serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan

minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini dan memberikan

pendidikan karater dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Sebagai Orang

tua sudah seharusnya menjaga dan membimbing seorang anak agar dapat tumbuh

dan berkembang dengan baik. Anak-anak memerlukan pemeliharaan dan

perlindungan khusus dari orang tuanya.

Hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin

berkurang pada zaman sekarang ini. Banyak sekali anak yang menerima

perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah

dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua

kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang

berakibatnya nyawa anak tersebut melayang.6

Salah satu contoh kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung yaitu pembunuhan 2

(dua) orang anak yang dilakukan oleh ibu kandung nya di Dusun Kelapa Dua,

Desa Kota Agung, Kecamatan Tegeneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan oleh Dormian Sihite yang

6Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Bank Data” Diakses pada tanggal 02 Agustus 2018

http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-

perlindungan-anak-2011-2016

6

berumur 37 tahun. Mereka menjadi korban Ibu tersebut melakukan pembunuhan

terhadap anaknya yang bernama Robin Nicholas Manurung berumur 8 tahun dan

Marcel Rafael Manurung berumur 3 tahun. Adapun Tersangka membunuh kedua

anaknya yaitu dengan menusuk sebanyak 6 (enam) kali dengan senjata tajam

sejenis pisau. Setelah membunuh kedua anak tersebut tersengka mencoba bunuh

diri dengan cara menyayat tubuhnya dengan menggunakan pisau. Tindakan

pembunuhan tersebut diduga karena faktor depresi atas penyakit maag kronis

yang diderita korban dan perekonomian keluarga. Kedua anaknya meninggal

dikarenakan kehabisan darah setelah menderita sejumlah luka parah akibar

ditusuk pisau oleh ibu kandungnya. 7

Perbuatan ibu kandung yang tega membunuh anaknya, dalam konteks ini adalah

anak kandungnya sendiri danmasih dibawah umur yang merupakan suatu

perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak

berperikemanusiaan. Pembunuhan anak dibawah umur yang berstatus anak

kandung itu pada umumnya, baik terkait motif, cara, hubungan korban pelaku,

maupun pihak lain yang terkait. Oleh karena itu tindak pidana ini diatur dalam

KUHP, demikian juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas maka penulis terdorong

untuk melakukan kajian secara mendalam terkait tindak pidana pembunuhan

dalam perspektif kepolisian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh

kepolisian atas tindak pidana pembunuhan dalam bentuk skripsi dengan

7 Hasil wawancara dengan Diana Sari Hidayati, Penyidik Pembantu Polres Pesawaran. Jumat 23

November 2018

7

mengngkat judul yaitu “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap

Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi kasus di Polres

Pesawaran)”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut maka dapat dikemukakan

masalah-masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak

Pidana Pembunuhan anak Oleh Ibu Kandung?

b. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Oleh Kepolisian dalam

Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung?

2. Ruang Lingkup

Mengingat sistem pemidanaan merupakan kajian yang sangat luas maka ruang

lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada lingkup ilmu pengetahuan hukum

pidana. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada

pembahasan terhadap tindakan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap

pelaku tindak pidana pembunuhan, dan faktor penghambat pada tindakan

kepolisian melaksanakan peran penegakan hukum terhadap pelaku. Ruang

lingkup waktu dalam penulisan skripsi ini pada tahun 2018/2019 serta ruang

lingkup lokasi di Pesawaran.

8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah

a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap

pelaku tindak pidana pembunuhan

b. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam penegakan hukum

terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara toritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas

pengetahuan atau keilmuan khususnya hukum pidana yang terkait

dengan peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memerluas pengetahuan dikalangan

akademisi serta kalangan yang menggeluti bidang hukum dan juga

menjadi sumbangsi pemikiran terhadap penegakan hukum Indonesia,

khususnya yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan.

9

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan peneliti.8

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin

kepastian hukum,ketertiban dan perlindungan hukum pada era

modernisasi dan globalisasi yang saat ini dapat terlaksana, apabila

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselaransan,

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh

nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Penegakan hukum pada

hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang

abstrak itu. Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari

suatu mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan juga

diartikan sebagai pembertian pidana tidak lain merupakan suatu proses

kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk

benar-benar dapat terwujud direncnakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1) Tahap formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat

Undang-Undang

2) Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang

berwenang

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2010. hlm 125.

10

3) Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi

pelaksanaan yang berwenang9

Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan

ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan

keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Pada

masalah penegakan hukum pemikiran harus diarahkan kepada apakah

berlaku atau tidaknya hukum tersebut di masyarakat. Pada masalah ini

pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

diarahkan kepada bagaiman kesadaran hukum masyarakat serta para

penegak hukum dilihat dari bagaimana kesadaran hukum masyarakat serta

para penegak hukum dilihat dari bagaimana menerapkan sebuah peraturan

yang membawa dampak positif bagi upaya penegakan hukum terhadap

pelaku tndak pidana pembunuhan anak dalam proses peradilan pidana.

Tindakan kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum bukanlah

semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan terdapat

faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya, yaitu:10

a. Faktor Undang-Undang (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaran penegakan hukum dilapangan sering kali

terjadi pertentangan anatara kepastian hukum dan keadilan. Halini

dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang

bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur

9 Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya

Bakti:Bandung, 2002, hlm.173 10

Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo

Persada. Jakarta. 1983. hlm. 7.

11

yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu

tindakanatau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum

merupakan suatu yang dapat diberikan sepanjang kebijakan atau

tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegak hukum;

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam

kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum

bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan.

Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum

, keadilan dankebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan

diaktualisasikan.

c. Faktor sarana atau fasilitas;

sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan

penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyrakat

dan bertujuan untuk mencapai dalam msyarakat. Bagian terpenting

12

dalam menentukan penegakanhukum adalah kesadaran hukum

masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan

semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin

rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin

sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam

penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan

semakin mudahlah dalam menegakannya. Apabila peraturan

perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk

melaksanakan dan menegakan perturan hukum.11

b. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli

hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu negara untuk

dikenakan tindakan yang sifat nya adalah memberikan penderitaan atau

nestapa terhadap pelakunya. Pengenaan tindakan ini adalah sebagaisalah

satu fungsi pemerintah suatu negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan

11

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.

Jakarta.1986. hlm 8-11

13

pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan

yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

1. Teori absolut atau pembalasan

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak

harusdijatuhkanterhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah

sebagai tidak mengenal kompromi untukdiberikan sebagaib

pembalasan terhadap hal yang tidak mengenal kompromi untuk

diberikan sebagai hal yang suatu kejahatan.12

Teori retributivisme

mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau,

yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah

dilakukan. Menurut teori ini, hukuman itu demi kesalahannya.

Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

2. Teori Relatif/ Teleologi

Teori ini mengartikan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas

kesalahan pelaku tetapi saran mencapai tujuan yang bermanfaat untuk

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi

ditentukan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak

melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas

keadilan.13

12

Hamdi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradya Pamita: Jakarta, 1993,

hlm.26 13

Ibid, hlm. 27.

14

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas

pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu

menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat

dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu14

:

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan

tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup

untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib

masyarakat, tetapi penderitaan yang atas dijathuinya pidana tidak

boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Konseptual

Konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan

antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang akan diteliti.15

Adapun istilah-istilah yang dimaksud antara

lain sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah

atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan

ketertiban dalam masyrakat dengan menggunakan beberapa perangkat

atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk Undang-Undang, sampai

14

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-teori

Pemidanaan7 batas berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja garfindo: Jakarta, 2003, hlm 162. 15

SoerjonoSoekanto.Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. 1986. hlm 132

15

pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta

pengacara.16

b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan

diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan didalam KUHP dan

ketentuan Undang-Undang.17

c. Pelaku menurut Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang

melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan

itu.

d. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan

yang berupa perbuatan tindak pidana.18

e. Pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja

merampas nyawa orang lain. 19

f. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 adalah seseorang

yang belum berusia 18 (Delapan Belas Tahun), termasuk anak yang masih

dalam kandungan.

g. Ibu adalah orang tua perempuan, orang tua yang melahirkan.20

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami oleh para pembaca, maka

penyusunan skripsi ini diuraikan dalam beberapa bagian,yang terdiri dari:

16

Budi Rizki Husin, Rini Fathonah. Studi Lembaga Penegak Hukum. Bandar Lampung :

Universitas Lampung. 2014. hlm 2 17

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1990. Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. hlm.861. 18

K. Dani. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Putra Harsa. hlm 232 19

Hilman Hadi Kusuma, 1984:15 20

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:59

16

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan dan ruang lingkup

penelitian, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta

sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar

belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil

penelitian yang terdiri dari pengertian peranan kepolisian, pengertian kepolisan

itu sendiri, penegakan hukum, pembunuhan berencana, teman teori-teori tentang

pidana dan pemidanaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisam

yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan

dan penolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap

permasalahan dalam penelitian ini yaitu meliputi bagaimana upaya

kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan berencana

yang di lakukan oleh teman dekat.

V. PENUTUP

Bab penutup memuat kesimpulan dan saran dari permaslahan yang diselidiki oleh

penulis dalam proposal skripsi ini.

17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum

adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-

kaidah pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memlihara, dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum

merupakan penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan kebenaran,

kemanfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha

untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya serta

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek

dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang

menjalankan aturan normatif melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu

denganmendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia

menjalankan atau menegakan hukumitu hanya diartikan sebagai upaya aparatur

penegak hukum tertentu untukmenjamin dan memastikan bahwa suatu aturan

18

hukum berjalan sebagai seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

apabila diperlukan aparatur penegak hukumitu diperkenan kan untuk menggunkan

daya paksa.21

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangatlah luas sekali, karena mencakup

mereka yang secara langsung dan secara tidak langsug berkecimpung di bidang

penegakan hukum. Didalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegakan

hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace

maintance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup

mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaa, kepolisian, kepengacaraan,

dan pemasyarakatan.22

Menjelaskan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana

membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan

aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah

dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan

secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana),

menurut pendapat Sudarto bahwa penegakan hukum dapat dilaksankan dengan

dua cara sebagai berikut:23

1. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal yaitu merupakan salah satu upaya penegakan hukum maupun

dari segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur hukum yang lebih

mengutamakan pada pemberantasan setelah terjadi kejahatan yang dilakukan

21

Subekti, Aneka Perjanjian. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2007. hlm. 18. 22

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali

Pers, 2012, hlm19. 23

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1986, hlm 113

19

dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi

pelakunya.

2. Upaya non Penal (Preventif)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini merupakan satu upaya pada

pencegahan. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, pencegahan

sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa

menggunakan sarana pidana.

B. Pengertian, Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Istilah kepolisian pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu Politea yang

berarti pemerintahan negara. seperti kita ketahui bahwa pada zaman sebelum

masehi, di Yunani banyak kota yang di sebut polis. Pada waktu itu pengertian

polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain arti

kata polis ini adalah untuk urusan pemerintah. Pengertian polisi ini selalu

berubah-ubah menurut perkembangan sifat dan bentuk negara serta

pemerintahan.24

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian:

1. Kepolisan adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

24

M. Faal, M. Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi. Jakarta :Pradaya Paramita. 1991. hlm 31

20

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepoliian

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang dan

menjadi wewenang umum kepolisian.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, polisi adalah:

1. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban

umum.

2. Anggota badan pemerintah yakni pegawai negara yang bertugas menjaga

keamanan.

Istilah kepolisian terkait langsung dengan fungsi kepolisian. Dalam Pasal 2 UU

Kepolisian dinyatakan bahwa:

“ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi peemrintahan negara dibidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman dan pelayanan dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) diatur Pasal yang berkaitan dengan peran Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum

serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pemaknaan akan Pelindung, Pengayom, dan pelayanan masyarakat bisa beragam

dari babagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi

kita, pamknaan itu dapat dirumuskan:

21

1. Pelindung : adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan

memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari

rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan

damai.

2. Pengayom : adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan

memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan

nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat.

3. Pelayanan : adalah anggota POLRI yang setiap langkah

pengabdiannya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah, dan

proporsional.

Pasal-pasal tersebut jelas kiranya bahwa tugas polisi itu ada pada pokoknya

meliput persoalan penegakan hukkum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat

yaitu:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis

masyarakat sebagai salahsatu syarat terselenggaranya proses pembangunan

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandain oleh

terjaminnya keamanan ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya

ketentraman yang mengandung kemampuan embina serta mengembangkan

profesi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan

lainnya”.

Tugas polisi menurut Van Vollenhoven dalam bukunya Staatsrech Overzee, yang

dirumuskan oleh R. Wahjudi dan B. Wiridihardjo yaitu:25

a. Mengawasi secara pasif terhadap pelaksanaan kewajiban publik warga

negara.

25

R. Wahjudi dan B.Wiriodihardjo, Pengantar Ilmu Kepolisian, Sukabumi : Akabri. Pol, 1975.

hlm 12

22

b. Menyidik secara aktif terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban

publik para warga negara.

c. Memaksa warga negara dengan bantuan Peradilan agar kewajiban-

kewajiban publiknya dilaksanakan.

d. Melakukan paksaan wajar kepada warga negara agar melaksanakan

kewajiban-kewajiban publiknya tanpa batuan peradilan.

e. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan atau tidak

dilakukannya.

Menurut C.H Neiwhius untuk melaksanakan tugas-tugas pokok polisi itu

memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:26

1. Fungsi Preventif untuk pencegahan yang berarti bahwa polisi itu

berkewajiban melindungi warga negara berserta lembaga-lembaganya,

ketertiban, dan ketaatan umur, orang-orang yang harta bendanya, dengan

jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat

dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat

mengancam dan dan ketentraman umum.

2. Fungsi Refresif atau pengendalian yang berarti bahwa polisi

berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap

pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan untuk penghukuman.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002:

26

Ibid hlm 16

23

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara

Republik

Indonesia berwenang untuk:

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaan;

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam

rangka penyidikan;

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan

serta memeriksa tanda pengenal diri;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan;

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat

imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam

keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau

menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik

pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik

pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab.

1) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf l adalah

tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan

tersebut dilakukan;

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

24

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;

e. menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian Pasal-pasal di atas jelas kiranya bahwa tugas polisi pada

pokoknya meliputi persoalan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban

masyarakat yakni keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi

dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang tandai

oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya

ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan

profesi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah

dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan

lainnya.

Sendirinya akan mencakup keenpet lingkungan kuasa tersebut di atas. Fungsi

kepolisian khusus berkautan dengan kewenangan kepolisian yang atas kuasa

Undang-Undang secara khusus ditentukan untuk suatu lingkungan kuasa.

Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi

wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang khusus dibidangnnya

dan masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus.

Mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dibagi menjadi tiga aspek, yaitu:

1. tugas penegakan hukum

2. tugas pengaturan dan pengawasan

3. tugas pembinaan

25

Sehubungan dengan metode pelaksanaan tugas polisi seperti uraian datas, maka

tugas polisi dapat dilaksanakan sesudah terjadinya pelanggaran. Yang pertama

dikenal sebagai tindakan reprensif dan yang kedua dikenal dengan tindakan

preventif.

Tindakan reprensif polisi adalah mencari keterangan, melacak, menyidik dan

menyelidiki tindak pidana yang terjadi. Tindakan ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Justitieel, yaitu mencari dan menyelidiki suatu tindak pidana, menangkap

pelakunya guna diajukan kepengadilan.

2. Bestuurlijk, yaitu mencari dan menyelidiki hal-hal yang langsung dapat

menimbulkan tindak pidana.

Adapun tindakan preventif adalah mencegah terjadinya hal-hal yang akan

mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindakan ini meliputi dua hal,

yaitu:

1. Justitieel, yaitu mencegah secara langsung terjadinya perbuatan-perbuatan

yang menimbulkan tindak pidana.

2. Bestuurlijk atau disebut juga tindakan preventif tidak langsung, yaitu

mencegah secara tidak langsung hal-hal yang dapat menimbulkan tindak

pidana.27

Tugas kepolisian dibidang penegakan hukum, yaitu:

1. Penegakan hukum dibidang Peradilan Pidana (dengan sarana penal)

2. Penegakan hukum dengan sarana non-penal

27

Momo Kelana, Hukum Kepolisian. Jakarta. Gramedia. 1994. hlm.56

26

Tugas penegakan hukum dibidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya

hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian, sebagian

tugaskepolisian justru terletak diluar penegakan hukum pidana (non-penal). Tugas

kepolisian dibidang peradilan pidana hanya terbatas dibidang penyelidikan dan

penyidikan, tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dangan hukum pidana

walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya, tugas

memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit

masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada

masyarakat.

C. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

melawan hukum, yang patut dipidana dan dialkukan dengan kesalahan. Orang

yang melakukan perbuatan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan

perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.28

Tindak

pidana merupakan dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Tindak pidana

dala arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang berwujud secara in-

abstracto dalam peraturan pidana.

28

Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.

2001. hlm. 19

27

Beberapa pengertian dari para pakar hukum mengenai tindak pidana.29

Yaitu

sebagai berikut:

a. Menurut Van Hamel:

Tindak Pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam web yang bersifat

melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

b. Menurut Simons:

Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang

bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh

orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro:

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan

hukuman pidana.

d. Menurut Moeljatno:

Moeljatno berpendapat bahwa Pengertian “Strafbaarfeit” dengan

memberikan pengertian perbuatan pidana, perbuatan pidana adalah

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa

melanggar larangan tersebut.30

Moeljatno juga berpendapat bahwa tindak

pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

barang siapa yang melanggar aturan tersebut.31

29

Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar

Lampung: Sinar Bakti, 2007. hlm 16 30

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta-Cet VI, Jakarta, 2000, hlm. 56. 31

Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 10.

28

Menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana tersebut adalah

perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut juga merugikan

masyarakat karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dianggap

baik atau adil. Diketahui bahwa pengertian tindak pidana (Strafbaarfeit)

menunjuk kepada unsur- unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

2. Perbuatan yang bersifat melawan hukum;

3. Perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan; dan

4. Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis-Jenis Tindak Pidana terdiri dari 2 (dua) macam yakni Tindak Pidana

Umum dan Tindak Pidana Khusus, yang pengaturannya terdapat dalam Kitab

Undang- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan

lain diluar KUHP sebagai pendukungnya.

a. Tindak Pidana Umum

Tindak Pidana Umum adalah suatu perbuatan yang pengaturannya

terdapat dalam KUHP, yang terdiri dari :

1. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan

apa yang ditentukan dalam kaidah, perbuatan yang melanggar

larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi

atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum

29

yang berlaku dalam masyarakat.32

Kaitan ini, pelaku tindak pidana

kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut

mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh

seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal,

maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat

tinggalnya.

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana

yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana, dasar pemberlakuan

tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103, yaitu :

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini

juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-

undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-

Undang ditentukan lain, misal :

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.

32

Ninik Widiyanti, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi

Kriminologi dan Sosial, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 147

30

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan

Anak.

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang.

h. Undang-Undang Nomor 15 dan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2003 tentang Terorisme.

i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik.

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-

Undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya

bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang

tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP).

Aparat Penegak Hukum, telah melakukan tindakan maksimal dengan memberikan

hukuman yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan dengan putusan

yang di atas 5 (lima) Tahun Penjara dan denda yang di atas Rp. 72.000.000,-

(tujuh puluh dua juta rupiah) yang dilakukan hukuman pengganti denda berupa

hukuman penjara bagi terdakwa jika tidak mampu membayar berupa denda

hukuman.

31

D. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa

orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak

pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan

Pasal 350). Mengamati Pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai

berikut:

a. Kejahatan yang ditunjukan terhadap jiwa manusia

b. Kejahatan yang ditujuan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan

c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam

kandungan.33

Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung

beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia

hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan

manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai

tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).

Berdasarkan segi kesengajaan (dolus), menurut teori kehendak (wilsiheorie)

adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Menurut teori

pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui

unsur yang diperlukan. Tindak pidana itu meliputi:

a. Dilakukan secara sengaja;

b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;

c. Dilakukan secara terencana;

33

Leden Marpaung. Tindak Pidana Terhadap nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan

Preveresinya), Sinar Grafika. Jakarta. 2000. hlm 19

32

d. Keinginan dari yang dibunuh;

e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.34

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau

dikelompokkan atas 2 (dua) dasar. Yaitu:

a. Atas dasar unsur kesalahannya

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya

dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam bab XIX KUHP;

2. Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur dalam bab XIX

KUHP;

3. Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur

dalam Pasal 170, Pasal 351 Ayat 3, dan lain-lain.

b. Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka tindak pidana

terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3(tiga) macam,yaitu:

34

Ibid. hlm. 19

33

1. Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal

338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345

2. Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah

dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343.

3. Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu

(janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.

Tindak pidana terhadap nyawa ini disebut delik materiil yaitu delik yang hanya

menyebut suatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang

menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam tindakan pidana terhadap

nyawa dapat berwujud menebak dengan senjata api, menikam dengan pisau,

memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal

seseorang wajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna tidak semata-mata digantungkan

pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah

menimbulkan akibat yang terlarang atau belum. Apabila karenanya (misalnya

membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini

dinilai merupakan percoban pembunuhan (Pasal 338 Jo 53) dan belum atau

bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

338. Apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya,maka tindak pidana materiil

ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang

akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan

sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam

pembunuhan (Pasal 338 KUHP) Tindakan pidana materiil yang dalam

34

rumusannya mencantumkan unsure perbuatan atau tingkah laku. Juga

disebutkan pula unsure akibat dari perbuatan (akibat konstitutif),

misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindakan pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan diberi kualitatif sebagai

pembunuhan, terdiri dari:

a. Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa (doodslag), harus dipenuhi unsur, yaitu:

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengjaan itu harus

timbul seketika itu juga (dolus repentinus atau dolus impetus)

ditunjukan dengan maksud agar orang yang bersangkutan mati.

2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang

positif walapun dengan perbuatan yang kecil sekalipun. Perbuatan

itu harus menyebabkan matinya orang seketika itu juga, atau

beberpa saat stelah dilakukannya perbuatan itu.

b. Pembunuhan Terkualifikasi

Pembunuhan terkualifikasi diatur dalam Pasal 339 KUHP yang

menyatakan:

“Pembunuhan yang diikuti,disertai atau didahului oleh suatu delik,yang

dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atu mempemudah

pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta

lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk

memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan

35

hokum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu

tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam Pasal 338;

2. Yang (1) diikat, (2) disertai, atau(3) didahului oleh tindak pidana lain;

3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:

a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;

b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;

c. Dalam hal tertangkap tangan ditunjukan untuk menghindarkan

diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk

memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan

hokum dari tindak pidana lain itu.

E. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang

didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang

didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang

didasarkan pada nilai nilai keadilan harus disejajarkan berpsangan dengan asas

laglitas yang didasrakan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berperinsip

bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan namun dalam

beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti

(vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah

kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) meaupun

36

mengenai kesesatan hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga

pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.35

Pertanggungjawaban Pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus

digunkan untuk menwujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata materiil

dan sprituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mecegah atau menggulangi

perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sara hukum pidana

dengan sanksi yang negatif harus memperehatikan biaya dan kemampuan daya

kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas

(overbelasting) dalam melaksanakannya.36

Selanjutnya, syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh

hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahawa

akibat tidak akan terjadinya karena perbuatannya, padahal pandangan itu

tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya

disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat

yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum,

mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian

kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan

yang tertentu/ dalam caranya melakukan perbuatan.37

35

Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23 36

Ibid. hlm. 23 37

Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana . Bina Aksara.

Jakarta . 1993. hlm. 49

37

Pertanggungjawaban pidana (criminal Responsibility) adalah suatu mekanisme

untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidan yang terjadi atau tidak. Untuk

dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya

itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, sesorang akan

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut

melawan hukum serta tiidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan

hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan

bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal pidananya seseorang

yang melakukan perbuatan pidana tergantung dari soal apakah dalam melakukan

perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.38

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjwaban pidana atau kesalahan

menurut hukum pidana, terdiri dari atas tiga syarat, yaitu:

1) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si

pembuat.

2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang

berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-

hati atau lalai

3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan

pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.39

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kemampuan

bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya

kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.mengingat hal ini sukar untuk

38

Ibid. hlm. 50 39

Ibid. hlm. 50

38

dibuktikan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan

bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap

orang yang normal bathinya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada

tanda-tanda yang menunjukan bahwa terdakwa mungkinjiwanya tidak normal.

Dalam hal ini, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan khusus terhadap keadaan

jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1)

KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam

pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal

lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda maka

Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan

Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah

dipenuhi dua syarat yaitu :

a) Syarat Psikiatris yaitau pada terdakwa harus ada kurang sempurna

akalnyav atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (Idiot),

yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa

dan keadaan ini harus terus menerus

b) Syarat Psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku

melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu gangguan jiwa yang

39

timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat

menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.40

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang

buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat

membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan

untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya

perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor)

yaitu dapat menyesuaiikan tingkal lakunya dengan keinsyafan atas nama

yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Sebagai

konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya

perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan jika melakukan tindak pidana,

orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

40

Ibid. Hlm. 51

40

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan

yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang

dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah

hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah

hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan

masalah yang akan dibahas. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan

studi kepustakaan dan studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang

yang dianggap kompeten terhadap masalah hak-hak tersangka.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam

kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik

berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi

hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi

yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian

ini.

Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji Penegakan Hukum Oleh Kepolisian

Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi di Polres

41

Pesawaran). Dengan pengkajian penelitian ini diharapkan dapat mengetahui

penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh

ibu kandung dan faktor- faktor penghambat penegakan hukum dalam tindak

pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari studi lapangan. Data primer dalam penulisan ini

diperoleh dengan mengadakan wawancara, terutama mengenai Peran

Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak

yang dilakukan oleh Ibu Kandung.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian

kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan

studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal

yang bersifat teoritis, konsep- konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan

asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu

pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara

lain:

42

a. Bahan Hukum Primer:

Yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri

dari:

1. Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan

dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer

antara lain literatur dan referensi.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya

ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan

dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Responden

Responden merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi.

Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara

“purposive sampling” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan

cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Adapun sampel

yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

43

1. Penyidik Polres Pesawaran : 1 (satu) orang

2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 (satu) orang

Jumlah : 2 (dua) orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, Penulis menggunakan langkah-langkah

sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (Library Research)

kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang

dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca,

mencatat, mengutip buku-buku sampai bahan-bahan dan informasi

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk

memperoleh data primer dengan metode wawancara (interview)

secara langsung dengan narasumber/rrsponden sebagai usaha

mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan,

maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka

data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

44

a. Identifikasi Data, Yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk

disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur dan

instansi yang berhubungan.

b. Klasifikasi Data, Yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau

pokok bahasan agar mempermudah penulisan.

c. Sistematis Data, Yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada

setiap pokok secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data

dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengolahan data selesai dilakukan adalah analisis data.

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih

meduah dibaca dan dipahami. Analisis data yang diperoleh dilakukan melalui

analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah yaitu dengan cara menguraikan data

yang diperoleh dan menghubungkan satu dengan yang lain agar membentuk

suatu kalimat yang tersusun secara sistematis.

76

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dibahas dalam penilitian ini pada bab

sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu

kandung sudah dilaksanakan pada tahap aplikasi. Mulai dari Penanganan

pada Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemanggilan, penyitaan. Tetapi

kepolisian pada kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung ini

mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3). surat

perintah pemberhentian penyidikan dikeluarkan karena pada kasus ini

pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa sehingga mendpatkan

penghapusan pidana sesuai dengan Pasal 44 KUHP, dimana suatu

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena

jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat tidak dapat

dipidana.

2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pembunuhan

anak yang dilakukan oleh orangtua kandung yaitu: faktor penegak hukum

yaitu kurangnya penyu luhan, sistem tebang pilih yang masih berlaku,

faktor sarana dan prasarana yaitu minimnya fasilitas dari pelapor yang

merupakan suami dari pelaku pembunuhan, faktor masyarakat yaitu

77

keterangan saksi yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi karena takut

dalam memberikan kesaksian.

B. Saran

Berdasrakan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan, saran dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian diharapkan untuk memulai membuat program –progam yang

bersifat edukatif sebagai pengetahuan bagi masyarakat yang bersifat

pengembangan diri seperti tempat keagamaan, konseling tentang diri dan

juga disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat

khusunya dalam penanganan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh

orang tua kandung.

2. Kepolisian diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana khususnya

tindak pidana pembunuhan, agar tidak terjadi pelaku baru dalam tindak

pidana pembunuhan anak oleh orang tua kandung. Masyarakat pun

diharapkan memberikan kerjasama yang baik saat terjadi tindakan

kriminal seperti segera melapor, kepada polisi dan bersedia menjadi saksi

jika mengetahui atau mengalami tindak pidana khususnya tindak pidana

pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Andrisman, Tri. 2007. Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar AturanHukum Pidana

Indonesia. Bandar Lampung: Sinar Bakti.

Budi Rizki Husin, R. F. 2014. Studi Lembaga Penegakan Hukum. Bandar

Lampung: Universitas Lampung.

Chazawi, Adami. 2003. Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak

pidana, Teori-teori Pemidanaan7 batas berlakunya Hukum Pidana.

Jakarta: PT. Raja Garfindo .

Dani, K. 2004. Kamus Besar Bahasa indonesia. Surabaya: Putra Harsa.

Darwan, P. 2003. Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Dellyana, Shant. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta; Liberty

Faal, M. 1991. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi. Jakarta: Pradya

Paramita.

Hamzah, Hamdi. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta:

Pradya Pamita.

Harahap, M. Yahya. 1993. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan

Agama. Jakarta; Pustaka Kartini

Isyna, Nadhila. 2013. Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern.

Jakarta: Penamadani.

Kelana, Momo. 1994. Hukum Kepolisian. Jakarta: Gramedia.

Kusuma, Hadi. Hilman. 2005. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: alumni.

Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta-Cet VI.

Marpaung, Leden. 2000.Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh

(Pemberantasan dan Preveresinya), Sinar Grafika. Jakarta; Sinar Grafika

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: UNDIP.

Mulyadi, Lilik. 2013. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan

Permasalahannya. Bandung: P.T Alumni

Nawawi, Barda. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Prakoso, Djoko. 1987. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum

Acara Pidana. Jakarta; Bina Aksara

Rosidah, Nikmah. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Bandar Lampung: Pustaka

Magister.

Saleh, Roeslan. 1981. Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta:

Aksara Baru.

Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-FaktorYang Mempengaruhi Penegakan

Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_______. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

_______. 2012. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:

Rajawali Pers.

Subekti. 2007. Aneka Perjanjian. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Suryana. 1996. Keperawatan Anak Untuk Siswa. Jakarta: BGC.

Tim Penyusun Kamus PusatPembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. Kamus

Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahjudi, R., & B.Wiriodihardjo. 1975. Pengantar Ilmu Kepolisian. Sukabumi:

Akbari.Pol.

Widyanti, Ninik. 1978. Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari

Segi Kriminologi dan Sosial. Jakarta: PT. Pradya Paramita.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal, Web

Amrullah. 2014. Urgensi Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia.

Jurnal Ilmiah Peuradeun (Media Kajian Ilmiah Sosial Politik, Hukum,

Agama dan Budaya , Vol. II, 1.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan.

http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-

berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016

http://www.gresnews.com