HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR

YANG MEMENGARUHINYA

OLEH :

AGUSTINA RHISTIA

DANDY ANANDA P.W.

ERWIN GALVANI

FRANKLYN SAMUEL

ISKA PUSPALALITA

RAMA DHANY P.

YESSICA ELVARIN

KELOMPOK : 2

Hakekat Penegakkan Hukum

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Soerjono Soekanto mengatakan :

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagi rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan memperyahankan kedamaian pergaulan hidup. 

1. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi.

2. Kemanfaatan HukumPelaksanaan dan penegakan hukum juga

harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

3. Keadilan HukumMenurut Jhon Rawls, keadilan merupakan suatu nilai yang

mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama yang mengandung dua makna. Pertama, prinsip kesamaan, pada dasarnya menuntut adanya pembagian secara merata dan proporsional. Kedua, prinsip ketidaksamaan, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah, dengan syarat :• Situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimorum. Artinya situasi

masyarakat harus sedemikian sehingga dihasilkan untung paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.

• Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan terbuka. Artinya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidupnya. Perbedaan berdasarkan ras,kulit, agama, dan lainnya ditolak.

“Peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan.”

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan Hukum

Soetjipto Rahardjo

Penegakan Hukum Proses Sosial

Proses yang melibatkan lingkungan

manusia

sosial

budaya

politik

dsb

Jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat

Adanya ketidakserasian anatara

“tritunggal”, yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

ketidakserasian antara nilai-nilai

kaidah-kaidah yang simpang siur

pola perilaku tidak terarah

mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Gangguan Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

menurut Soerjono Soekanto

Semakin baik suatu peraturan hukum (UU) -- semakin memungkinkan penegakan hukum.

Peraturan hukum yang baik adalah yang memenuhi konsep pemberlakuan sbb :

1)Berlaku secara yuridis

2)Berlaku secara sosiologis

3)Berlaku secara filosofis

4)Berlaku secara futuristic (menjangkau masa depan

1. Faktor Hukum itu sendiri

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak Hukum

Pembuat Hukum yang Menerapkan Hukum

• Badan Legislatif• Pemerintah

KepolisianKejaksaanKehakimanKepengacaraanMasyarakat

Peranan penegak hukum sangatlah penting, karena penegak hukum lebih banyak tertuju pada diskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak sangat terikat pada hukum saja tetapi penilaian pribadi juga memegang peranan. Pertimbangan tersebut diberlakukan karena :

2. Faktor Penegak Hukum

Tidak ada perundang-undangan yang lengkap dan sempurna, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia

Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum

Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan

Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus

Sarana atau fasilitas tersebt antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dst. Mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan jika fasilitas atau sarana tidak terpenuhi.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut ( Purbacaraka & Soerjono soekanto):

1.Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

2.Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.

3.Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Faktor Kebudayaan

Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat

Faktor Masyarakat

Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum, yang meliputi :

1. Adanya pengetahuan tentang hukum

2. Adanya penghayatan fungsi hukum

3. Adanya ketaatan terhadap hukum

APARAT PENEGAKAN HUKUM

PENGADILAN UMUM

Diatur dalam UU no. 2 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU no. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU no. 2 tahun 1986 Peradilan umum

Menurut pasal 2 UU No. 8 Tahun 2004, “ Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”

Wewenangnya, menerima memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk.

Terdiri dari, pengadilan negeri yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama, pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat banding, pengadilan negeri berkedudukan di kotamadya, atau ibukota kabupaten, dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota propinsi.

PERADILAN AGAMA• Peradilan Agama dibentuk dengan UU no. 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Peradilan Agama,

• Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam,

• Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama

• Dalam lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus.

Tugas dan Wewenang PengadilanAgamaPengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan f. Zakat

b. Waris g. Infaq

c. Wasiat h. Sadaqoh

d. Hibah i. Ekonomi Syariah

e. Wakaf

Peradilan Militer• Pasal 10 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa

peradilan militer merupakan badan peradilan di bawah MA. Tugas dan wewenangnya adalah mengadili prajurit TNI

• UU No. 32 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berpuncak pada MA.

• Prajurit tunduk kpd kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kpd peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan UU.

• Dengan UU no. 2 Th 2002, Kepolisian Negara tidak lagi tunduk kepada Peradilan Militer.

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

• Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009.

• Dalam pasal 4 UU Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

lanjutan.......• Peratun merupakan pengadilan tingkat pertama pada sengketa Tata Usaha Negara, dibentuk dengan Kepres dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yg daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/Kota.

• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah pengadilan tingkat banding yg berkedudukan di ibu kota provinsi.

• Psl 48 UU Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: (1) Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Hakim

• Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah".

• Tugas pokok dari badan-badan peradilan (hakim) adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setia perkara yang diajukan kepadanya. (Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman.

SALAH!!

• Tiga tindakan yang harus dilakukan hakim dalam mengadili suatu perkara :• Melihat, mengakui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa

yang diajukan (mengkonstantir)• Menemukan hukum yang sesuai tentang peristiwa yang telah

dianggap (mengkualifikasi)• Menentukan hukumnya (mengkonstituir)

• Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (judge-made-law)• Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan sampai

dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi (res judicate veritate habetur)

Jaksa

• Kejaksaan diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

• Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, di samping sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan

• Secara khusus tugas jaksa diatur dalam pasal 10 s.d 13 UU No. 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan RI yang telah diubah melalui UU No. 16 Tahun 2004

• Tugas pokok dari kejaksaan• Mengadakan enuntutan dalam perkara-perkara pidana pada

pengadilan yang berwenang• Menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana• Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan

pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyelidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dll, peraturan negara

• Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara

• Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh peraturan negara

Polisi

• Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

• Fungsi dan Tugas pokok :• Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat• Menegakkan hukum• Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat

• Di bidang penegakan hukum secara khusus kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan

• Tugas secara khusus• Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli

terhadap kegiaan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan• Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan• Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

• Turut serta dalam pembinaan hukum nasional• Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

• melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

• melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

• menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

• melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

• melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

• memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

• melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengacara (Advokat)• Merupakan salah satu pilar dalam menegakkan

suprmasi hukum dan hak asasi manusia• Pengacara adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi

bantuan di bidang hukm baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasehat maupun bantuan hukum aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik

• Tugas secara khusus :• Membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan,

sangkalan• Memberi pembuktian• Membuat pembelaan• Mendesak segera disidangkan atau diputuskannya perkara

• Bertugas membantu hakim mencari kebenaran• Syarat formil untuk bertindak sebagai pengacara :• Peraturan Menkeh No. 1 Tahun 1965• Keputusan Menkeh No. JP.14/2/11• UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik

Komisi Pemberantasan Korupsi• Tugas KPK :• Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi.• Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi.• Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

terhadap tindak pidana korupsi.• Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana

korupsi; dan• Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan

negara.

• Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang :• Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

tindak pidana korupsi;• Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan

tindak pidana korupsi;• Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana

korupsi kepada instansi yang terkait;• Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi

yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

• Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Mahkamah Agung• FUNGSI PERADILAN• a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan

kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. • sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan

memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir • semua sengketa tentang kewenangan mengadili. - permohonan peninjauan

kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)

• semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

• Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

• FUNGSI PENGAWASAN• Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya

peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

• Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :- terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

• Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

• FUNGSI MENGATUR• Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

• Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

• FUNGSI NASEHAT• Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

• Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

• FUNGSI ADMINISTRATIF• Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

• Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

• FUNGSI LAIN-LAIN Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Mahkamah Konstitusi• Sesuai dengan Pasal 24 (c) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK)

tidak berwenang mengadili orang/badan seperti mahkamah agung (MA). Melainkan, tugas MK adalah mengadili sistem dan institusi negara. Cermin dari sistem kenegaraan, terwujud dalam bentuk undang-undang. Sedangkan institusi negara menurut UUD 1945 disebut dengan lembaga negara. Maka dari itu, selain bertugas dan berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK juga bertugas menguji sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

• Memutus pembubaran partai politik• Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu

• MK berwenang menggelar forum previligeatum (pengadilan khusus) bagi presiden dan wapresnya

Pelaksanaan Penegakan HukumPelaksanaan pengekan hukum dalam masyarakat haruslah

memperhatikan beberapa hal, antara lain :

(1)    Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat

(2)   Mencapai nilai keadilan

(3)   Mengandung nilai-nilai keadilan

Secara Universal kegiatan-kegiatan penegakan hukum dapat berupa : pencegahan (preventif) dan represif.

Tindakan Pencegahan (preventif)Preventif yaitu segala usaha atau tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.  Usaha ini dapat berupa :• Peningkatan kesadaran hukum bagi warga Negara sendiri• Tindakan patrol atau pengamanan kebijakan penegak hukum • Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan,penilitaian,

dan pengembangan statistic criminal.

Tindakan Represif Yaitu tindakan yang harus dilakukan aparat Negara tertentu seseuai dengan ketentuan-ketentuan acara yang berlaku bila terjadi suatu pelanggaran hukum bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa :

a.       Tindakan administrasi

b.      Tindakan yuridis atau tindakan hukum, yang meliputi antara lain (1)penyelidikan;  (2) penuntutan; (3) pemeriksaan oleh pengadilan; (4) pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.