pemberian insentif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

of 25/25
Pemberian Insentif untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Bentuk-Bentuk Insentif Fiskal dan Nonfiskal dalam Mendorong Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Daerah Disampaikan oleh: DR. Boediarso Teguh Widodo, ME Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kegiatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Jakarta, 23 November 2016 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Post on 12-Jan-2017

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Pemberian Insentif untuk

    Meningkatkan Kualitas

    Pelayanan Publik:

    Bentuk-Bentuk Insentif Fiskal dan Nonfiskal

    dalam Mendorong Peningkatan Kinerja

    Pelayanan Publik di Daerah

    Disampaikan oleh:

    DR. Boediarso Teguh Widodo, ME

    Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

    Kegiatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi

    Jakarta, 23 November 2016

    KEMENTERIAN KEUANGAN

    REPUBLIK INDONESIA

  • POKOK BAHASAN

    1

    Kebijakan Dana Insentif Daerah

    Desentralisasi sebagai Instrumen untuk Peningkatan KualitasPelayanan Publik yang Lebih Baik

    2

    3

    5

    4

    Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen PelaksanaanDesentralisasi Fiskal untuk Peningkatan Pelayanan Publik

    Keterkaitan Sistem Insentif dengan Pengelolaan Keuangan danKualitas Pelayanan Publik

    Jenis-Jenis Insentif (Fiskal dan Nonfiskal)

    2

  • Desentralisasi ditujukan untuk menyediakan pelayanan publik

    yang lebih baik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat

    Pelayanan Publik Yang Lebih Baik

    Lebih Akuntabel

    Kerelaan Masyarakat membayarpelayanan

    yang diberikan

    Pembangunan daribawah

    (Musgrave, 1983)

    DESENTRALISASIMendekatkan Pemerintahan kepada Rakyat

    Desentralisasi

    POLITIK

    Desentralisasi

    ADMINISTRASI

    Desentralisasi

    FISKAL

    Desentralisasi

    EKONOMI

    TUJUANKesejahteraan masyarakat

    3

  • 4

    Konsepsi Desentralisasi Fiskal dan Praktek Desentralisasi

    di Berbagai Negara

    Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam

    rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan

    keputusan publik yang lebih demokratis.

    Ruang Lingkup Desentralisasi Fiskal Kewenangan Perpajakan (local taxing power); Keleluasaan untuk Belanja (expenditure assignment); Perencanaan, Penetapan, dan Pelaksanaan Anggaran (budget discretion); dan Keleluasaan untuk mendanai investasi dengan melakukan peminjaman, kerjasama pendanaan dengan

    pihak lain, dan lain-lain.

    Desentralisasi di Indonesia lebih menekankan pada

    desentralisasi di sisi

    pengeluaran.

    Penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan

    belanjanya lebih banyak

    ditopang oleh transfer dari

    Pusat.

  • Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen Pelaksanaan

    Desentralisasi Fiskal untuk Peningkatan Pelayanan Publik

    PEMERINTAH

    DAERAH

    PEMERINTAH

    PUSAT

    KEWENANGAN:

    Tugas/urusan

    SUMBER

    PENDANAAN

    Kewenangan Pungutan

    Transfer dari APBN

    Kewenangan Pinjaman

    a. Dana Transfer Umum

    b. Dana Transfer Khusus

    c. Dana Insentif Daerah

    d. Dana Otsus dan DIY

    e. Dana Desa

    4

  • TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

    APBNP 2016

    APBN 2017 Selisih %

    (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2

    Transfer ke Daerah 729,27 704,92 (24,35) -3,3%

    I. Dana Perimbangan 705,46 677,08 (28,38) -4,0%

    A. Dana Transfer Umum 494,44 503,63 9,19 1,9%

    1 Dana Bagi Hasil 109,08 92,79 (16,29) -14,9%

    a. Pajak 68,62 58,57 (10,04) -14,6%

    b. Sumber Daya Alam 40,46 34,22 (6,24) -15,4%

    2 Dana Alokasi Umum 385,36 410,84 25,48 6,6%a. DAU Murni 385,36 401,13 15,77 4,1%b. Kurang Bayar DAU 9,71 9,71 -

    B. Dana Transfer Khusus 211,02 173,45 (37,58) -17,8%

    1 Dana Alokasi Khusus Fisik 89,81 58,34 (31,47) -35,0%

    2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 121,21 115,11 (6,11) -5,0%

    II. Dana Insentif Daerah 5,00 7,50 2,50 50,0%

    III. Dana Otonomi Khusus dan Dais DIY 18,81 20,35 1,53 8,2%

    A. Dana Otonomi Khusus 18,26 19,55 1,28 7,0%

    B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 0,55 0,80 0,25 46,1%

    Dana Desa 46,98 60,00 13,02 27,7%

    776,25 764,92 (11,33) -1,5%J U M L A H

    Uraian

    5

  • Keterkaitan Pengelolaan Keuangan Daerah, Insentif, dan

    Pelayanan Publik

    PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

    APBD yang transparan dan akuntabel

    Penetapan APBD yang tepat waktu

    APBD yang tepat sasaran

    INSENTIF

    Mendorong daerah untuk berkinerja

    dengan baik

    PELAYANAN PUBLIK

    Peningkatan pemenuhan kebutuhan

    pelayanan bagi setiap warga negara

    dan penduduk

    6

  • Jenis-Jenis Insentif

    INSENTIF

    Insentif fiskal adalahpemanfaatan

    pengeluaran danpendapatan negara

    untukmempengaruhi

    keadaan ekonomi

    Insentif nonfiskaladalah insentif yang berbentuk fasilitasbaik fisik maupun

    non fisik.

    CONTOH:

    insentif bea masuk dan bea keluar insentif pajak dan retribusi, transfer

    ke daerah, dan subsidi

    CONTOH:

    pelayanan (e-procurement, e-

    planning, PTSP), pelatihan,

    keamanan, lokasi, dan infrastruktur. 7

  • Insentif Fiskal Dalam Perpajakan Daerah

    The Laffer Curve

    Ta

    x R

    ev

    en

    ue

    Tax Rate (%)

    Tarif pajak tinggi tidak selalu meningkatkanpendapatan, namun dapat pula

    menurunkan pendapatan perpajakan

    Pemberian insentif fiskalberupa pajak dan

    retribusi dapatmendorong peningkatan

    investasi di daerah

    meningkatkan pendapatan

    daerah

    meningkatkan pelayanan

    publik

    Contoh Insentif Pajak:1. Tax holiday,;2. Tarif rendah untuk UMKM;3. Insentif/keringanan tarif pada awal

    kegiatan usaha; dst

    Contoh Insentif Retribusi:Pembebasan atau pengurangan tarifretribusi yang terkait dengan dunia usaha

    8

  • Insentif Fiskal Dalam Transfer Ke Daerah

    LAMA EXISTING PERBAIKAN KE DEPAN (2018)

    DAK FISIK BERBASIS KINERJA

    Bersifat topdown, berdasarkan

    pada formula based;

    Kinerja penyerapan tahun

    sebelumnya tidak menjadi

    dasar dalam pengalokasian;

    Penyaluran DAK tidak ada

    persyaratan minimal realisasi

    penyerapan

    Target output tidak menjadi

    dasar dalam pengalokasian DAK

    DAK dialokasikan berbasis usulan

    kebutuhan daerah dan prioritas

    nasional (proposal based);

    Kinerja penyerapan dana tahun

    sebelumnya menjadi salah satu

    dasar dalam pengalokasian;

    Penyaluran DAK dilakukan berbasis

    kinerja penyerapan dana;

    Target output yang dicapai menjadi

    dasar dalam pengalokasian DAK.

    Pengalokasian DAK berbasis

    target output per bidang,

    kebutuhan daerah, dan

    kinerja penyerapan dana dan

    capaian output/outcome

    daerah;

    Penyaluran berdasarkan

    kinerja penyerapan dana dan

    realisasi pencapaian output.

    DANA INSENTIF DAERAH (DID)

    Dialokasikan kepada Provinsi,

    Kabupaten, dan Kota

    berdasarkan kriteria kinerja

    utama, kinerja keuangan,

    kinerja pendidikan, serta

    kinerja ekonomi dan

    kesejahteraan

    Penggunaan terikat pada fungsi

    pendidikan

    Dialokasikan kepada Provinsi,

    Kabupaten, dan Kota berdasarkan

    kriteria utama dan kriteria kinerja

    (kesehatan fiskal dan pengelolaan

    keuangan daerah, penyediaan

    layanan dasar publik, dan

    perekonomian daerah dan

    kesejahteraan)

    Desain penilaian kinerja dihitung

    dan dituangkan dalam bentuk

    pemeringkatan kesehatan fiskal dan

    pengelolaan keuangan daerah

    Penggunaan tidak terikat pada

    fungsi pendidikan

    Penyempurnaan kriteria

    pemberian Dana Insentif

    Daerah dengan

    memperhatikan indikator

    kinerja yang memperlihatkan

    kinerja yang sesungguhnya,

    serta dapat dengan mudah

    dikontrol dan dievaluasi.

    9

  • Penyaluran Dak Fisik Berbasis Kinerja

    Tujuan perubahan penyaluran DAK Fisik:o Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan DAK;o Meningkatkan kinerja penyerapan DAK sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun; dano Menghindari adanya dana idle yang berasal dari DAK yang tidak terserap.

    PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DAK FISIK

    2015 2016 Ke Depan

    Per triwulan Per triwulan Per triwulan

    I

    (30%)

    II

    (25%)

    III

    (25%)

    IV

    (25%)

    I

    (30%)

    II

    (25%)

    III

    (25%)

    IV

    (25%)

    I

    (25%)

    II

    (25%)

    III

    (25%)

    IV

    (25%)

    -

    -

    -

    SYARAT PENYALURAN

    kinerja penyerapan dana per bidang

    -

    -

    kinerja penyerapandana per-bidang

    realisasi pencapaianoutput

    Penyederhanaanlaporan

    10

  • Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID)

    ARAH KEBIJAKAN

    1. Memberikan reward kepada daerahberkinerja baik

    2.Penggunaan alokasi DID ditujukan untukmendukung kegiatan yang sesuai dengankebutuhan dan prioritas daerah

    TUJUAN MENDORONG DAERAH UNTUK:

    1.Mengelola keuangan dengan lebih

    baik

    2.Menetapkan APBD tepat waktu

    3.Berkinerja lebih baik

    KEBIJAKAN ALOKASI

    DIALOKASIKAN KEPADA

    PROVINSI KABUPATEN KOTA

    BERDASARKANKRITERIA UTAMA KRITERIA KINERJA

    Opini Badan Pemeriksa Keuangan;

    Penetapan Perda APBD tepat waktu.

    Kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan

    keuangan daerah;

    Kinerja pelayanan dasar publik; dan

    Kinerja ekonomi dan kesejahteraan.

    11

  • Desain Formulasi Dana Insentif Daerah

    KRITERIA

    KINERJA UTAMA

    KINERJA KEUANGAN

    KINERJA PENDIDIKAN

    KINERJA EKONOMI & KESEJAHTERAAN

    Perda APBD Tepat waktu

    Opini BPKKRITERIA UTAMA

    Perda APBD Tepat waktu

    KRITERIA KINERJA

    Kesehatan fiskal dan PengelolaanKeuangan Daerah: 11 Komponen

    Pelayanan dasar publik: 7 Komponen:

    Ekonomi dan Kesejahteraan: 4 Komponen

    Opini BPK

    ALOKASI DAN PENGGUNAAN

    PAGU RELATIF KECIL

    PENGGUNAAN TERIKAT PADA FUNGSI PENDIDIKAN

    PAGU DIPERBESAR

    PENGGUNAAN TIDAK TERIKAT PADA FUNGSI PENDIDIKAN

    PASSING GRADE PENILAIAN

    LAMA BARU

    MENGGUNAKAN PERHITUNGAN BOBOT DAN NILAI DARI MASING-

    MASING KRITERIA.

    TERINTEGRASI DENGAN PEMERINGKATAN DAERAH

    12

  • KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID :Kriteria Utama

    13

    DAERAH DENGAN OPINI WTP

    DENGAN APBD TEPAT WAKTU

    Opini

    WTP

    Perda APBD

    tepat waktu

    (464 daerah)(251 daerah)

    228

    Daerah

    Keterangan: Opini BPK 2014 dan Penetapan Perda APBD 2015

    DAERAH DENGAN OPINI WTPATAU WDP

    DENGANAPBD TEPAT WAKTU

    Opini

    WTP/WDPPerda APBD tepat

    waktu (464 daerah)(481 daerah)

    422

    Daerah

    Opini

    WTP

    Perda APBD

    tepat waktu

    (444 daerah)(312 daerah)

    279

    Daerah

    Opini

    WTP/WDPPerda APBD tepat

    waktu (444 daerah)(499 daerah)

    419

    Daerah

    Keterangan: Opini BPK 2015 dan Penetapan Perda APBD 2016

    DID 2016

    DID 2017

    DID 2016 DID 2017

    WTP WDP TMP TW Jumlah

    1 Provinsi 29 5 0 0 34 23 23

    2 Kab/Kota 283 182 30 4 499 421 396

    Jumlah 312 187 30 4 533 444 419

    No Daerah

    Opini Perda APBD

    Tepat

    Waktu

    DAERAH

    LAYAKWTP WDP TMP TW Jumlah

    1 Provinsi 26 7 1 0 34 31 30

    2 Kab/Kota 225 223 18 4 470 433 392

    Jumlah 251 230 19 4 504 464 422

    No Daerah

    Opini Perda APBD

    Tepat

    Waktu

    DAERAH

    LAYAK

    Kriteria utama : kriteria yang menentukan kelayakan suatu daerah penerima DID

  • KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID :Kriteria Kinerja

    No Kriteria Ke Depan (New) Bobot/ Skor Sumber Data

    Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 50%

    1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Realisasi Total Pendapatan Daerah 1 - 4 APBD

    2. Realisasi Pendapatan APBD/Target Pendapatan APBD 1 - 4 APBD

    3.

    (Realisasi Total Pendapatan Daerah + Realisasi Penerimaan

    Pembiayaan)/(Realisasi Total Belanja + Realisasi Total Pengeluaran

    Pembiayaan)

    1 - 4 APBD

    4. Growth (Realisasi PDRD/Realisasi Total Pendapatan Daerah) 1 4 APBD

    5. Realisasi Pendapatan PDRD/Realisasi PDRB non migas 1 4 APBD

    6. Realisasi Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD 1 4 APBD

    7. Realisasi Belanja Pegawai/Realisasi Total Belanja APBD 1 4 APBD

    8. Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD 1 4 APBD

    9. Realisasi Ruang Fiskal/Realisasi Total Pendapatan APBD 1 4 APBD

    10. Defisit APBD/Total Pendapatan APBD 1 4 APBD

    11. Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya/Realisasi Total Belanja APBD 1 4 APBD

    Kinerja Pelayanan Dasar Publik 25%

    1. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar 1 - 4 BPS

    2. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama 1 - 4 BPS

    3. Angka Melek Huruf 1 - 4 BPS

    4. Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi 1 - 4 BPS

    5. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan 1 - 4 BPS

    6. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak 1 - 4 BPS

    7. Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak 1 - 4 BPS

    Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan 25%

    1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 1 - 4 BPS

    2. Penurunan Tingkat Kemiskinan 1 - 4 BPS

    3. Penurunan Tingkat Pengangguran 1 - 4 BPS

    4. Pengendalian Tingkat Inflasi 1 - 4 BPS

    Kriteria Kinerja : Kriteria yang digunakan

    untuk melakukan penilaian

    dan pemeringkatan kinerja

    suatu daerah

    Kriteria Kinerja :o Kinerja kesehatan fiskal &

    pengelolaan keuangan

    daerah dengan bobot

    50%;o Kinerja pelayanan

    dasar publik dengan bobot 25%; dan

    o Kinerja ekonomi dan kesejahteraan dengan

    bobot 25%.

    14

  • KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID :Perhitungan Alokasi

    Perhitungan Besaran Alokasi Daerah Yang

    Memenuhi Persyaratan Kriteria Utama dan

    Kriteria Kinerja

    Alokasi DID = Alokasi Minimum + Alokasi Kinerja

    Kategori ditetapkan 12 (dua

    belas) interval :

    Alokasi Kinerja

    (AK)

    1. Penentuan peringkat Nilai Daerah, diurutkan

    dari nilai daerah tertinggi ke terendah (AA+

    s.d DD-).

    2. Penetapan batas nilai sebagai passing grade

    penerima berdasarkan kelas atau tingkatan

    nilai daerah.

    3. Batas Minimum Nilai Kinerja (Passing Grade)

    yang mendapat Alokasi Kinerja adalah yang

    memiliki kategori nilai di atas atau sama

    dengan () kategori BB.

    Pemberian AM bagi daerah yang:

    Memiliki Opini WTP atas LKPD; dan Telah menetapkan Perda APBD tepat

    waktu.

    Alokasi Minimum

    (AM)

    Kategori Rentang Nilai

    AA+ 93,67 -100,00

    AA 87,33 93,67

    AA- 81,00 87,33

    BB+ 74,67 81,00

    BB 68,33 74,67

    BB- 62,00 - 68,33

    CC+ 55,67 62,00

    CC 49,33 55,67

    CC- 43,00 49,33

    DD+ 36,67 43,00

    DD 30,33 36,67

    DD- 24,00 30,33

    15

  • RINGKASAN HASIL PERHITUNGAN DID TA. 2017

    Pagu Alokasi 5.000.000 7.500.000 Juta Rp

    Alokasi Minimum (AM) 5.000 7.500 Juta Rp

    Total AM 1.140.000 2.092.500 Juta Rp

    Total Alokasi Kinerja (AK) 3.860.000 5.407.500 Juta Rp

    Persentase AM Thdp Pagu 22,8% 27,9%

    Passing Grade BB BB

    Daerah Penerima AM 228 279 Daerah

    Daerah Penerima Hanya AM 162 196 Daerah

    Daerah Penerima AM dan AK 66 83 Daerah

    Daerah Penerima Hanya AK 43 38 Daerah

    Daerah Penerima DID 271 317 Daerah

    Provinsi 28 21 Daerah

    Kota 56 64 Daerah

    Kabupaten 187 232 Daerah

    Daerah Lulus Passing Grade 109 121 Daerah

    Maksimum 45.035 65.337 Juta Rp

    Uraian DID TA 2016 Ket.DID TA 2017 Pagu Alokasi DID : Rp7,5 Triliun, terdiri dari :

    Alokasi Minimum (AM) : Rp2,1 TriliunDiberikan kepada daerah yang

    memperoleh opini WTP dan menetapkan

    Perda APBD tepat waktu.

    Alokasi Kinerja (AK) : Rp5,4 TriliunDiberikan kepada daerah yang memenuhi

    kriteria utama dan memenuhi batas

    minimum nilai kinerja yaitu BB (nilai

    kinerja 68,33)

    Total daerah penerima DID tahun 2017

    sebanyak 317 daerah, terdiri dari:

    21 provinsi, 232 kabupaten, dan 64 kota

    DAERAH PENERIMA DID TA. 2017

    BERDASARKAN KRITERIA UTAMA DAN KRITERIA KINERJA

    Hanya

    AM

    (196

    daerah)

    AM + AK

    (83

    daerah)

    Hanya AK

    (38

    daerah)

    JUMLAH DAERAH PENERIMA DID TA. 2017 = 317 DAERAH

    16

  • PERKEMBANGAN PAGU DID, 2011-2017

    17

    1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,664.5

    5,000.0

    7,500.0

    0

    1,000

    2,000

    3,000

    4,000

    5,000

    6,000

    7,000

    8,000

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    da

    lam

    mil

    iia

    r ru

    pia

    h

  • Alokasi DID Tahun 2017

    BaliNusa Tenggara

    Maluku

    18

    AM AK Total

    1 Aceh 142,5 583,8 726,3

    2 Sumut 22,5 131,7 154,2

    3 Sumbar 97,5 446,6 544,1

    4 Riau 22,5 0,0 22,5

    5 Jambi 22,5 42,5 65,0

    6 Sumsel 82,5 89,5 172,0

    7 Bengkulu 7,5 133,4 140,9

    8 Lampung 75,0 137,3 212,3

    9 Babel 0,0 0,0 0,0

    10 Kep. Riau 7,5 0,0 7,5

    480,0 1564,8 2044,8

    Alokasi DID 2017

    Jumlah

    No Se-Provinsi

    AM AK Total

    1 DKI Jakarta 0,0 0,0 0,0

    2 Jabar 142,5 319,4 461,9

    3 Jateng 150,0 949,9 1099,9

    4 DIY 45,0 225,8 270,8

    5 Jatim 202,5 479,5 682,0

    6 Banten 37,5 43,1 80,6

    577,5 2.017,7 2.595,2 Jumlah

    No Se-ProvinsiAlokasi DID 2017

    AM AK Total

    1 Bali 67,5 134,3 201,8

    2 NTB 75,0 179,2 254,2

    3 NTT 15,0 177,3 192,3

    157,5 490,8 648,3

    No Se-ProvinsiAlokasi DID 2017

    Jumlah

    AM AK Total

    1 Maluku 30,0 265,0 295,0

    2 Papua 37,5 43,1 80,6

    3 Maluku Utara 22,5 88,3 110,8

    4 Papua Barat 67,5 0,0 67,5

    157,5 396,4 553,9

    Se-ProvinsiAlokasi DID 2017

    Jumlah

    No

    AM AK Total

    1 Kalbar 60,0 0,0 60,0

    2 Kalteng 75,0 133,7 208,7

    3 Kalsel 105,0 179,7 284,7

    4 Kaltim 60,0 89,1 149,1

    5 Kaltara 22,5 0,0 22,5

    322,5 402,5 725,0

    No Se-ProvinsiAlokasi DID 2017

    Jumlah

    AM AK Total

    1 Sulteng 37,5 57,8 95,3

    2 Sulut 90,0 172,4 262,4

    3 Sulsel 120,0 86,8 206,8

    4 Sultra 60,0 89,6 149,6

    5 Gorontalo 52,5 0,0 52,5

    6 Sulbal 37,5 128,7 166,2

    397,5 535,3 932,8

    No Se-ProvinsiAlokasi DID 2017

    Jumlah

  • Jumlah Daerah Penerima Alokasi DID Tahun 2017

    BaliNusa Tenggara

    Maluku

    19

    AM AK AM & AK

    1 Kalbar 8 0 0

    2 Kalteng 8 1 2

    3 Kalsel 10 0 4

    4 Kaltim 7 1 1

    5 Kaltara 3 0 0

    36 2 7Jumlah

    No Se-ProvinsiDaerah Penerima DID 2017 AM AK AM & AK

    1 Sulteng 4 0 1

    2 Sulut 9 1 3

    3 Sulsel 15 1 1

    4 Sultra 6 0 2

    5 Gorontalo 7 0 0

    6 Sulbar 2 0 3

    43 2 10

    No Se-ProvinsiDaerah Penerima DID 2017

    Jumlah

    AM AK AM & AK

    1 Maluku 3 5 1

    2 Papua 4 0 1

    3 Maluku Utara 2 1 1

    4 Papua Barat 9 0 0

    18 6 3

    Se-ProvinsiDaerah Penerima DID 2017

    Jumlah

    No

    AM AK AM & AK

    1 Aceh 6 0 13

    2 Sumut 1 1 2

    3 Sumbar 7 4 6

    4 Riau 3 0 0

    5 Jambi 3 1 0

    6 Sumsel 11 0 0

    7 Bengkulu 1 2 0

    8 Lampung 7 0 3

    9 Babel 0 3 0

    10 Kep. Riau 1 0 0

    40 11 24

    Daerah Penerima DID 2017

    Jumlah

    No Se-Provinsi

    AM AK AM & AK

    1 DKI Jakarta 0 0 0

    2 Jabar 14 2 5

    3 Jateng 2 6 15

    4 DIY 1 0 5

    5 Jatim 20 4 7

    6 Banten 4 0 1

    41 12 33Jumlah

    No Se-ProvinsiDaerah Penerima DID 2017

    AM AK AM & AK

    1 Bali 6 0 3

    2 NTB 7 1 3

    3 NTT 2 4 0

    15 5 6

    No Se-ProvinsiDaerah Penerima DID 2017

    Jumlah

  • Keuntungan, a.l.:

    1. Penyusunan laporan bisa selesai dalamwaktu hitungan detik.

    2.Menjaga kesesuaian RKPD-KUA/PPAS-KUA/PPAS Perubahan - RKPD Perubahan.

    3.Dapat diakses oleh masyarakat.

    Keuntungan, a.l.:

    1. Cukup satu kali registrasi.2. Komunikasi dilakukan secara online.3. Menjamin kualitas barang dan jasa.4. Pemerataan pekerjaan.5. Adanya optimasi waktu proses pengadaan

    barang/jasa.

    Keuntungan, a.l.:

    1. Memotong prosedur birokrasi.

    2. Mempercepat proses perizinan.

    3. Meningkatkan dan menyederhanakan

    prosedur investasi.

    4. Mengurangi biaya administrasi.

    e-Planning, e-procurement, dan Pelayanan Terpadu Satu

    Pintu (PTSP)

    E-Planning

    Sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS,KUA/PPAS Perubahan, RKPD PerubahanKabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan denganmudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yangterkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010.

    E-Procurement

    Proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannyadilakukan secara elektronik yang berbasisweb/internet dengan memanfaatkan fasilitasteknologi komunikasi dan informasi yang meliputipelelangan umum, pra-kualifikasi dan sourcing secaraelektronik dengan menggunakan modul berbasiswebsite.

    Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

    Kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dannonperizinan yang mendapat pendelegasianwewenang dari instansi yang memiliki kewenanganperizinan dan nonperizinan yang prosespengelolaannya dimulai dari tahap permohonansampai dengan tahap terbitnya dokumen yangdilakukan dalam satu tempat (UU No. 25/2007tentang Penanaman Modal)

    20

  • Kebijakan Dana Insentif Daerah ke Depan

    No Perihal Kebijakan Ke Depan

    1 Kriteria Penyempurnaan kriteria perhitungan DID, antara

    lain :

    Memperhatikan indikator kinerja yang memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya,

    serta dapat dengan mudah dikontrol dan

    dievaluasi;

    Mempertimbangkan gizi buruk (stunting) sebagai salah satu variabel dalam mengukur

    kinerja pelayanan dasar publik, yang

    merupakan bagian dari Kriteria Kinerja;

    Mengkaji masukan dari KPK terkait dengan penerapan e-planning, e-procurement, dan

    Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh

    pemerintah daerah sebagai Kriteria Utama

    2 Penggunaan DID digunakan untuk mendukung kegiatan yang

    sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

    21

  • Usulan Penambahan Kriteria DID dari KPK

    KONDISI IMPLIKASI TINDAK LANJUT

    e-planning, e-procurement

    dan PTSP

    merupakan

    kriteria perlu

    atau necessary

    condition, karen

    a lebih bersifat

    stagnan,

    Sesuai dengan kharakteristikny

    a, maka kriteria

    tersebut lebih

    tepat sebagai

    kriteria utama

    Daerah penerima

    alokasi DID akan

    menjadi jauh

    lebih ketat dan

    sangat selektif,

    artinya hanya

    daerah-daerah yg

    sudah e-

    planning, e-

    procurement dan

    PTSP saja yang

    akan

    memperoleh

    alokasi DID

    penyiapan regulasi yang mengatur semua daerah memakai ketiga kriteria tersebut

    memberikan advokasi yang intensif kepada daerah agar dapat menerapkan ketiga hal tersebut;

    melakukan sosialisasi secara luas dan masif agar daerah memahami dengan baik kebijakan tersebut, serta daerah

    mempunyai kesempatan yang sama untuk menerapkan e-

    planning, e-procurement dan PTSP, sehingga apabila akan

    dilakukan penilaian, masing-masing daerah sudah siap

    dengan standar nilai yang ditentukan.

    meningkatkan capacity building aparat Pemda menetapkan instansi yang bertanggungjawab terhadap

    ketersediaan data daerah dan menilai capaian kinerja

    daerah yang telah menerapkan e-planning, e-procurement

    dan PTSP, karena pada dasarnya DID adalah insentif

    terhadap kinerja suatu daerah.

    menerapkan masa transisi sebelum diberlakukannya kriteria

    No Jenis Pelayanan Instansi Penanggung jawab Kegiatan

    1 e-planning Kemendagri

    Menyiapkan regulasi Melakukan Advokasi dan

    Sosialisasi

    MempersiapkanKetersediaan data

    Menilai Capaian kinerja

    2 e-procurement Lembaga Kebijakan

    Pengadaan

    Barang/Jasa Pemerintah

    (LKPP)

    3 PTSP Badan Koordinasi

    Penanaman Modal (BKPM)22

  • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan

    Gedung Radius PrawiroJalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710

    Telp. 021 3509442 Fax. 021 3509443www.djpk.depkeu.go.id

  • DR. BOEDIARSO TEGUH WIDODO, M.E.DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

    KEMENTERIAN KEUANGAN

    Tempat, tanggal lahir : Rembang, 23 Agustus 1958

    Alamat Kantor : Gedung Radius Prawiro Lt. 9

    Jalan Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat

    Riwayat Pendidikan

    1970 SD Negeri Kutohardjo V, Rembang

    1973 SMP Negeri II Rembang

    1976 SMA Negeri II Rembang

    1982 Sarjana Ekonomi

    Ekonomi Umum

    Universitas Diponegoro

    2005 Magister Ekonomi

    Keuangan Publik (Perencanaan dan

    Kebijakan Publik)

    Universitas Indonesia

    2012 Doktor Ilmu Ekonomi

    Ekonomi Publik

    Universitas Indonesia

    Riwayat Pekerjaan

    2000-2001 Kepala Pusat Analisa Belanja Negara,

    Badan Analisa Fiskal, Kemenkeu

    2001-2004 Kepala Pusat Analisa Pendapatan Negara

    dan Pembiayaan Anggaran,

    Badan Analisa Fiskal, Kemenkeu

    2004-2012 Direktur Penyusunan APBN,

    Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu

    2012-2013 Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang

    Pengeluaran Negara, Kemenkeu

    Sep 2013-

    Nov 2013

    Plt. Direktur Jenderal Perbendaharaan,

    Kemenkeu

    2013-2014 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

    Kemenkeu