BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Magang

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami

kemajuan, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berfikir

manusia. Bangsa Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang tidak akan bisa

maju selama belum memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Kualitas hidup

bangsa dapat meningkat jika di tunjang dengan sistem pendidikan yang mapan.

Dengan sistem pendidikan yang mapan, memungkinkan kita berfikir kreatif, kritis, dan

produktif.

Dalam UUD 1945 di sebutkan bahwa Negara kita ingin mewujudkan

masyarakat yang cerdas. Untuk mencapai bangsa yang cerdas, banyak cara yang bisa

di tempuh, salah satunya adalah dengan di wajibkannya praktek kerja / magang bagi

siswa pelajar maupun mahasiswa. Dengan adanya wajib magang, terbukti berdaya

guna dan bertepat guna sebagai salah satu sarana pendidikan dan sarana komunikasi.

Dalam kaitan inilah praktek kerja / magang harus di kembangkan sebagai salah satu

instalasi untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan

magang merupakan bagian yang vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu

pendidikan. Kegiatan Magang ini dilaksanakan bertujuan untuk memperkenalkan

mahasiswa dengan dunia kerja atau dunia usaha secara nyata. dan operasional

sehingga mahasiswa memiliki persepsi, wawasan dan motivasi yang tinggi terhadap

perannya. Di samping ini mahasiswa juga dapat melihat,mengamati, membandingkan

dan menganalisa kondisi perusahaan tempat melaksanakan magang, sekaligus dapat

menerapkan ilmu-ilmu dan teori–teori yang didapat di Perguruan Tinggi.

1

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang

penyelenggara Pemilihan Umum, yang di maksud dengan Pemilihan Umum adalah

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara umum, langsung,

bebas, rahasia dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2009. Komisi

Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan

mandiri. KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara pemilu di

Propinsi atau Kabupaten /Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan

dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibukota Negara

Republik Indonesia, KPU Propinsi berkedudukan di ibukota Propinsi dan KPU

Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan

tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten

/Kota masing–masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7(tujuh)

orang ; KPU Propinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5

(lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota terdiri atas

seorang ketua merangkap anggota. Ketua KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota

dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota mempunyai hak sama. Komposisi keanggotaan KPU,

1.2 Ruang Lingkup Magang

Pelaksanaan magang ini di laksanakan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Dharmasraya.Semua kegiatan operasional dilakukan bekerjasama dengan semua

pihak dalam lingkup organisasi Komisi Pemilihan Umum Dharmasraya.

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang

dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001)

dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang

berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie.

2

KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang

berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-

2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota

yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal

23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah

hukum.

1.3 Tujuan dan Manfaat Magang

Adapun tujuan dari kegiatan magang yang dilaksanakan adalah :

a. Menumbuhkan motivasi kerja dan berwirausaha di kalangan mahasiswa.

b. Membangun sikap mental di dalam kerja nyata yakni precaya diri, sadar akan jadi

dirinya, bermotivasi untuk meraih suatu cita-cita, pantang menyerah, mampu

bekerja keras, kreatif, inovativ, berani mengambil resiko dengan perhitungan,

berperilaku pemimpin dan memiliki visi ke depan, tanggap terhadap saran dan

kritik, memiliki kemampuan empati dan ketrampilan social.

c. Untuk meningkatkan, memperluas dan menetapkan pemahaman mahasiswa tentang

dunia kerja yang sesungguhnya.

d. Sebagai salah satu usaha untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam

menghadapi persaingan di era globalisasi.

e. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dengan tingkat pengetahuan,

keterampilan dan atas dasar kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

f. Sebagai umpan balik bagi Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan Mahasiswa yang

mampu memberikan pemikiran yang inovatif dibidang masing-masing , sehingga

lulusan Perguruan Tinggi tidak asing dengan dunia kerja/usaha. .

g. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang

berkualitas.

3

Dan manfaat dari kegiatan magang adalah :

a. Memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dengan kondisi dunia kerja guna

meningkatkan soft skillnya.

b. Memberikan kesempatan langsung untuk terlibat dalam kegiatan nyata di instansi

guna mengasah kemampuan serta sikap profesional.

c. Dapat meningkatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek.

d. Menambah wawasan dan cakrawala mahasiswa mengenai hal-hal baru yang belum

di dapat di dalam kuliah.

e. Dapat mengaplikasikan serta menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari

dilingkungan universitas dengan praktek.

g. Mahasiswa dapat menimba ilmu dan Keterampilan baik di Lingkungan perguruan

tinggi maupun di Lapangan secara langsung dalam membekali diri untuk dapat

terjun ke Dunia Usaha dan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sebagaimana

yang diharapkan oleh Program Kurikulum 1994.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran dari penulisan laporan  ini,

maka secara garis, sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi yaitu :

BAB I : Menjelaskan latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat,

sistematika laporan magang

BAB II : Menjelaskan deskripsi data dan pembahasan.

BAB III : Berisi tentang kseimpulan dan saran laporan magang.

4

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Dharmasraya

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Secara ringkas mungkin, KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang

dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres

No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai

Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk

dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan

LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11

April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang

berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi,

peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung

dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2014, image KPU harus diubah

sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan

Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan

faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu

menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana

pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih

kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

5

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul

pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan

umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu,

KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI

menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007

Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat

dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun

2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi

Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional

mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara

Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat

tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara

berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri

menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak

mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur

dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu)

undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas

Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan

6

perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum

dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga

mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta

KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia

tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan

kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik

Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam

penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi,

dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan

DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang

menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak

mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU

dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu

DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu,

komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung

sejak pengucapan sumpah/janji.

7

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus

diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan

Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan

faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan

aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat

penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata

masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul

pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum,

salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut

independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah

mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang

Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD

dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi

Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional

mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara

Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat

tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan

meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam

menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

8

Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa

peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang

secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas

Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan

perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan

tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga

mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta

KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia

tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan

kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara

Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan

Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD

dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang

menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak

mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam

merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD,

DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah.

9

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu,

komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak

pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian

hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas;

profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon

anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden

menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang

N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada

tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon

anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk

mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon

anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah :

1. Merencenakan penyelenggarakan PEMILU

2. Menetapkan Irganisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan PEMILU

3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan

pelaksanaan PEMILU.

4. Menetapkan peserta PEMILU

5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

kabupaten / kota

10

6. Menetapkan waktu , tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan

suara

7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

kabupaten / kota

8. Melakukan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PEMILU

9. Melaksanakan tugas – tugas dan kewenangan lain yang di atur dalam Undang –

Undang.

2.2 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (Dharmasraya)

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan umum

yang memiliki integritas,professional,mandiri, transparan, akuntabel demi teciptanya

denokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarka pancasila dan UUD 1945 dalam wadah

Negara kesatuan republik Indonesia.

MISI

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan

umum;

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan

beradab;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan

efektif.

11

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan

setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan

umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja)

dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan

meninjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut

diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan

spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur

Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada

pada suatu organisasi atau perusahaan dalammenjalankan kegiatan operasional untuk

mencapai tujuan.

Pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang

dipakai adalah bentuk struktur organisasi Garis, yaitu suatu bentuk organisasi di mana

pelimpahan wewenang berlangsung secara vertical dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan

ke kepala bagian di bawahnya serta masing-masing divisi dan kasubbag di tempatkan

pada pengawas dan operator yang menangani mengenai masalah pelayanan, pengecekan

kembali data DPS,DPT,DCT dan lain sebagainya.

Adapun kegiatan usaha yang dilakukan pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten dharmasraya yaitu untuk membantu pemerintah Pusat Provinsi dan daerah

dalam mewujudkan Demokrasi Kedaulatan rakyat berupa pelaksanaan Pemilihan Umum,

Pemilihan Kepala Daerah, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kegiatan

utamanya sebagai penyelenggara pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum melakukan

beberapa kegiatan mulai dari Pencatatan Daftar Pemilih Tetap sampai dengan

Pendistribusian Logistik hingga akhir pengumuman dan pelantikan anggota terpilih hasil

Pemilu.

12

Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

Ketua : Kasasi, S.Pd. SD 

Anggota : Halimatus Sa’diah,S.Pd.I.M.Pd (Divisi Teknis)

Anggota : Rizal Gusmendra, S.T.P (Divisi Sosialisasi)

Anggota : Yanuk Sri Mulyani,SH (Divisi HUkum)

Anggota : Zainala Efendi,S.Ag (Divisi Logistik)

Profil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

Sekretaris : Yenrizal Effendi,SE

Kasubbag Tenik & Hupmas : Ismet Arief,A.Ma.Pd.

Kasubbag Umum,Keuangan, & Logistik : Rusli, S.H.

Kasubbag Hukum : Rama Putra,SH,M.H.

Stuktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

13

Stuktur Organisasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Dharmasraya

(Sekretaris)

Yenrizal Efendi,SE

19684031988310001

(Kasubbag Program & data) (Kasubbag Tenis & Hupmas) (Kasubbag Hukum) (Kasubbag Umum)

Warso Ismet Arif.A.ma.Pd Rama Putra.SH.MH Rusli,SH

196270819860310005 196603241990051001 198209132610011020 1961081171985031011

Stuktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

Kasubbag Program & Data Warso

Teti Gusneli,SE (Staf)

Wendry Y R.Amd (Staf)

Kasubbag Teknis & Hupmas Ismet Arif.A.ma.Pd

Johannes Tagor S.S.SOS (Staf)

Helmitoni (Staf)

Kasubbag Hukum Rama Putra, SH. MH

Welzi Matson, SH (Staf)

Efwita, SH (Staf)

Erneli Wati, SE (Staf)

Sriyatun, SE (Staf)

14

Kasubbag Umum, Keuangan & Logistik Rusli, SH

Iwan Prasetyo,A.md (Bendahara)

Fetiani. A (Pembantu Bendahara)

Animar, SE (Pembantu Bendahara)

Lati Praja Delana, SE Msi ( Pembantu Bendahara Barang)

Mery Andani, (Pramubakti)

Ardiyanto (Security)

Hidayat (Security)

Toni Adesa Putra (Driver)

Susi Eka Putri (Logistik)

2.4 Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang yang di laksanakan sejak Tanggal 19 Agustus 2013

sampai dengan Tanggal 31 September 2013 adalah merupakan syarat wajib yang harus di

ikuti oleh mahasiswa fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dalam rangka bersinergi

dengan dunia kerja maupun dengan masyarakat dan merupakan sarana penerapan IPTEK

yang di dapat baik dari kuliah maupun non kuliah (Ekstrakurikuler).

Kegiatan magang di laksanakan pada kantor Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Dharmasraya. Dalam pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Penulis ditempatkan pada Bagian Umum.

Bagian ini menangani tentang mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum.

1. Jenis dan Bentuk Kegiatan Magang

Untuk jenis dan bentuk kegiatan magang di sesuaikan dengan tugas / job masing-

masing bagian. Di bagian Keuangan, Umum, dan Logistik jenis kegiatan yang di

lakukan adalah :

a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;

15

b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan

ekspedisi;

c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan

naskah dinas;

d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-

masing;

e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;

f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;

g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;

h. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;

i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;

j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;

l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;

m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU

Kabupaten/Kota

n. menyusun dan  melaksanakan tugas-tugas lain  yang  diberikan oleh 

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

o. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;

p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Dan bentuk kegiatan magang yang penulis lakukan adalah :

1. Mempelajari dan melaksanakan apa yang menjadi tugas subbagian umum.

2. Mencatat surat masuk dan surat keluar ketua dan sekretaris ke buku agenda.

3. Mendisposisikan surat masuk ketua dan sekretaris.

4. Mengirimkan surat masuk yang telah di disposisikan kepada ketua dan

sekretaris.

5. Membantu dalam menyelesaikan SPT

6. Mencetak dan mencopy surat keluar

7. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar yang telah di disposisikan

8. Menyiapkan surat keluar KPU dharmasraya

16

9. Memberikan stempel pada surat yang telah siap dikirim

10. Membantu menyelesaikan SPJ bagian keuangan.

2. Prosedur Kerja

Di dalam subbagian umum prosedur kerja yang harus di lakukan adalah sebagai berikut :

1. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar

Surat Masuk adalah surat yang diterima oleh organisasi/instansi yang dibuat oleh

oranisasi/ instansi lain yang bersifat kedinasan.

a) Penerimaaan

Mengumpulkan dan Menghitung jumlah surat yang masuk

Meneliti ketepatan alamat si pengirim surat

Menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bukti.

b) Pencatatan

Setelah surat selesai di perikasa ketepatan jenis ataupun jumlah lampiran

yang harus di terima maka langkah berikutnya adalah melakukan

pencatatan.

c) Mengagendakan Surat Masuk

Mengagendakan surat adalah mencatat surat masuk ke dalam buku

agenda.setiap surat masuk di catat dan di beri nomor agenda surat masuk.

d) Pengarahan dan Penerusan

Surat – surat yang perlu diproses lebih lanjut harus di arahkan dan

ditujukan kepada pejabat yang bersangkutan.

e) Penyampaian Surat

Surat yang telah di disposisikan dicatat terlebih dahulu ke dalam ekspedisi

intern. Kemudian menyampaikan surat kepada pehjabat yang

bersangkutan.

17

Surat Keluar adalah surat yang dikirimkan oleh organisasi/instansi yang dibuat oleh

oranisasi/ instansi lain yang bersifat kedinasan.

a. Pembuatan Konsep Surat

Konsep surat dibuat dan disusun secara rapi.

b. Persetujuan Konsep

Sebelum konsep surat siap untuk diketik, terlebih dahulu diperiksa apakah sudah

memenuhi persyaratan atau belum dan sebagai tanda persetujuan terhadap konsep

surat tersebut maka pejabat yang berkepentingan membubuhi tanda tangan

c. Pengetikan Surat

Setelah konsep disetujui maka selanjutnya konsep surat diketik, sebelum surat di

tanda tangani oleh pejabat yang berwenang maka surat diperiksa terlebih dahulu

apakah surat sudah sesuai dengan konsep surat

.d. Pemberian Nomor

Pemberian nomor surat dilakukan oleh petugas pencatat surat sesuai dengan urutan

pada buku agenda surat keluar.

e. Penyusunan Surat

Kegiatan penyusunan surat meliputi ; pemisahan surat apabila ada tembusannya,

lembar yang digunakan sebagai arsip dikelompokkan, apabila terdapat lampiran

maka diadakan pemeriksaan.

f. Pengiriman Surat

Proses pengiriman surat secara umum ada dua macam, yaitu;

dikirim oleh petugas pengiriman surat.

dikirim melalui jasa pengiriman surat.

18

2. mengarsipkan surat masuk/keluar.

Arsip adalah bagian yang sangat penting pada kantor, yaitu tempat

menyimpan surat – surat dan dokumen – dokumen kantor yang dapat di

hadirkan kembali dengan otentik suatu di perlukan

Menyimpan arsip surat masuk dan surat keluar dilakukan dengan

mengurutkan tanggal dan nomor urut surat.

3. Permasalahan Yang Di Temukan

Selama penulis melaksanakan magang di kantor Komisi Pemilihan Umum ada beberapa

permasalahan yang di hadapi antara lain :

a. Adanya Data daftar pemilih (DPS) sementara yang tidak lengkap.

b. Adanya Daftar pemilih sementara (DPS) yang ganda.

c. Adanya pelanggaran kampanye kepada partai politik dan calon DPR,DPRD

Dari permasalahan yang di hadapai di atas, upaya pemecahan masalahnya adalah :

a. Dalam hal ketidakakuratan daftar pemilih, sebelum menyerahkan DPT kepada

KPU provinsi, KPU kabupaten/kota melakukan perbaikan dengan melengkapi

seluruh data yang masih belum lengkap. Perbaikan daftar pemilih juga dapat di

lakukan atas masukan masnyarakat,partai polotik peserta pemilu,temuan dan

rekomendasi Bawaslu/panitia pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota. KPU perlu

segera mengklarifikasi mengenai jumlah pemilih yang masuk DPS-HP dari DPS

secara nasional. Termasuk sejauh mana langkah yang ditempuh untuk

mengatasinya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Bawaslu dengan jajarannya

beserta organisasi/LSM pemantau pemilu harus terus mengawasi dan mengkritisi

penyusunan DPT yang bermasalah untuk mewujudkan kualitas demokratik dan

legitimitasi pemilu legislatif 2014.

19

b. KPU kabupaten/kota memastiakan pembersihan daftar pemilih dari data ganda

dengan cara :

Mengunduh, mencetak dan menyerahkan data ganda K1 dan K2 di portal

Sidalih kepada PPS untuk di lakukan Verifikasi.

Untuk data ganda dalam TPS,operator Sidalih dapat langsung menghapus

salah satu pasangan data Ganda

Untuk data ganda dalam satu wilayah desa/kelurahan,PPs melakukan

konfirmasi kepada pemilih yang bersangkutan atau anggota keluarganya

guna memastikan hanya tercatat pada satu TPS yang di kehendaki pemilih,

yang sesuai dengan RW/RT keberadaan atau domisilipemilih secara

factual.

Untuk data ganda antar desa lintas wilayah kabupaten/kota,maka masing –

masing KPU kbupten/kota menyampaikan informasi data pemilih gand

kepada setiap PPS yang terkait guna melakukan konfirmasi kepada pemilih

yang bersangkutan atau anggota keluarganya untuk menanyakan dimana

pemilih aka memberika hak pilihnya.

PPS mencatat secara lengkap dan data yang akurat data pemilih yang akan

di hapus dan membuat beita acara, kemudian menyerahkan kepada operator

Sidalih di kabupaten/kota melalui PPK.

Operator Sidalih KPU atau PPK menghapus pasangandata ganda sewsuai

hasil konfirmasi dari PPS

KPU provinsi memastikan hasil konfirmasi data pemilih gana yang telah di

lakukan oleh KPU Kabupaten/kota.

c. Berdasarkan pasal 55 ayat 3 peraturan KPU Nomor 01 tahun 2013

tentangpedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum DPR,DPD dan DPRD

PPK wajib menindak lanjuti temuan dan laoran tentang dugaan kesengajaan atau

kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan.bahwa pemasanga

alat peraga kampanye telah di atur dalam surat keputusan Komisi Pemiliha Umum

20

kabupaten dharmasraya Nomor : 9/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013 tentang :

penetapan tempat pemasangan alat peraga kampanya di kabupaten Dharmasraya.

ika terbukti melakukan kampanye di luar jadwal, maka dapat dikategorikan

melanggar pasal 75 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2004 junto pasal 116 ayat 1 UU

nomor 32 tahun 2004, yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja

melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, untuk

masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat 2 diancam

dengan pidana.

21

BAB IIIPENUTUP

3.1 Kesimpulan

Magang merupakan salah satu mata kuliah yang harus diselesaikan setiap

mahasiswa sebagai cara mempersiapkan diri untuk menjadi SDM yang propersional yang

siap kerja. Selama magang mahasiswa bekerja sebagai tenaga kerja di

instansi/perusahaan sehingga mampu menyerap berbagai pengalaman kerja yang

sesungguhnya. Dengan demikian antara perguruan tinggi dan instansi/ perusahaan

pengguna lulusan perguruan tinggi akan terjadi jalinan dan matcth yang berarti

terciptanya keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dengan pembangunan pada

umumnya dengan dunia kerja, dunia usaha sera aktifitas pembangunan lainnya.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi

jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi

rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public

relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Dalam Pemilu, para pemilih

dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu

menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye

dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu

ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah

ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih

3.2 Saran – Saran

Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja, Dalam kegiatan magang, kita

memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipelajari di bangku

kuliah dan mempelajari detail tentang seluk beluk standar kerja yang profesional.

Pengalaman ini kemudian menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang

sesungguhnya.

Ada beberapa hal yang harus di perhatikan kedepannya oleh pihak

terkait agar proses magang lebih baik, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang di

22

harapkan, yaitu :

1. Pihak Kampus / Universitas :

a) Sebelum magang di laksanakan, hendaknya mahasiswa di berikan

pembekalan magang yang benar-benar matang, yang bisa memberikan

gambaran bagaimana sistem dan cara kerja di instansi di mana mahasiswa

akan di tempatkan. Sehingga mahasiswa dengan mudah untuk

menyesuaikan dan beradaptasi dengan dunia kerja nyata.

b) Sebaiknya penempatan magang disesuaikan dengan jurusan masingmasing

mahasiswa, agar ilmu yang di dapat bisa diterapkan di dunia kerja

/ instansi di mana mahasiswa malakukan magang.

2. Bagi mahasiswa :

a) Mahasiswa harus mengikuti dengan baik aturan yang berlaku di tempat

kerja / instansi bersangkutan.

b) Mahasiswa harus bisa menjadikan magang sebagai sarana untuk melatih

diri dan mengaplikasikan ilmu yang di dapat baik di kuliah maupun non

kuliah.

c) Mahasiswa harus bisa menyerap dan mengambil pengalaman dari praktek

kerja / magang yang telah di laksanakan.

3. Pihak Instansi :

a) Pihak instansi sebaiknya menempatkan peserta magang di bagian yang

sesuai dengan jurusan mahasiswa bersangkutan.

b) Memberikan sarana dan kontribusi sebaik-baiknya kepada peserta magang

dalam rangka mewujudkan SDM yang handal dan siap bersaing.

23

DAFTAR PUSTAKA

Arsip KPU Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2010 - 2014

http//kpu_kabdharmasraya.go.id

http//penulisan laporan magang.com

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008)

24

Lampiran 1 : Foto Dokumentasi

Gambar 1.1 Mengarsipkan surat masuk Ketua

25

Gambar 1.2 Memberi Nomor Pada Surat Keluar

Gambar 1.3 Memberikan Stempel Pada Surat Keluar

26

Lampiran 2 : Evaluasi Catatan Magang

Nama : Rima Elvita Sari

NPM : 101000461201017

Dosen Pembimbing Lapangan : Ida Nirwana, SE, MSi

Pengawas Lapangan : Rusli, SH

Magang Pada Bagian : Bagian Umum

Hari/Tanggal Kegiatan Harian Evaluasi Kerja Paraf Pengawas

20 Agustus 2013 Mengisi Agenda Surat Masuk dan Disposisi Ketua

21 Agustus 2013 Mengisi agenda surat masuk dan disposisi Ketua

22 Agustus 2013 Mengisi agenda Surat Keluar Ketua

23 Agustus 2013 Mengisi agenda masuk dan Undangan Ketua

26 Agustus 2013 Mengisi Agenda Surat Masuk dan undangan ketua

28 Agustus 2013 Mengisi agenda surat masuk Ketua

29 Agustus 2013 Mengisi agenda surat Masuk Ketua

30 Agustus 2013 Mengisi Aenda surat keluar ketua

01 september 2013 Mengisi agenda surat keluar dan disposisi ketua

02 september 2013 Mengisi agenda surat masuk sekretaris

03 september 2013 Mengisi agenda surat masuk ketua dan sekretaris

27

Hari/Tanggal Kegiatan Harian Evaluasi Kerja Paraf Pengawas

04 september 2013 Mengisi agenda suart keluar ketua

06 september 2013 Mengisi agenda surat keluar sekretaris

09 september 2013 Memberikan stempel surat keluar ketua

10 september 2013 Mengisi agenda surat masuk ketua

11 september 2013 Mencetak dan memberikan stempel surat keluar ketua

12 september 2013 Mengisi agenda surat keluar sekretaris

13 September 2013 Mengisi agenda surat masuk ketua

16 september 2013 Mengarsipkan surat masuk ketua

17 september 2013 Mencetak undangan keluar ketua

18 september 2013 Mengisi agenda surat masuk ketua

19 september 2013 Mengarsipkan surat masuk sekretaris

23 september 2013 Menyiapkan surat keluar ketua

25 september 2013 Mengisi agenda surat masuk ketua

26 eptember 2013 Mengarsipkan surat masuk ketua

27 september 2013 Mencatat surat keluar sekretaris

30 september 2013 Memberikan stempel surat keluar ketua

28