laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … bakesbangpol kota mataram tahun... · sebagai...

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LAKIP ) TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA MATARAM

2016

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah

memberikan rahmat, karunia, hidayah serta dengan izinNya kita dapat melaksanakan

menyelesaikan satu tugas yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lakip) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2015.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) ini

berdasarkan hasil evaluasi penyelesaian kinerja kegiatan, pencapaian sasaran sesuai

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Lakip) yang secara profesional dijabarkan dalam keputusan LAN RI

Nomor : 239/IX/6/8/2004 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping hal tersebut laporan pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Mataram untuk mengukur sampai sejauh mana program kegiatan yang

telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dalam pencapaian visi, misi, tujuan

dan sasaran serta pembandingan antara tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan

sebagai bentuk pertanggungjawaban dinas/instansi, SKPD Kota Mataram, penyelesaian

laporan tersebut jauh dari sempurna, dan atas dukungan, saran, dan peran serta para

pihak sehingga dapat terselesaikan penyusunan dan penyampaian Laporan

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lakip).

Mataram, Februari 2016 Kepala Bakesbangpol

Kota Mataram

RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197112301997031003

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................ ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum ............................................................... 1

B. Tugas Pokok ...................................................................... 3

C. Fungsi ................................................................................. 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Ikhitsar Hal Penting Dalam Perencanaan .......................... 6

B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) ............ 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Sasaran ............................................................ 19

B. Pengukuran Kinerja ........................................................... 22

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................ 42

LAMPIRAN –LAMPIRAN

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang

baik (Good Govermence), maka diperlukan adanya Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu prinsip dasar

pemerintahan yang baik, dan kewajiban bagi instansi pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan, mengendalikan, mengelola, dalam mengukur sampai

sejauh mana evaluasi pertanggungjawaban kinerja instansi berdasarkan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi dan

penjabarannya dalam Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2004 yaitu tentang

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

merupakan perbandingan pencapaian hasil, manfaat, dampak yang menjadi

tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam program kegiatan antara tahun

sebelumnya dengan tahun pelaksanaan. Terkait dengan substansi yang dimaksud

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota merupakan salah satu SKPD yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011

tanggal 15 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

tanggal 25 Juni 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintahan Daerah Kota Mataram di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

sebagai dasar pelaksanaan tugas/kegiatan tahunan yang merupakan wujud

pertanggungjawaban Dinas Instansi SKPD sesuai program wajibnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan 8 (delapan)

program kegiatan wajib dan dalam perumusan tugas pokok dan fungsi berdasarkan

iv

Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011

dapat memberikan pengukuran/pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan melalui

indikator capaian program, keluaran, masukan, hasil dan sasaran kegiatan serta

target pencapaian melalui 8 (delapan) program kegiatan wajib yang

direkomendasikan berdasarkan usulan masyarakat melalui MPBM Kelurahan,

Kecamatandan Forum SKPD Kota Mataram.

Dan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD

wajib menyampaikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan

penjabarannya melalui Keputusan LAN Nomor 589/IX/4/1999 tentang Pedoman

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang merupakan dasar SK LAN Nomor

239/IX/6/8/2004.

Berdasarkan Pagu Dana :

- Anggaran : Rp. 8.280.662.760,-

- Realisasi : Rp. 7.628.312.707,-

- Prosentase pencapaian kinerja kegiatan : 92,12%

- Rincian realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL

Target Rencana dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Anggaran 2015

No Bagian/Bidang Target Rencana

(Rp) Realisasi

(Rp) CapaianKinerja

(%) 1 Gaji dan tunjangan Lainnya 1.901.364.760 1.696.941.208 89,25 2 Sekretariat 954.910.500 1.530.155.00 91,27 3 Bid. Wasbang dan Kewasnas 3.134.622.500 3.072.391.000 98,01 4 Bid. Politik dan Bina Ideologi 560.267.500 457.282.000 81,62 5 Bid. Ketahanan Seni Budaya Sosial

Ekonomi dan Agama 1.729.497.500 1.530.155.000 88,47

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

1.901.364.7606.379.298.000

1.696.941.208 5.931.371.499

89,25 92,98

Total BTL + BL 8.280.662.760 7.628.312.707 92,12

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang mencakup hasil pengukuran

kinerja pencapaian sasaran secara kumulatif telah melaksanakan program

v

kegiatan dengan baik, lancar dan tertib, dan untuk pelaksanaannya dapat

dikategorikan BERHASIL dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 92,12

Terkait dengan persentase yang dicapai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Mataram ada berbagai hal kedepannya yang perlu ditingkatkan dan

perbaikan yaitu :

1. Meningkatkan eksistensi dan optimalisasi peran fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Mataram sebagai komunikator, mediator dan

fasilitator secara preventif dalam menciptakan wilayah yang kondusif, aman,

tertib dan terkendali guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan baik secara internal dan

eksternal maupun koordinasi/kerjasama bersama instansi terkait.

3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dengan membuat

Rencana Kerja yang lebih jelas dan sistematis, sehingga program/kegiatan

yang sama sekali belum mendapat dana dapat terdanai.

4. Secara profesional meningkatkan kinerja aparatur dan kinerja anggaran serta

optimalisasi pelaksana kegiatan.

5. Mendorong peningkatan, koordinasi, kerjasama (kinerja) penguatan-

penguatan forum-forum yang terbentuk guna mendukung program kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

DASAR HUKUM

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gangguan Keamanan Dalam

Negeri Tahun 2013.

vi

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman

Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik.


Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Komunitas Intelijen Daerah.


Tata Cara Perhitungan Penggunaan Anggaran dalam APBD, Pengajuan,

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah.

7. Instruksi Walikota Mataram dan Rencana Aksi Kota Mataram di Bidang

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba Tahun 2011-2015.

8. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2004 tentang

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram.

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Gambaran Umum

Dalam pelaksanaan Pembangunan Otonomi Daerah di era globalisasi

dan desentralisasi serta perpolitikan yang tidak menentu diperlukan

penyempurnaan diberbagai bidang dalam hal ini implementasi keuangan

yang luas kepada Pemerintah Daerah melalui pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur dan menetapkan mekanisme

pengawasan pengendalian evaluasi kinerja melalui mekanisme perencanaan

kinerja perumusan rencana strategik dan Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi yang menuntut adanya salah satu prinsip dari

sepuluh (10) tata Pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas yang efektif

dan efisien merupakan perwujudan kewajiban bagi Instansi Pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dilakukan secara

periodik dari berbagai kegiatan baik dari segi penilaian pengukuran maupun

pelaporan secara menyeluruh dalam mewujudkan pemerintahan yang baik

(Good Govermence).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dalam mewujudkan

pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan yang berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab untuk mengukur kemampuan, tujuan

organisasi dapat dijabarkan/dilaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah melalui keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/4/99 tentang

Pedoman Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang merupakan dasar

SK LAN Nomor: 239/IX/6/8/2004.

2

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas bahwa Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah adalah merupakan kewajiban salah satu dinas

instansi untuk menjawab dan menerangkan kinerja organisasi yang

dipimpinnya kepada pihak yang memiliki kewenangan meminta keterangan

pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran

yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, instruksi tersebut

bahwa seluruh Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, Provinsi

dan Kabupaten/Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas

Kinerja masing-masing pada setiap akhir Tahun Anggaran, Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban

Instansi Pemerintah sebagai alat mencapai misi, tujuan organisasi serta

dalam perwujudan good govermance, dan menindaklanjuti Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diarahkan untuk

mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD pemberi informasi adalah

sebagai berikut ;

1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

melaksanakan tugas-tugas secara efisiensi, efektif dan responsif terhadap

aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

2. Terwujudnya transparasi Instansi Pemerintah.

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

nasional.

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

5. Terpeliharanya koordinasi sinergik kegiatan baik secara internal maupun

eksternal.

3

Ruang lingkup Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah

mencakup semua kegiatan utamanya instansi pemerintah yang memberikan

kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah.

B. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 Juli 2011,

Tanggal 20 Desember 2011 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.

Untuk diketahui Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Mataram adalah unsur pendukung tugas Walikota yang diberi

kewenangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota

Mataram yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tugas Pokok :

Menyusun, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan

mengkoordinasikan kegiatan badan dan menyelenggarakan unsur

Pemerintahan Daerah Kota Mataram dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Fungsi

a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program

kerja Badan;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. Mengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan

Penentapan Kinerja Badan;

d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

serta bimbingan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

4

e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan

tugas Badan dengan instansi terkait;

f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi Pemerintah,

Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta;

g. Pemberian pertimbangan masukan dibidang Kesatuan Bangsa dan

Politik;

h. Pelaksanaan pembinaan kepegawaian lingkup Badan;

i. Pengkoordinasian pembentukan dan pelaksanaan tugas Komunitas

Intelejen Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik;

k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris

Daerah;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai

dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini secara struktural

dibantu beberapa unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masing-masing

meliputi :

a. Unsur pembantu pimpinan.

b. Unsur pelaksana adalah bidang-bidang dan unsur pendukung.

c. Unsur Staf dan Tenaga Operasional Badan.

5

Walikota Mataram

Nomor : 36 TAHUN 21011

Tanggal : 26 DESEMBER 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA MATARAM

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

Sub. Bagian Perencanaan

Sub. Bagian Keuangan

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

BIDANG POLITIK

DAN BINA IDEOLOGI

BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN DAN

KEWASPADAAN NASIONAL

BIDANG KETAHANAN SENI

BUDAYA SOSIALEKONOMI

DAN AGAMA

Sub Bidang Wawasan

Kebangsaan

Sub Bidang Bina Ideologi

Sub Bidang Bina Politik dan Fasilitas Pemilu

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik

Sub Bidang Ketahanan Seni

Budaya

Sub Bidang Ketahanan Sosial

Ekonomi dan Agama

UPTB

6

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Ikhtisar Hal Penting Dalam Perencanaan

Rencana Kerja merupakan proses penyusunan dan penetapan

pelaksanaan kegiatan pada kegiatan internal dan eksternal sehingga dapat

ditetapkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dilaksanakan

dalam kurun waktu tertentu dan Rencana Kerja disusun menindaklanjuti

yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27

ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal

137, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Mataram yang merupakan substansi dari penjabaran

Rencana Kerja Mataram dan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Program Wajib Politik Dalam Negeri sesuai dengan rincian

Tugas Pokok dan Fungsi yang sinergisitas dengan Program Pemerintah Kota

Mataram dan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, yang

disusun dengan maksud memberikan arah dan menyediakan data resmi

sebagai pedoman kerja yang disampaikan melalui RKA dan DPA Tahun

2015.

Rencana Kerja merupakan proses pemikiran yang berdasarkan pada

penerapan program dan kegiatan dan tindak lanjut dari kebijakan yang ingin

dicapai melalui kajian internal dan eksternal sehingga dicapai rumusan yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun

waktu tertentu (jangka waktu satu tahun). Dan sesuai dengan surat edaran

7

Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/2005 tentang Petujuk Penyusunan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-

2025 dan menindaklanjuti Impres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun secara

sistematis dan berkelanjutan untuk mengakomodir dan mengkoordinir

aspirasi maupun keinginan masyarakat secara struktural disusun dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun serta terfasilitasi secara transparasi, efektif, dan

efisien menuju pada pemerintahan yang baik (good governance) serta

bertanggungjawab.

Rencana Kerja disusun sebagai acuan resmi sebagai arah kebijakan

dalam penyelenggaraan program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi

yang menjadi dasar atau pedoman pelaksanaan tugas untuk jangka waktu

satu tahun. Bertitik tolak dari penyusunan Rencana Kerja, terkait dengan

program kegiatan yang ada, adapun hal-hal yang penting dalam hal

perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

1. Rencana Kerja disusun sebagai dasar atau pedoman kerja dan sebagai

arah kebijakan dalam penentuan pagu anggaran dari kegiatan yang

disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi baik secara internal maupun

eksternal dalam jangka waktu satu tahun yang disusun menindaklanjuti

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Nomor

54 Tahun 2010 Pasal 137, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 050/2020/ sejak tanggal 11 agustus 2005 Petunjuk Penyusunan

RPJP dan RPJM Daerah;

8

2. Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dan tindak lanjut penyusunan

RKA dan DPA Tahun 2015.

3. Rencana Kerja disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2006 tentang Program wajib Badan kesatuan Bangsa dan Politik

dan sesuai hasil MPBM Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota yang

diakomodir dari berbagai keinginan masyarakat yang diharapkan

program kegiatan ini dapat bersinerjik dengan program kegiatan instansi

terkait maupun Provinsi dan Pusat.

4. Rencana Kerja yang disusun dapat bersinerjik dengan sepuluh (10)

program unggulan Pemerintah Daerah Kota Mataram, sistemasi dan

transparansi, efektif serta efisien

5. Bidang unsur pemerintahn wajib yang dilaksanakan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram adalah:

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengembangan

pendidikan politik serta hubungan antara masyarakat dan legislatif.

b. Meningkatkan intensitas dialog interaktif dalam rangka partisipasi

demokrasi serta dalam mengkoordinasikan aspirasi masyarakat.

c. Meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda/ remaja.

d. Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan

kesatuan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Berkembangnya kelembagaan perlindungan masyarakat melalui

pemberdayaan masyarakat lokal dan pemerintah.

g. Terciptanya hubungan antara masyarakat dengan aparat dalam

memberikan perlindungan masyarakat.

B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)

Rencana Kinerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram dilaksanakan berdasarkan tugas pokok sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 Tanggal 15

9

Desember 2011, sesuai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, serta kebijakan dan kewenangan di Bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Mataram dalam Program Kegiatan Wajib Politik Dalam

Negeri yang terbangun, tersusun melalui hasil MPBM Tingkat

Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD Kota Mataram menjadi prioritas

utama di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.

Bertitik tolak dari landasan penulisan dan proses perencanaan, maka

Rencana Kinerja sebagai Dokumen Kinerja adalah sebagai berikut :

Sekretariat

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kinerja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang

kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output

tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya.

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terpenuhinya

kebutuhan surat-menyurat kantor dengan target anggaran Rp.

5.400.000,- realisasi Rp. 5.400.000 dengan prosentase 100%.

b. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



terlaksananya pembayaran telepon, internet, air dan listrik.


kebutuhan biaya telepon, internet, air dan listrik dengan target

anggaran Rp. 43.950.000,- realisasi Rp. 33.468.749,- dengan

prosentase 76,15%.

c. Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Tersedianya Jasa Service peralatan dan perlengkapan kantor.

10

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome Terpenuhinya biaya

jasa service peralatan dan perlengkapan kantor dengan target


prosentase 100%.

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



terlaksananya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4

(empat) dan roda 2 (dua)

Rencana kinerja yang diharapkan dari outcome terfasilitasinya

kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2

(dua) dengan target anggaran Rp. 18.800.000,- realisasi 2.845.050,-

dengan prosentase 15,13%.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor



tersedianya Alat Tulis Kantor.


Kebutuhan Alat Tulis Kantor dengan target anggaran Rp.

58.758.000,- realisasi Rp. 58.650.000,- dengan prosentase 99,82%

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang

kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun terlaksananya Pengadaan

Barang Cetak dan Penggandaan.

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terfasilitasinya

tersedianya pengadaan barang cetak dan penggandaan dengan target


prosentase 100%.

11

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor



terlaksananya kelancaran penerangan kantor.

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersedianya

komponen instalasi listrik dengan target anggaran Rp. 10.000.000,-

realisasi Rp. 10.000.000,- dan prosentase 100%.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



tersedia dan terciptanya kenyamanan kantor.

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya

kenyamanan kantor dengan target anggaran Rp. 37.200.000,-

realisasi Rp. 37.200.000,- dan prosentase 100%

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan



tersedianya bahan bacaan.

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome meningkatnya

pengetahuan akan berita dan informasi dengan target anggaran Rp.

7.850.000,- realisasi Rp. 6.815.000,- dengan prosentase 86,62%.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman



tersedianya makanan dan minuman rapat dan pertemuan.

12

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terlaksananya rapat

dan lancarnya pelayanan administrasi kantor dengan target anggaran

Rp. 69.600.000,- dan realisasi Rp. 65.400.000,- prosentase 93,97%.

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah



tersedianya Biaya Komunikasi dan Kerjasama Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik.

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terlaksananya

Kegiatan Komunikasi dan Kerjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik dengan target anggaran Rp. 188.642.500,- dan realisasi

Rp. 171.632.900,- prosentase 90,98%.

l. Penyusunan Dokumen Perencanaan



tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD.


RKA,DPA,DPPA SKPD dengan target anggaran Rp. 10.500.000,-

dan realisasi Rp. 9.500.000,- prosentase 90,48%.

m. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian



tersusunnya administrasi kepegawaian badan.

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersedianya data-

data kepegawaian badan dengan target anggaran Rp. 4.500.000,- dan

realisasi Rp. 4.500.000,- prosentase 100%.

13

n. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



terlaksananya Pembayaran Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan

SKPD dan Honor Pegawai Tidak Tetap.

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya

kelancaran tugas pengelola keuangan SKPD dengan target anggaran

Rp. 118.250.000,- dan realisasi Rp. 116.780.000,- prosentase

98,76%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor


pelayanan perkantoran dan prasarana kantor 1 tahun dengan input

dan output terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.


pemeliharaan gedung kantor dengan target anggaran


98,39%.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



tersedianya Suku Cadang Pemeliharaan/Operasional Kendaraan

Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua).

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terlaksananya

Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan

Roda 2 (dua) dengan target anggaran Rp. 99.960.000,- dan realisasi

Rp. 72.800.500,- prosentase 72.83%.

14

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



tersedianya laporan per semester dan akhir tahun.

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersusunnya laporan

per semester dan akhir tahun dengan target anggaran Rp.

9.150.000,- dan realisasi Rp. 9.150.000,- prosentase 100%.

b. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah



tersedianya Renstra, Lakip dan LPPD.

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersusunnya Renstra,

Lakip dan LPPD dengan target anggaran Rp.

9.050.000,- dan realisasi Rp. 8.050.000,- prosentase 88,95%.

4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan

Beragama



tersedianya Penasehat dan FKUB dalam pemberdayaan FKUB.


harmonisasi dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara dengan target anggaran Rp. 199.255.000,- dan

realisasi Rp. 84.630.000,- prosentase 42,47%.

15

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur

Budaya Bangsa

Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka

terfasilitasinya FKDM di Kota mataram selama 1 tahun dengan input

dan output terlaksananya dan terbentuknya kesadaran masyarakat

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya wawasan

kebangsaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan target

anggaran Rp. 1.036.168.200,- dan realisasi Rp. 989.942.500,-

prosentase 95,54%.

c. Peningkatan Idiologi dan Ketahanan Bangsa


terlaksananya koordinasi dan harmonisasi berbagai etnis di Kota

Mataram selama 1 tahun dengan input dan output terlaksananya

pembauran bangsa.


Harmonisasi Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat

dengan target anggaran Rp. 126.625.000,- dan realisasi

Rp. 115.210.000,- prosentase 90,99%.

d. Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB

Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka adanya tim

penyerahan dan penerimaan kirab pataka 1 kegiatan dengan input

dan output terselenggaranya penyerahan dan penerimaan kirab

pataka.


penyelenggaraan penyerahan dan penerimaan kirab pataka dengan

target anggaran Rp. 34.575.000,- dan realisasi Rp. 33.120.000,-

prosentase 95,79%.

16

5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis

Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan

koordinasi dan komunikasi pengkajian masalah strategis 12 kegiatan

dengan input dan output terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi

FKPD dan Kominda Kota Mataram.

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya hasil kerja

dan tugas-tugas yang optimal terhadap integritas nasional di daerah

dengan target anggaran Rp. 2.063.879.300,- dan realisasi Rp.

2.049.329.300,- prosentase 99,30%.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

dan Keamanan

Pemantauan Situasi Kamtibmas


ketertiban dan menjaga keamanan lingkungan masyarakat dengan input

dan output terlaksananya pemantauan dan piket di wilayah Kota

Mataram.

Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya keamanan,

ketertiban dan kenyamanan di wilayah Kota Mataram dengan target

anggaran Rp. 561.867.500,- dan realisasi Rp. 498.400.000,- prosentase

88,70%.

7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(Pekat)

a. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan miras dan

narkoba

Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan menekan berkurangnya

penyakit sosial di masyarakat dengan input dan output

terselenggaranya kegiatan sosialisasi menekan berkurangnya

penyakit sosial kemasyarakatan bagi masyarakat Kota Mataram.

17


kesadaran masyarakat akan bahaya miras dan narkoba dengan target

anggaran Rp. 709.750.000,- dan realisasi Rp. 688.500.000,-

prosentase 97,01%.

b. Penyuluhan Peningkatan Moral Masyarakat

Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menekan

berkurangnya penyakit sosial di masyarakat dengan input dan output

terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Mencegah Penyimpangan

Perilaku Moral Anak Sejak Dini di Tingkat SD.


Kesadaran akan berapa besarnya bahaya penyimpangan perilaku

moral anak sejak dini dengan target anggaran Rp. 258.625.000,- dan

realisasi Rp. 258.625.000,- prosentase 100%.

8. Program Pendidikan Politik

a. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka terciptanya

kesadaran masyarakat tentang politik dengan input dan output

terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi diskusi politik.


kegiatan sosialisasi diskusi politik dengan target anggaran

Rp. 31.212.500,- dan realisasi Rp. 31.212.500,- prosentase 100%.

b. Pendataan, Penertiban dan Pembinaan Lembaga-Lembaga Non

Pemerintah

Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka untuk

terdatanya lembaga-lembaga non pemerintah dengan input dan

output terciptanya ketertiban data dan pembinaan lembaga-lembaga

non pemerintah.


koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembinaan lembaga-lembaga

non pemerintah dengan target anggaran Rp. 35.225.000,- dan

realisasi Rp. 0,- prosentase 0%.

18

c. Peningkatan Stabilisasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial

Politik


kesadaran masyarakat tentang politik dengan input dan output

terbangunnya koordinasi dan sinkronisasi melalui instansi

pemerintah dan partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota

Mataram.


kooordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan

pemerintahan di daerah dengan target anggaran Rp. 37.260.000,- dan

realisasi Rp. 31.110.000,- prosentase 83,49%.

d. Fasilitasi Pemilu


kesadaran masyarakat tentang politik dan kelancaran Pemilukada

dengan input dan output terlaksananya pelaksanaan Pemilu yang

aman dan lancar.


pelaksanaan pemilukada di Kota Mataram dengan target anggaran


84,79%.

19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Sasaran

Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dari penjabaran visi misi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari kinerja kegiatan yang dilaksanakan

perlu ditetapkan tujuan yaitu:

1. Menciptakan wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan damai dalam

kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

2. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis saling asah, asih,

dan asuh dalam membangun bangsa dan watak bangsa yang berbudaya

dan berakhlak.

3. Meningkatkan koordinasi/kerjasama baik secara internal maupun

eksternal bersama instansi terkait, lembaga pemerintah maupun non

pemerintah.

4. Menjalin hubungan yang serasi, selaras dalam menjaga NKRI dan

budaya kesadaran masyarakat akan pengaruh bahaya miras, narkoba dan

lain-lain.

5. Meningkatkan profesionalisme aparat dalam beraktifitas dan berinovasi

sesuai tugas pokok dan fungsi.

6. Meningkatkan sistem manajemen kerja yang professional dan

berkualitas guna mendukung tercapainya kinerja dengan semangat yang

tinggi.

7. Meningkatkan koordinasi dalam intensitas hubungan kerja yang

sinerjisitas dalam melakukan antisipasi dini masyarakat.

8. Mewujudkan koordinasi, kerukunan, sinkronisasi dalam kebersamaan

dengan berbagai forum, unsur, elemen masyarakat, aparat pemerintah,

lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam penanganan

sebelum, pada saat, dan pasca.

20

9. Mewujudkan kebersamaan, dan menghalau terjadinya hal-hal yang tidak

diinginkan secara prefentif.

Dari tujuan yang ditetapkan maka sasaran yang ingin dicapai adalah

sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi perkantoran sasarannya adalah

a. Tersedianya jasa surat-menyurat.

b. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

b. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

c. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas

operasional.

d. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja.

e. Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun.

f. Tersedianya barang cetak dan pengadaan.

g. Tersedianya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor.

h. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

i. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

j. Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 tahun.

k. Biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

l. Tersedianya dokumen perencanaan.

m. Tersusunnya dokumen perencanaan.

n. Tersusunnya administrasi umum kepegawaian.

o. Tersedianya administrasi keuangan.

p. Tersusunnya administrasi keuangan.

2. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sasarannya

adalah

a. Tersedianya/terfasilitasinya gedung kantor.

b. Terpenuhinya ketersediaan kebutuhan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional.

21

3. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran.

b. Tersusunnya Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Sasarannya adalah

:

a. Terwujudnya peningkatan toleransi dan Kerukunan Hidup Umat

Beragama.

b. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyrakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa (FKDM).

c. Terwujudnya Pelaksanaan Pembauran Bangsa.

d. Terwujudnya peningkatan ideologi dan kesatuan bangsa.

e. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Kirab Pataka

NTB.

5. Terwujudnya Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Sasarannya adalah :

a. Terwujudnya Peningkatan Kewaspadaan pengkajian Masalah

Strategis Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah.

b. Terwujudnya Optimalisasi Kegiatan Kominda.

6. Terwujudnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Terwujudnya pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran

PenggunaanMinuman Keras dan Narkoba dengan sasarannya adalah:

a. Terwujudnya pelaksanaan Sosialisasi Menekan Jumlah Peredaran

dan Penggunaan Narkoba dan Minuman Keras di Kota Mataram

Tahun 2015.

b. Terwujudnya pelaksanaan Sosialisai Penertiban Pendirian Rumah

Kos/Pondokan bagi Masyarakat di Kota Mataram Tahun 2015.

22

c. Terwujudnya pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Penyimpangan

Prilaku Moral Pada Anak Usia Dini Tingkat ekolah Dasar Kota

Mataram.

7. Terwujudnya Pendidikan Politik masyarakat. Sasarannya adalah :

a. Terwujudnya pelaksanaan pendataan, penertiban lembaga-lembaga

Non Pemerintah

b. Tersediamnya data-data organisasi-organisasi

c. Terwujudnya pelaksanaan peningkatan stabilitas dan harmonisasi

kehidupan sosial politik.

d. Terwujudnya peningkatan stabilitas dan harmonisasi kehidupan

sosial dan politik.

B. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram pada dasarnya menghasilkan kebijakan yang diberikan dalam

muatan subtansi Akuntabilitas Kinerja berkewajiban memberikan

pertanggungjawaban selaku Instansi Pemerintah, oleh karenanya evaluasi

merupakan proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang

seharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah ditentukan

sebelumnya menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan kolektif suatu

organisasi yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dengan

melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya

dicapai, untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel, karena

pengeluaran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan serta dilakukan secara

berkala, Triwulan dan Tahunan. Pengukuran kinerja yang diharapkan

sebagai berikut :

23

TABEL I Perbandingan Target dengan Realisasi Anggaran

Bakesbangpol Tahun Anggaran 2015

URAIAN TARGET REALISASI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa surat menyurat 5,400,000 5,400,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

43.950.00 33.468.749

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9,350,000 9.208.000

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend.

dinas/operasional 18.800.000 2.845.050

- Penyediaan alat tulis kantor 58.758.000 58.650.000

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.700.000 17.700.000

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 10.000.000 10,000,000

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 37.200.000 37.200.000

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 7.850.000 6.815.000

- Penyediaan makanan dan minuman 69.600.000 65.400.000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 188.642.500 171.632.900

- Penyusunan Dokumen Perencanaan 10.500.000 9,500,000

- Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian 4,500,000 4,500,000

- Penyediaan Administrasi Keuangan 118.250.000 116.780.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 236.250.000 232.442.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional 99.960.000 72.800.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 9.150.000 9.150.000

24

- Penyusunan pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi

Pemerintah 9.050.000 8.050.000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan umat

beragama 199.255.000 84.630.000

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa 1.036.168.200 989.942.500

- Peningkatan Idiologi Budaya Bangsa 126.625.000 94.570.000

- Koordinasidan pelaksanaan Kirab Pataka NTB 34.575.000 33.120.000

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

- Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis 2.063.879.300 2.049.329.300

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan

- Pemantauan situasi Kamtibmas 561.887.500 498.400.000

Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

- Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan

narkoba 709.750.000 688.500.000

- Penyuluhan peningkatan moral masyarakat 258.625.000 258.625.000

Program Pendidikan Politik Masyarakat

- Koordinasi forum-forum diskusi politik 31.212.500 31.212.500

- Pendataan penertiban dan pembinaan lembaga-lembaga

non pemerintahan 35.225.000 0

- Peningkatan stabilitasi dan harmonisasi kehidupan sosial

dan politik 37.260.000 31.110.000

- Fasilitasi pemilu 329.945.000 279.750.000

25

TABEL II Perbandingan Realisasi Anggaran Bakesbangpol Kota Mataram

Tahun 2015 dengan Tahun 2014

URAIAN REALISASI

TAHUN 2015

REALISASI

TAHUN 2014




43.950.00 22,591,106

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9,350,000 6,350,000

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional

18.800.000 15,417,300

- Penyediaan alat tulis kantor 58.758.000 55,850,000

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.700.000 14,645,000

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000 10,000,000


- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7.850.000 32,450,000

- Penyediaan makanan dan minuman 69.600.000 71,765,000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

188.642.500 150,278,950

- Penyusunan Dokumen Perencanaan 10.500.000 9,675,000


- Penyediaan Administrasi Keuangan 118.250.000 109,200,000


- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 236.250.000

0

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

99.960.000 81,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 9.150.000 10,500,000

26

- Penyusunan pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah

9.050.000 7,875,000


- Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan umat beragama

199.255.000 240,180,200

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.036.168.200 876,358,000

- Peningkatan Idiologi Budaya Bangsa 126.625.000 200,777,500

- Koordinasidan pelaksanaan Kirab Pataka NTB 34.575.000 34,925,000

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis

2.063.879.300 1.619.705.000

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

- Pemantauan situasi Kamtibmas 561.887.500 802,040,000

Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

- Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba

709.750.000 385,840,000

- Penyuluhan peningkatan moral masyarakat 258.625.000 199,100,000


- Koordinasi forum-forum diskusi politik 31.212.500 12,950,000

- Pendataan penertiban dan pembinaan lembaga-lembaga non pemerintahan

35.225.000 36.750.000

- Peningkatan stabilitasi dan harmonisasi kehidupan sosial dan politik

37.260.000 14.080.000

- Fasilitasi pemilu 329.945.000 302,955,000

27

TABEL III

Perbandingan Realisasi dengan Standar Anggaran Bakesbangpol Kota Mataram

URAIAN REALISASI STANDAR




33.468.749 43.950.00

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.208.000 9,350,000

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend.

dinas/operasional 2.845.050 18.800.000

- Penyediaan alat tulis kantor 58.650.000 58.758.000

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.700.000 17.700.000

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 10,000,000 10.000.000


- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 6.815.000 7.850.000

- Penyediaan makanan dan minuman 65.400.000 69.600.000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 171.632.900 188.642.500

- Penyusunan Dokumen Perencanaan 9,500,000 10.500.000


- Penyediaan Administrasi Keuangan 116.780.000 118.250.000


- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 232.442.000 236.250.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional 72.800.000 99.960.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 9.150.000 9.150.000

28

- Penyusunan pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi

Pemerintah 8.050.000 9.050.000


- Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan umat

beragama 84.630.000 199.255.000

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa 989.942.500 1.036.168.200

- Peningkatan Idiologi Budaya Bangsa 94.570.000 126.625.000

- Koordinasidan pelaksanaan Kirab Pataka NTB 33.120.000 34.575.000

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

- Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis 2.049.329.300 2.063.879.300

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan

- Pemantauan situasi Kamtibmas 498.400.000 561.887.500

Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

- Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan

narkoba 688.500.000 709.750.000

- Penyuluhan peningkatan moral masyarakat 258.625.000 258.625.000


- Koordinasi forum-forum diskusi politik 31.212.500 31.212.500

- Pendataan penertiban dan pembinaan lembaga-lembaga

non pemerintahan 0 35.225.000

- Peningkatan stabilitasi dan harmonisasi kehidupan sosial

dan politik 31.110.000 37.260.000

- Fasilitasi pemilu 279.750.000 329.945.000

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penguatan/penurunan

kinerja serta alternatif dan solusi yang telah dilakukan terkait dengan

Akuntabilitas Kinerja sebagai langkah penjabaran evaluasi kinerja maka

29

untuk dapat terkoordinirnya data dan informasi yang relevan bagi

pengambilan keputusan sehingga keberhasilan dapat diimplementasikan

secara lebih luas. Laporan kinerja yang nyata dilengkapi dengan analisis

pencapaian pengukuran kinerja secara sistematis dan berkesinambungan,

keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program,

sasaran, tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi

organisasi yaitu dengan membandingkan antara Rencana Kinerja yang telah

ditetapkan dengan Hasil Capaian Kinerja yang diharapkan.

Upaya yang dilakukan untuk menetapkan indikator kinerja kegiatan

yang disampaikan sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja yang

telah dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

1. Masukan (input) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang

digunakan baik Sumber Daya Manusia (SDM), dana, material, waktu,

teknologi dan sebagainya.

2. Keluaran (output) yaitu hasil yang langsung dicapai dari sumber kegiatan

yang telah dilaksanakan melalui proses kegiatan.

3. Hasil (outcome) yaitu tingkat pencapaian kinerja, yakni hasil yang

diharapkan dapat terwujud berdasarkan keluaran dari kegiatan yang

sudah dilaksanakan dalam jangka menengah (efek langsung).

Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian

sasaran guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang

dilaksanakan perbandingan yang dilakukan adalah :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncankan.

2. Kinerja nyata dengan kinerja Tahun-tahun sebelumnya.

Nilai keberhasilan sebagai berikut :

Sangat berhasil : Z 85-100

Berhasil : Z 70-85

Cukup berhasil : Z 55-70

30

Kurang berhasil : Z 55

Analisis Capaian Kinerja merupakan salah satu kegiatan penting dalam

proses analisis capaian kinerja tentang keberhasilan atau kegagalan dari

suatu kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator input, output

dan outcome dari masing-masing kegiatan.

Perbandingan pencapaian kinerja anggaran dan aparatur harus

didukung dengan sarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM)

pembinaan secara internal dan aktual guna terwujudnya koordinasi,

komunikasi dalam mewujudkan keberhasilan secara organisasi sesuai

dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator

tugas pokok dan fungsinya dijabarkan pada bagian/bidang-bidang sebagai

berikut:

1. Sekretariat

Analisis capaian kinerja kegiatan sekretariat adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rencana Kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan

surat-menyurat 12 bulan.

Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang

dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator

kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 100%, Output 100%,

Outcome 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan jasa

untuk telekomunikasi/telepon, sumber daya air dan listrik dalam

rangka mendukung kelancaraan pelaksanaan pelayanan perkantoran.



kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 76,15%, Output 75%,

Outcome 76,15%.

31

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan jasa

service peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun.




Outcome 98,48%.

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya jasa

pemeliharaan dan perijinan dan perlengkapan kantor secara

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) = 3 (tiga)

unit dan roda 2 (dua) = 12 (unit) unit agar tetap berfungsi baik dan

optimal guna kelancaran tugas dan operasional badan.




Outcome 15,13%.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rencana kinerja yang diharapakan adalah tersedianya kebutuhan alat

tulis kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor

dan operasional Badan.



kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 99,48%, Output

90,48%, Outcome 99,48%.

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Rencana kinerja yang diharapkan tersedianya barang cetak kwitansi

dan amplop gaji serta penggandaan 70.000 lembar.

32




Outcome 99,63%.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya alat listrik,

lampu pijar, battery guna mendukung kenyamanan kantor.




Outcome 90,91%.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor berupa peralatan kebersihan dan bahan

pembersih untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor.




Outcome 91,19%.

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan surat

kabar dengan target 72 eksemplar sebagai media informasi.



kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 86,82%, Output

75,13%, Outcome 86,82%.

33

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan

makanan dan minuman dengan target kerja 420 kotak guna mendukung

kegiatan rapat staf dan kelancaran tugas-tugas Badan.




Outcome 93,97%.

k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rencana kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya koordinasi antar

Dinas/Instansi serta konsultasi perencanaan dan program pembangunan

dengan lembaga terkait untuk keterpaduan perencanaan dan program

antara pusat, provinsi dan daerah dalam waktu 1 tahun.




Outcome 90,98%.

l. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersusunnya Dokumen

Perencanaan Satuan Kerja berupa RKA SKPD, DPA SKPD.




Outcome 90,48%.

m. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Rencana kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya administrasi

kepegawaian untuk 27 orang pegawai, guna terwujudnya tertib

administrasi, penyediaan data-data kepegawaian, dan piñata arsip.




Outcome 100%.

34

n. Penyediaan Administrasi Keuangan

Rencana kinerja yang diharapkan adalah terpenuhinya ketersediaan

dana pembayaran tenaga administrasi keuangan dan kegiatan serta

pegawai honor untuk menunjang tertibnya penyelenggaraan

administrasi keuangan dengan kinerja sebanyak 9 orang.




Outcome 100%.

o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya gedung kantor

dan guna meningkatkan sarana dan prasarana aparatur .




Outcome 90,79%.

p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya administrasi

kebutuhan suku cadang untuk target 3 unit kendaraan roda 4 (empat)

dan roda 2 (dua) = 12 unit agar tetap berfungsi dan optimal guna

menunjang tugas-tugas kantor.




Outcome 72,83%.

q. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan ini ditujukan untuk penyusunan laporan keuangan

semesteran sebagai bentuk laporan capaian kinerja SKPD.

35




Outcome 100%.

r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Kegiatan ini ditujukan untuk penyusunan anggaran akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah yang memberikan gambaran tingkat

capaian kinerja program dan kegiatan sebagai bentuk penyampaian

pertanggung jawaban capaian kinerja program dan kegiatan.




Outcome 88,95%.

2. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur

Budaya Bangsa

- Rencana kinerja yang diharapkan terlaksananya pembentukan

Dewan Penasehat FKDM Kecamatan 42 orang dan Forum

FKDM 54 orang.


dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing

indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 98,21%,

Output 90%, Outcome 98,21%.

- FKDM Kelurahan sebanyak 350 orang.





36

- Terlaksananya Sosialisasi 875 orang.





- Rencana kinerja yang diharapkan terlaksananya kegiatan

antisipasi masyarakat antar aparat pemerintah dengan

masyarakat. Dewan Penasehat 18 orang dan Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat 29 orang.





b. Koordinasi dan Pelaksanaan Kirap Pataka NTB

Rencana kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya koordinasi

Kirap Pataka NTB bersama instansi terkait sebanyak 740 orang.




Outcome 95,79%.

c. Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis

Kominda : Rencana kinerja yang diharapkan adalah

terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan kerukunan optimal

tugas-tugas Kominda yaitu :

- Komunitas Intelijen Daerah Kominda : 29 orang

- Dewan Penasehat FKDM Kota : 18 orang

- FKDM Kota : 29 orang

- Dewan FKDM Kecamatan : 42 orang

- FKDM Kelurahan : 350 orang

- Pengurus Pusat Pendidikan Wasbang : 36 orang

37

- Tim Koordinasi Fasilitasi Penanganan Konflik : 67 orang

- Tenaga Operasional : 7 orang

- Tersedianya Satgas : 19 orang

- Tersedianya : 30 buah kartu Kominda

450 buah kartu FKDM





FKPD : Rencana kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) sebanyak 12

kegiatan untuk 13 orang guna terwujudnya koordinasi, sinkronisasi

terlaksananya pembangunan pemerintah dan tersedianya Tim

Penilai Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik sebanyak 14

orang guna mendukung kelancaran Pemberian Bantuan Keuangan

Partai Politik.





4. Bidang Ketahanan Seni Budaya Sosial Ekonomi dan Agama

a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Umat

Beragama

Rencana kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya pertemuan

Forum Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan

umat beragama, Dewan Penasehat FKUB sebanyak 18 orang dan

Forum FKUB 21 orang.




Outcome 98,90%.

38

b. Pemantauan Situasi Kamtibmas

Rencana kinerja yang diharapkan adalah terlaksananya peningkatan

pengamanan Kamtibmas di Kota Mataram guna terciptanya wilayah

yang kondusif, aman, dan terkendali.



kinerja prosentase pencapaiannya yaitu input 88,70%, output 80%,

outcome 88,70%

c. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan miras dan

narkoba

Rencana Kinerja yang diharapkan adalah terciptanya kesadaran

masyarakat akan bahaya miras dan narkoba.



kinerja prosentase pencapaiannya yaitu input 97,01%, output 90%,

outcome 97,01%

d. Penyuluhan Peningkatan Moral Masyarakat

Rencana Kinerja yang diharapkan dari adalah terciptanya Kesadaran

akan betapa besarnya bahaya penyimpangan perilaku moral anak

sejak dini tingkat SD.



kinerja prosentase pencapaiannya yaitu input 100%, output 100%,

outcome 100%

5. Pendidikan Politik Masyarakat

a. Peningkatan Idiologi dan Ketahanan Bangsa

Rencana kinerja yang diharapakan terlaksananya pembauran bangsa

dan bina bela negara pertemuan sebanyak 150 orang.

39




Outcome 90,99%.

b. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik.

Rencana kinerja yang diharapakan terlaksananya kegiatan diskusi

politik sebanyak 300 orang.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan

realisasi untuk masing-masing kegiatan indikator dengan presentase

pencapaiaan yaitu input 100%, output 100% dan outcome 100%.

c. Pendataan, Penertiban dan Pembinaan Lembaga-Lembaga Non

Pemerintah.

Rencana kinerja yang diharapakan adalah terciptanya ketertiban data

dan pembinaan terhadap lembaga non pemerintah .



pencapaiaan yaitu input 0%, output 0% dan outcome 0%.

d. Peningkatan Stabilisasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial

Politik

Rencana Kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya kooordinasi

sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah.



pencapaiaan yaitu input 97,44%, output 90% dan outcome 97,44%.

e. Fasilitasi Pemilu

Rencana Kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya pelaksanaan

pemilukada di Kota Mataram.



pencapaiaan yaitu input 84,79%, output 80% dan outcome 84,79%.

40

Secara kumulatif dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengukuran

kinerja sasaran terhadap kegiatan tersebut diatas dengan target sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi satuan kerja dan

sasaran yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai

dengan sasaran yang diharapkan, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat

dinilai/tergolong BERHASIL dengan rata-rata tingkat capaian sasaran

adalah 92,55%.

B. Akutanbilitas Keuangan

Akutanbilitas Keuangan/Kinerja Keuangan adalah mengajukan alokasi

anggaran dan realisasi anggaran program kegiatan sesuai dengan tugas

pokok atau tugas-tugas lainnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-

SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik alokasi dana untuk belanja

langsung dan belanja tidak langsung sebesar terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.901.364.760,-

2. Belanja Langsung Rp. 6.379.288.000,-

Sehingga alokasi untuk pelaksanaan program kegiatan dengan rincian

sebagai berikut :

1. Gaji dan Tunjangan Lainnya

2. Sekretariat

3. Bidang Wasbang dan Kewasnas

4. Bidang Bina Politik dan Ideologi

5. Bidang Ketahanan Seni Budaya Sosial Ekonomi

dan Agama

Rp. 1.901.364.760,-

Rp. 954.910.500,-

Rp. 3.134.622.500,-

Rp. 560.267.500,-

Rp. 1.729.497.500,-

41

Kegiatan Kemasyrakatan Tahun 2015 terdiri dari:

1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan

Narkoba (obat-obatan) di masyarakat.

2. Sosialisasi Pengelolaan Dampak Sosial di Pondokan/Rumah Kos.

3. Pencegahan Penyimpangan Perilaku Moral Anak Sejak Usia Dini

Tingkat Sekolah Dasar (SD).

42

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya sehingga pada bagian

ini diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram merupakan salah satu kewajiban sebagai wujud

pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

sesuai dengan kewenangannya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri didalam fungsi dan perannya sebagai fasilitator,

komunikator, mediator di dalam memfasilitasi dan mengkoordinir

aspirasi masyarakat pada kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang

tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun dan Peraturan Walikota Mataram dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Laporan kinerja disusun berdasarkan Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan

Kepala LAN Nomor 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) pada

penilaian program kegiatan dilakukan pengukuran kinerja yaitu

pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian kinerja sasaran

serta hasil evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan rencana maka

kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dapat

dikatakan BERHASIL, dengan persentase Indikator input, output dan

outcome dengan tingkat capaian kinerja 92,55%.

43

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

sebagai bahan masukan dan evaluasi serta tindak lanjut kedepannya.

Lampiran - lampiran

a. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan

politik Kota Mataram TA. 2015

b. Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota

Mataram TA. 2015

Mataram, Februari 2016 Kepala Bakesbangpol

Kota Mataram

RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711230 199703 1 003

SKPD : Bakesbangpol Kota MataramTAHUN ANGGARAN : 2015

Target Realisasi %3 4 5

‐ 5,400,000 5,400,000 100.00

‐ 43,950,000 33,468,749 76.15

‐ 9,350,000 9,208,000 98.48

‐ 18,800,000 2,845,050 15.13

‐ 58,758,000 58,650,000 99.82

‐ 17,700,000 17,700,000 100.00

‐ 10,000,000 10,000,000 100.00

‐ Meningkatnya pengadaan peralatan kantor 37,200,000 37,200,000 100.00

‐ Meningkatnya pengadaan koran dan informasi 7,850,000 6,815,000 86.82

‐ Meningkatnya rapat koordinasi 69,600,000 65,400,000 93.97 Terlaksananya makan minum rapat

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya jasa komunikasi dan listrik Terciptanya kenyamanan kerja

Meningkatnya penyediaan kebutuhan surat menyurat dan benda post lainnya

Tersedianya materai, perangko dan benda post lainnya

PENGUKURAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM

Sasaran Strategis Indikator Kinerja1 2

Meningkatnya biaya service perlengkapan kantor terfasilitasinya perbaikan peralatan kerja

Meningkatnya pelayanan perijinan dan operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional kantor

Meningkatnya kebutuhan Belanja ATK Tersedianya pembelian ATK

Meningkatnya kebutuhan cetak dan penggandaan Terlaksananya kebutuhan biaya cetak dan penggandaan

Meningkatnya komponen listrik Terwujudnya penerangan instalasi kantor

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya bahan bacaan dan informasi

3 4 5‐ 188,642,500 171,632,900 90.98

‐ 10,500,000 9,500,000 90.48

‐ 4,500,000 4,500,000 100.00

‐ 118,250,000 116,780,000 98.76

‐ 236,250,000 232,442,000 98.39

‐ 99,960,000 72,800,500 72.83

‐ 9,150,000 9,150,000 100.00

‐ 9,050,000 8,050,000 88.95

Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas baik roda 2 dan roda 4

Terfungsinya kendaraan operasional badan dan lancarnya tugas‐tugas badan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan

Meningkatnya kinerja penyusunan laporan rutin, triwulan dan tahunan

Tersusunnya laporan rutin, triwulan dan tahunan

Meningkatnya kinerja penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah

Tersusunnya laporan akuntabilitas instansi pemerintah

Meningkatnya data‐data kepegawaian yang tertib dan teratur

Tersusunnya administrasi data kepegawaian dan penataan kearsipan yang memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tertib dan teratur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpeliharanya Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor

Meningkatnya laporan kinerja keuangan bulanan, tahunan dan SPJ

Penyampaian SPJ dan tertibnya pengarsipan badan

Meningkatnya koordinasi dan study banding keluar daerah

Terlaksananya perjalanan luar daerah, kunjungan dan konsultasi

Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan Tersusunnya RKA dan DPA Badan

1 2

3 4 5

‐ 199,255,000 84,630,000 42.47

‐ 1,036,168,200 989,942,500 95.54

‐ 126,625,000 115,210,000 90.99

‐ 34,575,000 33,120,000 95.79

‐ 2,063,879,300 2,049,329,300 99.30

‐ 561,867,500 498,400,000 88.70

‐ 709,750,000 688,500,000 97.01

‐ 258,625,000 258,625,000 100.00

Peningkatan Pemberdayaan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak dari penyimpangan moral anak sejak dini

Menurunnya dampak bahaya dari penyimpangan moral anak sejak dini

Meningkatnya koordinasi informasi FKPD dan tim Kominda

Terwujudnya koordinasi kegiatan dalam mewujudkan wilayah yang kondusif

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Meningkatnya monitoring keamanan dan kenyamanan lingkungan Sekota Mataram

Terwujudnya koordinasi, harmonisasi kamtibmas

Meningkatnya kesadaran terjalinnya kehidupan yang serasi, selaras dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Terwujudnya kehidupan/kerukunan dengan berbagai etnis

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi Pataka NTB Terlaksananya koordinasi Kirab Pataka NTB

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan sosilaisasi pertemuan dewan dan forum FKUB

Terjalinnya koordinasi instansi dengan berbagai tokoh agama

Meningkatnya pertemuan dewan dan forum FKDM Kota Mataram

terfasilitasinya pertemuan dewan dan Forum FKDM

1 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat dari buruknya/dampak minuman keras dan narkoba

Menurunnya pemicu terjadinya konflik akibat minuman keras dan narkoba

3 4 5

‐ 31,212,500 31,212,500 100.00

‐ 35,225,000 ‐ ‐

‐ 37,260,000 31,110,000 83.49

‐ 329,945,000 279,750,000 84.79

Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp. 6,379,298,000 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 : Rp. 5,931,371,499 Persentase : 92.98

Mataram, Februari 2016

Kepala BakesbangpolKota Mataram

RUDI SURYAWAN, SHNIP. 19711230 199703 1 003

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam aturan berpolitik

Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam aturan berpolitik

Pendidikan Politik Masyarakat

1 2

Meningkatnya pendataan dan penertiban lembaga‐lembaga non pemerintah

Tersusunnya tertib administrasi data lembaga‐lembaga non pemerintah

Meningkatnya harmoisasi koordinasi sosial politik Terwujudnya koordinasi kelancaran kehidupan sosial politik

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik

Terlaksananya Fasilitasi PIKLADA

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … bakesbangpol kota mataram tahun... · sebagai...

Documents