pemerintah kota mataram...pemerintah kota mataram rencana kerja pemerintah daerah kota mataram tahun...

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 115

RENCANA PROGRAM dan

KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Dalam bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam Tahun 2015 baik Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung maupun penerimaan dan pengeluaran daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram 2015 disusun dengan

mengacu pada aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui forum Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tahun 2014 dan berdasarkan kewenangan

urusan yang dilimpahkan ke-daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil kesepakatan MPBM 2014, untuk usulan program kegiatan 2015

per bidang adalah sebagai berikut :

A. Bidang Sosial Budaya

B. Bidang Ekonomi

C. Bidang Fisik Prasarana

Selanjutnya hasil MPBM tersebut diakomodir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup

Pemerintah Kota Mataram yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD.

5.1. BELANJA DAERAH

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1)

menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri

dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau

bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah

daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

BAB 5



fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan

sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang telah ditetapkan. Sedangkan, Belanja penyelenggaraan urusan pilihan

digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan

potensi unggulan daerah.

A. URUSAN WAJIB

Dalam penyelenggaraan urusan wajib, Tahun 2015 Pemerintah Kota Mataram

melaksanakan 26 urusan wajib meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum;

perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan

hidup; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; ketenagakerjaan; koperasi dan

usaha kecil menengah; penanaman modal; kebudayaan; kepemudaan dan olahraga;

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

ketahanan pangan; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; kearsipan; komunikasi

dan informasi; serta perpustakaan. Adapun, program pembangunan yang dilaksanakan

pada masing-masing urusan wajib, sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pendidikan

Tujuan urusan wajib pendidikan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia bagi masyarakat Kota Mataram melalui pelayanan pendidikan yang

bermutu, sedangkan sasarannya adalah:

a. Meningkatkan kualitas pendidikan;

b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik;

c. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan;

d. Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan;

e. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang pendidikan untuk tahun 2015

yang ditekankan pada:

Pemetaan sekolah terkait lokasi, kondisi ruang kelas, dan persebaran

penduduk;

Pemetaan kondisi dan pemenuhan kebutuhan ruangan, laboratorium, alat

peraga dan berbagai fasilitas sekolah lainnya;

Pemetaan jumlah dan kompetensi guru dan kepala sekolah serta identifikasi

berbagai aktifitas yang mendukung pembinaan, pelatihan dan sertifikasi;

Pendataan dan penyediaan kebutuhan buku bagi peserta didik dan guru;

Pemantapan kurikulum 2013 melalui berbagai kegiatan pelatihan, pembinaan,

pendampingan, serta monitoring dan evaluasi; dan

Penerapan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui pemetaan

kemampuan satuan pendidikan, diklat peningkatan kompetensi dan

penjaminan mutu substansi MBS.



Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;

2) Program Wajib Belajar Sembilan Tahun;

3) Program Pendidikan Menengah;

4) Program Pendidikan Non Formal

5) Program Pendidikan Luar Biasa;

6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan;

7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

8) Program Pengembangan Keragaman Budaya Lokal;

9) Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pelajar dan Pemuda.

10) Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pelajar dan pemuda.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Tujuan urusan wajib kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Kota Mataram. Sedangkan sasarannya adalah:

a. Menurunnya angka kematian ibu maternal;

b. Menurunnya angka kematian bayi;

c. Menurunnya status gizi buruk pada bayi dan balita;

d. Meningkatkan umur harapan hidup 65,8 tahun menjadi 68,5 tahun sesuai rata-

rata harapan hidup nasional;

e. Meningkatnya antisipasi penanggulangan penyakit menular sepert DB, Flu

burung dan lain-lain;

f. Meningkatnya cakupan penduduk miskin yang mendapat jaminan pemeliharaan

kesehatan;

g. Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat;

h. Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat;

i. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang kesehatan untuk tahun 2015


Peran posyandu dalam melakukan screening untuk meningkatkan cakupan

pemberian makanan pendamping ASI pada anak keluarga miskin usia 6-24

bulan;

Peran posyandu dalam melakukan screening gizi keluarga miskin untuk

meningkatkan cakupan perawatan atas balita gizi buruk;

Kunjungan Puskesmas ke SD dan setingkat untuk meningkatkan cakupan

pemeriksaan kesehatan siswa;

Promosi keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) mandiri untuk meningkatkan

cakupan peserta KB aktif;

Penemuan kasus penyakit secara aktif pada masyarakat untuk meningkatkan

cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit;

Pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan cakupan pelayanan

kesehatan dasar masyarakat miskin;



Pelayanan kesehatan rujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;

Peninjauan pada instalasi gawat darurat untuk meningkatkan cakupan

pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di kabupaten/kota;

Pembinaan terhadap puskesmas dalam penanganan penyelidikan

epidemiologi kurang dari 24 jam akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk

meningkatkan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam; dan

Pembinaan desasiaga aktif untuk meningkatkan cakupan desa siaga aktif.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang kesehatan yang perlu diselaraskan dalam

penyusunan RKPD adalah:

1) Dukungan pelaksanaan program sanitasi terpadu berbasis masyarakat,

antara lain:

a. Akses masyarakat terhadap jamban sehat.

b. Akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih.

2) Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di

Puskesmas untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat pada

masyarakat serta meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat

dalam setiap upaya kesehatan; dan

3) Meningkatkan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah.


1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

7) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

8) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

9) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya;

10) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;

11) Program pemeliharan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

12) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

15) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

16) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak



17) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

18) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

19) Program Manajemen Kesehatan

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Tujuan dan sasaran urusan wajib pekerjaan umum adalah:

a. Tersusunnya perencanaan program penanganan jalan dan jembatan yang

terpadu dan selaras dengan arah pengembangan dan pertumbuhan kota

b. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

c. Meningkatnya daya tampung volume dan kapasitas jalan untuk mengurangi

kemacetan lalu lintas;

d. Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat dengan peningkatan cakupan

pelayanan;

e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyelenggaraan

pemerintahan;

f. Tersedianya data yang dapat diakses secara cepat, murah dan akurat;

g. Peningkatan pembangunan, perbaikan dan perawatan saluran irigasi;

h. Mengurangi area dan lamanya genangan Banjir.

i. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang untuk tahun 2015 yang ditekankan pada:

Mendukung ketahanan pangan nasional, melalui pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;

Mendukung ketahanan air melalui kegiatan pengelolaan dan konservasi

waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya dan penyedia

dan pengelolaan air baku; dan

Mengendalikan daya rusak air dalam rangka mengurangi kawasan yang

terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, serta abrasi pantai,

melalui pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai.

j. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang perumahan rakyat untuk tahun

2015 yang ditekankan pada:

Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan

rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk

ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau, skim dan mekanisme bantuan

pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan lingkungan yang sehat serta

aman yang didukung PSU;

Melakukan pemutakhiran data secara berkala, terkait bangunan rumah layak

huni, harga rumah, penghasilan rumah tangga, kondisi prasarana, sarana dan

utilitas lingkungan perumahan;



Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk

memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan

rumah layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang

didukung dengan PSU;

Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan

pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan;

Melakukan pelatihan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan

pembiayaan perumahan bagi masyarakat;

Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga

rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah

tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah);

Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada MBR untuk

menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan

perundang-undangan, berupa penyediaan lahan murah bagi pembangunan

rumah layak huni, pemberian kemudahan perizinan pembangunan

perumahan rumah layak huni, pembiayaan pembangunan rumah layak huni

dan pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni;

Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan dan pelaporan tentang ketersediaan rumah layak huni,

potensi keterjangkauan MBR menghuni rumah layak huni dan lingkungan

yang sehat serta aman yang didukung PSU.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1) Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

5) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

6) Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

8) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan

Pengairan Lainnya

9) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

10) Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan

Sumber Daya Air Lainnya

11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

12) Program Pengendalian Banjir

13) Program Pemeliharaan Saluran Drainase

14) Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkotaan

15) Program Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

16) Program Pembangunan Dan Penataan Lingkungan Perumahan



17) Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

18) Program Pengembangan Perumahan

19) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

4. Urusan Wajib Perumahan

Tujuan dan sasaran urusan wajib perumahan adalah :

a. Terpenuhinya kebutuhan perumahan masyarakat khususnya masyarakat

berpenghasilan rendah;

b. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;


1) Program Pengembangan Perumahan

2) Program Lingkungan Sehat Perumahan

3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

4) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

5) Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

6) Program Penanganan Pasca Bencana Alam dan Kerusuhan Sosial.

5. Urusan Wajib Penataan Ruang

Tujuan dan Sasaran urusan wajib penataan ruang adalah:

a. Tersusunnya dokumen rencana rinci tata ruang baik Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) maupun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan

strategis kota ;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan pemanfataan ruang yang konsisten

terhadap dokumen rencana tata ruang;

c. Meningkatnya pemahaman terhadap rencana tata ruang kota serta

meningkatnya kesadaran perijinan terhadap pemanfaatan ruang sesuai

ketentuan yang berlaku;

d. Meningkatnya kualitas penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang) secara konsekwen dan konsisten;

e. Tersedianya basis data dan informasi yang mendukung kegiatan pembangunan.


1) Program Perencanaan Tata Ruang;

2) Program Pemanfaatan Tata Ruang;

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

4) Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame;

5) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU;

6) Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman.

6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Urusan Wajib perencanaan pembangunan adalah:

a. Tersedianya tenaga teknis dalam bidang inventarisasi pengolahan dan analisis

data;



b. Terwujudnya sistem informasi data yang berkualitas;

c. Tersedianya data dasar yang benar, dapat dipercaya dan mutakhir pada setiap

unit kerja;

d. Terwujudnya kesadaran tentang arti penting koordinasi pada setiap unit kerja;

e. Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah;

f. Terwujudnya program-program kerjasama dan kemitraan dalam manajemen

pembangunan.


1) Program Pengembangan Data/Informasi;

2) Program Kerjasama Pembangunan;

3) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;

4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah;

5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

6) Program Perencanaan Sosial dan Budaya;

7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

8) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA;

9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

7. Urusan Wajib Perhubungan

Tujuan dan sasaran urusan wajib perhubungan adalah

a. Meningkatnya penanganan transportasi publik yang terpadu dan selaras dengan

arah pengembangan dan pertumbuhan kota;

b. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi;

c. Meningkatnya pemeliharaan prasarana transportasi;

d. Meningkatnya daya tampung volume dan kapasitas jalan untuk mengurangi

kemacetan kendaraan;

e. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu-lintas.

f. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang perhubungan untuk tahun 2015


Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten/Kota yang

memiliki populasi kendaraan wajibuji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan

wajib uji.

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang

beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalamsatu Kabupaten/Kota.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang perhubungan yang diselaraskan dalam


1) Membangun konektivitas nasional dengan cara:

Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan

sarana/prasarana transportasi;



Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya

Manusia transportasi;

Melanjutkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;

dan

Melanjutkan penguatan konektivitas nasional yang bersinergi dengan

konektivitas ASEAN.

2) Membangun industri jasa transportasi nasional dengan cara:

Mendorong peran pemerintah provinsi Kabupaten/BUMN dan swasta dalam

penyediaan infrastruktur sektor transportasi;

Meningkatkan kepastian hukum; dan

Melanjutkan reformasi regulasi/deregulasi.


1) Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4) Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

6) Peningkatan Pelayanan Perparkiran

7) Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi

8) Program Pengembangan Sistem Perhubungan

8. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Tujuan dan Sasaran urusan wajib lingkungan hidup adalah:

a. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan;

b. Terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan

lingkungan;

c. Tertanganinya permasalahan lingkungan hidup perkotaan;

d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau publik

e. Terselenggaranya penegakkan hukum terhadap kerusakan lingkungan;

f. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan transportasi;

g. Tersusunnya data base sistem informasi lingkungan;

h. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang lingkungan hidup untuk tahun

2015 yang ditekankan pada penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan

hidup berupa:

Pelayanan pencegahan pencemaran air;

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa; dan

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang lingkungan hidup yang perlu diselaraskan

dalam penyusunan RKPD adalah:



1) Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah;

2) Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sumber domestik

dan usaha skala kecil;

3) Pengelolaan kualitas lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan danau dalam

rangka penurunan laju kerusakan lingkungan dan pengendalian pencemaran

lingkungan;

4) Inventarisasi dan pemetaan lokasi area terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3) (prioritas area industri kecil dan menengah contoh: recycle

battery/aki, kerajinan emas tembaga dan perak);

5) Pengelolaan kualitas lingkungan pantai, kawasan karst, dan perlindungan mata

air di hulu sungai; dan

6) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lahan di

daerah melalui program Menuju Indonesia Hijau (MIH), Produk Rekayasa Genetik

(PRG), dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan.


1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup;

5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi;

6) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan

Konservasi Laut Dan Hutan;

7) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;

8) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

9. Urusan Wajib Pertanahan

Tujuan dan sasaran urusan wajib pertanahan adalah:

a. Meningkatnya pengelolaan sistem informasi pertanahan

b. Tertanganinya konflik-konflik pertanahan.


1) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

4) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

10. Urusan Wajib Kependudukan Dan Catatan Sipil

Tujuan dan sasaran urusan wajib kependudukan dan catatan sipil adalah:

a. Pemerataan penyebaran penduduk yang tidak merata;

b. Meningkatnya pengelolaan administrasi penataan kependudukan;

c. Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dalam rangka mobilisasi dan

penyebaran penduduk;



d. Terwujudnya pengendalian arus urbanisasi di Kota Mataram.


1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

adalah:

a. Tercapainya pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender dikalangan

masyarakat

b. Meningkatkan perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

c. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak untuk tahun 2015 yang ditekankan pada:

Penyediaan cakupan layanan bidang layanan terpadu bagi perempuan dan

anak korban kekerasan untuk mencapai target SPM 100%;

Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan bagi

perempuan dan anak korban kekerasan kabupaten/kota yang terintegrasi

dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM Bidang layanan terpadu bagi

perempuan dan anak korban kekerasan Provinsi;

Penyediaan sarana pendukung (dari 5 layanan SPM) di kabupaten/kota;

Pelatihan sumberdaya manusia penyedia layanan SPM;

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan

pemenuhan hak anak;

Penyusunan data dan informasi untuk mendukung penerapan SPM;

Peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan dan anak di daerah;

Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang layanan

terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan

Membangun kerjasama antar daerah dan stakeholder dalam penerapan dan

pencapaian SPM.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD adalah:

1) Penggunaan parameter kesetaraan gender dalam penyusunan dan perancangan

kebijakan;

2) Pemberian akte kelahiran gratis;

3) Partisipasi anak yang merujuk pada konvensi hak anak dan peraturan peraturan

perundangan yang terkait dengan tumbuh kembang anak;

4) Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan

terutama di bidang politik, kesehatan dan lingkungan hidup;

5) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;

6) Perlindungan hak perempuan, terutama perempuan korban kekerasan dan

trafficking;

7) Peningkatan kualitas hidup anak terutama dalam pemenuhan hak-hak anak,

seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,



kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta pemanfaatan waktu luang

dan kegiatan budaya;

8) Pengembangan data gender dan anak; dan

9) Pengembangan kabupaten/kota layak anak.


1) Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

4) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

5) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

6) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

12. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tujuan dan Sasaran urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera:

a. Meningkatnya pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

b. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang keluarga berencana dan keluarga

sejahtera untuk tahun 2015 yang ditekankan pada:

Sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui perencanaan

pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan, kependudukan dan analisa

dampak kependudukan;

Pengembangan peta Pasangan Usia Subur dan pendataan keluarga di desa;

Penyediaan dukungan operasional lini lapangan bagi Kelompok Kegiatan

(POKTAN), Petugas Pembantu Lapangan Keluarga Berencana (PPLB)/Petugas

Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

minimal 12 kali dalam setahun;

Rapat koordinasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga ditingkat desa dan kecamatan; dan Penyediaan

dukungan operasional dan sumber daya manusia untuk Pusat Pelayanan

Keluarga Sejahtera (PPKS) ditingkat kecamatan.


1) Program Keluarga Berencana;

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja;

3) Program Pelayanan Kontrasepsi;

4) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU;

5) Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dan kelompok Usaha dalam

Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan;

6) Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga;

7) Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang

Mandiri;



8) Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam

Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan;

9) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di

masyarakat;

10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.

13. Urusan Wajib Sosial

Tujuan dan Sasaran urusan wajib sosial adalah :

1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin,

penyandang masalah PMKS;

2) Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

dan korban bencana;

3) Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

secara terpadu dan berkelanjutan;

4) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

5) Perlindungan bagi tenaga kerja dan pengembangan lembaga pengerah tenaga

kerja.

6) Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang sosial untuk tahun 2015 yang

ditekankan pada:

Pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS)

melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan

kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial;

Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial, pusat rehabilitasi sosial,

pusat pendidikan dan pelatihan, pusatkesejahteraan sosial, rumah singgah,

dan rumah perlindungan sosial;

Kesejahteraan sosial bagi korban bencana melalui pelayansosial dasar yang

meliputi pendidikan untuk masyarakat di daerah bencana dengan taruna

siaga bencana, penyiapankampung siaga bencana, dan alokasi bantuan sosial

bagi korban bencana;dan

Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitasberat, mental,

lanjut usia terlantar, fakir miskin, keluargamiskin rumah tangga sangat

miskin yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu melalui

pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial yang responsif gender.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang sosial yang perlu diselaraskan dalam


1) Pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan alita terlantar,

anak jalanan, anak berhadapan hukum, dananak yang membutuhkan

perlindungan khusus;

2) Program keluarga harapan;

3) Asistensi Sosial Dengan Kecacatan Berat (ASODKB);

4) Asistensi sosial lanjut usia terlantar; dan Pelayanan dan rehabilitasi sosial

penyandang tuna sosial yang terdiri dari gelandangan dan pengemis, wanita

tuna sosial, eks napi, kelompok minoritas (waria, gay, lesbian, orang dengan

HIV-AIDS).




1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3) Program pembinaan anak terlantar

4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

5) Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

9) Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri

14. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Tujuan dan Sasaran urusan wajib ketenagakerjaan adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan

b. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang ketenagakerjaan untuk tahun


Pelatihan keterampilan kerja yang merupakan pekerjaan nasional bersifat

lintas sektoral, pusat dan daerah, dan antardaerah melalui kegiatan

reorientasi, revitalisasi dan pemenuhan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK)

sesuai dengan kebijakan nasional;

Peningkatan efektifitas informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja

khusus serta memperluas kesempatan kerja melalui model padat karya dan

inkubasi bisnis;

Peningkatan efektifitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial

melalui evaluasi peraturan-peraturan daerah yang teridentifikasi

menimbulkan kemelut dan peningkatan profesionalisme serikat

pekerja/buruh;

Peningkatan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

ketenagakerjaan melalui pemberian fasilitas bagi usaha ekonomi informal

agar menjadi formal serta pembinaan tentang perlindungan tenaga kerja dan

syarat-syarat kerja kepada pengusaha-pengusaha ekonomi informal; dan

Pengawasan ketenagakerjaan dengan indikator besaran pemeriksaan

perusahaan dan besaran pengujian peralatan di perusahaan


1) Program Peningkatan Kualitas Penduduk Usia Produktif

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha

3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan

4) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja



15. Urusan Wajib Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Tujuan dan Sasaran urusan wajib koperasi dan pengusaha kecil menengah adalah:

a. Meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam mendukung terwujudnya

ekonomi kerakyatan sebagai basis dalam pertumbuhan perekonomian daerah;

b. Peningkatan modal usaha dan pemberdayaan koperasi dan UKM;

c. Peningkatan promosi dan informasi perekonomian daerah.


1) Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif;

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah;

3) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM;

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

16. Urusan Wajib Penanaman Modal

Tujuan dan Sasaran urusan wajib ketenagakerjaan adalah:

a. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal



Sosialisasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal;

Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang penanaman modal yang harus diselaraskan

dalam penyusunan RKPD adalah :

1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah sesuai dengan Peraturan

Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal;

2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

3) Implementasi sistem pelayanan pelayanan infomasi dan perijinan investasi

secara elektronik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 2007 tentang

Penanaman Modal.


1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

3) Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah;

4) Program Penanaman Modal.

17. Urusan Wajib Kebudayaan

Tujuan dan Sasaran urusan wajib kebudayaan adalah:

a. Melestarikan kebudayaan daerah dan kesenian daerah melalui kegiatan

pembinaan budaya lokal, kesenian lokal dan pengembangan kelembagaan

kebudayaan dan kesenian.





Melaksanakan kajian kesenian berupa seminar, diskusi, bengkel seni dan

kegiatan serupa lainnya;

Melakukan fasilitasi kesenian di daerah berupa pemberian bantuan,

bimbingan organisasi, kaderisasi, penerbitan dan pendokumentasian dan

kritik seni; dan

Mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerah berupa pergelaran,

pameran, festival atau lomba.

Selain itu, beberapa kegiatan dalam bidang kesenian dan budaya diselaraskan dalam


1) Registrasi budaya untuk melindungi dan mengembangkan warisan budaya;

2) Pengembangan sejarah dan nilai budaya; Pelestarian dan pengelolaan

peninggalan purbakala;

3) Pelestarian sejarah dan nilai tradisional;

4) Rumah budaya dan diplomasi budaya berfungsi untuk menghadirkan Indonesia

di mancanegara; dan

5) World Culture Forum untuk menjadikan kekuatan budaya dalam pembangunan

berkelanjutan.


1) Program Pengembangan Nilai Budaya;

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

18. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan dan Sasaran urusan wajib kepemudaan dan olahraga adalah :


1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

2) Program peningkatan peran serta kepemudaan

3) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda

4) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Tujuan dan Sasaran urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah :

a. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik

serta hubungan antara masyarakat dan legislatif;



b. Meningkatnya intensitas dialog interaktif dalam rangka partisipasi demokrasi

serta dalam mengakomodasi aspirasi rakyat;

c. Meningkatnya wawasan kebangsaan generasi muda/pelajar;

d. Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

e. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

f. Berkembangnya kelembagaan perlindungan masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat lokal dan peningkatan peran serta masyarakat;

g. Meningkatnya tingkat kesiapsiagaaan aparat dan masyarakat dalam pencegahan

dan penanggulangan bencana alam


1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2) Program pengembangan wawasan kebangsaan.

3) Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan.

4) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

5) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

6) Program pendidikan politik masyarakat.

7) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian.

Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemerintahan umum adalah :

a. Meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di tingkat

kelurahan;

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan;

c. Meningkatnya supremasi hukum, penghargaan terhadap Hak Asasai Manusia

dan kepastian hukum serta rasa keadilan;

d. Meningkatnya Penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah,

meningkatnya kualitas aparat penegak hukum dan meningkatnya pelayanan,

bantuan hukum serta budaya tertib hukum guna mendukung kesadaran hukum

masyarakat;

e. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel

serta meningkatnya pengembangan sumber–sumber penerimaan asli daerah;

f. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama

serta meningkatnya toleransi dan kerukunan hidup intern dan antar umat

beragama.


1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

2) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah



3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH.

7) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan.

8) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

9) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

10) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

11) Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN.

12) Program peningkatan kualitas pelayanan publik.

13) Program Pendidikan Kedinasan.

14) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

15) Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

16) Program Pengendalian Pembangunan Daerah.

17) Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PER.

18) Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah.

19) Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

20) Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan.

21) Program pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan keagamaan.

22) Program Pengembangan Sistem Informasi pertanahan.

21. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Tujuan dan Sasaran urusan wajib ketahanan pangan adalah :

1) Meningkatnya kesejahteraan petani;

2) Meningkatnya penganekaragaman pangan ditengah-tengah masyarakat;

3) Meningkatnya ketahanan pangan daerah.


1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

4) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

22. Urusan Wajib Statistik

Tujuan dan Sasaran urusan wajib statistik adalah :


1) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

23. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa adalah:



a. Meningkatnya kemampuan lembaga masyarakat dan dalam pemerintahan dan

pembangunan;

b. Meningkatnya peranan dan partisipasi stakeholder dalam pemerintahan dan

pembangunan.


1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota

24. Urusan Wajib Kearsipan

Tujuan dan Sasaran urusan wajib kearsipan adalah :

a. Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah yang baik dalam rangka menunjang

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;

b. Meningkatnya Tenaga Fungsional Arsiparis daerah yang profesional.


1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip;

2) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.

25. Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika

Tujuan dan Sasaran urusan wajib komunikasi dan informasi adalah :

a. Meningkatnya penyampaian informasi hasil kajian dan terapan IPTEK yang tepat

guna dan berdayaguna;

b. Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan;

c. Terciptanya kemandirian dan kebebasan pers dalam menggali dan

menyampaikan informasi secara lengkap, obyektif dan bertanggungjawab serta

terjalinnya komunikasi antar pelaku pembangunan yang harmonis.


1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2) Program kerjasama informasi dengan mass media

26. Urusan Wajib Perpustakaan

Tujuan dan Sasaran urusan wajib perpustakaan adalah :


1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

B. URUSAN PILIHAN

Pemerintah Kota Mataram melaksanakan 6 (enam) urusan pilihan meliputi

pertanian; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; perindustrian; serta

transmigrasi. Adapun, program pembangunan yang dilaksanakan pada masing-masing

urusan pilihan, sebagai berikut:



1. Urusan Pilihan Pertanian

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Pertanian adalah :

a. Meningkatnya daya saing dan terpenuhinya infrastruktur;

b. Meningkatkan pendapatan daerah dan perluasan lapangan kerja;

c. Menciptakan iklim yang kondusif guna menarik minat investor baik asing

maupun domestik.


1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

2) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan).

3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.

4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

8) Program Peningkatan Produksi Peternakan.

2. Urusan Pilihan Pariwisata

Tujuan dan sasaran urusan pilihan Pariwisata adalah :

a. Meningkatnya aktivitas kepariwisataan dengan mengembangkan pemanfaatan

potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam;

b. Meningkatnya manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas

sumber daya manusia;

c. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan potensi

wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam.


1) Program pengembangan pemasaran pariwisata

2) Program pengembangan destinasi pariwisata

3) Program pengembangan Kemitraan

3. Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah :

a. Meningkatnya pendapatan nelayan dan produktivitas hasil perikanan;

b. Meningkatnya akses permodalan dan pemasaran yang lebih luas;

c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, bantuan modal usaha, bantuan

teknologi dan pengembangan sumber daya sarana dan prasarana masyarakat

nelayan serta pengembangan pasar ikan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian

sumberdaya kelautan

3) Program pengembangan budidaya perikanan

4) Program pengembangan perikanan tangkap

5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan



4. Urusan Pilihan Perdagangan

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Perdagangan adalah :

a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa;

b. Meningkatnya pengembangan perdagangan dan jasa sebagai lapangan usaha

masyarakat;

c. Memperlancar jalur distribusi barang dan jasa;

d. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM, penguatan permodalan dan

peningkatan askes pasar, pemberdayaan UKM serta pengembangan sentra-

sentra sesuai dengan kawasan unggulan;

e. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam perluasan jaringan perdagangan

dan jasa serta meningkatnya daya saing produk lokal.


1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

2) Program peningkatan perdagangan ekspor

3) Program peningkatan efiisiensi pedagangan dalam negeri

4) Pembina pedagang kaki lima dan asongan

5) Peningkatan kapasitas usaha

5. Urusan Pilihan Perindustrian

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Perindustrian adalah :

a. Meningkatnya Pengembangan industri kecil dan menengah yang bertumpu pada

ekonomi kerakyatan;

b. Meningkatnya akses permodalan dan ketersediaan bahan baku, ketrampilan

manajemen usaha dan produksi terutama home industri, menengah dan kecil;

c. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan sektor industri.


1) Program pengembangan industri kecil dan menengah

2) Program pengembangan dan peningkatan ekspor

3) Program penataan struktur industri

6. Urusan Pilihan Transmigrasi

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Transmigrasi adalah meningkatnya pencapaian

sasaran penyuluhan kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program

Penempatan Calon Transmigrasi.

5.1.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan; dan dirinci menjadi:

1) Belanja Pegawai, pada tahun 2015 sesuai pedoman penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2015, yaitu:



a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah

(PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta

pemberian gaji ketiga belas.

b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai

formasi pegawai Tahun 2015.

c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan

pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan

acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen)dari jumlah belanja

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD

Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal

tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan

jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan

Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan

yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD

dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84

Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan

Program Jaminan Sosial.

f. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan

keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan

kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

h. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang

bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer ke daerah

dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam

obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, tahun 2015 sesuai pedoman penyusunan APBD

Tahun Anggaran 2015 maka penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang

bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta

peraturan perundangundangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

3) Belanja Tidak Terduga, tahun 2015 sesuai pedoman penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2015 maka penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional

dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan

adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar

kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja

untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi

berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam

dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada

Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah

tahun-tahun sebelumnya.

5.1.2. BELANJA LANGSUNG

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sesuai

pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 maka penganggaran belanja langsung

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja

langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian

kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan

publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan

mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan

standar satuan harga. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa

mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil

serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan

sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2) Belanja Pegawai, sesuai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 maka

penganggaran belanja pegawai pada komponen Belanja Langsung memperhatikan

asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka

mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

3) Belanja Barang dan Jasa, sesuai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015

maka penganggaran belanja pegawai pada komponen Belanja Langsung

memperhatikan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi

SKPD serta asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran

program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan

dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

4) Belanja Modal, dalam penganggarannya harus memprioritaskan untuk pembangunan

dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan

pelayanan kepada masyarakat.



5.2. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua transaksi

keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Berdasarkan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 terkait dengan

pembiayaan daerah meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus

didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan

mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014.

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari

pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan

daerah tentang pembentukan dana cadangan.

3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun

pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan

kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek

dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat

menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana

bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah

dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang

Penyertaan Modal

3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan

penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk

memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih

berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

4) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan

Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal

kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

5) Dalam rangka penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM), bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80%

(delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan

PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan

prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik

serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.



6) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan

terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang

mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan

dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang

harus dianggarkan.

7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana

diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan

Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran

2015 bersaldo nihil.

2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA

Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk

penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program

dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah

melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang

bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang

kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

5.2.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2015

diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran

(SiLPA) tahun sebelumnya, khususnya penerimaan dari pos pelampauan penerimaan

PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain

pendapatan yang sah, yang direncanakan pada tahun 2014.

5.2.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2015 diarahkan kepada

penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM Giri Menang dan dalam

rangka perbaikan infrastruktur perkotaan yang berpihak pada masyarakat

berpenghasilan rendah; penyertaan modal pada PT Bank NTB dan BPR NTB Mataram.



PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2015 yang ditetapkan

dengan Peraturan Walikota, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai

rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(KUA), dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 ini disusun dengan

koordinasi antar SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Mataram dan partisipasi seluruh

pelaku pembangunan melalui Forum Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat

(MPBM), yang berfungsi sebagai Forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama

Sinkronisasi Rencana kegiatan penyelerasan program kegiatan yang tercantum dalam

Agenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Agenda Nasional.

Dokumen ini berfungsi pula sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam

melaksanakan tugas–tugas pemerintahan umum serta diharapkan mampu

mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku

pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan

kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Akhirnya harapan kita semua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram

Tahun 2015 ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat

dalam memberikan konstribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita - cita bangsa Indonesia,

khususnya pencapaian Visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius, dan

Berbudaya”.

BAB 6

pemerintah kota mataram...pemerintah kota mataram rencana kerja pemerintah daerah kota mataram tahun...

Documents