peraturan daerah kota mataram - kota mataram nomor 14 tahun 2011... · peraturan daerah kota...

Download PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM - Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011... · PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM…

Post on 16-Aug-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

    NOMOR 14 TAHUN 2011

    TENTANG

    RETRIBUSI JASA UMUM

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    WALIKOTA MATARAM,

    Menimbang : a. bahwa peningkatan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

    Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati

    oleh orang pribadi atau badan merupakan kewajiban yang harus tetap dilakukan;

    b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

    Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah di bidang Retribusi Jasa

    Umum di Kota Mataram perlu dilakukan penyesuaian;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

    b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

    Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daeah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

    Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

    122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 3209);

    3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

    Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

    4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

    dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 59, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

    Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4438);

    6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4444);

  • 2

    7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

    8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4725);

    9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4851);

    10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

    11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

    Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

    Nomor 5049);

    12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

    Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

    13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor

    5063);

    14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

    Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

    82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

    Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

    Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

    Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4594);

    19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4655);

    20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

    Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4735);

    21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

    Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

    Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

  • 3

    Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4737);

    22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

    23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai

    Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota

    Mataram Tahun 2000 Nomor 1/E);

    24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008, tentang Urusan

    Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram

    (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor: 2 Seri D);

    25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

    Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota

    Mataram Tahun 2008, Nomor 3, Seri. D).

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

    dan

    WALIKOTA MATARAM

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Kota Mataram.

    2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.

    3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

    Kota mataram.

    4. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.

    5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah

    sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

    6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

    DPRD Kota Mataram dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

    7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Mataram.

    8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.

    9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah

    sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

    disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

    pribadi atau Badan.

    10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

    menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati

    oleh orang pribadi atau Badan.

  • 4

    11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

    untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

    orang pribadi atau Badan.

    12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan

    Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk

    peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka

    meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.

    13. Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada Aparat

    Pemungut Retribusi Daerah dan Instansi lainnya yang terkait dengan

    pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi,

    pengolahan data, peningkatan kwalitas pelayanan, penegakan peraturan serta

    kegiatan penunjang lainnya.

    14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

    baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

    perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha

    Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

    kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

    massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk

    usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

    15. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas

    keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan

Recommended

View more >