rencana strategis dinas perikanan kota mataram 2016 … filedaerah kota mataram, dimana tugas pokok...

�

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KOTA MATARAM 2016 – 2021

DINAS PERIKANAN KOTA MATARAM TAHUN 2017

1 Renstra Dinas Perikanan Kota Mataram Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Singkat

1. Kedudukan

Dinas Perikanan adalah Dinas yang baru terbentuk yang Dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas dengan jabatan struktural, yang memahami tentang

penyelenggaraan perikanan sesuai peraturan daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah dan Peraturan Walikota

Mataram Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perikanan Kota Mataram dijelaskan bahwa Dinas

Perikanan Kota Mataram merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas

Pembantuan yang diberikan kepala daerah di bidang perikanan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota

Mataram Tahun Anggaran 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Mataram

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan .

d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah.

h. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Mataram Tahun

2016-2021 adalah untuk memberikan arah bagi pembangunan Dinas Perikanan yang

dituangkan dalam program dan kegiatan beserta besaran dan tahapan pencapaiannya,

serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan

Dinas Perikanan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan sektor

lain dalam mencapai tujuan pembangunan Dinas Perikanan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Mataram Tahun

Anggaran 2016-2021 adalah formulasinya program dan kegiatan sebagai acuan dalam

Pembangunan Dinas Perikanan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Mataram

Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar.................................................................................................................

Daftar isi...........................................................................................................................

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD

BAB III : Isu-isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif

BAB VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD.

BAB VII Penutup


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kota Mataram dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Mataram, dimana tugas pokok Dinas Perikanan adalah melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perikanan.

1. Dinas

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perikanan. Dalam pelaksanaan tugas pokok

tersebut Dinas Perikanan Kota Mataram menyelenggarakan fungsi :

a. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Daerah.

b. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

c. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

d. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya :


Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengawasi mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

dibidang perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1). Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja

Dinas;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan berpedoman pada ketentuan

peraturan perudang-undangan;

c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan

Kinerja Dinas;

d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta

bimbingan dibidang perikanan;

e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

Dinas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;

f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi Pemerintah, Lembaga

Organisasi Swadaya Masyarakat dan/atau swasta;

g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis

dibidang Perikanan;

h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;

i. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;

j. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrative terhadap UPTD;

k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Perikanan;

l. Pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya;


2. Sekretaris

Sekretaris Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepala seluruh

satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.


(1). Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan Rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja lingkup Dinas;

b. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;

c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran, keuangan dan

perlengkapan dan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan perbendaharaan,

akutansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, perlengkapan rumah tangga,

kepegawaian, hukum dan organisasi, serta hubungan masyarakat;

d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup

Dinas;

e. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;

f. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan minimal dan standar

prosedur tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

g. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi

umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

h. Pengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;

i. Pengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan system informasi manajemen

perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas

kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;

k. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum,

perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

kesekretariatan; dan

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya;


3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan dan

mempersiapkan;

a. Penyusunan perencanaan dan program Kerja Tahunan Dinas;

b. Bahan kebijakan teknis perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan rutin,

urusan pembukuan;

c. Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja

Dinas; dan

d. Pembinaan administrasi keuangan pembangunan, evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan di lingkungan Dinas;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (RKA/DPA) dan program Kerja Lingkup Dinas;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan

pelaporan;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja Lingkup Dinas;

d. Pengumpulan, Pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lingkup Dinas;

e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)

sesuai peraturan perundang-undangan;

f. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar prosedur tetap pelaksanaan

kegiatan lingkup Dinas;

g. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup

Dinas;

h. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan system informasi manajemen

perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program

kerja Tahunan Dinas;


k. Menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan;

l. Melaksanakan penyusunan anggaran program kerja;

m. Pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan;

n. Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja

Dinas;

o. Pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas; dan

p. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas;

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan pengelolaan

ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum

kepegawaian di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi

kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi

kepegawaian, rumah tangga, protocol dan perlengkapan;

d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan

perlengkapan;

e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian

perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;

f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup

Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;

g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup

Dinas;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan barang;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub

Bagian; dan

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.


5. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok memimpin pelasanaan seluruh kegiatan perikanan

tangkap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan

bidang tugasnya;

b. Penyusunan perencanaan perikanan tangkap;

c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang perikanan tangkap;

d. Merumuskan kebijakan perikanan tangkap sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan

f. Pelaksanaan bahan perumusan kebijakan dibidang perikanan tangkap;

g. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap;

h. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria

penyelenggaraan di bidang perikanan tangkap;

i. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang perikanan

tangkap;

j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;

k. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya;

l. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah

dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan

program sesuai dengan bidang tugasnya;

m. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai

dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

n. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan

bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan;


o. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai

dengan bidang tugasnya;

p. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

dan

r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya;

1. Seksi Alat Penangkapan Ikan

Seksi Alat Penangkapan ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang

Perikanan Tangkap.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok

membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan

perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh

kegiatan bidang alat penangkapan ikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Seksi Alat Penangkapan Ikan mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(RKA/DPA) dan Program Kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan alat penangkapan ikan;

c. menyusun program penyelenggaraan alat penangkapan ikan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan penyelenggaraan pengembangan bidang alat penangkapan ikan


e. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan bidang alat penangkapan ikan;

f. menyusun bahan laporan data dan informasi bidang alat penangkapan ikan

sebagai bahan evaluasi;

g. merencanakan pengembangan sarana dan prasarana bidang alat penangkapan

ikan sesuai peraturan perundang-undangan;

h. menyusun konsep kebijakan penyelenggaraan bidang alat penangkapan ikan



i. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan

sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;

k. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup

tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi

program/kegiatan;

l. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,

prosedur dan criteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

m. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program

sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

n. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup


p. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai

dengan lingkup tugasnya kepada atasan;

q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan

r. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

2. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh seoarang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Bidang Perikanan Tangkap.




kegiatan pemberdayaan nelayan kecil.


Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai fungsi:


a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(RKA/DPA) dan Program Kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian kemudahan akses

ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan

kecil;

c. Menyusun program pengembangan usaha kegiatan pemberdayaan nelayan

kecil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyusun rencana pengembangan kelembagaan usaha nelayan kecil;

e. Melaksanaan pembinaan dan pengembangan system informasi dan penataan

sentra nelayan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Menyusun bahan pelaksanaan perlindungan nelayan kecil sesuai dengan


g. Menyusun program pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan

nelayan kecil;

h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya


i. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas



j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup


program/kegiatan;

k. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,



l. Pelaksanaan pembinaa, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program


undangan;

m. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup


n. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup




lingkup tugasnya kepada atasan;

p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan

q. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

3. Seksi Pengembangan Produk dan Promosi Hasil Perikanan

Seksi pengembangan produk dan promosi hasil perikanan dipimpin oleh

seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.



perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasikan pelaksanaan

seluruh kegiatan pengembangan produk dan promosi hasil perikanan.


Seksi Pengembangan Produk dan Promosi Hasil Perikanan mempunyai fungsi:


(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

penyelenggaraan kegiatan pengembangan produk dan promosi hasil

perikanan;

c. Menyusun program pengembangan usaha kegiatan pengembangan produk dan

promosi hasil perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyusun rencana kegiatan pengembangan produk dan promosi hasil

perikanan;

e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan system informasi dan penataan

kegiatan pengembangan produk dan promosi hasil perikanan sesuai ketentuan


f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya


g. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas




h. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup


program/kegiatan;

i. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,



j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program


undangan;

k. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup


l. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup


m. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai


n. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan

o. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

6. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang

mempunyai tugas pokok memimpin pelasanaan seluruh kegiatan pelayanan dan

administrasi dibidang perikanan budidaya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undanga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai denga

bidang tugasnya;

b. Penyusunan perencanaan perikanan tangkap;

c. Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

serta pelaporan pelaksanaan-pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan

pengelolaan pembudidayaan ikan;

d. Penerbitan izin usaha perikanan(IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang

usahanya dalam 1 (satu) wilayah daerah;


e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan penerbitanizin usaha perikanan

(IUP), tanda pencatatan usaha pembudidayaan ika (TPUPI), tanda pencatatan

kapal pengangkut ikan hidup (TPKPIH);

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan pengelolaan pembudidayaan yang baik


h. Mengkoordinasikan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan

pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) sesuai peraturan perundang-undangan;

j. Pengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya;

k. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan

Instansi yang terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan

program sesuai dengan bidang tugasnya;

l. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai

dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan

bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan;

n. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai

dengan bidang tugasnya;

o. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan

q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di limpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dipimpin oleh seoarang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Bidang Perikanan Budidaya.





kegiatan pengembangan usaha perikanan budidaya.


Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi;


(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta

pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi, dan informasi,

pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;

c. Merencanakan penataan sentra usaha pembudidayaan ikan kecil sesuai pedoman

yang ada;

d. Melaksanakan pengawasan usaha pembudidaya ikan dalam rangka penertiban

usaha perikanan;

e. Menyusun pengembangan kelembagaan usaha kecil pembudidaya ikan sesuai

peraturan yang berlaku;

f. Menyusun program pengembangan usaha kecil pembudidaya ikan;

g. Menyusun bahan pelaksanaan perlindungan usaha kecil pembudidaya ikan sesuai


h. Melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha kecil pembudidaya ikan;

i. Menyusun dan merumuskan kebijakan tentang layanan pengelolaan

pembudidayaan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan;

j. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya


k. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan

Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi

pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;

l. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup

tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;

m. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur

dan criteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;


n. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program


undangan;

o. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup


p. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup


q. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai


r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

s. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

2. Seksi Pembenihan dan Kesehatan Ikan

Seksi Pembenihan dan Kesehatan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang

Perikanan Budidaya.




kegiatan pembenihan dan kesehatan ikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Seksi

Pembenihan dan Kesehatan Ikan mempunyai fungsi;

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen pelaksanaan Anggaran

(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan

rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW,

penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan

lahan untuk pembudadayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan,

dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya

ikan;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya



d. Pelaksanaan pembinaan cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran

Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang

bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;

e. Melaksanakan bimbingan teknis dan layanan penyediaan benih ikan, calon induk,

dan induk yang bermutu;

f. Melaksanakan layanan penyediaan pakan ikan;

g. Melaksanakan bimbingan teknis dan layanan kesehatan ikan dan lingkungan;

h. Melaksanakan penerapan criteria dan persyaratan cara pembenihan ikan yang

baik dan cara pembesaran ikan yang baik;

i. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan


j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup


k. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur


perundang-undangan;

l. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program


undangan;

m. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup


n. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup




p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan

q. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

3. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya

Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang

Perikanan Budidaya.


Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok



kegiatan sarana, prasarana perikanan budidaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

Sarana, Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:


(RKA/DPA) dan program kerja sesuai lingkup tugasnya;

b. Menyusun konsep perumusan kebijakan tentang penerbitan izin usaha perikanan

(IUP), Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), Tanda Pencatatan

Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);

c. Menyiapkan konsep dokumen izin Usaha Perikanan(IUP) Pembudidaya Ikan;

d. Menyiapkan dokumen Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);

e. Menyiapkan dokumen Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup

(TPKPHI);

f. Menyediakan system layanan data dan informasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan

(IUP), Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), Tanda Pencatatan

Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);

g. Mengolah dan menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan pembudidayaan

ikan;

h. Menyusun kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan

pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan;

i. Menganalisa kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan

pembudidayaan ikan untuk kelancaran tugas;

j. Menyusun bahan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana usaha kecil

pembudidayaan ikan;

k. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan

ikan sesuai peraturan perundang-undangan;

l. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup berdasarkan


m. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan



n. Pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup


o. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur


perundang-undangan;

p. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program


undangan;

q. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup


r. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup


s. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai


t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

u. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.


2.2. Susunan Kepegawain dan Aset yang dikelola

2.2.1.Susunan Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas, baik rutin maupun pelaksanaan berbagai kegiatan

yang terprogram, Dinas Perikanan didukung oleh 32 orang pegawai, termasuk 21

orang pegawai honorer dan 6 orang penyuluh perikanan bantu komposisi sumberdaya

manusia pada Dinas Perikanan sangat heterogen, baik ditingkat pendidikan, golongan,

kepangkatan maupun kelompok usia. Guna meningkatkan kinerja aparat, maka setelah

terbentuk tahun 2016 peningkatan kualitas sumberdaya manusia dItujukan untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat pelaksana pegawai dilingkungan

Dinas Perikanan antara lain melalui:

a. Daftar hadir pegawai sekretariat dan bidang direkap setiap bulan dan disampaikan

kepada Badan Kepegawaian Kota Mataram.

b. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia melalui kursus/pelatihan yang

membantu tugas pekerjaan staf diantaranya pelatihan

c. Penyelesaian kenaikan gaji berkala pegawai Dinas Perikanan setiap 2 (dua) tahun

sekali dengan tepat waktu.

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Dinas Perikanan Berdasarkan Golongan

NO STATUS GOLONGAN JUMLAH

I II III IV 32

1. PNS 3 3 21 5

2. PEGAWAI TIDAK TETAP 6 8 7 21

3. FUNGSIONAL 4 1 5

4. PENYULUH PERIKANAN

BANTU

6 6


Data Teknis pada Dinas Perikanan Kota Mataram

NO JENIS DATA NOMINAL SATUAN KET.

1. Potensi Kelautan dan Perikanan

a. Panjang Pantai

b. Luas Lahan potensi Budidaya

9,80 Km

2. Produksi Perikanan

a. Perikanan Tangkap

b. Perikanan Budidaya

1. Produksi ikan

2. Produksi Rumput Laut

1328,70

380,93

Ton

Ton

3. Jumlah Masyarakat Kelautan dan

Perikanan

a. Jumlah Nelayan

b. Jumlah Pembudidaya ikan

c. Jumlah kelompok pengolah hasil

perikanan

d. Jumlah pemasar hasil perikanan

1.446

680

40

800

Orang

Orang

Kelompok

Orang

4. Jumlah Sarana dan Prasarana

a. Jumlah Balai Benih Ikan Lokal

(BBIL)

b. Jumlah TPI

c. Jumlah Bangsal Pengolahan

d. Jumlah Unit Pengolahan Ikan

(UPI)

1

-

1

40

Unit

-

Unit

Unit


BAB III

II. RENCANA STRATEGI DINAS PERIKANAN

Perencanaan Strategi Dinas Perikanan merupakan langkah awal dalam menjalankan

tugas dan fungsi yang diembannya. Perencanaan ini terdiri atas visi, misi, tujuan, sasaran dan

cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang

realitas dengan mengatisipasi perkembangan masa depan sektor perikanan.

A. Kebijakan Strategis Nasional

1. Pengembangan Perikanan, dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan

sistem dan usaha-usaha perikanan yang mengarahkan agar seluruh subsistem

perikanan dapat secara produktif dan efesien menghasilkan berbagai produk

perikanan yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar

domestik maupun pasar internasional.

2. Peningkatan perikanan, dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam

rangka mengembangkan sistem perikanan yang baik di tingkat nasional maupun

tingkat masyarakat. dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari ikan untuk

memenuhi kebutuhan lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat

bagi pertumbuhan dan kesehatan.

B. Visi dan Misi

1. Visi Selaku pembantu Walikota Mataram yang bertugas menyelenggarakan urusan

dibidang Perikanan, Dinas Perikanan Kota Mataram menetapkan visi sebagai berikut:

‘’Terwujudnya Kota Mataram yang memiliki perikanan yang maju dan berdaya saing

serta bermanfaat bagi masyarakat.’’

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Perikanan Kota Mataram melaksanakan misi

sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perikanan.


b. Mengupayakan penggunaan teknologi dalam usaha penangkapan dan budidaya

perikanan.

c. Peningkatan produktifitas dan kualitas hasil produksi dalam bidang penangkapan

dan budidaya perikanan.

d. Menyediakan sumber pangan hewani perikanan guna peningkatan gizi

masyarakat.

e. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha perikanan.

f. Menyelenggarakan administrasi guna mendukung pemberdayaan dibidang

perikanan.


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

C. Tujuan Dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi dari Dinas Perikanan maka disusun dan

dirumuskan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran yang lebih terarah dan

operasional dilapangan maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan yang ingin diharapkan :

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam usaha penangkapan dan

budidaya perikanan.

b. Meningkatkan penerapan teknologi budidaya perikanan secara tepat.

c. Meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil produksi bidang penangkapan dan

budidaya perikanan.

d. Meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan sumber daya pangan hewani

yang berasal dari perikanan.

e. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha perikanan dalam rangka

mengurangi angka kemiskinan di Kota Mataram.

f. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi dalam pemberdayaan dibidang

perikanan.

2. Sasran Operasional yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

a. Meningkatnya sumber daya manusia nelayan dan kemampuan kelembagaan

nelayan dalam mengelola dan mengembangkan usaha perikanan Sasaran

kenaikan kemampuan kelompok nelayan :

b. Meningkatnya profesionalisme penyuluh perikanan dan peran institusi penyuluhan

dalam memberikan pelayanan penyuluhan perikanan kepada nelayan dan atau

kelompok nelayan

c. Meningkatnya penggunaan teknologi spesifik lokalita dan rekomendasi teknologi

hasil perikanan sesuai dengan SDM dan SDA lokal.

d. Meningkatnya pendapatan nelayan melalui pengembangan usaha dibidang

penangkapan

e. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan.

f. Terciptanya kesempatan kerja, berusaha dan pengembangan ekonomi pedesaan

melalui pengembangan sistem perikanan yang berwawasan luas.


D. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Dalam paradigma pembangunan perikanan yang baru pada dasarnya

pembangunan perikanan dilaksanakan oleh dan untuk nelayan itu sendiri.. Sebagai

konsekuensi dari paradigma tersebut, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator, yaitu

memudahkan, memperlancar, dan mendukung para nelayan untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan usahanya.

Pengembangan sumberdaya manusia perikanan mendatang diarahkan agar

mereka dapat lebih mandiri, yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mengambil

keputusan usahanya secara lebih kritis. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya

pembangunan yang dimilikinya dan produktivitasnya.

Melalui konsep kemandirian, peran sumber daya manusia perikanan yang terdiri

dari nelayan, Kelompok nelayan, wanita pengolah masyarakat lainnya maka ditetapkan

suatu kebijaksanaan pengembangan penyuluhan perikanan yang intinya mengedepankan

kreatifitas masyarakat pedesaan khususnya nelayan sesuai dengan

semangat otonomi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 22

dan 25 tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000 dalam rangka meningkatkan ekonomi

kerakyatan.

Kebijaksanaan tersebut terdiri dari kebijaksanaan strategi dan operasional yang

merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran secara menyeluruh dan terpadu

dengan selalu memperhatikan sumber daya Balai Informasi dan Penyuluhan Perikanan

dan lingkungan yang dihadapi.

1. Kebijaksanaan Strategis Daerah

a. Mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan penyuluhan perikanan.

b. Memantapkan sistem dan media penyuluhan perikanan

c. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan nelayan serta kelembagaan

penyuluhan perikanan

d. Meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan nelayan yang berbasis kepada

kelompok nelayan

e. Mengembangkan dukungan kebijakan pada sistem informasi dan komunikasi

penyuluhan perikanan

f. Memfasilitasi tugas dan fungsi penyuluhan perikanan


2. Kebijaksanaan Operasional

a. Mengembangkan sistem dan media penyuluhan perikanan

b. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi perikanan

c. Memberdayakan kelembagaan nelayan serta kelembagaan penyuluhan perikanan

d. Mengembangkan sistem kerjasama antar kelembagaan perikanan

e. Meningkatkan kualitas kepemimpinan sesuai dengan kondisi sosial budaya

setempat.

f. Meningkatkan fasilitas penyuluh nelayan dalam tugas dan fungsinya dengan

berpedoman pada kebijaksanaan strategi dan operasional pengembangan

penyuluhan perikanan, maka program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan

nelayan dan penyuluhan guna mendukung pengembangan kelembgaan ekonomi

kerakyatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

guna mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih

adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel Cascanding Indikator Kinerja Utama Dinas

Perikanan Kota Mataram dibawah ini :


BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan

dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam

rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-

kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk

merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi

konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Dinas

Perikanan Kota Mataram telah menyusun berbagai program yang mancakup kebijakan,

mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi.

Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai

setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam

program dan kegiatan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan

suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualikatif yang secara khusus

dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan

yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input,

process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan

kegiatan.


PROGRAM

Untuk mencapai indikator program RPJMD Kota Mataram selama 5 (lima) tahun,

Dinas Perikanan Kota Mataram telah merubah indikator program untuk 5 (lima) tahun

tersebut, yang mana tahun 2016 adalah awal tahun untuk pencapaiannya, agar semua yang

sudah tertuang dalam indikator tersebut tercapai dengan dukungan dana yang memadai.

Dinas Perikanan dengan 7 (Tujuh) program, haruslah terlaksana dan prioritas untuk

melaksanakan rencana kerja sampai akhir masa lima tahun kedepan yang diharapkan

semua yang diharapkan semua yang telah direncanakan dan diprogramkan dapat

terealisasi dengan baik.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang

memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang

organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas tau kegiatan instansi pemerintah merupakan

penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut.

Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan

terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran denagn memperhatikan lingkungan yang ada, baik

lingkungan internal maupun eksternal.

PROGRAM KEGIATAN

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan

Keuangan.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan.

e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

g. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

3. Kegiatan-kegiatan yang pokok adalah :

-Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

-Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


-Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

-Penyediaan alat tulis kantor

-Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-Penyediaan makan minum rapat

-Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-Penyusunan dokumen perencanaan

-Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

-Penyediaan administrasi keuangan

-Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

-Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-Pengadaan peralatan gedung kantor

-Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

-Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

-Penyusunsn pelaporan keuangan akhir tahun

-Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasinkinerja

-Monitoring dan pengawasan penggunaan bahan kimia pada produk perikanan

-Pengawasan keamanan laut

-Pengembangan bibit ikan unggul

-Pengembangan budidaya ikan air tawar

-Pelatihan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)

-Pengendalian hama penyakit ikan dan pemulihan SD kelautan dan perikanan

-Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

-Pengembangan Sarana dan prasarana perikanan budidaya (DAK)

-Pengadaan prasarana/alat tangkap dan pengolahan ikan

-Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan


BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mengetahui keberhasilan program kegiatan maka mutlak diperlukan adanya

konsistensi antara program/kegiatan dan kebijakan pemerintah dibidang pendidikan, dimana

dalam pelaksanaannya diperlukan juga indikator-indikator untuk mengukur

kemajuan/keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan sasaran RPJMD yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Dinas

Perikanan terdapat pada misi Kota Mataram yang ketiga yaitu :

“Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis

potensi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera” Misi ini

dijabarkan kedalam beberapa tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam usaha penangkapan dan budidaya

perikanan.

2. Meningkatkan penerapan teknologi budidaya perikanan secara tepat.

3. Meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil produksi bidang penangkapan dan

budidaya perikanan.

4. Meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan sumberdaya pangan hewani yang

berasal dari perikanan.

5. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha perikanan dalam rangka

mengurangi angka kemiskinan Kota Mataram.

6. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi dalam pemberdayaan dibidang perikanan.

Selanjutnya tujuan dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu :

1. Tercapainya pemenuhan sarana prasarana penangkapan dan budidaya

2. Terpenuhinya penerapan teknologi penangkapan dan budidaya perikanan secara tepat

3. Tercapainya produktifitas dan kualitas hasil produksi dalam bidang penangkapan dan

budidaya perikanan

4. Terpenuhinya sarana prasarana perikanan tangkap sesuai kebutuhan masyarakat

5. Tersosialisasinya kegiatan gemar makan ikan


6. Terdatanya wilaya/zonasi penangkapan

Keenam sasaran tersebut yang berhubungan dengan bidang perikanan adalah sasaran

utamanya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang penangkapan dan

budidaya serta meningkatkan penerapan teknologi.

TABEL

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Mataram di Bidang Perikanan pada misi

ke-3

VISI: Terwujudnya Kota

Mataram Yang Maju, Religus

dan Berbudaya

MISI TUJUAN SASARAN

MISI KE-3 Yaitu Mendorong

Kemajuan Ekonomi Melalui

Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat Berbasis Potensi

Lokal Dalam Rangka

Mewujudkan Masyarakat

Yang Sejahtera

Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia

dalam usaha penangkapan

dan budidaya perikanan.

Tercapainya

pemenuhan sarana

prasarana

penangkapan dan

budidaya


VII PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Rencana strategis lima tahunan ini merupakan upaya untuk membuat suatu

perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program serta kegiatan

yang perlu mendapat prioritas penanganan sesuai prediksi yang berkembang pada masa

yang akan datang mengacun pada data yang ada. Disisi lain rencana strategis

dipergunakan untuk menetapkan kontrol/pengawasan dalam mengukur keberhasilan dan

kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan sesuai kurun

waktu yang telah ditetapkan.

Disadari dalam penyampaian strategis ini masih terlalu umum mengingat data

dasar masih sangat terbatas dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan sehingga

penyajian data pada beberapa hal masih mengambang. Hal ini memberikan kesan bahwa

laporan ini masih mentah, disisi lain rencana strategis ini bagi Dinas Perikanan ini relatif

masih baru, sehingga penyusun masih mencari bentuk dalam penyusunannya sesuai

keteapan berlaku.

B. Tinjauan Khusus

Kondisi yang berkembang dalam penyelenggaraan Dinas Perikanan saat ini,

masih jauh dari harapan yang ditentukan, salah satu faktor penentu adalah nelayan dan

penyuluh perikanan sendiri, meskipun faktor lain sangat menentukan.

Dinas Perikanan mempunyai peranan memfasilitasi nelayan dalam

mengembangkan prilaku, sikap dan tindakan serta mengupayakan berjalannya proses

perencanaan, pengelolaan, pengembangan usaha dengan pengambilan keputusan secara

partisipatif. Untuk itu dimasa depan diharapkan nelayan merupakan manajer dalam usaha

perikanan sendiri dan perlu dilihat sebagai sosok yang memiliki potensi kemampuan

untuk mengambil keputusan sendiri dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan

usaha nelayan bagi kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat sekitarnya serta memiliki

kemampuan yang handal untuk menghadapi tantangan berat dalam persaingan bebas. Di

lain pihak diperlukan peran penyuluh perikanan yang dapat mengaktualisasi dirinya

sebagai mitra dan fasilitator nelayan. Dalam upaya mengubah sumberdaya nelayan dan

penyuluh perikanan tidak semudah membalikan telapak tangan, dibutuhkan waktu yang


panjang, dana yang besar dan program yang berkesinambungan dalam kelembagaan

perikanan yang mantap.

C. Saran Tindak Lanjut

Mengacu pada tinjauan tersebut maka kelembagaan penyelenggaraan

penyuluhan perikanan selayaknya tetap eksis dalam upaya mengubah prilaku, sikap dan

tindakan nelayan yang selaras dalam pembanguan sektor perikanan, mengingat bahwa

pembanguan perikanan akan berhasil bila aspek pendukungnya dapat berjalan dengan

baik yaitu aspek pengambil kebijakan, pelayanan dan penyuluhan.

Disamping itu peningkatan optimalisasi, pemanfaatan tenaga-tenaga

fungsional perikanan, dana yang ada, sarana prasarana yang tersedia di Dinas Perikanan

perlu ditingkatkan efektifitasnya, sehingga mampu memberi dukungan yang sebesar-

besarnya dalam upaya pemberdayaan nelayan dan penyuluh perikanan.

Sedangkan mengenai tindak lanjut tentang rencana strategis pada masa akan

datang yang masih relatif baru bagi instansi pemerintah, dirasa perlu pembinaan secara

berkesinambungan dari unit instansi yang berkompeten.

Di sisi lain agar terjadi komunikasi timbal balik antara unit instansi yang

menyusun dan pihak-pihak pengguna hasil perencanaan, perlu ada suatu forum untuk

memfasilitasi proses perbaikan dari pihak luar.


RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN

KOTA MATARAM 2016 – 2021

DINAS PERIKANAN KOTA MATARAM

2017


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan

karunianya sehingga Laporan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Tahun

2016-2021 ini dapat terselesaikan.

Renstra ini disusun sebagai salah satu bentuk tanggungjawab atas arah bagi

pembangunan Dinas Perikanan yang dituangkan dalam program dan kegiatan beserta besaran

dan tahap pencapainnya.

Dalam laporan ini disajikan informasi tentang harmonisasi perencanaan,

pembangunan Dinas Perikanan secara menyeluruh, terintegrasi, efisiensi dan sinergi dengan

sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan Dinas Perikanan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Mataram Tahun

Anggaran 2016-2021 adalah formulasinya program dan kegiatan sebagai acuan dalam

pembangunan Dinas Perikanan.

Disadarai bahwa laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan

adanya masukan, saran, kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan laporan di masa

yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telam membantu mulai dari persiapan bahan sampai

selesainya penyusunan Rencana Strategis ini kami ucapkan terima kasih dan semoga laporan

ini dapat bermanfaat

Mataram, Januari 2018 Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram


Hj. Baiq Sujihartini, SE. MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP, 19610814 198103 2 004

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Meningkatkan

kualitas sumber

daya manusia

dalam usaha

penangkapan

dan budidaya

perikanan.

Tercapainya

pemenuhan

sarana prasarana

penangkapan

dan budidaya

Prosentase sarana prasarana penangkapan dan budidaya

67,54 % 86 % 89 % 93% 96%

2. Meningkatkan

penerapan

teknologi

budidaya

perikanan secara

tepat.

Terpenuhinya

penerapan

teknologi

penangkapan

dan budidaya

perikanan secara

Prosentase penerapan teknologi penangkapan dan budidaya

55 % 60 % 75 % 94 % 99 %


tepat

3. Meningkatkan

produktifitas dan

kualitas hasil

produksi bidang

penangkapan

dan budidaya

perikanan.

Tercapainya

produktifitas dan

kualitas hasil

produksi dalam

bidang

penangkapan

dan budidaya

perikanan

Prosentase produktifitas dan kualitas hasil produksi dalam bidang penangkapan dan budidaya perikanan

65 % 80 % 85 % 90 % 97 %

4. Meningkatkan

gizi masyarakat

melalui

penyediaan

sumberdaya

pangan hewani

yang berasal dari

perikanan.

Terpenuhinya

sarana prasarana

perikanan

tangkap sesuai

kebutuhan

masyarakat

Prosentase sarana prasarana perikanan tangkap dapat terpenuhi

58 % 62 % 65 % 70 % 92 %

5. Meningkatkan Tersosialisasinya Prosentase kegiatan gemar makan ikan

81,00% 86 % 89 % 91 % 95 %


pendapatan

masyarakat

melalui usaha

perikanan dalam

rangka

mengurangi

angka

kemiskinan Kota

Mataram.

kegiatan gemar

makan ikan

6. Mengoptimalkan

pengelolaan

administrasi

dalam

pemberdayaan

dibidang

perikanan.

Terdatanya

wilayah/zonasi

penangkapan

Prosentase wilayah penangkapan

55 % 60 % 61% 65 % 68 %


Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Mataram NO URAIAN ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN

2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6

Pelayanan Administrasi Perkantoran

583.881.000 530.917.921

2 Peningkatan

rencana strategis dinas perikanan kota mataram 2016 … filedaerah kota mataram, dimana tugas pokok...

Documents