rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kota...

idoelprivate1/1/2016

RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH

(RKPD)KOTA MATARAM

TAHUN 2016

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram

2016PEMERINTAH KOTA MATARAM

WALIKOTA MATARAM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA MATARAM TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan

dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun dan rangkuman hasil Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Kota

Mataram Tahun 2015 yang mengacu kepada Rencana

Kerja Pemerintah dan Provinsi;

b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan tahunan Kota

Mataram, perlu rencana kerja sebagai pedoman dan arah

kebijakan pembangunan Kota Mataram Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Walikota Mataram tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2013-2018;

14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah

beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);


tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1

Seri E)


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3

Seri E)


tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram

Tahun 2011 Nomor 2 Seri D). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Mataram.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

4. Walikota adalah Walikota Mataram.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang

selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Mataram.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut SKPD adalah satuan/unit kerja lingkup

Pemerintah Daerah Kota Mataram.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang

selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2016 adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk

periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari

2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang memuat prioritas

pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat Tahun 2015.

9. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat

selanjutnya disingkat MPBM adalah suatu pola

musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan

menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi

untuk penanganannya dengan prinsip dasar

partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang

bermitra masyarakat, dalam rangka menyusun rencana

pembangunan Nasional dan rencana pembangunan

Daerah.

10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas

bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

selanjutnya disingkat RAPBN adalah rancangan

keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.

14. Plafon Anggaran adalah patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD

setelah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang

selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen

yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna

anggaran.

16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya

disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan

dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan

anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga

serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi

sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan

serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi

pemerintah.

17. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

selanjutnya disingkat LAKIP adalah merupakan bentuk

laporan pertanggungjawaban dari satuan kerja

perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta realisasi rencana kerja selama 1 (satu)

tahun.

BAB II

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 2

(1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan

daerah, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan

daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN

LALU

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH

BAB VI PENUTUP

Pasal 3

RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini digunakan sebagai:

a. pedoman SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam

menyusun Rencana Kerja (RENJA)-SKPD Tahun 2016;

b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

APBD bagi SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2016:

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016,

sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum, Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara di DPRD;

b. SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram menggunakan

RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan Rencana

Kerja dan Anggaran dengan DPRD.

Pasal 5

Dalam hal RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 apabila terdapat perbedaan dengan hasil Kesepakatan

Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang

tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2016

dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

2016, maka Program dan Kegiatan menggunakan hasil

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan

DPRD tentang KUA Tahun 2016 dan PPAS Tahun 2016.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 6 April 2015

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH

KOTA MATARAM,

H. LALU MAKMUR SAID

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 1

Pemerintah Kota Mataram

BAB 1

PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2016 menjadi

pedoman transisi sebagai akibat telah berakhirnya pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015, dan belum

tersusunnya RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021.

Pedoman masa transisi dimaksud bertujuan menyelesaikan masalah-masalah

pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kota

Mataram ini berakhir dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam

tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan

tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Walikota dan Wakil

Walikota terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib

menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,

dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bagi daerah yang memiliki masa

RPJMD yang telah berakhir, penyusunan dan penetapan RKPD Tahun 2016 agar

berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Tahun 2016 dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

a. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana

program, kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab program/kegiatan

yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;



b. Sebagai normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala

daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

c. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di

bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang

menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas

fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD;

d. Secara faktual menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2016 dilakukan melalui proses tahapan

sesuai Pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai

berikut:

a. Persiapan penyusunan RKPD meliputi tahapan-tahapan: Pembentukan Tim

Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2016

(berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 363/III/2015 tanggal

18 Maret 2015); orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, penyiapan

data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; serta koordinasi forum

perencana SKPD Kota Mataram (berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram

Nomor 87/I/2015 tanggal 29 Januari 2015);

b. Perumusan rancangan awal RKPD Kota Mataram 2016, meliputi pengolahan data

dan informasi; analisis gambaran umum dan kondisi daerah; analisis ekonomi dan

keuangan daerah; evaluasi kinerja tahun lalu; penelaahan terhadap kebijakan

pemerintah nasional/provinsi;

c. Penyusunan Rancangan RKPD, merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan

rancangan awal RKPD Tahun 2016 yang disempurnakan berdasarkan masukan

dari Rancangan Renja SKPD Tahun 2016 dan melakukan sinergitas prioritas dan

sasaran pembangunan nasional/provinsi.

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD di Kota Mataram dilakukan

melalui pola yang bernama "Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat

(MPBM)" berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001;

merupakan suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan

menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi untuk penanganannya

dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang

bermitra masyarakat (tindakan bersama dengan masyarakat) dengan pelibatan

berbagai perwakilan stakeholder pembangunan, antara lain delegasi DPRD, SKPD

Pemerintah Provinsi NTB dan lingkup Pemerintah Kota Mataram, tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, akademisi, fasilitator

pembangunan, pimpinan organisasi profesi, LSM, kepala lingkungan kader



Posyandu, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tetap memperhatikan

persentase keterwakilan gender. Pelaksanaan MPBM meliputi tahapan-tahapan:

MPBM Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 18 Februari 2015,

proses pelaksanaannya difasilitasi oleh Tim Fasilitator Pembangunan Kelurahan.

MPBM Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada 21 s/d 28 Februari 2015, proses

pelaksanaannya difasilitasi oleh Tim Fasilitator Pembangunan Kecamatan.

MPBM Tingkat Kota Mataram Tahun 2015 dalam rangka penyusunan RKPD

Kota Mataram Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 Maret 2015.

SKPD pelaksana MPBM Perencanaan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan adalah

Kecamatan se-Kota Mataram didampingi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Mataram; dan pelaksana MPBM Tingkat Kota adalah Bappeda Kota

Mataram.

Forum Gabungan SKPD, adalah wadah pembahasan Renja SKPD untuk

penyelarasan program dan kegiatan sesuai tupoksi SKPD berdasarkan usulan

hasil MPBM Kecamatan serta penajaman indikator dan target kinerja program

dan kegiatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (3) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, penyelenggaraan Forum SKPD dapat

dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dengan

mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas, sehingga

pelaksanaan Forum SKPD di Kota Mataram dibagi dalam tiga forum sesuai

dengan Tiga Program Unggulan Pemerintah Kota Mataram, yaitu:

1) Forum Gabungan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), dilaksanakan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

2) Forum Gabungan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER)

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram; dan

3) Forum Gabungan Bidang Sarana dan Prasarana (SARPRAS) dilaksanakan

oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram.

Penetapan SKPD penyelenggara Forum Gabungan SKPD Kota Mataram sesuai

Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 63/I/2015 tanggal 22 Januari 2015

dan pelaksanaannya pada tanggal 3 s/d 4 Maret 2015.

e. Perumusan rancangan akhir RKPD, merupakan tahap finalisasi RKPD Kota

Mataram 2016 oleh Tim Koordinasi Penyusunan RKPD 2016 dan TAPD Pemerintah

Kota Mataram dengan melibatkan Tim Pengkaji Kebijakan Publik Pemerintah Kota

Mataram.

f. Penetapan RKPD, RKPD Kota Mataram Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan

Walikota Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 sesuai berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa RKPD ditetapkan paling lambat

pada minggu keempat bulan Mei Tahun 2015.



Adapun prinsip penyusunan RKPD Kota Mataram 2016 adalah sebagai berikut:

a. Proses perencanaan, dilakukan melalui proses bottom up dan top down planning

dengan keterpaduan pendekatan participatory dan komprehensif, serta

dilaksanakan melalui empat jalur strategi yaitu: pro-growth, yang dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; pro job, yang dapat memperluas

kesempatan kerja; pro-poor, yang memihak pada pemenuhan kebutuhan

masyarakat miskin; serta pro-environment/pro-green economy, dengan tetap

memperhatikan keberlanjutan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.

b. Program dan kegiatan pembangunan direncanakan dengan memperhatikan

usulan masyarakat pada MPBM, prioritas dan sinergitas pembangunan Pusat,

Provinsi dan Kota, didasarkan permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi.

Prioritas pembangunan juga difokuskan pada upaya penyelesaian masalah

mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta

didukung oleh upaya-upaya untuk menciptakan keadaan Kota Mataram yang

kondusif.

c. Kemampuan fiskal daerah, berpengaruh dalam penyusunan program prioritas

pembangunan yang dituangkan dalam RPKD 2016.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4124);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4598);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2016;

15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2013-2018;



22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;

23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;

24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun

2013;

26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031;

28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

umum;

29. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu;

30. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam sistem negara kesatuan, perencanaan pembangunan daerah merupakan

bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan

daerah harus mengacu sekaligus merupakan penjabaran dari rencana pembangunan

nasional. Oleh karena itu dokumen-dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka

panjang, menengah maupun tahunan harus selaras dan sejalan satu sama lain.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) diterjemahkan di

daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kedua

dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah di masing-masing tingkatan, selanjutnya RPJMN maupun RPJMD menjadi

acuan bagi Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam menyusun RENSTRA K/L dan

menjadi acuan SKPD di Kota Mataram untuk menyusun RENSTRA SKPD. Rencana lima

tahunan diterjemahkan ke dalam rencana tahunan berupa RKP di tingkat nasional dan

RKPD Kota Mataram di tingkat Kota Mataram.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, RKPD disusun berdasarkan Renja

SKPD yang mengacu pada Renstra SKPD yang mana dokumen ini mempunyai

kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan jangka menengah yang

bersifat taktis strategis dengan perencanaan penganggaran tahunan daerah yang

bersifat teknis operasional. Sebagai rencana pembangunan tahunan, RKPD merupakan

pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD. Lebih jelas lihat Gambar 1.



Gambar 1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

Sumber: Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan uraian diatas, maka RKPD Kota Mataram Tahun 2016 disusun

mengacu kepada RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025, karena RPJMD Kota

Mataram Tahun 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, program Kepala

Daerah terpilih telah berakhir. Selain itu, memperhatikan RPJMN 2015-2019, RKP

Tahun 2016, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018 dan RKPD Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2016. Selanjutnya RKPD Kota Mataram 2016 dijadikan pedoman

bagi penyusunan RAPBD Kota Mataram TA. 2016.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN

Sistematika RKPD Kota Mataram Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hokum penyusunan, hubungan antar

dokumen, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi

RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan

dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi

geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan

permasalahan pembangunan.



BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan,

yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-

sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja

daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam

RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah

dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaan.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas

daerah.

BAB VI Penutup

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas

pembangunan daerah, rancangan kerja, pendanaan dan prakiraan maju adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan

maksud untuk memberikan Arah, Kebijakan Umum dan Prioritas Pembangunan

Daerah.

RKPD juga sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram dalam menyusun Rencana Kerja berdasarkan

program dan kegiatan, serta Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan peran, tugas dan

fungsi masing-masing SKPD; dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat serta memberikan arahan perencanaan pembangunan Kota

Mataram Tahun 2016.

Tujuan dari penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan keterpaduan

perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna mempertajam

prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengatasi

permasalahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang

optimal, melalui:

a. Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;

b. Perumusan rencana program dan kegiatan strategis pembangunan daerah;

c. Penetapan target indikator kinerja dan pagu anggaran indikatif per kegiatan.

rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kota...

Documents