laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...
TRANSCRIPT
1
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LAKIP ) TAHUN ANGGARAN 2016
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MATARAM
2017
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Dan dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan
pemerintah yang berdayaguna, berhsil guna bersih dan bertanggung jawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pelaksanaan lebih lanjut
disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diamanatkan oleh Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Teknis Pelaporan Kerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Atas Lakip.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan
perwujudan kewajiban bagi Instansi Pemerintah dalam mempertanggung
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang penyelenggaraan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi
3
Pemerintah (LKIP) yang merupakan salah satu kewajiban Dinas Instansi untuk
menjawab dan menerangkan Kinerja organisasi yang dipimpinnya kepada pihak
yang memiliki kewanangan meminta keterangan pertanggungjawaban atas
pencapaiaan kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator utama dan
sasaran dengan target yang telah ditetapkan, juga memperhatikan tujuan dan
sasaran yang telah dicapai pada lingkup Pemerintah Kota, Provinsi dan
Nasional.
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pembentukan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun
2011 Tanggal 15 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Mataram, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Nomor 36 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram.
Berangkat dari hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram merupakan lembaga yang sifatnya koordinatif sebagai unsur
penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seseorang kepala Badan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah Kota Mataram.
Tugas Pokok dan Fungsi
TugasPokok
Tugas Pokok di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan
urusan pemerintahan lingkup Bakesbangpol, dan untuk melaksanakan Tugas
Pokok tersebut Badan mempunyai Tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Fungsi
4
Untuk melaksanakan tugas pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan
fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
b. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan
fungsinya.
Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram terdiri
dari:
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan.
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, terdiri dari:
- Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Keuangan
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian
c. Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional
- Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan
- Sub. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2. Bidang Politik dan Bina Ideologi
- Sub. Bidang Bina Politik dan Fasilitasi Pemilu
- Sub. Bidang Bina Ideologi
3. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial Ekonomi dan Agama
- Sub. Bidang Ketahanan Seni Budaya
- Sub. Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi dan Agama
d. Kelompok jabatan fungsional
e. Unit Pelaksana Teknis Badan
1.3 LANDASAN HUKUM
5
Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Mataram tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaporan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasidan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendidikan Wawasan kebangsaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman
Tata Cara Perhitungan Penggunaan Anggaran dalam APBD, Pengajuan,
6
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Komunitas Intelijen Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang
Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
18. Peraturan Pemerintah daearah kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Sarana Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran
dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017.
1.4 SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang di hadapi organisasi.
BAB II PERANCANAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
7
Pada Sub Bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut di lakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang di gunakan
dan yang telah di gunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV PENUTUP
Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan di lakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN :
1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang di anggap perlu
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan
dokumen yang di susun melalui proses sistematis dan berkelanjutan, serta
merupakan wahana bagi para Pemimpin Instansi dan seluruh Staf/anggota
dalam menentukan masa organisasi apa yang ingin dicapai dan dihasilkan.
Dokumen rencana strategis yang disusun melalui tahapan yang simultan
dengan proses penyusunan yang berorientasi kepada hasil yang ingin di capai
selama kurun waktu tertentu dengan memperhatikan potensi peluang dan
kendala yang ada di lingkungan organisasi baik internal maupun external dari
kekuatan dan kelemahan peluang dan tantangan di masa yang akan datang.
Disamping itu pula, Renstra Badan Kesatuan Bangsa di harapkan dapat
mewujudkan sinkronisasi dengan kesatuan Kementrian Dalam Negeri, sesuai
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan adanya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2025 yang di jabarkan dalam
rencana kerja Pemerintah Tahunan.
RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan
dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam perencanaanya
telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan para pemilik
kepentingan berdasarkan Permendagri dan Keuangan masing-masing. Selain itu
RPJMD yang di susun ini juga telah mengintregasikan Rencana Tata Ruang
dengan Rencana Pembangunan Daerah. Kegiatan tersebut dil aksanakan
berdasarkan kondisi dan potensi yang di miliki masing-masing Daerah sesuai
dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.
Selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa Kota mataram akan
dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) dan penyusunan laporan kinerjanya
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian
9
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Hasil Review atas Sasaran Strategis dan indikator Kinerja
oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2.1.1 VISI
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang di inginkan pada masa
mendatang oleh Pimpinan dan seluruh Staf Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Mataram. Visi tersebut mengandung makna dengan
berbagai keragaman dan kompleksitas permasalahan yang ada dan
mampu mewujudkan wilayah kondusif aman dan damai.
Oleh karena itu visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
adalah;
“MEWUJUDKAN HARMONISASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA,
BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT DI KOTA MATARAM”
2.1.2 MISI
Untuk mewujudkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram.
1. Tindakan prefentif terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan
disintegrasi bangsa.
2. Bersama-sama membangun bangsa dan watak bangsa (Nation and
Character Building) untuk menjadi bangsa yang maju, religius dan
berbudaya.
3. Demokratisasi Konstisional komitmen melaksanakan penegakan
hukum dan hak asasi manusia.
4. Mampu berperan dalam pergaulan antar bangsa, suku bangsa dalam
setiap aspek sesuai dengan harkat dan martabat bangsa, suku
bangsa dan memilih jati diri.
5. Mewakili kemandirian dalam memperjuangkan tujuan dan cita-cita
dalam jaringan yang sama dan bersinergi.
10
2.1.3 Tujuan Sasaran dan indikator SKPD
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu
dan analisis strategis. Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan
tujuan:
1. Menurunnya potensi terjadinya konflik social
2. Mewujudkan wilayah yang kondusif, aman, tertib, damai dan
terkendali.
3. Meningkatnya tertib administrasib arang.
4. Secara internal dapat mewujudkan kondisi komunikasi yang
harmonis dan bersinergi.
Selanjutnya untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin
dicapai selama periode hasil perencanaan, Badan Kesatuan Bangsa
merumuskan Tujuan Sasaran dan Indikator kinerja sebagai berikut:
1. Menurunnya potensi terjadinya konflik sosial dengan indikator
kinerjanya.
a. Memelihara kondisi daerah dalam masyarakat.
b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai
c. Meredam potensi konflik
d. Membangun sistem peringatan dini
2. Mewujudkan wilayah yang kondusif terjaga, terpelihara, tertib dan
damai dengan indikator kinerja:
a. Terlaksananya fungsi koordinasi kegiatan pembinaan dan
penanggulangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang
berdampak luas, sistematik, sensitive dan strategis di Kota
Mataram
b. Terlaksananya koordinasi bersama instansi terkait, forum-forum
atau lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan baik secara internal maupun eksternal.
11
3. Meningkatnya tertib administrasi barang dan indikator kinerjanya.
a. Prosentase tertib administrasi barang Aset Daerah.
b. Tertibnya inventarisasi barang Bakesbangpol
4. Secara internal dapat mewujudkan koordinasi komunikasi yang
harmonis dan sinergi.
a. Tidak adanya ego sektoral diantara bidang-bidang
b. Terlaksananya pembinaan disiplin PNS
c. Terlaksananya koordinasi/kerjasama yang baik antar PNS
Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai, harus dipilih
strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai, Strategi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram terlaksanya fungsi
koordinasi dengan cepat dan tepat, dimana program dan kegiatan
merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan
atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan
keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.
Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata
sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan memberikan konstribusi bagi pencapaian tugas pokok
dan fungsi.
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Mewujudkan wilayah yang kondusif,
aman, damai dan terkendali
Tertanganinya antisipasi penanganan konflik sosial
bersama Forum-Forum/ Lembaga-Lembaga yang ada
2. Menurunnya kejadian potensi
konflik sosial
- Terlaksananya fungsi koordinasi kegiatan
Pembinaan dan Penanggulangan Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat yang berdampak
luas, sistematik, sensitive dan strategis di Kota
Mataram.
12
- Terlaksananya koordinasi/ kerjasama bersama
Instansi; terkait lembaga yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
baik secara internal maupun eksternal.
3 Membangun sinergi keutuhan
dengan seluruh instansi terkait baik
yang terbentuk berdasarkan
Perundang-Undangan maupun
dengan Lembaga non Pemerintah
- SOP kata sepakat pernyataan perdamaian
dalam penyelesaian konflik sosial maupun
penanganan penyelesaian Rumah Ibadah
- Koordinasi, Komunikasi, kerjasama dalam
mengantisipasi, menyikapi, keterlibatan dan
pengawasan.
Sumber Data Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2016.
2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2016
Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan
sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
Pemerintah karena merupakan proses yang akan menentukan perspektif
mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang
dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan
yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja
tersebut diharapkan lebih fokus dalam mengarahkan dan mengelola program
atau kegiatan Instansi, sehingga kegiatan terarah, maupun kebijakan yang
diambil sesuai rencana, penyusunan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Mataram Tahun 2016 mengacu kepada Dokumen Renstra
Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2016-2021. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram telah menetapkan
Penetapan Kinerja Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 2.2
Rencana Kinerja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Mewujudkan wilayah yang
kondusif, aman, damai dan
terkendali
Tidak terjadi konflik 90% 95%
13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan kinerja, selaku instansi yang melaksanakan kewajiban kinerja
melalui penyajian laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibuat
sesuai ketentuan yang diamanantkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan LAN Nomor
239/IX/618/2003 tentang Perbaikan-Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyajian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja dimaksud memberikan gambaran penilai tingkat pencapaian
target masing-masing indikator, sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja tahun 2016 sesuai ketentuan dimana
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang dicapai untuk mewujudkan visi dan misi
Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya.
3.1 Capaian Kinerja Utama
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah
ditetapkan dan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan
merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penyelesaian
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan
14
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan capaian kinerja makro diperkecil berdasarkan pengukuran
atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran
Strategis cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran
strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator
kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi Instansi
Pemerintah.
Pada penetapan indikator kinerja utama (IKU) perlu ditentukan apa
yang menjadi kinerja utama dari instansi yang bersangkutan, oleh karena itu
IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis Instansi Pemerintah dan terhadap Indikator Kinerja Utama dengan
memperhatikan capaian kinerja permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi, dan hasil pengukuran atas
indikator kinerja utama tahun 2016 dapat dinilai hasil.
Sebagaimana diketahui Tahun 2016 dilakukan pengukuran kinerja
terhadap 12 (dua belas) tim/forum, indikator kinerja yang ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja tahun 2016, dari 12 (dua belas) indikator kinerja
yang terukur adalah :
a. Penyelesaian konflik MONTA
b. Tim/Forum sesuai target 1 tahun
c. 6 (enam) kegiatan tidak mencapai target
15
TABEL 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2016
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
1 Meningkatnya
konduktivitas
wilayah Kota
Mataram
Koordinasi, Sinkronisasi,
penjagaan, antisipasi
penanganan penyelesaian
konflik
2 (dua)
Konflik
2 (dua)
Konflik
Adanya SOP
penyelesaian
Konflik dan
penjagaan
penandatangan
an perjanjian
perdamaian
2 Menurun terjadinya
konflik sosial
Koordinasi/ kerjasama
instansi terkait FKPD,
FKUB, FPK, FKDM,
PPWK, dan KOMINDA
Pembinaan, sosialisasi,
pertemuan,
pencegahan
Tidak
ada
Konflik
Tidak ada
Konflik
Terciptanya
rasa aman,
tertib dan
terkendali
3 Membangun
ssinergisitas,
Koordinasi,
komunikasi,
kerjasama dengan
seluruh instansi
terkait dan forum-
forum yang ditunjuk
berdasarkan
Peraturan
Perundang-
Undangan maupun
Peraturan
Pemerintah
Koordinasi/kerja sama,
antisipasi
penanggulangan dan
penanganan
12
Tim/
forum
12
Tim/
forum
Instansi terkait,
FKPD, FKUB,
FPK, FKDM,
PPWK dan
KOMINDA
16
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2016
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
1 Meningkatnya
konduktivitas
wilayah Kota
Mataram
Koordinasi/
kerjasama instansi
terkait FKPD, FKUB,
FPK, FKDM, PPWK,
dan KOMINDA
Kota
Mataram
90% 95%
1. Dokumentasi penyelesaian konflik warga panda salas dengan tohpati-sindu
terlampir.
2. Dokumentasi penyelesaian konflik warga monjok dengan Karang Taliwang
(Monta) terlampir.
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
Evaluasi bertujuan agar diketahuinya pencapaian misi, agar dapat dinilai
dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang
akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan ulang analasis effisiensi
dengan cara membandingkan anatara output dengan input baik untuk rencana
maupun realisasi, analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan
oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan
oleh input tertentu.
Selanjutnya dilakukan pula pengukuran atau penentuan tingkat
efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil
manfaat ataupun dampak, selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap
perbedaan kinerja yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun
strategi pemecahan masalah yang telah dan akan di laksanakan. Dalam
melakukan evaluasi kinerja perlu juga di gunakan perbandingan-perbandingan
antara lain:
17
1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya.
3.2.1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilingkungan instansi pemerintah dilakukan
dengan pengukuran kerja dan berbagai tingkatan dilakukan dengan
mengacu pada dokumen perencanaan kerja, penganggaran dan
penyajian kerja, sesuai dengan peran tugas dan fungsi, peran masing-
masing instansi pemerintah sehingga mengandalkan pada pengukuran
keberhasilan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkatan urut kerja
sampai tingkat tertinggi. Organisasi suatu instansi diperlukan indikator
kerja yang digunakan untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan dengan
akuntabilitas kinerja SKPD, melaksanakan program/kegiatan memantau
realisasi capaian berbagai indikator kinerja yang digunakan untuk
mengukur terwujudnya output dan outcome samapai kepada sasaran
strategi.
Tabel 3.2.1
Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
Tahun 2016
No Program Sasaran Program
Kegiatan Capaian Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi 1
Peningkatankeamanan dan kenyamanan lingkungan
Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan hidup
Pembangunan posronda/pos jaga
Pos pembangunan keamanan dan kenyamanan lingkungan
114 Unit
114 Unit
2
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terjalinnya kehidupan yang serasi dan selaras antar umat beragama
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama
- Dewan dan Forum - Peningkatan nilai-
nilai toleransi kehidupan beragama
27 Orang
300 Orang
27 Orang
300 Orang
18
Terwujudnya komunikasi antisipasi dini masyarakat
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- Dewan
Kecamatan - Forum FKDM 6
Kecamatan - FKDM 50
Kelurahan - Dewan FKDM
Kota - Forum FKDM Kota - PPWK
54 Orang
54 Orang
350 Orang
18 Orang
26 Orang
32 Orang
54 Orang
54 Orang
350 Orang
18 Orang
26 Orang
32 Orang
Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui 4 Pilar
- Diklat Wasbang,
Tokoh Masyarakat, Pemuda, Mahasiswa
200 Orang
200 Orang
Pembentukan FKDM Kelurahan
Pertemuan, Pengukuhan FKDM Kelurahan
Forum FKDM 50 Kelurahan
500 Orang
500 Orang
TerwujudnyaPertemuan Kegiatan Forum
Rapat pertemuan PPWK
PPWK
160 Orang
160 Orang
Terjalinnya Kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
Peningkatan ideologi danketahananbangsa
Pembauran bangsa 150 Orang 150 Orang
Terbentuk dan tersedianya etnis berbagai suku
Pembentukan dan peningkatan kinerja
- Dewan Penasehat
FPK - Forum FPK
11 Orang 33 Orang
11 Orang 33 Orang
Terwujudnyapenerimaan dan penyerahan Kirab Pataka
Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB
- Tim Koordinasi - Panitia Kirab
Pataka
28 Orang 370 Orang
28 Orang 370 Orang
3
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis
- Kegiatan
koordinasi FKPD
12 Orang
12 Orang
- Sekretariat FKPD 6 Orang 6 Orang
- KOMINDA 29 Orang 29 Orang
Koordinasi Dan Fasilitator Penanganan konflik
Penanganan Konflik
67 Orang
67 Orang
19
Peningkatan Koordinasi Kerjasama dalam Percepatan Informasi dan Komunikasi
- Satgas Antisipasi
Dini Masyarakat
- KartuKominda - Kartu FKDM - KartuSatgas
19 Orang
30 Orang 493 Orang
19 Orang
19 Orang
30 Orang 493 Orang
19 Orang
4
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Terwujudnya pengamanan Kamtibmas
Pemantauan situasi Kamtibmas
Tim harmonisasi pengamanan Kamtibmas
91 Orang
91 Orang
Terciptanya wilayah yang kondusif
Tim terpadu gangguan keamanan
Tim terpadu gangguan keamanan
19 Orang
19 Orang
Terbinanya generasi muda
Pelatihan Bela Negara
Pembinaan bagi tokoh pemuda
150 Orang
150 Orang
Terwujudnyakeamanan wilayah
Pelatihan pengamanan Kamtibmas
600 Orang
600 Orang
5
Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit
Masyarakat
Berkurangnya
pengaruh obat-
obatan
Pencegahan
peredaran
penggunaan
minuman keras
dan narkoba
Menekan
berkurangnya
kenakalan remaja
960 Orang
960 Orang
Menurunnyaken
akalan remaja
Sosialisasi
penertiban
kegiatan
Sosialisasi
Menekan
berkurangnyaKen
akalan Remaja
- Tingkat SMA
- Tingkat SMP
600 Orang
1200 Orang
600 Orang
1200
Orang
Sosialisasi
penertiban
kemasyarakatan
6 Kecamatan
600 Orang
600 Orang
6
Pendidikan
Politik
Masyarakat
Lancarnya
pelaksanaan
Pemilu
Sosialisasi diskusi
politik
Pemilih pemula
100 orang
100 orang
20
Fasilitasi Pemilu
Dukungan Pemilu
Legislatif
21 Orang
21 Orang
Tim terpadu
37 Orang
37 Orang
Terwujudnya
penyampaian
Laporan
kegiatan Pemilu
- Monitoring,
Pemantauan
Pelaporan,
Evaluasi
perkembangan
politik
32 Orang
32 Orang
Lancarnya
Pemilu Legislatif
Sosialisasi
penyelenggaraan
Pemilu Legislatif
100 Orang
100 Orang
Peningkatan
stabilitas dan
harmonisasi
kegiatan sosial
dan politik
Bantuan keuangan
Parpol
12 Orang
12 Orang
3.2.1. Evaluasi Kinerja
Evaluasi atau analisis adalah proses untuk menggunakan suatu
kondisi sehingga diperoleh perubahan yang lebih mendalam, yaitu
menyatukan kondisi, ide atau objek dengan cara melakukan analisis
adanya kerja performance (gap analysis), maka perlu ditentukan sebab-
sebabnya dengan berbagai infansi, kendala, hambatan termasuk usulan,
tindakan-tindakan apa yang memperbaiki kondisi yang selayaknya
dituangkan dalam pelaporan akuntabilitas kinerja dengan
memanfaatkan hasil dari aktivitas pengukuran kinerja yang telah
dilakukan.
21
Tabel 3.2.2 Evaluasi Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2016
No. Program Kegiatan
Alokasi Realisasi Prosentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran
(Rp.) (Rp.) Keuangan (%)
Fisik (%)
1 2 3 4 5 6 7 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa surat menyurat 5.400.000
5.400.000
100 100
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
42.600.000 36.686.695 86,12 99,99
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 7.900.000 79 79
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional
8.150.000 6.245.000 76,63 60,79
- Penyediaan alat tulis kantor 53.144.500 52.500.000 98,79 90,10
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
28.101.000 25.790.000 91,78 86,25
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.000.000 5.400.000 77,14 77,14
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10.600.000
10.600.000 100 108,94
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8.700.000 8.220.000 94,48 127,42
- Penyediaan makanan dan minuman
72.035.000 46.725.000 64,86 53,14
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
142.985.009 142.665.411 99,78 72,76
- Penyusunan Dokumen Perencanaan
25.500.000 25.450.000 99,80 99,80
- Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
4.500.000 4.350.000 96,67 96,67
- Penyediaan Administrasi Keuangan
133.650.000 133.650.000 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan dinas/operasional
51.346.750 51.046.750 99,42 51,82
22
- Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
215.000.000 202.502.000 94,19 100
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
20.100.000 20.100.000 100 100
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang SDM
50.000.000 50.000.000 100 100
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
8.250.000 8.250.000 100 100
6
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
- Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan umat beragama
190.500.000 182.900.000 96,01 95,91
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.825.000.000 1.814.500.000 99,42 100,45
- Peningkatan Idiologi Budaya Bangsa
153.900.000 153.450.000 99,71 99,71
- Koordinasidan pelaksanaan Kirab Pataka NTB
24.850.000 24.290.000 97,75 97,75
7 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis
3.324.600.000 3.267.645.000 98,29 102,47
8 Program Pendidikan Politik Masyarakat
- Peningkatan stabilitasi dan harmonisasi kehidupan sosial dan politik
63.320.000 61.370.000 98,48 98,48
Perbandingan target dengan realisasi anggaran dalam kinerja anggaran
dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
23
TABEL 3.2.3 TARGET RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2016
NO Bagian/Bidang Target Rencana
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Capaian
Kinerja
(%)
1 Gaji dan Tunjangan Lainnya 1.980.961.681 1.958.381.785 98,86
2 Sekretariat 897.062.259 748.562.411 83,45
3 Bidang WASBANG dan
KEWASNAS
5.174.450.000 5.106.435.000 98,69
4 Bidang Politik dan Bina
Idiologi
216.220.000 214.820.000 99,35
5 Bidang Ketahanan Seni
Budaya, Sosial, Ekonomi dan
Agama
190.500.000 182.900.000 96,01
Belanja Tidak Langsung 1.980.961.681 1.958.381.785 98,86
Belanja Langsung 6.478.232.259 6.252.717.411 96,52
TOTAL BTL + BL 8.459.193.940 8.211.099.196 97,07
24
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya pada bagian ini diuraikan
beberapa kesimpulan, penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram merupakan salah satu kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban
tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan di bidang
Kesatuan Bangsa dan politik Kota Mataram melalui Sekretaris Daerah Kota Mataram
dilaporkan sebagai berikut :
a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram Tahun 2016 yang merupakan tanggung jawab instansi atas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govermance).
b. Penyusunan LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
c. LAKIP ini disusun untuk memberikan gambaran kinerja dan evaluasi terhadap
kinerja yang telah dicapai berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran juga
analisis kinerja yang memberikan penyelesaian tentang keberhasilan dan
kegagalan.
d. Pengukuran kinerja dan sasaran yang dicapai disampaikan dari 5 (lima) program
dan 12 (dua belas) kegiatan dari indikator yang ditetapkan dalam penetapan
kinerja yaitu :
- 12 (dua belas) tim/forum yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan
Maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri, mencapai target melaui koordinasi,
kerja sama, pembinaan maupun dalam penanganan dan penyelesaian konflik
dapat terukur dan tim/forum tersebut sebagai berikut :
1. FKPD Kota Mataram,
2. PPWK Kota Mataram,
3. Kominda Kota Mataram,
25
4. FKDM Kota, Kecamatan dan Kelurahan,
5. Forum Pembauran Kebangsaan Kota Mataram,
6. Pemantauan Orang Asing,
7. FKUB Kota Mataram,
8. Tim Verifikasi BANPOL Kota Mataram,
9. Bantuan Keuangan PARPOL,
10. Sekretariat FKPD Kota Mataram.
- Tidak Mencapai target ada 5 (lima) kegiatan hal ini di sebabkan karena
keterbatasan dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
1. Diklat Pelatihan Bela Negara,
2. Diklat Wawasan Kebangsaan bagi Toga, Toma, Toda dan unsur-unsur
lainnya,
3. Pekat pada rumah kost se-Kota Mataram,
4. Menurunnya moralitas anak tingkat SD, SMP, SMA,
5. Penguatan FKDM, FKUB dan Kominda dalam rangka peningkatan SDM.
Demikian LKIP ini di sampaikan sebagai bahan evaluasi dan dalam pengambilan
kebijakan kedepannya.
Mataram, Januari 2017
Kepala Bakesbangpol Kota Mataram,
RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19711230 199703 1 003