penetapan indikator kinerja utama (iku)mataramkota.go.id/file/sk iku_dittd walikota1.pdf ·...
TRANSCRIPT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM Nomor: 675/IX/2012
t e n t a n g
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015
BAPPEDA KOTA MATARAMTAHUN 2012
WALIKOTA MATARAM
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 675/IX/2012
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015
WALIKOTA MATARAM,
Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Walikota
Mataram Tahun 2011-2015 yang termuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mataram Tahun 2011-2015 diperlukan tolok ukur yang
jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja
pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota
Mataram tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Mataram Tahun 2011-2015.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor:
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2009-2013;
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015;
29. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Mataram Tahun 2011-2031.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram
yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2011-
2015 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mataram Tahun 2011-2015.
KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Mataram dalam merencanakan program,
kegiatan, dan indikator kinerja utamanya wajib mengacu pada
Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015
yang diatur dalam Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Matarampada tanggal 13 September 2012
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
Tembusan: disampaikan kepada Yth:1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cq.
Kepala Bidang Akuntabilitas Kinerja di Jakarta;2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB di Mataram;3. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;4. Inspektur Kota Mataram di Mataram;5. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram;6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram di Mataram;7. Pertinggal.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAMNOMOR : 675/IX/2012TANGGAL : 13 September 2012
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA
1. Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya
Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya
Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota
Mataram
Cakupan penanganan Keamanan,
Ketentraman & Ketertiban (K3)
Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban yang
dapat diatasi
% Data primer SKPD
Mengetahui daya tanggap personil dalam mengatasi potensi gangguan
Peningkatan mekanisme
identifikasi dan pemantauan
Menurunkan potensi
terjadinya pelanggaran
BAKESBANG POL
SATPOL PP
Jumlah Patroli Pol PP dalam
pencegahanpelanggaran
tramtib dalam 24 jam
Kali Data primer SKPD
Mengetahui cakupan dampak patroli terhadap
efektivitas penanganan
tramtib
Menurunkan gangguan dan
potensi terjadinya
pelanggaran tramtib
Mengoptimalkan peran dan fungsi
kelembagaan
SATPOL PP
Persentase petugas Pol PP yang memiliki kompetensi
melalui diklat
% Data primer SKPD
Mengetahui informasi
peningkatan pemahaman
tupoksi
Peningkatan pemahaman
tupoksi dalam pelaksanaan
tugas
Meningkatkan pelatihan
peningkatan kompetensi
SATPOL PP
Angka kriminalitas
kasus Data kepolisian
Mengetahui angka kriminalitas yang
terjadi
Peningkatan pencegahan
tindakan kriminal
Mengoptimalkan peran dan fungsi
pengamanan
SATPOL PP
Rata-rata kejadian
gangguan keamanan per tahun / 10.000
penduduk
% Data kepolisian
Mengetahui kerentanaan
pelanggaran K3
Peningkatan kompetensi
personil
Menurunkan pelanggaran K3
di tengah masyarakat
SATPOL PP
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indeks Demokrasi
Persentase partisipasi
masyarakat dalam
PEMILU/PILKADA
% Data KPU Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU/PILKADA
Peningkatan pemahaman
berpolitik
Meningkatkan peran
kelembagaan politik
BAKESBANG POL
KPU
Pelanggaran terhadap
PEMILU/PILKADAyang bebas dan
adil
% Data KPU Mengetahui tingkat
pelanggaran dalam
PEMILU/PILKADA
Peningkatan pengawasan
PEMILU/ PILKADA
Menurunkan angka
pelanggaran
BAKESBANG POL
KPU
Cakupan Penanganan
Konflik
Jumlah Konflik Vertikal & Konflik Horizontal yang
terjadi dalam satu tahun
kasus Data kepolisian
Mengetahui angka konflik yang
terjadi di Kota Mataram
Peningkatan pencegahan
dan penanganan
konflik
Mengoptimalkan peran dan fungsi
pembinaan & pencegahan
terjadinya konflik
SAT POL PP,
BAKESBANG POL
Penyelesaian Pelanggaran
hukum & HAM
Jumlah pelanggaran
Hukum dan HAMselama 1 tahun
yang dapat diselesaikan
kasus Data kepolisian
Mengetahui upaya menurunkan
angka pelanggaran
hukum dan HAMyang terjadi di Kota Mataram
Peningkatan pencegahan
dan penanganan
tindakan pelanggaran
hukum & HAM
Mengoptimalkan peran dan fungsi
pembinaan, pencegahan pelanggaran
hukum & HAM
SAT POL PP
SETDA(BAG
HUKUM)
Persentase Penegakan Peraturan Daerah
Jumlah Pelanggaran
Perda yang dapat diselesaikan / Jumlah Perda
yang ditetapkan pada tahun
berkenaan x 100
% Data primer SKPD
Mengetahui tindakan SKPD
dalam menyelesaikan pelanggaran
Perda
Peningkatan pencegahan
dan penanganan pelanggaran
Perda
Mengoptimalkan pengawalan
Perda
SAT POL PP
SETDA(BAG
HUKUM)
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya toleransi
masyarakat dalam
kehidupan beragama
Persentase pertemuan antar umat beragama
Jumlah pertemuan
koordinasi umat beragama dalam
satu tahun
kali Data primer SKPD
Mengetahui frekuensi
pertemuan untuk kerukunan umat
beragama
Optimliasasi peran forum komunikasi
umat beragama
Memantapkan hasil
kesepakatan forum umat beragama
BAKESBANG POL
SATPOL PP
Jumlah konflik antar umat beragama
--cukup jelas -- kasus Data primer SKPD
Mengetahui upaya SKPD menangani dan mencegah
konflik antar umat beragama
Peningkatan koordinasi
pencegahan dan
penanganan konflik
Optimaliasasi peran lembaga
adat keagamaan
BAKESBANG POL
SATPOL PP
Jumlah kegiatan keagamaan
Jumlah peringatan hari
besar keagamaan
kali Data Depag
Mengetahui kegiatan
keagamaan
Meningkatkan kegiatan
keagamaan
Memantapkan partisipasi kegiatan
keagamaan
BAG KESRA
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
Meningkatnya kualitas
pendidikan
Angka Melek Huruf
Perhitungan AMH % Data primer SKPD
Mengetahui persentase
masyarakat yang bisa membaca &
menulis
Peningkatan kualitas/mutu
pendidikan
Memantapkan manajemen dan
pelayanan pendidikan
DIKPORA
Rasio Lama Sekolah (RLS)
Perhitungan Rasio Lama Sekolah
Thn Data primer SKPD
Mengetahui waktu yang diselesaikan
untuk sekolah oleh masyarakat
usia sekolah
Peningkatan kualitas/mutu
pendidikan
Memantapkan manajemen dan
pelayanan pendidikan
DIKPORA
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
1.APK SD/MI/Paket A
2.APK SMP/MTs/ Paket B
3.APK SMA/SMK/MA/ Paket C
% Data primer SKPD
Mengetahui banyaknya anak
yang mendapatkan pendidikan
Peningkatan kualitas/mutu
pendidikan
Memantapkan manajemen dan
pelayanan pendidikan
DIKPORA
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Angka Partisipasi Murni
(APM)
1.APM SD/MI/Paket A
2.APM SMP/MTs/ Paket B
3.APM SMA/SMK/MA/ Paket C
% Data primer SKPD
Mengetahui banyaknya anak
yang mendapatkan
pendidikan pada masing-masing
jenjang pendidikan
Peningkatan kualitas/mutu
pendidikan
Memantapkan manajemen dan
pelayanan pendidikan
DIKPORA
Angka Putus Sekolah (APS)
1.APS SD/MI/Paket A
2.APS SMP/MTs/ Paket B
3.APS SMA/SMK/MA/ Paket C
% Data primer SKPD
Mengetahui banyaknya anak
yang tidak bersekolah atau yang tidak tamat
pada masing-masing jenjang
pendidikan
Optimalisasi pelayanan pendidikan
Memantapkan manajemen dan
pelayanan pendidikan
DIKPORA
Angka Melanjutkan
(AM)
Angka melanjutkan:1.SD/MI/Paket A
ke SMP/MTs/ Paket B.
2.SMP/MTs/ Paket B keSMA/SMK/MA/ Paket C
% Data primer SKPD
Mengetahui angka melanjutkan tiap jenjang sekolah
Optimalisasi pelayananpendidikan
Memantapkan manajemen dan
pelayanan pendidikan
DIKPORA
Angka Kelulusan (AL)
1.AL SD/MI/Paket A
2.AL SMP/MTs/ Paket B
3.AL SMA/SMK/MA/ Paket C
% Data primer SKPD
Mengetahui banyaknya siswa
yang dapat menyelesaikan
sekolahnya
Optimalisasi pelayanan pendidikan
Memantapkan manajemen dan
pelayanan pendidikan
DIKPORA
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase Guru yang
memperoleh Sertifikasi
Jumlah yang memiliki
sertifikasi / jumlah guru seluruhnya x
100
% Data primer SKPD
Mengetahui tingkat
kompetensi guru
Peningkatan kualifikasi guru
Meningkatkan akses dan
peluang guru untuk memenuhi
kualifikasi
DIKPORA
Rata-rata kunjungan
perpustakaan
Angka kunjungan ke Perpustakaan
Daerah dan Perpustakaan
Keliling
orang Data primer SKPD
Mengetahui tingkat kunjungan
perpustakaan
Peningkatan akses
perpusatakan bagi
masyarakat
Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan
KANTOR PERPUS &
ARSIP
Cakupan layanan
perpustakaan
Jumlah sasaranlayanan
perpustakan keliling
lokasi Data primer SKPD
Mengetahui minat masyarakat untuk
memanfaatkan fungsi
perpustakaan
Peningkatan minat baca masyarakat
Memantapkan peran dan fungsi
perpustakaan
KANTOR PERPUS &
ARSIP
Meningkatnya kualitas dan
derajat kesehatan
masyarakat
Rasio bayi lahir hidup
Angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran
hidup
% Mataram Dalam Angka
Mengetahui layanan dan
tindakan kesehatan dalam mengatasi AKB
(Angka Kematian Bayi)
Peningkatan pelayanan
kesehatan ibu dan anak
Meningkatkan penanganan dan
layanan kesehatan ibu
melahirkan
DIKES
Angka Kematian Ibu Melahirkan
Angka Kematian Ibu Melahirkan /
100.000 KH
% Data DIKES
Mengetahui persentase
kematian ibu melahirkan
Peningkatan pelayanan
kesehatan ibu
Meningkatkan penanganan dan
layanan ibu melahirkan
DIKES
Rata-rata usia harapan hidup
penduduk
Angka Usia Harapan Hidup
tahun Mataram Dalam Angka
Mengetahui rata-rata usia maksimal penduduk
Peningkatan kualitas hidup
sehat
Meningkatkan usia harapan
hidup penduduk Kota Mataram
DIKES
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prevalensi Gizi Buruk
Persentase kejadian gizi
buruk
% Data Dikes
Mengetahui jumlah dan
penanganan gizi buruk
Peningkatan layanan
kesehatan anak
Mengoptimalkan upaya
kesehatan masyarakat
DIKES
Cakupan balita gizi kurang
Presentase balita gizi kurang
% Data skunder SKPD
Mengetahui jumlah dan
penangan balita gizi kurang
Peningkatan layanan
kesehatan anak
Mengoptimalkan upaya
peningkatan kesehatan balita
DIKES
Rasio bidan per 1.000 penduduk
Jumlah bidan / jumlah penduduk
x 1000
orang Data skunder SKPD
Mengetahui cakupan layanan
kebidanan
Peningkatan kompetensi dan
jumlah bidan
Mengoptimalkan peran dan fungsi
Bidan
DIKES
Cakupan layanan
Puskesmas
Persentase kecamatan yang
memiliki Puskesmas
% Data skunder SKPD
Mengetahui jangkauan layanan
puskesmas
Peningkatan pelayanan kesehatan
dasar
Mengoptimalkan peran, fungsi dan
layanan Puskesmas
DIKES
Cakupan layanan
Puskesmas Pembantu
Persentase Kelurahan yang
memiliki Puskesmas Pembantu
% Data skunder SKPD
Mengetahui jangkauan
layanan Pustu sampai dengan
tingkat Kelurahan
Peningkatan pelayanan kesehatan
dasar
Mengoptimalkan peran dan fungsi
layanan Puskesmas Pembantu
DIKES
Rasio RS per satuan
penduduk
Jumlah RS / Jumlah penduduk
x 1000
unit Data RSU Mengetahui jangkauan RS per satuan penduduk
Peningkatan pelayanan RSU
Mengoptimalkan pelayanan RSU
RSU
Rasio tenaga medis per
satuan penduduk
Jumlah tenaga medis / jumlah
penduduk x 1000
orang Data RSU Mengetahui perbandingan jumlah tenaga medis dengan
jumlah penduduk
Peningkatan pelayanan kesehatan
dasar
Meningkatkan jumlah dan
kualitas/kompetensi tenaga medis
RSU
DIKES
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cakupan layanaan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin
Jumlah kunjungan pasien miskin / jumlah seluruh masy miskin x
100
% Data RSU Mengetahui pelayanan RS
terhadap rujukan pasien
masyarakat miskin
Peningkatan pelayanan
kesehatan bagi pendudk penerima
JAMKESMAS
Mengoptimalkan layanan
kesehatan bagi masyarakat
miskin
RSU
DIKES
Cakupan jamban keluarga
Persentase penduduk yang memiliki jamban
keluarga
% Data Dikes
Mengetahui cakupan jamban
keluarga
Meningkatkan pemahaman masyarakat
Optimalisasi sosialisasi
DIKES
Persentase penanganan
penderita HIV
Jumlah kasus HIV Kasus Data Komite
Penanggulangan
HIV/AIDS
Mengetahui jumlah penderita
HIV
Peningkatan pembinaan dan
pengawasan HIV
Mengoptimalkan sosialisasi HIV
DIKES
Persentase penanganan
penderita AIDS
Jumlah kasus AIDS
Kasus Data Komite
Penanggulangan
HIV/AIDS
Mengetahui jumlah penderita
AIDS
Peningkatan pembinaan dan
pengawasan AIDS
Mengoptimalkan sosialisasi AIDS
DIKES
Persentase penanganan
penyalahgunaan Narkoba/NAPZA
Jumlah kasus Narkoba
Kasus Data BNN Mengetahui jumlah korban
penyalahgunaan narkoba/NAPZA
Peningkatan pembinaan dan
pengawasan Anti Narkoba
Mengoptimalkan sosialisasi
Gerakan Anti Narkoba/NAPZA
BNN Kota Mataram
Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang
mencerminkan kearifan lokal
Jumlah eventbudaya daerah
-- cukup jelas-- kali Data primer SKPD
Untuk mengetahui intensitas event
budaya
Optimalisasi penyelenggaraan event budaya
Meningkatkan frekuensi
penyelenggaraan event budaya
DISBUDPAR
Jumlah pembinaan kelompok budaya
Jumlah kelompok yang terbina
klp Data primer SKPD
Mengetahui keberadaan
kelompok adat
Peningkatan eksistensi
kebudayaan daerah
Meningkatkan keterbukaan dan
akses pembentukan kelompok adat
DISBUDPAR
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya kesetaraan
gender
Indeks Pemberdayaan
Gender
Angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- BPS Mengetahui tingkat
kesetaraan gender
Peningkatan kesetaraan
gender
Optimalisasi kesetaraan
gender
BAPPEDA
Angka melek huruf
perempuan
Jumlah perempuan usia diatas 15 tahun
yang melek huruf dibandingkan
keseluruhan anak perempuan diatas 15 tahun x 100
% Data primer SKPD
Mengetahui aspek gender dalam
pemberantasan buta huruf
Peningkatan akses
perempuan dalam
pembangunan
Meningkatkan upaya partisipasi
perempuan dalam
pendidikan
DIKPORA
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintahan
Jumlah karyawan yang bekerja di pemerintahan /
jumlah pendudukx 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui perbandingan
aspek kesetaraan gender dalam
lingkungan kerja
Peningkatan akses
perempuan dalam
pembangunan
Meningkatkan upaya partisipasi
perempuan dalam
pemerintahan
BKD
Cakupan partisipasi
perempuan di sektor swasta
Jumlah pekerja perempuan di
swasta / jumlah seluruh
perempuan Kota Mataram x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui perbandingan
partisipasi perempuan di sektor swasta
Peningkatan keterbukaan akses bagi
peran perempuan
Meningkatkan upaya membuka
partisipasi perempuan di sektor swasta
BPPKB
Jumlah kasusKDRT
Jumlah kasus KDRT per tahun
kasus Data skunder SKPD
Mengetahui kerentanan KDRT dan dampaknya
Pemantapan penanganan potensi dan kasus KDRT
Menurunkan jumlah kasus
KDRT
BPPKB
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya kualitas keluarga
Persentase peningkatan
jumlah Keluarga Sejahtera
Jumlah keluarga pra-sejahtera
yang meningkat menjadi keluarga
sejahtera
keluarga
Data primer SKPD
Mengetahui peningkatan
status keluarga
Peningkatan pendampingan, pembinaan, dan
penyuluhan kepada
keluarga
Meningkatkan upaya
pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat
BPPKB
Cakupanlayanan Keluarga
Berencana
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
yang menjadi Peserta KB Aktif
PUS Data primer SKPD
Mengetahui tingkat partisipasi
KB
Peningkatan pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan KB
Meningkatkan sosialisasi guna
pemahaman ber-KB
BPPKB
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya pendapatan per kapita
PDRB per Kapita PDRB / jumlah penduduk
pertengahan tahun
Rp. PDRB Mengetahui tingkat daya beli
penduduk
Peningkatan daya saing
ekonomi daerah
Meningkatkan distribusi dan
sirkulasi ekonomi daerah
BAPPEDA
Paritas Daya Beli
Angka paritas daya beli
Rp. PDRB Mengetahui tingkat daya beli
penduduk
Peningkatan daya saing
ekonomi daerah
Meningkatkan distribusi dan
sirkulasi ekonomi daerah
BAPPEDA
Meningkatnya upaya
penanganan masalah sosial
ekonomi masyarakat
Persentasependuduk
miskin
Jumlah penduduk miskin / jumlah penduduk x 100
% BPS Mengetahui perbandingan
penduduk miskin
Peningkatan program
pengentasan kemiskinan
Mengoptimalkan penanganan
penduduk miskin
BAPPEDA
Persentase penduduk
rentan miskin
100% dikurangi persentase angka
kemiskinan
% BPS Mengetahui tingkat daya beli
masyarakat
Pengurangan Jumlah
Penduduk Miskin
Pemberdayaan Penduduk Rentan
Miskin
BAPPEDA
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah
Cakupan penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah PMKS yg ditangani /
Jumlah PMKS x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui upaya penanganan
PMKS
Peningkatan upaya
penanganan PMKS
Meningkatkan fungsi dan peran
kelembagaan
DINAS SOSNAKER-
TRANS
Cakupan pembinaanLembaga
PemberdayaanMasyarakat
(LPM)
Jumlah kelompok binaan LPM / jumlah LPM
seluruhnya x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui dampak
keberadaan LPM bagi masyarakat
Peningkatan kapasitas
kelembagaan LPM
Mengoptimalkan keberadaan LPM
BPM
SETDA(BAG.
KESRA)
Meningkatnya ketersediaan
lapangan kerja
Cakupan partisipasi
angkatan kerja
Angka tingkat partisipasi
angkatan kerja
% Data skunder SKPD
Mengetahui cakupan lapangan
kerja
Peningkatan kesempatan
kerja
Meningkatkan peluang
lapangan kerja
DISOSNAKERTRANS
Persentase penduduk yang tidak bekerja
Angka tingkat pengangguran
terbuka
% Data skunder SKPD
Mengetahui angka pengangguran
Peningkatan kapasitas
penduduk usia produktif
Mengoptimalkan penanganan
pengangguran terbuka
DISOSNAKERTRANS
Meningkatnya stabilitas
pertumbuhan ekonomi daerah
Pertumbuhan ekonomi daerah
Angka pertumbuhan
PDRB
% BPS Mengetahui perkembangan pertumbuhan
ekonomi daerah
Pengembangan sistem ekonomi
daerah
Mengoptimalkan kebijakan
ekonomi daerah
BAPPEDA
Angka Laju lnflasi % BPS Mengetahui komponen
penyebab inflasi
Pengembangan sistem ekonomi
daerah
Mengoptimalkan kebijakan
ekonomi daerah
BAPPEDA
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya Efektifitas
Pemenuhan Kebutuhan
Pangan Daerah
Tingkat cadangan pangan
Jumlah ketersediaan
pangan utama per thn (kg) /
Jumlah penduduk x 100%
% Data skunder SKPD
Mengetahui efektivitas
penanganan ketersediaan
pangan daerah
Peningkatan sistem
pembinaan dan penyuluhan
Mengoptimalkan peran dan fungsi
kelembagaan ketahanan
pangan daerah
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
Cakupan layanan
penyuluhan pertanian,
perikanan, dan kelautan
Jumlah penyuluhan
dalam satu tahun
% Data skunder SKPD
Mengetahui efektivitas
pelaksanaan penyuluhan
Peningkatan sistem
pembinaan dan penyuluhan
Meningkatkan dampak
penyuluhanterhadap
pemenuhan pangan daerah
BP4K
Tingkat konsumsi ikan
Tingkat konsumsi ikan
(kg/kapita/thn)
kg Data skunder SKPD
Mengetahui tingkat konsumsi
ikan
Peningkatan cakupan
konsumsi ikan
Mengoptimalkan pemahaman manfaat ikan
DISPERKAN LUT
Tingkat pemenuhan kebutuhan
daging
Tingkat konsumsi daging
(kg/kapita/thn)
kg Data skunder SKPD
Mengetahui tingkat konsumsi
daging
Peningkatan cakupan konsumsi daging
Mengoptimalkan pemahaman
manfaat daging
DISPERKANLUT
Meningkatnya efektivitas
pengembangan potensi
unggulan daerah
berbasis sumber daya
lokal
Kontribusi sektor Industri
terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah
Angka sektor industri terhadap
PDRB sektor industri
% PDRB Mengetahui peluang sektor industri dalam mendongrak pertumbuhan
ekonomi daerah
Peningkatan pengembangan
Industri
Mengoptimalkan sektor industri
dalam pengembangan
peluang dan pemasaran
BAPPEDA
Cakupan Klaster Unggulan Daerah
Jumlah usaha Klaster Unggulan Daerah / Jumlah usaha seluruhnya
x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui perkembangan
Unit usaha klaster unggulan daerah
Pengembangan klaster
unggulan
Meningkatkan daya saing
klaster unggulan daerah
DISKOPERIN DAG
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kontribusi sektor Industri Rumah Tangga
terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah
Angka sektor IRT terhadap PDRB sektor industri
% PDRB Mengetahui peluang IRT
dalam mendongrak pertumbuhan
ekonomi daerah
Peningkatanpengembangan Industri Rumah
Tangga
Mengoptimalkan peluang dan
pemasaran IRT
BAPPEDA
Jumlah Kelompok Sadar
Wisata dan pelaku wisata
Jumlah kelompok sadar wisata dan
pelaku wisata
- klp - unit
Data skunder SKPD
Mengetahui tingkat partisipasi
masyarakat di bidang pariwisata
Peningkatan pemahaman
tentang kepariwisataan
Mengoptimalkan sosialisasi
DISBUDPAR
Angka kunjungan wisatawan
Jumlah kunjungan wisatawan domestik &
mancanegara
org Data skunder SKPD
Mengetahui tingkat kunjungan
wisatawan
Peningkatan promosi
kepariwisataan
Mengoptimalkan promosi destinasi
pariwisata
DISBUDPAR
Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan
Daerah
Persentase daya serap
pendapatan daerah
Target Pendapatn / Realisasi
Pendapatan x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui Efektivitas
pengelolaan pendapatan
daerah
Peningkatan manajemen keuangan
daerah
Optimalisasi manajemen pendapatan
daerah
DIPENDA
Persentase daya serap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Realisasi Pendapatn /
Target Pendapatan
x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui Efektivitas
pengelolaan pendapatan
daerah
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
Optimalisasi manajemen pendapatan
daerah
DIPENDA
Persentase PAD terhadap Dana Alokasi Umum
(DAU)
PAD / DAU x 100 % Data skunder SKPD
Mengetahui kemandirian
pendaan Pembangunan
daerah
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
Optimalisasi manajemen pendapatan
daerah
DIPENDA
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya efektivitas
pengembangan sistem dan
akses permodalan
UMKM
Persentase Usaha Mikro
dan Kecil
Jumlah usaha mikro / Jumlah
usaha seluruhnya x 100
(%) Data skunder SKPD
Mengetahui keberadaan usaha mikro dan kecil di
masyarakat
Peningkatanintervensi
program bagi pengembangan
usaha mikro/kecil
Mengoptimalkan penanganan dan
peningkatan pendapatan
usaha mikro/kecil
DINAS KOPERINDAG
SETDA (BAG. EKONOMI)
Persentase UMKM yang memperoleh
akses permodalan
Jumlah usaha mikro yang memperoleh
bantuan / Jumlah usaha mikro kecil
x 100
(%) Data skunder SKPD
Mengetahui keberadaan usaha mikro dan kecil di masyarakat yang
memperoleh bantuan
Peningkatan asset UMKM
Mengoptimalkan besaran dan pola
distribusi bantuan usaha
mikro/kecil
SETDABAG.
EKONOMI BAG. KESRA
Meningkatnya efektivitas
pengembangan usaha
Rasio Wirausaha Baru
Jumlah wirausaha baru / jumlah
penduduk produktif x 1000
Orang/usaha
Data primer SKPD
Mengetahui minat masyarakat untuk membuka usaha
Peningkatan pemahaman
untuk membuka
lapangan usaha baru
Meningkatkan upaya promosi dan peluang
usaha
DINAS KOPERINDAG
Cakupan bina kelompok pengrajin
Jumlah kelompok binaan / Jumlah
kelompok
% Data skunder SKPD
Mengetahui perbandingan
jumlah kelompok pengrajin
Pemantapan kelembagaan
pengrajin
Mengefektifkan peran lembaga
UKM
DINAS KOPERINDAG
Persentase Koperasi
Berkualitas
Jumlah koperasi berkualitas /
Jumlah seluruh koperasi x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui jumlah koperasi
berkualitas
Pemantapan kelembagaan
koperasi
Mengoptimalkan manajemen
koperasi
DINAS KOPERINDAG
Persentase Koperasi Aktif
Jumlah koperasi aktif / jumlah keseluruhan
koperasi x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui perbandingan koperasi yang
aktfi menjalankan usahanya
Peningkatan kapasitas koperasi
Mengoptimalkan peran koperasi
untuk pelayanan kebutuhan masyarakat
DINAS KOPERINDAG
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Meningkatkan investasi
Meningkatnya kepastian
berinvestasi
Laju pertumbuhan
investasi
Angka laju pertumbuhan
investasi
% BPS Mengetahui trend pertumbuhan
investasi daerah
Pengembangan promosi investasi
Meningkatkan intensitas promosi
SETDA(BAG
EKONOMI)
Jumlah Nilai Investasi
Jumlah nilai PMDN & PMA
Rp atau US$
Data skunder
Mengetahui daya tarik investasi
daerah
Pengembangan peluang investasi
Meningkatkan daya saing
investasi daerah
SETDA(BAG
EKONOMI)
Jumlah kontrak kerjasama penanaman
modal
Jumlah kerjasama penanaman
modal dengan pihak ketiga
buah Data skunder
Mengetahui pihak-pihak yang
melakukan kerjasama dengan
pemda
Peningkatan potensi/obyek
kerjasama daerah
Memantapkan indentifikasi potensi yang
dapat dikerjasamakan
SETDA(BAG
EKONOMI)
Waktu penyelesaian ijin investasi
-- cukup jelas -- hari Data Skunder
SKPD
Mengetahui lama penyelesaian
pengajuan ijin-ijin oleh masyarakat
Peningkatan manajemen
pelayanan satu atap (one stop
service)
Mengoptimalkan fungsi dan peran
kelembagaan
KPPT
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
1. Peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Meningkatnya Efektivitas
Penyelenggaraanpemerintahan berdasarkan
Good Governance
Peran serta masyarakat
dalam Musrenbang/
MPBM
Jumlah masyarakat yang mengikuti MPBM /
jumlah total penduduk x 100
% Data Primer SKPD
Mengetahui partisipasi
masyarakat dalam musrenbang
Peningkatan akses
masyarakat dalam
pembangunan
Mengefektifkan keterbukaan informasi dan
partisipasi stakeholders
BPM
Sinkronisasi dokumen
perencanaan
Jumlah Renstra-SKPD yang
mengacu RPJMD / Jumlah seluruh
SKPD Kota Mataram x 100
% Data SKPD
Untuk mengetahui keterkaitan program
Peningkatan sistem
perencanaan pembangunan
sesuai UU 25/2004
Memantapkan sinkronisasi
rencana pembangunan
daerah
BAPPEDA
Jumlah Renja-SKPD yang
mengacu RKPD / jumlah seluruh
SKPD x 100
% Data SKPD
Untuk mengetahui keterkaitan program
Peningkatan sistem
perencanaan pembangunan
sesuai UU 25/2004
Memantapkan sinkronisasi
rencana pembangunan
daerah
BAPPEDA
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temuan hasil pemeriksaan
tahun lalu yang telah selesai
ditindaklanjuti dalam waktu
yang ditentukan
Jumlah temuan yang
ditindaklanjuti / Jumlah seluruh temuan x 100
% Data primer SKPD
Mengetahui temuan yang ditindaklanjuti
Pemantapan pengawasan/ pembinaan
SKPD
Memantapkan mekanisme
fungsi pengawasan/
pembinaan SKPD
INSPEKTORAT
Aparatur pengawasan yang sudah
memiliki kualifikasi Auditor
Jumlah aparatur yang memiliki
kualifikasi auditor
org Data primer SKPD
Mengetahui kompetensi
aparatur pengawasan
Pemantapan pengawasan/ pembinaan
SKPD
Meningkatkan kualitas
pengawas
INSPEKTORAT
Daya serap APBD
Target APBD / Realisasi APBD
x 100
% SIMDA Mengetahui efektivitas
pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen keuangan
daerah
Mengoptimalkan sistem keuangan
daerah
SETDA(BAG.
KEUANGAN)
Kinerja laporan keuangan
daerah
Opini hasil audit BPK
opini Data BPK Mengetahui efektivitas
pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen keuangan
daerah
Meningkatkan opini WDP
menjadi WTP
SETDA(BAG.
KEUANGAN)
Tingkat pengelolaan aset daerah
Nilai aset yang terdata / Nilai
aset yang tercatat x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui nilai aset daerah
Peningkatan Manajemen Aset Daerah
Mengoptimalkansistem pencatatan
aset
SETDA (BAG. UMUM)
Persentase SKPD mengelola
arsip dengan baik
Jumlah SKPD yang telah mendapat
pendampingan tata kelola arsip
yang baik / Jumlah seluruh
SKPD x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui daya dukung arsip
SKPD
Pemantapan tata arsip SKPD
Mengoptimalkan peran arsip
dalam rangka tertib
administrasi
KANTORPERPUS &
ARSIP
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase SKPD yang
telah menyampaikan
Laporan Realisasi Fisik &
Keuangan
Jumlah SKPD menyampaikan laporan tepat
pada waktunya / Jumlah seluruh
SKPD x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui efektivtas
pelaporan dan pengendalian
pembangunan, pengadaan barang/jasa
Peningkatan manajemen
pelaporan dan pengendalian pembangunan
Optimalisasi mekanisme pelaporan,
pengendalian, pengadaan barang/jasa
SETDA(BAG. APP)
Efektivitas pelaporan
penyelnggaraan pemerintahan
daerah
SKPD yang telah menyusun LPPD sesuai urusan
pemerintahan / Jumlah seluruh
SKPD x 100
-Kali-SKPD
Data SKPD
Untuk mengetahui efektivitas evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan manajemen
evaluasi
Memantapkan sistem dan mekanisme
evaluasi
SETDABAG.
PEMERINTAHAN
Persentase SKPD yang
telah menyusun LAKIP tepat
pada waktunya
Jumlah SKPD yang
menyerahkan LAKIP tepat
waktu / Jumlah seluruh SKPD x
100
% Data primer SKPD
Mengetahui ketepatan waktu dalam menyusun
LAKIP
Optimalisasi koordinasi
Meningkatkan koordinasi
BAPPEDA
Rasio pelanggaran disiplin PNS
Jumlah pelanggaran PNS
/ Jumlah PNS seluruhnya x 100
kali Data skunder SKPD
Mengetahui tingkat disiplin
pegawai
Pemantapan pengawasan/
pembinaan PNS
Memantapkan mekanisme
fungsi pembinaan PNS
BKD
Persentase pejabat
struktural yang telah mengikuti diklat struktural sesuai dengan
eselon
Jumlah pejabat yang mengikuti
diklat struktural / Jumlah seluruh pejabat x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui kesesuaian
peruntukan diklat kompetensi
jabatan dengan kebutuhannya
Penguatan mekanisme diklat dalam
jabatan
Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti
diklat dalam jabatan
BKD
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Persentase SKPD yang
kelembagaannya sesuai dengan kebutuhan dan
aturan
Jumlah SKPD yang
kelembagaannya sesuai dengan PP
41
SKPD Data primer SKPD
Mengetahui penerapan aturan tentang struktur
organisasi
Pemantapan keselarasan
fungsi kelembagaan
dengan kebutuhan
Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai
dengan kebutuhan dan
aturan
SETDA (BAG
ORGANISASI)
Tingkat waktu tanggap
(response time late) daerah
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
(WMK)
Jumlah ketepatan waktu tindakan
pemadam kebakaran (<1
jam setelah pengaduan) /
Jumlah kejadian kebakaran x 100
% Data primer SKPD
Mengetahui daya tanggap darurat
bencana kebakaran
Pemantapan antisipasi dampak
kebakaran
Memantapkan penanganan
bahaya kebakaran
KANTOR PMK
Meningkatnya efektivitas
penerapan SPM dan SOP
Persentase SKPD yang mempunyai
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Jumlah SKPD yang mempunyai
SPM / Jumlah SKPD seluruhnya
x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan dokumen SPM
Pemenuhan dokumen pelayanan publik yang berkualitas
Mendorong penyusunan SPM
BAG ORGANISASI
Persentase SKPD yang mempunyai
Standar Operasional
Prosedur (SOP)
Jumlah SKPD yang mempunyai
SOP / Jumlah SKPD seluruhnya
x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan dokumen SOP
untuk meningkatkan
pelayanan
Pemenuhan dokumen pelayanan publik yang berkualitas
Mendorong penyusunan SOP
BAG ORGANISASI
Persentase SKPD yang
menerapkan SPM dan SPP
Jumlah SKPD yang menerapkan
SPM dan SPP / Jumlah SKPD
seluruhnya x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui sejauhmana
penerapan SPM oleh SKPD yang memiliki SPM
Pemantapan penerapan
layana publik yang
transparan dan berkualitas
Mendorong penerapan SPM
oleh SKPD
BAG ORGANISASI
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Perluasaan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan sipil.
Meningkatnya efektivitas
pemerataan dan kualitas pelayanan
publik
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Jumlah sekolah (SD + SMP) /
Jumlah penduduk usia 7-12 th +
13-15 th x 1000
% Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan
sekolah
Peningkatan pelayanan pendidikan
dasar
Meningkatkan sarpras sekolah
DIKPORA
Jumlah sekolah (SMA/SMK/MA) / Jumlah penduduk
usia 16 sd. 19 tahun x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan
sekolah
Peningkatan pelayanan pendidikan menengah
Meningkatkan sarpras sekolah
DIKPORA
Rasio Puskesmas,
Pustu, poliklinik per satuan penduduk
Jumlah puskesmas,
poliklinik, pustu / jumlah penduduk
x 1000
% Data skunder SKPD
Mengetahui daya jangkau layanan Puskesmas dan
jaringannya
Peningkatan pelayanan
kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya
Meningkatkan kuantitas sarpras
kesehatan
DIKES
Cakupan pelayanan kesehatan
pasien masyarakat
miskin
Jumlah kunjungan pasien miskin / jumlah seluruh masy miskin x
100
% Data skunder SKPD
Mengetahui sejauhmana
layanan kesehatan kepada penduduk miskin
Peningkatan pelayanan kesehatan
Optimalisasi pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin
DIKES
Persentase cakupan
layanan air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna
air bersih / Jumlah seluruh
RT x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui jumlah Rumah
Tangga pengguna air
bersih
Peningkatan layanan air
bersih untuk masyarakat
Meningkatkan sarpras air bersih
DINAS PU
Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan
kelurahan yang baik
Jumlah kantor kelurahan kondisi
baik / jumlah seluruh kelurahan
x 100
% Data skunder SKPD
Untuk mengetahui sejauhmana
layanan pemerintahan
kelurahan
Pemantapan penerapan
Sistem Administarsi Kelurahan
Optimalisasi pelayanan dan administrasi di
tingkat kelurahan
BAG. PEMERINTAHAN
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rasio ketersediaan
angkutan umum
Jumlah angkutan umum per 1.000 jumlah penduduk
% Data Skunder
SKPD
Mengetahui cakupan layanan
transportasi
Peningkatan akses layanan transportasi
Meningkatkan infrastruktur transportasi
DISHUB
Cakupan layanan
persampahan
Jumlah sampah terangkut /
Jumlah timbunan sampah x 100
% Data Skunder
SKPD
Mengetahui cakupan layanan
persampahan
Peningkatan akses layanan persampahan
Meningkatkan sarpras
persampahan
DINAS KEBERSIHAN
BLH
Rasio penduduk ber-KTP
Jumlah penduduk usia >17 th yang ber-KTP / jumlah penduduk usia >17 th x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui sejauhmana
layanan kependudukan
Pemantapan Sistem
Administrasi Kependudukan
Optimalisasi pelayanan dan administrasi
kependudukan
DINAS DUKCAPIL
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan
1. Terwujudnya wilayah yang bebasgenangan dan abrasi di wilayah kota.
Meningkatnya fungsi saluran
drainase
Cakupan drainase dalam
kondisi baik
Panjang drainase dalam kondisi baik / Panjang
drainase seluruhnya x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui daya dukung drainase dalam antisipasi
banjir
Pengembangan sistem drainase terpadu dalam mengantisipasi
banjir
Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan
drainase perkotaan
DINAS PU
Meningkatnya ketersediaan
kawasan resapan air
Persentase ketersediaan
kawasan resapan air
Jumlah kawasan resapan air / Jumlah luas
kawasan kota x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan
kawasan resapan air
Peningkatan upaya antisipasi
banjir
Meningkatkan jumlah kawasan
resapan air
DINAS PU
BLH
DINAS TATA KOTA
Optimalisasi penataan sempadan sungai dan
pantai
Rasio sempadan sungai dan pantai yang
dipakai bangunan liar
Panjang sempadan sungai dan pantai yang
dipakai bangunan liar / Panjang
seluruh sempadan sungai dan pantai
x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui pelanggaran pemanfaatan
kawasan sempadan pantai
dan sungai
Peningkatan upaya
pengawasan pemanfaatan
kawasan sempadan pantai dan
sungai
Meningkatkan sosialisasi,
pengawasan, danpengendalian
kawasan sempadan pantai
dan sungai
DINAS PU
DINAS TATA KOTA
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Meningkatnya kualitas lingkungan Padat, Kumuh dan Miskin (PAKUMIS),
3. Meningkatkan media ekspresi dan ruang publik
Meningkatnya penanganan perumahantidak layak huni dan kawasan
permukiman kumuh
Persentase rumah tidak layak huni
Jumlah rumah tidak layak huni / jumlah rumah x
100
% Data Skunder
SKPD
Mengetahui jumlah rumah
tidak layak huni
Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni
Meningkatkan upaya
penanganan rumah tidak layak huni
DINAS PU
Rasio kawasan permukiman
kumuh
Luas kawasan permukiman kumuh / Luas
wilayah x 1.000
- Data Skunder
SKPD
Mengetahui luas kawasan
permukiman kumuh
Peningkatan penanganan
kawasanpermukiman
kumuh
Meningkatkan upaya
penanganan kawasan
permukiman kumuh
DINAS PU
Persentase rumah tinggal
bersanitasi
Jumlah rumah tinggal bersanitasi / Jumlah rumah tinggal x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui jumlah rumah
bersanitasi baik
Peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat
Meningkatkan sarpras sanitasi
DINAS PU
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)
Jumlah TPS / Jumlah penduduk
x 1.000
% Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan TPS
Peningkatan layanan
persampahan
Meningkatkan kuantitas,
kualitas, dan pemeliharaan
TPS
DINAS KEBERSIHAN
Meningkatnya ketersediaan
media ekspresi dan ruang
publik
Rasio cakupan ruang publik
Jumlah ruang publik per 10.000
penduduk
lokasi Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan ruang publik
Pengembangan ruang publik
yang memadai
Meningkatkan jumlah ruang
publik
DINAS PERTAMANAN
Rasio cakupan fasilitas media
ekspresi
Jumlah fasilitasmedia ekspresi
per 10.000 penduduk
lokasi Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan
fasilitas media ekspresi
Peningkatan ketersediaan
fasilitas media ekspresi
Meningkatkan fasilitas media
ekspresi
DINAS PERTAMANAN
VISI MISI TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN
IKU
SATUANSUMBER
DATA PENJELASAN PENCAPAIAN IKU
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Meningkatnya efektivitas
pemanfaatan & pengendalian ruang yang
berwawasan lingkungan
hidup
PersentaseRuang Terbuka
Hijau (RTH)
Luas RTH / Luas Wilayah x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan ruang terbuka
hijau
Peningkatan fungsi RTH
Menambah luasan RTH
- PERTAMANAN- PU
- TATA KOTA- BLH
Rasio tempat pemakaman
umum
Jumlah daya tampung
pemakaman umum / Jumlah penduduk x
1.000
% Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan
lahan pemakaman
Peningkatan sarpras dasar masyarakat
Meningkatkan pemeliharaan pemakaman
DINAS PERTAMANAN
PersentaseBangunan ber-
IMB
Jumlah bangunan ber-IMB / jumlah bangunan x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui kepatuhan
masyarakat dalam hal mendirikan
bangunan
Pemantapan fungsi tata
ruang sesuai peruntukannya
Mengoptimalkan pengawasan bangunan
DINAS TATA KOTA
Persentase alih fungsi lahan pertanian
Luas lahan alih fungsi / Luas
lahan pertanian eksisting x 100
% Data skunder SKPD
Mengetahui persentase alih
fungsi lahan pertanian
Pengendalian alih fungsi
lahan pertanian
Mengoptimalkan pengendalian
dan pengawasan pemanfaatan
lahan pertanian
TATA KOTA
DINAS PERTANIAN,
KANLUT
Meningkatnya efektivitas
layananpenanggulangan bencana daerah
Kemampuan penanganan
bencana
Jumlah bencana yang dapat
ditangani dalam satu tahun
% Data skunder SKPD
Mengetahui daya tanggap darurat
bencana
Peningkatan daya dukung penanganan
bencana
Meningkatkan peran dan fungsi
kelembagaan
BPBD
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH