laporan akhir ekpd 2010 - jawa tengah - undip
DESCRIPTION
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Jawa Tengah oleh Tim Universitas DiponegoroTRANSCRIPT
ii ii
KATA PENGANTAR
Evaluasi kinerja pembangunan adalah salah satu fungsi penting yang tidak terpisahkan dari keseluruhan siklus manajemen pembangunan nasional. Saat ini RPJMN 2004-2009 telah selesai dilaksanakan sehingga sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan nasional selama 5 tahun (2004-2009) tersebut baik secara sektoral maupun regional.
Evaluasi RPJMN 2004-2009 menurut daerah yang dilakukan oleh Tim Independen difokuskan pada evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di daerah dan evaluasi terhadap relevansi RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014 khususnya untuk melihat apakah RPJMD telah mengacu pada RPJMN sesuai ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai dengan ketetapan Permendagri No. 28 Tahun 2010 tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maka di dalam melakukan evaluasi Tim Independen tidak hanya melihat pada RPJMD dan RPJMN, tetapi juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menelaah lebih dalam apakah RPJMD dan RKPD mengacu pada RPJMN. Evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Tim Independen dengan tujuan memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pembangunan yang akan datang mendasarkan pada berbagai kebijakan tersebut di atas.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Bappenas yang untuk keempatkalinya memberikan kepercayaan kepada Tim Independen Universitas Diponegoro melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah. Secara khusus, ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia membantu menyediakan berbagai data yang kami butuhkan, juga intansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Focus Group Discusión (FGD). Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan penulisan laporan akhir ini. Semoga hasil evaluasi yang kami lakukan bermanfaat dalam menentukan arah pembangunan Jawa Tengah di masa yang akan datang.
Semarang, Nopember 2010
Rektor,
Prof. Dr. Susilo Wibowo, MS.Med., Sp.And.
iii iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1 A. LATAR BELAKANG 3 B. TUJUAN DAN SASARAN 3 C. KELUARAN 3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 5 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN
DAMAI 5 1. Indikator 5 2. Analisis Pencapaian Indikator 5 3. Rekomendasi Kebijakan 10 B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN
DEKOMKRATIS 10 1. Indikator 10 2. Analisis Pencapaian Indikator 10 3. Rekomendasi Kebijakan 19 C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 20 1. Indikator 20 2. Analisis Pencapaian Indikator 23 3. Rekomendasi Kebijakan 76 D. KESIMPULAN 78 1. Agenda Pembangunan Pertama: Mewujudkan Indonesia
yang Aman dan Damai 78 2. Agenda Pembangunan Kedua: Mewujudkan Indonesia
yang Adil dan Demokratis 79 3. Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat 82
BAB III RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2008-2013 94
A. PENGANTAR 94 B. PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN
NASIONAL 94 1. Program Nasional Yang Mendapat Dukungan Penuh Pada
Program Daerah 158 2. Program Nasional Yang Tidak Mendapat Dukungan
Program Daerah 161 3. Program Daerah Yang Tidak Menjadi Prioritas Nasional
163
iv iv
C. REKOMENDASI 168 1. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi 168 2. Rekomendasi Terhadap RPJMN 178
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 182 A. KESIMPULAN 182 1. Analisis Indikator 182 2. Analisis Relevansi 183 B. REKOMENDASI 184 1. Rekomendasi Analisis Indikator 184 2. Rekomendasi Analisis Relevansi 187
LAMPIRAN
v v
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Agenda Pembangunan Indonesia Yang Aman Dan Damai 5
TABEL 2.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Adil dan Demokratis 11
TABEL 2.3. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 21
TABEL 3.1. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional 95TABEL 3.2. Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Mendapatkan
Dukungan Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 158TABEL 3.3. Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Tidak Mendapatkan
Dukungan Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 161TABEL 3.4. Program Dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 Yang Tidak
Terdapat Di Dalam RPJMN 2010-2014 163
vi vi
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 2.1. Indeks Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah 6GAMBAR 2.2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional di
Provinsi Jawa Tengah 7GAMBAR 2.3. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional di
Provinsi Jawa Tengah 8GAMBAR 2.4. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai 9
GAMBAR 2.5. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan dengan yang Dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah 12
GAMBAR 2.6. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap di Provinsi Jawa Tengah 13
GAMBAR 2.7. Persentase Pelaporan Kabupaten/Kota Wajar dengan Pengecualian di Provinsi Jawa Tengah 14
GAMBAR 2.8. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pelayanan Publik 15
GAMBAR 2.9. Gender Development Index (GDI) di Provinsi Jawa Tengah 16GAMBAR 2.10. Gender Empowerment Measurement (GEM) di Provinsi Jawa
Tengah 17GAMBAR 2.11. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Demokrasi 18GAMBAR 2.12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah 23GAMBAR 2.13. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia 24GAMBAR 2.14. Angka Partisipasi Murni (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah 26GAMBAR 2.15. Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah 26GAMBAR 2.16. Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTs) di Provinsi Jawa Tengah 27GAMBAR 2.17. Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA) di Provinsi Jawa Tengah 28GAMBAR 2.18. Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah 29GAMBAR 2.19. Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah 30GAMBAR 2.20. Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah 31GAMBAR 2.21. Angka Melek Aksara 15 Tahun ke atas di Provinsi Jawa
Tengah 32GAMBAR 2.22. Persentase Guru Layak Mengajar SMP/MTs di Provinsi Jawa
Tengah 33GAMBAR 2.23. Persentase Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah di
Provinsi Jawa Tengah 34GAMBAR 2.24. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Pendidikan (1) 35GAMBAR 2.25. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Pendidikan (2) 36GAMBAR 2.26. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Pendidikan (3) 37GAMBAR 2.27. Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah 38GAMBAR 2.28. Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah 39GAMBAR 2.29. Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah 40GAMBAR 2.30. Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Jawa Tengah 41GAMBAR 2.31. Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa 42
vii vii
Tengah GAMBAR 2.32. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Kesehatan 43GAMBAR 2.33. Persentase Penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah 44GAMBAR 2.34. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa
Tengah 45GAMBAR 2.35. Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Jawa Tengah 46GAMBAR 2.36. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Keluarga Berencana 47GAMBAR 2.37. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 48GAMBAR 2.38 Persentase Ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah 49GAMBAR 2.39 Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB di Provinsi
Jawa Tengah 50GAMBAR 2.40. Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah 51GAMBAR 2.41. Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah 52GAMBAR 2.42. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Ekonomi Makro 53GAMBAR 2.43. Nilai Rencana PMA yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah 54GAMBAR 2.44. Nilai Realisasi Investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah 55GAMBAR 2.45. Nilai Rencana PMDN yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah 56GAMBAR 2.46. Nilai Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah 57GAMBAR 2.47. Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA di Provinsi Jawa
Tengah 58GAMBAR 2.48. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Investasi 59GAMBAR 2.49. Panjang Jalan Nasional di Provinsi Jawa Tengah 60GAMBAR 2.50. Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Jawa
Tengah 62GAMBAR 2.51. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Infrastruktur 64GAMBAR 2.52. Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun di Provinsi Jawa Tengah 65GAMBAR 2.53. PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah 66GAMBAR 2.54. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Pertanian 67GAMBAR 2.55. Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap
Lahan Kritis di Provinsi Jawa Tengah 68GAMBAR 2.56. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Kehutanan 69GAMBAR 2.57. Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Provinsi Jawa Tengah 70GAMBAR 2.58. Luas Kawasan Konservasi Laut di Provinsi Jawa Tengah 71GAMBAR 2.59. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Kelautan 72GAMBAR 2.60. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 73GAMBAR 2.61. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah 74GAMBAR 2.62. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Kesejahteraan Sosial 75
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari
empat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan,
pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai
suatu tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara
sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk
menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan
tersebut dilaksanakan.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah
(Bappenas) berkewajiban untuk melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana
pelaksanan RPJMN tersebut.
Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014.
Siklus pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu
sama dengan siklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN
2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi (Jawa Tengah). Hal ini menyebabkan
prioritas-prioritas dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah (yang memiliki tahun berlaku
sejak 2008-2013) tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014.
Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi prioritas/program antara RPJMN
dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang
berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Yang pertama adalah evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi
Jawa Tengah berbasis pada indikator kinerja dan yang kedua penilaian keterkaitan
2
antara RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014
berbasis pada prioritas pembangunan.
Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009
adalah Evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap
sasaran) dengan mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004-2009 yaitu agenda
Aman dan Damai; Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat.
Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan
ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikator pencapaian.
Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsi
dengan RPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas
nasional dan 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga
mengidentifikasi potensi lokal dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN
2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1)
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4)
Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim
Investasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik, 11)
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1)
Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3)
Perekonomian lainnya.
Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk perbaikan kualitas
perencanaan di daerah, misalnya dengan penyesuaian atas dokumen Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun
berikutnya (2011-2013). Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar
bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah, khususnya
yang tepat untuk diterapkan di Provinsi Jawa Tengah.
Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukan
yang lebih independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan hal
tersebut, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan
kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja sama
dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal dan dibantu oleh
stakeholders daerah. Pada pelaksanaan EKPD di Provinsi Jawa Tengah, Bappenas
3
telah menunjuk Tim Independen dari Universitas Diponegoro, dalam hal ini
ditugaskan pada Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP).
B. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010
di Provinsi Jawa Tengah adalah:
1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat
memberikan kontribusi pada pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome)
dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam RPJMD
Provinsi Jawa Tengah 2008-2013.
Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah (EKPD) Tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah meliputi:
1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di
Provinsi Jawa Tengah;
2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa
Tengah 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014.
C. KELUARAN
Hasil yang diharapkan dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 adalah:
1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009
di Provinsi Jawa Tengah;
2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah
2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010,
diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:
1. Evaluasi Pencapaian Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa
Tengah, terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu:
a. Mengidentifikasi dan melengkapi data tabel indikator,
b. Pemilihan data yang dijadikan fokus analisis,
4
c. Menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif (how and why),
d. Menyusun rekomendasi berdasarkan agenda pembangunan.
2. Evaluasi Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan
RPJMN 2010-2014, terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu:
a. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen RPJMN dan RPJMD,
b. Menyandingkan prioritas/program daerah dengan prioritas
pembangunan nasional,
c. Menganalisis prioritas/program daerah yang mendukung pencapaian
target prioritas pembangunan nasional,
d. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan RPJMD dan
RPJMN.
Penarikan kesimpulan pada jenis evaluasi yang pertama (Evaluasi
Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah), menggunakan
kategorisasi tingkat capaian, hal ini dirasakan perlu untuk dilakukan untuk
mempertajam hasil analisis dan mempertegas rekomendasi yang dirumuskan. Cara
penyusunan kategorinya dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Penentuan nilai rata-rata untuk setiap indikator,
2. Penentuan posisi nilai tahunan (atas, sama, bawah) dibandingkan nilai rata-
rata indikator,
3. Penentuan kesimpulan kategori indikator berdasarkan perbandingan dominasi
posisi nilai tahunan (di atas : di bawah); ada 3 tipe sebaran data tahunan: a)
Tipe Pertama: sangat baik (6:0 dan 5:1), baik (4:2), cukup baik (3:3), kurang
baik (2:4), dan tidak baik (1:5 dan 0:6); b Tipe Kedua: sangat baik (5:0), baik
(4:1), cukup baik (3:2 dan 2:3), kurang baik (1:4), dan tidak baik (0:5); c) Tipe
Ketiga: sangat baik (4:0), baik (3:1), cukup baik (2:2), kurang baik (1:3), dan
tidak baik (0:4). Perbedaan tipe dapat terjadi karena ditemukannya kesamaan
nilai tahunan dengan nilai rata-rata.
4. Penentuan kesimpulan kategori sub agenda atau agenda pembangunan
didasarkan pada nilai skor perolehan kategori indikator, yaitu: a) sangat baik
(skor 5), b) baik (skor 4), cukup baik (skor 3), kurang baik (skor 2), dan tidak
baik (skor 1); yang dijumlahkan, kemudian di rata-rata.
5. Nilai rata-rata sub agenda atau agenda pembangunan kemudian
dikategorisasi sebagaimana pada nomor 4 di atas.
5
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009
A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI
1. Indikator
Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur
kinerja pelaksanaan agenda pembangunan Indonesia yang aman dan damai
di Provinsi Jawa Tengah adalah: 1) Indeks Kriminalitas, 2) Persentase
Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional, dan 3) Persentase
Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional. Kondisi data untuk setiap
indikator kinerja tersebut selama kurun waktu 2004-2009 di Provinsi Jawa
Tengah tampak pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk
Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber a. Indeks
Kriminalitas 65,21 54,97 62,74 66,13 67,35 67,91 Polda
Jateng b. Persentase
Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
64,30 20,60 72,10 76,10 70,50 65,20 Polda Jateng
c. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional
97,10 106 107,10 113,40 96,70 79,80 Polda Jateng
Selanjutnya pada bagian berikut ini akan disajikan analisis untuk setiap
indikator dan diakhiri dengan analisis gabungan indikator, sebagai berikut:
2. Analisis Pencapaian Indikator
Indeks Kriminalitas
Kondisi kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
terakhir (2004-2009) cenderung menunjukan kondisi yang stabil, yaitu aman,
6
tertib, dan terkendali, dengan angka indeks kriminalitas berkisar pada angka
sebesar 54% sampai dengan 67%. Apabila dilihat dari sisi fokus
kecenderungan indeks kriminalitas selama lima tahun terakhir (2004-2009),
tampak bahwa pada tahun 2005, Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks
kriminalitas yang terendah, yang disebabkan oleh: 1) adanya peningkatan
partisipasi masyarakat terhadap kepedulian Pam Swakarsa dan upaya-upaya
pencegahan yang diprakarsai oleh para Babinkamtibmas; 2) intensitas operasi
khusus mandiri kewilayahan yang digalakkan dan digelarkan ke seluruh
jajaran Provinsi Jawa Tengah sehingga berdampak sosiologis.
Gambar 2.1.
Indeks Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah
Untuk kondisi pada tahun-tahun berikutnya cenderung mengalami
peningkatan – walaupun relatif kecil – sampai dengan tahun 2009, yang
disebabkan oleh: 1) adanya permasalahan lapangan kerja atau tenaga kerja
yang tidak tertampung serta adanya PHK di berbagai perusahaan; 2) faktor-
faktor kriminalogin dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat yang pada
situasi tertentu dapat berkembang menjadi police hazard; 3) banyak faktor
kriminalogin yang berada di luar jangkauan seperti masalah pengangguran,
lapangan pekerjaan, kemiskinan, drop out dan lain-lain; 4) partisipasi
masyarakat menurun, kurang aktif memberi informasi dan kecenderungan
bahwa hokum identik dengan figur aparat, enggan melapor sehingga hal
tersebut dapat mempersulit operasional. Pada tahun 2008 indeks kriminalitas
di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 67,35%, kemudian pada tahun
7
2009 mencapai angka 67,91%, sehingga dibandingkan indeks kriminalitas
pada tahun 2008 maka indeks kriminalitas pada tahun 2009 mengalami
peningkatan sebesar 0,56%.
Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
Gambar 2.2.
Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
di Provinsi Jawa Tengah
Salah satu indikator penentu terciptanya Indonesia yang aman dan
damai adalah efektifnya langkah-langkah yang dilakukan dalam penegakan
hukum. Hal ini dapat ditunjukan dengan penyelesaian kasus-kasus kejahatan,
baik konvensional maupun transnasional. Untuk kondisi di Provinsi Jawa
Tengah, ternyata dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) persentase
penyelesaian kasus kejahatan konvensional cenderung menunjukan kondisi
yang fluktuatif, dimana tahun 2005 ditemukan persentase yang terendah,
yang disebabkan oleh: 1) kemampuan SDM belum memadai; 2) tingkat
kemampuan personil belum mencapai plafon yang ditargetkan; 3)
keterbatasan sarana, materiil atau logistik yang tersedia, baik kuantitas
maupun kualitas, kemudian meningkat lagi secara drastis pada tahun 2006
dan mencapai puncaknya tahun 2008, yang disebabkan oleh: 1) peran
anggota semakin baik dalam upaya mengungkap kejahatan dan
penyelesaiannya; 2) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan peran
serta aktif memberikan informasi kepada Polda; 3) koordinasi antarfungsi dan
8
antarinstansi cukup baik dan sinergi. Pada tahun 2008 persentase
penyelesaian kasus kejahatan konvensional di Provinsi Jawa Tengah
mencapai angka 70,5%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 65,2%,
sehingga dibandingkan persentase penyelesaian kasus kejahatan
konvensional pada tahun 2008 maka terjadi penurunan persentase
penyelesaian kasus kejahatan konvensional di Provinsi Jawa Tengah yaitu
sebesar 5,3%.
Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional
Gambar 2.3.
Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional
di Provinsi Jawa Tengah
Kejahatan transnasional yang sekarang ini marak di berbagai belahan
dunia, ternyata juga ditemukan di Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam
bentuk kejahatan uang palsu, narkoba, terorisme, penyelundupan senjata api,
perdagangan wanita atau anak, money laundry, dan cyber crime. Hal ini
menunjukan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah menjadi salah satu area
tujuan kejahatan transnasional. Persentase penyelesaian kasus kejahatan
transnasional di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-
2009) cenderung memiliki grafik yang stabil, berkisar antara 79% sampai
dengan 113%, dimana tahun 2007 menjadi puncak tertinggi (113,4%), yang
disebabkan oleh: 1) diadakannya gelar operasi mandiri kewilayahan (operasi
antic dengan sasaran narkoba, operasi hutan lestari dengan sasaran illegal
loging, operasi bunga dengan sasaran perdagangan atau penyelundupan
9
wanita dan anak); 2) peran serta masyarakat lebih aktif dan berhasil guna
untuk mengungkap kejahatan transnasional. Pada tahun 2008 persentase
penyelesaian kasus kejahatan transnasional mencapai 96,7%, kemudian pada
tahun 2009 mencapai 79,8%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008
persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional pada tahun 2009
mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 16,9%.
Analisis Gabungan Agenda Pembangunan Mewujudkan Indonesia yang
Aman dan Damai
Gambar 2.4.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk
Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai
Pada tahapan analisis gabungan untuk agenda Indonesia yang aman
dan damai, pada kasus Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya kondisi
keamanan dan ketertiban yang cukup baik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
telah berhasil mengadakan berbagai program terkait dengan hukum dan
kamtibmas selama beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini menentukan
dalam tercapainya angka indeks kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah yang
relatif stabil, yaitu pada kisaran 65,21% sampai dengan 67,91%.
Kondisi stabilitas daerah yang kondusif ini, diperkuat dengan
keberhasilan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan penegakan hukum,
antara lain penegakan hukum untuk kejahatan konvensional maupun
kejahatan transnasional. Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi
10
indikator ini adalah, adanya kesesuaian kondisi persentase penyelesaian
kasus kejahatan konvensional dengan kondisi indeks kriminalitas (seperti
yang tampak pada Gambar 2.4.). Artinya, secara data dapat disimpulkan
bahwa semakin baik penegakan hukum maka akan semakin baik angka
indeks kriminalitasnya.
3. Rekomendasi Kebijakan
Dalam rangka pencapaian misi agenda Indonesia yang aman dan
damai, perlu terus diupayakan untuk penciptaan stabilitas daerah yang
kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Beberapa langkah strategis yang
diremokendasikan untuk mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang aman dan
damai antara lain: 1) peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk
hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum
dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam
rangka meningkatkan kepastian hukum: 2) peningkatan kesadaran dan
pengembangan budaya masyarakat maupun aparat dalam memahami
prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan
pendidikan hukum dan HAM; 3) peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban
melalui upaya menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang
diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan
sosial masyarakat dengan mengutamakan penegakan hukum dan HAM.
B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
1. Indikator
Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur
kinerja pelaksanaan agenda pembangunan Indonesia yang adil dan
demokratis di Provinsi Jawa Tengah, dikelompokan ke dalam 2 (dua) sub
agenda (tampak pada Tabel 2.2. di bawah), yaitu: 1) Pelayanan Publik, yang
kinerjanya diukur dengan indikator: a) Persentase kasus korupsi yang
tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan, b) Persentase
kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap, dan c)
Persentase pelaporan kabupaten/kota Wajar dengan pengecualian; dan 2)
Demokrasi, dengan indikator kinerja: a) Gender Development Index (GDI)
11
dan b) Gender Empowerment Measurement (GEM). Kondisi data indikator
pada setiap sub agenda tersebut selama kurun waktu 2004-2009 di Provinsi
Jawa Tengah tampak pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk
Agenda Pembangunan Indonesia yang Adil dan Demokratis
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber 1. PELAYANAN
PUBLIK
a. Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan
77,2 87,5 81,4 14,2 42,80 42,80 Polda Jateng
b. Persentase kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah satu atap
14,29 28,57 82,86 94,29 100,00 100,00 Biro Orpeg Setda Prov.
Jateng
c. Persentase pelaporan kabupaten/kota Wajar dengan Pengecualian
100,00 94,29 97,14 88,57 85,71 100,00 BPK – RI Perwakilan
Jat eng
2. DEMOKRASI a. Gender
Development Index (GDI)
59,80 60,80 63,70 64,28 65,66 66,61 BP3AKB Prov.
Jateng b. Gender
Empowerment Measurement (GEM)
56,50 56,90 59,30 59,70 59,76 61,23 BP3AKB Prov.
Jateng
Selanjutnya pada bagian berikut ini akan disajikan analisis untuk setiap
indikator dan diakhiri dengan analisis gabungan indikator, dengan
menggunakan grafik garis, khususnya ditekankan pada kondisi yang melatar
belakangi terjadinya fluktuasi pada titik-titik fokus pengamatan.
12
2. Analisis Pencapaian Indikator
PELAYANAN PUBLIK
Persentase Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan Yang
Dilaporkan
Gambar 2.5.
Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan
dengan yang Dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah
Korupsi merupakan salah satu penyakit birokrasi yang paling ditekankan
pemberantasannya dalam RPJMN 2004-2009 dalam rangka mewujudkan
Indonesia yang adil dan demokratis. Penanganan kasus korupsi juga menjadi
prioritas penting pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Persentase kasus
korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan di Provinsi
Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
menunjukan kondisi yang fluktuatif, dimana tahun 2007 ditemukan persentase
yang terendah. Pada tahun 2008 persentase kasus korupsi yang tertangani
dibandingkan dengan yang dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah mencapai
angka 42,80% dan pada tahun 2009 angka tersebut tidak berubah atau tetap.
13
Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan
Satu Atap
Gambar 2.6.
Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah
Pelayanan Satu Atap di Provinsi Jawa Tengah
Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melayani masyarakat, untuk
mempermudah serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
maka pemerintah daerah menggunakan prinsip pelayanan satu atap yang
dirangkum dalam peraturan daerah pelayanan satu atap. Persentase
kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009)
menunjukan kecenderungan yang fluktuatif, dimana persentase tertinggi pada
tahun 2006 yang disebabkan oleh adanya regulasi Permendagri 24/2006 yang
mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PPTSP). Pada tahun 2008 persentase kabupaten/kota yang memiliki
peraturan daerah pelayanan satu atap di Provinsi Jawa Tengah telah
mencapai angka 100% dan pada tahun 2009 angka tersebut tidak mengalami
perubahan atau tetap. Hal ini dikarenakan adanya regulasi tentang
kelembagaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan adanya Keputusan Presiden Nomor 27
Tahun 2009 tentang PPTSP bidang penanaman modal.
Keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan
pelayanan kepada publik didukung dengan adanya program-program
14
pembangunan sebagai berikut: 1) pengembangan sistem dan peningkatan
kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana aparatur
dan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar; 2)
pengembangan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip good
governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dan
keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah; dan 3) peningkatan pelaksanaan otonomi daerah.
Persentase Pelaporan Kabupaten/Kota Wajar dengan Pengecualian
Gambar 2.7.
Persentase Pelaporan Kabupaten/Kota Wajar
dengan Pengecualian di Provinsi Jawa Tengah
Salah satu indikator dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan
demokratis adalah persentase pelaporan Kabupaten/Kota Wajar dengan
Pengecualian, hal ini dilakukan untuk membersihkan Provinsi Jawa Tengah
dari kegiatan-kegiatan yang merugikan rakyat. Persentase pelaporan
Kabupaten/Kota Wajar dengan Pengecualian di Provinsi Jawa Tengah dalam
6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) menunjukan kondisi yang cukup tinggi,
yaitu berkisar antara 85% hingga 100%, dimana tahun 2005 dan 2006
menjadi titik tertinggi (97,22%), yang disebabkan oleh belum diberlakukannya
standar akuntansi pemerintah. Tahun 2008 menjadi titik terendah, yang
disebabkan adanya 4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
15
mendapat opini disclaimer. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Keuangan
Daerah berdampak bagi pemerintah daerah untuk menata ulang sistem
keuangan sampai dengan pelaporannya. Pada tahun 2008 Persentase
pelaporan kabupaten/kota wajar dengan pengecualian di Provinsi Jawa
Tengah mencapai angka 85,71% kemudian pada tahun 2009 mencapai angka
100%. Sehingga dibandingkan persentase pelaporan kabupaten/kota Wajar
dengan Pengecualian pada tahun 2008 maka persentase pelaporan
kabupaten/kota Wajar dengan Pengecualian pada tahun 2009 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 14,29%.
Analisis Gabungan Sub Agenda Pelayanan Publik
Gambar 2.8.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Pelayanan Publik
Pada tahapan analisis gabungan untuk sub pelayanan publik, pada
kasus Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya pelayanan publik yang cukup
baik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mengadakan berbagai
16
program terkait dengan pelayanan publik beberapa tahun terakhir.
Keberhasilan ini menentukan dalam tercapainya persentase pelaporan
Kabupaten/Kota Wajar dengan Pengeculian yang cukup tinggi di Provinsi
Jawa Tengah, yaitu pada kisaran 85% sampai dengan 100%. Pelayanan
publik yang cukup baik sampai sekarang semua Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah telah memiliki Perda OSS (100%).
DEMOKRASI
Gender Development Index (GDI)
Gambar 2.9.
Gender Development Index (GDI) di Provinsi Jawa Tengah
Pengarusutamaan gender beberapa tahun terakhir menjadi agenda
penting sebagai salah satu indikator terwujudnya kehidupan yang adil dan
demokratis, seiring dengan adanya target-target dalam MDG’S. Gender
Development Index (GDI) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
terakhir (2004-2009) menunjukan angka yang stabil dan cenderung meningkat
setiap tahunnya, dimana pada tahun 2005 GDI naik menjadi 60,80% dari
tahun 2004 sebesar 59,80%, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi
63,70%, pada tahun 2007 naik menjadi 64,28%. Pada tahun 2008 GDI di
Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 64,66%, kemudian pada tahun 2009
mencapai angka 66.61%, sehingga dibandingkan GDI pada tahun 2008 maka
GDI pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,95%.
17
Gender Empowerment Measurement (GEM)
Gambar 2.10.
Gender Empowerment Measurement (GEM) di Provinsi Jawa Tengah
Salah satu indikator pengarusutamaan gender yang dianggap
mempunyai sumbangan besar terhadap kehidupan yang adil dan demokratis
adalah Gender Empowerment Measurement (GEM). Gender Empowerment
Measurement (GEM) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir
(2004-2009) menunjukan kondisi yang stabil dan cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2005 GEM naik menjadi
56,90% dari tahun 2004 yang sebesar 56,50%, kemudian pada tahun 2006
naik menjadi 59,30%, pada tahun 2007 naik menjadi 59,70%. Pada tahun
2008 GEM Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 59,76%, kemudian pada
tahun 2009 mencapai angka 61,23%, sehingga dibandingkan GEM pada
tahun 2008 maka GEM pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar
1,47%. Peningkatan persentase GEM pada lima tahun terakhir ditandai
dengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan
keputusan. Keterlibatan tersebut ditunjukkan adanya peningkatan
keterwakilan perempuan di parlemen. Hasil Pemilu 2009, persentase
perempuan di parlemen sebanyak 23,90%. Indikator lain yang menunjang
meningkatnya GEM adalah meningkatnya jumlah perempuan dalam Eselon II
yang pada tahun 2007 tercatat 9 orang, juga terlibatnya perempuan dalam
berbagai jabatan publik, seperti pengurus BPD, kepala sekolah, lurah, dan
camat.
18
Analisis Gabungan Sub Agenda Demokrasi
Gambar 2.11.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Demokrasi
Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2006 terjadi peningkatan
Gender Development Index (GDI) sebesar 60,80% yang disebabkan adanya
peningkatan Gender Empowerment Measurement (GEM). Tahun 2008 GDI
kembali mengalami peningkatan menjadi 64,66% karena adanya prioritas
pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008-2013 yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan
pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam
berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai
dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila serta peraturan
perundangan. Hal ini juga didukung dengan adanya program-program
pembangunan yang menitikberatkan pada: 1) keserasian kebijakan
peningkatan kualitas anak dan perempuan; 2) penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak; 3) peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan dan anak; 4) peningkatan peran serta anak dan
kesetaraan gender dalam pembangunan.
19
3. Rekomendasi Kebijakan
Dalam rangka pencapaian misi agenda mewujudkan Indonesia yang adil
dan demokratis, perlu terus diupayakan peningkatan pelayanan publik dan
demokrasi di Provinsi Jawa Tengah demi tercapainya tujuan pembangunan.
Beberapa langkah strategis yang diremokendasikan untuk mewujudkan
Provinsi Jawa Tengah yang aman dan damai antara lain:
a. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan
daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas
aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam
rangka meningkatkan kepastian hukum;
b. Peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur dalam rangka
menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik;
c. Pengembangan dan peningkatan proses demokratisasi, politik, dan
penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan partisipasi dan
pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak
hukum;
d. Peningkatan kesadaran dan pengembangan budaya masyarakat
maupun aparat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan
HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM;
e. Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik
melalui peningkatan sarana prasarana aparatur dan kompetensi
sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) pada bidang pelayanan dasar;
f. Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip good
governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, kesetaraan
dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah; dalam kerangka peningkatan pelaksanaan
otonomi daerah;
g. Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui
kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan
serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma
agama dan falsafah Pancasila serta peraturan perundangan; disertai
dengan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan
20
perempuan; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak; peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan
anak; dan peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam
pembangunan.
C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Indikator
Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur
kinerja pelaksanaan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi
Jawa Tengah, dikelompokan ke dalam 11 (sebelas) sub agenda, yaitu: 1)
Indeks Pembangunan Manusia; 2) Pendidikan, yang diukur dengan
indikator: a) Angka Partisipasi Murni SD/MI, b) Angka Partisipasi Kasar SD/MI,
c) Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs, d) Rata-rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA, e)
Angka Putus Sekolah SD, f) Angka Putus Sekolah SMP/MTs, g) Angka Putus
Sekolah Menengah, h) Angka Melek Aksara 15 Tahun ke Atas, i) Persentase
Jumlah Guru Layak Mengajar SMP/MTs, dan j) Persentase Jumlah Guru
Layak Mengajar Sekolah Menengah; 3) Kesehatan, dengan indikator: a)
Umur Harapan Hidup (UHH), b) Angka Kematian Bayi (AKB), c) Prevalensi
Gizi Buruk, d) Prevalensi Gizi Kurang, dan e) Persentase Tenaga Kesehatan
per Penduduk; 4) Keluarga Berencana, dengan indikator: a) Persentase
Penduduk ber-KB, b) Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk, dan c) Total
Fertility Rate (TFR); 5) Ekonomi Makro, yang mencakup indikator: a) Laju
Pertumbuhan Ekonomi, b) Persentase Ekspor terhadap PDRB, c) Persentase
Output Manufaktur terhadap PDRB, d) Pendapatan per Kapita, dan e) Laju
Inflasi; 6) Investasi, mencakup indikator: a) Nilai Rencana PMA yang
Disetujui, b) Nilai Realisasi Investasi PMA, c) Nilai Rencana PMDN yang
Disetujui, d) Nilai Realisasi Investasi PMDN, dan e) Realisasi Penyerapan
Tenaga Kerja PMA; 7) Infrastruktur, yang mencakup indikator: a) Panjang
Jalan Nasional Berdasarkan Kondisi Baik, Sedang, dan Buruk, dan b) Panjang
Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi Baik, Sedang, dan Buruk, 8) Pertanian,
yang mencakup indikator: a) Nilai Tukar Petani (NTP) dan b) PDRB Sektor
Pertanian; 9) Kehutanan, yang mencakup indikator: Persentase Luas Lahan
Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis; 10) Kelautan, yang
mencakup indikator: a) Jumlah Tindak Pidana Perikanan dan b) Luas
21
Kawasan Konservasi Laut; dan 11) Kesejahteraan Sosial, yang mencakup
indikator: a) Persentase Penduduk Miskin dan b) Tingkat Pengangguran
Terbuka. Indikator kinerja pembangunan daerah untuk agenda pembangunan
meningkatkan kesejahteraan rakyatpada setiap sub agenda tersebut selama
2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah tampak pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda
Pembangunan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 20091. IPM 68,90 69,80 70,25 70,92 71,60 72,10 2. PENDIDIKAN a. Angka Partisipasi
Murni (SD/MI) 90,67 89,72 89,98 92,21 92,77 92,96
b. Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)
103,56 104,87 105,25 108,01 108,03 108,09
c. Rata-rata nilai akhir (SMP/MTs)
5,12 5,86 6,37 6,29 6,00 6,22
d. Rata-rata nilai akhir (SMA/SMK/MA)
5,44 5,46 7,33 7,22 7,06 6,89
e. Angka Putus Sekolah SD
0,33 0,31 0,24 0,24 0,23 0,22
f. Angka Putus Sekolah SMP/MTs
1,01 1,20 0,91 0,91 0,90 0,64
g. Angka Putus Sekolah Menengah
1,09 1,18 1,23 1,12 1,10 0,77
h. Angka melek aksara 15 tahun keatas
86,70 87,40 88,24 88,62 89,24 89,46
i. Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs
72,00 73,00 79,87 81,66 81,75 82,80
j. Persentase jumlah guru yang layak mengajar Sekolah Menengah
64,39 65,15 67,46 75,13 75,21 78,74
3. KESEHATAN a. Umur Harapan
Hidup (UHH) 69,70 70,60 70,80 70,90 71,10 71,25
b. Angka Kematian Bayi (AKB)
14,23 23,71 11,03 10,48 9,27 10,25
c. Prevalensi Gizi buruk (%)
1,88 1,88 1,78 4,00 4,00 4,00
d. Prevalensi Gizi kurang (%)
15,13 15,13 13,54 12,00 12,00 12,00
e. Persentase tenaga kesehatan perpenduduk
13,22 13,67 14,03 14,08 14,00 -
4. KELUARGA BERENCANA
a. Persentase penduduk ber-KB
77,65 78,26 77,26 88,42 78,09 78,32
b. Persentase laju 0,80 -1,29 0,63 0,63 0,67 0,37
22
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009pertumbuhan penduduk
c. Total Fertility Rate (TFR)
2,18 2,18 2,10 2,30 2,30 2,30
5. EKONOMI MAKRO
a. Laju Pertumbuhan ekonomi
5,13 5,35 5,33 5,59 5,46 4,71
b. Persentase ekspor terhadap PDRB
55,56 49,47 42,94 46,79 49,74 46,07
c. Persentase output Manufaktur terhadap PDRB
32,64 33,71 32,85 33,14 33,08 31,45
d. Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah)
5.220.326,86
6.275.651,39
7.538.997,91
8.281.309,54
9.522.019,88
10.228.762,636
e. Laju Inflasi 5,76 15,97 6,53 6,24 9,55 3,22 6. INVESTASI a. Nilai Rencana
PMA yang disetujui
3.086.867,96 610.432,00 142.388,82 374.233,50 1.934.813,78 467,655,15
b. Nilai Realisasi Investasi PMA
504.630,00 550.512,44 381.668,71 317.165,10 39.488,86 9.604,14
c. Nilai Rencana PMDN yang sietujui
5.680.617,36 1.912.678,00 3.821.468,58 1.306.994,53 2.578.988,46 1.017.467,10
d. NIlai Realisasi Investasi PMDN
1.900.000,00 5.756.775,87 5.067.314,48 1.191.875,23 1.336.340,57 1.342.795,38
e. Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA
8889 8162 20443 26336 13341 23,557,60
7. INFRA-STRUKTUR
a. Panjang jalan nasional berdasarkan kondisi dalam persen
Baik 78,11 69,90 81,09 78,25 82,96 81,84 Sedang 18,08 24,99 15,80 16,52 12,83 13,53 Buruk 3,80 5,10 3,10 5,21 4,19 4,62
b. Panjang jalan provinsi dan kabupaten berdasarkan kondisi dalam persen
Baik 64,81 62,85 58,09 67,36 77,55 84,09 Sedang 24,39 24,98 24,36 17,95 15,22 13,34
Buruk 10,78 12,15 17,53 14,68 7,21 2,57 8. PERTANIAN a. Nilai tukar petani
per tahun 91,42 91,89 96,65 103,12 99,77 98,57
b. PDRB sektor pertanian (harga konstan)
5,33 4,61 3,60 2,78 5,09 4,38
9. KEHUTANAN a. Persentase Luas
lahan rehabilitasi dalam hutan
- 2,68 2,69 9,30 3,14 1,55
23
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009terhadap lahan kritis
10.
KELAUTAN
a. Jumlah tindak pidana perikanan
33.00 32.00 17.00 9.00 3.00 14.00
b. Luas kawasan konservasi laut
- - 110.117 110.117 110.117 122.09
11.
KESEJAHTERAAN SOSIAL
a. Persentase penduduk miskin
21,11 20,49 22,19 20,43 19,23 17,72
b. Tingkat pengangguran terbuka
6,44 8,51 8,20 8,10 7,12 7,28
Sumber lihat lampiran
2. Analisis Pencapaian Indikator
INDEKS PEMBANGUNAN INDONESIA (IPM)
Gambar 2.12.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu tolak ukur
keberhasilan suatu negara dalam menyejahterakan masyarakatnya. IPM
mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan jumlah komponen
dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat
menggambarkan empat komponen yaitu Umur Harapan Hidup, angka melek
huruf, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita sebagai
pendekatan pendapatan. Kondisi IPM di Provinsi Jawa Tengah menunjukan
24
kondisi yang stabil, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi
Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) mengalami
kecenderungan naik setiap tahun. Pada tahun 2005 IPM naik menjadi 69,80%
dibandingkan tahun 2004 sebesar 68,90%, kemudian pada tahun 2006 naik
menjadi 70,25% dan pada tahun 2007 naik menjadi 70,92%. Pada tahun 2008
IPM di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 71,60%, kemudian pada tahun
2009 mencapai angka 72,10%, sehingga dibandingkan IPM pada tahun 2008
maka IPM pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,50%.
Analisis Gabungan Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia
Gambar 2.13.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia
Dapat dilihat bahwa IPM di Provinsi Jawa Tengah disebutkan hingga
tahun 2009 3 (tiga) indikator utama IPM mengalami perbaikan yaitu angka
melek aksara 15 tahun ke atas mencapai 89,31%, rata-rata lama sekolah
mencapai 6,86 tahun; dan angka harapan hidup yang meningkat dimana
angka harapan hidup laki-laki sebesar 69,2 tahun sedangkan angka harapan
hidup perempuan mencapai 73,11 tahun.
Pada tahun 2008 dan 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
mengalami peningkatan hingga mencapai angka 72,10%. Peningkatan IPM
didukung adanya prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD
Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yang menitikberatkan pada
25
peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan
pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan peningkatan relevansi
kurikulum pendidikan dengan perkembangan Ipteks serta jenjang pendidikan
yang lebih tinggi dengan didukung pangsa pasar kerja dan
sarana/prasarana yang memadai, tanpa diskriminasi usia, peningkatan
pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan
pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung oleh
persebaran sarana prasarana, pengembangan profesionalisme dan
kompetensi tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas, serta
mampu menjangkau masyarakat miskin melalui jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat. Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalam
berbagai program pembangunan yang menitikberatkan pada: a) program
pendidikan dasar, b) pendidikan berkelanjutan, c) pendidikan formal dan non
formal, d) pencegahan dan penanggulangan penyakit, e) perbaikan gizi
masyarakat, f) akses pelayanan kesehatan masyarakat, g) pengembangan
lingkungan sehat, h) pencegahan dan penanggulangan penyakit, i) farmasi
dan perbekalan kesehatan, j) promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat.
PENDIDIKAN
Angka Partisipasi Murni (SD/MI)
Salah satu indikator keberhasilan pendidikan di suatu daerah adalah
Angka Partisipasi Murni baik di tingkat dasar maupun menengah. Angka
Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)
tahun terakhir (2004-2009) bersifat fluktuatif dan cenderung stabil dengan
angka partisipasi murni berkisar antara 89% hingga 92%. Apabila dilihat dari
sisi fokus kecenderungan (2004-2009) tampak bahwa pada tahun 2005,
Provinsi Jawa Tengah memiliki APM yang terendah. Pada tahun 2008 APM
SD/MI di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 92,77%, kemudian pada
tahun 2009 mencapai angka 92,96%, sehingga dibandingkan APM SD/MI
pada tahun 2008 maka APM SD/MI pada tahun 2009 mengalami peningkatan
sebesar 0,19%.
26
Gambar 2.14.
Angka Partisipasi Murni (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah
Peningkatan APM SD/MI di Provinsi Jawa Tengah cukup stabil karena
adanya program-program pembangunan yang mendukung pembangunan
daerah di sektor pendidikan melalui peningkatan pemerataan akses dan
mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar -
pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan
dengan perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi
dengan didukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yang
memadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin.
Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)
27
Gambar 2.15.
Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah
Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pendidikan di suatu daerah
adalah Angka Partisipasi Kasar baik di tingkat dasar maupun menengah.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Provinsi Jawa Tengah dalam 6
(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung stabil, dengan peningkatan
APK SD/MI setiap tahunnya. Pada tahun 2005 APK naik menjadi 104.87%
dari tahun 2004 yang sebesar 103,56%, kemudian pada tahun 2006 naik
menjadi 105,25%, pada tahun 2007 naik menjadi 108,01%. Pada tahun 2008
APK SD/MI di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 10,.03%, kemudian
pada tahun 2009 mencapai angka 108,09%, sehingga dibandingkan APK
SD/MI pada tahun 2008 maka APK SD/MI pada tahun 2009 mengalami
peningkatan sebesar 0,06%.
Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTs)
Rata-rata nilai akhir SMP/MTs menjadi salah satu indikator keberhasilan
penyelenggaraan pendidikan dasar di suatu daerah. Rata-rata nilai akhir
(SMP/MTs) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-
2009) cenderung stabil berkisar pada angka 5 hingga 6. Apabila dilihat dari
sisi fokus kecenderungan rata-rata nilai akhir SMP/MTs selama lima tahun
terakhir (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2006 menunjukan titik
tertinggi (6,37), sedangkan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah (6,00).
28
Gambar 2.16.
Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTs) di Provinsi Jawa Tengah
Pada tahun 2008 rata-rata nilai akhir SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah
mencapai nilai 6,00, kemudian pada tahun 2009 mencapai nilai 6,22,
sehingga dibandingkan rata-rata nilai akhir SMP/MTs pada tahun 2008 maka
rata-rata nilai akhir (SMP/MTs) pada tahun 2009 mengalami peningkatan
sebesar 0,22 point.
Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA)
Gambar 2.17.
Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA) di Provinsi Jawa Tengah
Nilai akhir SMA/SMK/MA menjadi salah satu indikator keberhasilan
penyelenggaraan pendidikan menengah di suatu daerah adalah rata-rata nilai
akhir (SMA/SMK/MA) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir
(2004-2009) cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2006 menjadi titik
tertinggi (7,33). Pada tahun 2008 rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA di Provinsi
Jawa Tengah mencapai nilai 7,06, kemudian pada tahun 2009 mencapai nilai
6,89, sehingga dibandingkan rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA pada tahun
2008 maka rata-rata nilai akhir pada tahun 2009 mengalami penurunan
sebesar 0,17 poin.
29
Angka Putus Sekolah SD
Gambar 2.18.
Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah
Tingginya angka putus sekolah adalah indikasi masih kurang meratanya
pendidikan di kalangan masyarakat. Semakin tinggi angka putus sekolah
menandakan bahwa daerah tersebut tidak berhasil melaksanakan
pemerataan pendidikan di daerahnya. Angka Putus Sekolah SD di Provinsi
Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif
dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga dapat
dikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah mampu melaksanakan
pemerataan pendidikan. Angka putus sekolah SD pada tahun 2005 turun
menjadi 0,31% dari tahun 2004 yang sebesar 0,33%, kemudian pada tahun
2006 turun menjadi 0,24% dan angka tersebut tidak berubah pada tahun
2007. Pada tahun 2008 Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah
mencapai angka 0,23%, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 0,22%,
sehingga dibandingkan Angka Putus Sekolah SD pada tahun 2008 maka
Angka Putus Sekolah pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar
0,01%.
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)
tahun terakhir (2004-2009) cenderung membaik.
30
Gambar 2.19.
Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan, angka putus sekolah
SMP/MTs pada tahun 2005 menunjukan titik tertinggi (1,20%), dan pada
tahun 2006 menunjukan titik terendah (0,91%). Pada tahun 2008 Angka Putus
Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 0,90%,
kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 0,64%, sehingga dibandingkan
Angka Putus Sekolah SMP/MTs pada tahun 2008 maka Angka Putus Sekolah
SMP/MTs pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,26%.
31
Angka Putus Sekolah Menengah
Gambar 2.20.
Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah
Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah dalam 6
(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari
fokus kecenderungan angka putus sekolah menengah selama lima tahun,
maka pada tahun 2006 angka putus sekolah menengah menunjukan titik
tertinggi (1,23%), dan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah (1,10%).
Pada tahun 2008 Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah
mencapai angka 1,10%, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 0,77%,
sehingga dibandingkan Angka Putus Sekolah SD pada tahun 2008 maka
Angka Putus Sekolah pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar
1,1%.
32
Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas
Gambar 2.21.
Angka Melek Aksara 15 Tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah
Angka melek aksara 15 tahun ke atas menjadi salah satu indikator
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disamping angka harapan hidup,
pendidikan, dan standar hidup. Angka melek aksara 15 tahun ke atas di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
stabil dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2005 angka melek aksara
15 tahun ke atas naik menjadi 87,40% dibandingkan tahun 2004 yang sebesar
86,70%, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 88,24% dan pada tahun
2007 naik menjadi 88,62%. Pada tahun 2008 angka melek aksara 15 tahun ke
atas di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 89,24%, kemudian pada tahun
2009 mencapai angka 89,46%, sehingga dibandingkan angka melek aksara
15 tahun ke atas pada tahun 2008 maka angka melek aksara 15 tahun ke
atas pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,22%, yang
disebabkan karena adanya pola regular untuk menuntaskan buta aksara yang
bekerjasama dengan lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan (Aisyah,
NU, BKOW, LMDH) dan melalui pola percepatan yang mendayagunakan
mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik penuntasan
buta aksara dan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah.
33
Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMP/MTs
Gambar 2.22.
Persentase Guru Layak Mengajar SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah
Jumlah guru layak mengajar menentukan sejauhmana pendidikan yang
akan diterima oleh anak didiknya. Persentase jumlah guru layak mengajar
SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-
2009) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 persentase
jumlah guru layak mengajar SMP/MTs naik menjadi 73% dari tahun 2004
yang sebesar 72%, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 79.87% dan naik
kembali pada tahun 2007 yaitu sebesar 81,66%. Pada tahun 2008 persentase
jumlah guru layak mengajar SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah mencapai
angka 81,75%, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 82,80%,
sehingga dibandingkan persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTs
pada tahun 2008 maka persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTs
pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,05%.
Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah
Jumlah guru layak mengajar menentukan sejauhmana pendidikan yang
akan diterima oleh anak didiknya. Persentase jumlah guru layak mengajar
sekolah menengah di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir
(2004-2009) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005
persentase jumlah guru layak mengajar sekolah menengah naik menjadi
34
65,15% dari tahun 2004 yang sebesar 64,39%, kemudian pada tahun 2006
naik menjadi 67,46% dan naik kembali pada tahun 2007 yaitu sebesar
75,13%.
Gambar 2.23.
Persentase Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah
di Provinsi Jawa Tengah
Pada tahun 2008 persentase jumlah guru layak mengajar sekolah
menengah di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 75,21%, kemudian pada
tahun 2009 mencapai angka 78,74%, sehingga dibandingkan persentase
jumlah guru layak mengajar sekolah menengah pada tahun 2008 maka
persentase jumlah guru layak mengajar sekolah menengah pada tahun 2009
mengalami peningkatan sebesar 3,53%.
35
Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (1)
Gambar 2.24.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Pendidikan (1)
Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pendidikan APM
SD/MI dan angka putus sekolah SD untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah,
dapat disimpulkan kondisi yang dicapai sudah cukup stabil, akan tetapi belum
memenuhi target dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mensyaratkan
kondisi APM SD/MI 98% dan angka putus sekolah SD 0,12%. Kondisi yang
cukup stabil ini dapat dilihat dari kondisi APM SD/MI yang bergerak di antara
89%-92% dan angka putus sekolah SD yang bergerak di angka 0,22%-0,33%.
Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini adalah,
adanya kesesuaian kondisi APM SD/MI dan angka putus sekolah SD pada
tahun 2007 ke 2008, dimana pada tahun 2007 menuju tahun 2008 APM
SD/MI mengalami peningkatan dan angka putus sekolah SD mengalami
penurunan (seperti yang tampak pada Grafik 2.24). Artinya, secara data dapat
disimpulkan bahwa semakin meningkatnya APM SD/MI maka semakin
menurun angka putus sekolah SD, karena semakin tinggi nilai APM SD/MI
maka semakin rendah angka putus sekolah SD sehingga program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat tercapai.
36
Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (2)
Gambar 2.25. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Pendidikan (2)
Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pendidikan dilihat
dari persentase guru layak mengajar SMP/MTs dan rata-rata nilai akhir
SMP/MTs untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan kondisi
yang dicapai cenderung fluktuaktif dan belum memenuhi target dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mensyaratkan rata-rata nilai akhir
SMP/MTs mencapai 6,28. Kondisi yang fluktuatif ini dapat dilihat dari rata-rata
nilai akhir SMP/MTs yang bergerak di antara 5,12-6,37 dan persentase guru
layak mengajar SMP/MTs yang bergerak di angka 72,00%-82,80%
Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini adalah,
adanya kesesuaian kondisi persentase guru layak mengajar SMP/MTs
dengan rata-rata nilai akhir SMP/MTs pada tahun 2004 ke 2005 dan pada
tahun 2008 menuju 2009 yaitu kedua indikator ini mengalami peningkatan
(seperti yang tampak pada Grafik 2.25). Artinya, secara data dapat
disimpulkan bahwa semakin meningkatnya persentase guru layak mengajar
SMP/MTs maka semakin meningkat pula rata-rata nilai akhir SMP/MTs.
37
Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (3)
Analisis Gabungan untuk Sub Agenda Pendidikan
5,44 5,46 7,33 7,22 7,06 6,89
64,39 65,1567,46
75,13 75,2178,74
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tahun
Per
sent
ase Persentase jumlah guru yang
layak mengajar SekolahMenengah
Rata-rata nilai akhir(SMA/SMK/MA)
Gambar 2.26.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Pendidikan (3)
Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pendidikan dilihat
dari persentase guru layak mengajar sekolah menengah dan rata-rata nilai
akhir SMA/SMK/MA untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan
kondisi yang dicapai cenderung fluktuaktif. Kondisi yang fluktuatif ini dapat
dilihat dari rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA yang bergerak di antara 5,44-
7,33 dan persentase guru layak mengajar sekolah menengah yang bergerak
di angka 64,39%-78.74%.
Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini adalah,
adanya kesesuaian kondisi persentase guru layak mengajar sekolah
menengah dengan rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA pada tahun 2004 ke
2006 mengalami peningkatan (seperti yang tampak pada Grafik 2.26). Artinya,
secara data dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya persentase
guru layak mengajar sekolah menengah maka semakin meningkat pula rata-
rata nilai akhir SMA/SMK/MA.
38
KESEHATAN
Umur Harapan Hidup (UHH)
Gambar 2.27.
Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah
Umur harapan hidup menjadi salah satu indikator Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) disamping melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. Umur
Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir
(2004-2009) menunjukan kondisi yang cenderung fluktuatif dan naik setiap
tahunnya. Pada tahun 2005 umur harapan hidup naik menjadi 70,60 tahun
dari tahun 2004 yang sebesar 69,70 tahun, kemudian pada tahun 2006 naik
menjadi 70,80 tahun dan naik kembali pada tahun 2007 yaitu sebesar 70,90
tahun. Pada tahun 2008, UHH di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka
71,10 tahun, kemudian pada tahun 2009 mencapai 71,25 tahun, sehingga
dibandingkan UHH pada tahun 2008 maka UHH pada tahun 2009 mengalami
peningkatan sebesar 0,25 tahun.
39
Angka Kematian Bayi (AKB)
Gambar 2.28.
Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah
Angka kematian bayi menjadi salah satu indikator dalam sub agenda
kesehatan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi
Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009)
angka kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi pada
tahun 2005 (23,71%), dan menunjukan titik terendah pada tahun 2006
(11,03%). Pada tahun 2008 Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa
Tengah mencapai angka 9,27%, kemudian pada tahun 2009 mencapai
10,25%, sehingga dibandingkan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun
2008 maka Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2009 mengalami
peningkatan sebesar 0,98%.
40
Prevalensi Gizi Buruk
Gambar 2.29.
Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah
Prevalensi gizi buruk menjadi salah satu indikator dalam sub agenda
kesehatan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prevalensi gizi buruk di Provinsi Jawa
Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),
dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 prevalensi gizi buruk di Provinsi Jawa
Tengah mencapai titik tertinggi (4,00%), yang disebabkan oleh belum
mantapnya kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan bergizi
seimbang. Pada tahun 2008 prevalensi gizi buruk di Provinsi Jawa Tengah
mencapai angka 4,00%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 4,00%,
sehingga dibandingkan prevalensi gizi buruk pada tahun 2008 maka
prevalensi gizi buruk pada tahun 2009 kondisinya stabil/tetap.
41
Prevalensi Gizi Kurang
Gambar 2.30.
Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Jawa Tengah
Prevalensi gizi kurang menjadi salah satu indikator dalam sub agenda
kesehatan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prevalensi gizi kurang di Provinsi Jawa
Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),
tampak bahwa pada tahun 2007 menunjukan titik terendah (12,00%), yang
disebabkan oleh adanya revitalisasi posyandu. Pada tahun 2008 dan
tahun2009 prevalensi gizi kurang di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka
yang stabil yaitu mencapai nilai 12,00%.
42
Persentase Tenaga Kesehatan Perpenduduk
Gambar 2.31.
Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa Tengah
Persentase tenaga kesehatan perpenduduk menjadi salah satu
indikator dalam sub agenda kesehatan yang menjadi salah satu agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase tenaga
kesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
terakhir (2004-2009) cenderung stabil, yaitu berkisar pada angka 0,13%-
0,14%.
43
Analisis Gabungan Sub Agenda Kesehatan
Gambar 2.32.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Kesehatan
Berdasarkan data diatas angka kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah
dalam dua tahun 2008-2009 mengalami peningkatan yaitu dari 9,27% menjadi
10,25% hal ini didukung dengan masih tetapnya angka prevalensi gizi buruk
pada tahun 2008-2009 yaitu 4,00% serta diikuti pula dengan stabilnya angka
prevalensi gizi kurang pada tahun 2008-2009 di angka 12,00%.
Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakan
berbagai strategi dalam prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD
Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu program peningkatan
pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan
pelayanan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana dan
prasarana pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan
yang memadai dan berkualitas serta mampu menjangkau masyarakat miskin
serta kewenangan urusan wajib yaitu pencegahan dan penanggulangan
penyakit penurunan prevalensi gizi kurang dan prevalensi gizi buruk didukung
oleh program bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan bagi anak
keluarga berpendapatan rendah dengan meningkatkan kualitas dan
ketahanan keluarga menuju keluarga kecil bahagia dan program peningkatan
44
ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan cadangan pangan
masyarakat, daerah dan perbaikan distribusi pangan.
KELUARGA BERENCANA
Persentase Penduduk ber-KB
Gambar 2.33.
Persentase Penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah
Persentase penduduk ber-KB menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda keluarga berencana yang menjadi salah satu agenda pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase penduduk ber-KB di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa pada tahun 2007 persentase penduduk ber-KB di
Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi (88,42%), dan pada tahun
2006 menunjukan titik terendah (77,26%), yang disebabkan karena masih
minimnya tenaga penyuluh KB di Provinsi Jawa Tengah, idealnya satu orang
penyuluh KB melayani hanya dua desa, akan tetapi yang terjadi di Provinsi
Jawa Tengah satu orang penyuluh KB melayani empat desa. Pada tahun
2008 persentase penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka
78,09%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 78,32%, sehingga
dibandingkan persentase penduduk ber-KB pada tahun 2008 maka
persentase penduduk ber-KB pada tahun 2009 mengalami peningkatan
sebesar 0,23%.
45
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk
Gambar 2.34.
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Tengah
Persentase laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu indikator
dalam sub agenda keluarga berencana yang menjadi salah satu agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase laju
pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus
kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun
2008 persentase laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah
menunjukan titik tertinggi (0,67%), dan pada tahun 2005 menunjukan titik
terendah (-1,29%). Pada tahun 2006 persentase laju pertumbuhan penduduk
di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 0,63%, kemudian pada tahun 2008
naik mencapai titik tertinggi yaitu 0,67% dan pada tahun 2009 kembali turun
menjadi 0,37%. sehingga dibandingkan persentase laju pertumbuhan
penduduk pada tahun 2008 maka persentase laju pertumbuhan penduduk
pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,30%.
Total Fertility Rate (TFR)
Total Fertility Rate (TFR) menjadi salah satu indikator dalam sub agenda
keluarga berencana yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
46
meningkatkan kesejahteraan rakyat. TFR di Provinsi Jawa Tengah dalam 6
(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Gambar 2.35.
Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Jawa Tengah
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa pada tahun 2007 TFR di Provinsi Jawa Tengah
menunjukan titik tertinggi (2,3%), dan pada tahun 2006 menunjukan titik
terendah (2,1%). Pada tahun 2007 TFR di Provinsi Jawa Tengah mencapai
angka 2,3%, kemudian pada tahun 2008 dan 2009 tidak mengalami
perubahan yaitu pada angka 2,3%.
47
Analisis Gabungan Sub Agenda Keluarga Berencana
Gambar 2.36.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Keluarga Berencana
Pada tahun 2005 persentase penduduk ber-KB mengalami
peningkatan dari 77,65% menjadi 78,26% hal ini menyebabkan persentase laju
pertumbuhan penduduk pada tahun 2005 mengalami penurunan dari 0,8%
menjadi -1,29%. Kondisi ini didukung dengan adanya otonomi daerah yang
diikuti dengan P3GD yang pada akhirnya urusan KB diserahkan ke
kabupaten/kota sehingga terjadi pergeseran program KB yang sentralistik
menjadi desentralistik.
Kondisi tersebut diatas didukung pula dengan adanya prioritas
pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun
2008-2013 yaitu program peningkatan pengembangan sistem pengendalian
laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui fasilitas
program KB dan transmigrasi didukung pula dengan program pelayanan
keluarga berencana dan program pembinaan peranserta masyarakat dalam
pelayan KB mandiri.
48
EKONOMI MAKRO
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Gambar 2.37.
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah
Laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda ekonomi makro yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),
tampak bahwa pada tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa
Tengah menunjukan titik tertinggi (5,33%), dan pada tahun 2008 menunjukan
titik terendah (5,46%). Pada tahun 2008 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Jawa Tengah mencapai angka 5.46%, kemudian pada tahun 2009 mencapai
4,71%, sehingga dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008
maka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 mengalami penurunan
sebesar 0,75%.
49
Persentase Ekspor terhadap PDRB
Gambar 2.38.
Persentase Ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah
Persentase ekspor terhadap PDRB menjadi salah satu indikator dalam
sub agenda ekonomi makro yang menjadi salah satu agenda pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase ekspor terhadap PDRB
di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009)
cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima
tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2008 persentase ekspor
terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi (49,74%),
dan pada tahun 2006 menunjukan titik terendah (42,94%). Pada tahun 2008
persentase ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka
49,74%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 46,07%, sehingga
dibandingkan persentase ekspor terhadap PDRB pada tahun 2008 maka
persentase ekspor terhadap PDRB pada tahun 2009 mengalami penurunan
sebesar 3,67%.
Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB
Persentase output manufaktur terhadap PDRB menjadi salah satu
indikator dalam sub agenda ekonomi makro yang menjadi salah satu agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase output
50
manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Gambar 2.39.
Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa pada tahun 2005 persentase output manufaktur
terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi (33,71%),
dan pada tahun 2006 menunjukan titik terendah (32,85%). Pada tahun 2008
persentase output manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah
mencapai angka 33,08%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 31,45%,
sehingga dibandingkan persentase output manufaktur terhadap PDRB pada
tahun 2008 maka persentase output manufaktur terhadap PDRB pada tahun
2009 mengalami penurunan sebesar 1,63%.
51
Pendapatan per kapita
Gambar 2.40.
Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah
Pendapatan per kapita menjadi salah satu indikator dalam sub agenda
ekonomi makro yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa
Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 pendapatan per kapita naik
menjadi 6.275.651,39 juta rupiah dari tahun 2004 yang sebesar 5.220.326,86
juta rupiah, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 7.538.997,91juta rupiah,
pada tahun 2007 naik menjadi 8.281.309,54juta rupiah. Pada tahun 2008
pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka
9.522.019,88 juta rupiah, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka
10.228.762,63 juta rupiah, sehingga dibandingkan pendapatan per kapita
pada tahun 2008 maka pendapatan per kapita pada tahun 2009 mengalami
peningkatan sebesar 706.742,75 juta rupiah.
52
Laju Inflasi
Gambar 2.41.
Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah
Laju inflasi menjadi salah satu indikator dalam sub agenda ekonomi
makro yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)
tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus
kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun
2005 dan 2008 laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi
yaitu 15,91% (2005) dan 9,55% (2008), dan pada tahun 2006 menunjukan titik
terendah (6,53%). Pada tahun 2008 laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah
mencapai angka 9,55%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 3,22%,
sehingga dibandingkan laju inflasi pada tahun 2008 maka laju inflasi pada
tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 6,33%.
53
Analisis Gabungan Sub Agenda Ekonomi Makro
Gambar 2.42.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Ekonomi Makro
Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2006 terjadi penurunan
laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,33% disebabkan oleh
menurunnya persentase output manufaktur terhadap PDRB yang mencapai
32,85%. Pada tahun 2008 dan 2009, laju pertumbuhan ekonomi kembali
mengalami penurunan yaitu mencapai angka 5,46%, hal ini disebabkan
karena menurunnya persentase output manufaktur terhadap PDRB, lemahnya
peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi
ekspor, kurangnya daya saing produk unggulan daerah, masih lambatnya
pengembangan investasi dan akses pasar di Provinsi Jawa Tengah.
54
INVESTASI
Nilai Rencana PMA yang Disetujui
Gambar 2.43.
Nilai Rencana PMA yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah
Nilai rencana PMA yang disetujui menjadi salah satu indikator dalam
sub agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai rencana PMA yang disetujui di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa pada tahun 2008 nilai rencana PMA yang disetujui di
Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 1.934.813,78 ribu US$,
dan pada tahun 2006 menunjukan titik terendah (142.388,82 ribu US$). Pada
tahun 2008 nilai rencana PMA yang disetujui di Provinsi Jawa Tengah
mencapai 1.934.813,78 ribu US$, kemudian pada tahun 2009 mencapai
467.655,15 ribu US $.
55
Nilai Realisasi Investasi PMA
Gambar 2.44.
Nilai Realisasi Investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah
Nilai realisasi investasi PMA menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai realisasi investasi PMA di Provinsi
Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),
tampak bahwa pada tahun 2005 nilai realisasi investasi PMA di Provinsi Jawa
Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 550.512,44 ribu US$, dan pada tahun
2008 menunjukan titik terendah (39.488,86 US$). Pada tahun 2008 nilai
realisasi investasi PMA yang disetujui di Provinsi Jawa Tengah mencapai
39.488,86 ribu US$, kemudian pada tahun 2009 mencapai 9.604,14 ribu US$.
56
Nilai Rencana PMDN yang Disetujui
Gambar 2.45.
Nilai Rencana PMDN yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah
Nilai rencana PMDN yang disetujui menjadi salah satu indikator dalam
sub agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat Nilai rencana PMDN yang disetujui di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa pada tahun 2006 dan 2008 nilai rencana PMDN yang
disetujui di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 3.831.468,58
juta rupiah (2006) dan 2.578.988,46 juta rupiah (2008), sedangkan pada tahun
2005 dan 2007 menunjukan titik terendah yaitu 1.912.678,00 juta rupiah
(2005) dan 1.306.994,53 juta rupiah (2007). Pada tahun 2008 nilai rencana
PMDN yang disetujui di Provinsi Jawa Tengah mencapai 2.578.988,46 juta
rupiah, kemudian pada tahun 2009 mencapai 1.017.467,10 juta rupiah.
57
Nilai Realisasi Investasi PMDN
Gambar 2.46.
Nilai Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah
Nilai realisasi investasi PMDN menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai realisasi investasi PMDN di Provinsi
Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),
tampak bahwa pada tahun 2005 nilai realisasi investasi PMDN di Provinsi
Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 5.756.775,87 juta rupiah,
sedangkan pada tahun 2007 menunjukan titik terendah yaitu 1.191.875,23
juta rupiah (2005). Pada tahun 2008 nilai realisasi investasi PMDN yang
disetujui di Provinsi Jawa Tengah mencapai 1.336.340,57 juta rupiah,
kemudian pada tahun 2009 mencapai 1.342.795,38 juta rupiah.
58
Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA
Gambar 2.47.
Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA di Provinsi Jawa Tengah
Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA menjadi salah satu indikator
dalam sub agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Realisasi penyerapan tenaga kerja
PMA di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009)
cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima
tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2007 realisasi penyerapan
tenaga kerja PMA di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu
26.336 orang, sedangkan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah yaitu
13.341 orang. Pada tahun 2008 realisasi penyerapan tenaga kerja PMA di
Provinsi Jawa Tengah mencapai 13.341 orang, kemudian pada tahun 2009
mencapai 23.557,60 orang, sehingga dibandingkan realisasi penyerapan
tenaga kerja PMA pada tahun 2008 maka realisasi penyerapan tenaga kerja
PMA pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 10.216,6 orang.
59
Analisis Gabungan Sub Agenda Investasi
Gambar 2.48.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Investasi
Nilai rencana PMA yang disetujui dan nilai realisasi investasi PMA pada
tahun 2006 di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya dikarenakan terjadinya peningkatan laju inflasi pada tahun 2006
sebesar 10,13% hal ini juga berdampak pada menurunnya Nilai realisasi
investasi PMDN pada tahun Rp. 2006 389461,39. Pada tahun 2008-2009
persentase Nilai realisasi PMA dan Nilai realisasi PMDN mengalami kenaikan
hal ini disebabkan karena terjadi penurunan persentase laju inflasi pada tahun
yang 2008 sebesar 9,55% menjadi 3,33% di tahun 2009.
Peningkatan iklim investasi ini juga didukung dengan adanya prioritas
pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun
2008-2013 yaitu program Peningkatan dan pengembangan peran UMKM,
peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian daerah didukung pula
dengan program pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang
berorientasi ekspor dan memiliki daya saing tinggi didukung sektor hulu dan
hilir serta dengan adanya program pengembangan sistem dan peningkatan
kualitas pelayanan publik dan program peningkatan kondisi keamanan dan
ketertiban melalui upaya menjaga kerukunan sosial. Selain itu, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah juga memiliki program Peningkatan dan pengembangan
60
investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil serta
akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperlas kesempatan kerja
dan penanggulangan kemiskinan.
INFRASTRUKTUR
Panjang Jalan Nasional
Gambar 2.49.
Panjang Jalan Nasional di Provinsi Jawa Tengah
Panjang jalan nasional dalam kondisi baik menjadi salah satu indikator
dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang jalan
nasional dalam kondisi baik di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus
kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun
2006 dan 2008 panjang jalan nasional dalam kondisi baik di Provinsi Jawa
Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 81,09% (2006) dan 82,96% (2008) dan
pada tahun 2005 dan 2007 menunjukan titik terendah yaitu 69.90% (2005)
dan 78,25% (2007). Pada tahun 2008 panjang jalan nasional dalam kondisi
baik di Provinsi Jawa Tengah mencapai 82,96%, kemudian pada tahun 2009
mencapai 81,84%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka panjang
jalan nasional dalam kondisi baik pada tahun 2009 mengalami penurunan
sebesar 1,12%.
61
Panjang jalan nasional dalam kondisi sedang menjadi salah satu
indikator dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang jalan
nasional dalam kondisi sedang di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)
tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus
kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun
2005 panjang jalan nasional dalam kondisi sedang di Provinsi Jawa Tengah
menunjukan titik tertinggi (24,99%), dan pada tahun 2008 menunjukan titik
terendah (12,83%). Pada tahun 2008 panjang jalan nasional dalam kondisi
sedang di Provinsi Jawa Tengah mencapai 12,83%, kemudian pada tahun
2009 mencapai 13,53%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka
panjang jalan nasional dalam kondisi sedang pada tahun 2009 mengalami
peningkatan sebesar 0,7%.
Panjang jalan nasional dalam kondisi buruk menjadi salah satu indikator
dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang jalan
nasional dalam kondisi buruk di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus
kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa panjang jalan
nasional dalam kondisi sedang pada tahun 2005 dan 2007 yaitu 5,10% (2005)
dan 5,21% (2007) di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi, dan
pada tahun 2006 dan 2008 menunjukan titik terendah yaitu 3,10% (2006) dan
4,19% (2008). Pada tahun 2008 panjang jalan nasional dalam kondisi buruk di
Provinsi Jawa Tengah mencapai 4,19%, kemudian pada tahun 2009
mencapai 4,62%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka panjang
jalan nasional dalam kondisi buruk pada tahun 2009 mengalami peningkatan
sebesar 0,43%.
62
Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten
Gambar 2.50.
Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten
di Provinsi Jawa Tengah
Panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik menjadi salah
satu indikator dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang jalan
provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik di Provinsi Jawa Tengah dalam 6
(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari
fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa panjang
provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2006 menunjukan titik
terendah (58,09%). Pada tahun 2008 panjang jalan provinsi dan kabupaten
dalam kondisi baik di Provinsi Jawa Tengah mencapai 77,55%, kemudian
pada tahun 2009 mencapai 84,09%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008
maka panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun
2009 mengalami peningkatan sebesar 6,54%.
Panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi sedang menjadi
salah satu indikator dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu
agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang
jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi sedang di Provinsi Jawa Tengah
dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila
dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak
63
bahwa panjang provinsi dan kabupaten dalam kondisi sedang pada tahun
2008 menunjukan titik terendah (15,22%). Pada tahun 2008 panjang jalan
provinsi dan kabupaten dalam kondisi sedang di Provinsi Jawa Tengah
mencapai 15,22%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 13,34%, sehingga
dibandingkan pada tahun 2008 maka panjang jalan provinsi dan kabupaten
dalam kondisi sedang pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar
1,88%.
Panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi buruk menjadi
salah satu indikator dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu
agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang
jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi buruk di Provinsi Jawa Tengah
dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila
dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak
bahwa panjang provinsi dan kabupaten dalam kondisi buruk pada tahun 2006
menunjukan titik tertinggi (17,53%), dan pada tahun 2008 menunjukan titik
terendah (7,21%). Pada tahun 2008 panjang jalan provinsi dan kabupaten
dalam kondisi buruk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 7,21%, kemudian
pada tahun 2009 mencapai 2,57%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008
maka panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi buruk pada tahun
2009 mengalami penurunan sebesar 4,64%.
64
Analisis Gabungan Sub Agenda Infrastruktur
Gambar 2.51.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Infrastruktur
Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda infrastruktur dengan
indikator kondisi jalan nasional, pada kasus Jawa Tengah, dapat disimpulkan
bahwa kondisi jalan nasional dalam keadaan baik cenderung fluktuatif.
Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2005 terjadi penurunan
panjang jalan nasional dalam kondisi baik yaitu menjadi sebesar 69,90%, hal
ini dikarenakan prioritas Pemerintah Pusat untuk meningkatkan jalan nasional
di provinsi-provinsi pemekaran, tetapi panjang jalan nasional dalam kondisi
baik di Provinsi Jawa Tengah tetap dipelihara dan dijaga dengan baik.
Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda infrastruktur dengan
indikator kondisi jalan provinsi dan kabupaten pada kasus Jawa Tengah,
dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan provinsi dan kabupaten dalam
keadaan baik cenderung fluktuatif. Berdasarkan data tersebut di atas, pada
tahun 2005 terjadi peningkatan panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam
kondisi baik yaitu menjadi sebesar 62,85%.
Peningkatan panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik
ini juga didukung dengan adanya prioritas pembangunan yang terdapat dalam
RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu: 1) Peningkatan
penyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana transportasi melalui
pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian
65
jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan
aksesibilitas wilayah serta pengembangan jaringan transportasi antar
wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau; 2)
pembangunan jalan dan jembatan; 3) rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan
jembatan; 4) peningkatan jalan dan penggantian jembatan; 5) peningkatan
sarana dan prasarana kebinamargaan; 6) pengembangan perhubungan darat.
PERTANIAN
Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun di Provinsi Jawa Tengah
Gambar 2.52.
Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun di Provinsi Jawa Tengah
Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun menjadi salah satu indikator dalam
sub agenda pertanian yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa pada tahun 2007 menunjukan titik tertinggi (103,12%)
dan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah (99,77%). Pada tahun 2008
Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun mencapai 99,77%, kemudian pada tahun
2009 mencapai angka 98,57%, sehingga dibandingkan tahun 2008 maka Nilai
Tukar Petani (NTP) per tahun pada tahun 2009 mengalami penurunan
sebesar 1,20%.
66
PDRB Sektor Pertanian
PDRB sektor pertanian menjadi salah satu indikator dalam sub agenda
pertanian yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah dalam
6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Gambar 2.53.
PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa PDRB sektor pertanian pada tahun 2008 menunjukan
titik tertinggi (5,09%). Pada tahun 2008 PDRB sektor pertanian di Provinsi
Jawa Tengah mencapai 5,09%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 4,38%,
sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka PDRB sektor pertanian pada
tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,71%.
Analisis Gabungan Sub Agenda Pertanian
Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pertanian pada
kasus Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Berdasarkan data tersebut diatas,
pada tahun 2009 terjadi penurunan PDRB sektor pertanian (berdasarkan
harga konstan) yaitu dari 5,09% menjadi sebesar 4,38% disebabkan oleh
penurunan nilai tukar petani pada tahun 2009 yaitu dari 99,77% menjadi
98,57%. Hal ini menjadi bukti bahwa semakin menurunnya nilai tukar petani
maka semakin turun pula PDRB sektor pertanian.
67
Gambar 2.54.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Pertanian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa upaya
untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian dengan beberapa
program sebagai berikut: 1) peningkatan dan pengembangan produk dan
produktivitas pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang
bertumpu pada sistem agribisnis guna mempertahankan swasembada dan
ketahanan pangan; 2) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk,
pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan sarana prasarana
pendukung pengolah hasil pertanian, Kelautan dan Perikanan dan kehutanan;
3) pengembangan agribisnis; 4) pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya; 5) peningkatan kesejahteraan
petani.
68
KEHUTANAN
Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis
Gambar 2.55.
Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis
di Provinsi Jawa Tengah
Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis
menjadi indikator dalam sub agenda kehutanan yang menjadi salah satu
agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase
luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis di Provinsi Jawa
Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),
tampak bahwa persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan
kritis pada tahun 2007 menunjukan titik tertinggi (9,30%). Pada tahun 2008
persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis di
Provinsi Jawa Tengah mencapai 3,14%, kemudian pada tahun 2009
mencapai 1,55%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka persentase
luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis pada tahun 2009
mengalami penurunan sebesar 1,59%.
69
Analisis Gabungan Sub Agenda Kehutanan
Gambar 2.56.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Kehutanan
Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda kehutanan di
Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya kondisi kehutanan yang
kurang baik. Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini
adalah, adanya kesesuaian kondisi persentase luar lahan rehabilitasi dalam
hutan dengan dalam hutan terhadap lahan kritis, dimana pada tahun 2006
persentase luas lahan rehabilitasi dalam dan luar hutan mengalami
peningkatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa
upaya untuk meningkatkan persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan
terhadap lahan kritis dengan beberapa program sebagai berikut: 1) pemulihan
daya dukung lingkungan melalui pengembangan kelembagaan, kawasan
pesisir dan laut, rehabilitasi lahan kritis, dan terlantar terpadu; 2) rehabilitasi
hutan dan lahan; 3) rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi hutan.
KELAUTAN
Jumlah Tindak Pidana Perikanan
Jumlah tindak pidana perikanan menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda kelautan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
70
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jumlah tindak pidana perikanan di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif.
Gambar 2.57.
Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Provinsi Jawa Tengah
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa jumlah tindak pidana perikanan sejak tahun 2005
hingga tahun 2008 menunjukan penurunan, pada tahun 2005 Jumlah tindak
pidana perikanan menurun menjadi 32 tindak pidana dibandingkan tahun
2004 yang sebesar 33 tindak pidana, kemudian pada tahun 2006 menurun
drastis menjadi 17 tindak pidana, pada tahun 2007 kembali turun menjadi 9
tindak pidana, dan puncak penurunan jumlah tindak pidana perikanan pada
tahun 2008 yaitu menjadi 3 tindak pidana, hal ini disebabkan karena adanya :
1) satuan pengawas; 2) adanya kerjasama aparat POLRI, TNI – AL, PPNS
(Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 3) adanya
patroli gabungan di Pantura 1 bulan 2 kali. Pada tahun 2008 jumlah tindak
pidana perikanan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 3 tindak pidana,
kemudian pada tahun 2009 naik mencapai 14 tindak pidana, sehingga
dibandingkan pada tahun 2008 maka jumlah tindak pidana perikanan pada
tahun 2009 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 11 tindak
pidana, yang disebabkan karena adanya : 1) resesi ekonomi; 2) naiknya harga
BBM sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok
71
masyarakat sehingga banyak masyarakat yang melakukan penangkapan ikan
dengan alat tangkap illegal.
Luas Kawasan Konservasi Laut
Gambar 2.58.
Luas Kawasan Konservasi Laut di Provinsi Jawa Tengah
Luas kawasan konservasi laut menjadi indikator dalam sub agenda
kelautan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Luas kawasan konservasi laut di Provinsi Jawa Tengah
dalam 4 (lima) tahun terakhir (2006-2009) cenderung stabil dan meningkat
pada tahun 2009. Hal ini tampak dari luas kawasan konservasi laut pada
tahun 2006 hingga tahun 2008 yang menunjukan titik yang stabil yaitu
110,117%. Pada tahun 2008 luas kawasan konservasi laut di Provinsi Jawa
Tengah mencapai 110,117%, kemudian pada tahun 2009 mencapai
122,092%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka luas kawasan
konservasi laut pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup
signifikan yaitu sebesar 11,975%, yang disebabkan karena adanya 1) UU 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 2)
adanya PP 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 3) adanya
Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 16/Men/208 tentang Perencanaan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 4) adanya program
sosialisasi pemanfaatan terumbu karang; 5) program penanaman bakau; 6)
program penanaman mangrove di pesisir; 7) sosialisasi pembuatan terumbu
72
karang buatan; 8) sosialisasi cangkok karang; 9) konservasi sumber daya
alam di Pantura (Brebes, Pemalang, Pekalongan), Pati, Rembang dan Pantai
Selatan (Kebumen dan Purworejo).
Analisis Gabungan Sub Agenda Kelautan
Gambar 2.59.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Kelautan
Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda kelautan di
Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya kondisi yang kurang baik.
Pada tahun 2004 dan 2005 untuk luas kawasan konservasi laut Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan apapun untuk menjaga
maupun untuk memperluas kawasan konservasi laut. Masih lemahnya kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga kondisi kelautannya
disebabkan karena masih banyak prioritas-prioritas pembangunan yang lebih
penting, meskipun agenda kelautan juga menjadi pekerjaan rumah yang harus
segera dibenahi. Akan tetapi, meskipun Provinsi Jawa Tengah tidak
menjadikan sub agenda kelautan menjadi prioritas, tetapi Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kondisi
kelautan agar tetap terkendali dan kondusif.
73
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Persentase Penduduk Miskin
Persentase penduduk miskin menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu agenda pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase penduduk miskin di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif.
Gambar 2.60.
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2006
menunjukan titik tertinggi (22,19%), yang disebabkan karena kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 September 2005 yang kemudian memacu
kenaikan harga-harga barang kebutuhan lainnya sedangkan pada tahun 2005
menunjukan titik terendah (20,49%). Pada tahun 2008 persentase penduduk
miskin di Provinsi Jawa Tengah mencapai 19.23%, kemudian pada tahun
2009 mencapai 17,72% sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka
persentase penduduk miskin pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar
1,51% karena pada bulan Maret 2009 masih masuk periode panen raya dan
adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 3 kali
(tanggal 1 Desember 2008, 15 Desember 2008, dan 15 Januari 2009).
74
Tingkat Pengangguran Terbuka
Gambar 2.61.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah
Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu agenda pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran terbuka di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2005
menunjukan titik tertinggi (8,51%). Pada tahun 2008 tingkat pengangguran
terbuka di Provinsi Jawa Tengah mencapai 7,12%, kemudian pada tahun
2009 mencapai 7,28% sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka tingkat
pengangguran terbuka pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar
0,16%.
75
Analisis Gabungan Sub Agenda Kesejahteraan Sosial
Gambar 2.62.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk Sub Agenda Kesejahteraan Sosial
Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda kesejahteraan sosial
pada kasus Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Berdasarkan data tersebut
diatas, pada tahun 2006 hingga tahun 2008 terjadi disebabkan penurunan
persentase penduduk miskin yaitu dari 22,19% (2006) menjadi 20,43 di tahun
2007 kemudian pada tahun 2008 turun kembali menjadi 19,23% yang
disebabkan oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2006
hingga tahun 2008 yaitu dari 8,20% pada tahun 2006 menjadi 8,10% di tahun
2007 dan turun kembali di tahun 2008 menjadi 7,12%. Hal ini menjadi bukti
bahwa semakin turunnya tingkat pengangguran terbuka maka semakin
menurun juga persentase penduduk miskin.
Penurunan persentase penduduk miskin dan pengangguran terbuka
juga didukung dengan adanya prioritas pembangunan yang terdapat dalam
RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu: 1) Peningkatan dan
pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan
sektor rill serta akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka
memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan; 2)
Peningkatan kualitas dan profesionalitas penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia
76
lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial
masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya
aparatur pelaksana.
3. Rekomendasi Kebijakan
Dalam rangka pencapaian misi agenda Indonesia untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat maka perlu terus diupayakan program-program
pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang mendukung perwujudan agenda
tersebut. Beberapa langkah strategis yang diremokendasikan untuk
mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan rakyat antara lain :
a. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan
menitikberatkan pada pendidikan dasar - pendidikan menengah dan
peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan
Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan didukung
pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yang memadai, tanpa
diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin; disertai dengan
perbaikan manajemen pelayanan pendidikan, dan peningkatan kualitas
tenaga pendidik dan kependidikan;
b. Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan
masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang
didukung oleh persebaran sarana prasarana, pengembangan
profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang memadai
dan berkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat miskin melalui
jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; disertai dengan
Pencegahan dan penanggulangan penyakit; perbaikan Sumberdaya
kesehatan; Perbaikan gizi masyarakat; Akses pelayanan kesehatan
masyarakat; Pencegahan dan penanggulangan penyakit; Farmasi dan
perbekalan kesehatan; Promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat;
c. Peningkatan dan pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan
penduduk dan pengaturan persebarannya melalui fasilitasi program KB
dan transmigrasi; disertai dengan perbaikan Pelayanan keluarga
berencana; Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB
Mandiri; Pengembangan model operasional BKB – Posyandu – PAUD;
77
d. Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan
kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta
pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
e. Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian daerah
melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang
berorientasi ekspor dan memiliki daya saing tinggi yang didukung sektor
hulu dan hilir;
f. Peningkatan dan pengembangan investasi dan akses pasar untuk
mendorong pertumbuhan sektor rill serta akselerasi kinerja ekonomi
daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan
penanggulangan kemiskinan; disertai dengan Peningkatan promosi dan
kerjasama investasi; Peningkatan iklim dan realisasi investasi;
g. Peningkatan penyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana
transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan
jalan dan penggantian jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan
untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta pengembangan
jaringan transportasi antar wilayah yang mengutamakan pelayanan
transportasi yang terjangkau; antara lain Pembangunan jalan dan
jembatan; Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan; Peningkatan
jalan dan penggantian jembatan; Peningkatan sarana dan prasarana
Kebinamargaan; Pengembangan perhubungan darat;
h. Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas
pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang bertumpu pada
sistem agribisnis guna mempertahankan swasembada dan ketahanan
pangan;
i. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaatan
teknologi tepat guna, dan peningkatan sarana prasarana pendukung
pengolah hasil pertanian, Kelautan dan Perikanan dan kehutanan;
disertai dengan Pengembangan agribisnis; Pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya;
Peningkatan kesejahteraan petani;
j. Pemulihan daya dukung lingkungan melalui pengembangan
kelembagaan, kawasan pesisir dan laut, rehabilitasi lahan kritis, dan
terlantar terpadu; disertai dengan Rehabilitasi hutan dan lahan;
Rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi hutan;
78
k. Peningkatan dan pengembangan investasi dan akses pasar untuk
mendorong pertumbuhan sektor rill serta akselerasi kinerja ekonomi
daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan
penanggulangan kemiskinan;
l. Peningkatan kualitas dan profesionalitas penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk
usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan
kesetiakawanan sosial masyarakat serta peningkatan kapasitas
kelembagaan dan sumber daya aparatur pelaksana.
D. KESIMPULAN
Berdasarkan pada penyajian data dan analisis yang telah dilakukan, maka
berikut ini disimpulkan beberapa hal pokok terkait dengan sejauhmana pelaksanaan
RPJMN 2004-2009 dengan agenda pembangunan : 1) Mewujudkan Indonesia yang
Aman dan Damai; 2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, serta 3)
Agenda Pembangunan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang ditinjau dari
pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah:
1. Agenda Pembangunan Pertama: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan
Damai
a. Indeks Kriminalitas
Kondisi kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah – yang ditunjukan
dengan nilai indeks kriminalitas – selama tahun 2004-2009 dinyatakan
masih kurang baik, hal ini diperkuat dengan data nilai indeks
kriminalitas Provinsi Jawa Tengah pada 4 (empat) titik tahun
pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata indeks kriminalitas dalam
lima tahun (2004-2009), yaitu 64,05.
79
b. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
Penyelesaian kasus kejahatan konvensional di Provinsi Jawa
Tengah selama tahun 2004-2009 dapat dinyatakan sangat baik, yang
ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang lebih
tinggi di atas nilai rata-rata persentase penyelesaian kasus kejahatan
konvensional dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 61,47%.
c. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional
Penyelesaian kasus kejahatan transnasional di Provinsi Jawa
Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup
baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun
pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas
rata dengan yang di bawah rata-rata persentase penyelesaian kasus
kejahatan transnasional, yaitu 100,02%.
Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka
pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang
Pertama, yaitu Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai dinyatakan
cukup baik (skor 3,33). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah cukup
baiknya sinergitas kerjasama antar lembaga dan aparat penegakan hukum di
Jawa Tengah, yang sangat mendukung dalam penciptaan kondisi keamanan
dan kedamaian di Provinsi Jawa Tengah. Namun, mengingat besarnya
dinamika dan tantangan akibat adanya perubahan diberbagai sektor, maka
pada masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan efektivitas kerjasama
lintas instansi penegak hukum ini untuk lebih menjamin terciptanya situasi
yang aman dan damai di Jawa Tengah.
2. Agenda Pembangunan Kedua: Mewujudkan Indonesia yang Adil dan
Demokratis
a. Sub Agenda Pelayanan Publik
1) Persentase Jumlah Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan
dengan yang Dilaporkan
Penanganan kasus korupsi di Provinsi Jawa Tengah selama
tahun 2004-2009 dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan
80
seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing
tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah
rata-rata persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani
dibandingkan dengan yang dilaporkan relatif menurun, yaitu
57,65%.
2) Persentase Jumlah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Peraturan
Daerah Pelayanan Satu Atap
Penataan kelembagaan pelayanan terpadu yang dinyatakan
dengan Peraturan Daerah pada setiap Kabupaten/ Kota selama
kurun waktu lima tahun yang lalu (2004-2009) di Jawa Tengah
dinyatakan baik, hal ini ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik
tahun pengamatan yang lebih tinggi di atas nilai rata-rata
persentase jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki peraturan
daerah pelayanan satu atap di Provinsi Jawa Tengah, yaitu
70,00%. Prestasi ini sejalan dengan komitmen Gubernur Jawa
Tengah untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai “Provinsi OSS”.
3) Persentase Pelaporan Kabupaten/ Kota Wajar dengan
Pengecualian
Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan secara tertib
menjadi tuntutan bagi setiap pemerintah daerah Kabupaten/ Kota,
selama tahun 2004-2009, pelaporan Kabupaten/ Kota wajar
dengan pengecualian untuk kondisi di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2004-2009 dinyatakan cukup baik, ini ditunjukan
dengan jumlah titik tahun pengamatan yang lebih tinggi (3 titik
tahun) dibandingkan 2 titik tahun yang lebih rendah, dan 1 titik
tahun yang sama dengan nilai rata-rata persentase pelaporan
Kabupaten/ Kota wajar dengan pengecualian, yaitu 94,29%.
Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda
Pembangunan Nasional yang Kedua, yaitu Mewujudkan Indonesia yang
Adil dan Demokratis, khususnya pada Sub Agenda Pelayanan Publik,
dinyatakan cukup baik (skor 3,33). Kondisi demikian dapat terjadi
karena sudah cukup baiknya langkah-langkah reformasi birokrasi di
81
Jawa Tengah. Reformasi birokrasi dilakukan pada semua lini, terutama
terkait dengan aspek kewenangan, kelembagaan, aparatur, dan lain-
sebagainya. Langkah reformasi yang konkrit ini ikut menekan tingkat
penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kemungkinan
terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menuju terciptanya
tata kelola pemerintahan yang baik.
b. Sub Agenda Demokrasi
1) Gender Development Index (GDI)
Pengembangan demokratisasi di Jawa Tengah dinyatakan
sudah baik, dilihat dari indikator Gender Development Index
(GDI), dimana terdapat 4 titik tahun pengamatan yang lebih tinggi
dari nilai rata-rata GDI di Jawa Tengah, yaitu sebesar 63,31%.
Perhatian pada pembangunan gender di Jawa Tengah ternyata
cukup efektif, terutama dilihat dari sisi demokratisasi, misalnya
terjadi peningkatan dalam jumlah wanita yang terjun dalam
pemerintahan, partisipasi wanita di legislatif, dan lain-lain.
2) Gender Empowerment Measurement (GEM)
Selanjutnya, apabila dilihat dari angka Gender
Empowerment Measurement (GEM), Jawa Tengah juga
menunjukan kondisi yang sudah baik. Demokratisasi menjadi
basis utama dalam penciptaan situasi yang berkeadilan, apalagi
bila dilihat dari sisi gender, yaitu golongan dalam masyarakat yang
selama ini masih termarginalkan. Kondisi baik ditunjukan dengan 4
titik tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata GEM di
Jawa Tengah, yaitu 58,90%.
Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda
Pembangunan Nasional yang Kedua, yaitu Mewujudkan Indonesia yang
Adil dan Demokratis, khususnya pada Sub Agenda Demokrasi,
dinyatakan baik (skor 4). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah
menempatkan dimensi gender sebagai salah satu prioritas
pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013,
hal ini sejalan dengan isu global perhatian pada aspek
82
pengarusutamaan gender dalam Millenium Development Goal’s
(MDG’s). Prioritas ini tentunya berdampak pada peningkatan berbagai
indikator pembangunan gender dan demokrasi, seperti GDI dan GEM
dalam lima tahun terakhir.
Berdasarkan pada kondisi per indikator di kedua Sub Agenda, maka
dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan
Nasional yang Kedua, yaitu Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
dinyatakan baik (skor 3,65). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah
baiknya langkah-langkah yang ditempuh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam
perbaikan kinerja birokrasi (internal) dan pengembangan demokratisasi lokal
(eksternal). Penyelenggaraan reformasi birokrasi di berbagai aspek
pemerintahan memegang peranan yang sangat penting bagi terciptanya
kondisi daerah yang semakin baik, terutama dari sisi kapasitas pemerintahan
daerah, termasuk jajaran aparatur dan sistem politiknya.
3. Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
a. Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia
Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah selama
kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik (skor 3,0),
yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan
(yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan
yang di bawah rata-rata IPM, yaitu 70,60%.
Secara keseluruhan sub agenda Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari indikator rata-rata lama
sekolah, persentase melek aksara 15 tahun ke atas, dan umur harapan
hidup maka dapat disimpulkan bahwa IPM di Provinsi Jawa Tengah
sudah berjalan baik.
b. Sub Agenda Pendidikan
1) Angka Partisipasi Murni (SD/MI)
Angka Partisipasi Murni (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah
selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup
baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun
83
pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di
atas rata dengan yang di bawah rata-rata APM SD/MI, yaitu
91,39%.
2) Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)
Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah
selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup
baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun
pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di
atas rata dengan yang di bawah rata-rata Angka Partisipasi Kasar
(SD/MI) 106,30%.
3) Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTS)
Rata-rata nilai akhir (SMP/MTS) di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan
kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang lebih tinggi di atas
nilai rata-rata dari indikator rata-rata nilai akhir SMP/MTs dalam
lima tahun (2004-2009), yaitu 5.98.
4) Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA)
Rata-rata nilai akhir (SMA/SMK/MA) selama tahun 2004-
2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat)
titik tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata dari
indikator rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA dalam lima tahun
(2004-2009), yaitu 6,57%.
5) Angka Putus Sekolah SD
Kondisi Angka putus sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan
kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah
rata-rata angka putus sekolah SD dalam lima tahun (2004-2009),
yaitu 0,26%.
6) Angka Putus Sekolah SMP/MTs
Angka putus sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan
kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah
rata-rata angka putus sekolah SMP/MTs, yaitu 0,93%.
84
7) Angka Putus Sekolah Menengah
Angka putus sekolah menengah di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2004-2009 dapat dinyatakan tidak baik, yang
ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang
lebih tinggi di atas nilai rata-rata angka putus sekolah menengah
dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 1,08%.
8) Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas
Angka melek aksara 15 tahun ke atas di Provinsi Jawa
Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan
cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik
tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara
yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata angka melek
aksara 15 tahun ke atas yaitu 88,28%.
9) Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar SMP/MTs
Persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTs selama
tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi
4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-
rata persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTs, yaitu
78,51%.
10) Persentase Jumlah Guru Layak Mengajat Sekolah Menengah
Persentase jumlah guru layak mengajat sekolah menengah
di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-
2009) dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan
seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing
tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah
rata-rata Angka melek aksara 15 tahun ke atas yaitu 71,01%
Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda
Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Pendidikan, dinyatakan cukup
baik (skor 3,3). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah cukup
baiknya kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
85
c. Sub Agenda Kesehatan
1) Umur Harapan Hidup (UHH)
Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2004-2009 dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan
dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu
masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas nilai rata-rata
dengan yang di bawah nilai rata-rata umur harapan hidup, yaitu
70,73 tahun.
2) Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka kematian bayi selama tahun 2004-2009 dinyatakan
baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun
pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata angka kematian
bayi, yaitu 13,16%.
3) Prevalensi Gizi Buruk
Prevalensi gizi buruk selama tahun 2004-2009 dinyatakan
cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik
tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara
yang di atas nilai rata-rata dengan yang di bawah nilai rata-rata
prevalensi gizi buruk, yaitu 2,92%.
4) Prevalensi Gizi Kurang
Prevalensi gizi kurang di Provinsi Jawa Tengah selama
kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik, yang
ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan
(yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas nilai
rata-rata dengan yang di bawah nilai rata-rata prevalensi gizi
kurang, yaitu 13,30%.
5) Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk
Persentase tenaga kesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa
Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan sangat baik, yang
ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang
di atas nilai rata-rata persentase tenaga kesehatan perpenduduk,
yaitu 0,13%.
86
Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda
Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Kesehatan, dinyatakan baik
(skor 3,6). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah semakin
baiknya perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Jawa Tengah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan adanya jaminan kesehatan
yang memadai untuk masyarakat Jawa Tengah.
d. Sub Agenda Keluarga Berencana
1) Persentase Penduduk ber-KB
Persentase penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2004-2009 dinyatakan tidak baik, yang ditunjukan
dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang berada di
bawah nilai rata-rata persentase penduduk ber-KB, yaitu 79,67%.
2) Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk
Persentase laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa
Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan tidak baik, hal ini
ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang
berada di atas nilai rata-rata persentase laju pertumbuhan
penduduk dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 0,38%.
3) Total Fertility Rate (TFR)
Persentase Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Jawa
Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang
ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang
berada di bawah nilai rata-rata Total Fertility Rate (TFR), yaitu
2,19%.
Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda
Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Keluarga Berencana, dinyatakan
cukup baik (skor 2,5). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah
87
semakin baiknya perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Jawa
Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara
menekan laju pertumbuhan penduduk melalui Program KB sehingga
tidak terjadi ledakan penduduk yang akan berakibat pada kehidupan
perekonomian di Provinsi Jawa Tengah.
e. Sub Agenda Ekonomi Makro
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2004-2009
dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik
tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata laju
pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 5,26%.
2) Persentase Ekspor terhadap PDRB
Persentase ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah
selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup
baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun
pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di
atas rata dengan yang di bawah rata-rata persentase ekspor
terhadap PDRB yaitu 48,43%.
3) Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB
Persentase output manufaktur terhadap PDRB di Provinsi
Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009)
dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya
jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik
tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata
Persentase output manufaktur terhadap PDRB 32,81%.
4) Pendapatan per kapita
Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah selama
kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik, yang
ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan
(yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata
dengan yang di bawah rata-rata pendapatan per kapita yaitu
7.844.511,368 juta rupiah.
88
5) Laju Inflasi
Laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-
2009 dapat dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan
seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing
tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah
rata-rata laju inflasi dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 7,88%.
Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda
Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Ekonomi Makro, dinyatakan
cukup baik (skor 3,4). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah
semakin membaiknya pemasukan-pemasukan dari sektor ekspor dan
manufaktur sehingga semakin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi,
hal ini juga didukung dengan semakin membaiknya laju inflasi di
Provinsi Jawa Tengah yang berakibat semakin membaiknya kondisi
ekonomi makro di Provinsi Jawa Tengah.
f. Sub Agenda Investasi
1) Nilai Rencana PMA yang Disetujui
Nilai rencana PMA yang disetujui di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2004-2009 dinyatakan masih kurang baik, yang
ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang
berada di bawah nilai rata-rata dari indikator nilai rencana PMA
yang disetujui dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 110.2731,868
ribu US$.
2) Nilai Realisasi Investasi PMA
Nilai realisasi investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2004-2009 dapat dinyatakan sangat baik, yang
ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang
lebih tinggi di atas nilai rata-rata dari indikator nilai realisasi
investasi PMA dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 300.511,5417
ribu US$.
89
3) Nilai Rencana PMDN yang Disetujui
Nilai rencana PMDN yang disetujui selama tahun 2004-2009
dinyatakan masih kurang baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4
(empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-
rata dari indikator nilai rencana PMDN yang disetujui dalam lima
tahun (2004-2009), yaitu 2.719.702,338 juta rupiah.
4) Nilai Realisasi Investasi PMDN
Nilai realisasi PMDN selama tahun 2004-2009 dinyatakan
masih kurang baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik
tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata dari
indikator nilai rencana PMDN yang disetujui dalam lima tahun
(2004-2009), yaitu 2.719.702,338 juta rupiah.
5) Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA
Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA di Provinsi Jawa
Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan
cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik
tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara
yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata realisasi
penyerapan tenaga kerja PMA yaitu 16.788,1 tenaga kerja.
Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda
Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Investasi, dinyatakan cukup baik
(skor 2,8). Kondisi demikian dapat terjadi karena masih belum
kondusifnya iklim usaha dan investasi di Provinsi Jawa Tengah, hal ini
juga dipengaruhi karena resesi ekonomi yang sedang melanda dunia
sehingga banyak negara-negara asing tidak berani berinvestasi dan
menanamkan modal di luar negara mereka.
g. Sub Agenda Infrastruktur
1) Panjang Jalan Nasional
Panjang jalan nasional di Provinsi Jawa Tengah selama
kurun waktu lima tahun (2004 – 2009) dinyatakan cukup baik,
90
yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun
pengamatan dari panjang jalan nasional dalam kondisi baik,
sedang, maupun buruk di Provinsi Jawa Tengah.
2) Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten
Panjang jalan provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa
Tengah selama tahun 2004 – 2009 dinyatakan cukup baik, yang
ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan
dari panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik,
sedang, maupun buruk di Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda
Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Infrastruktur, dinyatakan cukup
baik (skor 2,6). Kondisi demikian dapat terjadi karena adanya prioritas
program pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang mendukung
stabilnya kondisi infrastruktur jalan nasional maupun jalan provinsi dan
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang antara lain: peningkatan
penyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana transportasi melalui
pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian
jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan
aksesibilitas wilayah serta pengembangan jaringan transportasi antar
wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau;
antara lain pembangunan jalan dan jembatan; rehabilitasi /
pemeliharaan jalan dan jembatan; peningkatan jalan dan penggantian
jembatan; peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
pengembangan perhubungan darat
h. Sub Agenda Pertanian
1) Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun
Nilai tukar petani per tahun di Provinsi Jawa Tengah selama
kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan baik, yang
ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan
(yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata
91
dengan yang di bawah rata-rata Nilai tukar petani per tahun yaitu
96,90%.
2) PDRB Sektor Pertanian
PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah selama
kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan baik, yang
ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang
lebih tinggi di atas nilai rata-rata dari PDRB sektor pertanian yaitu
4,30%.
Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda
Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Pertanian, dinyatakan baik (skor
3,5). Kondisi demikian dapat terjadi karena semangat dan kerja keras
dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan semboyannya “Bali
Ndeso Bangun Ndeso”, dengan semboyan ini Provinsi Jawa Tengah
memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dari sektor
pertanian.
i. Sub Agenda Kehutanan
Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan
kritis selama tahun 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan
masih kurang baik, yang ditunjukan dengan kondisi pada 4 (empat) titik
tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata persentase luas
lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis dalam lima tahun
(2004-2009), yaitu 3,87%.
j. Sub Agenda Kelautan
1) Jumlah Tindak Pidana Perikanan
Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan
kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah
nilai rata-rata jumlah tindak pidana perikanan dalam lima tahun
(2004-2009), yaitu 18,00 jumlah tindak pidana perikanan.
92
2) Luas Kawasaan Konservasi Laut
Luas kawasaan konservasi laut di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2006-2009 dinyatakan kurang baik, yang ditunjukan
dengan kondisi 3 (tiga) titik tahun pengamatan yang berada di
bawah nilai rata-rata persentase luas kawasaan konservasi laut
dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 113,11%.
Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda
Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Kelautan, dinyatakan kurang
baik (skor 2,5). Kondisi demikian dapat terjadi karena masih
terbatasnya kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk
mengkoordinasi dan menggalakkan program-program yang dapat
menyelamatkan wilayah laut di Provinsi Jawa Tengah.
k. Sub Agenda Kesejahteraan Sosial
1) Persentase Penduduk Miskin
Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2004-2009 dinyatakan masih kurang baik, yang
ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang
berada di atas nilai rata-rata persentase penduduk miskin dalam
lima tahun (2004-2009), yaitu 20,20%.
2) Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan
kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah
nilai rata-rata persentase tingkat pengangguran terbuka dalam
lima tahun (2004-2009), yaitu 7,61%.
Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda
Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Kesejahteraan Sosial, dinyatakan
93
cukup baik (skor 3). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah
semakin baiknya perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Jawa
Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan pada kondisi per indikator di sebelas Sub Agenda, maka
dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan
Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dinyatakan
cukup baik (skor 2,70). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah baiknya
langkah-langkah yang ditempuh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam perbaikan
kinerja di bidang kesejahteraan rakyat, karena semboyan “Bali Ndeso Bangun
Ndeso” bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
94
BAB III
RELEVANSI RPJMN 2010-2014
DENGAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2008-2013
A. PENGANTAR
Analisis Relevansi RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD 2008-2013 Jawa
Tengah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu meliputi tahapan: (1) Identifikasi
dokumen RPJMN 2010-2014, (2). Identifikasi dokumen RPJMD Jawa Tengah
Tahun 2008-2013, (3), identifikasi prioritas/program nasional, (4) identifikasi
prioritas/program daerah, (5) analisis relevansi dan penjelasan serta penyusunan
rekomendasi. Kolom-kolom analisis yang termuat dalam matriks program aksi,
meliputi: (1) Prioritas dan Program Aksi dari RPJMN 2010-2014, (2) Prioritas
Pembangunan dan Program pada RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah, beserta (3)
analisis kualitatif dan (4) penjelasannya.
Setelah upaya penyandingan dapat diidentifikasi jumlah dan persentase
program nasional yang mendapat dukungan daerah, program nasional yang tidak
mendapat dukungan daerah, bahkan program daerah yang tidak menjadi prioritas
nasional.
B. PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN NASIONAL
Berikut merupakan kolom tabel prioritas dan program aksi pembangunan
nasional yang diambil dari RPJMN 2010-2014, beserta prioritas dan program di
Propinsi Jawa yang diambil dari RPJMD 2008-2013. Dari kesemua prioritas dan
program-program yang telah di susun tersebut untuk selanjutnya di analisis setiap
prioritas dan programnya, apakah prioritas yang ada di RPJMD 2008-2013 Jawa
Tengah telah sesuai atau mengacu dengan RPJMN 2010-2014. Analisis dilakukan
dengan cara menyandingkan setiap prioritas nasional dengan prioritas di daerah,
begitu pula dengan program nasional disandingkan dengan program di daerah.
Setelah disandingkan kemudian dilihat relevansi diantara keduanya yaitu antara
RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah.
95
TABEL 3.1
PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN NASIONAL
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program1 PRIORITAS 1.
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
Ada, yaitu pada : PRIORITAS 3 :
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), DEMOKRATIS, DAN BERTANGGUNG JAWAB, DIDUKUNG OLEH KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS APARATUR, BEBAS DARI PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), SERTA PENGEMBANGAN JEJARING,
PRIORITAS 6 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA
96
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramKESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
Kewenangan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kewenangan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Otonomi Daerah Penataan otonomi daerah melalui
Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah;
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Tidak terdapat Program di daerah yang mendukung program aksi nasional ”Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah” namun terdapat pada Program pembangunan daerah pada kewenangan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
97
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramPersandian yaitu pada program peningkatan pelaksanaan otonomi daerah yang mendekati untuk mendukung program nasional ini
Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah
Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem perencanaan serta implementasi yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tanpa diskriminasi
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional l
Program daerah yang mendukung program/aksi nasional ”Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah” ada pada Prioritas Pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada prioritas governance dan Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem perencanaan dan Implementasi, serta di dukung dengan adanya sumber lain yaitu pada program pembangunan daerah yaitu pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pengelolaan aset daerah, serta pada Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
98
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan pengelolaan Aset Daerah
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
Meski tidak tercantum dalam RPJMD, namun pada kenyataannya di Propinsi Jawa Tengah sudah memiliki panitia pengawas, Komisi pemilihan umum untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah guna mendukung program/aksi nasional ”penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah”
Regulasi Percepatan
harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah peraturan daerah selambat-lambatnya 2011
Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan kepastian hukum
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Pada program/aksi nasional “Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah peraturan daerah selambat-lambatnya 2011” di dukung dengan program-program di daerah yang terdapat di dalam Prioritas Pembangunan daerah Rencana Pembangunan
99
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Jangka Menengah Daerah
pada prioritas ke 6 yaitu mengenai Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat serta di dukung dengan adanya kewenangan urusan wajib pada program prioritas penataan perundang-undangan
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Sinergi Antara Pusat dan Daerah
Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana aparatur dan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Pada program/aksi nasional ” Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah” di dukung adanya program daerah pada Prioritas Pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah pada program Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan di dukung dengan adanya program peningkatan kerjasama pemerintah daerah
100
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Peningkatan
Kerjasama Pemerintah Daerah.
Penegakan Hukum Peningkatan integrasi
dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan kepastian hukum
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Pada program/aksi nasional “Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum” di dukung dengan program-program di daerah yang terdapat di dalam Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat
Data Kependudukan Penetapan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011
- ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Meski tidak terdapat pada prioritas pembangunan di daerah pada prioritas pembangunan daerah jangka panjang, namun pada program penataan administrasi kependudukan dalam kewenangan urusan daerah mendukung program aksi nasional ” Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem
101
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramInformasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011” yang menunjukkan bahwa di propinsi Jawa Tengah mendukung keberhasilan program nasional mengenai kependudukan
Penataan Administrasi Kependudukan
Dari berbagai program prioritas yang ada di Jawa Tengah dukungan propinsi Jawa Tengah terhadap prioritas nasional ”REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA dapat disimpulkan berdasarkan adanya prioritas di daerah yang mendukung setiap program/aksi nasional, meskipun dalam program/aksi nasional Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di dalam prioritas daerah tidak ditemukan namun pada kenyataannya di Propnsi Jawa sudah terdapat berbagai peraturan dan komisi pemilihan umum untuk mendukung keberhasilan pemilihan kepala daerah. Dari 7 program, yang sesuai dengan yang ada di Jawa Tengah sebanak 4, dan 3 diantaranya tidak ada.
2 PRIORITAS 2. PENDIDIKAN Ada, yaitu pada : PRIORITAS 1:
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, CERDAS, SEHAT, SERTA BERBUDAYA
Kewenangan Urusan Wajib Pendidikan
Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan
Peningkatan pemerataan akses dan mutu
ADA program daerah yang mendukung
Pada program/aksi nasional “Peningkatan Angka Partisipasi Murni
102
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programdasar pendidikan dengan
menitikberatkan pada pendidikan dasar - pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan didukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yang memadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin
sepenuhnya prioritas/ program nasional
(APM) pendidikan dasar, di Jawa Tengah memiliki prioritas program yang serupa yaitu pada prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu pada program Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan, serta di dukung adanya program pendidikan dasar dan pendidikan nonformal
Pendidikan Dasar Pendidikan Non
Formal dan Informal.
APM pendidikan setingkat SMP
Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar - pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan didukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yang memadai, tanpa
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Prioritas program yang ada di daerah mendukung program/aksi nasional, hal tersebut ditunjukkan dengan program di daerah yang sejalan dengan program nasional “APM pendidikan setingkat SMP”, Hal terdapat pada program Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan, selain itu juga terdapat pada program pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
103
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programdiskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin
Pendidikan Menengah Pendidikan Non
Formal dan Informal
Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA
Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar - pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan didukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yang memadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Pada program/aksi nasional ” Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA” di dukung adanya program di Propinsi Jawa Tengah yaitu Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan, dan di dukung adanya Program pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
Pendidikan Menengah Pendidikan Non
Formal dan Informal
Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
BOS sudah dilaksankan di Jawa Tengah, meskipun tidak tercantum dalam RPJMD, namun pada kenyataannya BOS sudah dilaksanakan di Jawa Tengah
104
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Penurunan harga buku
standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan
-
TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar;
Pengembangan kelembagaan dan peningkatan pelayanan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian, dan penemuan lainnya kepada masyarakat
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Meskipun tidak sama persis dengan prioritas pembangunan nasional, program nasional “Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar”juga menjadi prioritas pembangunan di Jawa Tengah, hal tersebut terdapat pada Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada program Pengembangan kelembagaan dan peningkatan pelayanan perpustakaan
Akses Pendidikan Tinggi Peningkatan APK
pendidikan tinggi - ADA program
daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program Nasional “Peningkatan APK pendidikan tinggi” memperoleh dukungan dengan adanya program fasilitasi pendidikan tinggi di daerah
105
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Fasilitasi Pendidikan
Tinggi
Metodologi Penerapan metodologi
pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test)
Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar - pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan didukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yang memadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin
Peningkatan kualitas dan penerapan hasil penelitian serta pengembangan Iptek yang berbasis pada peningkatan jejaring penelitian sehingga mampu mendorong berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Meskipun tidak sama persis, pada prioritas program di daerah yaitu pada prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada program peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan menunjukkan bahwa program di daerah mendukung program/aksi nasional ” Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test)”
Pengelolaan Pemberdayaan peran
kepala sekolah sebagai manajer
- ADA program daerah yang mendukung
Program nasional “Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai
106
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programsistem pendidikan yang unggul
sepenuhnya prioritas/ program nasional
manajer system pendidikanyang unggul” memperoleh dukungan dari daerah dengan adanya program manajemen pelayanan pendidikan
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional nasional
-
Kurikulum Penataan ulang
kurikulum sekolah Peningkatan
pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar - pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Untuk program/aksi nasional ” Penataan ulang kurikulum sekolah ” di dukung sepenuhnya oleh prioritas pembangunan di Jawa Tengah, hal tersebut terdapat pada program peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan
107
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programdidukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yang memadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin
Kualitas Peningkatan kualitas
guru, pengelolaan dan layanan sekolah
Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar - pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan didukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yang memadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Meskipun tidak sama persis, namun di dalam prioritas pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga memiliki program yang mendukung program/aksi nasional ” Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah ”, yaitu terdapat pada program peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan, selain itu di dukung adanya program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Manajemen Pelayanan Pendidikan
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Dari 14 program/aksi nasional, setidaknya terdapat 10 program/aksi nasional yang memperoleh dukungan dari prioritas program yang ada di Propinsi Jawa Tengah, dimana dalam 10 program tersebut di dukung secara penuh maupun hanya termaktub sebagian, namun bisa disimpulkan bahwa pada prioritas pembangunan
108
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programnasional yaitu PRIORITAS PENDIDIKAN, di dukung prioritas pembangunan dan program di Jawa Tengah, lebih dari 50% dari berbagai program yang terdapat pada prioritas pembangunan nasional PENDIDIKAN,di dukung dengan program-program di Jawa Tengah
3 PRIORITAS 3 : KESEHATAN Ada, yaitu pada : PRIORITAS 1:
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, CERDAS, SEHAT, SERTA BERBUDAYA
Kewenangan Urusan Wajib Kesehatan
Kewenangan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan Program
Kesehatan Preventif Terpadu
Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana prasarana, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang memadai dan
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Terdapat program di daerah yang mendukung program/aksi nasional ” Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu”, yaitu pada program Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan dan kompetensi tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas, serta
109
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programberkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat miskin melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
mampu menjangkau masyarakat miskin, selain itu di dukung dengan adanya program pencegahan dan penanggulangan penyakit
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Keluarga Berencana Peningkatan kualitas
dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014
Peningkatan dan pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui fasilitasi program KB dan transmigrasi
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Meskipun tidak sama persis, namun program Nasional “Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014” Di dukung oleh Provinsi Jawa Tengah melalui program Peningkatan dan pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya, meskipun tidak sama persis, namun memiliki konten yang sama, selain itu hal tersebut juga termuat di dalam program di jawa tengah, yaitu Pelayanan Keluarga Berencana dan Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri
Pelayanan Keluarga Berencana;
Pembinaan peran serta
110
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programmasyarakat dalam pelayanan KB Mandiri
Obat Pemberlakuan Daftar
Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Asuransi Kesehatan Nasional
Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Dari keempat program/aksi nasional, hanya 2 yang di dukung secara penuh (yang ada di Propinsi Jawa Tengah), jadi hanya 50% dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah kepada prioritas pembangunan nasional KESEHATAN, sedangkan 2 program/aksi nasional lainnya tidak termuat di dalam program ataupun prioritas di Jawa Tengah
4 PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN Ada PRIORITAS 1:
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, CERDAS, SEHAT,
111
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramSERTA BERBUDAYA
PRIORITAS 6 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
Kewenangan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Bantuan Sosial Terpadu Integrasi program
perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
Meskipun tidak termuat di dalam Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Jangka Menengah Daerah namun pada kenyataannya bantuan langsung tunai sudah diterapkan di propinsi Jawa Tengah
Bantuan pangan, jaminan sosial bidang
Peningkatan kualitas dan ketahanan
ADA program daerah yang
Meskipun tidak sama persis, namun di dalam
112
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programkesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012
keluarga dalam rangka menuju keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui penyadaran dan penggerakan masyarakat
Peningkatan kualitas dan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pelaksana
Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila serta peraturan perundangan
mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung adanya program/aksi nasional ini, yaitu pada program Peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga, selain itu juga terdapat dalam program peningkatan kualitas dan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut
113
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program PNPM Mandiri
Penambahan anggaran PNPM Mandiri
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
Meskipun tidak termuat di dalam RPJMD, namun dalam kenyataannya PNPM mandiri sudah diterapkan di Provinsi Jawa Tengah
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha KSP/USP -Koperasi
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional “Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011” di dukung program yang ada di Jawa Tengah, program-program tersebut meliputi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM dan Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha KSP/USP-Koperasi, meskipun tidak sama persis namun, memiliki esensi yang sama
Tim Penanggulangan Kemiskinan
Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
114
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Dari kelima program/aksi nasional, namun hanya 2 saja yang memperoleh dukungan dari Propinsi Jwa Tengah, sedangkan 3 program/aksi nasional lain tidak
menjadi program ataupun prioritas di Jawa Tengah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk prioritas pembangunan nasional PENANGGULANGAN KEMISKINAN, tidak di dukung program ataupun prioritas pembangunan di Jawa tengah
5 PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN Ada, yaitu pada : PRIORITAS 2:
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS PADA POTENSI UNGGULAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN REKAYASA TEKNOLOGI DANBERORIENTASI PADA EKONOMI KERAKYATAN
PRIORITAS 4: MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG OPTIMAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSINYA DALAM MENOPANG KEHIDUPAN (TAMBAHAN)
PRIORITAS 5: MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG
115
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramPENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Kewenangan Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Kewenangan Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Kewenangan Urusan Pilihan Pertanian
Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian
Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian,
Pengembangan dan peningkatan kualitas penataan ruang melalui peningkatan efektivitas dan peran RTRWP Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten/Kota sebagai matra ruang pembangunan daerah, peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan ruang, peningkatan konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Untuk program/aksi nasional ” Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian”, memperoleh dukungan dari program atupun prioritas pembangunan di daerah, hal tersebut termuat di dalam program Pengembangan dan peningkatan kualitas penataan ruang, optimalisasi pemanfaatan ruang, peningkatan konsistensi pemanfaatan ruang dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang, selain itu di dukung dengan adanya program
116
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programterutama pada kawasan lindung dan sawah lestari didukung kelembagaan serta peran serta masyarakat
Pengembangan Agribisnis, yang terdapat pada kewenangan urusan wajib pertanian
Pengembangan Agribisnis
Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar
Perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemulihan daya dukung lingkungan melalui pengembangan kelembagaan, kawasan pesisir dan laut, rehabilitasi lahan kritis dan terlantar secara terpadu yang berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembalian fungsi kawasan lindung
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas pembangunan nasional
Meskipun tidak sama persis, namun pada program/aksi nasional Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar, di dukung oleh prioritas pembangunan daerah, yaitu terdapat pada program Perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemulihan daya dukung lingkungan
Infrastruktur Pembangunan dan
pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi
Peningkatan penyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional ini di dukung secara penuh oleh Propinsi Jawa Tengah, hal tersebut termuat di dalam program Peningkatan penyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana transportasi, Pengembangan manajemen pelabuhan dan infrastruktur
117
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programpeningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;
aksesibilitas wilayah serta pengembangan jaringan transportasi antar wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau
Pengembangan manajemen pelabuhan dan infrastruktur penunjang untuk mendorong kelancaran arus barang dan penumpang dengan tidak mengesampingkan pelabuhan yang berada diluar kawasan andalan
Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana serta pengelolaan telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas, pengembangan kelembagaan dan peraturan-peraturannya terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi serta
penunjang, Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana serta pengelolaan telekomunikasi dan Peningkatan rasio elektrifikasi dan kualitas layanan energi listrik kepada masyarakat, selain itu dukungn dan Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya
118
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programpeningkatan peran telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika
Peningkatan rasio elektrifikasi dan kualitas layanan energi listrik kepada masyarakat melalui perluasan cakupan layanan bagi masyarakat perdesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi serta penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif yang aman dan ramah lingkungan
3) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya
Penelitian dan Pengembangan
Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya
Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Pada program/aksi ” Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas
119
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programmenuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi;
bertumpu pada sistem agribisnis guna mempertahankan swasembada dan ketahanan pangan
Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan sarana prasarana pendukung pengolah hasil pertanian, Kelautan dan Perikanan dan kehutanan
dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi” memperoleh dukungan dari Provinsi di Jawa Tengah yaitu pada Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan dan juga Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan sarana prasarana pendukung pengolah hasil pertanian, Kelautan dan Perikanan dan kehutanan, Selain itu di dukung pula dengan adanya program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan, pada kewenangan urusan wajib di bidang ketahanan pangan
Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi
Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan
Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional ” Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang
120
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programpembiayaan yang terjangkau
mendorong daya saing pengembangan
struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing tinggi yang didukung sektor hulu dan hilir.
terjangkau” di dukung oleh prioritas dan program di Jawa Tengah, yang terdapat pada program Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dan Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian daerah, selain itu di dukung oleh program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pangan dan Gizi Peningkatan kualitas
gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan
Peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan cadangan pangan masyarakat, daerah, dan perbaikan distribusi pangan
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional di bidang pangan dan gizi ” Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan” di dukung sepenuhnya oleh prioritas dan program yang di Jawa Tengah, yaitu pada program Peningkatan ketahanan pangan, dan di dukung dengan adanya program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Peningkatan Ketahanan Pangan
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Adaptasi Perubahan Iklim
121
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Pengambilan langkah-
langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim
Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pencegahan bencana dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Meskipun tidak sama persis namun, pada program/aksi nasional ” Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim”, memperoleh dukungan dari Propinsi Jawa Tengah, yaitu pada program Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, selain itu di dukung dengan program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
Dari berbagai program/aksi nasional yang ada pada prioritas pembangunan nasional PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN, semua program/aksinya memperoleh dukungan penuh dari prioritas ataupun program yang ada di Propinsi di Jawa Tengah, jadi dapat disimpulkan Propinsi Jawa Tengah mendukung secara penuh prioritas pembangunan nasional ini
6 PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR Ada, yaitu pada : PRIORITAS 5:
MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG
122
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramPENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Kewenangan Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Kewenangan Urusan Wajib Penataan Ruang
Kewenangan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Kewenangan Urusan Wajib Perhubungan
Tanah dan tata ruang Konsolidasi kebijakan
penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu
Pembangunan dan pengembangan cakupan penerapan penatagunaan pertanahan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan secara merata dan berkeadilan mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan
dan peningkatan kualitas penataan ruang melalui peningkatan efektivitas
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Pada program/aksi nasional ” Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu ” di dukung secara penuh oleh Propinsi Jawa Tengah, yaitu pada program Pembangunan dan pengembangan cakupan penerapan penatagunaan pertanahan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan, Pengembangan dan peningkatan kualitas penataan ruang dan
123
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programdan peran RTRWP Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten/Kota sebagai matra ruang pembangunan daerah, peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan ruang, peningkatan konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang terutama pada kawasan lindung dan sawah lestari didukung kelembagaan serta peran serta masyarakat
pemerataan dan keserasian pembangunan antar wilayah Pantura-Tengah-Pansela yang mendasarkan karateristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kerja sama pembangunan kawasan strategis, peningkatan fungsi perkotaan, percepatan pembangunan perdesaan, dan
Peningkatan pemerataan dan keserasian pembangunan antar wilayah Pantura-Tengah-Pansela, selain itu di dukung dengan adanya program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang
124
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programpercepatan pembangunan infrastruktur wilayah
Perencanaan Tata Ruang (Kewenangan Urusan Wajib Penataan Ruang)
Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang
Perhubungan: Pembangunan jaringan
prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini;
Peningkatan penyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta pengembangan jaringan transportasi antar wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau.
Pengembangan manajemen pelabuhan dan infrastruktur penunjang untuk mendorong kelancaran arus barang dan penumpang dengan tidak
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas pembangunan nasional
Meskipun tidak sama persis, namun program/aksi nasional ini memperoleh dukungan dari Provinsi Jawa Tengah dnegan adanya program-program Peningkatan penyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana transportasi, Pengembangan manajemen pelabuhan dan infrastruktur penunjang dan Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana bandara dan fasilitas penunjang, Selain itu di dukung dengan adanya program-program lain yang meliputi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan,
125
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programmengesampingkan pelabuhan yang berada diluar kawasan andalan.
Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana bandara dan fasilitas penunjang untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penerbangan.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan dan kewenangan urusan wajib Perhubungan, yang meliputi Pengembangan Perhubungan Darat, Pengembangan Perhubungan Laut Darat dan Pengembangan Perhubungan Udara Darat
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan
Pengembangan Perhubungan Darat
Pengembangan Perhubungan Laut
Pengembangan Perhubungan Udara
Pengendalian banjir:
126
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Penyelesaian
pembangunan prasarana pengendalian banjir
Pengembangan dan peningkatan fungsi sarana prasarana sumberdaya air untuk mendukung aktivitas produksi, memenuhi kebutuhan air baku, pengendalian banjir dan kekeringan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Pada program/aksi nasional ” Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir” memperoleh dukungan secara penuh Propinsi Jawa Tengah, program aksi ini juga merupakan prioritas pembangunan di Jawa Tengah, hal tersebut terdapat pada program Pengembangan dan peningkatan fungsi sarana prasarana sumberdaya air, serta di dukung oleh program-program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan, Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya, Penyediaan dan pengelolaan air baku, Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan Pengendalian banjir dan pengamanan pantai dan Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Pengembangan dan pengelolaan jaringan
127
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programirigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya.
Penyediaan dan pengelolaan air baku.
Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Pengendalian banjir dan pengamanan pantai
Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi
Transportasi perkotaan Perbaikan sistem dan
jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan)
- ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional ini memperoleh dukungan dari Propinsi Jawa Tengah, hal tersebut terdapat pada program Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan
Berdasarkan berbagai program/aksi nasional di atas dan dukungan program-program dan prioritas Propinsi Jawa Tengah terhadap program/aksi tersebut, dapat di simpulkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mendukung secara penuh prioritas pembangunan nasional INFRASTRUKTUR, hal tersebut di tunjukkan dengan berbagai program dan prioritas yang mendukung program-program/aksi di dalamnya (100%)
7 PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Ada, yaitu pada : PRIORITAS 3:
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN
128
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramYANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), DEMOKRATIS, DAN BERTANGGUNG JAWAB, DIDUKUNG OLEH KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS APARATUR, BEBAS DARI PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), SERTA PENGEMBANGAN JEJARING
PRIORITAS 6 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
Kepastian hukum
129
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Reformasi regulasi
secara bertahap di tingkat nasional dan daerah
Peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik
Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana aparatur dan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar
Pengembangan dan peningkatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum
Kesadaran dan pengembangan budaya masyarakat maupun aparat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional “Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah” memperoleh dukungan secara penuh dari Propinsi Jawa Tengah, yaitu pada program Peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur, Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan Pengembangan dan peningkatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM, selain itu juga terdapat dalam prioritas keenam yang mencakup Peningkatan kesadaran dan pengembangan budaya masyarakat maupun aparat dan Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban
130
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programpemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM
Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban melalui upaya menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan sosial masyarakat dengan mengutamakan penegakan hukum dan HAM
Kebijakan ketenagakerjaan
Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja.
Peningkatan dan pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor rill serta akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Meskipun tidak sama persis, program/aksi nasional ” Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja”, memperoleh dukungan dari Provinsi Jawa Tengah yaitu pada program Peningkatan dan pengembangan investasi dan akses pasar
Dari berbagai dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah terhadap program/aksi nasional dapat disimpulkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mendukung sepenuhnya prioritas pembangunan nasional IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA.
8 PRIORITAS 8 : ENERGI Ada, yaitu pada : PRIORITAS 5:
MEWUJUDKAN
131
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramKUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Energi alternatif Peningkatan
pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014
Peningkatan rasio elektrifikasi dan kualitas layanan energi listrik kepada masyarakat melalui perluasan cakupan layanan bagi masyarakat perdesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi serta penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif yang aman dan ramah lingkungan
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional yang berkenaan dengan energi alternatif ini memperoleh dukungan dari prioritas pembangunan di Jawa Tengah, meskipun tidak sama persis namun secara esensial sama, hal tersebut termuat pada program Peningkatan rasio elektrifikasi dan kualitas layanan energi listrik kepada masyarakat.
Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas
Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/
Program Nasional ini bersifat padat modal yang memerlukan dana yang cukup besar, sehingga tidak menjadi prioritas di
132
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programbahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya;
program nasional
Jawa Tengah
Konversi menuju penggunaan gas
Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010;
TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
Jawa Tengah pada tahun 2010 sudah dinyatakan sepenuhnya telah melakukan konversi minyak tanah ke gas. Sehingga meski tidak tercantum dalam RPJMD tetaoui program nasional yang sifatnya mendesak maka tetap di dukung dan dilaksanakan di Jawa Tengah
Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
Program Nasional ini sifatnya masih uji coba pada beberapa kota tertentu di Indonesia sehingga belujm menjadi prioritas di Jawa Tengah
Dari keempat program/aksi nasional, namun hanya satu yang meperoleh dukungan dari propinsi Jawa Tengah, sednagkan keempat lainnya tidak memperoleh dukungan
9 PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
Ada, yaitu pada : PRIORITAS 4
MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG OPTIMAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSINYA DALAM
133
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramMENOPANG KEHIDUPAN
Kewenangan Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Kewenangan Urusan Pilihan Kehutanan
Perubahan iklim Peningkatan
keberdayaan pengelolaan lahan gambut
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
Di Jawa Tengah tidak ada lahan gambut, sehingga program nasional memang tidak tetap untuk Jawa Tengah
Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
Di Jawa Tengah tidak ada lahan gambut, sehingga program rehabilitasi lahan gambut ditak menjadi prioritas Jawa Tengah
Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh
Perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemulihan daya dukung lingkungan melalui pengembangan kelembagaan, kawasan pesisir dan laut, rehabilitasi lahan kritis dan terlantar secara terpadu yang berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembalian fungsi
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional ini memperoleh dukungan dari propinsi Jawa Tengah, yaitu pada program Perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemulihan daya dukung lingkungan dan Perbaikan lingkungan hidup di wilayah pedesaan maupun perkotaan, perbaikan tata air / hidrologi dan pelestarian keanekaragaman hayati, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Rehabilitasi,
134
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programkawasan lindung.
Perbaikan lingkungan hidup di wilayah pedesaan maupun perkotaan, perbaikan tata air / hidrologi dan pelestarian keanekaragaman hayati dalam rangka perlindungan plasma nuftah
Perlindungan dan Konservasi Hutan, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Rehabilitasi, Perlindungan dan Konservasi Hutan
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut
Pengendalian beban cemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatan UMKM dan Besar, pertanian, rumah tangga, rumah sakit, hotel, dan transportasi serta pengurangan resiko pencemaran bahan-bahan berbahaya dan beracun (B-3) maupun limbah B-3
Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi ini memperoleh dukungan dari Propinsi Jawa Tengah, hal tersebut termuat pada program Pengendalian beban cemaran lingkungan dan Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. Program penurunan beban cemaran lingkungan di Jawa Tengah lebih dititik beratkan pada kegiatan di
135
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programlingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat
pertanian, rumah tangga, rumah sakit, hotel dan transportasi, serta melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, sehingga lebih rinci dibandingkan program nasional
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Sistem Peringatan Dini Penjaminan
berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/program nasional
-
Penanggulangan bencana
Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana
Perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemulihan daya dukung lingkungan melalui pengembangan kelembagaan, kawasan pesisir dan laut, rehabilitasi lahan kritis dan terlantar
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Pada program/aksi nasional “Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana”, memperoleh dukungan penuh dari Propinsi Jawa Tengah, yaitu pada rehabilitasi lahan kritis dan terlantar secara terpadu, Pengembangan dan peningkatan kearifan
136
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programsecara terpadu yang berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pencegahan bencana dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.
lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang sejalan dengan program/aksi nasional, Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH
Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
137
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Pengembangan
Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Rehabilitasi, Perlindungan dan Konservasi Hutan
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Dari 6 program/aksi nasional, hanya 3 diantaranya yang memperoleh dukungan dari propinsi Jawa Tengah, sedang yang lainnya tidak memperoleh dukungan baik berupa program maupun prioritas dari Propinsi Jawa Tengah, jadi dapat disimpulkan untuk prioritas pembangunan nasional LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA, hanya memperoleh dukungan dari Propinsi Jawa Tengah sebesar 50%
10 PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR, TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK
Ada, yaitu pada : PRIORITAS 5 :
MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
138
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kewenangan Urusan
Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kebijakan Pelaksanaan kebijakan
khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya
Peningkatan pemerataan dan keserasian pembangunan antar wilayah Pantura-Tengah-Pansela yang mendasarkan karateristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kerja sama pembangunan kawasan strategis, peningkatan fungsi perkotaan, percepatan pembangunan perdesaan, dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program aksi/nasional ”Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya” memperoleh dukungan dari Provinsi Jawa Tengah, program tersebut yaitu program percepatan pembangunan pedesaan, dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah.
Keutuhan wilayah Penyelesaian
pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010;
- ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional “Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010” memperoleh dukungan dari Provinsi Jawa Tengah, meskipun tidak sama persis namun memiliki esensi yang sama, program tersebut meliputi Pengembangan Wawasan
139
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramKebangsaan dan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Daerah tertinggal Pengentasan paling
lambat 2014
-
TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Dari dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah terhadap program/aksi nasional nampak jelas bahwa Propinsi Jawa Tengah tidak mendukung prioritas pembangunan nasional DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK, karena dari 3 program aksi ketiga-tiganya tidak memperoleh dukungan dari Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Jangka Panjang, dan hanya satu program/aksi saja yang memperoleh dukungan dari program dalam kewenangan urusan wajib Propinsi Jawa Tengah
11 PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI
Ada, yaitu pada : PRIORITAS 4:
MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG OPTIMAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSINYA DALAM MENOPANG KEHIDUPAN,
PRIORITAS 5 : MEWUJUDKAN
140
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramKUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Kewenangan Urusan Wajib Kebudayaan
Kewenangan Urusan Wajib Perpustakaan
Perawatan Penetapan dan
pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya
Pembinaan tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi ” Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya” memperoleh dukungan dari Provinsi Jawa Tengah yaitu pada program Pembinaan tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya
Revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011
Pengembangan budaya baca
Pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan
Penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan.
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi ini memperoleh dukungan dari Provinsi Jawa Tengah yaitu pada program Pengembangan budaya baca, Pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakan dan Penyelamatan dan
141
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programpelestarian koleksi perpustakaan
Sarana Penyediaan sarana
yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Kebijakan Peningkatan perhatian
dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi ” Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya” memperoleh dukungan dari program di Jawa Tengah yaitu pada program Pembinaan tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya dan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Pembinaan tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya
Pembinaan Penghayat
142
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramKepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Inovasi teknologi Peningkatan
keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda
Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pencegahan bencana dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup
Peningkatan sarana prasarana serta pengelolaan telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas, pengembangan kelembagaan dan peraturan-peraturannya terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi serta
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional ini memperoleh dukungan dari prioritas pembangunan di Jawa Tengah, hal tersebut termuat di dalam program di Jawa Tengah yaitu pada program Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, selain itu juga termuat di dalam program Peningkatan sarana prasarana serta pengelolaan telekomunikasi dan Peningkatan rasio elektrifikasi dan kualitas layanan energi listrik kepada masyarakat
143
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programpeningkatan peran telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika
Peningkatan rasio elektrifikasi dan kualitas layanan energi listrik kepada masyarakat melalui perluasan cakupan layanan bagi masyarakat perdesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi serta penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif yang aman dan ramah lingkungan.
Dari berbagai dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa prioritas pembangunan nasional KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI, memperoleh dukungan penuh dari prioritas maupun program yang ada di Jawa Tengah, dari kelima program/aksi hanya satu yang tidak memperoleh dukungan dari Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Jangka Panjang dan program prioritas daerah
12 PRIORITAS 12 : DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
Ada, yaitu pada : PRIORITAS 3:
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD
144
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramGOVERNANCE), DEMOKRATIS, DAN BERTANGGUNG JAWAB, DIDUKUNG OLEH KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS APARATUR, BEBAS DARI PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), SERTA PENGEMBANGAN JEJARING
PRIORITAS 6: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur
- TIDAK ADA program daerah yang
-
145
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programpenanganan terorisme
mendukung prioritas/ program nasional
Pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia
Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban melalui upaya menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan sosial masyarakat dengan mengutamakan penegakan hukum dan HAM
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional “peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia” ini memperoleh dukungan dari Provinsi Jawa Tengah yaitu pada program Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban
Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi
Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional “penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi”, memperoleh dukungan dari Propinsi
146
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programsesuai prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
Jawa Tengah, hal tersebut termuat di dalam program Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur
Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Pengembalian aset (asset recovery)
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Peningkatan kepastian hukum
Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional “peningkatan kepastian hukum”, memperoleh dukungan Provinsi Jawa Tengah , yaitu pada program Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum
147
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programdan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan kepastian hukum
pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat
Penguatan perlindungan HAM
Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan kepastian hukum
kesadaran dan pengembangan budaya masyarakat maupun aparat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM
Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban melalui upaya menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional “Penguatan perlindungan HAM” , memperoleh dukungan dari Provinsi Jawa Tengah yaitu pada program Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, Peningkatan kesadaran dan pengembangan budaya masyarakat maupun aparat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM dan Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban
148
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programmemperhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan sosial masyarakat dengan mengutamakan penegakan hukum dan HAM
Pemberdayaan industri strategis pertahanan
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Dari berbagai dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah terhadap program/aksi nasional menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mendukung tapi tidak secara penuh hanya sebesar 60% saja dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah, dari 10 program yang memperoleh dukungan sebanyak 6, dan 4 program lain tidak memperoleh dukungan pada prioritas pembangunan nasional DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
13 PRIORITAS 13 : PRIORITAS DI BIDANG PEREKONOMIAN
Ada, yaitu pada : PRIORITAS 2 :
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS PADA POTENSI UNGGULAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN REKAYASA TEKNOLOGI DAN BERORIENTASI PADA EKONOMI KERAKYATAN
Kewenangan Urusan Pilihan Industri
Kewenangan Urusan Pilihan Perdagangan
Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan
Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam
ADA program daerah yang mendukung
Pada program/aksi ” pelaksanaan pengembangan industri
149
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramPeraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing
pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing tinggi yang didukung sektor hulu dan hilir.
sepenuhnya prioritas/ program nasional
sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional” ini memperoleh dukungan secara penuh dari Propinsi Jawa Tengah, hal tersebut termuat dalam program Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dan Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian daerah, serta di dukung dengan program lainnya yaitu Pengembangan industri kecil dan menengah, Pengembangan sentra/klaster industri potensial, Penataan struktur industri, Peningkatan kemampuan teknologi industri, Peningkatan SDM, pelatihan dan bantuan peralatan industri dan Kewenangan Urusan Pilihan Transmigrasi
Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis pada sumber daya lokal
sentra/klaster industri potensial
Penataan struktur industri
Peningkatan
150
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programkemampuan teknologi industri
Peningkatan SDM, pelatihan dan bantuan peralatan industri
Kewenangan Urusan Pilihan Transmigrasi
Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional
Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.
Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing tinggi yang didukung sektor hulu dan hilir.
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional ”Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional“ memperoleh dukungan dari Provinsi Jawa Tengah yaitu terdapat pada program Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dan Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian daerah, serta di dukung dengan adanya berbagai program yang terdapat dalam kewenangan urusan pilihan, yang meliputi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dan Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
151
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Peningkatan
pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri
Program di SKPD dinas Tenaga kerja ada
TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Dari keempat program/aksi nasional, hanya sebayak dua yang memperoleh dukungan penuh dari Propinsi Jawa Tengah, t dapat disimpulkan bahwa Propinsi Jawa Tengan mendukung prioritas pembangunan nasional PRIORITAS DI BIDANG PEREKONOMIAN, namun tidak sepenuhnya, dukungan tersebut hanya sebesar 50% saja
14 PRIORITAS 14 : KESEJAHTERAAN RAKYAT Ada, yaitu pada : PRIORITAS 1 :
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, CERDAS, SEHAT,
152
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan ProgramSERTA BERBUDAYA
PRIORITAS 5 : MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (TAMBAHAN)
PRIORITAS 6 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
Kewenangan Urusan Wajib Kepemudaan
153
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programdan Olah raga
Kewenangan Urusan Pilihan Pariwisata
Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Pengembangan pemahaman serta peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antar umat beragama
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Pada program/aksi ini memperoleh dukungan dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada program Pengembangan pemahaman serta peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan
Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif
Pengembangan destinasi pariwisata
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Program/aksi nasional ”promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif” memperoleh dukungan dari Provinsi Jawa Tengah, ditunjukkan dengan adanya program Pengembangan destinasi pariwisata
Perbaikan dan Peningkatan ADA program Program/aksi nasional
154
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programpeningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata
penyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta pengembangan jaringan transportasi antar wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau.
Pengembangan manajemen pelabuhan dan infrastruktur penunjang untuk mendorong kelancaran arus barang dan penumpang dengan tidak mengesampingkan pelabuhan yang berada diluar kawasan andalan.
Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana bandara dan fasilitas penunjang untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional dengan
daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
”perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata” memperoleh dukungan dari Propinsi Jawa Tengah, hal tersebut termuat di dalam program Peningkatan penyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana transportasi, Pengembangan manajemen pelabuhan dan infrastruktur penunjang dan Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana bandara dan fasilitas penunjang, dan Pengembangan pemasaran pariwisata
155
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Programtetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penerbangan.
Pengembangan pemasaran pariwisata
Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia
- ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional
Meski tidak tercantum di dalam Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Jangka Panjang, namun dukungan terhadap program/aksi ini terdapat pada kewenangan urusan pilihan Pengembangan kemitraan, yang terdapat di dalam program prioritas daerah
Pengembangan kemitraan
Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya
Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila serta peraturan perundangan.
ADA program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional l
Prioritas yang terdapat di daerah sangat mendukung program aksi nasional ini, hal tersebut termuat di dalam program Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perempuan
Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung
-
156
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012
prioritas/ program nasional
Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan
Pengembangan dan peningkatan lembaga kepemudaan dan olahraga untuk meningkatkan kreativitas, ketrampilan, dan kewirausahaan bagi pemuda serta peningkatan prestasi olahraga di Jawa Tengah.
Pada program/aksi “Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan”, provinsi Jawa Tengah sangat mendukung, hal tersebut termuat di dalam program Pengembangan dan peningkatan lembaga kepemudaan dan olahraga, selain itu di dukung dengan program-program Pengembangan dan pemberdayaan pemuda, Pemberdayaan lembaga/ organisasi kepemudaan, ) Pembibitan, pembinaan dan pemanduan serta pemasyarakatan olah raga dan Pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi olah raga
Pengembangan dan pemberdayaan pemuda
Pemberdayaan lembaga/ organisasi kepemudaan
pembinaan dan pemanduan serta pemasyarakatan olah raga
157
No. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis
Kualitatif Penjelasan terhadap
Analisis Kualitatif Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Pengembangan
kapasitas kelembagaan organisasi olah raga
Revitalisasi gerakan pramuka
- TIDAK ADA program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional
-
Dari dukungan yang diberikan pemerintah Propinsi Jawa Tengah terhadap prioritas pembangunan nasional, nampak jelas bahwa dari kesembilan program/aksi nasional hanya lima yang memperoleh dukungan penuh dari pemerintah Propinsi Jawa Tengah, di dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 hanya memiliki 6 prioritas saja, namun di dalam RPJMN 2010-2014 memiliki 14 prioritas nasional, jadi setiap prioritas di dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 dimungkinkan mencakup beberapa prioritas di dalam RPJMN 2010-2014. Dari hasil análisis relevansi disimpulkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mendukung prioritas pembangunan nasional KESEJAHTERAAN RAKYAT, namun tidak sepenuhnya.
158158
Secara umum ada 3 kategori relevansi program, yakni: (i) Program nasional
yang mendapat dukungan penuh pada program daerah, (ii) Program nasional yang
tidak mendapat dukungan program daerah, dan (iii). Program daerah yang tidak
menjadi prioritas nasional.
1. Program Nasional Yang Mendapat Dukungan Penuh Pada Program
Daerah
Berikut adalah daftar program aksi nasional yang mendapatkan
dukungan penuh dengan program daerah di Jawa Tengah :
Tabel 3.2
Daftar Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Mendapatkan Dukungan Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013
NO. NAMA PRIORITAS PROGRAM AKSI
1. PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Otonomi Daerah 1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan
dana perimbangan daerah Regulasi 2. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah peraturan daerah selambat-lambatnya 2011
Sinergi Antara Pusat dan Daerah
3. Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Penegakan Hukum 4. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Data Kependudukan 5. Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011
2. PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN 6. Peningkatan Angka PartisipasiMurni (APM)
pendidikan dasar 7. APM pendidikan setingkat SM 8. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat
SMA 9. Penyediaan sambungan internet ber-content
pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar
Akses Pendidikan Tinggi
10. Peningkatan APK pendidikan tinggi
Metodologi 11. Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test)
Pengelolaan 12. Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul
Kurikulum 13. Penataan ulang kurikulum sekolah Kualitas 14. Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan
sekolah 3. PRIORITAS 3 : KESEHATAN Kesehatan Masyarakat 15. Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu Keluarga Berencana 16. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB
159159
NO. NAMA PRIORITAS PROGRAM AKSI
melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014
4. PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bantuan Sosial
Terpadu 17. Bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan,
beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
18. Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011
5. PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN Lahan, Pengembangan
Kawasan dan Tata Ruang Pertanian
19. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian
20. Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar
Infrastruktur 21. Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya
Penelitian dan Pengembangan
22. Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi
Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi
23. Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau
Pangan dan Gizi 24. Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;
Adaptasi Perubahan Iklim
25. Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim
6. PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR Tanah dan Tata Ruang 26. Konsolidasi kebijakan penanganan dan
pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu
Perhubungan 27. Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini
Pengendalian Banjir 28. Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir
Transportasi Perkotaan
29. Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan)
7. PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Kepastian Hukum 30. Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat
nasional dan daerah Kebijakan
Ketenagakerjaan 31. Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim
usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja.
8. PRIORITAS 8 : ENERGI Energi Alternatif 32. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan
termasuk energi alternatif geothermal sehingga
160160
NO. NAMA PRIORITAS PROGRAM AKSI
mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014
9. PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Perubahan Iklim 33. Penekanan laju deforestasi secara sungguh-
sungguh Pengendalian
Kerusakan Lingkungan 34. Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui
pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut
Sistem Peringatan Dini Penanggulangan
Bencana 35. Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana
10. PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK
Keutuhan Wilayah: 36. Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010;
11. PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI Perawatan 37. Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu
untuk pengelolaan cagar budaya 38. Revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh
Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011 Kebijakan 39. Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah
dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya
Inovasi Teknologi 40. Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda
12. PRIORITAS 12 : DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 41. Peningkatan peran Republik Indonesia dalam
mewujudkan perdamaian dunia 42. Penguatan dan pemantapan hubungan
kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi
43. Peningkatan kepastian hukum 44. Penguatan perlindungan HAM
13. PRIORITAS 13 : PRIORITAS DI BIDANG PEREKONOMIA 45. Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan
Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
46. Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional
14. PRIORITAS 14 : KESEJAHTERAAN RAKYAT 47. Peningkatan kerukunan umat beragama melalui
pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
48. Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif
49. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata
50. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia
51. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian dan Lembaga
161161
NO. NAMA PRIORITAS PROGRAM AKSI
Pemerintah Nonkementerian lainnya 52. Peningkatan character building melalui gerakan,
revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan 53. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan
prasarana dan sarana pendukung pariwisata
Ada sebanyak 54 buah program nasional yang tertuang pada RPJMN
yang mendapat dukungan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008-2013.
2. Program Nasional Yang Tidak Mendapat Dukungan Program Daerah
Berikut adalah daftar nama program nasional yang tidak ada dalam
prioritas program daerah Jawa Tengah, yakni:
Tabel 3.3
Daftar Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Tidak Mendapatkan Dukungan Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013
NO. NAMA PRIORITAS PROGRAM AKSI
1. PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Otonomi Daerah 1. Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah 2. Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala
daerah 2. PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN 3. Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS 4. Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah
dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012
Pengelolaan 5. Revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance
6. Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten
3. PRIORITAS 3 : KESEHATAN Obat 7. Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional
sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010
Asuransi Kesehatan Nasional
8. Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014
4 PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bantuan Sosial
Terpadu 9. Integrasi program perlindungan sosial berbasis
keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai
PNPM Mandiri 10. Penambahan anggaran PNPM Mandiri Tim Penanggulangan
Kemiskinan 11. Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan
Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden 5 PRIORITAS 5 :
PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN
-
6 PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
-
7 PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
-
162162
NO. NAMA PRIORITAS PROGRAM AKSI
8 PRIORITAS 8 : ENERGI Hasil Ikutan dan
Turunan Minyak Bumi/Gas
12. Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya
Konversi Menuju Penggunaan Gas
13. Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010
14. Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar
9 PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Perubahan iklim 15. Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan
gambut 16. Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha
per tahun Sistem Peringatan Dini 17. Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan
Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013
10 PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK
Daerah Tertinggal 18. Pengentasan paling lambat 2014 11 PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI Sarana 19. Penyediaan sarana yang memadai bagi
pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012
12 PRIORITAS 12 : DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 20. Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme
prosedur penanganan terorisme 21. Pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal
terorisme 22. Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga
kerja indonesia (TKI) di luar negeri 23. Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor 24. Pengembalian aset (asset recovery) 25. Pemberdayaan industri strategis pertahanan
13 PRIORITAS 13 : PRIORITAS DI BIDANG PEREKONOMIAN 26. Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga
kerja indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan
27. Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri
14 PRIORITAS 14 : KESEJAHTERAAN RAKYAT 28. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar
paling lambat pada 2010 29. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan
wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun
30. Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012
31. Revitalisasi gerakan pramuka
Ada 31 program nasional yang tidak mendapatkan dukungan program di
jawa Tengah baik karena penyesuaian kondisi maupun karena memang
belum menjadi prioritas.
163163
3. Program Daerah Yang Tidak Menjadi Prioritas Nasional
Sementara itu program prioritas daerah dan kewenangan yang tertuang
dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang tidak menjadi prioritas
nasional dalam RPJMN adalah:
Tabel 3.4
Daftar Program Dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 Yang Tidak Terdapat Di Dalam RPJMN 2010-2014
NO. PRIORITAS PROGRAM/FOKUS
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, serta Berbudaya
1. Peningkatan kepedulian dan kesadaran penerapan etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga dalam dinamika pergaulan regional, nasional dan internasional untuk memperkuat identitas masyarakat Jawa Tengah.
2. Peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga dalam rangka menuju keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui penyadaran dan penggerakan masyarakat
2. Mewujudkan Kehidupan Politik dan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Demokratis, dan Bertanggung Jawab, Didukung oleh Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur, Bebas dari Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Pengembangan Jejaring
3. Pengembangan dan peningkatan kerja sama melalui kemitraan antar pelaku pembangunan pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah
3. Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
4. Pemerataan ketersediaan rumah dan prasarana dasar permukimannya (air bersih, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di perkotaan maupun perdesaan
NO. KEWENANGAN PROGRAM
KEWENANGAN URUSAN WAJIB
1. Pendidikan
1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Non Formal dan Informal 3. Pendidikan Khusus 4. Pendidikan Berkelanjutan
2. Kesehatan 5. Sumberdaya Kesehatan 3. Pekerjaan Umum
6. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan 7. Peningkatan Jalan dan Penggantian
Jembatan 8. Penyediaan dan pengelolaan air
baku 9. Pengembangan, pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber Peningkatan prasarana dan
164164
NO. KEWENANGAN PROGRAM
sarana perkotaan dan perdesaan 10. Peningkatan kinerja pengelolaan air
minum dan sanitasi 11. Pembangunan dan pengelolaan
bangunan gedung serta pengembangan jasa konstruksi, daya air lainnya
4. Perumahan Rakyat 12. Pembangunan perumahan 13. Pemberdayaan komunitas
perumahan 5. Penataan Ruang 14. Perencanaan Tata Ruang
15. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
16. Peningkatan Kerjasama Pembangunan
17. Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan
18. Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh
19. Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
20. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
21. Perencanaan Pembangunan Daerah 22. Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 23. Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya 24. Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
25. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
7. Perhubungan
26. Pengembangan Perhubungan Darat 27. Pengembangan Perhubungan Laut 28. Pengembangan Perhubungan Udara 29. Pos, Telekomunikasi, Metereologi,
dan SAR 8. Lingkungan Hidup
30. Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan 31. Pengembangan Jasa Lingkungan
Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan
32. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
33. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
34. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
35. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
36. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH
9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
37. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
38. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
10. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
39. Pelayanan Keluarga Berencana; 40. Peningkatan Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR) 41. Pengembangan model operasional
BKB – Posyandu – PAUD
165165
NO. KEWENANGAN PROGRAM
42. Promosi Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita
11. Sosial
43. Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
44. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
45. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
46. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
47. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
12. Ketenagakerjaan
48. Peningkatan Kesempatan Kerja; 49. Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja 50. Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan 13. Koperasai dan Usaha Kecil Menengah
51. Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM 52. Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM melalui Penguatan dan Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Sistem Distribusi/ Jaringan Usaha serta Peningkatan Daya Saing
53. Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha KSP/USP-Koperasi
54. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha
14. Penanaman Modal
55. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
56. Peningkatan iklim dan realisasi investasi
57. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
15. Kebudayaan 58. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
16. Kepemudaan dan Olahraga
59. Pembibitan, pembinaan dan pemanduan serta pemasyarakatan olah raga
60. Pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi olah raga;
61. Peningkatan sarana prasarana olah raga
17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
62. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkunga
63. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
64. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
65. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
66. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
67. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
166166
NO. KEWENANGAN PROGRAM
68. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
69. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
70. Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
71. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
72. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah
73. Peningkatan pengelolaan Aset Daerah
74. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
75. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur engawasan
76. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
77. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
78. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
79. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
80. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
81. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah
19. Ketahanan Pangan 82. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
83. Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa
84. Peningkatan partisipasi masyarakat 85. Penguatan kelembagaan masyarakat 86. Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa 21. Statistik
87. Pengembangan Data / Informasi /
Statistik Daerah 22. Kearsipan
88. Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan 89. Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/ Arsip Daerah 90. Pemasyarakatan kearsipan kepada
masyarakat 91. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi 23. Komunikasi dan Informatika
92. Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa 93. Kerjasama Informasi dengan Mass
Media 94. Pengkajian dan Penelitian Bidang
Informasi dan Komunikasi 95. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang
Komunikasi dan Informatika 24. Perpustakaan
96. Pengembangan budaya baca 97. Pembinaan dan peningkatan
kapasitas perpustakaan 98. Penyelamatan dan pelestarian
koleksi perpustakaan KEWENANGAN URUSAN PILIHAN
1. Pertanian 1. Pengembangan Agribisnis; 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2. Kehutanan 3. Pembinaan dan Penertiban Industri
167167
NO. KEWENANGAN PROGRAM
Hasil Hutan 4. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan 5. Perencanaan dan Pengembangan
Hutan 6. Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Devisa Sumber Daya Alam
7. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan
9. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
12. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
13. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
4. Pariwisata 14. Pengembangan pemasaran pariwisata
15. Pengembangan destinasi pariwisata; 16. Pengembangan kemitraan
5. Kelautan dan Perikanan
17. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
18. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
19. Pengembangan Perikanan Tangkap 20. Pengembangan Perikanan Budidaya 21. Optimalisasi Pengolahan dan
Pemasaran Produksi Perikanan 22. Rehabilitasi dan Konservasi
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 6. Perdagangan 23. Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor 24. Peningkatan Kerjasama
Perdagangan Internasional 25. Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri 26. Peningkatan Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
27. Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah
7. Industri
28. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis pada sumber daya lokal
29. Pengembangan sentra/klaster industri potensial
30. Penataan struktur industri 31. Peningkatan kemampuan teknologi
industri 32. Peningkatan SDM, pelatihan dan
bantuan peralatan industri 8. Transmigrasi 33. Pengembangan wilayah transmigrasi
Ada sebanyak 4 Program Prioritas, 98 buah kewenangan urusan wajib
dan 33 kewenangan dari urusan pilihan yang tidak menjadi prioritas nasional.
168168
C. REKOMENDASI
1. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di atas, terdapat
beberapa program nasional yang terdapat di dalam RPJMN 2010-2014 yang
tidak terdapat di dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah 2010-2014, namun
rekomendasi tidak diberikan untuk penyusunan maupun penyempurnaan
RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah, hal tersebut dikarenakan tidak
dimungkinkan untuk merubah RPJMD Jawa Tengah yang sudah ataupun
sedang dilaksanakan, untuk itu rekomendasi diberikan untuk pembuatan
RKPD Jawa Tengah tahun berikutnya dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), hal tersebut dilakukan dalam usaha menyelaraskan
RPJMD Jawa Tengah dengan RPJMN, dari semua prioritas dan program
yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014, rekomendasi untuk pembuatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Tengah tahun berikutnya
diberikan berdasarkan hasil analisis relevansi antara prioritas dan program
yang terdapat di dalam RPJMN 2010-2010 dan RPJMD Jawa Tengah 2008-
2013, rekomendasi tersebut meliputi :
a. Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
1) Otonomi Daerah, di dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013
memuat mengenai otonomi daerah, namun di daerah tidak
terdapat program yang berkenaan dengan pemekaran wilayah,
dimana di dalam RPJMN 2010-2014 memuat prgram aksi
tersebut, dalam pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Tengah
terdapat kasus dimana beberapa daerahnya mencoba melakukan
pemekaran wilayah, daerah tersebut yaitu Cilacap Barat dan
Banyumas, untuk itu meskipun di Jawa Tengah sudah
dilaksanakan otonomi daerah semenjak 2004, namun belum ada
program yang mengatur mengenai pemekaran wilayah, untuk itu di
dalam pembuatan RKPD selanjutnya hendaknya memuat mengani
hal tersebut guna mewujudkan good governance dalam
pelaksanaan otonomi daerah.
2) Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di
Propinsi Jawa Tengah sudah menerapkan pilkada secara
169169
demokratis, rakyat berhak memilih calon pemimpin daerahnya
masing-masing, di dalam pelaksanaannya terdapat komisi
pemilihan umum di setiap daerah guna menangani hal tersebut,
namun di dalam RPJMD 2008-2013 tidak terdapat program yang
mengatur hal tersebut, untuk itu hendaknya di dalam pembuatan
RKPD tahun berikutnya memuat mengenai hal tersebut, demi
tercapainya kesuksesan pelaksanan pilkada setiap daerah,
menghindari kecurangan dan perwujudan demokratisasi dalam
propinsi di Jawa Tengah.
b. Prioritas 2 Pendidikan
1) Pemantapan/ rasionalisasi BOS, meskipundalam kenyataannya di
propindi Jawa Tengah sudah melaksanakan BOS, namun di dalam
RPJMD 2008-2013 belum memuat mengenai hal tersebut, demi
tercapainya kesuksesan pelaksanaan BOS, ketepatan sasaran
dan menghindari kecurangan, untuk itu hendaknya dalam
pembuatan RKPD tahun berikutnya memuat mengenai hal
tersebut.
2) Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan
menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnyta 2012, program
ini tidak termuat di dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah, dan
belum ada peraturan yang mengaturnya, untuk itu hendaknya di
dalam pembuatan RKPD selanjutnya memuat mengenai hal ini,
hal tersebut guna meningkatkan kualitas pendidikan dengan buku
bacaan yang berkualitas dan murah.
3) Revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality
assurance, dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah tidak memuat
program ini, namun Undang-undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
adalah landasan hukum yang terbaru yang menegaskan
keberadaan pejabat fungsional, institusi pengawas sekolah
semakin bermasalah setelah terjadinya desentralisasi penangan
pendidikan. Institusi ini sering dijadiakn sebagai tempat
pembuangan, tempat parkir, dan tempat menimbun sejumlah
aparatur yang tidak terpakai lagi. Padahal, kualitas sekolah sangat
170170
erat kaitannya dengan kualitas kepemimpinan kepala sekolah dan
pengawas sekolah adalah orang pertama yang mengawasi kinerja
kepala sekolah untuk itu hendaknya dalam pembuatan RKPD
selanjutnya memuat program ini, demi tercapainya kualitas
pendidikan yang lebih baik.
4) Mendorong aktivasi peran komite sekolah untuk menjamin
keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran,
dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten, dalam RPJMD 2008-
2013 Jawa Tengah tidak memuat program ini, Komite sekolah
dibentuk di setiap sekolah sebagai hasil dari SK Menteri No. 202
untuk desentralisasi. Komite diharapkan bekerjasama dengan
kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas
sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis
sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan
akuntabel untuk itu hendaknya dalam pembuatan RKPD
selanjutnya Pemerintah Propinsi Jawa tengah lebih meningkatkan
peran komite sekolah guna meningkatlan peran keterlibatan
pemangku kepentingan, dan meyakinkan pada masyarakat bahwa
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua,
guru, masyarakat, dan pemerintah
c. Prioritas 3 Kesehatan
1) Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar
pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat
generik bermerek pada 2010, dalam RPJMD tidak memuat
program ini untuk, Ketentuan mengenai harga hal ini tercantum di
dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.03.01/Menkes/146
/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Harga Obat Generik,
pemeberlakuan program ini diharapkan dapat meningkatan
kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target
MDGs (Millenium Development Goals) yaitu melalui penetapan
harga eceran tertinggi (HET) Obat Generik, itu hendaknya dalam
pembuatan RKPD tahun berikutnya memuat hal ini, demi
peningkatan kesehatan masyarakat.
171171
2) Penerapan asuransi kesehatan nasional untuk seluruh keluarga
miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara
bertahap, dalam RPJMD 2008-2013 tidak memuat program yang
berkenaan dengan asuransi kesehatan, hamper sama dengan
program aksi kesehatan sebelumnnya, guna pencapaian MDG’s,
usaha peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi
keluarga miskin diharapkan dnegan adanya jaminan asuransi
kesehatan ini, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,
untuk itu hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun berikutnya
untuk memuat program ini.
d. Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan
1) Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang
mencakup program Bantuan Langsung Tunai, meskipun dalam
kenyataannya Bantuan Langsung Tunai sudah dilaksanakan di
Propinsi Jawa Tengah, namun dalam RPJMD belum memuat
program mengenai hal ini, untuk itu, hendaknya dalam pembuatan
RKPD berikutnya memuat hal yang berkenaan dengan bantuan
langsung tunai, agar dalam pelaksanaanya tepat sasaran,
menghindari kecurangan, sehingga bisa meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin.
2) Penambahan anggaran PNPM Mandiri, PNPM sudah
dilaksanakan di Jawa Tengah sejak tahun 2008, program ini
memberikan manfaat bagi perkembangan usaha kecil masyarakat
sehingga mampu menyerap angkatan kerja yang ada. Manfaat lain
yang tak kalah penting adalah tumbuhnya kesadaran kritis dan
partisipasi masyarakat ditandai dengan besarnya dana swadaya
masyarakat, besarnya keterlibatan masyarakat dalam bentuk
relawan, program ini diharapkan dapat mengurangi angka
kemiskinan di Jawa Tengah, meskipun begitu namun dalam
RPJMD 2008-2013 tidak memuat program ini, untuk itu demin
kesuksesan PNPM Mandiri dalam memberantas kemiskinan,
hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun depan memuat
program tersebut.
172172
3) Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan, di
bawah koordinasi wakil presiden, program ini di pimpin langsung
oleh wakil presiden dan baru luncurkan pada tahun 2010,
sehingga program ini masih tergolong baru karena revitalisasi ini
belum dilaksanakan dalam periode satu tahun, berbagai program
penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan di Propinsi Jawa
Tengah namun, di Jawa tengah tidak terdapat komite
penanggulangan kemiskinan, mengingat program ini masih
tergolong baru, namun demi kesuskesan pemberantasan
kemiskinan di Jawa Tengah selaras dengan program-program
nasional, hendaknya dalam pembuatan RKPD berikutnya memuat
mengenai program ini.
e. Prioritas 5 Energi
1) Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/ turunan minyak bumi
dasn gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri
hilir lainnya. Program nasional ini tidak termuat di dalam RPJMD
2008-2013 Jawa Tengah. Kondisi ini di karenakan Propinsi Jawa
Tengah bukan merupakan daerah penghasil minyak bumi maupun
gas. Sebagai masukan untuk pembuatan RKPD tahun berikutnya
sebaiknya memberikan perhatian tersendiri untuk keberadaan
program ini, terutama untuk revitalisasi bahan baku industri kecil,
pupuk dan industri lainnya. Di propinsi Jawa Tengah industri tekstil
maupun garmen berkembang cukup pesat, banyak pabrik-pabrik
baru mulai berdiri, sehingga sangat perlu untuk mengatur hal
tersebut. Dengan adanya revitalisasi industri bisa mencapai tujuan
pembangunan yang diharaplan.
2) Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga
mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010, program konversi
minyak tanah dan gas, mulai dilaksanakan di Propinsi Jawa
Tengah sejak tahun 2007. Tujuan utama program konversi adalah
mengurangi beban subsisi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
nilainya mencapai Rp 60 trilyun. Jika implementasi program
konversi tidak diperbaiki, maka bisa dipastikan target
173173
penghematan tidak akan tercapai dan antrian panjang minyak
tanah akan terus terjadi.namun, dalam RPJMD 2008-2013 Jawa
Tengah belum memuat program ini. Sebagai masukan untuk
pembuatan RKPD tahun berikutnya, hendaknya untuk memuat hal
tersebut, guna mencapai penghematan energi, bagi kelangsungan
hidup masyarakat Indonesia seterusnya.
3) Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum
perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar. Program ini
dikhususkan untuk perkotaan di daerah Palembang, Surabaya dan
Denpasar, hal tersebut tidak termuat dalam RPJMD 2008-2013
Jawa Tengah, karena selain Propinsi Jawa tengah bukan
merupakan daerah penghasil gas, juga karena memang program
ini ditujukan untuk daerah lain, sehingga tidak bisa
diimplementasikan di dalam RPJMD Jawa tengah maupun di
dalam RKPD
f. Prioritas 6 Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana
1) Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, dalam
RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah tidak memuat hal ini
dikarenakan Propinsi Jawa Tengah tidak memiliki daerah/ areal
gambut yang bisa diberdayakan, kebanyakan areal gambut
terdapat di daerah luar pulau Jawa. Untuk meberikan rekomendasi
terhadap pembuatan RKPD tahun berikutnya yang berkenaan
dengan program inipun tidak memungkinkan.
2) Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun.
Propinsi Jawa Tengah kaitanya dengan hutan tidak memiliki areal
hutan yang luas dibandingkan dengan di luar pulau Jawa, namun
Propinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan rehabilitasi hutan,
terutama semenjak tahun 2000, setelah terjasi reformasi dan
terjadi penjarahan hutan besar-besaran, hasil rehabilitasi hutan
terbesar di capai pada tahun 2007, dan memberikan manfaat yang
cukup besar bagi masyarakatnya. Selain meningkatkan
perekonomian juga mengurangi lahan kritis. Meskipun sudah
dilaksanakan di Jawa tengah namun belum ada program di
RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah yang mengatur hal ini.
174174
Hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun berikutnya memuat
program ini kaitanya untuk mensuskeskan pelestarian hidup dan
mengurangi terjadinya bencana, terutama bencana banjir dan
tanah longsor.
3) Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami
(TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010
dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada
2013. Propinsi Jawa Tengah pernah di landa gempa pada tahun
2008, 2009 bahkan 2010, peringatan untuk bencana ini memang
mutlak sangat diperlukan untuk mengurangi bahkan menghindari
jatuhnya korban. RPJMD 2008-2013 tidak memuat hal ini, untuk
itu dengan adanya pengalaman terjadinya gempa melanda Jawa
Tengah, hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun berikutnya
memproritaskan program ini untuk menghindari korban dan
mengurangi kerugian.
g. Prioritas 7 Daerah Terdepen, Terluar, Tertinggal Dan Pasca Konfilk
1) Pengentasan paling lambat 2014, hampir sama dengan
sebelumnya, meskipun sudah tergolong maju, namun, di Propinsi
Jawa Tengah masih terdapat beberapa daerah/ wilayah yang
membutuhkan perhatian lebih dalam hal infrastruktur, rekomendasi
juga sama diberikan untuk pembuatan RKPD tahun berikutnya
agar masyarakat Propinsi Jawa Tengah lebih maju.
h. Prioritas 8 Kebudayaan, Kreatifitas, Dan Inovasi Teknologi
1) Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan,
pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota
kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012. Propinsi Jawa
Tengah memiliki peninggalan kebudayaan, seni dan tradisi yang
berlimpah dari berbagai daerah di pelosok Jawa Tengah.
Beberapa diantaranya sudah memperoleh pengakuan dari dunia
internasional, namun sebagian masih belum terawat, belum
banyak promosi. Padahal berbagai peninggalan tersebut
merupakan aset yang menjanjikan bagi dunia pariwisata untuk
meningkatkan pendapatan. Rekomendasi diberikan untuk
175175
pembuatan RKPD tahun berikutnya karena dalam RPJMD 2008-
2013 tidak memuat hal ini, hendaknya dalam RKPD tahun
berikutnya memiliki program khusus untuk meningkatkan
pengelolaan berbagai peninggalan dan kebudayaan.
i. Prioritas 9 Politik, Hukum Dan Keamanan
1) Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur dan
penangannan terorisme, dibeberapa tahun terakhir Propinsi Jawa
Tengah dijadikan ”rumah” bagi teroris, teroris-teroris tersebut
sudah berhasil di tangkap dan diamankan, hal tersebut
mengharuskan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk selalu
sigap dalam pemberantasan terorisme. Meskipun terbukti di
beberapa kota di Jawa Tengah dijadikan sarang teroris, namun
dalam RPJMD 2008-2013 belum memuat program yang
berkenaan dengan terorisme, untuk itu hendaknya dalam
pemnuatan RKPD tahun berikutnya memuat hal program ini,
selalu bertindak cepat, tegas terhadap siapa saja yang berusaha
mengancam keselamatan masyarakat Indonesia khususnya
masyarakat Jawa Tengah.
2) Pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme,
hampir sama dengan penjelasan sebelunya, pemberantasan
sangat penting dilakukan di Indonesia, dalam hal ini Propinsi Jawa
Tengah karena sangat mengancam kesatuan bangsa, dan
keselamatan masyarakat Jawa tengah. Diharapkan dalam RKPD
tahun berikutnya memuat program ini.
3) Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
(TKI) luar negri. Separuh dari 580 perusahaan penyalur tenaga
kerja di Jawa Tengah dinilai memiliki kinerja yang buruk. Dalam
satu tahun terakhir, banyak di antara mereka yang tidak berhasil
menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, hal tersebut diungkapkan
oleh Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah. Untuk itu dalam
pembuatan RKPD tahun berikutnya hendaknya memuat program
ini untuk menjamin keselamatan pahlawan devisa yang bekerja di
luar negri.
176176
4) Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Pelapor. Dalam RPJMD
2008-2013 tidak memuat program ini, mengingat pentinganya
terjaminnya kepastian hukum di Propinsi Jawa tengah. Untuk itu,
demi terjaminnya kepastian HAM dan hukum di Propinsi Jawa
Tengah hendaknya RKPD tahun berikutnya memuat program ini.
5) Pengembalian aset (asset recovery), pemberantasan korupsi
difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan,
pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset
recovery), pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya
pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga
meliputi tindakan yang dapat mengembalikan ‘kerugian’ keuangan
negara akibat dari kejahatan. Mengingat pentinya program
tersebut guna memberantas korupsi di Jawa Tengah, hendaknya
dalam RKPD tahun berikutnya memuat program ini.
6) Pemberdayaan industri strategis pertahanan. Industri strategis
harus menjadi salah satu sektor yang direvitalisasi, bukan hanya
karena sektor-sektor itu memainkan peran sentral dalam
pembangunan ekonomi negara tetapi juga memberi kontribusi
kepada penguatan daya saing Indonesia dalam produk-produk
industri strategis yang diperdagangkan di tingkat internasional.
Upaya Propinsi Jawa Tengah untuk mendukung hal tersebut
dengan memberdayakan industri strategis pertahanan yang ada di
Propinsi Jawa Tengah. Dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013
belum memuat program ini. Mengingat pentingnya program ini,
hendaknya dalam RKPD tahun berikutnya memuat hal ini.
j. Prioritas 10 Perekonomian
1) Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
(TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan dan
kepulangan.Perlindungan TKI selama bekerja di luar negri
sangatlah penting mengingat terjadinya banyak kasus
penganiayaan, pembunuhan yang dilakukan kepada tenaga
Indonesia yang bekerja di luar negri. Sangatlah wajib bagi
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk melindungi warganya
yang sedang bekerja di luar negri. Dalam RPJMD 2008-2013 Jawa
177177
Tengah tidak memuat program ini. Rekomendasi diberikan untuk
pembuatan RKPD tahun berikutnya untuk memuat program ini.
2) Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja
Indonesia (TKI) di luar negri. Hampir sama penjelasan dengan
yang di atas, bahwa terjaminnya keselamatan TKI di luar negri
memang harus dilakukan. Wajib kiranya bagi RKPD tahun
berikutnya untuk menyertakan program ini di dalamnya.
k. Prioritas 11 Kesejahteraan Rakyat
1) Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat
2010. Sebagian besar masyarakat Propinsi Jawa Tengah adalah
muslim, setiap tahunnya Propinsi Jawa tengah mengirimkan
ribuaan jemaat haji untuk beribadah. Kenyamanan, ketertiban dan
kelancaran harus terjamin, mengingat minat masyarakat di
Propinsi Jawa Tengah untuk beribadah haji cukup besar. Agar
tidak terjadi penindaan keberangkatan, keterlambatan dan
masalah lainnya, sebaiknya pada RKPD tahun berikutnya memuat
program ini karena pada RPJMD 2008-2013 tidak memuat
mengenai pelaksanaan haji.
2) Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan
nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun. Propinsi
Jawa Tengah memiliki potensi wisata yang menjanjikan, namun
pada pengelolaanya kurang optimal, kurangnya promosi dan
pengelolaan destinasi wisata menjadikan Jawa Tengah kurang di
kenal dibandingkan daerah lain. Rekomendasi diberikan terhadap
RKPD tahun berikutnya untuk memaksimalkan potensi pariwisata
yang ada sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Propinsi Jawa Tengah.
3) Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA)
Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian
Games tahun 2010 dan Olimpiade 2012. Program ini diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan penerus bangsa di dalam
bersaing di dunia internasional dan bisa membanggakan
Indonesia, bibit-bibit baru yang berbakat harus disiapkan, dilatih
dan bimbing untuk mempersiapkan pertandingan internasional,
178178
termasuk dukungan Propinsi Jawa Tengah untuk mensukseskan
program ini. Hendaknya RKPD tahun berikutnya memuat program
ini untuk mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
4) Revitalisasi gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka merupakan
wadah pembentukan watak dan karakter kaum muda melalui
berbagai kegiatan, pencanangan Revitalisasi Gerakan Pramuka
oleh Presiden RI di mulai sejak empat tahun lalu, yang pilar
utamanya dengan mengaktifkan kembali gugus depan sebagai
ujung tombak. Pramuka dengan berbagai kegiatannya diharapkan
dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Manfaat kepramukaan terrutama bagi kepentingan generasi muda
adalah sebagai wadah pendidikan nonformal mendampingi
pendidikan formal di sekolah. Dewasa ini dirasakan semakin
melunturnya semangat dan rasa kebanggan di kalangan kaum
muda. Hal ini ditandai dengan rendahnya solidaritas sosial,
menipisnya semangat bela negara, dan semakin berkurangnya
pemahaman kaum muda terhadap sejarah dan nilai-nilai budaya
bangsa. Sehingga yang muncul kemudian, akhlak dan pekerti
kaum muda juga mengalami kemunduran, berkurangnya sikap
santun terhadap yang lebih tua, kurang menghargai pendapat
orang lain, egoisme, dan tidak menerima kekalahan. Untuk itu
sangatlah penting kegiatan kepramukaan bagi kaum muda
penerus bangsa. Untuk itu penting adanya program revitalisasi
Pramuka di RKPD tahun berikutnya.
2. Rekomendasi Terhadap RPJMN
Rekomendasi terhadap RPJMN 2010-2014 diberikan juga berdasarkan
hasil analisis yang telah dilakukan antara RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah
dengan RPJMN 2010-2014, tidak dimungkinkan untuk merupah RPJMN yang
telah atau sedang dilaksanakan saat ini, untuk menyelaraskan RPJMD dan
RPJMN, hal yang bisa dilakukan adalah memberikan rekomendasi untuk
pembuatan RKP tahun berikutnya, rekomendasi tersebut meliputi :
179179
a. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP):
1) Peningkatan kepedulian dan kesadaran penerapan etika dan
moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, dalam rangka
mewujudkan ketahanan keluarga dalam dinamika pergaulan
regional, nasional dan internasional untuk memperkuat identitas
masyarakat Jawa Tengah. Penting bagi bangsa ini untuk
menerapkan nilai-nilai etika, moral, keagamaan dan budaya bagi
masyarakt dewasa ini, khususnya bagi kaum muda, derasnya arus
informasi dan teknologi yang masuk, membawa perubahan pola
pikir, gaya hidup bahkan mampu menggeser nilai-nilai tradisi
budaya yang lahir berabad-abad yang lalu. Sangatlah tidak
mungkin memfilter ataupun mencegah arus informasi dan
teknologi, untuk menghindari itu semua maka diharapkan pada
RKP tahun berikutnya mencantumkan program yang berkenaan
dengan etika, moral, agama dan budaya yang tentunya bisa
disesuaikan dengan kepercayaan dan daerahnya masin-masing.
2) Peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga dalam rangka
menuju keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui penyadaran
dan penggerakan masyarakat. Dalam hal ini yang perlu digaris
bawahi adalah keluarga kecil, yang berarti tidak perlu memiliki
lebih dari 2 anak untuk menyukseskan KB dan kesejahteraan.
Penting kiranya memberikan kesadaran bagi masyarakat
khususnya bahwa setiap keluarga berhak memperoleh
kesejahteraan. Hal tersebut dilakukan melalui kemauan setiap
keluarga untuk mau bekerja dan berusaha, serta membantu
menyukseskan program-program pemerintah. Sehingga perlu
kiranya dalam RKP tahun berikutnya mencantumkan hal ini untuk
menyadarkan setiap keluarga kecil di Indonesia bahwa mereka
memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan
bangsa ini.
3) Pengembangan dan peningkatan kerja sama melalui kemitraan
antar pelaku pembangunan pada sektor-sektor unggulan daerah
yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan
180180
ekonomi daerah. Setiap daerah memiliki potensi masing-masing,
keunggulan masing-masing yang berbeda antara satu dengan
yang lainnya. Diharapkan dengan potensi yang dimiliki setiap
daerah mampu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan
mewujudkan daya saing tersendiri bagi daerah lain. Setiap daerah
berkerja sama dan berkoordinasi antar pelaku pembangunan yaitu
pemerintah, swasta dan masyarakat secara maksimal memajukan
daerahnya masing-masing. Diharapkan dalam RKP tahun
berikutnya memuat program ini, guna menjembatani kemampuan
dan kebutuhan setiap daerah yang berbeda dalam membangun
daerahnya untuk kemudian berkontribusi secara langsung dalam
meningkatkan perekonomian bangsa.
4) Pemerataan ketersediaan rumah dan prasarana dasar
pemukimannya (air bersih, sanitasi dan persampahan), terutama
bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) diperkotaan maupun pedesaan.
Masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki kualitas air yang
buruk, kekeringan, banjir dan lain-lain. Untuk itu perlu kiranya
pemerintah memfokuskan pada hal tersebut, masih banyak
kawasan kumuh yang memerlukan tempat tinggal dan sarana
yang layak. Diharapkan dalam RKP tahun berikutnya memuat
program ini, dalam rangka mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penajaman kebijakan sektor-
sektor tertentu di daerah :
Untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan
setiap daerah yang berbeda antara satu dengan yang lain, rekomendasi
diberikan untuk pembuatan RKP tahun berikutnya supaya selaras
dengan yang ada di daerah, berdasarkan hasil analisis tabel relevansi
yang telah dilakukan antara RPJMD 2008-2013 Jawa tengah dan
RPJMN 2010-2014, terdapat sektor-sektor kebijakan yang memerlukan
penajaman lebih lanjut dari pemerintah pusat, karena sebagian besar
programnya belum menjangkau kebutuhan setiap daerah dan tidak
termuat di dalam RPJMN 2010-2014. sektor-sektor tersebut meliputi:
Sektor Pendidikan; Sektor Kesehatan; Sektor Pekerjaan Umum; Sektor
Perumahan Rakyat; Sektor Penataan Ruang; Sektor Perencanaan
181181
Pembangunan; Sektor Perhubungan; Sektor Lingkungan Hidup; Sektor
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Sektor Keluarga
Berencana dan Kelarga Sejahtera; Sektor Sosial; Sektor
Ketenagakerjaan; Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Sektor
Penanaman Modal; Sektor Kepemudaan dan Keolahragaan; Sektor
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Sektor Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Prangakat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Sektor Ketahanan Pangan;
Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sektor Statistik; Sektor
Kearsipan; Sektor Kominikasi dan Informasi; Sektor Perpustakaan;
Sektor Pertanian; Sektor Kehutanan; Sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral; Sektor Pariwisata; Sektor Kelautan dan Perikanan; Sektor
Perdagangan; Sektor Industri; Sektor Transmigrasi.
182182
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
1. Analisis Indikator
Berdasarkan pada penyajian data dan analisis yang telah dilakukan,
maka berikut ini disimpulkan beberapa hal pokok terkait dengan sejauhmana
pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dengan agenda pembangunan: 1)
Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; 2) Mewujudkan Indonesia
yang Adil dan Demokratis, serta 3) Agenda Pembangunan untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang ditinjau dari pelaksanaan
pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah:
a. Agenda Pembangunan Pertama: Mewujudkan Indonesia yang
Aman dan Damai
Berdasarkan pada kondisi per indikator, maka dapat disimpulkan
bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam
rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan
Nasional yang Pertama, yaitu Mewujudkan Indonesia yang Aman dan
Damai dinyatakan cukup baik (skor 3,33). Kondisi demikian dapat
terjadi karena sudah cukup baiknya sinergitas kerjasama antar lembaga
dan aparat penegakan hukum di Jawa Tengah, yang sangat mendukung
dalam penciptaan kondisi keamanan dan kedamaian di Provinsi Jawa
Tengah. Namun, mengingat besarnya dinamika dan tantangan akibat
adanya perubahan diberbagai sektor, maka pada masa yang akan
datang perlu lebih ditingkatkan efektivitas kerjasama lintas instansi
penegak hukum ini untuk lebih menjamin terciptanya situasi yang aman
dan damai di Jawa Tengah.
183183
b. Agenda Pembangunan Kedua: Mewujudkan Indonesia yang Adil
dan Demokratis
Berdasarkan pada kondisi per indikator di kedua Sub Agenda,
maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi
Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada
Agenda Pembangunan Nasional yang Kedua, yaitu Mewujudkan
Indonesia yang Adil dan Demokratis dinyatakan baik (skor 3,65).
Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah baiknya langkah-langkah
yang ditempuh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam perbaikan kinerja
birokrasi (internal) dan pengembangan demokratisasi lokal (eksternal).
Penyelenggaraan reformasi birokrasi di berbagai aspek pemerintahan
memegang peranan yang sangat penting bagi terciptanya kondisi
daerah yang semakin baik, terutama dari sisi kapasitas pemerintahan
daerah, termasuk jajaran aparatur dan sistem politiknya.
c. Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan pada kondisi per indikator di sebelas Sub Agenda,
maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi
Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada
Agenda Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat dinyatakan cukup baik (skor 2,98). Kondisi
demikian dapat terjadi karena sudah baiknya langkah-langkah yang
ditempuh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam perbaikan kinerja di bidang
kesejahteraan rakyat, karena semboyan “Bali Ndeso Bangun Ndeso”
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Analisis Relevansi
Dari analisis relevansi kebijakan yang tertuang dalam RPJMN RPJMN
2010-2014 dan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008 – 20013 secara umum
dapat ditemukan 3 (tiga) hal penting, yakni :
a. Ada sebanyak 54 buah atau sebesar 63,52% program nasional yang
tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yang MENDAPAT DUKUNGAN
penuh dalam RPJMD. Jawa Tengah Tahun 2008-20013.
184184
b. Ada sebanyak 31 buah atau sebesar 36,47 % program nasional yang
tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yang TIDAK ADA dukungan dalam
RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008-20013. Program-program nasional ini
tidak ada dukungan daerah karena dua kemungkinan, yakni :
disesuaikan dengan kondisi daerah Jawa Tengah, seperti misalnya
lahan gambut, atau memang karena belum menjadi prioritas, seperti
misalnya pembatasan pemekaran wilayah.
c. Ada sebanyak 4 Program Prioritas, 98 buah kewenangan urusan wajib
dan 33 kewenangan dari urusan pilihan dalam RPJMD Jawa Tengah
Tahun 2008-20013 yang tidak menjadi prioritas nasional dalam RPJMN.
2010-2014 .
B. REKOMENDASI
1. Rekomendasi Analisis Indikator
Dalam rangka pencapaian 3 agenda pembangunan nasional Indonesia,
maka perlu terus diupayakan program-program pembangunan di Provinsi
Jawa Tengah yang mendukung perwujudan agenda tersebut. Beberapa
langkah strategis yang direkomendasikan untuk mewujudkan Provinsi Jawa
Tengah yang berorientasi 3 agenda pembangunan nasional Indonesia,
adalah:
a. Agenda Pembangunan Pertama: Mewujudkan Indonesia yang
Aman dan Damai
Dalam agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai
terdapat 3 indikator yaitu indeks kriminalitas, persentase penyelesaian
kasus kejahatan konvensional dan kasus kejahatan konvensional. Dari
ketiga indikator tersebut indikator indeks kriminalitas masih berjalan
kurang baik. Oleh karena itu, program yang dapat direkomendasikan
yaitu:
1) peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum
pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan
hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran
masyarakat dalam rangka meningkatkan kepastian hukum;
185185
2) peningkatan kesadaran dan pengembangan budaya
masyarakat maupun aparat dalam memahami prinsip-prinsip
dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan
hukum dan HAM;
3) peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban melalui upaya
menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang
diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah,
penduduk, dan sosial masyarakat dengan mengutamakan
penegakan hukum dan HAM.
b. Agenda Pembangunan Kedua: Mewujudkan Indonesia yang Adil
dan Demokratis
Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja pembangunan dalam
agenda ini, maka direkomendasikan adanya beberapa program sebagai
berikut:
1) Peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur dalam rangka
menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik;
2) Pengembangan dan peningkatan proses demokratisasi, politik,
dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan
partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme
aparat dan penegak hukum;
3) Peningkatan kesadaran dan pengembangan budaya
masyarakat maupun aparat dalam memahami prinsip-prinsip
dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan
hukum dan HAM;
4) pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan
publik melalui peningkatan sarana prasarana aparatur dan
kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar;
5) Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai
prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan
akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dan keadilan, serta
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
186186
6) Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perempuan
melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai
bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai
dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila serta
peraturan perundangan.
c. Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan pada hasil pengkajian indikator kinerja
pembangunan, maka diberikan beberapa rekomendasi strategis untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
1) Dalam rangka menekan angka putus sekolah menengah di
Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan program: peningkatan
pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan
menitikberatkan pada pendidikan dasar - pendidikan menengah
dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan
perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi
dengan didukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana
yang memadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis
kelamin; peningkatan manajemen pelayanan pendidikan;
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
2) Untuk memperbaiki kondisi kependudukan (terutama terkait
dengan persentase penduduk ber-KB dan persentase laju
pertumbuhan penduduk), maka direkomendasikan pelaksanaan
program: peningkatan dan pengembangan sistem pengendalian
laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya
melalui fasilitasi program KB dan transmigrasi; pelayanan keluarga
berencana; pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB Mandiri; pengembangan model operasional BKB – Posyandu –
PAUD.
3) Untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di Jawa Tengah,
baik PMA maupun PMDN, direkomendasikan untuk dilakukan:
peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan
kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta
pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
peningkatan dan pengembangan investasi dan akses pasar
untuk mendorong pertumbuhan sektor rill serta akselerasi
187187
kinerja ekonomi daerah; peningkatan promosi dan kerjasama
investasi; dan peningkatan iklim dan realisasi investasi.
4) Pembangunan kehutanan juga perlu dioptimalkan melalui
pelaksanaan program: Pemulihan daya dukung lingkungan melalui
pengembangan kelembagaan, kawasan pesisir dan laut,
rehabilitasi lahan kritis, dan terlantar terpadu; Rehabilitasi hutan
dan lahan; Rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi hutan.
5) Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan perikanan dan
kelautan melalui perluasan kawasan konservasi laut, perlu
dilakukan program-program pembangunan berikut: penanaman
bakau; program penanaman mangrove di pesisir; konservasi
sumber daya alam di Pantai Utara dan Pantai Selatan Provinsi
Jawa Tengah.
6) Dalam rangka mengurangi persentase penduduk miskin, Jawa
Tengah perlu melakukan program-program: Peningkatan dan
pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong
pertumbuhan sektor rill serta akselerasi kinerja ekonomi
daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan
penanggulangan kemiskinan; Peningkatan kualitas dan
profesionalitas penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia
lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan
kesetiakawanan sosial masyarakat serta peningkatan kapasitas
kelembagaan dan sumber daya aparatur pelaksana.
2. Rekomendasi Analisis Relevansi
Rekomendasi terhadap RPJMN 2010-2014 diberikan berdasarkan hasil
analisis yang telah dilakukan antara RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah dengan
RPJMN 2010-2014, tidak dimungkinkan untuk merubah RPJMN yang telah
atau sedang dilaksanakan saat ini, untuk menyelaraskan RPJMD dan
RPJMN, hal yang bisa dilakukan adalah memberikan rekomendasi untuk
pembuatan RKP tahun berikutnya.
Rekomendasi terhadap RPJMD Jawa Tengah 2008-2013. Berdasarkan
hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa program nasional yang
terdapat di dalam RPJMN 2010-2014 yang tidak terdapat di dalam RPJMD
188188
2008-2013 Jawa Tengah 2010-2014. Rekomendasi tidak diberikan untuk
penyusunan ulang maupun penyempurnaan RPJMD 2008-2013 Jawa
Tengah, hal tersebut dikarenakan tidak dimungkinkan untuk merubah RPJMD
Jawa Tengah yang sudah ataupun sedang dilaksanakan. Rekomendasi
diberikan untuk pembuatan RKPD Jawa Tengah tahun berikutnya dengan
mengacu pada RKP, hal tersebut dilakukan dalam usaha menyelaraskan
RPJMD Jawa Tengah dengan RPJMN, dari semua prioritas dan program
yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014, rekomendasi untuk pembuatan
RKPD Jawa Tengah tahun berikutnya diberikan berdasarkan hasil analisis
relevansi antara prioritas dan program yang terdapat di dalam RPJMN 2010-
2014 dan RPJMD Jawa Tengah 2008-2013.