land acqusition and resettlement action plan (larap)€¦ · land acquisition and resettlement...

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS TATA AIR Jl. Taman Jatibaru No. 1 Telp. 3803303-3865546-3845266

JAKARTA

Revisi: April, 2017

LAND ACQUSITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN

(LARAP)

LOKASI

SUNTER ATAS DRAIN

KELURAHAN JATINEGARA KAUM, KECAMATAN PULOGADUNG

JAKARTA TIMUR

SFG1325 V7P

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

edP

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

edP

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

edP

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

ed

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

SUNTER ATAS

i | P a g e

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang....................................................................................................................... 1

1.2. Gambaran Tentang Proyek .................................................................................................... 1

1.3. Potensi Dampak Pengerukan dan Rehabilitasi Embankment di Sunter Atas ........................... 2

1.4. Tujuan Penyusunan LARAP .................................................................................................... 3

II. KARAKTERISTIK WARGA, TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN TERKENA PROYEK ........................ 4

2.1 Uraian Tanah Terkena Proyek ................................................................................................ 4

2.2. Ringkasan Bangunan Terkena Proyek .................................................................................... 5

2.3 Uraian Warga Terkena Proyek ............................................................................................... 6

2.4. Analisis Hukum .................................................................................................................... 11

2.5. Kelembagaan ...................................................................................................................... 13

III. RENCANA PELAKSANAAN PENANGANAN WARGA TERKENA PROYEK ....................................... 16

3.1. Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Terhadap Penghuni Sungai/Kanal/Waduk ...................... 16

3.2. Monitoring dan Evaluasi ...................................................................................................... 18

3.3. Penanganan Keluhan ........................................................................................................... 18

3.4. Rencana Pelaksanaan .......................................................................................................... 19


SUNTER ATAS

ii | P a g e

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Tentang Tanah yang Berpotensi Terkena Proyek .................................................. 5

Tabel 2 Ringkasan Bangunan Terkena Proyek.................................................................................... 5

Tabel 3 Ringkasan Kegiatan Ekonomi Warga yang Berpotensi Terkena Proyek .................................. 6

Tabel 4 Ringkasan Kegiatan Ekonomi Warga yang Berpotensi Terkena Proyek .................................. 7

Tabel 5 Ringkasan tentang Kondisi Ekonomi Warga yang Berpotensi Terkena Proyek ....................... 8

Tabel 6 Ringkasan Sarana dan Prasarana Warga Terkena Proyek ...................................................... 9

Tabel 7 Ringkasan tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Proyek ........................................ 10

Tabel 8 Ringkasan tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah ..................................................... 10

Tabel 9 Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali ............................................................. 13

Tabel 10 Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Proyek Sunter Atas Drain ........................... 19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Potongan Melintang Rencana Kegiatan Pengerukan di Sunter Atas ................ 21

Lampiran 2 Foto-Foto Kondisi Lokasi Terdampak Proyek ............................................................. 22

Lampiran 3 Rencana Kegiatan dan Lokasi Proyek di Sunter Atas …………………………………………………. 23

Lampiran 4 Daftar Warga dan Aset Terkena Proyek……………………………………………………………………….24

Lampiran 5 Sketsa Lokasi Warga Terkena Proyek ........................................................................... 25

Lampiran 6 Ringkasan Bangunan dan WTP Sunter Atas .................................................................. 32

Lampiran 7 Peraturan-Peraturan terkait Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali JUFMP ........ 35

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project-JUFMP merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PU (sekarang Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dan Bank Dunia dalam upaya penanganan banjir di

Jakarta. Pengendalian banjir di Jakarta membutuhkan rehabilitasi besar terhadap sungai, kanal

dan waduk. Rehabilitasi harus disertai perencanaan pengelolaan banjir untuk memastikan

sistem beroperasi secara optimum. Hasil simulasi pasca banjir 2007 menunjukkan bahwa

pekerjaan fisik di 12 kanal/sungai dan 4 waduk utama di Jakarta dengan mengembalikan sistem

dan fungsi pengendalian banjir sesuai desain awal, diperkirakan akan mengurangi 40% luas

genangan banjir atau dapat mengamankan sekitar 1 juta warga Jakarta. Sungai/Kanal dan

Waduk yang ditangani adalah Sunter (Sunter Atas dan Sunter Bawah), Cengkareng Drain,

Ciliwung-Gunung Sahari, Sentiong-Sunter, Waduk Melati, Cideng-Thamrin, Waduk Sunter

Selatan, Waduk Sunter Timur III, Waduk Sunter Utara, Angke Bawah, Tanjungan, Banjir Kanal

Barat, Grogol-Sekretaris, Pakin-Kali Besar-Jelakeng, Krukut – Cideng dan Semongol (Kamal).

Namun, pekerjaan pengerukan Kanal/Sungai dan waduk di Jakarta juga berpotensi

menimbulkan dampak sosial berupa terkenanya bangunan milik warga dan pemindahan warga

penghuni kawasan yang diperlukan untuk pekerjaan pengerukan. Salah satu potensi dampak

terjadi terhadap warga yang menempati badan air (Tanah Negara) di Sunter Atas drain. Untuk

itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini PIU Dinas Tata Air menyusun Land Acquisition

and Resettlement Plan (LARAP) untuk kegiatan dimaksud.

1.2. Gambaran Tentang Proyek

1.2.1. Lokasi Proyek

Sunter Atas berada di kelurahan Cipinang, Jati, Jatinegara Kaum, Kayu Putih dan Pulogadung,

Kecamatan Pologadung. Namun warga yang berpotensi terkena dampak langsung pengerukan

dan rahabilitasi embankmen adalah warga di Kelurahan Jatinegara Kaum. Luas wilayah

Jatinegara Kaum adalah 123.45 Ha, dengan jumlah penduduk 12.789 jiwa. Komposisi penduduk

laki-laki sebanyak 24.197 jiwa dan wanita 10.406 jiwa. Selain itu, jumlah warga negara asing

adalah 10 jiwa, laki-laki berjumlah 4 jiwa dan wanita 6 jiwa. Jumlah keluarga tercatat 5.021 KK

(-data 2012). Batas wilayah administrasi Jatinegara Kaum adalah:

Sebelah Utara : Jl. Palat Kelurahan Pulogadung.


SUNTER ATAS

2 | P a g e

Sebelah Timur : Jl. Bekasi Kelurahan Jatinegara.

Sebelah Selatan : Rel Kereta Api Kelurahan Klender.

Sebelah Barat : Kali Sunter Kelurahan Cipinang.

1.2.2. Rencana Kegiatan JUFMP di Sunter Atas Drain

Penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan rehabilitasi embankmen Sunter Atas

drain adalah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC Cilicis), Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Kegiatan fisik akan

dilaksanakan selama 14 bulan, mulai Mei 2017- Juni 2018. Pekerjaan di Sunter Atas meliputi:

Pengerukan lumpur sepanjang 5.150 m (volume 79.900 M3)

Pengangkutan dan pembuangan lumpur ke CDF Ancol, di Ancol Timur

Rehabilitasi embankmen sepanjang 1,850 m1 (sporadis di 7 lokasi)

Pekerjaan pengerukan dan rehabilitasi embankmen di Sunter Atas drain akan berdampak

terhadap bagian kecil dari beberapa bangunan-bangunan diatas badan sungai seperti

pagar, tembok bagian belakang bangunan dan teras. Gambar Contoh Rencana Kegiatan

disajikan pada Lampiran 1.

1.3. Potensi Dampak Pengerukan dan Rehabilitasi Embankment di Sunter Atas

Pengerukan dan rehabilitasi embankmen di Sunter Atas tidak melakukan pelebaran badan

sungai, tetapi mengembalikan fungsi sungai sesuai dengan desain awal. Dampak kegiatan

pengerukan dan rehabilitasi embankmen terjadi terhadap bangunan-bangunan yang

memanfaatkan badan sungai Sunter Atas. Dibawah ini diuraikan dampak-dampak tersebut.

a. Kegiatan yang memerlukan pengadaan tanah

Pada tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Umum menyusun dokumen DED pengerukan dan

rehabilitasi embankmen. Apabila DED diimplementasikan diperkirakan berdampak

terhadap 722 bangunan milik warga (draft LARAP 2010-Direkorat Sungai dan Pantai,

Kementerian Pekerjaan Umum). Warga yang berpotensi terkena proyek (WTP)

dikategorikan sebagai “Encroachers” dan “Squatter”. Bangunan-bangunan yang akan

terdampak oleh proyek adalah bangunan diatas sungai - 2 meter dari embankmen.

Kemudian PIU DKI Jakarta melakukan resurvei berdasar review DED yang disusun oleh CPIU.

Resurvei dilaksanakan antara Oktober 2013-Maret 2014, Resurvei berdasar hasil review


SUNTER ATAS

3 | P a g e

DED menyimpulkan bahwa warga yang mungkin terkena proyek berjumlah 111 KK,

kemudian PIU DKI Jakarta mengumumkan Cut of Date pada April 2014, dan menetapkan

Jumlah WTP di Sunter Atas sebanyak 111 KK. Disisi lain, pemerintah Kota Jakarta Timur

melalui Kecamatan Pulaugadung, Kelurahan Kayu Putih, Pulogadung, Jatinegara Kaum dan

Kelurahan Jati menyelenggarakan penertiban pada Oktober 2014-April 2015. Penertiban

menyasar 859 unit bangunan di atas trotoar, drainase, taman dan jalan lingkungan

dikawasan tersebut. Dari 859 bangunan yang ditertibkan, sebanyak 31 bangunan tercatat

dalam “cut of date”, ke 31 bangunan tersebut meliputi 28 kandang ayam dan 3 rumah

tinggal. Pelaksanaan penertiban oleh pemerintah DKI Jakarta tidak memberi kompensasi

kepada warga terkena penertiban.

b. Letak bangunan yang akan terkena dampak JUFMP

Encroacher dan Squatter di Sunter Atas drain merupakan isu yang harus ditangani pada

kegiatan proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project-JUFMP/Jakarta Emergeny Dredging

Initiative-JEDI. Letak bangunan berada di atas badan sungai. Apabila hasil review DED

diimplementasikan, diperkirakan akan berdampak terhadap bagian kecil dari bangunan-

bangunan warga, sehingga pemilik masih dapat memanfaatkan bangunan atau tidak perlu

dipindahkan (relokasi). Bagian bangunan terkena proyek antara lain dapur, pagar, dan

tembok rumah paling belakang. Kondisi bangunan pada umumnya semi permanen dan

darurat. (Lampiran 2 : Foto-Foto lokasi bangunan yang berpotensi terkena proyek)

1.4. Tujuan Penyusunan LARAP

LARAP bertujuan untuk menjelaskan prinsip-prinsip, prosedur- prosedur dan tata cara

pengorganisasian yang akan diterapkan dalam permukiman kembali, yaitu:

a. Menguraikan cara/upaya meminimalkan pemindahan warga dan menguraikan secara

spesifik pilihan kompensasi kepada WTP.

b. Menetapkan secara rinci bantuan permukiman kembali dan bantuan secara khusus.

c. Menguraikan secara rinci rencana kerja pengadaan tanah dan permukiman kembali.


SUNTER ATAS

4 | P a g e

II. KARAKTERISTIK WARGA, TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN TERKENA

PROYEK Dokumen draft LARAP yang disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian

Pekerjaan Umum tahun 2010 menyebutkan bangunan akan terkena proyek berjumlah 722 unit

meliputi hunian, perkantoran, perdagangan, dan fasilitas umum. Kemudian dilakukan review

DED dan pembaharuan data pada Oktober 2013-April 2014. Hasil pembaharuan data berdasar

review DED adalah 111 KK (476 jiwa) yang memanfaatkan badan air Sunter Atas drain akan

terdampak proyek, mereka meliputi: (i) 105 bangunan (perorangan/perusahaan/fasum-fasos),

(ii) 4 petak sebagai ladang/kebun; dan (iii) 2 petak tanah kosong. Terdapat 2 KK yang memiliki

lebih dari 1 petak/asset.

Pemerintah wilayah Jakarta Timur melalui kecamatan Pulogadung, kelurahan Kayu Putih,

Kelurahan Pulogadung, Kelurahan Jati Negara Kaum dan Kelurahan Jati melakukan penertiban

di sekitar Sunter Atas drain pada November 2014-April 2015. Penertiban dilaksanakan dalam

rangka perbaikan lingkungan. Penertiban tersebut membongkar 859 unit bangunan. Dari 859

bangunan yang telah dibongkar, terdapat 31 unit merupakan bagian dari WTP proyek

JUFMP/JEDI. Ke 31 bangunan meliputi 28 kandang ayam dan 3 rumah tinggal, ketiga rumah

tinggal hanya terkena pembongkaran sebagian, yaitu teras dan pagar depan, sehingga pemilik

masih dapat menghuni bangunan. Sedangkan 28 kandang ayam dibongkar atau dipindahkan

oleh pemiliknya disekitar lokasi, dari 28 kandang ayam tersebut terdapat seorang penjaga

kandang yang juga bekerja sebagai pemungut sampah di lingkungan RW 05, Kelurahan

Jatinegara Kaum. Penjaga kandang difasilitasi pengurus RW 05 tinggal di sekitar RW tersebut.

2.1 Uraian Tanah Terkena Proyek

Pemanfaat badan sungai Sunter Atas yang berpotensi terkena proyek berjumlah 111 KK (saat ini

tersisa 80 KK, sedangkan 31 KK telah dibongkar pada pelaksanaan penertiban November 2014-

April 2015). Badan air yang dimanfaatkan oleh warga seluas 524.104 m2. Mengenai status

penguasaan tanah : (i) 11 KK (10%) sebagai penggarap, (ii) 100 KK (90%) sebagai pemilik tanah,

penyewa/lainnya (numpang dan over garapan) dan Fasilitas Umum/Sosial. Dari hasil survei

sensus didapatkan pengakuan penguasaan atas tanah : (i) Sertifikat Hak Milik sebanyak 8 orang

(7%); (ii) AJB Kelurahan/Akte Notaris sebanyak 69 orang (62%); (iii) girik “letter C” sebanyak 3


SUNTER ATAS

5 | P a g e

orang (3%); (iv) tidak menjawab 6 orang (5%); (v) menempati tanah orang lain sebanyak 19

orang (17%) dan (vi) Tanah Negara 6 (5%).

Tabel 1: Ringkasan tentang tanah yang bepotensi terkena proyek

No Uraian tentang Tanah

Jumlah Jawaban Responden dan persentase (%) Keterangan

1. Status Penguasaan tanah

Tanah Negara Tanah Milik

(5%) (89%)

2 Kepemilikan tanah ditempat lain

Ada Tidak ada Tidak Jawab Fasum-fasos

(19%) (70%) (4,50%) (6%)

3. Cara mendapat tanah

Membeli Warisan/Hibah Lain-lain Tidak Jawab

(57%) (5%) (31%) (2%)

4. Pemanfaatan Hunian Usaha Ladang Fasum Lain-lain Lain-lain: kandang ayam dan tanah kosong

(63%) (9%) (5%) (6%) (17%)

2.2. Ringkasan Bangunan Terkena Proyek

Bangunan warga yang berpotensi terkena proyek berjumlah 105 unit meliputi: (i) tempat tinggal

(50%) ;(ii) tempat tinggal dan usaha (24%); (iii) tempat usaha (8%); (iv) kandang ayam, ladang,

kolam (6%); dan (v) Fasum-fasos (6%), dengan kualitas bangunan permanen, semi permanen

dan darurat.

Tabel 2: Ringkasan tentang bangunan terkena proyek

No. Bentuk Kehilangan Jumlah

Keterangan

1. Tempat Tinggal (50%) Kondisi bangunan: Permanen, Semi Permanen dan Darurat 2. Tempat Tinggal dan Usaha (24%)

3. Tempat Usaha (8%)

4. Kandang Ayam (6%)

5. Fasum-Fasos (6%)

J U M L A H : (100%)


SUNTER ATAS

6 | P a g e

2.3 Uraian Warga Terkena Proyek

2.3.1. Profil Warga Terkena Proyek

Profil warga terkena proyek Upper Sunter adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin terdiri dari: (i) laki-laki 87 orang (78%) dan wanita 13 orang (12%).

Usia : berusia 40 s/d 50 tahun sebanyak 25%; berusia 50 s/d 55 tahun sebanyak 24%; berusia

produktif 30 s/d 40 tahun sebanyak 22%; berusia lebih dari 55 tahun (18%); dan berusia 20 s/d

30 tahun (1%); dan (10%) tidak menjawab/tidak diketahui pemiliknya.

Pendidikan: yang terbanyak menyatakan tamat SLTA/MA/Sederajat (38%), yang menyatakan

tamat SD/MI/Sederajat (25%), tamat SLTP/MTs/sederajat (17%), yang menyatakan tidak

sekolah (6%), tamatan Sarjana (S1) (3%), akademi (D1/D2/D3) (1%) dan tidak menjawab/tidak

diketahui pemiliknya (10%).

Pekerjaan Utama Kepala Keluarga adalah wiraswasta/pedagang (25%), pegawai swasta (27%),

buruh (13%), ibu rumah tangga (7%), lain lain-tidak bekerja, pemulung atau serabutan (7%),

pengemudi (5%), TNI/Polisi (5%), PNS (1 %) dan tidak menjawab/tidak diketahui (10%).

Terkait dengan status perkawinan responden, menyatakan menikah (78%), janda (8%), duda

(2%), belum menikah (2%) dan tidak menjawab/tidak diketemukan orangnya (10%).

Tabel 3: Ringkasan tentang profil warga terkena proyek

No.

Uraian Profil Profil Warga (Jumlah dan Persentase)

Ket.

1. Jenis Kelamin

Pria Wanita (10%) tidak menjawab/tidak diketahui pemiliknya

(78%) (12%)

2. Usia (tahun) 20-30 30-40 40-50 50-55 >55

(1%) (22%) (25%) (24%) (18%) 3. Pendidikan Tidak

Sekolah Tamat SD Sederajat

SMP sederajat

SLTA S1/Diploma

(6%) (25%) (17%) (38%) (4%)

4. Pekerjaan Utama KK

PNS/TNI/Pol. Ibu Rumah Tangga

Pegawai Swasta

Pengemudi

(5%) (7%) (22%) (5%) Buruh Wiraswasta Lain-lain

(13%) (31%) (7%)

5. Status perkawinan

Menikah Duda Janda Belum Menikah

(78%) (2%) (8%) (2%)

6. Asal usul Warga

Suami –istri Asli setempat

Suami-Istri pendatang

Istri asli-Suami pendatang

(70%) (19%) (1%)

7 KTP Tidak ber KTP KTP : alamat sesuai lokasi KTP tidak sesuai lokasi

(2%) (68%) (21%)


SUNTER ATAS

7 | P a g e

Asal –Usul dan Status Kependudukan: Warga yang menyatakan suami dan isteri penduduk asli

(70%), suami dan isteri pendatang (19%), dan Istri asli-suami pendatang (1%). Terkait dengan

kepemilikan KTP yang menyatakan memiliki KTP sesuai dengan alamat asset terkena dampak

sebanyak 75 (68%), memiliki KTP tetapi alamat berbeda dengan asset terkena dampak 21%,

sementara yang tidak memiliki KTP sebanyak 2% dan tidak menjawab/tidak diketemukan

pemiliknya 10%.

2.3.2. Kegiatan Ekonomi Warga di Lokasi Rencana Proyek

Jenis usaha warga yang berpotensi terkena proyek adalah : (56%) tidak berusaha di lokasi/hanya

tempat tinggal, dan lahan kosong, yang menyatakan lainnya (peternakan, ladang, gudang) 25%,

menyatakan usaha warung sembako/warung makan/kantor 13%. Tentang pola kepemilikan

usaha, terbanyak adalah tidak menjawab (tidak memiliki usaha) 56%, menyatakan usaha milik

sendiri 36%, bagi hasil sebanyak 2%. Untuk tempat usaha ditempat lain adalah 56% tidak

menjawab, 37% memiliki usaha ditempat lain, yang menjawab tidak memiliki usaha ditempat

lain adalah 1%. Adapun rencana usaha setelah terkena proyek jawaban adalah tidak menjawab

(56%), meneruskan usaha yang sama/tetap (23%), yang menjawab lainnya (tidak bisa usaha lagi

karena butuh lahan) (15%) dan akan memulai usaha baru (2%).

Tabel 4: Ringkasan tentang kegiatan ekonomil warga terkena proyek

No. Uraian Hasil Survei

1. Jenis usaha warga terkena proyek

Ternak,/Kolam ikan/Tani/Gudang

Usaha ditempat lain

Warung makan, sembako, kantor

(25%) (56%) (13%)

2. Pola kepemilikan usaha Milik sendiri Bagi hasil Lain-lain

(36,%) (2%) (56%)

3. Usaha di tempat lain Tidak ada Ada

(56%) (37%)

4. Rencana Usaha setelah terkena proyek

Tetap usaha yang sama

Buka usaha baru Tidak usaha lagi

(23%) (2%) (14%)

2.3.3. Kondisi Ekonomi Warga Terkena Proyek

Warga yang berpotensi terkena proyek penghasilan Rp 1.000.000,- s.d. Rp 2.000.000,- per bulan

sebanyak (39%), yang menyatakan total pendapatan dari seluruh anggota keluarga > Rp

3.000.000,- per bulan sebanyak (20%), yang menyatakan total pendapatan Rp 2.000.000,- s.d.


SUNTER ATAS

8 | P a g e

Rp 3.000.000,- per bulan (16.22%), yang menyatakan Rp 500.000,- s.d. Rp 1.000.000 ,- per bulan

(14.41%), yang menyatakan Rp.< Rp 500.000,- per bulan sebanyak 1%, dan tidak

menjawab/tidak diketahui pemiliknya (4%). Sedangkan tentang total pengeluaran untuk

seluruh anggota keluarga sebesar Rp 1.000.000,- s.d. Rp 2.000.000,- per bulan (42%), Rp

2.000.000,- s.d. Rp 3.000.000,- per bulan (21%), yang menjawab sebesar > Rp 3.000.000,- per

bulan (16%), yang menjawab Rp 500.000,- s.d. Rp 1.000.000 ,- per bulan (10%) dan hanya 1%

yang menjawab < Rp. 500.000,- per bulan, dan tidak menjawab/tidak diketahui pemiliknya

(3.60%). Terkait dengan pengeluaran biaya transportasi keluarga diperoleh gambaran (13%)

warga mengeluarkan kurang dari Rp. 10.000/hari, dan (55%) mengeluarkan biaya transport Rp.

10.000 – Rp.25.000/hari, dan diatas Rp. 25.000/hari sebanyak (21%).

Tabel 5: Ringkasan tentang kondisi ekonomil warga terkena proyek

No. Uraian

Hasil Survei

1. Anggota keluarga selain KK yang bekerja

Ada Tidak Ada

(27%) (59%)

2. Total pendapatan seluruhnya (Rp/bulan)

< 500.000 500rb-1juta 1 juta-2juta

(1%) (14%) (39%)

2 juta-3juta 3juta

(16,%) (20%)

3. Total pengeluaran (Rp/bulan)

< 500.000 500rb-1juta 1 juta-2juta

(1%) (10%) (42%)

2 juta-3juta 3juta

(21%) (16%)

4. Biaya transpotasi keluarga (Rp/hari)

< 10.000 Rp. 10rb-25rb >Rp.25rb

(13%) (55%) (21%)

2.3.4. Sarana dan Prasarana Warga

Penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangan, pada umumnya distribusi langsung dari

PLN (94%), warga yang tidak memiliki penerangan listrik sebesar (5%) dan bersumber dari listrik

tetangga (2%). Kebutuhan air minum diperoleh gambaran (8%) warga mengandalkan PAM,

(78%) membeli air secara eceran dan sisanya lain-lain (14%)- lain lain yang dimaksud adalah

sumur pompa dan sumur timba. Terkait dengan air untuk keperluan MCK, sebagian besar warga

menggunakan sumur pompa dan PAM, tidak terdapat warga yang memanfaatkan air sungai.


SUNTER ATAS

9 | P a g e

Mengenai alat transportasi warga, sebagian besar menggunakan sepeda motor (45%), berjalan

kaki (14%), angkutan umum (19%), mobil pribadi/dinas (10%), sepeda (3%), dan lainnya (10%).

Tabel 6: Ringkasan tentang sarana dan prasaran warga terkena proyek

No. Uraian

Hasil Survei

1. Sumber Penerangan PLN-sendiri PLN-dari tetangga

Generator sendiri/dari tetangga

Tidak listrik

(94%) (13%) (2%) (5%)

2. Air minum PAM:sendiri PAM: dari tetangga

Sungai/Waduk Eceran/Pikul/Galon

(6%) (2%) - (78%)

Sumur Lainnya

(2%) (6%)

3. MCK PAM:sendiri PAM: dari tetangga

Sungai/Waduk Eceran/Pikulan/ Galon

(9%) (5%) (1%)

Sumur Lainnya (75,68%) (9,91%)

3. Kepemilikan Jamban Jamban sendiri

Jamban umum

Sungai Lainnya

(59,46%) (3,60%) (28,83%) (3,60%)

4. Alat transportasi Jalan kaki Sepeda Sepeda Motor Pribadi & Dinas

Kendaraan umum

(13,51%) (2,70%) (45,05%) (18,92%)

Mobil Dinas & Pribadi

Lainnya

(9,91%) (9,91%)

2.3.5. Persepsi dan Aspirasi

Warga yang memanfaatkan badan air Sunter Atas drain sebagian besar sudah mengetahui

keberadaan/rencana proyek JUFMP (46%) dan tidak tahu (44%). Mereka mengetahui rencana

proyek dari Camat, Lurah, RT/RW, tokoh masyarakat, media dan tetangga. Pendapat mereka,

apabila harus dipindah ke Rusunawa, (6%) warga “tidak setuju” dan (32%) menyatakan

“setuju”, dan tidak menjawab (56%).


SUNTER ATAS

10 | P a g e

Tabel 7: Ringkasan tentang persepsi dan aspirasi warga terkena proyek

No Uraian

Hasil Survei

1. Keberadaan proyek Tahu Tidak Tahu

(46%) (44%) 2. Sumber Informasi Aparat (Camat,

lurah, RT/RW Tokok masyarakat Tetangga

(60%) (7%) (18%)

Media Lain-lain

(2%) (3%)

3. Pendapat bila harus pindah ke Rusunawa

Tidak setuju Setuju Tidak menjawab

(6%) (32%) (56%)

4. Harapan/Usulan Ganti rugi Jangan terjadi penggusuran

Setuju dikeruk

Yang terbaik untuk warga

(5%) (5%) (22%) (6%)

Tidak usul

(62%)

Harapan/usulan warga terhadap rencana Pengerukan Sunter Atas drain diantaranya adalah:

setuju dengan proyek agar tidak banjir, diberikan ganti rugi atas asset yang hilang dan jangan

terjadi penertiban.

2.3.6. Kelompok Rentan dan Anak Sekolah

Kelompok rentan dalam uraian ini meliputi usia (antara 55 tahun keatas) dan bergantung

kepada orang lain. Sebagai indikator kondisi ekonomi “Parameter Sayogyo”, seseorang

dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatan pertahunnya setara dengan 480 Kg

beras. Dengan asumsi harga beras sekarang Rp. 8000/kg, maka orang yang berpenghasilan

kurang dari Rp. 320.000/bulan atau Rp. 1.280.000 keluarga/bulan dianggap hidup dibawah garis

kemiskinan. Terkait dengan anak-anak yang masih sekolah diperkirakan berjumlah 96 anak.

Tabel 8: Ringkasan Tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah

No. Uraian

Hasil Survei (KK)

1. Kelompok Rentan Miskin KK Perempuan

17 9

Usia Lanjut Tidak punya tanah/rumah ditempat lain

20 41


SUNTER ATAS

11 | P a g e

No. Uraian

Hasil Survei (KK)

2. Anak Sekolah SD : 27 orang SMP : 39 orang SMA : 30 orang

2.4. Analisis Hukum

Analisis hukum terhadap peraturan perundang undangan diperlukan untuk memastikan

efektifnya pelaksanaan kegiatan permukiman kembali di Sub-proyek Upper Sunter, analisis

meliputi aspek:

a. Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah,

yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan-peraturan

perubahannya, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang kemudian dirubah dengan Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015.

Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (KKPK) yang menjadi landasan Rencana Permukiman

Kembali (RPK), yang disusun tahun 2010 masih menggunakan dasar hukum peraturan

perundang-undangan yang lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang

PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagai mana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya. Untuk itu

dalam penyusunan Rencana Permukiman Kembali perlu disesuaikan dengan menggunakan

peraturan perundang-undangan yang baru. Sebagai penyesuaian dengan peraturan perundang-

undangan yang baru, yaitu UU No.2 Tahun 2012, Perpres No.71 Tahun 2012 dan peraturan-

peraturan perubahan serta Peraturan Ka.BPN No.5 Tahun 2012 dan peraturan perubahan,

apabila diperlukan pengadaan tanah tugas maka fungsi P2T digantikan oleh Tim Persiapan

Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur.


SUNTER ATAS

12 | P a g e

b. Aspek Pendanaan

Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh

Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara serta pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya

operasional dan biaya pendukung. Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

bersumber dari APBD sebagaimana diuraikan dalam Kerangka Kebijakan Permukiman

Kembali (KKPK), Keputusan Gubernur DKI No 1363/2011 tentang Pembentukan Tim

Pelaksana Pembebasan Tanah dan Permukiman Kembali JUFMP, Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun

2012. Alokasi dana penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari biaya ganti rugi,

operasional, dan pendukung kegiatan:

a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; d. penyerahan hasil;

e. administrasi dan pengelaan; dan

f. sosialisasi.

c. Aspek Kebijakan Permukiman Kembali

Pelaksanaan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dredging

Initiative (JUFMP/JEDI) yang melibatkan relokasi warga, pelaksanaannya menjadi

tugas dan tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga Gubernur

Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Permukiman Kembali Warga yang Terkena Dampak Proyek JUFMP/JEDI.

Instruksi Gubernur tersebut berisi penugasan kepada aparat pemerintah DKI Jakarta

untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan permukiman kembali warga yang

terkena proyek JUFMP/JEDI. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

menangani warga penghuni bantaran sungai/kanal dan waduk yang terkena dampak

proyek JUFMP/JEDI adalah relokasi ke “Rusunawa”, dimana pelaksanaannya

mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014


SUNTER ATAS

13 | P a g e

tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Sedangkan untuk

bangunan di atas tanah milik, mekanismenya sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

2.5. Kelembagaan

Dalam pelaksanaan penanganan warga terkena proyek, Gubernur Provinsi DKI Jakarta

memberikan penugasan kepada institusi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tabel

dibawah menguraikan institusi dan tugasnya dalam rangka pengerukan Sunter Atas.

Tabel 9: Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali Warga Terkena Proyek Sunter Atas

NO. INSTANSI TANGGUNGJAWAB WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA

1. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan seluruh kegiatan

dukungan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta atas pelaksanaan kegiatan

permukiman kembali

Selama proses

permukiman kembali

: persiapan,

pelaksanaan dan

pemantauan

APBD

2. Asisten

Pembangunan dan

Lingkungan Hidup

Membantu Sekda dalam

mengkoordinasikan seluruh

kegiatan dukungan Pemprov DKI

Jakarta

Selama proses

permukiman kembali

: persiapan,

pelaksanaan dan

pemantauan

APBD

3. Asisten

Pemerintahan

membantu Sekretaris Daerah

mengkoordinasikan para Walikota

dalam melaksanakan proses

permukiman kembali

Selama proses

permukiman kembali

: persiapan,

pelaksanaan dan

pemantauan

APBD

4. Kepala Bappeda

Provinsi DKI Jakarta

mengkoordinasikan perencanaan

dan mengalokasikan anggaran SKPD

terkait pelaksanaan JUFMP/JEDI,

termasuk permukiman kembali

warga terkena proyek Sunter Atas

Selama proses

permukiman kembali

: persiapan,

pelaksanaan dan

pemantauan

APBD

5. Walikota Jakarta

Timur

mengkoordinasikan aparat di

Kecamatan Pulogadung dan

Kelurahan Jatinegara Kaum dalam

melaksanakan proses permukiman

kembali warga terkena proyek

pengerukan Sunter Atas

Selama proses

permukiman kembali

: persiapan,

pelaksanaan dan

pemantauan

APBD

6. Kepala DInas Tata

Air

Menetapkan dan

mengumumkan data warga

terkena proyek Sunter Atas

yang telah diverifikasi Camat

dan Lurah (data terlampir)

Selama proses

permukiman

kembali : persiapan

dan pelaksanaan

APBD


SUNTER ATAS

14 | P a g e


SUMBER DANA

melaksanakan pendampingan

proses permukiman kembali

warga terkena proyek, baik

melalui relokasi ke Rusunawa

yang telah disediakan maupun

opsi kompensasi lainnya

7. Kepala Dinas

Perumahan dan

Gedung Pemda

menyediakan rumah susun

sewa dan mengalokasi unit

Rusunawa bagi warga terkena

proyek

melakukan pendampingan

warga yang terpindahkan

Selama proses

persiapan dan

pelaksanaan

pemindahan warga

APBD

8. Kepala Dinas

Komunikasi,

Informatika dan

Kehumasan

menyediakan dokumentasi, press

release, dan publikasi di media

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Selama proses

permukiman kembali

: persiapan,

pelaksanaan

APBD

9. Kepala Dinas

kependudukan dan

Catatan Sipil

memberikan layanan kependudukan

bagi warga terpindahkan dari

tempat asal ke lokasi rusun atau

lokasi lain yang dituju

Selama proses

permukiman

kembali persiapan,

pelaksanaan

APBD

10. Kepala Dinas

Kesehatan, Dinas

Pendidikan, Dinas

Perhubungan

Menyediakan layanan ksehatan dan

pendidikan serta transportasi

Selama proses

permukiman

kembali persiapan,

pelaksanaan

APBD

11. Kepala Dinas

Sosial, Dinas

UMKM, Dinas

Tenaga Kerja

Menyediakan bantuan pemulihan

usaha/penghasilan

Selama proses

permukiman

kembali persiapan,

pelaksanaan

APBD

12. Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja

Membantu warga melakukan

pengosongan, pembongkaran

bangunan dan pengamanan lahan

yang sudah dibebaskan

Selama proses

permukiman kembali

: persiapan,

pelaksanaan

APBD

13. Kepala Biro

Prasarana dan

Sarana Kota

melaksanakan monitoring dan

mengkoordinasikan pelaksanaan

proyek JUFMP/JEDI, termasuk

proses permukiman kembali

Selama proses

permukiman kembali

: persiapan,

pelaksanaan dan

pemantauan

APBD

14. Camat Pulo

Gadung

Verifikasi data warga terkena proyek

Sunter Atas

Mengkoordinasikan aparat

Kelurahan Papanggo dalam

sosialisasi dan proses permukiman

kembali

Selama proses

permukiman

kembali :

persiapan,

pelaksanaan

APBD


SUNTER ATAS

15 | P a g e


SUMBER DANA

15. Lurah Jatinegara

Kaum

Melakukan verifikasi data warga

terkena proyek

Melaksanakan proses permukiman

kembali

Selama proses

permukiman kembali

: persiapan,

pelaksanaan dan

pemantauan

APBD

16. UPT Rusunawa Melakukan pendataan kapasitas

Rusunawa di wilayahnya untuk

dihuni warga terkena proyek

Melakukan proses pemindahan

warga

Selama proses

permukiman

kembali :

persiapan,

pelaksanaan

APBD


SUNTER ATAS

16 | P a g e

III. RENCANA PELAKSANAAN PENANGANAN WARGA TERKENA PROYEK

3.1. Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Terhadap Penghuni Sungai/Kanal/Waduk

Kegiatan pengerukan Sunter Atas drain tidak akan melibatkan pelebaran saluran, tetapi

mengembalikan fungsi badan sungai/kanal sesuai desain awal, dimana bantaran Sungai/ Kanal

yang diokupasi warga akan dikembalikan fungsinya. Dalam upaya refungsi kembali

Sungai/Kanal, pemerintah tidak memberi kompensasi terhadap tanah, bangunan dan asset

diatasnya. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah:

a. Memukimkan warga ke tempat yang layak

Bangunan diatas sungai/kanal yang berpotensi terkena dampak pengerukan dan rehabilitasi

embankmen pada umumnya encroacher dan squatter. Apabila harus dibongkar,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan memukimkan/pindah /tinggal ditempat yang

lebih layak, yaitu Rusunawa. Pertimbangan pemindahan ke Rusunawa karena mahal dan

sulitnya mendapatkan tanah untuk hunian horizontal di Jakarta. Kebijakan pemerintah DKI

Jakarta dalam memukimkan warga dari badan sungai/waduk/bawah jalan tol/taman dan

tempat public lainnya ke Rusunawa dengan memberikan fasilitasi/kemudahan diantaranya:

Subsidi atas sewa bagi warga terprogram;

Dibebaskan dari sewa bulanan selama + 6 bulan;

Diupayakan memperoleh bantuan peralatan rumah tangga (misal berupa perabot RT)

melalui skema partisipasi/peran serta swasta;

Fasilitasi pindah bagi anak sekolah yang ingin pindah sekolah di dekat Rusunawa;

PAUD, pelayanan kesehatan, taman/tempat bermain, tempat berdagang di Rusunawa.

Transportasi gratis bus umum (busway) bagi penghuni Rusunawa;

Penyiapan lapangan kerja bagi warga yang memiliki keahlian;

Fasilitasi pulang kampung bagi warga ber KTP Non DKI Jakarta;

Diberi bantuan transportasi mengangkut harta benda dari lokasi lama ke lokasi baru;

Fasilitas kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat;

Kartu Jakarta Pintar bagi warga miskin sebagai bagian dari program sekolah gratis

sampai tingkat SLTA.

Persyaratan, cara pendaftaran dan penetapan untuk mengajukan/mendapatkan

Rusunawa diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014

tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa.

Kegiatan JUFMP di Sunter Atas drain tidak melibatkan relokasi warga, karena bangunan

yang akan terkena proyek hanya sebagian kecil dari bangunan tersebut (<20%) seperti


SUNTER ATAS

17 | P a g e

pagar belakang, tembok toilet/WC, kandang ayam dan sejenisnya. Dampak yang mungkin

timbul adalah kerusakan/rubuhnya bangunan akibat pengoperasin alat berat dalam

kegiatan rehabilitasi embankmen dan pengerukan.

b. Kompensasi atas tanah

Memanfaatkan Tanah Negara seperti badan sungai/kanal dan waduk merupakan tindakan

yang tidak bijaksana dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang maupun Perda, untuk itu,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberi kompensasi atas upaya mengembalikan

fungsi badan air di Sunter Atas yang dimanfaatkan warga selama ini. Sedangkan untuk

pemilikan tanah yang sah, maka mekanismenya akan diatur sesuai dengan Undang-undang

dan peraturan yang berlaku.

c. Kompensasi atas Bangunan

Mendirikan tempat tinggal/tempat usaha dan memanfaatkan badan air merupakan salah

satu bentuk penyerobotan yang melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum

karena mengganggu kelancaran aliran drainase sekitar dan mengakibatkan banjir. Untuk

itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberi ganti rugi atas bangunan yang terpaksa

harus dibongkar terkena pengerukan dan perbaikan embankemen dalam rangka

pengembalian fungsi sungai.

d. Meminimalkan Permukiman Kembali.

Sesuai dengan kebijakan permukiman kembali JUFMP, bahwa permukiman kembali

sedapat mungkin dapat dihindari atau diminimalkan, dengan mencari berbagai alternatif

desain proyek yang layak. Dengan melihat kondisi Sunter Atas drain saat ini, baik dari aspek

fisik maupun aspek sosial, untuk segera merealisasi normalisasi sungai (pengerukan dan

rehabilitasi embankment) telah dilakukan revisi DED dengan mempertimbangkan:

Kondisi fisik sungai telah mengalami pendangkalan, sehingga perlu segera dikeruk.

Pengerukan dan rehabilitasi embankmen segera dilaksanakan dilokasi-lokasi yang

tidak mengganggu bangunan penduduk,

Pelaksanaan pengerukan dan rehabilitasi embankmen tidak akan mengakibatkan

relokasi penduduk, karena hanya sebagian kecil bangunan yang akan terganggu oleh

aktivitias proyek,

Apabila terpaksa harus terjadi pembongkaran bangunan, pelaksanaannya akan


SUNTER ATAS

18 | P a g e

berpedoman pada Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Direktur Jenderal

Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 457/-

1.781 tentang Pelaksanaan JUFMP/JEDI Paket 6 dan prinsip-prinsip Kerangka

Kebijakan Permukiman Kembali (KKPK) JUFMP.

3.2. Monitoring dan Evaluasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang diwakili oleh CPIU dibantu

konsultan supervisi berperan sebagai pengawas internal proyek. Pada tingkat CPIU, Laporan

Bulanan akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, Sedangkan di tingkat PIU DKI Jakarta akan diserahkan kepada Gubernur

Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tata Air dan Sekretaris Daerah Provinsi. Monitoring dimulai

sejak persiapan penyusunan LARAP, Laporan Kemajuan dan Monitoring akan tersedia bagi

warga terkena proyek dan diupload dalam Web JUFMP dan Web WB.

3.3. Penanganan Keluhan

Penanganan keluhan terkait JUFMP termasuk aspek warga terkena proyek akan ditangani

secepat mungkin dan diselesaikan di Posko-ditempat warga menyampaikan keluhan (dalam

kurun waktu 14 (empat belas) hari. Proses penanganan keluhan difasilitasi oleh Tenaga Ahli

Penanganan Keluhan dari Konsultan Supervisi yang bertugas dilapangan. Keluhan dapat

disampaikan melalui SMS, Email/Web, datang langsung ke Posko.

POSKO - Penanganan Keluhan di lokasi (Sub-proyek): Keluhan dapat disampaikan secara

langsung/tidak langsung, tertulis /atau tidak tertulis, selanjutnya akan dicatat, diverifikasi dan

disampaikan kepada institusi yang berwenang/ CPIU/PIU Cilicis/ PIU Dinas Tata Air DKI Jakarta.

TINGKAT KOTA: Apabila warga kecewa/tidak puas/belum mendapat tanggapan dari PIU, dapat

menyampaikan keluhan kepada Kantor Walikota. Walikota akan mengambil tindakan untuk

membantu penyelesaian keluhan, Walikota bertangung jawab mendokumentasikan dan

menyimpan arsip keluhan yang ditangani.

TINGKAT PROVINSI: apabila keluhan tidak mendapat tanggapan dari Walikota, warga dapat

menyampaikan keluhan kepada Gubernur. Waktu yang diperlukan untuk penanganan keluhan

sekitar 30 (tiga puluh) hari.

Langkah terakhir: apabila warga kecewa dan atau tidak menerima tanggapan dari Gubernur,

keluhan dapat dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian secara hukum.


SUNTER ATAS

19 | P a g e

3.4. Rencana Pelaksanaan

Penanganan warga Terkena Proyek Pengerukan Sunter Atas melalui beberapa thap kegiatan

seperti sosialisasi, konsultasi, survei sensus, cut of date, review DED dan penetapan warga

terkena proyek. Pada akhirnya kegiatan pengerukan dan rehabilitasi embankmen akan

dilaksanakan berdasarkan hasil Mutual Check (MC)-0 yang akan dilakukan bersama antara

BBWSCC “Cilicis”selaku penanggungjawab, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Supervisi.

Pelaksanaan secara keseluruhan disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 10: Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Proyek Sunter Atas

No Program dan Kegiatan Waktu

Pelaksanaan Penanggung Jawab

Tahun Anggaran

1. Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah(berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2014)

30 Mei 2014 Bappeda 2014

2. Penyusunan Dokumen RP Agustus 2014 Dinas PU 2013 – 14

3. Cut off date 18 Maret 2014 Dinas PU 2014

4. Penetapan Warga Terkena Proyek 18 Maret 2014 Dinas PU 2014

5. Pendataan Ulang Warga Terkena Proyek Juli 2015 Dinas Tata Air 2015

6. Revisi Dokumen RP Maret 2016 Dinas Tata Air 2016

7. Minimalisasi Warga terdampak proyek melalui REVIEW DED

Januari-Juni 2016 CPIU

Review DED menghindari seluruh bangunan yang berpotensi terkena proyek

8. Pelelangan 30 Mei 2016 s/d Maret 2017

BBWSCC “Cilicis” 2017 -2018

9. Penandatanganan Kontrak April 2017 BBWSCC “Cilicis”

10. Konsultasi Masyarakat dan berita acara konsultasi Mei-Juni 2017 BBWSCC “Cilicis” 11. Mutual Check (MC)-0 Mei 2017 Cilicis; Kontraktor; CSC 2017

12. Pelaksanaan Pengerukan dan rehabilitasi embakment:

1) Kegiatan pengerukan dan pemasangan sheet pile akan dilaksanakan tanpa mengakibatkan pemindahan warga terkena proyek

Mei 2017-Juli 2018

BBWSCC “Cilicis”

2) Kontraktor akan bertanggungjawab atas kerusakan/pembongkaran bangunan yang terjadi akibat aktivitas proyek.

Mei 2017-Juli 2018

BBWSCC “Cilicis” 2017-18


SUNTER ATAS

20 | P a g e

L A M P I R A N – LAMPIRAN


SUNTER ATAS

21 | P a g e

LAMPIRAN 1: CONTOH GAMBAR POTONGAN MELINTANG RENCANA KEGIATAN DI SUNTER ATAS (Sta 10 + 100 dan Sta. 14+650: Dilokasi yang berdampak terhadap bangunan warga)

Keterangan: Pekerjaan pengerukan lumpur dan rehabilitasi embankmen akan menghindari bangunan warga, dan dilakukan dari dalam Sungai dengan menggunakan pontoon


SUNTER ATAS

22 | P a g e

LAMPIRAN 2: FOTO-FOTO KONDISI LOKASI PROYEK DI SUNTER ATAS DRAIN

Sunter Atas: Bangunan yang berpotensi terdampak kegiatan embankmen

Sunter Atas:Pendangkalan Sungai (lumpur yang

akan di keruk)

Sunter Atas: Sebagian bangunan yang berpotensi terdampak kegiatan pengerukan

Sunter Atas : Pendangkalan Sungai (Lumpur yang

akan di keruk)

Sunter Atas: Bangunan yang berpotensi terdampak kegiatan pengerukan

Sunter Atas: Sebagian akses kendaraan pengangkut lumpur


SUNTER ATAS

23 | P a g e

LAMPIRAN 3: LOKASI RENCANA PROYEK

Panjang Pengerukan 5.150 m (77.900 M3)

Rehabilitasi Embankmen 1.850 M

Sta. 10+150 (Awal Proyek)

Sta. 15+300 (Akhir Proyek)


SUNTER ATAS

24 | P a g e

LAMPIRAN 4: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA PROYEK


SUNTER ATAS

25 | P a g e

LAMPIRAN 5: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA PROYEK


SUNTER ATAS

26 | P a g e

LAMPIRAN 5: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA PROYEK (Lanjutan)


SUNTER ATAS

27 | P a g e



SUNTER ATAS

28 | P a g e



SUNTER ATAS

29 | P a g e



SUNTER ATAS

30 | P a g e



SUNTER ATAS

31 | P a g e


LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

SUNTER ATAS

32 | P a g e

LAMPIRAN 6: RINGKASAN BANGUNAN TERKENA PROYEK DAN WTP SUNTER ATAS DRAIN

No. Category of PAPs

Structure Number/PAPs Area (m2) Hak-Hak Pilihan atas hak1 Perkiraan Biaya (RP)

Total Affected Partially Affected

Total Affected

Partially Affected

Jumlah bangunan/Jumlah WTP

1 2 3 4 1 2 3 4

1. Persons who own and occupy dwellings and other structures

111/444 80/320 Compensation for the loss of dwellings and other structures at replacement costs and resettlement assistance

Number of structures/renters

Number of structures that partially affected/renters

Number who need to move out

Number who no need to move out

Preference of resettlement assistance2

Estimated costs

1 2 3 4 1 2 3 4

2. Renters Resettlement assistance

Number of PAPs

# of PAPs with types3 of livelihoods affected Preference of rehab. support4

Estimated costs

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. Persons whose livelihoods are affected

Rehabilitation support

Number of PAPs

All structures are damaged5

Partially damaged6 Preference of the PAPs7

Estimated costs

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4. Owners of assets that are damaged during construction

Replacement costs for the damaged to be provided by contractor

Type of uses and size of the encroached structures8

Uses and size of remaining structures9

1 2 3 4 1 2 3 4

5. Encroachers Not entitled for compensation

Number of PAPs

Number of structures rent10

Number of affected renters11

1 2 3 4 1 2 3 4

6. Squatter landlords

No compensation for those who rent more than 3 structures

*) Notes : Persons who own and occupy dwellings and other structures: 1 = cash compensation and access to public housing

1 Details are presented in the attachment no… 2 Details are presented in the attachment no… 3 Details are presented in the attachment no… 4 Details are presented in the attachment no 5 Details are presented in the attachment no 6 Details are presented in the attachment no 7 Details are presented in the attachment no 8 Details are presented in the attachment no 9 Details are presented in the attachment no 10 Details are presented in the attachment no 11 Details are presented in the attachment no


SUNTER ATAS

33 | P a g e

2 = public housing 3 = cash compensation only 4 = other form of compensation, please specify Renters: 1 = public housing 2 = rental costs and access to public housing 3 = other scheme 4 = etc. Persons whose livelihoods are affected: 1 = loss of income from small shop 2 = loss of income from small industry 3 = loss of income from site-specific earning activities (such as fishermen) 4 = loss of income from services 5 = others Preference for rehabilitation support: 1 = facilitation to find new place close to the original area or on-site 2 = training for different type of job 3 = credit 4 = facilitation in the establishment of new income generating activity 5 = combination of the above Owners of assets that are damaged during construction: All structures are damaged 1 = house 2 = commercial structure 3 = fences 4 = others Partially damaged 1 = house 2 = commercial structure 3 = fences 4 = others

Preference for compensation 1 = cash compensation 2 = rebuild 3 = rent Encroachers: Type of uses and size of the encroached structures 1 = commercial, average size.. 2 = kitchen, average size .. 3 = toilets, average size.. 4 = other, average size .. Uses and size of remaining structures 1 = main house, average size.. 2 = main house and commercial, average size.. 3 = commercial only, average size.. 4 = other, average size… Squatter landlords: Number of structures rent 1 = one unit 2 = two units 3 = three units 4 = more than three units Number of affected renters 1 = in one unit 2 = in two units 3 = in three units 4 = in four units


SUNTER ATAS

34 | P a g e

LAMPIRAN 7:

Surat Gubernur DKI Jakarta kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku Ketua CPMU

JUFMP tentang Pelaksanaan JUFMP paket 6, tertanggal 8 Mei 2015.

Keputusan Gubernur No. 1363/2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembebasan Lahan

dan Permukiman Kembali JUFMP,

Instruksi Gubernur No. 41/2011 tentang Percepatan Penyelesaian Rencana Pembebasan Lahan

dan Permukiman Kembali.


SUNTER ATAS

35 | P a g e


SUNTER ATAS

36 | P a g e


SUNTER ATAS

37 | P a g e


SUNTER ATAS

38 | P a g e


SUNTER ATAS

39 | P a g e


SUNTER ATAS

40 | P a g e


SUNTER ATAS

41 | P a g e


SUNTER ATAS

42 | P a g e


SUNTER ATAS

43 | P a g e

land acqusition and resettlement action plan (larap)€¦ · land acquisition and resettlement...

Documents