kak larap sibanteng

7/23/2019 Kak Larap Sibanteng

1/13

41

BAB IV

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

STUDI LARAP DAERAH IRIGASI SIBANTENG

1. LatarBelakang Dalam rangka mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional,

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan serangkaian usaha secara

terus menerus yang bertitik tolak pada sektor pertanian. Usaha tersebut

berupa pembangunan di bidang pengairan guna menunjang

peningkatan produksi pangan.

Daerah Irigasi Sibanteng terletak di Kecamatan Leuwisadeng,

Kabupaten Bogor. Lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat

setempat masih mengandalkan sumber air dari hujan yang disebutsawah tadah hujan. Pada saat ini telah dilaksanakan beberapa upaya

oleh masyarakat setempat guna memperoleh sumber air untuk

pemenuhan irigasi secara tradisional namun belum optimal. Untuk itu

perlu peningkatan cara pemenuhan irigasi yaitu dari sawah tadah

hujan menjadi sawah dengan irigasi teknis. Sumber air utama di daerah

Kecamatan Leuwisadeng berupa Sungai Citempuan yang akan dialirkan

melalui terowongan air. Pekerjaan detail desain terdahulu mengenai

terowongan air Citempuan sudah ada dan dapat digunakan untuk

peningkatan pemenuhan irigasi dari sawah tadah hujan menjadi sawah

dengan irigasi teknis.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pihak Balai Besar Wilayah Sungai

Ciliwung Cisadane yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan

pengembangan daerah irigasi yang tercakup dalam wilayah kerjanya

berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan Studi Larap Daerah Irigasi

Sibanteng untuk mendukung proses pelaksanaan konstruksi kegiatan

peningkatan Daerah Irigasi Sibanteng.

Perencanaan LARAP adalah bertujuan untuk memberikan gambaran

yang nyata (sebagai akibat pemukiman kembali serta memberi

alternatif dalam menentukan langkah kebijaksanaan yang hendak

ditempuh) guna memulihkan produktifitas ekonomi dan sosialpenduduk yang dipindahkan.

Dengan adanya rencana tersebut, maka diperlukan lahan yang akan

digunakan sebagai lokasi pekerjaan. Sedangkan lahan tersebut saat ini

dihuni dan dimiliki oleh masyarakat setempat untuk menyangga

kelangsungan hidupnya. Pekerjaan ini memerlukan lahan sebagai

daerah, sehingga perlu adanya pembebasan tanah dan pemindahan

penduduk yang ada dalam areal tersebut.

Dengan adanya hal tersebut maka sebelum pembangunan dimulai

maka diperlukan Kegiatan Perencanaan Land Aquicition ResettlementAction Plan (larap), agar masyarakat yang terkena proyek tidak

dirugikan dan dapat memperoleh kembali pendapatan dan mata


2/13

42

pencaharian yang hilang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Satuan Kerja Balai Besar Wilayah

Sungai Ciliwung Cisadane melaksanakan kegiatan Studi Larap Daerah

Irigasi Sibanteng pada tahun anggaran 20152.

Maksud dan Tujuan Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan Studi Larap Daerah Irigasi

Sibanteng dengan cara melakukan tindak lanjut dan kajian detail

terhadap desain terdahulu dengan melakukan perhitungan dan

penggambaran terhadap dampak pembangunan Sarana irigasi terhadap

pembebasan tanah agar masyarakat yang terkena proyek tidak

dirugikan dan dapat memperoleh kembali pendapatan dan mata

pencaharian yang hilang.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mendapatkan data dan analisa

secara akurat terkait status lahan guna mendesain sarana irigasi sebagai

penghasil bahan pangan semaksimal mungkin sehingga dapatmeningkatkan ketahanan pangan kita sehingga swasembada pangan

dapat kembali terwujud.

3. Sasaran Terciptanya suatu Studi Larap Daerah Irigasi Sibanteng yang secara

teknis dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi

panduan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi sesuai dengan kondisi

lapangan terkini

4.

Sumber Pendanaan Pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih sebesar Rp.

782.281.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus

Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) termasuk PPN dibiayai APBN Tahun

Anggaran 2015.5.

Nama dan

Organisasi Pejabat

Pembuat Komitmen

Pekerjaan Studi Larap Daerah Irigasi Sibanteng berada di bawah

tanggung jawab PPK Perencanaan dan Program, Balai Besar Wilayah

Sungai Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,

Kementerian Pekerjaan Umum

Data Penunjang

36. Lingkup

Pekerjaan,

Lokasi Kegiatan,

Serta Data &

Serta Alih

Pengetahuan

I. Lingkup pekerjaan

Lingkup pekerjaan ini adalah mencakup sebagai berikut :1.

Pekerjaan persiapan dan pengumpulan data sekunder2.

Pengukuran topografi dan penggambaran3.

Pemilihan Lokasi Pembangunan Infrastruktur4.

Survei sosial ekonomi, Konsultasi dan Partisipasi Masyarakatterkena dampak.

5.

Penyusunan matriks hak atas tanah & kompensasi.6. Kerangka Kelembagaan untuk Pelaksanaan Rencana Pemukiman

Kembali penduduk terkena dampak

7.

Penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi8. Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum disusun

dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah

9. Mengadakan PKM (Pertemuan Konsultasi Masyarakat) dan

Fasilitasi Persiapan Pantia Pembebasan Tanah (P2T)

Adapun uraian ruang lingkup pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :1. Pekerjaan persiapan dan pengumpulan data sekunder :

3Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.


3/13

43

Meliputi :a) Persiapan administrasi dan teknis;

b)

Mobilisasi personil dan peralatan kantor;

c) Penyusunan Laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK) sesuai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 tahun 2009 tentang

Sistem Manajemen Mutu;

d) Survey pendahuluan, sudah termasuk di dalamnya orientasi

lapangan dan perintisan pengukuran serta dokumentasi yang

termasuk di dalam rencana pengembangan DI Sibanteng;

e) pengumpulan data sekunder terkait yang diperlukan (seperti :peta

topografi atau peta rupa bumi, rencana tata ruang lokasi

pekerjaan, data kependudukan, data kepemilikan lahan, studi-

studi terdahulu terkait pekerjaan irigasi sibanteng dan data lainnya

yang dapat menunjang kegiatan ini;

f) Menganalisa Detail Desain Daerah Irigasi Sibanteng untuk

mendapatkan data luas atau areal yang akan dilaksanakan

maupun lokasi rencana bangunan irigasi yang akan dibangun.

g)

Penyusunan Laporan Pendahuluan, minimal sudah menyajikan

hasil survey pendahuluan termasuk gambaran / potret DI

Sibanteng, rencana / rintisan pengukuran lapangan, ketersediaan

data sekunder, serta rencana kerja dan metodologi pelaksanaan

pekerjaan.

2.

Pengukuran topografi dan penggambaran :

Survey ini bertujuan untuk memetakan kepemilikan lahan (Peta

Ricikan). Lokasi pengukuran pekerjaan ini pada rencana

pengembangan Daerah Irigasi Sibanteng, termasuk pada daerah irigasi

beserta bangunan- bangunan irigasi yang merupakan fasilitas darisistem irigasi tersebut, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

a). Pengukuran.

1) Pengukuran Menggunakan Alat Total Station

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini menggunakan alat Total

Station sebanyak 2 (dua) unit.

Hasil pengukuran Total Station harus dibandingkan dengan

GPS pada setiap BM pada saat pengukuran sebagai angka

koreksi / pembanding.

2)

Rintisan dan pemasangan BM dan CP.

Maksud dari pekerjaan ini ialah menentukan jalur-jalur

pengukuran serta memasang Bench Mark (BM) sebanyak

20 (Dua Puluh) buah dan Control Point (CP) Sebanyak 40

(Empat Puluh) buah pada jalur tersebut, sehingga

memudahkan pengukuran.

Titik referensi yang digunakan ditentukan bersama direksi

pekerjaan.

BM dan CP dipasang sebelum pengukuran dilaksanakan;

BM dan CP tersebut dipasang pada tempat yang aman, stabil

serta mudah ditemukan, ukuran CP dan BM sesuai Standar

Dan Spesifikasi Kementerian Pekerjaan Umum; Pengukuran situasi trase dan arel daerah irigasi untuk


4/13

44

membantu memetakan kepemilikan lahan (Peta Ricikan).

Membuat dokumentasi pada setiap potongan melintang

untuk membantu mengklarifikasi hasil penggambaran;

Patok-patok ukur dibuat dari kayu dolken dengan diameter

5-8 Cm, atau pangkal bambu yang keras, pada bagian ataspatok dicat dengan warna merah dan ditandai dengan paku;

Perhitungan data hasil survey pengukuran topografi;

Penggambaran dan pemetaan hasil survey pengukuran

topografi, dengan ketentuan :

-penggambaran peta indeks, skala : 1 : 20.000;

-penggambaran peta situasi trase , skala 1 : 2.000;

-Skala merupakan hasil acuan terhadap standar atau

sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan apabila diperlukan

sebagai penyesuaian terhadap pekerjaan tersebut;

Deskripsi BM beserta Dimensi yang harus dipasang sepertigambar dibawah ini:

Deskripsi CP beserta Dimensi yang harus di pasang sepertigambar dibawah ini:


5/13

45

Format pelaporan deskripsi BM dan CP :

b) Detail Penggambaran


6/13

46

1) Penggambaran peta situasi.

Penggambaran kerangka poligon

Detail lapangan digambar

Kontur dibuat dengan cara interpolasi.

Interval kontur ialah 1 m untuk daerah datar dan 2 muntuk daerah yang curam.

Tiap lembar peta harus overlap 3 cm.

Pada tiap lembar peta dicantumkan keterangan detail

menurut legenda yang lazim dipergunakan pada peta

situasi (hitam putih). Skala peta ialah 1 : 2.000.

2)

Penggambaran peta petunjuk.

Penggambaran peta petunjuk dibuat untuk mengetahui

keadaan daerah yang diukur secara garis besar.

Peta petunjuk dibuat dengan skala 1 : 20.000.

Pada peta petunjuk ini digambarkan letak lembar-lembarpeta situasi skala 1 : 2.000.

3) Hasil Pekerjaan Survey Pengukuran Topografi

Gambar hasil pengukuran dibuat dalam bentuk Autocad danprint out menggunakan kertas A3 dan A1, meliputi :

Peta indeks, skala 1 : 20.000;

Peta situasi trase dan areal, skala 1 : 2.000;

Kalkir gambar-gambar tersebut;

Hasil gambar setelah disetujui oleh direksi kemudian dicetak

(hard copy) dijilid rapi kemudin diberi sampul. Soft copy

diserahkan dalam bentuk DVD. Buku ukur;

Laporan Survey Topografi, berisi:

- Prosedur pelaksanaan pekerjaan;

- Peta indeks;

- Deskripsi BM dan CP;

-Tipikal dari masing-masing gambar yang akan disajikan

pada album gambar.

3.

Pemilihan Lokasi dan Infrastruktur :

a)

Identifikasi lokasi, kualitas tempat, dan keutuhan pembangunanb)

Merencanakan tataruang, desain dan infrastruktur sosialc)

Identifikasi pilihan-pilihan alternatif, apabila diperlukan(misalnya, relokasi mandiri oleh penduduk terkena dampak,migrasi terencana ke tempat yang lebbih jauh)

d)

Menentukan cara-cara menjaga tetap ada pendapatan danpekerjaan

e)

Menentukan tindakan - tindakan dalam melaksanakan,mengusahakan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat tuanrumah

4. Survey Sosial Ekonomi, Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat Terkena

Dampak

a)

Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyekb) Menentukan bentuk mekanisme partisipasi


7/13

47

c) Mengembangkan manajemen partisipasi untuk pengadaan tanah

dan pemukiman kembali

d) Identifikasi lembaga-lembaga masyarakat

e)

Mempertimbangkan menggunakan LSM sebagai sarana untuk

meningkatkan partisipasi.

5.

Penyusunan Matriks Hak Atas Tanah Kompensasi

a)

Identifikasi strategi perbaikan pendapatan

b)

Menyiapkan rencana menciptakan pekerjaan termasuk ketentuan-

ketentuan untuk pelatihan kembali

c)

Mengidentifikasi kesempatan-kesempatan kerja, termasuk

ketentuan bekerja mandiri.

6. Kerangka Kelembagaan untuk Pelaksanaan Rencana Pemukiman

Kembali penduduk terkena dampak

a)

Identifikasi biaya-biaya pengadaan tanah dan pemukiman kembalib) Menyiapkan jadwal dan alokasi penganggaran

c)

Menentukan sumber-sumber pendanaan dan proses persetujuan

7. Penyusunan Sistem Pemantauan dan Evaluasi

a)

Menyusun sistem Pemantauan dan Evaluasi

b)

Menyiapkan rencana pemantauan dan pelaporan

c) Menentukan apabila ada partisipasi LSM/penduduk yang terkena

dampak dalam pemantauan dan evaluasi

d)

Merencanakan evaluasi dampak pemukiman kembali yang

independen

8.

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum disusun

dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling

sedikit memuat:

a)

maksud dan tujuan rencana pembangunan;

b) kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana

Pembangunan Nasional dan Daerah;

c) letak tanah;

d)

luas tanah yang dibutuhkan;

e)

gambaran umum status tanah;

f)

perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;

g)

perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

h) perkiraan nilai tanah; dan

i) rencana penganggaran

9. Mengadakan PKM (Pertemuan Konsultasi Masyarakat) dan Fasilitasi

Persiapan Pantia Pembebasan Tanah (P2T):

Pertemuan Konsultasi Masyarakat dibutuhkan sebagai sosialisasi dari

dampak dan manfaat dilaksanakannya pekerjaan ini dan sekaligus

menampung masukan dan saran dari masyarakat sebagai masukan

dalam pekerjaan LARAP ini. PKM dilaksanakan sebanyak 2 kali setelah

laporan pendahuluan dan setelah draft final report. Serta


8/13

48

Mengadakan Fasilitasi Persiapan Pantia Pembebasan Tanah (P2T)

sebanyak 4 kali berupa pertemuan dengan seluruh pihak yang

terkena dampak beserta instansi yang terlibat.

II.

Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini di Areal Daerah Irigasi Sibanteng dan Rencana

Saluran yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan.

III.

Data dan Fasilitas Penunjang

1. Penyediaan oleh Pengguna JasaA. Laporan dan Data :

Kumpulan laporan dan data yang dapat digunakan untuk

perencanaan dan detail desain meliputi : studi dan perencanaan

terdahulu yang berkaitan.

B. Staf Pengawas/Pendamping:

Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang

bertindak sebagai pengawas atau pendamping dalam rangka

pelaksanaan jasa konsultansi.

C.Pengguna jasa tidak menyediakan fasilitas yang akan

digunakan oleh Penyedia Jasa.

2. Penyediaan oleh Penyedia Jasa

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitasdan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan

pekerjaan, sebagai berikut :

1. Sewa kendaraan bermotor roda empat sebanyak 1 (satu) unit,

yang akan digunakan sebagai penunjang kegiatan dengan

spesifikasi teknis sebagai berikut : minibus kapasitas 6 (orang)

s.d 8 (orang) termasuk pengemudi.

2. Sewa kendaraan bermotor roda dua sebanyak 4 (empat) unit,

yang akan digunakan sebagai penunjang kegiatan.

3. Sewa komputer + printer sebanyak 1 (satu) unit untuk

mendukung pelaksanaan pekerjaan.

4. Pengadaan bahan habis pakai (ATK) sebanyak 1 (satu) set

setiap bulan yang digunakan sebagai penunjang kegiatan.

5. Pengadaan bahan computer supply sebanyak 1 (satu) set


6. Pengadaan biaya telepon/fax/hp sebanyak 1 (satu) set setiap

bulan yang digunakan sebagai penunjang kegiatan.

7. Sewa komputer cad sebanyak 1 (satu) unit untuk mendukung


9/13

49

pelaksanaan pekerjaan.

8. Sewa plotter sebanyak 1 (satu) unit untuk mendukung

pelaksanaan pekerjaan.

9.

Sewa alat dokumentasi handycam sebanyak 1 (satu) unit danhasil dokumentasi (pembelian DVD Video Handycam)

sebanyak 1 (satu) set yang digunakan sebagai penunjang

kegiatan.

10.Sewa alat dokumentasi Camera sebanyak 1 (satu) unit dan

hasil dokumentasi (cuci cetak foto) sebanyak 1 (satu) set


11.Sewa alat topografi (Total station ) sebanyak 2 (dua) unit

yang digunakan sebagai penunjang kegiatan.12.Sewa GPS sebanyak 2 (dua) unit yang digunakan sebagai

penunjang kegiatan.

13.Sewa handy talky sebanyak 4 (empat) unit yang digunakan

sebagai penunjang kegiatan

14.Pengadaan data sekunder yang digunakan sebagai penunjang

kegiatan.

7. Metodologi 1. Standar teknis yang digunakan dalam perencanaan adalah sesuai

dengan SKSNI yang terdapat dalam Daftar Standar BidangKonstruksi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian

dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum;

2.

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan

dokumen tender sesuai dengan Undang-undang Jasa Konstruksi No.

18 Tahun 1999 serta Peraturan-peraturan sertifikat keahlian (SKA)

minimal sebagai Ahli Pemula/Pratama di bidang Sumber Daya Air

dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi di LPJKN;

3.

Perencanaan didasarkan kepada hasil studi yang ada,yang mengacu

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum.

8. Jangka Waktu

penyelesaian

Kegiatan

waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 6 (enam) bulan terhitung

sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

9.

Tenaga ahli Seluruh personil yang ditugaskan oleh konsultan didalam pelaksanaan

pekerjaan ini harus mampu pada bidang tugasnya masing-masing serta

harus sesuai dengan yang diusulkan oleh konsultan yang bersangkutan.

Personil yang ditugaskan harus memenuhi persyaratan keahlian seperti

tersebut dibawah ini:


10/13

50

I. Tenaga Profesional

Tenaga Proffesional untuk mendukung pekerjaan ini sebanyak 23 ManMonth, terdiri dari :

a. Ketua Tim (Team Leader) ( 1 Orang)

Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Strata 2 (S2) Jurusan TeknikSipil atau Teknik Pengairan, lulusan perguruan tinggi negeri atauperguruan tinggi swasta yang telah telah diakreditasi oleh instansi

yang berwenang, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang LARAP sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, memilikisertifikat keahlian (SKA) di bidang Teknik Sipil atau Sumber DayaAir dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi di LPJKN.

b.

Tenaga Ahli Geodesi / GIS ( 1 Orang)

Ahli Geodesi / GIS disyaratkan seorang Sarjana Strata 1 (SI) JurusanTeknik Geodesi lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruantinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang,

berpengalaman melaksanakan pekerjaan analisa topografi di bidangLARAP sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, memiliki sertifikatkeahlian (SKA) di bidangnya dari Asosiasi Profesi yang terakreditasidi LPJKN.

c. Tenaga Ahli Penilai Aset / Tanah ( 1 Orang)

Ahli Penilai Aset / Tanah disyaratkan seorang Sarjana Strata 1 (SI)Jurusan Ekonomi/ Teknik Sipil / Hukum lulusan perguruan tingginegeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi olehinstansi yang berwenang, berpengalaman melaksanakan pekerjaanpemetaan di bidang LARAP sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun,memiliki sertifikat keahlian (SKA) di bidang penilaian aset dariAsosiasi Profesi yang terakreditasi di LPJKN

d.

Tenaga Ahli Hukum Pertanahan ( 1 Orang)

Tenaga Ahli Hukum Pertanahan disyaratkan seorang Sarjana Strata1 (SI) Jurusan Hukum lulusan perguruan tinggi negeri atauperguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yangberwenang, berpengalaman melaksanakan pekerjaan analisatopografi di bidang Teknik Persungaian sekurang-kurangnya 4(empat) tahun, memiliki sertifikat keahlian (SKA) di bidangnya dariAsosiasi Profesi yang terakreditasi di LPJKN.

e.

Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota / Tata Ruang ( 1 Orang)

Ahli Perencanaan Wilayah Kota / Tata Ruang disyaratkan seorang

Sarjana Strata 1 (SI) Jurusan Teknik PWK atau Arsitektur lulusanperguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telahdiakreditasi oleh instansi yang berwenang, berpengalamanmelaksanakan pekerjaan perencanaan relokasi di bidang LARAPsekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, memiliki sertifikat keahlian(SKA) di bidangnya dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi di LPJKN.

f.

Tenaga Ahli Sosial ( 1 Orang)

Tenaga Ahli Sosial yang disyaratkan adalah Sarjana Sosial/SarjanaKomunikasi Strata 1 (S1) lulusan perguruan tinggi negeri atauperguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yangberwenang, yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan di bidangLARAP sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

Tenaga Pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan tugaspekerjaan ini antara lain sebagai berikut :


11/13

51

II. Tenaga TeknisiTenaga Teknisi untuk mendukung pekerjaan ini sebanyak 48 ManMonth, terdiri dari :

a.

Surveyor Topografi (2 Orang)b.

Surveyor Sosial Ekonomi (4 Orang)c.

Tenaga Lokal Survey Topografi (4 Orang)d. Tenaga Lokal Survey Sosial Ekonomi (8 Orang)

III. Tenaga PenunjangTenaga Penunjang untuk mendukung pekerjaan ini sebanyak 24 ManMonth, terdiri dari :a. Tenaga Administrasi/ Keuangan (1 orang)

b.

Operator Draftman/CAD (1 orang)

c. Operator Komputer (1 orang)

d.

Office Boy (1 orang)

10. Keluaran (laporan,

dokumen,

presentasi)

1. Laporan UtamaJenis laporan yang harus diserahkan kepada Pengguna Jasa adalah:a.

Laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK), berisi:

Informasi organisasi Pengguna dan Penyedia Jasa; Jadwal dan prosedur pelaksanaan; Prosedur instruksi kerja berikut pengawasan mutu kerja.Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat hari)setelah diterbitkannya SPMK, sebanyak 5 (lima) buku.

b.

Laporan Pendahuluan (Inception Report), minimal berisi:

Hasil survey pendahuluan termasuk gambaran / potretkondisi Daerah Irigasi Sibanteng beserta bangunan -

bangunan air yang ada;

Rencana / rintisan pengukuran lapangan, ketersediaan data

sekunder;

serta rencana kerja dan metodologi pelaksanaan pekerjaan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan

sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) buku.

c.

Laporan bulanan, berisi:

Kemajuan pelaksanaan pekerjaan setiap bulan;

Rencana kerja periode selanjutnya; Hambatan yang ditemukan dan pemecahanan masalah.Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada setiapbulannya, masing-masing sebanyak 5 (lima) buku.

d. Laporan Sisipan (Interim Report), berisi:

Kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada periode pertengahanwaktu pelaksanaan Kontrak;

Hasil-hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai denganjadwal kegiatan.

Laporan sudah harus diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga)bulan sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) buku.

e.

Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report), berisi:

Kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan; Seluruh hasil pekerjaan sementara sesuai dengan ruang


12/13

52

lingkup pekerjaan yang tercantum di dalam Kontrak.Laporan diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelummasa Kontrak berakhir atau 1 (satu) hari sebelumdilaksanakannya diskusi Konsep Laporan Akhir, sebanyak 5(lima) buku.

f.

Laporan Akhir (Final Report) :

Laporan Akhir berisi hasil akhir pelaksanaan pekerjaan yangmeliputi seluruh ruang lingkup pekerjaan sebagaimanatercantum di dalam Kontrak dan merupakan penyempurnaandraft final report yang sudah mendapat berbagai masukan dariPengguna Jasa pada saat pembahasan/diskusi. Laporan Akhirharus sudah diserahkan selambat-lambatnya bersamaan denganpengajuan pembayaran angsuran terakhir. Laporan yangdiserahkan yaitu : Laporan Utama sebanyak 5 (lima) buku.

2. Dokumen yang harus diserahkanSelengkapnya, dokumen yang harus diserahkan kepada Pengguna

Jasa dan di perbanyak sesuai dokumen aslinya adalah :a. Laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK), sebanyak 5 (lima)

rangkap;

b. Laporan Pendahuluan (Inception Report), sebanyak 5 (lima)

rangkap;

c.

Laporan Bulanan (per periode), sebanyak 5 (lima) rangkap;

d. Laporan Sisipan (Interim Report), sebanyak 5 (lima) rangkap;

e.

Laporan Akhir Sementara (Drat Final Report), sebanyak 5

(lima) rangkap;

f.

Laporan Akhir (Final Report), sebanyak 5 (lima) rangkap;

g.

Laporan Pendukung berupa:

1)

laporan Topografi, sebanyak 5 (lima) rangkap2)

laporan Perencanaan Lanscape, sebanyak 5 (lima) rangkap

3)

Laporan Dokumen Rencana Pembebasan Lahan, sebanyak 5

(lima) rangkap

4)Laporan Pertemuan Konsultasi Masyarakat, sebanyak 5

(lima) rangkap

5)

Laporan Hasil Survey Sosek, sebanyak 5 (lima) rangkap

6)Laporan Analisa Kepemilikan Tanah, sebanyak 5 (lima)

rangkap

7)Laporan Rencana Resettlement, sebanyak 5 (lima) rangkap

h.

Gambar perencanaan detail desain perbanyak sesuai dokumen

aslinya :1)Kalkir ukuran A1, sebanyak 1 (satu) rangkap

2)

Kalkir ukuran A3, sebanyak 1 (satu) rangkap

3)Cetakan gambar ukuran A1, sebanyak 5 (lima) rangkap

4)Cetakan gambar ukuran A3, sebanyak 5 (lima) rangkap

5)

Back up data dalam bentuk DVD, sebanyak 5 (lima) set

3. Diskusi / Presentasi

Konsultan harus mengadakan diskusi/presentasi kepadaPengguna Jasa atau wakilnya yang ditunjuk. Pokok permasalahan

yang dibahas adalah mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan(progress report) sekaligus menyampaikan alternatif pilihan gunamemperoleh persetujuan, permasalahan/ hambatan yangditemukan/ dihadapi, serta pengajuan program kerja selanjutnya.


13/13

53

Diskusi/presentasi tersebut dilaksanakan dengan tahapan sebagaiberikut :Diskusi pertama Membahas bahan Laporan Rencana

Mutu Kontrak yang berisi penyusunanprogram kerja, jadwal penugasan

personil, mobilisasi personil, sertarencana kerja secara keseluruhan.

Diskusi kedua Membahas bahan LaporanPendahuluan yang berisi hasil surveypendahuluan (inventarisasi danidentifikasi awal), kriteria survey, metodependekatan yang akan digunakan dalamanalisis, penyusunan program kerja,

jadwal penugasan personil, mobilisasipersonil, serta rencana kerja selanjutnya.

Diskusi ketiga Membahas kegiatan pekerjaan yangtelah dan akan dilakukan, sertamemberikan gambaran awal tentang

perencanaan bangunan yang dilakukan.Diskusi keempat Dilaksanakan pada saat Konsultan telah

selesai menganalisa data dan menyusunLaporan Akhir Sementara (draft finalreport).

Diskusi PKM PKM dilaksanakan sebanyak 2 kalisetelah laporan pendahuluan dan setelahdraft final report.

Diskusi Fasilitasi Fasilitasi Persiapan Panitia PembebasanTanah (P2T) dilaksanakan sebanyak 4kali.

Diskusi/ presentasi tersebut dilaksanakan di hadapan Pengguna Jasa,

Direksi Pekerjaan serta Instansi terkait yang dipandang perlu

kak larap sibanteng

Documents