dokumen larap kawasan wainitu kota ambon

DOK. LARAP

KAWASAN WAINITU-AMBON

i

DOKUMEN LARAP KAWASAN WAINITU

KOTA AMBON

PEMKOT AMBON

Jln. Sultan Hairun No. 1

Ambon 97126

DOK. LARAP


ii

KATA PENGANTAR

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan

bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni

rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di

seluruh wilayah Indonesia.

Pengamanan (safeguard) lingkungan dan sosial merupakan bagian kewajiban dari

perencanaan usulan kegiatan masyarakat dalam Program KOTAKU. Hal ini dimaksudkan untuk

menghindari dampak negatif pada lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan pada saat

pelaksanaan kegiatan.

Pembelajaran dari kegiatan di KOTAKU selama ini bahwa pengamanan lingkungan dan sosial belum

menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Beberapa aspek yang

seharusnya menjadi perhatian di pengamanan lingkungan dan sosial masih belum dimengerti dan

dilaksanakan. Hal ini terlihat dari temuan-temuan di lapangan dan dokumen yang menunjukkan jenis

kegiatan dan penggunaan prosedur masih melanggar dan salah diakibatkan pemahaman yang masih

lemah.

Dalam hal ini kegiatan akan memiliki/menimbulkan dampak lingkungan dan dampak sosial.

Semua kegiatan dalam Program KOTAKU perlu memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan dan

sosial, maka disusunlah dokumen LARAP ( Land Acquisition and Resettlement Action Plan ) sebelum

pelaksanaan kegiatan dimulai. Dokumen LARAP sekaligus menjawab Rencana Penyiapan Lahan yang

disusun untuk merekam Warga Terdampak Pembangunan (WTP) pada serta akses apa saja yang

terdampak dalam pembangunan. D o k u m e n i n i m e m e n u h i hasil survei lapangan,

identifikasi dan inventarisasi permasalahan beserta program-program penanganannya.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan pihak proyek

dan Pemerintah Kota Ambon setempat dalam menindaklanjuti langkah-langkah yang harus

ditempuh untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk Rencana Penyiapan Lahan Kota Ambon.

Demikian Laporan ini disusun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ambon, Mei 2021

Pemrakarsa

Kepala Dinas PRKP Kota Ambon

DOK. LARAP


iii

PENGESAHAN

DOKUMEN LARAP

KAWASAN WAINITU-KOTA AMBON

Peraturan Menteri No.2/PRT/M/2016, tentang peningkatan kualitas terhadap

permukiman kumuh dan perumahan kumuh mewajibkan pemerintah kota sebagai pelaku

utama penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman yang layak huni,

sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Penanganan permukiman kumuh kota Ambon

dituangkan dalam memorandum program RP2KPKP dengan menetapkan Kawasan Wainitu

sebagai prioritas pertama penanganan kumuh tahun 2020. Sejalan dengan penataan kawasan

dan pengurangan kumuh, Pemerintah Kota Ambon akan menata Kawasan Wainitu di wilayah

RW 05 yang menjadi pusat permukiman kumuh. Untuk itu pada hari ……… tanggal …… bulan

Juni tahun 2021 , telah dilaksanakan pengesahan dokumen LARAP Kawasan Wainitu. Dokumen

ini berisi Rencana Penataan, Potensi Dampak Dan Karakteristik Objek Terdampak, Konsultasi

dan Partisipasi Masyarakat, Rencana Pelaksanaan Penataan Kawasan, Monitoring dan Evaluasi.

Dokumen ini disusun untuk menjadi pedoman dalam kegiatan penataan di Kawasan Wainitu

yang disajikan berdasarkan hasil diskusi Pokja (Kelompok Kerja) dan Dinas PUPR dan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan juga diskusi dengan melibatkan partisipasi

masyarakat. Maka dengan disahkannya dokumen ini, akan menjadi pedoman dalam

menyelesaikan persoalan kumuh pada Kawasan Wainitu.

Disahkan di Ambon, Mei 2021

Pemerintah Kota Ambon

Walikota Kota Ambon

DOK. LARAP


iv

DAFTAR ISI

URAIAN HALAMAN

COVER

KATA PENGANTAR i

PENGESAHAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR & GRAFIK vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Konsep Penataan Kawasan 2

C. Tujuan Kegiatan 2

D. Lingkup Kegiatan 2

E. Keluaran 3

BAB II GAMBARAN UMUM 4

A. Kawasan Kumuh Kota Ambon 4

B. Kawasan Wainitu Kota Ambon 6

C. Isu Sosial Ekonomi 8

D. Isu Lingkungan 9

E. Isu Legalitas Lahan 12

F. Rencana Penataan Kawasan 13

G. Potensi Permasalahan Penataan Kawasan 18

BAB III KONSEP DAN RENCANA PENATAAN KAWASAN WAINITU 20

A. Ketentuan Yang Melandasi Penataan Kawasan 20

B. Rencana Penataan Kawasan Wainitu 20

BAB IV HASIL KAJIAN WARGA TERDAMPAK PROYEK 23

A. Pendataan WTP dan Aset WTP 23

B. Kajian Sosial Warga Terdampak, 26

C. Kajian Kehilangan Tempat UsahaP 26

BAB V HASIL KAJIAN LEGALITAS TANAH DAN HAK ATAS TANAH 28

BAB VI KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK 29

A. Sosialisasi 29

B. Rembug dan Konsultasi 29

B. Publikasi 31

BAB VII PENILAIAN ASET TERDAMPAK DAN KOMPENSASI 34

A. Penilaian Aset 34

B.

C.

Kompensasi

Penganggaran

35

36

BAB VIII RENCANA PEMINDAHAN WTP 37

A. Lokasi Pemindahan WTP 37

DOK. LARAP


v

URAIAN HALAMAN

BAB IX PENGADUAN DAN PENGUNGKAPAN KELUHAN 38

A. Pengaduan dan Pengungkapan Keluhan 38

BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 40

A. Pemantauan Selama Proses Kegiatan 40

B. Evaluasi 40

C. Pelaporan 41

BAB XI RENCANA KERJA PENATAAN KAWASAN NIAGA 42

A. Rencana Kerja Penataan Kawasan 42

B. Pembongkaran Bangunan Lama dan Land Clearing 42

C. Pelaksanaan Konstruksi 43

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luasan Kumuh Sesuai SK Kumuh Walikota Ambon 5

Tabel 2.2. Isu Lingkungan Kawasan Wainitu 10

Tabel 2.3. Rencana Penanganan Kawasan Wainitu Untuk Dana Kotaku dan Dana APBD 13

Tabel 2.4. Identifikasi Potensi Dampak Kegiatan Penataan Kawasan Wainitu 19

Tabel 4.1. Data WTP dan Aset Terdampak 24

Tabel 4.2. Data Legalitas Bangunan, Aset Terdampak & Utilitas Terdampak 25

Tabel 4.3. Profil Gender Kawasan Wainitu 25

Tabel 4.4. Profil Ekonomi WTP Kawasan Wainitu 26

Tabel 4.5. Aset terdampak di Kawasan Wainitu 27

Tabel 5.1. Ketentuan dan Hukum terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 28

Tabel 6.1. Kesepakatan Pemindahan WTP 28

Tabel 6.2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, rembug/ Konsultasi Penyiapan tanah 29

Tabel 7.1. Hak Warga Terdampak 35

Tabel 7.2. Nilai Kompensasi Langsung yang diterima oleh WTP 36

Tabel 7.3. Rincian penilaian dan kompensasi kepada WTP 36

Tabel 11.1. Rencana Kerja Penataan Kawasan Wainitu 42

DOK. LARAP


vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. SK Kawasan Kumuh Ambon 4

Gambar 2.2. Peta Delinasi Kawasan Kumuh Ambon 5

Gambar 2.3. Peta Profil Kawasan Wainitu 6

Gambar 2.4. Peta Delinasi Kawasan Wainitu Kota Ambon pada 3 kelurahan prioritas 7

Gambar 2.5. Peta Isu Permasalahan Pada Kawasan Wainitu 7

Gambar 2.6. Permasalahan Sosial Ekonomi Pada Kawasan Wainitu 9

Gambar 2.7. Kondisi Existing Kawasan Kumuh Wainitu 11

Gambar 2.8. Kondisi Kumuh Kawasan Wainitu 11

Gambar 2.9. Status Lahan Warga terdampak proyek Jalan Titian 12

Gambar 2.10. Masterplan Skala Kawasan Wainitu 15

Gambar 2.11. Rencana Drainase dan pintu air di Lingkungan Permukiman 15

Gambar 2.12. Rencana Jalan Dan Septictank di Lingkungan Permukiman 16

Gambar 2.13. Rencana Pengadaan Fasilitas Persampahan di Lingkungan Permukiman 16

Gambar 2.14. Rencana Jalan Dan Septictank di Lingkungan Permukiman 17

Gambar 2.15. Before After Kegiatan Skala Kawasan Wainitu 17

Gambar 3.1. Konsep penanganan dan pengembangan kawasan wainitu 21

Gambar 3.2, Before After Penataan Kawasan Wainitu 22

Gambar 6.1. Dokumentasi Publikasi Kegiatan Skala Kawasan 33

Gambar 8.1. Peta Siteplan lokasi Pemindahan WTP 37

Gambar 9.1. Diagram Mekanisme Penanganan Pengaduan 37

Gambar 11.1.Peta Keterpaduan Penanganan Kawasan Wainitu 39

DOK. LARAP


i

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Wainitu Untuk Aloksi Dana APBD Kepada WTP

2. SK Walikota Ambon Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penataan

Kawasan Wainitu

3. Berita Acara Sosialisasi Awal konsep penataan kawasan

4. Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Penataan Kawasan Wainitu

5. Berita Acara Survey Asset dan Bangunan WTP

6. Berita Acara Konsultasi Publik

7. Berita Acara Rembuk Kesepakatan

8. Berita Acara Kesepakatan Penanggung Jawab Dokumen LARAP

9. Berita Acara Pembahasan Pembuatan Sertifikasi Kembali kepada WTP

10. Berita Acara Tim Terpadu, Tim Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Skala Kawasan

11. Surat Pernyataan dukungan dari WTP

12. Berita Acara Pemaparan Asset WTP

13. Surat Persetujuan penggunaan tanah dari WTP untuk pembangunan dan Bukti Kepemilikan.

14. Berita Acara Kesepakatan Bentuk Kompensasi

15. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kawasan kepada Dinas/instansi Terkait

16. Surat kesanggupan pengelolaan dampak lingkungan hidup (SPPL) Skala Kawasan Wainitu

17. Rekomendasi UKL-UPL

18. Ijin Lingkungan Dari Walikota Ambon

19. DIPA Biaya tak terduga ABPD TA 2021 kota Ambon

20. Surat Pernyataan Kaban Pengelola Keuangan dan aset daerah Kota Ambon

21. DIPA dinas PUPR kota Ambon untuk penggantian tanah

22. Surat pernyataan persetujuan tetangga

23. Laporan Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan

24. Dokumentasi Kegiatan

DOK. LARAP


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu program yang diarahkan untuk

menangani permasalahan permukiman kumuh, melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar

masyarakat dan infrastruktur lingkungan permukiman perkotaan. Program ini memiliki target

pengurangan kumuh seluas 23.656 hektar dari 38.431 hektar yang menjadi target nasional.

Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dilakukan melalui pendekatan skala lingkungan dan

skala kawasan dengan sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Pelaksanaan kegiatan skala

kawasan akan dilakukan di 94 kota/kabupaten prioritas, salah satunya adalah Kota Ambon.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016,

tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh, Direktorat

Jenderal Cipta Karya menginisiasi kolaborasi berbagai pihak stakeholder antara lain pemerintah kota,

swasta dan masyarakat untuk mewujudkan permukiman layak huni. Sasaran pembangunan

kawasan permukiman secara nasional melalui pencapaian target akses universal untuk memenuhi

kebutuhan 100% akses sanitasi, 0 (nol) hektar kumuh, dan 100% akses air minum. Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan

berbagai program untuk mendukung target nasional tersebut.

Pemerintah Kota Ambon melalui SK Walikota Nomor : No. 402 Tahun 2014 serta ditindak lanjuti

dalam perencanaan RP2KP/RPKPP Kota Ambon dan Verifikasi baseline Kotaku tentang Penetapan

Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Ambon Tahun 2017. Sebaran lokasi Kawasan Kumuh yang berada di

Kota Ambon berdasarkan hasil verifikasi baseline Kotaku terdapat di dua kecamatan yaitu,

Kecamatan Nusaniwe dengan luas 3,.69 Ha, Kecamatan Sirimau dengan luas 65,44 Ha, Jumlah total

kawasan kumuh yang berada di Kota Ambon yaitu 102, 64 Ha.

Permasalahan utama permukiman kumuh Kawasan Wainitu adalah masalah yang terjadi akibat

adanya permukiman kumuh ini, khususnya di Kawasan Wainitu diantaranya permasalahan

kekumuhan yang berada di daerah pesisir pantai dan sungai Kawasan Wainitu.

- Permukiman masyarakat yang berada di daerah sempadan pantai.

- Sulitnya mengendalikan kebiasaan warga yang membangunan bangunan ilegal di kawasan

pesisir.

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga sampah

menumpuk di area pesisir pantai.

- Kurangnya pengelolaaan sanitasi sehingga menyebabkan pencemaran air laut.

- Tidak adanya konektivitas jalan untuk mobil damkar, mobil sampah serta untuk menuju ke RTP

Wainitu.

- Bangunan di Kawasan Wainitu yang padat dan tidak teratur sehingga visualisasi

kawasan/bangunan masih kumuh.

- Tidak ada sarana infrastruktur proteksi kebakaran

- Kualitas air bersih yang sebagian besar tidak bisa digunakan untuk minum oleh masyarakat

setempat

- Tidak tersedianya lokasi kuliner yang tertata dengan rapi untuk menunjang kawasan wainitu

sebagai salah satu kawasan pusat pendidikan dan perkantoran

DOK. LARAP


2

Untuk mengatasi permasalahan kumuh tersebut, Pemerintah Kota Ambon melaksanakan penataan

Kawasan Wainitu. Penataan Kawasan membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali

warga terdampak di lokasi Kawasan Wainitu. Untuk mengelola potensi dampak sosial tersebut

disusun Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali.

B. Konsep Penataan Kawasan

2. Konsep Penataan Kawasan Wainitu adalah penataan bangunan/rumah di belakang RTP

dengan membalikan depan rumah ke arah laut serta merubah fasad bangunannya, pembuatan jalan

titian, pembuatan drainase serta pembuatan jalan lingkungan dari dalam permukiman yang

terhubung dengan jalan titian, pembuatan pintu air serta ada pula kegiatan lainnya, selain kegiatan-

kegiatan tersebut ada pula rencana kegiatan pada tahun berikut, yaitu perbaikan drainase dan

trotoar serta penataan bangunan kios yang berada didepan kampus Universitas Kristen Indonesia

Maluku (UKIM) di Kelurahan Wainitu. Tujuan penataan tersebut untuk mewujudkan permukiman

yang bebas kumuh dan layak huni, sekaligus mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Diharapkan pada akhirnya produktivitas dan hubungan sosial masyarakat dapat meningkat.

C. Tujuan Kegiatan

3. Tujuan disusunnya rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali adalah memberikan

acuan kepada pemerintah kota dalam mengelola dampak sosial dari pelaksanaan Penataan Kawasan

Kumuh Wainitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan yang berlaku dan

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) Program NSUP KOTAKU.

D. Lingkup Kegiatan

4. Lingkup kegiatan, adalah sebagai berikut : (1) Survey sosial ekonomi, (2) Kajian sosial,

ekonomi, dan legalitas lahan; (3) Rencana kegiatan konsultasi dan dokumentasi hasil-hasil

kesepakatan WTP dengan Pemerintah Kota Ambon, dan dokumentasi kegiatan konsultasi, termasuk

kesepakatan dan ketidak sepakatan, dan masukan/koreksi dari pihak-pihak terkait termasuk WTP;

(4) Rencana Pemberian dan bentuk kompensasi kepada WTP; (5) Rencana penganggaran pemberian

kompensasi dan kegiatan lain yang mendukung proses penyediaan tanah; (6) Rencana

konstruksi/pelaksanaan pembangunan, dan (7) Monitoring dan pengendalian

E. Keluaran

5. Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : (1) Data warga dan aset-aset terdampak

proyek, (2) Hasil kajian sosial, ekonomi, dan legalitas tanah; (3) Rembuk dan konsultasi dengan WTP;

(4) Kesepakatan hak-hak WTP atas aset yang terdampak; (5) Surat kesepakatan dengan WTP,

notulensi pertemuan, topik yang dibahas, poin kesepakatan dan ketidaksepakatan, rencana tindak

lanjut dan daftar hadir; (6) Rencana Kerja Penataan kawasan kumuh Wainitu dan (7) Dokumentasi

kegiatan berupa foto, gambar, dan lain-lain.

DOK. LARAP


3

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kawasan Kumuh Kota Ambon

Delinasi Kawasan Kumuh.

6. Sebaran lokasi Kawasan Kumuh yang berada di Kota Ambon berdasarkan hasil verifikasi

baseline Kotaku terdapat pada dua kecamatan yaitu, Kecamatan Nusaniwe dengan luas 36,69 Ha,

dan Kecamatan Sirimau dengan luas 65,44 Ha, jumlah total kawasan kumuh yang berada di Kota

Ambon yaitu 10,64 Ha. Pada Kecamatan Sirimau terdapat 9 kelurahan sedangkan pada Kecamatan

Nusaniwe terdapat 6 Kelurahan yang masuk dalam SK Kumuh Walikota diantaranya Kelurahan

Wainitu, Kelurahan Waihaong dan Kelurahan Silale, ketiga kelurahan ini merupakan kelurahan

prioritas dalam pelaksanaan kegiatan skala Kawasan Wainitu yang menjadi target penyelesaian

persoalan kumuh tahun 2020.

Gambar 2.1. SK Kawasan Kumuh Ambon

DOK. LARAP


4

Gambar 2.2. Peta Delinasi Kawasan Kumuh Ambon

Tabel 2.1. Luasan Kumuh Sesuai SK Kumuh Walikota Ambon

No Kawasan Kumuh Tingkat

Kekumuhan Luas (Ha) Jumlah KK

Desa/ Kelurahan Kecamatan

1 Kel. Ahusen Sirimau Kumuh Sedang 0,97 153

2 Kel. Amantelu Sirimau Kumuh Sedang 1,45 735

3 Kel. Batu Meja Sirimau Kumuh Sedang 8,52 236

4 Desa Batu Merah Sirimau Kumuh Berat 22,21 300

5 Kel. Benteng Nusaniwe Kumuh Sedang 9,74 36

6 Kel. Honipopu Sirimau Kumuh Sedang 2,32 112

7 Kel. Karang Panjang Sirimau Kumuh Sedang 3,28 97

8 Kel. Kuda Mati Nusaniwe Kumuh Sedang 5,56 949

9 Kel. Pandan Kasturi Sirimau Kumuh Sedang 12,81 253

10 Kel. Rijali Sirimau Kumuh Berat 6,5 25

11 Kel. Silale Nusaniwe Kumuh Sedang 2,39 73

12 Kel. Urimessing Nusaniwe Kumuh Sedang 6,28 45

13 Kel. Uritetu Sirimau Kumuh Sedang 7,38 78

14 Kel. Waihaong Nusaniwe Kumuh Sedang 5,34 181

15 Kel. Wainitu Nusaniwe Kumuh Sedang 7,89 55

TOTAL 102,64 3.328

DOK. LARAP


5

Gambar 2.3. Peta Profil Kawasan Wainitu

B. Kawasan Wainitu Kota Ambon

7. Kawasan Wainitu secara administratif berada pada Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon,

dengan tipologi permukaan adalah tepi sungai dan dataran rendah dimana kawasan ini terletak pada

daerah perkotaan, yang berada antara 03°42’300 Lintang Selatan dan 128°10’311 Bujur

Timur,dengan luas wilayah sebesar 36,9 Ha. Sesuai SK Kumuh Walikota Ambon Untuk Kelurahan

Wainitu terdapat 10 RT yang masuk dalam RT Delineasi, Kelurahan Waihaong dengan 9 RT

terdelineasi dan 5 RT terdelinasi pada Kelurahan Silale. Berdasarkan data Kota Ambon Tahun 2019

terdapat 11.491 Jiwa, 2.895 KK, dengan total bangunan adalah 2.427 unit.

DOK. LARAP


6

Gambar 2.4 Peta Delinasi Kawasan Wainitu Kota Ambon pada 3 kelurahan prioritas

Gambar 2.5 Peta Isu Permasalahan Pada Kawasan Wainitu

Kel. Wainitu

Kel. Waihaong

Kel. Silale

DOK. LARAP


7

C. Isu Sosial Ekonomi.

8. Sebagian Besar penduduk pada Kawasan Wainitu ini berasan dari daerah Maluku, Sulawesi,

Jawa, dan sumatra hal ini sangat berpengaruh pada budaya, karakteristik serta perilaku mereka

terhadap lingkungannya. Mata pencaharian mereka sebagian adalah pedagang, PNS, juga pekerja

swasta dan jenis pekerjaan lainnya. Tingkat kepadatan Penduduk rata-rata pada kawasan ini adalah

65,77 Jiwa/Ha termasuk dalam tingkat kepadatan sedang. Pada Kawasan Wainitu Terdapat 912 KRT

atau 43% yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Diharapkan Intervensi kegiatan

skala kawasan ini dapat merubah infrastruktur yang ada menjadi lebih baik dan bebas kumuh serta

dapat menunjang dan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang

bermata pencaharian sebagai pedagang.

Permasalahan sosial ekonomi pada Segmen 1 Wainitu adalah:

Tidak memiliki tempat usaha yaitu tempat usaha masyarakat Kawasan Wainitu dominan

dirumah sendiri sekitar 61 Jiwa.

Rata-rata masyarakat pendidikan terakhir yaitu SMA 904 Jiwa

Kurangnya promosi mengenai wisata kuliner di Kota Ambon

Penyedia kuliner yang terdapat di Kawasan Wainitu belum memiliki standar kebersihan.

Luas kawasan kumuh Wainitu adalah 18,38 Ha dengan jumlah bangunan 991 Unit dan jumlah

penduduk 5.092 Jiwa dengan jumlah KK 1.322 terdapat 19 RT (berdasarkan hasil penilaian

baseline)

Kegiatan skala kawasan pada Kelurahan Wainitu sesuai perencanaan adalah pembangunan jalan

titian sepanjang, drainase, jalan lingkungan, pintu air dan lain sebagainya. Untuk penataan

permukiman ini akan berdampak kepada 7 KK dengan 7 aset terdampak pada masing-masing KK

yakni 2 rumah dan 5 pondasi diatas air.

DOK. LARAP


8

Gambar 2.6. Permasalahan Sosial Ekonomi pada Kawasan Wainitu

D. Isu Lingkungan.

9. Beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi pada Kawasan Wainitu adalah kondisi

ketidakteraturan bangunan sejumlah 318 unit, kualitas permukaan jalan lingkungan 1.639 meter,

tidak terpeliharanya drainase 1.621 meter, kualitas konstruksi drainase 1.159 meter, ketidak

tersedianya prasaranan proteksi kebakaran 564 unit, ketidak tersedianya sarana proteksi kebakaran

522 unit. Hal ini disebabkan karena tingkat kepadatan yang tinggi, kualitas bangunan yang belum

memadai, kualitas jalan yang buruk dalam hal ini berlubang dan retak penyebabnya antara lain

karena kualitas campuran yang tidak sesuai standar teknis, beban kendaraan yang terlalu besar

sehingga menyebabkan kerusakan disana-sini hal ini mengakibatkan ketidak nyaman bagi para

pengguna jalan serta jika tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan kecelakaan. Selain itu

penyebab kerusakan pada drainase adalah banyaknya endapan material sampah pada drainase,

kualitas konstruksi yang tidak sesuai standar teknis, volume drainase yang tidak memadai sehingga

tidak mampu mengalirkan air, serta kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat

setempat untuk memelihara lingkungan sehingga akibatnya adalah terjadi genangan dan

menimbulkan bau yang tidak sedap pada waktu-waktu tertentu akibat sampah yang menumpuk

dalam drainase.

DOK. LARAP


9

Tabel 2.2. Isu Lingkungan Kawasan Wainitu

Aspek Kriteria Kondisi Awal

Volume Satuan Persentase

1. Kondisi

bangunan gedung

a. Ketidakteraturan bangunan 318 Unit 52.56%

b. Kepadatan bangunan 0,4 Jiwa/ha 3.74

c. Ketidaksesuaian dengan

persyaratan teknis bangunan 110,00 Unit 18.18%

2. Kondisi jalan

lingkungan

a. Cakupan pelayanan jalan

lingkungan 0 ,Meter 0.00%

b. Kualitas permukaan jalan

lingkungan 1.639 Meter 35.35%

3. Kondisi

penyediaan air

minum

a. Ketersediaan akses air minum 26 KK 3.32%

b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air

minum 66 KK 8.42%

4. Kondisi drainase

lingkungan

a. Ketidakmampuan mengalirkan

limpasan air 2.75 Ha 25.83%

b. Ketidaktersediaan drainase 58 Meter 2.76%

c. Ketidak ter-hubungan dengan

sistem drainase kota

345

Meter 9.72%

d. Tidak terpeliharanya drainase 1.621 Meter 45.65%

e. Kualitas konstruksi drainase 1.159 Meter 32.64%

5. Kondisi

pengelolaan air

limbah

a. Sistem pengelolaan air limbah tidak

sesuai standar teknis 54 KK 6.99%

b. Prasarana dan sarana pengelolaan

air limbah tidak sesuai dengan

persyaratan teknis

54,97 KK 22.22%

6. Kondisi

pengelolaan

persampahan

a. Prasarana dan sarana persampahan

tidak sesuai dengan persyaratan

teknis

47 KK 5.99%

b. Sistem pengelolaan persampahan

yang tidak sesuai standar teknis 43.60 KK 5.58%

c. Terpeliharanya sarana dan

prasarana 144 KK 28.37%

7. Kondisi proteksi

kebakaran

a. Ketersediaan prasarana proteksi

kebakaran 564 Unit 53.22%

b. Ketersediaan sarana proteksi

kebakaran 522 Unit 86.28%

DOK. LARAP


10

Gambar 2.7. Kondisi Existing Kawasan Kumuh Wainitu

Gambar 2.8. Kondisi Kumuh Kawasan Wainitu

DOK. LARAP


11

E. Isu legalitas lahan.

10. Pada Kawasan Wainitu, di daerah belakang ruang terbuka publik yang terdapat 4 RT yaitu

RT. 001, RT.002, RT.005 dan RT.006 di RW.005, pada kawasan ini rencananya akan ada dibangun

jalan titian dan kegiatan lainnya yang menunjang kawasan tersebut. Pada kawasan ini terdapat 7

unit aset terdampak diantaranya 2 rumah dan 5 lahan kosong, dan utilitas lain yang terkena dampak

perencanaan jalan titian. Warga pemilik asset terdampak terdiri 2 KK berada pada RT.001/RW005, 4

KK berada pada RT.006/RW.005, serta 1 KK berada pada RT.002/Rw.005 di kelurahan Wainitu. WTP

5 KK telah memiliki sertifikat/ hak atas aset mereka dan 2 KK belum memiliki sertifikat. Pada

lampiran ada penambahan 1 surat pada lampiran surat penyataan ibu Lena Buyang yang merupakan

ahli waris dari Alm. Bapak Ronald Malaihollo, namun surat tersebut bukanlah surat sertifikat tanah

melainkan kutipan akte kematian dari Alm. Bapak Ronal Malaihollo yang dikeluarkan oleh kantor

catatan sipil serta surat keterangan kepemilikan hak atas tanah dari pemerintah Kelurahan Wainitu.

11. Pada tahapan perencanaan berbagai proses sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota

Ambon baik itu sosialisasi kepada dinas terkait, pemerintah kecamatan, kelurahan dan kepada warga

sudah dilakukan pendataan terhadap warga dan aset-aset terdampak yang ada. Sebagian dari

penduduk kawasan ini mendirikan bangunan diatas air dan hal ini sudah dilakukan dalam kurun

waktu yang sangat lama dan konstruksi yang ada tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Pada

sosialisasi masyarakat dikawasan ini tidak keberatan jika lahan mereka digunakan untuk kegiatan

skala kawasan namun harapan mereka adalah semua hak mereka bisa mereka dapat kembali sesuai

dengan aturan yang berlaku.

Gambar 2.9. Status Lahan Warga Terdampak Proyek Jalan Titian

DOK. LARAP


12

F. Rencana Penataan Kawasan.

12. Pemerintah Kota Ambon dalam penataan Kawasan Wainitu telah menyusun rencana aksi

penanganan kumuh yang dituangkan dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Ambon. Penanganan kumuh Wainitu melibatkan

berbagai instansi pemerintah kota Ambon dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui

Program Kotaku. Rencana penataan Kawasan Wainitu meliputi kegiatan utama yang didanai oleh

dana APBN Kotaku sebagai berikut:

(1) Pembuatan jalan titian

(2) Pembuatan jalan lingkungan dari permukiman,

(3) Pekerjaan drainase,

(4) Pekerjaan jogging track

(5) Pekerjaan parkiran motor,

(6) Pekerjaan jembatan,

(7) Pekerjaan persampahan,

dan beberapa jenis pekerjaan lainnya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.3. dibawah ini :

Tabel 2.3. Rencana Penanganan Kawasan Wainitu untuk Dana Kotaku dan APBD

Adapun kegiatan utama yang didanai oleh dana APBD antara lain:

(1) Rehabilitasi rumah,

(2) Pembuatan septictank pribadi/Individu,

(3) Pembuatan hidran pasif,

(4) Biaya ganti rugi tanah,

(5) Biaya ganti rugi bangunan,

(6) Serta rehab area kuliner,

DOK. LARAP


13

Gambar 2.10. Masterplan Skala Kawasan Wainitu

Gambar 2.11. Rencana Drainase dan Pintu Air di Lingkungan Permukiman

DOK. LARAP


14

Gambar 2.12. Rencana Jalan dan Septictank di Lingkungan Permukiman

Gambar 2.13. Rencana Pengadaan Fasilitas Persampahan di Lingkungan Permukiman

DOK. LARAP


15

Gambar 2.14. Rencana Jalan dan Septictank di Lingkungan Permukiman

Gambar 2.15. Before After Kegiatan Skala Kawasan Wainitu

DOK. LARAP


16

G. Potensi Permasalahan Penataan Kawasan

13. Untuk penataan kegiatan skala kawasan banyak hal yang perlu dipersiapkan salah satunya

adalah kesiapan lahan. Untuk pembuatan jalan titian yang pada Kawasan Wainitu ada yang

menggunakan lahan pemerintah namun ada pula yang menggunakan lahan masyarakat. Untuk lahan

pemerintah kota sendiri Pokja PKP telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang

berbatasan dengan lokasi kegiatan dengan membuat surat pemberitahuan kepada Kepala

Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Maluku serta Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku. Demikian juga dengan dinas teknis

terkait pembuatan jalan titian, drainase dan pintu air.

14. Akses jalan lingkungan dan drainase belakang RTP, menggunakan lahan masyarakat. Ada 7

bidang tanah masyarakat yang harus dibebaskan yang berdampak pada pemindahan atau relokasi 2

unit rumah WTP. Sedangkan 5 bidang tanah lainnya terdampak pada asset (bangunan bukan hunian)

yang ada diatas lahan tidak terdapat bangunan hunian yang harus dipindah atau terpotong. Hasil

inventarisasi dan pendataan dilapangan, rekapitulasi daftar WTP dan aset terkena adalah seperti

dalam tabel dibawah ini.

DOK. LARAP


17

Tabel 2.4. Identifikasi Potensi Dampak Kegiatan Penataan Kawasan Wainitu

No. Kegiatan Satuan Volume lokasi

Potensi Dampak yang terjadi Rencana

Penanganan Jumlah WTP

(KK) Bangunan

Hunian

(unit)

Bangunan lain-

lain (unit)

Bangunan

Tempat usaha

(unit)

Fasum/Faso

s (unit) Utilitas

Pindah

(unit)

Tidak

Pindah

(unit)

1. Pekerjaan Pembuatan

Jalan Titian m 437

RT.01, 02,06,

05/05 2 5 0 0 0 2 5 7

2. Pekerjaan Jalan

Lingkungan

m 342,50

RT.01, 02,06,

05/05 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Pekerjaan Drainase

Belakang RTP

m 709,30

RT.01, 02,06,

05/05 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Pekerjaan Drainase +

Trotoar Waihaong-Silale

m 1.143

RW.03,

RW.04 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Pekerjaan Jembatan Kayu m

124 RT.01, 02,06,

05/05 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Pekerjaan Persampahan Unit 2 RW.02 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Pekerjaan Sarana

Penunjang RTP Paket 1 RW.02 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 2 unit 5 unit 0 0 0 2 unit 5 unit 7 KK

DOK. LARAP


18

BAB III

KONSEP DAN RENCANA PENATAAN KAWASAN WAINITU

A. Ketentuan yang Melandasi Penataan Kawasan

15. Ketentuan yang melandasi kegiatan penataan Kawasan kumuh Wainitu adalah Kebijakan dan

Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan penataan ruang/kawasan:

a. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

b. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

c. PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional

d. PP No. 14 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman

e. Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh

f. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW kota Ambon

g. Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang RPJMD kota Ambon

h. Keputusan Walikota No. 331 Tahun 2014 tentang penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan

Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota Ambon

i. RTRW Kota Ambon Tahun 2019

j. SK Kumuh Walikota Ambon No.402 Tahun 2014

B. Rencana Penataan Kawasan Wainitu

16. Penataan Kawasan Wainitu meliputi : (1) Pembuatan jalan titian dengan panjang 437 meter

dan lebar 3 meter diperuntukkan bagi pengendara roda 2 dan pejalan kaki karena jalur jalan ini

terhubung dengan jalan lingkungan yang ada dipermukiman (2) Jalan lingkungan, untuk jalan ini

merupakan jalan eksisting yang kondisinya rusak untuk itu akan diperbaiki agar lebih baik serta

dapat dilalui oleh para pengguna jalan dengan lebih nyaman. Nantinya akan ada 4 jalur jalan

lingkungan yang terhubung ke jalan titian agar mempermudah akses masyarakat sekaligus membuka

akses bagi motor sampah dan gerobak kebakaran. (3) Perbaikan saluran drainase lingkungan

permukiman karena kondisi drainase saat ini sebagian besar konstruksi yang buruk, serta kapasitas

drainase yang tidak memadai untuk menyalurkan air apalagi pada musim penghujan bisa terjadi

genangan dipermukiman. Untuk itu sangat diharapkan kegiatan perbaikan drainase ini dapat

membantu agar tidak terjadi lagi genangan dan bau yang tidak sedap akibat sampah yang terdapat

pada bagian ujung dari drainase.

DOK. LARAP


19

Gambar 3.1. Konsep penanganan dan pengembangan Kawasan Wainitu

17. Pemerintah Kota Ambon ingin menjadikan Kawasan Wanitu menjadi etalase Kota Ambon (

pusat kuliner khas Ambon, Pusat Rekreasi, Taman Bermain dan Ruang Terbuka Publik) Pemerintah

Kota Ambon berupaya untuk menata kawasan agar menjadi lebih indah dan bebas kumuh .

Rencana kegiatan penataan Kawasan Wainitu, dituangkan dalam Memorandum Program yang telah

disepakati oleh Pemerintah Kota Ambon dengan berbagai pihak terkait dengan rincian kegiatan,

sebagai berikut :

BEFORE AFTER

Pembuatan Jalan Tititan

Menghadapkan Rumah ke arah laut dan merubah fasad rumah

DOK. LARAP


20

G

a

m

b

a

r

3

.

2

Gambar 3.2, Before After Penataan Kawasan Wainitu

18. Rencana pengelolaan Kawasan Wainitu pasca pembangunan penataan kawasan akan

dilaksanakan oleh Dinas PU, DLH, PDAM dan Masyarakat. Untuk pemeliharaan infrastruktur kawasan

akan dibentuk kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) dengan melibatkan warga terdampak.

Ada Aturan Bersama yang disepakati kelompok permukim dan dituangkan dalam rencana kerja KPP.

Diharapkan jika ini dapat terlaksana dengan baik kawasan ini dapat menjadi salah satu tujuan wisata

bagi masyakat Kota Ambon dan sekitarnya.

Pembuatan Lahan Parkir

Pembuatan Jogging Track

DOK. LARAP


21

BAB IV

HASIL KAJIAN WARGA TERDAMPAK PROYEK

A. Pendataan WTP dan Aset WTP

19. Kegiatan penataan Kawasan Wainitu, yang berupa kegiatan pembangunan jalan titian, jalan

lingkungan dari permukiman yang terhubung dengan jalan titian, drainase, sanitasi, persampahan

dan pengaman kebakaran serta penataan rumah dengan mengarahkan rumah ke arah laut serta

merubah fasad rumah. Sementara untuk pembangunan septictank individu berada pada masing-

masing rumah yang akan dirubah fasad bangunannya. Kegiatan awal untuk penataan Kawasan

Wainitu akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon pada tahapan perencanaan adalah pendataan

WTP, penilaian aset terdampak dilakukan oleh tim Appraisal dari Kota Makasar yang ditunjuk oleh

pemerintah Kota Ambon. Hasil penilaian akan disosialisasikan kepada WTP untuk mendapat

persetujuan bentuk penggantian sesuai penilaian dari KJPP.

20. Pemindahan sementara dan pembongkaran 2 (dua) unit bangunan hunian milik warga yang

ada di belakang RTP Wainitu yang terkena dampak langsung pembangunan jalan titian karena lokasi

rumah berada rapat dengan pagar RTP eksisting. Jenis dampak yang ditimbulkan dari kegiatan

penataan Kawasan Wainitu secara lengkap dirangkum dalam tabel berikut ini.

DOK. LARAP


22

No. Nama WTP Alamat

(RT/RW)

Bangunan Terdampak Tanah Terdampak Luas Sisa

terdampak

Penangana

n

Jenis

Bangunan/

asset

Fungsi

Luas

terdampa

k (M2)

Luas

eksisting

(M2)

Luas tanah

terdampa

k

(M2)

Legalitas

Tanah

Tanah

(m2)

Bangunan

(m2)

Pindah/

Tidak

Pindah

1 Alex Luarmasse Wainitu, RT,

001/05 Septictank

Septictank namun

belum difungsikan 7,0 159 7,0

Sertifikat

No. 3101

152

0 Tidak pindah

2 Ir, Jacob

Mustamu Msi

Wainitu, RT,

001/05 Teras Cor Beton Teras Cor Beton 24,0 89,25 24,0

Sertifikat

No. 408

65,22

0 Tidak pindah

3 Henderdjeta

Siahaya/Luturkei

Wainitu, RT,

002/05

Pondasi di

Air Pondasi di Air 3,0 84 3,0

Sertifikat

No. 2974

80,60

0 Tidak pindah

4 Ronni Metekohy Wainitu, RT,

006/05 Rumah Hunian + Kios 77,0 105 77,0

Sertifikat

No. 3111

28

0 Pindah

5 Ronald Malaihollo Wainitu, RT,

006/05 Rumah Hunian 38,0 180 38,0

Surat tanah

/Sporadik

142

0 Pindah

6 Luis Buyang Wainitu, RT,

006/05 Pondasi di Air Pondasi di Air 38,0 64 38,0

Surat tanah

/Sporadik 26 0 Tidak pindah

7 William Sammy

Maatita

Wainitu, RT,

006/05 Pondasi di Air Pondasi di Air 21,0 93 21,0

Sertifikat

No. 2960 72 0 Tidak pindah

JUMLAH 208,0 774,25 208,0 566,25 0

DOK. LARAP


23

Tabel 4.2 Data Legalitas Bangunan & Aset Terdampak

No Bangunan Satuan Jumlah Lokasi

1 Septictank diatas air :

a. Sertifikat SHM Unit 1 Belakang RTP

b. Hak milik tanpa SHM Unit 0

2 Teras Cor Beton:


b. Hak milik tanpa SHM Unit 0

3 Pondasi diatas Air:


b. Hak milik tanpa SHM Unit 1 Belakang RTP

4 Hunian/Rumah: Unit


b. Hak milik tanpa SHM Unit 1 Belakang RTP

21. Berdasarkan pendataan WTP sejumlah 7 KK yang terdiri dari anggota keluarga sejumlah 38

jiwa, diantaranya terdapat 19 orang atau 50% adalah perempuan dan 19 orang laki-laki atau 50%.

Semua kepala keluarga dari ke 7 KK yang ada adalah laki-laki. Jika dilihat dari kelompok usia

terdapat 6 orang atau 15,7 % yang tergolong usia lanjut, 6,1% (12 jiwa), 2,6% untuk usia anak atau 1

orang. Dari 8 jiwa WTP yang ada tidak terdapat usia balita untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 4,3, Profil Gender Kawasan Wainitu

Uraian Satuan Terdampak

Proyek

Jumlah

Total

Jumlah kepala keluarga KK 7 7

Jumlah perempuan kepala keluarga Jiwa 0 0

Jumlah warga perempuan Jiwa 19 19

Jumlah warga terdampak Jiwa 38 38

Jumlah warga perempuan kelompok

usia:

- usia < 5 tahun

- usia 5 - 15 tahun

- usia 16 - 64 tahun

- usia >64 tahun

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

0

1

35

2

0

1

35

2

Sumber: Data survey lapangan

22. Berdasarkan hasil baseline tahun 2020 Terdapat 7 kepala rumah tangga warga terdampak

dilihat dari besarnya penghasilan kepala rumah tangga setiap bulannya terdapat 1 KK (14,3 %)

tergolong berpenghasilan rendah (MBR) dibawah upah minimum kota Ambon tahun 2021 yang

adalah sebesar Rp 2.04.961, selain itu terdapat 6 KK (85,7%) yang sudah mempunyai penghasilan

diatas UMR yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga pada setia bulan. Dari 7 KK

DOK. LARAP


24

terdampak terdapat 3 orang (7,8%) adalah pelajar serta 8 orang (2,2%) adalah mahasiswa, hal ini

juga menjadi pertimbangan dalam pemindahan sementara. Data mata pencaharian dan penghasilan

kepala rumah tangga terdampak dirangkum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.4. Profil Ekonomi WTP Kawasan Wainitu

Uraian Satuan Terdampak

Proyek Jumlah

Mata Pencaharian

- Nelayan jiwa 1 1

- Pedagang jiwa 1 1

- Swasta jiwa 13 13

- PNS jiwa 6 6

- Pensiunan jiwa 2 2

- Ibu Rumah Tangga jiwa 2 2

- Tidak Bekerja jiwa 13 13

TOTAL 38 38

Penghasilan

< 1 juta ribu/bln jiwa 1 1

1 juta – 2 juta/bln jiwa 1 1

> 2 juta/bln jiwa 21 21

TOTAL 23 23

Sumber: Data survey lapangan

B, Kajian Sosial Warga Terdampak,

23. Secara umum masyarakat terdampak disekitar lokasi proyek adalah terdiri dari masyarakat

pekerja dengan jenis pekerjaan yang bervariasi baik PNS, Swasta/ Wiraswasta, Nelayan, pedagang

dan lain sebagainya. Selain pekerjaan tetap yang menjadi sumber penghasilan dari masing – masing

KK adapula penghasilan lainnya yang menjadi tambahan misalnya dari berjualan, serta usaha kos-

kosan. Dan sebagian besar usaha lainnya itu juga berada di Kelurahan Wainitu. Dari 7 KK yang ada 1

KK tidak berdomisili di Kelurahan Wainitu tetapi menempati rumah ditempat lain di kelurahan yang

lain pula, dan rumah yang terdampak hanya disewakan. Sedangkan 6 KK lainnya berdomisili di

Kelurahan Wainitu, ada pula 1 KK lainnya yang bekerja di luar kota sehingga dalam proses sosialisasi

diwakili oleh istrinya saja.

C, Inventarisasi Aset Terdampak

24. Dari 7 KK terdampak ada terdapat 2 KK yang terdampak rumah yang akan dibongkar dan

pindah, diantaranya ada 1 KK yang memiliki rumah dan asset lain ditempat lain yaitu kios dan juga

kos-kosan. WTP pemilik rumah yang akan dipindah (1 KK) hanya tidak memiliki rumah atau aset lain

selain yang terdampak pembongkaran ini,

Sedangkan 5 KK lainnya yang terdampak, diantaranya terdapat 3 KK yang mempunyai aset

terdampak berupa tiang pondasi didalam air, 1 KK mempunyai aset terdampak berupa teras cor

beton/teras gantung, dan 1 KK lainnya mempunyai aset terdampak berupa septictank,

DOK. LARAP


25

Tabel 4.5 Aset terdampak di Kawasan Wainitu

NO URAIAN satuan

Prosentase Terdampak (Unit) Jumlah

Unit

Total Luas

Terdampak

(m2) <10% >10% 100%

1 - Rumah Permanen unit 0 0 0 0 0

1 - Rumah Semi

permanen Unit 0 1 1 2 115,0

4 - Teras cos beton Unit 0 1 0 1 24,0

5 - Pondasi unit 0 3 0 3 62,0

6 - Septictank Unit 0 0 1 1 7,0

JUMLAH 0 5 2 7 208,0

D. Kajian Kehilangan Tempat Usaha

25. Kehilangan tempat usaha pada kegiatan skala kawasan Wainitu, sesuai data dilapangan

terdapat 1unit rumah yang berfungsi sebagai hunian dan tempat usaha (kios) milik Ronni Metekohy

terdampak pembongkaran dan direlokasi. Pemerintah Kota Ambon telah melakukan rembuk atau

konsultasi dengan pemilik dan hasil kesepakatan tempat usaha atau kios yang berada di dalam

rumah yang akan direlokasi dengan penggantian dihitung bersama dengan bangunan hunian, karena

kios yang ada didalam rumah tersebut tidak menjadi usaha utama untuk penghasilan utama bagi

keluarga. Pemindahan bangunan sebagai tempat usaha sudah disepakati dilokasi yang tidak jauh

sekitar 70 meter dari lokasi awal dan dilokasi baru usaha kios masih dapat dipindah dan usaha bisa

berlanjut dan tidak sampai mengakibatkan kehilangan penghasilan dan tempat usahanya.

DOK. LARAP


26

BAB V

HASIL KAJIAN LEGALITAS TANAH DAN HAK ATAS TANAH

Kebijakan dan ketentuan pengadaan tanah,

26. Untuk perlindungan permukiman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan ini

adalah sesuai dengan panduan Program Kotaku, ketentuan untuk penyiapan atau pengadaan tanah

merujuk ketentuan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah Indonesia yang berlaku.

Tabel 5.1. Ketentuan dan Hukum terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

No Ketentuan dan Hukum Tentang

1 UU No,2 Tahun 2012,

Tentang pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum

Pasal 7

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

diselenggarakan sesuai dengan:

a) Rencana Tata Ruang Wilayah;

b) Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;

c) Rencana Strategis; dan

d) Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah,

Pasal 10

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam

pasal 4 digunakan untuk pembangunan …,,

a, penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi

tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan

rendah dengan status sewa;

2 Peraturan Pemerintah No.

19 tahun 2021 tentang

Pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk

kepentingan umum

Pasal 126:

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah

untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5

(lima) hektar, dapat dilakukan:

a. secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah

dengan Pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar

menukar, atau cara lain yang disepakati; dan

seterusnya…....

(6) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan Tanah

menggunakan hasil penilaian jasa Penilai.

Status Tanah yang terdampak

27. Melihat kondisi tipologi permukiman atau bangunan serta aset-aset lain yang terdampak

berada didalam air, sehingga pembangunan penataan yang akan dilakukan berada diatas air, namun

kepemilikan tanah telah didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik (SHM) dan

surat keterangan tanah. Atas dasar bukti kepemilikan tersebut maka pemerintah Kota Ambon akan

memberikan penggantian atas tanah yang terdampak.

DOK. LARAP


27

BAB VI

KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK

A. Sosialisasi

28. Proses kegiatan awal dari Program Kotaku dimulai dari kegiatan sosialisasi kepada Pemerintah

Kota Ambon sebanyak 3 kali, sosialisasi kepada BKM Sejahtera sebanyak 2 kali. Kepada Pemerintah

Kelurahan Wainitu dan Ketua-Ketua RT di Kelurahan Wainitu, Tokoh-tokoh masyarakat setempat dan

masyarakat Kelurahan Wainitu, terutama masyarakat yang terdampak proyek, serta para pihak terkait

seperti lembaga swasta yang ada sebanyak 4 kali. Tim Koordinator Kota Ambon Program Kotaku dan

fasilitator memiliki peran besar dalam memfasilitasi para pihak dalam pelaksanaan Program Kotaku,

Lembaga BKM yang dibentuk oleh masyarakat memiliki peran dalam mensosialisasikan pengelolaan

program kepada masyarakat dan para pihak dikelurahannya. Sosialisasi di tingkat masyarakat terkait

dengan rencana penataan Kawasan Wainitu dilaksanakan di Kota Ambon pada tanggal 19 Oktober 2019,

penjelasan langsung dari Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Walikota Ambon telah meyakinkan

masyarakat mengenai rencana penataan Kawasan Wainitu dan masyarakat berkesempatan untuk

memberikan gagasan dan masukkan terkait perencanaan penataan kawasan.

29. Rembuk dan Konsultasi, adalah proses partisipatif keterlibatan warga dalam menyepakati

keputusan rencana penataan Kawasan Wainitu, antara lain pada tabel di bawah ini,

Tabel 6.2 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, rembuk/ Konsultasi Penyiapan tanah

No, Tanggal

Kegiatan Lokasi Topik Bahasan

Tindak Lanjut/

Kesepakatan

Peserta

Unsur Peserta Laki-

laki

Perempu

an

1 10-Apr-

19

Kantor Lurah

Wainitu

Sosialisasi skala

kawasan

Paparan terkait

Konsep skala

Kawasan Wainitu

10 6

Lurah, Ketua-

Ketua RT, BKM,

Tim Kotaku, WTP

2 25-Jun-19

Kantor Dinas

Permukiman

Ambon

Pembahasan

Skala Kawasan

Paparan terkait

Konsep skala

Kawasan Wainitu

8 3 PRKP, Tim

Kotaku

3 24-Aug-

19 Hotel Aston

Pembahasan

Skala Kawasan

Akan

ditindaklanjuti

untuk dilakukan

pertemuan

lanjutan terkait

konsep skala

kawasan dengan

dinas-dinas terkait

12 4

Walikota Ambon,

Balai P2W,

Bapedda, PRKP,

PUPR, DLHP,

BPN, Damkar,

Tim Kotaku

4 8-Sep-19

Kelurahan

Wainitu RT

006/RW005

sosialiasi skala

kawasan

Paparan terkait

konsep dan

rencana kegiatan

6 4

TMC, Ketua-

Ketua RT, BKM,

Tim Kotaku, WTP

5 10-Sep-

19

Kelurahan

Wainitu

RT002/

sosialisasi skala

kawasan

Paparan terkait

konsep dan

rencana kegiatan

16 2

TMC, Ketua-

Ketua RT, BKM,

Tim Kotaku, WTP

DOK. LARAP


28

No, Tanggal


Tindak Lanjut/

Kesepakatan

Peserta

Unsur Peserta Laki-

laki

Perempu

an

RW005

6 12-Sep-

19

Kantor Dinas

Permukiman

Ambon

Pembahasan

Skala Kawasan

Paparan terkait

konsep dan

rencana kegiatan

7 3 PRKP, TMC,Tim

Kotaku

7 23-Sep-

19

Kantor Dinas

Lingkungan

Hidup dan

persampahan

(DLHP)

paparan

perencanaan

skala kawasan

Kota Ambon

Provinsi Maluku

Paparan terkait

dokumen UKL-UPL

yang telah disusun

11 9

DLHP, Bapedda,

PRKP, Camat,

Lurah, Ketua" RT,

TMC,Tim Kotaku

8 19-Oct-

19 Aula Ukim

Sosialisasi skala

kawasan

Paparan Konsep

skala Kawasan

Wainitu dan

rencana kegiatan

29 22

Walikota Ambon,

Bapedda, PRKP,

BPN, Damkar,

PUPR, DLHP,

TMC, Tim

Kotaku, Camat,

Lurah, WTP

9 23-Oct-

19

Kantor Dinas

Permukiman

Ambon

Pembahasan

Skala Kawasan

Tindak lanjut

untuk pendataan

WTP

9 6 PRKP, TMC,Tim

Kotaku

10 30-Oct-

19

Hotel New

Mulia

Lokakarya

Perencanaan

Paparan Konsep

skala Kawasan

Wainitu dan

rencana kegiatan

yang akan

diangkat

21 2

Sekretaris Kota

Ambon,

Bapedda, PRKP,

PUPR, DLHP,

BPN, PDAM,

Rektor Ukim,

Camat, Lurah,

Tim Kotaku,

11 26-Feb-

20

Ruang rapat

sekretaris

Kota Ambon

Pembahasan

Skala Kawasan

Paparan konsep

skala Kawasan

Waintu dan WTP

16 5

Sekretaris Kota

Ambon,

Bapedda, PRKP,

PUPR, DLHP,

TMC, Tim

Kotaku, Camat,

Lurah, WTP

12 13-Jul-20

Ruang Rapat

Dinas

Permukiman

Ambon

Pembahasan

skala kawasan

Pendataan

lanjutan terkait

aset-aset WTP

4 3 PRKP, TMC,Tim

Kotaku

DOK. LARAP


29

No, Tanggal


Tindak Lanjut/

Kesepakatan

Peserta

Unsur Peserta Laki-

laki

Perempu

an

13 15-Jul-20

Ruang Rapat

Dinas

Permukiman

Kota Ambon

Tindak lanjut

dari hasil

paparan konsep

skala kawasan

agar segera

disetujui oleh

Walikota Ambon

Lengkapi kegiatan

prioritas yang

sumber

pendanaan

4 2 PRKP, TMC, Tim

Kotaku,

14 27-Jul-20

Kantor Dinas

Permukiman

Kota Ambon

Pembahasan

skala kawasan

Jadwalkan

pertemuan antara

Pemkot dan WTP

5 2 PRKP, TMC,Tim

Kotaku

15 10-Aug-

20

Kelurahan

Wainitu

Sosialisasi

konsep kawasan

dan WTP di

Kelurahan

Wainitu

Paparan terkait

aset-aset WTP

yang terdampak

5 2

PRKP,

TMC,Lurah,

Ketua-Ketua RT,

BKM, Tim

Kotaku, WTP

16 4-Sep-20

Ruang Rapat

Kepala Balai

PPW Maluku

Paparan konsep

skala kawasan

Kota Ambon

Paparan terkait

DED skala

kawasan

16 5 Balai PPW, PRKP,

TMC, Tim Kotaku

17 10-Sep-

20

Kantor

Kelurahan

Wainitu

Sosialisasi desain

skala kawasan

dan warga

terdampak di

Kelurahan

Wainitu

Kelengkapan

terkait

kesepakatan WTP,

Surat-surat

pernyataan dll

11 1

PRKP, TMC,

Lurah, Camat,

Ketua-Ketua RT,

BKM, Tim

Kotaku, WTP

18 15-Sep-

20

Ruang Rapat

Kepala Balai

P2W Provinsi

Maluku

Ekspose DED

Bersama Kepala

Balai P2W

Paparan terkait

DED skala

kawasan dan WTP

12 4 Balai P2W, PRKP,

TMC, Tim Kotaku

19 28-Sep-

20

Ruang rapat

lantai II Kota

Madya

Rapat bersama

pusat terkait

konsep Kawasan

Wainitu

Adanya koreksi

terhadap konsep

skala kawasan

7 6

Walikota Ambon,

Balai P2W, PRKP,

DLHP, PUPR,

Bappeda, DPRD

Kota, TMC, Tim

Kotaku

20 18-Juni -

2021

Ruang rapat

Kantor dinas

PRKP Kota

Ambon

Rapat Bersama

WTP terkait

biaya pergantian

aset WTP

WTP bersedia

menerima

pembayaran

sesuai hasil

kesepakatan awal

7 4 Pokja, WTP,

Tim Kotaku

DOK. LARAP


30

30. Kegiatan sosialisasi atau konsultasi akan berlangsung secara menerus dengan pendampingan

dari Tim Fasilitator Kota Ambon. Dalam pelaksanaan penataan Kawasan Wainitu sesuai tahapan

pelaksanaan kegiatan akan selalu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, untuk mengingatkan kesiapan

warga. Diharapkan pelaksanaan sosailisasi ini dapat meminimalkan resiko dampak buruk ketidak-puasan

warga, karena kurangnya pemahaman warga terhadap kegiatan Program Kotaku ini,

Pengungkapan Informasi ke publik

31. Publikasi dilakukan untuk menyampaikan data dan informasi hasil pelaksanaan penataan

kawasan melalui media warga baik media cetak ( papan informasi, leaflet, dll), elektronik (termasuk

yang dimiliki Program KOTAKU yaitu website http://kotaku,pu,go,id/ selain itu ada pula alamat website

skala kawasan Ambon yaitu : https://kotakuAmbon-maluku,blogspot,com dan website pemerintah Kota

Ambon : https://Ambon,go,id/ serta pada rorum-forum di tingkat warga. Salah satu contoh publikasi

adalah dengan pembuatan newsletter serta foto-foto terkait kegiatan skala kawasan Wainitu, untuk

lebih jelas dapat dilihat dibawah ini.

*Newsletter Terkait Kegiatan Skala Kawasan

*Web Kotaku Skala Kawasan

*Dokumentasi Workshop Kegiatan Skala Kawasan Wainitu

http://kotaku.pu.go.id/

https://kotakuambon-maluku.blogspot.com/

https://ambon.go.id/

DOK. LARAP


31

*Dokumentasi Coaching Clinic Kegiatan Skala Kawasan Wainitu

Gambar 6.1. Dokumentasi Publikasi Kegiatan Skala Kawasan

DOK. LARAP


32

BAB VII

PENILAIAN ASET TERDAMPAK DAN KOMPENSASI

A, PENILAIAN ASET TERDAMPAK

Penilaian Aset Warga

32. Dari 7 KK terdampak, yang terdiri dari 2 unit rumah dan 5 bidang tanah dimana terdapat 5

KK yang telah memiliki hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifkat kepemilikan, sedangkan 2 KK

yang belum memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat atas tanah. Bukti kepemilikan WTP berupa

Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Lurah setempat. Untuk penilaian aset terdampak telah

dilakukan oleh tim independen atau penilai publik dari KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan kantor

cabang Makassar dengan license No. 143/KM.1/2018. Pemerintah kota mengadakan rembuk dengan

WTP tentang bentuk penggantian yang disepakati sesuai nilai dari penilaian KJPP.

33. Pemerintah Kota Ambon, telah menunjuk tim independen atau penilai publik dari KJPP

Abdullah Fitriantoro untuk menilai kewajaran aset dari WTP pada penataan Kawasan Wainitu

sebagai etalase Kota Ambon, adapun tugas dan tanggung jawab Tim ini untuk memfasilitasi proses

pengadaan tanah dan penilaian ganti rugi kepada WTP serta segala biaya yang ditimbulkan akibat

pelaksanaan pengadaan tanah dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah seperti tertuang

dalam SK tersebut. Tim ini telah melakukan survei serta pertemuan langsung dengan WTP dan

berdasarkan hasil pertemuan yang dibuktikan dengan berita acara telah disepakati untuk relokasi 2

rumah yang terdampak, penggantian untuk 1 unit rumah akan dibangun baru dan lokasinya masih

berada dekat dengan lokasi awal yang berjarak sekitar 70 meter, sedangkan untuk 1 rumah lainnya

dibangun ditempat yang sama, namun dibuatkan bangunan bertingkat. Untuk 5 WTP yang

terdampak tanah hasil pertemuan dengan WTP disepakati nilai penggantian sesuai dengan

perhitungan dari Tim Penilai KJPP. Setelah hasil penilaian KJPP telah ada sudah ditinjaklanjuti dengan

melakukan pertemuan dengan WTP Bersama Pokja dan Tim Kotaku untuk menyampaikan hasil

penilaian tersebut, WTP telah sepakat dengan hasil kesepakatan awal untuk biaya pembayaran.

Adapun harapan dari WTP adalah agar nantinya kegiatan yang telah dibangun dapat dikelola dan

dipelihara dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan maksimal sesuai

dengan perencanaan.

Keberhakan warga terdampak

34. Untuk keberhakan warga terdampak telah dikonsultasikan dan dirembukkan dengan

kesepakatan bersama menentukan kriteria, sebagai berikut :

Tabel 7.1 Hak Warga Terdampak

Kategori Volume/ Jumlah

WTP Hak WTP Dukungan Pemda

1. Bangunan

rumah

Terdampak di

relokasi

2 Unit/ 2 KK yaitu:

- Ronni Metekohy

(77 m2)

- Alm. Ronald

Malaihollo

- Berhak untuk mendapatkan

biaya penggantian atas

bangunan hunian yang

terdampak sesuai nilai

penggantian wajar.

- Memberikan penggantian

sesuai nilai yang telah

disepakati sesuai hasil

penilaian dari KJPP

DOK. LARAP


33

Kategori Volume/ Jumlah

WTP Hak WTP Dukungan Pemda

(38 m2)

- Berhak atas material

bongkaran bangunan untuk

dapat digunakan kembali.

- Memfasilitasi

pembongkaran oleh WTP

dan memiliki material

bongkaran.

2. Bangunan lain

terdampak

selain rumah

5 unit/5 KK yaitu:

- Alex Luarmasse (7

m2)

- Ir, Jacob Mustamu

Msi (24 m2)

- Henderdjeta

Siahaya/ Luturkei (3

m2)

- Luis Buyang (38 m2)

- William Sammy

Maatita (21 m2)

- Berhak untuk mendapatkan

biaya penggantian atas

bangunan hunian yang

terdampak sesuai

kesepakatan,

- Berhak atas sertifikat baru

dari sisa tanah yang

terdampak.

- Bantuan pengurusan

penyesuaian PBB sisa tanah

terdampak penataan.

- Memberikan penggantian

sesuai nilai yang telah

disepakati dengan WTP

- Memberikan sertifikat baru

kepada WTP sesuai luas

tanah dari sisa yang

terdampak.

- Memfasilitasi penyesuaian

SPPT PBB sesuai data tanah

terbaru.

35. Sesuai hasil sosialisasi yang dilakukan kepada 7 KK yang terdampak pembangunan jalan

titian di Kelurahan Wainitu, WTP sangat mengharapkan adanya penggantian dengan nilai yang wajar

atas aset mereka, karena hal ini sangat berdampak kepada kehidupan mereka selanjutnya. Dari total

7 KK warga terdampak ada 2 KK yang terdampak pemindahan atau relokasi meminta agar rumah

mereka yang dampak pembongkaran bisa diganti dengan rumah baru yang setara dengan nilai

penggantian dari penilaian KJPP, sedangkan 5 KK lainnya (aset bangunan terdampak bukan rumah)

sepakat agar aset mereka yang terpotong nantinya dapat ganti rugi dengan biaya yang wajar dan

disepakati terlebih dahulu agar tidak ada yang merasa dirugikan melalui hajian penilaian KJPP.

36. Kios milik keluarga Ronni Metekohy berada dalam rumah adalah berupa warung kecil yang

menjual jajanan anak-anak dan makanan ringan, warung berupa etalase yang dapat dengan mudah

digeser atau dipindah. Pemindahan rumah Ronni Metekohy tidak jauh sekitar 70 meter dari lokasi

awal. Lokasi pemindahan telah mendapat persetujuan dari tetangga dan menyetujui pembangunan

rumah bagi keluarga Ronni Metekohy dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan

lingkungan hunian selama pembangunan dan setelah ditempati. Terdapat 3 keluarga tetangga yang

berbatasan dengan lokasi pemindahan Ronni Metekohy telah membuat pernyataan persetujuannya.

37. Dampak dari pemindahan rumah Ronni Metekohy tidak mempengaruhi keberlangsungan

usahanya warung/kios di dalam rumah, karena kios dapat dengan mudah dipindah ke rumah baru.

Penggantian atau kompensasi atas kios ini akan menjadi bagian dari penilaian dari KJPP.

B. KOMPENSASI

38. Pemerintah Kota Ambon telah mensosialisasikan dan mengadakan rembuk dengan WTP

untuk menentukan bentuk pemberian penggantian sesuai penilaian KJPP. Kesepakatan dalam

rembuk nantinya kompensasi diberikan dengan membangunkan rumah baru untuk 2 KK sesuai nilai

DOK. LARAP


34

penggantian hasil penilaian KJPP, untuk 5 KK lainnya diberikan dalam uang tunai sesuai hasil

penilaian KJPP.

39. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Ambon, tidak saja dalam bentuk bantuan

penggantian atau kompensasi diatas, tetapi dengan terbangunnya prasarana dan sarana kawasan

permukiman ini akan menjadikan kualitas hidup warga terdampak lebih meningkat, sehat, nyaman

dan sejahtera.

Tabel 7.2 Nilai Kompensasi Langsung yang Diterima Oleh WTP

Lokasi Jenis asset

terdampak

Jumlah

unit

Jumlah Luas

/volume

Jumlah Nilai

Penggantian

(Rp)

Di belakang RTP - Tanah 2 115 m2 281.600.000

- Bangunan 5 93 m2 56.949.000

JUMLAH 7 208 m² 338.629.000

Rincian penggantian yang diberikan kepada masing-masing WTP adalah seperti diuraikan dalam

table dibawah ini,

Tabel 7.3 Rincian penilaian dan kompensasi kepada WTP

NO Nama Alamat Aseet

Terdampak

Volume

Terdampak

(M2)

Nilai

penggantian

(Rp)

Status

penggantia

n

Sumber

Pendanaan

1 Alex Luarmasse RT001-

RW005 Septictank 7

4.921.000 Proses APBD 2021

2 Ir, Jacob

Mustamu Msi

RT001-

RW005 Teras cor beton 24

10.529.000 Proses APBD 2021

3

Henderdjeta

Siahaya/Luturke

i

RT002-

RW005

Pondasi diatas

air 3

1.559.000 Proses APBD 2021

4 Ronni

Metekohy

RT006-

RW005

Tempat

hunian/ Rumah 77

161.721.000 Proses APBD 2021

5 Ronald

Malaihollo

RT006-

RW005

Tempat

hunian/ Rumah 38

119.959.000 Proses APBD 2021

6 Luis Buyang RT006-

RW005

Pondasi diatas

air 38

25.038.000 Proses APBD 2021

7 William Sammy

Maatita

RT006-

RW005

Pondasi diatas

air 21

14.902.000 Proses APBD 2021

JUMLAH 208 338.629.000

DOK. LARAP


35

C. PENGANGGARAN

40. Penyediaan anggaran untuk penggantian atau ganti rugi atas bangunan/ aset terdampak

kepada WTP, Pemerintah Kota Ambon telah menganggarkan pada APBD TA 2021 dengan No. DPA

5.3.2.5.01 sebesar Rp 174.832.500, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Ambon. Kekurangan anggaran untuk pemberian ganti rugi sebesar Rp 163.796.500, akan diambil dari

Anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Kota Ambon TA 2021 dengan No. DPA 5.02.0.000.000.05.00.

dengan kode rekening adalah 02.2.04.095.3.01. dan uraian anggaran Biaya Tak Terduga sebesar 20

Milyar Rupiah. Penggunaan anggaran BTT ini sudah mendapat persetujuan dari Kepala Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

DOK. LARAP


36

BAB VIII

RENCANA PEMINDAHAN WTP

A. Pemindahan WTP

41. Pada kegiatan skala Kawasan Wainitu dengan konsep jalan titian, terdapat 7 KK yang

terdampak proyek pembangunan, dari 7 KK tersebut hanya ada 2 KK rumah Kavling No. 3 dan 4 (atas

nama Ronni Metekohy dan Alm. Ronald Malaihollo) yang akan dipindahkan namun setelah

pembangunan rumah baru sebagai pengganti selesai dibangun oleh Pemkot. Rumah pengganti yang

akan dibangun berada dilokasi yang berdekatan dengan lokasi awal di Kelurahan Wainitu, masih

didalam RT yang sama. Pada saat proses pembangunan rumah baru oleh pemerintah Kota Ambon, 2

KK ini untuk sementara akan menempati rumah lainnya yang juga menjadi milik dari mereka yang

berada tepat di belakang rumah yang akan dibongkar sampai menunggu rumah baru selesai

dibangun. Sedangkan untuk 5 KK lainnya tidak terdampak relokasi dan akan tetap menetap dilokasi

awal karena aset yang terkena dampak bukanlah tempat hunian melainkan hanya pondasi dan aset

lainnya diluar rumah yang dihuni,

Gambar 8.1. Peta Siteplan lokasi Pemindahan WTP

(kavling No. 3 dan No.4)

42. Proses pemindahan WTP disepakati dalam rembuk dengan menyesuaikan dengan rencana

dimulainya pekerjaan pembangunan dilokasi Kawasan Wainitu. Diharapkan informasi terkait

pelaksanaan pekerjaan sebelumnya disosialisasikan dan disampaikan lebih awal kepada warga

terdampak agar mereka dapat mempersiapkan segala hal berkaitan dengan pemindahan WTP dan

pembongkaran aset terkena.

DOK. LARAP


37

BAB IX

PENGADUAN DAN PENGUNGKAPAN KELUHAN

A. Pengaduan dan pengungkapan Keluhan

43. Penataan Kawasan Wainitu, membuka saluran informasi untuk untuk dapat diakses publik

dan memberikan mekanisme penanganan keluhan untuk WTP dan masyarakat luas, Penanganan

keluhan akan dikoordinasikan dengan Bappeda Kota melalui Unit Pengelolaan Informasi dan

Masalah (PIM) yang telah ada di Program KOTAKU, Jenis pengaduan atau keluhan yang dikelola oleh

unit di Program Kotaku tidak terbatas hanya pada hal-hal yang terkait pada penanganan masalah

lingkungan dan sosial, namun dapat juga untuk isu-isu lain yang terkait dengan kegiatan penataan

Kawasan Wainitu, pengelolaan keluhan atau pengaduan dari masyarakat dan lainnya diatur

tersendiri dalam mekanisme dan prosedur PIM Progam Kotaku,

44. Media penyampaian dan proses penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai cara,

antara lain dapat melalui kotak pengaduan, saluran telepon, sms, dan termasuk cara yang biasa

dipakai dilingkungan masyarakat di Kelurahan, keluhan atau pengaduan yang masuk disampaikan

kepada Ketua Bappeda untuk ditindaklanjuti oleh Dinas/OPD terkait atau para pihak terkait,

Penyelesaian keluhan atau pengaduan akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan

informasi yang di kantor kelurahan atau papan informasi yang ditempatkan dilokasi strategis, Media

pengaduan dapat disampaikan melalui media yang ada pada Program KOTAKU sebagai berikut :

SMS/WA di No. : 0821 9821 3810

Istagram : www,instagam,com/kotakunasional

Twitter : http://twitter,com/kotakunasional

Facebook : http://facebook,com/kotakuAmbon

Email : ppm-pusat@yahoo,com

Pengaduan online : www,kotaku,pu,go,id/complaint

Web skala kawasan Ambon : https://kotakuambon-maluku,blogspot,com

45. Tingkat kota telah memiliki sistem pengaduan atau penanganan keluhan yang ditangani oleh

instansi selain Bappeda, maka instansi inilah yang bertanggungjawab untuk menampung,

mengkoordinasikan tindak lanjutnya dan mendokumentasikan serta mengumumkan pengaduan

atau keluhan serta tindak lanjutnya kepada masyarakat luas. Pengaduan dapat ditujukan ke

Sekretariat Pokja PKP. Dalam situasi ini, Bappeda memastikan bahwa dokumentasi pengaduan atau

keluhan serta tindak lanjutnya menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir

Monitoring dan Evaluasi LARAP/Rencana Penataan Kawasan Wainitu.

46. Pengaduan masyarakat akan ditangani dan disampaikan kepada pengadu. Dalam hal

pengadu belum dapat menerima tindak lanjut pengaduannya dan pengadu belum dapat menyetujui

hasilnya, maka pengadu dapat menyampaikan keluhannya melalui jalur hukum kepada pihak yang

berwajib yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Kota Ambon atau jika masih perlu dapat dilanjutkan ke

tingkat yang lebih tinggi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

http://www.instagam.com/kotakunasional

http://twitter.com/kotakunasional

http://facebook.com/kotakuambon

mailto:[email protected]

http://www.kotaku.pu.go.id/complaint

https://kotakuambon-maluku,blogspot,com/

DOK. LARAP


38

Gambar 9.1. Diagram Mekanisme Penanganan Pengaduan

47. Penyampaian Saluran/Media kepada Masyarakat. Saluran atau media pengaduan dan

pengungkapan yang disiapkan, telah disampaikan langsung kepada masyarakat pada setiap kegiatan

kegiatan pertemuan dengan masyarakat, seperti pada kegiatan sosialisasi, rembuk dan juga

ditempelkan pada papan informasi yang ada di kantor kelurahan dan pada papan informasi kegiatan

Program KOTAKU yang disiapkan dibeberapa tempat strategis sesuai dengan ketentuan pada

Program KOTAKU.

DOK. LARAP


39

Pengungkapan Informasi ke publik

48. Pelaksanaan Program Kotaku menerapkan asas transparansi dengan keterbukaan informasi

kepada publik. Pemerintah Kota Ambon menyampaikan menyampaikan data dan informasi hasil

pelaksanaan penataan kawasan melalui media warga dan website yang bisa diakses oleh publik yang

disampaikan disetiap pertemuan atau media lain. Informasi dan pelaksanaan kegiatan penataan

Kawasan ini dapat dilihat pada website yang disediakan oleh Pemerintah kota di alamat website

https://ambon.go.id/ yang dikelola oleh Dinas Infokom Kota Ambon selaku penanggungjawab dan di

Program Kotaku ada website http://kotaku.pu.go.id/ dengan penanggungjawab PMU Program

Kotaku.



DOK. LARAP


40

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

49. Dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan proyek yang dilakukan

diharapkan adanya kegiatan pemantauan/monitoring yang dilakukan baik oleh Pemerintah Kota

Ambon. Pokja PKP akan melakukan pemantauan sesuai dengan tugas dari Pokja PKP. Tim monitoring

dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemantauan melalui kunjungan lapangan atau pengawasan

yang dilakukan mengikuti tahapan pelaksanaan kegiatan atau secara berkala setiap 2 bulan.

Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk semua kegiatan yang akan dilakukan baik dari tahapan

persiapan, pra konstruksi sampai pasca konstruksi. Keterlibatan WTP dalam proses monitoring/

pemantauan sangat diharapkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan

tidak ada permasalahan yang terjadi. Evaluasi dampak lingkungan dari pelaksanaan proyek juga

menjadi bagian dari pemantauan oleh tim monitoring selama masa pelaksanaan konstruksi dan

setelah kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik.

Ada pun penugasan Tim monitoring dan evaluasi yang dijelaskan dalam SK pembentukannya adalah

sebagai berikut:

2. Tim Monitoring dan Evaluasi akan melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan kegiatan

sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action plan) yang meliputi kegiatan

sosialisasi. Penyiapan tanah, persiapan dan pembangunan proyek dilokasi yang telah

ditentukan sesuai rencana. Pemantauan akan dilanjutkan sampai pelaksanaan rencana

kegiatan penyiapan tanah selesai dilaksanakan dalam hal ini pembangunan akses jalan

paving di Dusun Fair sesuai kebutuhan warga masyarakat.

3. Masa penugasan Tim Monitoring Internal adalah selama kegiatan proyek berlangsung dan

sampai 1 tahun pasca pelaksanaan konstruksi. Untuk memudahkan warga masyarakat dalam

menyampaikan keluhan dapat disampaikan kepihak Pokja PKP yang selalu siap menampung

aspirasi dari masyarakat, untuk kemudian diteruskan kepada instansi/ dinas terkait yang

berwenang.

4. Tim Monitoring dan Evaluasi. Akan melakukan koordinasi setiap saat dengan Pelaksana

Proyek untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi khususnya terkait

dengan penyelesaian keluhan/keberatan WTP, sedangkan upaya penanggulangannya

menjadi tanggung jawab pemrakarsa dan instansi terkait lainnya lingkup pemerintah Kota

Ambon.

50. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi selain oleh POKJA PKP kota Ambon juga dilakukan

oleh tim internal program Kotaku yang terdiri dari tim konsultan pendamping atau Fasilitator

program Kotaku dan juga melibatkan masyarakat atau WTP sendiri, Lembaga Keswadayaan

Masyarakat (LKM), tokoh masyarakat, dll. Dalam pelaksanaan kegiatan penataan kawasan ini akan

melibatkan tim monitoring eksternal dilaksanakan oleh penanggungjawab proyek dan lembaga

independen yang ditunjuk pemerintah.

DOK. LARAP


41

Tabel 10.1 Jadwal Timeline Tim Monitoring dan Evaluasi

No Tahapan Indikator kegiatan Status

pelaksanaan

2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

1 Tahapan

penyiapan

Tanah

- Sosialisasi dan rembug penetapan

ganti kerugian Proses

- Pemberian ganti rugi kepada WTP Belum

- Pengurusan pemisahan sertifikat

pembebasan tanah dan tanah sisa

WTP yang dibebaskan

Belum

- Penyerahan sertifikat sisa tanah

terdampak Belum

- Penyesuaian PBB sisa tanah hasil

penataan

2 Tahapan

Pra

Konstruksi

- Pelelangan dan Kontrak Pelaksana

Konstruksi

- Pembersihan lokasi Belum

- Persiapan pembangunan

konstruksi Belum

3 Tahapan

Konstruksi

- Pelaksanan pembangunan rumah

baru bagi WTP Belum

- Pemindahan WTP kerumah baru

(2 KK)

- Pelaksanaan konstruksi

infrastruktur penataan Kawasan. Belum

4 Tahapan

Pasca

Konstruksi

- Serah Terima Aset Belum

- Evaluasi pemulihan dan

peningkatan penghidupan

masyarakat terdampak (WTP)

Belum

B. Evaluasi

51. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan

program pengadaan tanah dan pemukiman kembali WTP dilakukan sesuai dengan rencana dan

keluaran yang dihasilkan serta tujuan yang ingin dicapai, Berdasarkan hasil monitoring maka

dilakukan evaluasi dengan maksud untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, Melalui

kegiatan evaluasi dimungkinkan adanya rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan serta

menjadi masukkan untuk kegiatan serupa dimasa mendatang.

52. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim secara internal dan eksternal.

Tim internal akan dilaksanakan secara partisipatif dengan membentuk tim monitoring dari

Pemerintah Kota/ Bappeda Kota Ambon, unsur masyarakat (WTP), tim Korkot/Fasilitator Kotaku dan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Monitoring eksternal dilaksanakan oleh penanggungjawab

proyek dan Lembaga yang independent yang ditunjuk pemerintah.

DOK. LARAP


42

C. Pelaporan

53. Tim monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan Pesisir Selatan

akan menyusun dan menyampaikan laporan pemantauannya kepada Walikota Ambon dan dapat

juga diakses oleh Project Management Unit (PMU) NSUP- Kotaku, World Bank dan para pihak lain

yang berkepentingan. Pelaporan akan dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah kota Ambon

https://ambon.go.id/ dan dapat juga diakses pada website Program Kotaku: http://kotaku.pu.go.id/

Pelaporan yang disampaikan adalah hasil pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan

rencana kerja penataan kawasan mencakup pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan pada setiap

tahapan seperti dalam tabel diatas, sebagai berikut:

a. Kegiatan pada tahap penyiapan tanah

b. Kegiatan tahap pra konstruksi

c. Kegiatan tahap konstruksi

d. Kegiatan tahap pasca konstruksi

e. Penanganan keluhan dan permasalahan (pending issue)

54. Penyampaian laporan monitoring atau pemantauan akan disampaikan kepada Walikota

Ambon yang dilakukan secara berkala per 2 bulan dan penyampaian laporan akhir pada akhir waktu

pemantauan pasca pembangunan.



DOK. LARAP


43

BAB XI

RENCANA KERJA PENATAAN KAWASAN WAINITU

A. Rencana kerja Penataan Kawasan

55. Adapun rencana kerja penataan kawasan meliputi beberapa kegiatan, yaitu sosialisasi awal

kepada WTP, dan dinas-dinas terkait, memberikan pemahaman terkait konsep skala kawasan yang

akan dipakai, dan selanjutnya mengecek ketersediaan lahan yang ada untuk lokasi pembangunan

infastruktur, mendata aset-aset dari warga terdampak, namun tidak hanya itu saja, pendekatan

secara personal juga diperlukan guna menunjang kegiatan ini agar kedepan tidak terjadi masalah

dalam pelaksanaannya. Adapun Kegiatan yang berdampak pada pemindahan WTP meliputi dua

kegiatan utama yaitu :

i. Penyiapan masyarakat yang meliputi sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi WTP dan aset

terdampak, rembuk dan konsultasi warga sampai pada kesepakatan penetapan WTP dan

penilaian aset terdampak. Pelaksanaan berjalan secara menerus sampai proses penataan dan

pembangunan drainase sabuk seluruhnya selesai.

ii. Pembebasan lahan 7 aset terdampak untuk pembangunan jalan titian, drainase dan lain

sebagainya

iii. Pemindahan dan pembongkaran 7 Aset terdampak yang kena dampak pembangunan jalan

titian dan drainase dll.

56. Pembangunan jalan titian, talud, drainase dls. Kegiatan utama diatas diuraikan dalam

rencana kegiatan yang menjelaskan jenis kegiatan, penanggungjawab kegiatan, sumber pendanaan

dan waktu pelaksanaan, rencana kerja disusun secara bersama-sama melibatkan dinas /OPD terkait

dan masyarakat, Pemerintah Kota Ambon menyepakati rencana kerja penataan untuk dilaksanakan

semua dinas/OPD terkait dan para pihak terkait lainnya,

B. Pembongkaran Bangunan Lama dan Land Clearing

Pelaksanaan kegiatan konstruksi Kawasan Wainitu

57. Pelaksanaan kegiatan konstruksi Kawasan Wainitu dari dana Kotaku yang terdiri dari

kegiatan pembangunan jalan, drainase, persampahan, jogging track, jembatan, tempat parkir, pintu

air dan gapura; serta dari dana APBD yang terdiri dari kegiatan rehabilitasi rumah, septictank pribadi,

hidran pasif dengan resevoir, biaya ganti rugi tanah dan bangunan, rehab area kuliner. Seluruh

kegiatan ini sebagian besar akan dilaksanakan pada tahun 2020, kecuali untuk kegiatan rehab area

kuliner rencananya akan di laksanakan pada tahun 2021. Untuk tahap perencanaan telah di

laksanakan di tahun 2019-2020 dan di verifikasi tahun 2020. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan

pekerjaan rencananya akan dilakukan pada tahun 2021.

Pembongkaran 2 Unit rumah warga terdampak.

58. Pembongkaran 2 rumah WTP akan rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2021

dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah kota karena lahan tersebut merupakan

lahan dari Pemerintah Kota Ambon, 1 KK akan menempati rumah lainnya yang ada berada dilokasi

yang sama sedangkan untuk KK lainnya akan menempati hunian sementara yang berada dilokasi

yang sama pula sampai menunggu rumah yang baru dibangun selesai dikerjakan kemudian mereka

akan menempati rumah yang baru setelah itu baru pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan.

DOK. LARAP


44

Sedangkan untuk 5 WTP lainnya, tentunya masyarakat akan mendapat ganti untung atas seluruh

aset mereka yang terdampak.

Land Clearing

59. Land clearing adalah kegiatan perataan dan pembersihan lahan yang akan digunakan untuk

pembangunan jalan dan drainase, land clearing dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana. Land

clearing akan mengacu pada gambar teknis perencanaan.

C. Pelaksanaan Konstruksi

60. Pelaksanaan konstruksi akan dilaksanakan setelah pembongkaran dan land clearing telah

selesai dilaksanakan. Pelaksanaan konstruksi drainase agar memperhatikan elevasi dasar saluran dan

memastikan air dapat mengalir secara gravitasi ke lokasi pembuangan. Pelaksana konstruksi

drainase harus berkoordinasi dengan berbagai pihak pelaku konstruksi lainnya antara lain terkait :

(1) Pekerjaan jalan titian, (2) Pekerjaan drainase lingkungan, (3) Pekerjaan jalan lingkungan, (4)

Pekerjaan jembatan kayu, (5) Pekerjaan pekerjaan persampahan, (6)Pekerjaan trotoar, (7) sarana

penunjang RTP ,

61. Selain kegiatan pembangunan tersebut diatas di Kawasan Wainitu terdapat kegiatan

infrastruktur lain yang dilaksanakan secara terpadu, Rencana Waktu Pelaksanaan penataan Kawasan

Wainitu, disusun dalam perencanaan yang mencantumkan waktu pelaksanaan dan penanggung

jawab kegiatan, Rencana pelaksanaan (time schedule) disetujui oleh Walikota dan dilaksanakan oleh

dinas/OPD dan para pihak terkait. Secara garis besar rencana waktu dan pelaksanaan kegiatan

penataan Kawasan Wainitu disajikan seperti kegiatan yang terdapat pada tabel dibawah.

DOK. LARAP


45

Tabel 11.1 Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Penataan Kawasan Wainitu Kota Ambon

No, Kegiatan Penanggung

jawab

Status Pelaksana

an

Target penyelesa

ian

Mei ‘21 Juni ‘21 Juli ‘21 Agst ‘21 Sept ‘21 Okt ‘21 Nop 21 Des 21 Jan ‘22 Feb ‘22

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I. Penyiapan WTP dan Tanah

1.1 Sosialisasi dan Persiapan

Pokja PKP, Tim Kotaku

selesai -

1.2 Identifikasi aset dan WTP


selesai -

1.3 Kajian Data WTP dan Aset Terdampak


selesai -

1.4 Rembuk dan Konsultasi dengan WTP


selesai -

1.5 Penetapan Warga Terdampak (WTP)

Pokja PKP selesai -

1.6 Penilaian Aset WTP oleh Tim Teknis Pemda

KJPP selesai -

1.7 Penyepakatan bentuk ganti rugi/Kompensasi

Pokja PKP Selesai -

1.8 Surat Pernyataan Persetujuan WTP


Selesai -

1.9 Penyediaan Anggaran ganti rugi/Kompensasi


Selesai -

1.10 Pembayaran Ganti Rugi/ Kompensasi

Pokja PKP Proses M.2 Juni

'21

DOK. LARAP


46


jawab

Status Pelaksana

an

Target penyelesa

ian


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Penyusunan draft Larap


Selesai M.4 Mei

‘21

Penyampaian ke PMU dan WB


M.4 Mei

‘21

Persetujuan NOL WB

World Bank M.2

Juni’21

1.11

Bongkaran & perbaikan bangunan (bukan rumah) terdampak

Dinas Perkim Belum M.2 Juni

‘21

IV. Pra Konstruksi :

4.1 Pengumuman Tayang Lelang

BPPW, BP2JK Belum M.2 Juni

‘21

4.2 Penetapan dan kontrak pelaksana konstruksi

BPPW, BP2JK Belum M.2 Ags

‘21

V. Pelaksanaan Konstruksi:

5.1 Pembangunan rumah baru untuk WTP

Dinas PUPR kota Ambon

Belum M.2 Juni

‘21

5.2 Pemindahan WTP Dinas PUPR kota Ambon

Belum M.2 Ags

‘21

5.2 Pembersihan lahan Kontraktor,

TMC Belum

M.2 Ags ’21

5.2 Pelaksanaan Konstruksi

Kontraktor, TMC

Belum M.2 Ags

‘21

5.3 Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO)

Kontraktor, TMC

Belum M.3 Juni

‘22

DOK. LARAP


47


jawab

Status Pelaksana

an

Target penyelesa

ian


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

VI. Pemantauan:

6.1 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pokja PKP, TMC

Belum M.2 Juni

'21

6.2 Pemantauan pelaksanan pembangunan

Pokja PKP, TMC

Belum M.2 Ags

‘21

6.2 Pelaksanaan Pemukiman kembali

Pokja PKP, TMC

Belum M.2 Ags

'21

6.3 Pelaksanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan

Pokja PKP, Kontraktor,

TMC

Berkala / 6 bulan selama konstruksi

(Des ’21)

6.4 Pelaporan hasil pemantauan

Pokja PKP Berkala /2 bulan

(Juni ’21)

Kota Ambon, Mei 2021

Pemerintah Kota Ambon

POKJA PKP Kota Ambon

DOK. LARAP


LAMPIRAN - LAMPIRAN

Daftar Lampiran :

1. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Wainitu Untuk Alokasi Dana APBD Kepada WTP

2. SK Walikota Ambon Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Penataan Kawasan Wainitu

3. Berita Acara Sosialisasi Awal konsep penataan kawasan


5. Berita Acara survei aset dan Bangunan WTP



8. Berita Acara Kesepakatan Penanggung Jawab Dokumen LARAP

9. Berita Acara Pembahasan Pembuatan Sertifikasi Kembali kepada WTP

10. Berita Acara Tim Terpadu, Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Skala Kawasan

11. Surat Pernyataan dukungan dari WTP

12. Berita Acara Pemaparan Aset WTP

13. Surat Persetujuan penggunaan tanah Dari WTP untuk pembangunan

14. Berita Acara Kesepakatan Bentuk Kompensasi

15. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kawasan kepada Dinas/instansi Terkait

16. Surat kesanggupan pengelolaan dampak lingkungan hidup (SPPL) Skala Kawasan Wainitu



19. DIPA Biaya tak terduga ABPD TA 2021 kota Ambon

20. Surat Pernyataan Kaban Pengelola Keuangan dan aset daerah Kota Ambon

21. DIPA dinas PUPR kota Ambon untuk penggantian tanah

22. Surat pernyataan persetujuan tetangga


24. Berita Acara Sosialisasi Hasil Kajian KJPP


DOK. LARAP


1. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Wainitu Untuk Aloksi Dana APBD Kepada WTP

DOK. LARAP


2. SK Walikota Ambon Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penataan Kawasan Wainitu

DOK. LARAP


DOK. LARAP


3. Berita Acara Sosialisasi Awal Konsep Penataan Kawasan

DOK. LARAP


*Catatan :

OSM Adalah Singkatan dalam Bahasa Belanda “ Opleidings School Maritiem” Yang Artinya adalah sekolah

Pelatihan Maritim, OSM merupakan nama tempat dalam Kelurahan Wainitu yang dulunya adalah suatu tempat

yang dikuasai oleh bangsa Belanda dan ditempat/Kawasan tersebut di bangun tempat pelatihan militer pada masa

penjajahan Belanda

DOK. LARAP


DOK. LARAP


5. Berita Acara Survei Aset dan Bangunan WTP

DOK. LARAP


DOK. LARAP


8. Berita Acara Kesepakatan Penanggung Jawab Dokumen Larap

DOK. LARAP


DOK. LARAP


9. Berita Acara Pembahasan Pembuatan Sertifikasi Kembali Kepada WTP

DOK. LARAP


DOK. LARAP


10. Berita Acara Tim Terpadu, TimMonitoring Dan Evaluasi Kegiatan Skala Kawasan

DOK. LARAP


DOK. LARAP


11. Surat Pernyataan Dukungan Dari WTP

DOK. LARAP


DOK. LARAP


12. Berita Acara Pemaparan Aset WTP

DOK. LARAP


DOK. LARAP


13. Surat Persetujuan Penggunaan Tanah Dari WTP untuk Pembangunan dan Bukti Kepemilikan

DOK. LARAP


DOK. LARAP


Catatan :

*Lena buyang/Malaihollo adalah istri dari Alm. Bpk. Ronald Malaihollo, Pada saat proses skala Kawasan dari tahun

2018, Bpk Ronald Malaihollo dalam keadaan sakit, dan pada hari minggu tanggal 1 November tahun 2020 Bpk. Ronald

dinyatakan meninggal sehingga segala proses skala Kawasan termasuk surat” pendukung diserahkan kepada sang istri Ibu

Lena buyang sebagai ahli waris dari Alm. Bapak Ronald Malaihollo. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada surat” kematiang

Alm. Bpk. Ronald Malaihollo dibawah ini.

*Ibu Lena Buyang merupakan kakak dari bapak Julius buyang yang juga termasuk dalam warga terdampak proyek

(WTP) pada penataan skala Kawasan Wainiti kota Ambon.

DOK. LARAP


DOK. LARAP


*Surat Keterangan Kepemilikan Penguasaan Hak Atas Tanah Dari Kelurahan Wainitu

DOK. LARAP


*Kutipan Akta Kematian Dari Alm. Bapak Ronald Malaihollo

DOK. LARAP


DOK. LARAP


14. Berita Acara Bentuk Kompensasi

DOK. LARAP


DOK. LARAP


15. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kawasan

Untuk Dinas Terkait

DOK. LARAP


DOK. LARAP


16. SPPL Skala Kawasan Wainitu

DOK. LARAP


DOK. LARAP


19. DIPA Biaya Tak Terduga APBD TA 2021 Kota Ambon

DOK. LARAP


20. Surat Pernyataan Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon

DOK. LARAP


DOK. LARAP


21. DIPA Dinas PUPR Kota Ambon untuk Penggantian Tanah

DOK. LARAP


22. Surat Persetujan Tetangga

DOK. LARAP


DOK. LARAP


Dokumen Laporan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kelurahan Wainitu Dari Tim Appraisal

DOK. LARAP


DOK. LARAP


24. Berita Acara Sosialisasi Hasil Kajian KJPP

DOK. LARAP


DOK. LARAP



1. Dokumentasi Sosialisasi

2. Dokumentasi Survey Lokasi

DOK. LARAP


3. Dokumentasi Ekspos Kegiatan

DOK. LARAP


DOK. LARAP


.4. Dokumentasi Sensus Dan Pendataan WTP

DOK. LARAP


dokumen larap kawasan wainitu kota ambon

Documents