land acqusition and resettlement action plan (larap) · banjir kanal barat (bkb). 1.2. gambaran...

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS TATA AIR Jl. Taman Jatibaru No. 1 Telp. 3803303-3865546-3845266

JAKARTA

Revisi: April, 2017

LAND ACQUSITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN

(LARAP)

LOKASI

BANJIR KANAL BARAT

KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN

JAKARTA UTARA

SFG1325 V6P

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

edP

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

edP

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

edP

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

ed

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

BANJIR KANAL BARAT (BKB)

ii

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang....................................................................................................................... 1

1.2. Gambaran Umum Lokasi Proyek ............................................................................................ 1

1.3. Rencana Kegiatan Proyek ...................................................................................................... 2

1.4. Potensi Dampak Proyek Terhadap Warga .............................................................................. 2

1.5. Tujuan Penyusunan LARAP .................................................................................................... 3

II. KARAKTERISTIK WARGA, TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN TERKENA PROYEK ........................ 4

2.1. Uraian Tanah Terkena Proyek ................................................................................................ 4

2.2. Uraian Bangunan Terkena Proyek.......................................................................................... 5

2.3. Uraian Warga yang Berpotensi Terkena Proyek ..................................................................... 6

III. RENCANA PELAKSANAAN PENANGANAN WARGA TERKENA PROYEK ....................................... 11

3.1. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .......................................................................... 11

3.2. Analisis Hukum .................................................................................................................... 13

3.3. Kelembagaan ...................................................................................................................... 15

3.4. Monitoring dan Evaluasi ...................................................................................................... 17

3.5. Penanganan Keluhan ........................................................................................................... 17

3.6. Pelaksanaan Penanganan Warga Terkena Proyek ................................................................ 18



iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kegiatan ................................................................................................................ 2

Tabel 2 Ringkasan Tanah Terkena Proyek.......................................................................................... 5

Tabel 3 Ringkasan Bangunan Terkena Proyek.................................................................................... 5

Tabel 4 Ringkasan Kegiatan Ekonomi Warga yang Berpotensi Terkena Proyek .................................. 6

Tabel 5 Ringkasan Kegiatan Ekonomi Warga yang Berpotensi Terkena Proyek .................................. 7

Tabel 6 Ringkasan tentang Kondisi Ekonomi Warga yang Berpotensi Terkena Proyek ....................... 8

Tabel 7 Ringkasan Sarana dan Prasarana Warga Terkena Proyek...................................................... 8

Tabel 8 Ringkasan tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Proyek .......................................... 9

Tabel 9 Ringkasan tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah ..................................................... 10

Tabel 10 Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali ........................................................... 15

Tabel 11 Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Proyek BKB ................................................ 18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto-Foto Kondisi Lokasi Proyek ................................................................................. 20

Lampiran 2 Contoh Potongan Melintang Rencana Kegiatan Pengerukan di BKB ............................. 21

Lampiran 3 Rencana Kegiatan dan Lokasi Proyek di BKB….…………………………………………………………….22

Lampiran 4 Daftar Warga dan Aset Terkena Proyek……………………………………………………………………….23

Lampiran 5 Sketsa Lokasi Warga Terkena Proyek ........................................................................... 25

Lampiran 6 Ringkasan Bangunan dan WTP Banjir Kanal Barat ........................................................ 27

Lampiran 7 Keputusan dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta terkait dengan JUFMP/JEDI.................. 30

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengendalian banjir di Jakarta membutuhkan rehabilitasi besar terhadap sungai, kanal dan

waduk. Rehabilitasi harus disertai perencanaan pengelolaan banjir untuk memastikan sistem

beroperasi secara optimum. Hasil simulasi pasca banjir 2007 menunjukkan bahwa pekerjaan

fisik di 12 kanal/sungai dan 4 waduk utama di Jakarta dengan mengembalikan sistem dan fungsi

pengendalian banjir sesuai desain awal, diperkirakan mengurangi 40% luas genangan banjir atau

dapat mengamankan sekitar 1 juta warga Jakarta. Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, dan Bank Dunia bekerjasama untuk

penanganan banjir melalui Jakarta Urgent Flood Mitigation Project-JUFMP/Jakarta Emergency

Inititive Proyek-JEDI. Sungai/Kanal dan Waduk yang ditangani adalah Sunter Atas, Sunter Bawah,

Cengkareng Drain, Ciliwung-Gunung Sahari, Sentiong-Sunter, Waduk Melati, Cideng-Thamrin,

Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III, Waduk Sunter Utara, Angke Bawah, Tanjungan,

Banjir Kanal Barat, Grogol-Sekretaris, Pakin-Kali Besar-Jelakeng dan Krukut – Cideng.

Namun, pekerjaan pengerukan Kanal/Sungai dan waduk juga berpotensi menimbulkan dampak

sosial berupa pemindahan warga penghuni kawasan yang diperlukan untuk pekerjaan

pengerukan. Potensi dampak terjadi terhadap warga yang menempati Tanah Negara pada Sub

proyek Banjir Kanal Barat (BKB). Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini PIU

Dinas Tata Air menyusun dokumen Rencana Pelaksanaan Pemindahan Warga terkena Proyek

Banjir Kanal Barat (BKB).

1.2. Gambaran Umum Lokasi Proyek

Rencana pengerukan BKB berawal dari Pintu Air Karet sampai dengan Muara Kali Adem (mulut

sungai BKB) sepanjang 10,500 m. BKB melintasi 12 Kelurahan yaitu Kampung Bali, Jati Pulo,

Tomang, Duri Pulo, Grogol, Jembatan Besi, Jelambar Baru, Angke, Penjaringan, Pejagalan, Kapuk

Muara dan Pluit. Namun bangunan yang berpotensi terkena proyek hanya berada diwilayah

Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kelurahan Pluit memiliki luas wilayah

7.71 km2 dan jumlah penduduk 16,112 KK. Kelurahan Pluit terbagi atas 18 RW dan 218 RT,

dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Teluk Jakarta

Sebelah Barat : Kelurahan Kapuk Muara, dan Kelurahan Kamal Muara

http://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Jakarta



2

Sebelah Timur : Kelurahan Penjaringan

Sebelah Selatan : Kelurahan Pejagalan dan Angke

1.3. Rencana Kegiatan Proyek

BKB melalui Program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) merencanakan pengerukan

sepanjang 10.500 m, dengan volume lumpur 450,000 m3. Dan pemasangan embankmen (sheet

pile) sepanjang 220 m1. Sebelum dilaksanakan pengerukan dan rehabilitasi embankmen,

kontraktor, PIU Cilicis, dan Konsultan Supervisi akan melaksanakan Mutual Check (MC) - 0.

Mutual Check disaksikan oleh PIU Dinas Tata Air DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara (Kecamatan

Penjaringan dan Kelurahan Pluit) dan warga yang berpotensi terkena proyek. Hal ini dilakukan

dalam upaya meminimalkan kerusakan bangunan dan menghindari relokasi warga. Rencana

pekerjaan JUFMP di BKB disajikan pada Tabel 1. Terkait dengan foto kondisi eksisting dapat

dilihat pada Lampiran 1, sedangkan contoh potongan melintang pengerukan di sekitar

bangunan warga (WBC 30-WBC 31) disajikan pada Lampiran 2.

Tabel 1 : Rencana Kegiatan

Jenis Pekerjaan DED Awal Review DED (akan

dikerjakan) Keterangan

Pengerukan Lumpur Panjang 3,060 m (Volume 270,000 m3)

Panjang 10,500 m (volume 450,000 m3)

Pengerukan dari dalam sungai dengan pontoon: upaya meminimalkan kerusakan bangunan

Pemasangan Sheet pile (embankment)

WSta. 53 – Sta. 57.5 (750 m1)-Kanan

Tidak dilaksanakan Rusunawa belum siap

WBC 53-WBC 57.5 (220 m1)-Kiri

Dilaksanakan Tidak memerlukan relokasi

Parapet (embakment)

WBC 39- WBC 43.5 (220 m1)-Kanan

Tidak dilaksanakan Rusunawa belum siap

1.4. Potensi Dampak Proyek Terhadap Warga

Potensi dampak pengerukan BKB terhadap warga diantaranya kehilangan tempat tinggal.

Dibawah ini diuraikan dampak-dampak tersebut.

a. Kegiatan yang memerlukan Pengadaan Tanah

Pada tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusun

dokumen DED dan LARAP, dokumen LARAP menyimpulkan bahwa pekerjaan pengerukan,



3

pemasangan sheet pile dan pembangunan jalan inspeksi akan berdampak kepada warga

yang menghuni sungai BKB atau Tanah Negara. Warga yang berpotensi terkena proyek

(WTP) dikategorikan sebagai “Squatter”. Mereka memanfaatkan badan air BKB sebagai

hunian, warung, tambatan perahu, usaha kerang hijau, bengkel dan lainnya. Mereka telah

memanfaatkan lebih dari 10 tahun, dan sebagian dari mereka telah memiliki ikatan dengan

warga sekitar, terutama warga di Kelurahan Pluit.

b. Letak bangunan dan aktivitas warga yang berpotensi terkena dampak

Letak bangunan yang berpotensi terkena proyek berada di badan air/penampang basah-

daerah milik sungai (Damisu), yaitu “gubuk” bangunan darurat/non permanen yang tiang-

tiangnya terbuat dari bambu, kayu dan/atau kayu bekas, papan/triplek bekas, dan atap

seng, asbes atau terpal. Disamping itu, muara BKB juga dimanfaatkan nelayan sebagai

tempat sandar kapal (docking). Kepadatan sandar kapal nelayan terjadi pada April-Oktober,

pada bulan tersebut kapal-kapal yang bersandar di BKB dapat lebih dari 500 unit (deretan

kapal-kapal dapat mencapai 600 m)

1.5. Tujuan Penyusunan LARAP

Penyusunan LARAP dimaksudkan untuk menjelaskan prinsip, prosedur, tata cara

pengorganisasian dan rencana pelaksanaan yang akan diterapkan dalam permukiman

kembali, yaitu:

a. Menguraikan upaya minimalisasi dampak kegiatan pengerukan dan rehabilitasi

embankmen terhadap pemindahan warga dan menguraikan secara spesifik pilihan

kompensasi kepada WTP.

b. Menetapkan secara rinci bantuan apabila harus melibatkan permukiman kembali.

c. Menguraikan secara rinci rencana kerja, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan

pengadaan tanah dan permukiman kembali.



4

II. KARAKTERISTIK WARGA, TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN

TERKENA PROYEK

Berdasarkan dokumen draft LARAP yang disusun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2010, Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi DKI Jakarta melakukan pembaharuan data survei pada Oktober-Desember 2013.

Gambaran hasil survei kembali di BKB adalah 700 KK telah menempati badan sungai, kemudian

dilakukan review desain. Review desain mengindikasikan warga yang berpotensi terkena proyek

berjumlah 240 KK (869 jiwa meliputi :(i) 231 sebagai hunian/rumah tinggal, (ii) 8 tempat

usaha/warung; dan (iii) 1 fasum fasos berupa mushollah dan balai warga.

Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta (Dinas Tata Air sekarang) melaksanakan penetapan potensi

warga terkena proyek pada Maret-April 2014, dimana nama-nama pemilik dan sket lokasi

bangunan yang berpotensi terkena proyek dipasang di Papan Pengumuman Kelurahan,

Sekretariat RT/RW dan Lokasi rencana kegiatan/warga terkena proyek (dalam hal ini di

Mushola) selama 2 minggu. Selama pelaksanaan penetapan warga terkena proyek diperoleh

masukan dari warga bahwa 6 KK pemilik bangunan belum terdaftar dalam pengumuman

tersebut. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum merevisi dan menetapkan bahwa warga yang

terkena proyek adalah 246 Kepala Keluarga.

2.1. Uraian Tanah Terkena Proyek

Sisi Timur BKB antara WBC 0 - WBC 38 dikuasai sekitar 700 KK, namun berdasarkan review DED

(Februari 2016), bangunan warga yang berpotensi terkena proyek berjumlah 246 unit, luas total

6.151 m2, dengan penguasaan terluas 56 m2 dan tersempit 12 m2. Mengenai status

kepemilikan tanah seluruhnya menyatakan lahan milik negara (sungai) yaitu 246 KK.

Dari 246 KK penguasaan atas badan air BKB meliputi 245 unit bangunan (> 99%) dan sebanyak

1 unit (< 1%) bangunan fasum/fasos berupa Musholla. Mengenai kepemilikan asset tanah

ditempat lain diperoleh jawaban bahwa (64%) warga “mengaku tidak memiliki tanah ditempat

lain”, (35%) warga “memiliki”. Sedangkan informasi cara mendapatkan tanah diketahui dengan

Lain-lain (menempati saja/100%), Sedangkan pemanfaatan tanah untuk fasilitas umum (1%),

Tempat Usaha (3%), dan Hunian (96%). Uraian diatas disajikan pada tabel dibawah.



5

Tabel 2: Ringkasan Tanah Terkena Proyek

No Uraian tentang Tanah

Jumlah Jawaban Responden dan persentase (%) Keterangan

1. Status Kepemilikan

Tanah Negara Hak pakai Keseluruhan adalah Tanah Negara (penampang basah BKB)

(100%) (0 %)

2 Aset tanah ditempat lain

Ada Tidak ada Tidak Jawab

(35%) (64%) (1%)

3. Cara mendapat tanah

Membeli Hibah Lain-lain/ menempati saja

Tidak Jawab

(0 %) (0 %) (100%)

4. Pemanfaatan Hunian Usaha Kosong Fasum Lain-lain

(96%) (3%) (1%) 0 (0 %)

Dari uraian diatas, diketahui bahwa 100% tanah yang dimanfaatkan warga adalah penampang

basah kanal/Tanah Negara, dan tidak dilengkapi perijinan dari institusi berwenang.

2.2. Uraian Bangunan Terkena Proyek

Aset bangunan akan terkena proyek terjumlah 246KK terdiri dari: (i) (96%) dimanfaatkan sebagai

tempat tinggal, (ii) (3%) tempat usaha, (iii) (< 1%) Fasum/fasos berupa Musholla. Musholla juga

dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan warga.

Kualitas bangunan di BKB pada umumnya “gubuk” berlantai kayu atau bambu, dengan dinding

material bekas, seperti triplek, seng dan papan dan/atau bambu. Kepemilikan bangunan terluas

sekitar 48 m2 dan terkecil 12 m2, dengan luas rata-rata 25.3 m2. Beberapa tenda terpal

digunakan oleh sekitar 8 kelompok pekerja pengupas kerang, 1 (satu) kelompok pengupas

kerang beranggotakan antara 10-15 orang, yang sebagian besar adalah ibu-ibu yang pekerja

buruh kupas kerang untuk mencari penghasilan tambahan bagi keluarga. Upah mengupas

kerang sekitar Rp. 8.000/keranjang (± 12 -15 kg). Mereka dapat mengupas kerang antara 4-5

keranjang dalam setengah hari. Disamping itu, dibelakang bangunan-bangunan dan tempat

pengupasan kerang terdapat kapal-kapal nelayan tradisional yang sandar untuk docking dan

penyiapan kebutuhan melaut. Kapal yang docking dapat lebih dari 500 unit pada April-Oktober.

Tabel 3: Ringkasan Tentang Bangunan Terkena Proyek

No. Bentuk Kehilangan Jumlah Keterangan

1. Tempat Tinggal 237 (96%) Pada umumnya gubuk-gubug dari material

bangunan bekas dan atau bambu.

2. Tempat usaha 8 (3%) Meliputi usaha Warungan



6

3. Fasum/fasos 1 (1%) berupa Musholla dan juga dimanfaatkan

untuk balai pertemuan warga

J U M L A H : 246 (100%)

2.3. Uraian Warga yang Berpotensi Terkena Proyek

2.3.1. Profil Warga Terkena Proyek

Profil warga terkena proyek BKB adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin terdiri dari: (i) laki-laki (85%) dan perempuan (15%).

Usia : Warga berusia antara 40 s/d 50 tahun sebesar (49%), usia 30 s/d 40 tahun (24%), berusia

50 s/d 55 tahun berjumlah (23%), berusia 20 s/d 30 tahun (3%), dan berusia > 55 tahun (1%).

Pendidikan: tingkat pendidikan warga adalah tamat SD/MI/sederajat (67%), tidak sekolah/tidak

tamat SD sebanyak (23%), dan (9 %) tamat SLTP/MTs/sederajat.

Pekerjaan Utama Kepala Keluarga : (79 %) bekerja sebagai nelayan, sebanyak (14%) sebagai ibu

rumah tangga, (3%) sebagai buruh, (2%) sebagai pegawai swasta dan sebanyak (2%) bekerja

sebagai wiraswasta/pedagang.

Terkait dengan Status Perkawinan warga adalah menikah (86%), janda (11%), duda (2%).

Tabel 4: Ringkasan Profil Warga Terkena Proyek

No. Uraian Profil

Profil Warga (Jumlah dan Persentase) Ket.

1. Jenis Kelamin

Pria Wanita 1 unit (1%) adalah fasum/fasos berupa musollah

209 (84%) 37 (15%)

2. Usia (tahun) 20-30 30-40 40-50 50-55 >55

(3%) (24%) (49%) (23%) (1%)

3. Pendidikan Tidak Sekolah Tamat SD Sederajat SMP sederajat SLTA

(23%) (67%) (9 %) (0%) 4. Pekerjaan

Utama KK Nelayan Ibu Rumah

Tangga Buruh Pegawai

Swasta Wiraswasta

(79%) (14%) (3%) (2%) (2%)

5. Status perkawinan

Menikah Duda Janda Belum Menikah

(86%) (2%) (11%) (0%)

6. Asal usul Warga

Suami –istri asli setempat

Suami-Istri pendatang

Suami asli-istri pendatang

Istri asli-Suami pendatang

(0%) (98%) (1%) (1%) 7 KTP Tidak ber KTP KTP : alamat sesuai lokasi KTP tidak sesuai lokasi

(0%) (1%) (99%)

Asal –Usul dan Status Kependudukan: Warga yang menyatakan sebagai suami istri bukan

penduduk asli (98%), suami penduduk asli dan istri pendatang (1%), dan istri penduduk asli dan



7

suami pendatang (1%). Terkait dengan Kartu Tanda Penduduk diperoleh data bahwa (99%) ber

KTP-Jakarta, namun berbeda alamat dengan tempat tinggal dan (1%) KTP sesuai tempat tinggal.

2.3.2. Kegiatan Ekonomi Warga di Lokasi Rencana Proyek

Warga di BKB memiliki kegiatan perekonomian nelayan seperti, warung makan dan warung

sembako dan penangkapan ikan dan budidaya kerang, pada umumnya usaha dikelola sendiri,

mereka menyatakan tidak memiliki usaha ditempat lain. Terkait dengan rencana usaha apabila

bangunan terkena proyek, mereka tetap akan berusaha ditempat yang sama. Tabel dibawah

menunjukan kegiatan ekonomi warga.

Tabel 5: Ringkasan Kegiatan Ekonomi Warga yang Berpotensi Terkena Proyek

No. Uraian Hasil Survei Keterangan

1. Jenis usaha warga Warung makan, sembako, 237 bangunan adalah hunian dan 1 bangunan Musholla

8 (100%)

2. Pola kepemilikan usaha Milik sendiri

(100%)

3. Usaha di tempat lain Tidak ada

(100%)

4. Rencana usaha setelah terkena proyek

Tetap usaha yang sama

(100%)

2.3.3. Kondisi Ekonomi Warga Terkena Proyek

Kepala Keluarga yang berpotensi terkena proyek berprofesi sebagai nelayan, buruh, pegawai

swasta, dan wiraswasta/pedagang. Dari 246 KK, selain Kepala Keluarga, salah satu anggota

keluarga yang juga bekerja sebesar (47%), selebihnya hanya Kepala keluarga saja yang bekerja

(52%). Pengakuan atas total pendapatan perbulan dalam satu keluarga diperoleh gambaran

tertinggi adalah Rp. 1jt - 2 juta/bulan (62%), selanjutnya berpenghasilan Rp.500 rb – 1 juta/bulan

(33%), berpenghasilan Rp. 2 juta-3 juta/bulan (4%) dan berpenghasilan < Rp.500 rb/bulan (1%).

Mengenai perkiraan total pengeluaran perbulan diperoleh informasi terbanyak warga

berpengeluaran Rp. 1-2juta/bulan yaitu (61%), warga memiliki pengeluaran Rp. 500.000-1 Juta

(36%), warga memiliki pengeluaran Rp. 2-3 juta/bulan (2%), dan warga berpengeluaran kurang

dari Rp. 500.000/bulan (1%). Terkait dengan pengeluaran biaya transportasi keluarga diperoleh

gambaran: (53%) menyatakan pengeluarannya < Rp.5.000/hari. Sebanyak (42%)

berpengeluaran Rp.5 rb – Rp.10 rb/hari, (4%) berpengeluaran Rp.10 rb – Rp.15 rb/hari, dan (1%)

berpengeluar untuk transportasi keluarganya berkisar Rp.15 rb – Rp.20 rb/hari.



8

Tabel 6: Ringkasan Tentang Kondisi Ekonomi Warga Terkena Proyek


1. Anggota keluarga selain KK yang bekerja

Ada Tidak Ada Dari 246 responden 1 adalah bangunan fasum/fasos

114 (47%) 125 (52%) 2. Total pendapatan

selurunya (Rp/bulan) < 500.000 500rb-1juta 1 juta-2juta 2 juta-3juta

(1%) (33%) (62%) (4%)

3. Total pengeluaran (Rp/bulan)

< 500.000 500rb-1juta 1 juta-2juta 2juta-3juta

(1%) (35%) (62%) (2%)

4. Biaya transpotasi keluarga (Rp/hari)

< Rp.5.000 Rp.5 rb – Rp.10 rb

Rp. 10rb- Rp.15 rb

Rp.15rb – Rp.20 rb

(53%) (42%) (4%) (1 %)

2.3.4. Sarana dan Prasarana Warga

Penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangan, pada umumnya bukan distribusi langsung

dari PLN, tetapi menyambung dari tetangga sebanyak (97%), yang menyambung listrik langsung

dari PLN, memakai generator sendiri (1%) dan sambungan generator dari tetangga masing-

masing (1%). Kebutuhan air minum warga di BKB sebagian besar menggunakan air galon/isi

ulang (98%), yang menggunakan air pikulan/grobak keliling sebagai sumber air minum (1%) dan

yang menggunakan sambungan PAM dari tetangga (1%). Kebutuhan air untuk MCK terbanyak

menggunakan air sungai/waduk sebanyak (87%), menggunakan air pikulan/gerobak keliling

sebanyak (7%), menyatakan lainnya (MCK Umum) (3%), menggunakan PAH (penampungan air

hujan) (2%) dan menggunakan sumur gali/sumur pompa sendiri sebanyak (1%). Terkait dengan

keperluan WC, dari 246 KK sebagian besar tidak memiliki WC/Jamban, yaitu sebanyak (56%)

menggunakan sungai sebagai jamban, sebanyak (41%) menggunakan WC/Jamban Umum,

sebanyak (2%) memiliki WC/Jamban sendiri, dan sebanyak (1%) tidak menjawab.

Tabel 7: Ringkasan Tentang Sarana dan Prasarana Warga Terkena Proyek

No. Uraian Hasil Survei

1. Sumber Penerangan PLN-dari tetangga

PLN langsung

Generator sendiri Generator dari tetangga

(97%) (1%) (1%) (1%)

2. Sumber Air minum Air galon Eceran/Pikul PAM dari tetangga

Lainnya

(98%) (1%) (1%) (0%) 3. Sumber Air MCK sungai Eceran/

Pikul MCK Umum

PAH (tampungan air hujan)

sumur gali/ pompa

(87%) (7%) (3%) (2%) (1%)



9

4. Kepemilikan Jamban

Sungai/Waduk Jamban umum Jamban sendiri tidak jawab

(56%) (41%) (2%) (1%)

5. Alat transportasi Jalan kaki Kend umum Sepeda Mobil pribadi

(92%) (5%) (2%) (1%)

Alat transportasi yang digunakan warga, sebagian warga menyatakan hanya beraktivitas di

sekitar BKB, sehingga cukup berjalan kaki (92%), sedangkan sisanya menggunakan angkutan

umum (5%), hanya menggunakan sepeda (2%) dan (1%) menggunakan mobil pribadi. Sedangkan

akses menuju tempat tinggal, warga secara swadaya menimbun badan sungai dengan

tanah/material bangunan dan membuat jembatan bambu/kayu, demikian juga akses menuju

tempat mandi/cuci.

2.3.5. Persepsi dan Aspirasi

Warga penghuni BKB sebagian besar sudah mengetahui keberadaan/ rencana JUFMP (99%) dan

yang menyatakan tidak tahu 1%. Mereka mengetahui rencana proyek dari tokoh masyarakat

(92%), dan sebagian kecil menyatakan mengetahui dari teman/tetangga (8%). Mengenai

pendapat, apabila harus dipindahkan ke Rusunawa, sebanyak (79%) menyatakan “setuju” dan

sisanya (21%) “tidak setuju”.

Tabel 8: Ringkasan Tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Proyek

No Uraian Hasil Survei

1. Keberadaan proyek Tahu Tidak Tahu

(99%) (1%)

2. Sumber Informasi Aparat (Camat, lurah, RT/RW)

Tokoh masyarakat

Teman/tetangga

(0%) (92%) (8%)

3. Pendapat bila harus pindah ke Rusunawa

Setuju Tidak Setuju

(79%) (21%)

4. Harapan/Usulan Tidak Menjawab Setuju Adanya Perhatian Pemerintah

Setuju asal kehidupan lebih baik

(35%) (33%) (17%) (9%)

Ganti Rugi Tidak Setuju Kalau bisa dibangun lagi

(3%) (1%) (1%)

Harapan/usulan warga terhadap rencana pengerukan BKB diantaranya adalah: diberikan ganti

rugi atas asset yang hilang, perhatian pemerintah terhadap mereka, agar kehidupan lebih baik

dari yang sekarang, dan bisa membangun dilokasi tersebut.



10

2.3.6. Kelompok Rentan dan Anak Sekolah

Kelompok rentan dalam uraian ini meliputi usia (55 tahun keatas) dan kondisi ekonomi karena

tidak bekerja sehingga bergantung kepada orang lain. Sebagai indikator kondisi ekonomi

“Parameter Sayogyo”: seseorang dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatan

pertahunnya setara dengan 480 Kg beras. Dengan asumsi harga beras sekarang Rp. 8000/kg,

maka orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 320.000/bulan atau Rp. 1.280.000

keluarga/bulan dianggap hidup dibawah garis kemiskinan.

Tabel 9: Ringkasan Tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah


1. Kelompok Rentan KK miskin KK Perempuan KK miskin adalah penghasilan rendah, tidak memiiki rumah/ tanah ditempat lain

(35.1%) (11.3%)

KK Lanjut Usia

Tidak ada tanah dan atau rumah ditempat lain

(1%) (12.1%)

2. Anak Sekolah SD : 153 orang SMP : 44 orang SMA : 5 orang

Anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan

Terkait dengan anak-anak sekolah yang terpaksa terkena dampak apabila harus pindah

diperkirakan berjumlah 122 orang.



11

III. RENCANA PELAKSANAAN PENANGANAN WARGA TERKENA PROYEK

3.1. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan pengerukan sungai, kanal dan waduk di DKI Jakarta, termasuk BKB merupakan salah

satu upaya untuk mengurangi banjir sekaligus mengembalikan fungsi badan sungai/kanal dan

waduk karena sebagian bantaran Sungai, Kanal dan Waduk telah diokupasi warga sebagai

tempat tinggal dan/atau tempat usaha. Dalam upaya refungsi kembali tanah Sungai/Kanal dan

Waduk, Pemerintah DKI Jakarta tidak memberi kompensasi terhadap tanah, bangunan dan asset

lain diatas sungai/waduk (Tanah Negara). Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta adalah:

a. Memukimkan warga ke tempat yang layak

BKB merupakan saluran penting di Jakarta, merupakan penyangga utama aliran Kali

Ciliwung, debitnya dapat mencapai 70-100 liter/detik, sehingga apabila digunakan sebagai

hunian/tempat tinggal sangat membahayakan mereka. Bangunan yang berpotensi terkena

proyek pengerukan pada umumnya gubuk dengan sanitasi terbatas. Melalui Instruksi

Gubernur No. 68 tahun 2014 tentang Penataan Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa bagi warga yang tinggal di

Sungai/Kanal/Waduk akan dipindahkan /ditempatkan di lokasi yang layak yaitu “Rusunawa”

yang sedang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Pertimbangan pindah ke Rusunawa karena

mahal dan sulitnya mendapatkan tanah di Jakarta. Kebijakan pemerintah Provinsi DKI

Jakarta memukimkan warga dari bantaran sungai ke Rusunawa dengan memberikan

fasilitasi/kemudahan diantaranya:

Subsidi atas sewa bagi warga terprogram;

Dibebaskan dari sewa bulanan selama + 6 bulan;

Diupayakan memperoleh bantuan peralatan rumah tangga (misal berupa perabot RT)

melalui skema partisipasi/peran serta swasta;

Fasilitasi pindah bagi anak sekolah yang ingin pindah sekolah di dekat Rusunawa;

PAUD, pelayanan kesehatan, taman/tempat bermain, tempat berdagang di Rusunawa.

Transportasi gratis bus umum (busway) bagi penghuni Rusunawa;

Penyiapan lapangan kerja bagi warga yang memiliki keahlian;

Fasilitasi pulang kampung bagi warga ber KTP Non DKI Jakarta;

Diberi bantuan transportasi mengangkut harta benda dari lokasi lama ke lokasi baru;

Fasilitas kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat;



12

Kartu Jakarta Pintar bagi warga miskin sebagai bagian dari program sekolah gratis

sampai tingkat SLTA.

Persyaratan, cara pendaftaran dan penetapan untuk mengajukan/mendapatkan Rusunawa

diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Kegiatan JUFMP di BKB tidak

melibatkan relokasi warga, karena bangunan-bangunannya hanya terkena sebagian kecil (

<20%), sehingga mereka masih dapat menempati sisa bangunannya, namun dampak yang

mungkin timbul adalah kerusakan/robohnya bangunan ketika pengoperasian alat berat

untuk pengerukan lumpur.

b. Kompensasi atas tanah

Memanfaatkan badan sungai, waduk dan kanal merupakan tindakan yang tidak bijaksana

dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan Perda, untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta tidak memberi kompensasi atas upaya mengembalikan fungsi tanah di BKB yang

dimanfaatkan warga selama ini. Sedangkan untuk pemilikan tanah yang sah akan dilakukan

sesuai dengan Undang-undang/peraturan yang berlaku.

c. Kompensasi atas bangunan

Membangun tempat tinggal, tempat usaha diatas badan sungai (Tanah Negara), dalam hal

ini BKB merupakan salah satu bentuk penyerobotan yang melanggar Peraturan Daerah

tentang Ketertiban Umum. Disamping itu, mengganggu pola aliran drainase sekitar dan

menyebabkan banjir. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan

rencana pemindahan mereka ke Rusunawa.

d. Meminimalkan Permukiman Kembali dan dampak sosial.

Kebutuhan hunian murah dan layak bagi warga berpenghasilan rendah di Jakarta sangat

tinggi, disatu sisi tanah yang terbatas membuat proses penyiapan Rusunawa terlambat,

sehingga JUFMP mengkaji berbagai opsi teknis untuk menghindari/meminimalkan

permukiman kembali. Dengan melihat kondisi BKB yang sudah tidak di keruk lebih dari 30

tahun maka untuk mempercepat pekerjaan fisik di BKB dilakukan revisi DED dengan

mempertimbangkan beberapa faktor, yakni :

BKB telah mengalami pendangkalan, sehingga harus dilakukan pengerukan,



13

Pekerjaan embankmen akan mengganggu vegetasi di kawasan konservasi mangrove

Kapuk Muara, sehingga pekerjaan embankmen tidak dilaksanakan,

Kebutuhan Rusunawa yang tinggi di Jakarta, sehingga kesiapan dan ketersediaan unit

Rusunawa bagi warga BKB belum dapat dipenuhi pada tahun anggaran 2016/2017,

Memukimkan warga (nelayan) yang memiliki keterkaitan antara tempat tinggal dan

mata pencaharian memerlukan penanganan yang terpadu, sehingga proyek tidak

menggangu penghidupan mereka,

Sehubungan dengan upaya optimalisasi Banjir Kanal, maka pengerukan lumpur Banjir

Kanal bagian hilir (BKB) menjadi prioritas. Untuk dapat segera dilaksanakan, maka

pengerukan akan menghindari relokasi warga,

Pelaksanaan pengerukan lumpur dilokasi docking kapal (WBC 0 - WBC 38) akan

berkonsultasi dengan warga terkena proyek dan nelayan untuk

menggeser/memindahkan sementara docking kapal selama kegiatan pengerukan.

3.2. Analisis Hukum

Analisis hukum dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan perolehan tanah serta kegiatan-

kegiatan permukiman kembali, analisis tersebut meliputi aspek:

a. Aspek perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah

telah diperbaharui, yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian disusul

dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan-peraturan

perubahannya, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang kemudian diubah dengan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015.

Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (KKPK) yang menjadi landasan Rencana

Permukiman Kembali (RPK), yang disusun tahun 2010 masih menggunakan dasar hukum

peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005

tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagai mana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 serta peraturan

pelaksanaannya. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Permukiman Kembali perlu



14

disesuaikan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru. Untuk

menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru,yaitu UU No.2 Tahun

2012, Perpres No.71 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan perubahannya serta Peraturan

Ka.BPN No.5 Tahun 2012 dan peraturan perubahannya, maka tugas dan fungsi P2T

digantikan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur.

b. Aspek pendanaan

Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan

oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara serta pelaksanaan

dan pertanggung jawaban biaya operasional dan biaya pendukung berpedoman pada

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2012. Alokasi dana

penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari biaya ganti kerugian, operasional, dan

pendukung kegiatan:

a. perencanaan;

b. persiapan;

c. pelaksanaan;

d. penyerahan hasil;

e. e.administrasi dan pengolaan;

f. sosialisasi.

c. Aspek Kebijakan Permukiman Kembali

Dalam pelaksanaan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency

Dredging Initiative (JUFMP/JEDI), pengadaan tanah/relokasi warga menjadi

tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan

perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Internasional

Bank for Reconstruction and Development No. 8121-ID tanggal 17 Februari 2012

yang mensyaratkan permukiman kembali bagi WTP. Sehubungan dengan hal



15

tersebut maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur

Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Permukiman Kembali Warga yang

Terkena Dampak Proyek JUFMP/JEDI.

Gubernur menginstruksikan agar aparat pemerintah DKI Jakarta mendukung

dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan permukiman kembali warga terkena

dampak proyek JUFMP/JEDI. Mengingat kebijakan yang ditempuh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dalam relokasi warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI

adalah merelokasi warga ke RUSUNAWA maka pelaksanaannya mengikuti

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Mekanisme Penghunian Rusunawa.

3.3. Kelembagaan

Pelaksanaan fisik BKB menjadi tanggungjawab Bali Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC

“Cilicis”), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat. Sedangkan pelaksanaan penanganan warga terkena proyek JUFMP, Gubernur Provinsi

DKI Jakarta memberikan penugasan kepada institusi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta. Tabel dibawah menguraikan institusi dan tugasnya dalam rangka pengerukan di Banjir

Kanal Barat (BKB), sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 48 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan Permukiman Kembali Warga yang Terkena Dampak Proyek JUFMP/JEDI.

Tabel 10: Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali Warga

NO. INSTANSI TANGGUNGJAWAB WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA*

1. Sekretaris Daerah Mengkoordinasikan seluruh kegiatan

dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

atas pelaksanaan kegiatan permukiman

kembali

Selama proses

permukiman kembali :

persiapan, pelaksanaan

dan pemantauan

APBD

2. Asisten Pembangunan

dan Lingkungan Hidup

Membantu Sekda dalam

mengkoordinasikan seluruh kegiatan

dukungan Pemprov DKI Jakarta

Selama proses



dan pemantauan

APBD

3. Asisten Pemerintahan Membantu Sekretaris Daerah

mengkoordinasikan para Walikota dalam

melaksanakan proses permukiman kembali

Selama proses



dan pemantauan

APBD



16


SUMBER DANA*

4. Kepala Bappeda

Provinsi DKI Jakarta

Mengkoordinasikan perencanaan dan

mengalokasikan anggaran SKPD terkait

pelaksanaan JUFMP/JEDI, termasuk

permukiman kembali BKB

Selama proses



dan pemantauan

APBD

5. Walikota Jakarta

Utara

Mengkoordinasikan aparat Kecamatan

Penjaringan dan Kelurahan Pluit dalam

melaksanakan proses permukiman kembali

warga terkena proyek pengerukan BKB

Selama proses



dan pemantauan

APBD

6. Kepala Dinas Tata Air Menetapkan & mengumumkan data

warga terkena proyek BKB yang telah

diverifikasi Camat dan Lurah (data

terlampir)

melaksanakan pendampingan proses

permukiman kembali warga terkena

proyek, baik melalui relokasi ke

Rusunawa yang telah disediakan

maupun opsi kompensasi lainnya

Selama proses


persiapan dan

pelaksanaan

APBD

7. Kepala Dinas

Perumahan dan

Gedung Pemda

menyediakan Rusunawa dan

mengalokasi unit rumah susun sewa

bagi warga terkena proyek BKB

melakukan pendampingan warga

terpindahkan

Selama proses

persiapan dan

pelaksanaan

pemindahan warga

APBD

8. Kepala Dinas

Komunikasi,

Informatika dan

Kehumasan

menyediakan dokumentasi, press release,

dan publikasi di media Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta

Selama proses



APBD

9. Kepala Dinas

kependudukan dan

Catatan Sipil

memberikan layanan kependudukan bagi

warga terpindahkan dari tempat asal ke

lokasi rusun atau lokasi lain yang dituju

Selama proses

permukiman kembali


APBD

10. Kepala Dinas

Kesehatan, Dinas

Pendidikan, Dinas

Perhubungan

Menyediakan layanan kesehatan dan

pendidikan serta transportasi

Selama proses

permukiman kembali


APBD

11. Kepala Dinas Sosial,

Dinas UMKM, Dinas

Tenaga Kerja

Menyediakan bantuan pemulihan

usaha/penghasilan

Selama proses

permukiman kembali


APBD

12. Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja

Membantu warga melakukan

pengosongan, pembongkaran bangunan

dan pengamanan lahan yang sudah

dibebaskan

Selama proses



APBD

13. Kepala Biro Prasarana

dan Sarana Kota

melaksanakan monitoring dan

mengkoordinasikan pelaksanaan proyek

Selama proses



dan pemantauan

APBD



17


SUMBER DANA*

JUFMP/JEDI, termasuk permukiman

kembali

14. Camat Penjaringan Verifikasi data warga terkena proyek BKB

Mengkoordinasikan aparat Kelurahan Pluit

dalam sosialisasi dan permukiman kembali

Selama proses



APBD

15. Lurah Pluit Menverifikasi data warga terkena proyek

Melaksanakan proses permukiman kembali

Selama proses



dan pemantauan

APBD

16. UPT Rusunawa Melakukan pendataan kapasitas Rusunawa

untuk dihuni warga terkena proyek

Melakukan proses pemindahan warga

Selama proses



APBD

Keterangan:

*): Sumber Dana melalui pelaksanaan anggaran masing-masing SKPD

3.4. Monitoring dan Evaluasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

yang diwakili oleh CPIU yang dibantu konsultan supervisi berperan sebagai pengawas internal

proyek. Pada tingkat CPIU, Laporan Bulanan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Air.

Sedangkan di tingkat PIU DKI Jakarta diserahkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui

Dinas Tata Air dan Sekretaris Daerah Provinsi. Monitoring dimulai sejak persiapan penyusunan

LARAP, Laporan Kemajuan dan Monitoring akan tersedia bagi warga terkena proyek dan

diupload dalam Web JUFMP dan Web WB.

3.5. Penanganan Keluhan

Keluhan terkait dengan warga terkena proyek akan ditangani secepat mungkin dan selesai di

Posko-ditempat warga menyampaikan keluhan (dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari).

Proses penanganan keluhan difasilitasi oleh Tenaga Ahli Penanganan Keluhan dari Konsultan

Supervisi yang ditugaskan dilapangan. Keluhan dapat disampaikan melalui SMS, Email/Web,

datang langsung ke Posko.

POSKO - Penanganan Keluhan di lokasi (Sub-proyek): keluhan yang disampaikan secara

langsung/tidak langsung, tertulis /atau tidak tertulis, selanjutnya dicatat, diverifikasi, disimpan

dan disampaikan kepada institusi yang berwenang dan atau PIU Cilicis/PIU Jakarta.



18

TINGKAT KOTA: jika warga tidak puas atau belum mendapat tanggapan dari PIU, warga dapat

menyampaikan keluhan ke Kantor Walikota. Setelah menerima keluhan warga, Walikota akan

mengambil tindakan terhadap kasus dimaksud. Untuk membantu penyelesaian keluhan,

Walikota bertangung jawab mendokumentasikan dan menyimpan arsip keluhan yang ditangani.

TINGKAT PROVINSI: apabila keluhan tidak mendapat tanggapan dari walikota, warga dapat

menyampaikan keluhan kepada Gubernur. Waktu yang diperlukan untuk penanganan keluhan

sekitar 30 (tiga puluh) hari.

Langkah terakhir: Apabila warga kecewa dan atau tidak menerima tanggapan dari Gubernur,

keluhan dapat dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian secara hukum.

3.6. Pelaksanaan Penanganan Warga Terkena Proyek

Penanganan warga terkena dampak proyek pengerukan BKB akan dilaksanakan secara simultan

dengan pekerjaan pengerukan. Pekerjaan pengerukan tidak memerlukan pemindahan warga

dan hanya mengenai sebagian kecil bangunan yang ada (<20%). Kontraktor, BBWSCC “Cilicis”

dan Konsultan Supervisi akan bersama-sama melakukan Mutual Check (MC)- 0 sebelum

pengerukan. Demikian pula metode kerja pengerukan akan dilakukan sedemikan rupa melalui

badan air, sehingga dapat meminimalkan dampak terhadap bangunan warga. Apabila terjadi

kerusakan bangunan akibat kegiatan pengerukan, kontraktor akan bertanggung jawab atas

kerusakan tersebut.

Tabel 11: Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Proyek Banjir Kanal Barat

No Program dan Kegiatan Waktu

Pelaksanaan Penanggung Jawab

Tahun Anggaran

1. Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah(berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2014)

30 Mei 2014 Bappeda 2014

2. Penyusunan Dokumen RP Agustus 2014 Dinas PU 2013 – 14

3. Cut off date 18 Maret 2014 Dinas PU 2014

4. Penetapan Warga Terkena Proyek 18 Maret 2014 Dinas PU 2014 5. Pendataan Ulang Warga Terkena Proyek Juli 2015 Dinas Tata Air 2015

6. Revisi Dokumen RP Maret 2016 Dinas Tata Air 2016

7. Minimalisasi Warga terdampak proyek melalui REVIEW DED

Januari-Juni 2016 CPIU

Review DED menghindari seluruh bangunan yang berpotensi terkena proyek

8. Pelelangan 30 Mei 2016 s/d Maret 2017

BBWSCC “Cilicis” 2017 -2018

9. Penandatanganan Kontrak April 2017 BBWSCC “Cilicis”

10. Konsultasi Masyarakat dan berita acara konsultasi Mei-Juni 2017 BBWSCC “Cilicis”

11. Mutual Check (MC) - 0 Mei 2017 Cilicis; Kontraktor; CSC 2017



19

12. Pelaksanaan Pengerukan dan pemasangan sheet pile berdasarkan atas hasil Mutual Check (MC) 0:

1) Kegiatan pengerukan dan pemasangan sheet pile akan dilaksanakan tanpa mengakibatkan pemindahan warga terkena proyek

Mei 2017-Juli 2018

BBWSCC “Cilicis”

2) Kontraktor akan bertanggungjawab atas kerusakan/pembongkaran bangunan yang terjadi akibat aktivitas proyek.

Mei 2017-Juli 2018

BBWSCC “Cilicis” 2017-18

3) Penggeseran/pemindahan sementara kapal-kapal nelayan dari lokasi yang akan dikeruk

Mei 2017-Juli 2018

BBWSCC”Cilicis”, Kontraktor dan CSC

2017-2018



20

LAMPIRAN 1: FOTO-FOTO KONDISI DILOKASI PROYEK

Akses dan Deretan Bangunan di BKB Tempat Pengupasan Kerang Hijau di BKB

Aktivitas Docking Perahu di BKB Akses dari Tempat tinggal ke Perahu

Akses Warga ke Perahu Salah satu aktivitas Warga diatas Perahu



21

LAMPIRAN 2: CONTOH POTONGAN MELINTANG RENCANA KEGIATAN PENGERUKAN DI BKB



22

Kegiatan Fisik di Banjir Kanal Barat: Pelaksanaan: April 2017-June 2018

Length of Dredging: 10.500 m (Volume: ±450,000 m3 )

Embankment Rehabilitation:220 m1

Pintu Air Karet

Bangunan warga yang berpotensi terkena proyek 246 unit ( Review DED telah menghindari relokasi warga)

(no sheet piling, only selected dredging)

LAMPIRAN 3 : Rencana Kegiatan dan Lokasi Proyek BKB



23

LAMPIRAN 4: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA PROYEK



24

LAMPIRAN 4: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA PROYEK (Lanjutan)



25

LAMPIRAN 5: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA PROYEK



26

LAMPIRAN 5: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA PROYEK (Lanjutan)



27

LAMPIRAN 6: RINGKASAN BANGUNAN WARGA TERKENA PROYEK DI BANJIR KANAL BARAT

No. Kategori WTP

Jumlah Bangunan/WTP Area/luas (m2) Hak-Hak Pilihan atas hak Perkiraan Biaya (RP)

Bangunan terkena seluruhnya

Bangunan terkena sebagian

Bangunan terkena seluruhnya

Bangunan terkena Sebagian

Jumlah bangunan/Jumlah WTP

1 2 3 4 1 2 3 4

1. Warga yang menempati

246/245 246 Kompensasi atas hilangnya bangunan

Jumlah bangunan/ penyewa

Jumlah bangunan yang terkena sebagian

Jumlah yang harus pindah

Jumlah yang tidak perlu pindah

Pilihan bantuan resettlement

Perkiraan biaya

1 2 3 4 1 2 3 4

2. Penyewa

- - - - Bantuan Pindah

Jumlah WTP # Tipe Mata Pencaharian WTP1 Pilihan bantuan rehab. support

Perkiraan Biaya

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. Orang yang terpengaruh matapencaharian

- - - - - Bantuan rehabilitasi

Jumlah WTP Bangunan dibongkar seluruhnya

Dibongkar sebagian Pilihan WTP Perkiraan Biaya

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4. Pemilik Aset yang rusak selama konstruksi

245 Biaya pengganti yang disiapkan kontraktor

Fungsidan ukuran bangunan

Fungsi sisa bangunan2

1 2 3 4 1 2 3 4

5. Penyerobot

246 Tidak mendapat

1 Details are presented in the attachment no… 2 Details are presented in the attachment no



28

kompensasi

Jumlah WTP Jumlah bangunan sewa

Jumlah Penyewa terkena proyek

1 2 3 4 1 2 3 4

6. Pemilik bangunan sewa

Tanpa kompensasi bangunan diatas 3 unit

*) Notes : Persons who own and occupy dwellings and other structures: 1 = cash compensation and access to public housing 2 = public housing 3 = cash compensation only 4 = other form of compensation, please specify Renters: 1 = public housing 2 = rental costs and access to public housing 3 = other scheme 4 = etc. Persons whose livelihoods are affected: 1 = loss of income from small shop 2 = loss of income from small industry 3 = loss of income from site-specific earning activities (such as fishermen) 4 = loss of income from services 5 = others Preference for rehabilitation support: 1 = facilitation to find new place close to the original area or on-site 2 = training for different type of job 3 = credit 4 = facilitation in the establishment of new income generating activity 5 = combination of the above Owners of assets that are damaged during construction: All structures are damaged 1 = house 2 = commercial structure 3 = fences 4 = others Partially damaged 1 = house 2 = commercial structure 3 = fences 4 = others Preference for compensation 1 = cash compensation 2 = rebuild 3 = rent Encroachers: Type of uses and size of the encroached structures 1 = commercial, average size.. 2 = kitchen, average size .. 3 = toilets, average size.. 4 = other, average size .. Uses and size of remaining structures 1 = main house, average size.. 2 = main house and commercial, average size.. 3 = commercial only, average size.. 4 = other, average size… Squatter landlords: Number of structures rent 1 = one unit 2 = two units 3 = three units 4 = more than three units Number of affected renters 1 = in one unit 2 = in two units 3 = in three units 4 = in four units



29

LAMPIRAN 7:

Surat Gubernur DKI Jakarta kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku Ketua CPMU

JUFMP tertanggal 8 Mei 2015.

Keputusan Gubernur No. 1363/2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembebasan Lahan

dan Permukiman Kembali JUFMP,

Instruksi Gubernur No. 41/2011 tentang Percepatan Penyelesaian Rencana Pembebasan Lahan

dan Permukiman Kembali.



30



31



32



33



34



35



36



37



38

land acqusition and resettlement action plan (larap) · banjir kanal barat (bkb). 1.2. gambaran...

Documents