kpk pos edisi 122

Harga Eceran (Kota Medan):Rp.2.500/eksemplar

EDISI 1228 - 14 NOPEMBER 2010

Redaksi/Usaha:Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit :PT Karya Peduli KebangsaanK O R A N K O R U P S I P O L I T I K K R I M I N A L

KPKPOS

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

<<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

MUSIBAH yang terjadi di sejumlah daerah

di Tanah Air, seperti Wasior, Merapi dan

Mentawai menyisakan persoalan kegagapan

pemerintah daerah dalam meresponnya.

Padahal, penerapan otonomi daerah

memungkinkan Pemda bergerak dengan

cepat.

Jangan heran jika ada kepala daerah

harus memutar otak untuk melakukan

manajerial bencana di daerahnya. Mereka

tak segan-segan mencari pijakan hukum

dalam melakukan penanganan bencana. Jika

tak hati-hati, bui menjadi ganjarannya.

Itulah potret yang terjadi di sejumlah

daerah yang terkena musibah akhir-akhir ini.

Kegagapan pimpinan daerah menjadi

penyumbang lambatnya penanganan

bencana.

Persoalan ketangkasan dalam merespon

bencana karena daerah-daerah baru

mendirikan Badan Daerah Penanggulangan

Bencana (BDPB). Kini baru ada 28 BDPB

tingkat provinsi dan 106 di tingkat kabupaten.

Persoalan lain yang menjadi kendala

dalam penanganan bencana oleh Pemda

adalah kurangnya pengalaman, sumber

daya manusia yang memadai dan anggaran.

Makanya semua terjadi kemacetan.

Penanganan bencana yang dilakukan

pemerintah daerah lambat karena persoalan

perimbangan anggaran yang tidak adil antara

pusat dan daerah. Di era otda ini dana tidak

menggelembung di daerah, tapi justru berada

di pusat.

Situasi semakin parah, pemerintah daerah

juga mengalami kebingungan dalam pena-

nganan bencana karena Otda tidak melekat

di Pemda. Dampaknya penanganan profe-

Gagap MeresponBencana

ANGKA KEMISKINAN MASIH TINGGI ANGKA KEMISKINAN MASIH TINGGI ANGKA KEMISKINAN MASIH TINGGI ANGKA KEMISKINAN MASIH TINGGI ANGKA KEMISKINAN MASIH TINGGI I HAL 7

Kebijakan Bupati

Rohil Resahkan

Masyarakat


Rahudman Bisa Dibui

Syamsul Cuci Tangan

Kasus Panther

TNBG Jadi Kawasan

Pertambangan



JIKA BIKIN ONAR DAN MEMBANGUN OPINI PUBLIK

MEDAN - Wali KotaMedan, Drs RahudmanMM, sebagai tersangkakasus dugaan korupsidana TPAPD KabupatenTapsel 2005 lalu, bisa sajaditahan apabila tidakkooperatif, membuat onardan membangun opinipublik.


''Penahanan akan dilaku-kan bila ia (tersangka-red)tidak kooperatif, membuatonar dan membangun opinipublik. Bila Rahudman lari, iarugi sendiri," demikian pene-gasan Kepala Kejaksaan Ting-gi (Kajati) Sumut, SutionUsman Adji, Jumat lalu.

Sution dengan tegas me-nyatakan, pihaknya seriusmengusut kasus dugaan ko-

rupsi Rahudman. Untuk ituagar semua pihak dimintabersabar.

"Pemeriksaan tersangka(Rahudman-red) dilakukansecepatnya. Tidak bertahun-tahun dan tidak berbulan-bulan. Yang pasti akan segeradiperiksa. Mana mungkin ke-jaksaan main-main. Apalagikasus ini sudah diumumkan.Malulah, saya apabila gagal,"

ujarnya.Diakui, dalam waktu

dekat, tersangka Rahud-man akan dipanggil Pe-ngadilan Negeri Pa-dangsidempuan dalamkapasitas sebagai saksikasus dugaan korupsiAmrin Tambunan. Terdak-wa Amrin Tambunan man-tan bendahara ketika Ra-

Penahanan akan dilaku-kan bila ia (tersangka-red) tidak kooperatif,membuat onar danmembangun opinipublik. Bila Rahudmanlari, ia rugi sendiri,

SUTION USMAN ADJIKepala KejaksaanTinggi Sumut

“

”

MEDAN - Sejumlah elemen mas-yarakat penggiat anti korupsi didaerah ini mendesak Wali KotaRahudman Harahap supaya dita-han. Desakan itu datang dari Ma-pancas Kota Medan dan AliansiMahasiswa dan Masyarakat(AMM) dalam aksi digelar di depangedung Kejatisu, Selasa lalu.

Desakan ini disampaikan pascaditetapkannya Rahudman sebagaitersangka oleh Kejaksaan TinggiSumatera Utara, terkait dugaankorupsi Tunjangan PenghasilanAparatur Pemerintahan Desa

(TPAPD) Pemerintah KabupatenTapanuli Selatan sebesar Rp1,5miliar.

Mapancas dan AMM memintaagar pengusutan kasus mantanSekretaris Daerah Pemkab Tapa-nuli Selatan, yang kini menjabatWali Kota Medan itu, segera ditun-taskan dengan melakukan pena-hanan terhadap yang bersangku-tan setelah ditetapkan sebagaitersangka.

Dalam aksi tersebut, kelompokmahasiswa ini juga meminta

Aksi Desak Tahan Rahudman


JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara,Syamsul Arifin kembali menegaskan tidakmelakukan penyelewengan dana APBDKabupaten Langkat tahun 2000-2007,seperti yang dituduhkan terhadap dirinyaselama ini. Kebijakan yang diambilnyasudah sesuai prosedur. Bahkan kebijakanitu dijalankan sesuai porsi, amanat dantugas yang diembannya secara tepat.

"Penyelewengan itu tidak ada samasekali. Yang ada hanya kebutuhan, dandirespons oleh pemda. Tidak ada niatansaya untuk melakukan penyelewengan,"papar mantan Bupati Langkat usai men-jalani pemeriksaan Tim Penyidik KPK diJakarta, Kamis lalu. Ketua Umum PartaiGolkar Sumut diperiksa selama empatjam.

"Ada 20 pertanyaan hari ini," jawabnyasingkat sambil menuruni tangga menujumobil tahanan KPK, yang siap mengan-tarkan ke tempat peristirahatannya di

Syamsul: SudahSesuai Prosedur

JAKARTA - WahanaLingkungan Hidup In-donesia (WALHI) danJaringan Advokasi Tam-bang (JATAM) melapor-kan saat ini terdapatlima kawasan hutanTaman Nasional di In-donesia berubah fungsimenjadi kawasan per-tambangan.

Beberapa kawasanlindung yang beralihfungsi menjadi kawasan

pertambangan seperti :Taman Nasional (TN)Bogani Nani Wartabone(BNW) di Gorontaloyang dikawasannya ada4 perusahaan tambangyang telah mengantongiizin, diantaranya PTGorontalo Mineral. Ta-man Nasional BatangGadis (TNBG) Suma-tera Utara PT Sorik MasMining akan menam-bang emas. Juga, TN

Laiwangi - Wanggametidi Nusa Tenggara Timuroleh PT Fatih Resources;TN Tangkoko Dua Sau-dara di Sulawesi Utaraoleh PT. Meares SoputanMining. Bahkan, TN La-lobata dan Aketajawedi Maluku Utara olehPT Weda Bay Nickel.

"Terus terang, sebe-narnya masih banyaklagi perubahan kawasan

UJUNG TANJUNG -Kebijakan Bupati RokanHilir (Rohil) AnnasMaamun melakukanpemekaran Desa UjungTanjung, KecamatanTanah Putih, menjadi 4desa menimbulkankeresahan di tengah-tengah masyarakat.Akibatnya, kini situasi dankondisi di lapangansemakin memanas “IbaratBom Waktu” sewaktu-waktu bisa meledak.

Melihat kenyataan saatini, jika aparat tidaksegera mengantisipasi danbertindak cepat,dikhawatirkan UjungTanjung menjadi tidakkondusif. “Kesabaranmasyarakat adabatasnya. Apa yangdilakukan keluargaH.Syamsuri terhadapwarganya sendiri sebagaiperbuatan tidakmanusiawi, melanggar

hak azasi manusia(HAM)," ujar Atan MTanjung saat bincang-bincang dengan KPK Posdi Ujung Tanjung belumlama ini.

Dikatakan Atan MTanjung, dampakkebijakan Annas Maamunmenimbulkan derita yangsangat dalam terhadapmasyarakat. Khususnyamasyarakat petani dusunImpah Sungai Madar.Penderitaan rakyat makindirasakan sejak jalanumum dusun Impahdiputus. Pemutusan jalanitu diduga dilakukanoknum manajemenperusahaan perkebunanPT HH yang berlokasi diDusun Impah. Konontersiar kabar, perusahaanperkebunan PT HH adalahmilik keluarga besar HSyamsuri, Kepala DesaUjung Tanjung. Padahal,jalan tersebut merupakansatu-satunya jalan yang

KEMBALI DIPERIKSA. Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifinmeninggalkan gedung KPK usai diperiksa

JAKARTA - Tim penyidik KomisiPemberantasan Korupsi (KPK)mulai menanyakan hal-hal yangmenyangkut pokok materi dugaankorupsi APBD Langkat ke Gu-bernur Sumatera Utara SyamsulArifin. Dalam pemeriksaan, sejakditahan di rutan Salemba, Syam-sul sudah ditanya penyidik soalaliran dana APBD termasuk pe-ngadaan 43 unit Panther yangdigunakan anggota DPRD Lang-kat periode 1999-2004.

"Pemeriksaan yang ditanyakanaliran dana ke siapa saja. Adabeberapa nama yang disebut,seperti pejabat pemda dan muspi-da. Tapi perlu diverifikasi secaradetail, apakah uang ini uang AP-BD atau uang pribadi," ungkapSyamsul Huda penasehat hukumSyamsul Arifin, selepas menemani

kliennya menjalani pemeriksaanKPK, Kamis siang.

Dikatakan, verifikasi ini sangatpenting untuk membuka tabiryang sebenarnya. Karena itu KPKharus memverifikasi kembali jum-lah kerugian negara. Termasukapakah aliran dana yang mengalirke sejumlah pihak itu merupakanuang APBD atau bukan.

Terkait sejumlah nama yangdiduga menikmati uang hasildugaan korupsi, Syamsul Hudamengaku, tidak tahu. “Itu tadiditanyakan penyidik apakah na-ma-nama ini menerima. Tapi sayatidak tahu siapa saja mereka itu,"tambahnya.

Syamsul Huda tidak memung-kiri, diantara nama yang disebutpenyidik KPK ada nama-nama



BINJAI - Mahasiswa Pancasila (Mapancas)Binjai mendukung pihak Kejaksaan TinggiSumut (Kejatisu) atas ditetapkannya 12tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas PUBinjai, terkait pelaksanaan proyek pengaspalanjalan di Kota Binjai dengan nilai proyek sekitarRp10 miliar lebih pada APBD 2007-2008.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah MapancasKota Binjai, Heri Fadly didampingi HumasEffendi Ginting, Kamis pekan lalu, mengatakanhal ini kepada wartawan KPK POS di kantor-nya Jalan Ahmad yani Binjai.

Mengutip laporan Audit BPK, kerugian negaraadalah Rp3,4 miliar, karena pekerjaan tidak sesuaibestek, mark-up sehingga volume pekerjaan tidaksesuai di lapangan. "Mapancas Kota Binjai akanterus mengawal proses hukum kasus ini, karenakami selama ini tak henti-hentinya memberitakanke media cetak terbitan daerah dan nasional. Tidakitu saja, kami juga telah mengirim surat kePresiden, BPK RI Pusat, Kejaksaan Agung, KPK,Mabes Polri," tegas Heri.

Tahan 12TersangkaKorupsi

MAPANCAS BINJAI DESAK KEJATISU

MEDAN - Tiga pejabat Dinas Kesehatan NiasSelatan, resmi ditahan tim Pidana Khusus(Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara(Kejatisu), setelah diperiksa selama 10 jam,Kamis lalu.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangkakasus dugaan korupsi mark up pengadaan obat-obatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) KabupatenNias Selatan (Nisel) senilai Rp3,5 miliar yangberasal dari APBD Nias 2007.

Ketiga pejabat tersebut adalah staf Pus-kesmas Labusa, Nisel sekaligus pejabatpembuat komitmen Kristian Hondro; staf Pro-gram pada P2 Dinkes Nias Selatan yang jugapanitia pengadaan obat-obat dan perbekalankesehatan, Abrektus Manao; dan kontraktor dariPT SR Kendi Damanik.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka,ketiganya langsung digiring dari kantor KejatiSumut di Jalan AH Nasution, Medan, ke RumahTahanan (Rutan) Tanjunggusta.

KejatisuTahan TigaPejabat Nias


WALHI : 153 IZIN UNTUK BABAT HUTAN

Kawasan Batang Gadis

DIPUTUS - Jalan Dusun Impah Sungai Madar, Ujung Tanjung, diputus, didugadilakukan oknum manajemen PT. HH. (KPK POS/PUR)

KPK POS

SAMBUNGANE D I S I 122

8 - 14 NOPEMBER 2010

2

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pembina : Eggy Sujana SH, MSiPemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis;Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma BaktiSH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: [email protected]; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No.Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

GAGAP MERESPON .....dari hal 1

KEBIJAKAN BUPATI ROHIL RESAHKAN MASYARAKAT ...................................dari hal 1

sional tidak terjadi. Tapi yang terjadi minta petunjuk ke Kemendagri.

Kegagapan ini pula yang menyebabkan banyaknya korban jiwa

yang tewas akibat bencana yang terjadi. Seperti meletusnya Gunung

Merapi dan Tsunami di Mentawai., yang menimbulkan ratusan korban

jiwa. Jika kegagapan itu tak terjadi, korban jiwa akan jauh berkurang.

(***)

digunakan petani menuju kebun.Pemutusan badan jalan dusun

Impah dikeluhkan petani karenatidak bisa lagi melakukan aktivi-tas dikebunnya sendiri. Badanjalan Dusun Impah yang diputusoknum manajemen PT. HH seda-lam 2 meter x lebar 2 meter danpanjang 6 KM. Pemutusan badanjalan dilakukan pihak PT HHdengan menggunakan dua unitalat berat eskapator. Dalam waktutidak terlalu lama, yakni dalamtempo 2 x 24 jam dan dikerjakansiang malam badan jalan DusunImpah yang dibangun masyarakatsecara swadaya itu kini putustotal.

Selaku pemuka masyarakat,Atan M Tanjung mengutuk pelakupemutusan badan jalan tersebut.Ironisnya meski permasalahantersebut sudah dilapor warga kePolres Rohil, namun belum ditang-gapi. Masyarakat kecewa ataslambannya pihak Polres Rohilmenyelidiki pemutusan badanjalan Impah tersebut. Desa Impahtermasuk salah satu dusun yangmasuk dalam pemekaran desaUjung Tanjung.

Menurut Atan M Tanjung,

memanasnya situasi di UjungTanjung belakangan ini akibatulah Bupati Rohil Annas Maamunyang melakukan pemekaran sesukahatinya. Mestinya 'berani mem-buat kebijakan harus, beranibertangungjawab'. Bupati Rohildituding takut melakukan pemeka-ran, memang ada benarnya.Buktinya 3 kali diagendakanBupati Rohil melantik 4 KepalaDesa pemekaran Ujung Tanjungternyata gagal.

Dampak lain akibat kebijakanBupati Rohil yang dibalas denganperbuatan tidak manusiawikeluarga H Syamsuri terhadapwarganya sendiri, yakni pengga-lian tanah milik keluarga besar H.Syamsuri di RT-07 RW-03. Pengga-lian tanah ini mengunakan alatberat eskapator dengan membuatkanal di tengah perkampunganpenduduk dengan ukuran 2 x 2meter. Kanal ini persis di depanrumah salah seorang pengacara dibelakang Masjid Baiturahmah.Akibat galian tersebut, belum lamaini anak warga berusia 4 tahunnyaris tewas akibat terpelesetjatuh ke dalam kanal yang digena-ngi air hujan.

Atan M Tanjung mengatakan,galian parit yang dilakukankeluarga besar H. Syamsuri diDusun Pematang Punak RT-07/RW-03 sebagai bentuk perlawananH. Syamsuri terhadap kebijakanBupati Rohil Annas Maamun yangmemekarkan Desa Ujung Tanjung,karena lokasi galian tersebuttermasuk salah satu dusun yangdimekarkan menjadi desa UjungTanjung Selatan.

Selain itu pemutusan badanjalan kampung menuju kebunmasyarakat di dusun PematangPadang salah satu dusun yangdimekarkan Bupati Rokan HilirAnnas Maamun statusnya diting-katkan menjadi desa. Padahal,lanjut Atan, pemekaran desamenjadi empat desa, disetujuibanyak pihak dan masyarakat desaUjung Tajung.

Ketidaktegasan Bupati RohilAnnas Mamun dalam melaksa-nakan pemekaran di UjungTanjung, membuat H. Syamsurimelakukan buka tutup pasar.Sementara pasar baru di SimpangKerbau, Desa Ujung Tanjung sejak23 Oktober lalu sudah digunakanpara pedagang. Namun, belum

seumur 'bayam' pasar tradisionalSimpang Kerbau terancam tutup.Kabar beredar, orang kepercayaanH. Syamsuri membujuk parapedagang agar kembali menempatipasar tradisional Selamat Jaya.

Pantauan di lapangan, Selasapekan lalu, para pedagang secaraberangsur mengangkut meja lapaktempat dagangannya kembali kepasar Selamat Jaya. Pemilik tanahyang telah menanamkan modalnyamembangun kios di pasar baruSimpang Kerbau tersebut bakalmerugi belasan juta rupiah.

Sejumlah keterangan yangdihimpun KPK Pos di UjungTanjung menyebutkan, akibattudingan bahwa Annas Maamuntakut terhadap Kepala Desa-nya,dibantah Annas Maamun. "Siapabilang saya takut. Pemekaran desaUjung Tanjung tetap dilaksanakan,karena sudah merupakankeputusan dan disetujui DPRDRohil. Pelantikan desa pemekaranUjung Tanjung tinggal menentukanhari". Pernyataan Bupati inidisampaikan usai solat berjemaahdisalah satu Masjid di RimboMelintang belum lama ini.

(PUR)

hutan nasional menjadi ka-wasan pertambangan. Takkurang 153 izin KontrakKarya (KK) yang menunggugiliran membabat hutan,belum lagi KP-KP (KuasaPertambangan) yang menja-mur di era otonomi daerah,"ungkap Deddy Ratih, peng-kampanye Hutan WALHI danHendrik Siregar dari LSMJATAM di Jakarta, Jumat lalu.

Pemerintah SBY-Boedio-no, sambung dia, bukannyamenjaga sisa kawasan kon-servasi seluas 23.304.017,57hektar dan hutan lindungseluas 31.604.032,02 hektar(2007), malah terus menerusmembiarkan perubahanfungsi hutan lindung men-jadi area tambang.

"Lihat saja, SBY tidakbersikap apa pun ketika Gu-

bernur Sulawesi Tenggara, NurAlam, mengajukan perubahanfungsi 481 ribu hektar hutankonservasi dan lindung bagi253 perusahaan tambang,2009 silam. Paling hangatadalah disetujuinya alih fungsikawasan TN BNW seluas14.000hektar untuk operasitambang PT. Gorontalo Min-eral, anak perusahaan BumiResources," urainya.

Celakanya, lanjut Hendrik,perubahan fungsi TN BNWseolah-olah untuk kepen-tingan meningkatkan pro-duktivitas rakyat, nyatanyadiberikan kepada perusa-haan tambang. Bahkan reko-mendasi untuk melakukankajian lingkungan hidupstrategis paska SK 324/Men-hut-II/2010 ditinggalkanbegitu saja dan hanya difo-

kuskan pada AMDAL PT.Gorontalo Mineral.

Ditegaskan, komitmen pe-merintah Indonesia untukmengurangi emisi karbon sebe-sar 26% semakin patut dira-gukan. Pemerintah justru sema-kin mendorong industri yangeksploitatif atau esktraktifmengatasnamakan pemba-ngunan dan pertumbuhanekonomi tanpa ragu dan malu.

"Buktinya, ada 3.008.384,6hektar hutan konservasi danlindung yang akan dibabathanya oleh 19 perusahaantambang. Bahkan, pemerin-tah bangga meminggirkanrakyat untuk hanya dijadi-kan sebagai obyek penderitadengan membuat dan meme-lihara konflik," tandasnya.

Menurutnya, pemberianijin pinjam pakai kawasan

untuk pertambangan jelasmerupakan kesalahan besar,karena kerusakan dan ke-hancuran ekologi yang diha-silkannya. Memberikan kebe-basan atas pengerusakanhutan sama artinya denganpenghancuran ekologi di In-donesia yang tentunya ber-dampak pada keberlanjutanekologi dan keadilan pemba-ngunan antar generasi.

Koordinator JATAM, An-dri S Wijaya meminta agarpemerintah menghentikanpemberian dan membatal-kan izin-izin tambang bilapemerintah tidak ingin me-lanjutkan kebijakan yangdesktruktif karena daya ru-sak tambang yang tak ter-pulihkan akan meninggalkanwarisan bencana tak ternilai.

JATAM mendesak mende-

sak Pemerintah untuk men-cabut berbagai izin pinjampakai kawasan hutan untukpertambangan, merevisi ke-bijakan yangmemperparahkerusakan lingkungan danyang menimbulkan konflikkeruangan dan konflik sosial,melakukan audit terhadapperusahaan-perusahaantambang yang beroperasidikawasan hutan.

"Selain itu, segera men-cabut ijin- ijin perusahaanyang bertentangan denganUU, terutama UU No 41tahun 1999 tentang Kehu-tanan jo UU No. 19 tahun2004. Kami juga mengutuktindakan pemerintah yangmembiarkan praktek peng-hancuran bangsa di berbagaitempat di Indonesia saat ini,"tegasnya serius. (ENDY)

TNBG JADI KAWASAN PERTAMBANGAN .................................................................................dari hal 1

Rutan Salemba Jakarta. Bapak tiga anak yang menge-nakan batik biru keunguan enggan berkomentar banyak.Dari raut wajahnya terpancar kelelahan karena hampirsetiap hari menjalani pemeriksaan yang melelahkan.

Berbagai pertanyaan yang disodorkan wartawan sepertikondisi kesehatannya, bagaimana upaya melakukanpenangguhan penahanan, partai Golkar selama ini diamdan tidak melakukan upaya dan pertanyaan lainnya,tidak dijawab sama sekali. Syamsul tutup mulut danenggan meladeni wartawan. (ENDY)

SYAMSUL: SUDAH .........dari hal 1

mantan anggota DPRDLangkat.

Namun kepada wartawania mengaku lupa siapa sajaanggota DPRD yang disebutpenyidik ikut menerima ali-ran dana APBD PemkabLangkat, periode 2000-2007."Namanya ada beberapa (eksanggota DPRD Langkat)tetapi saya tidak ingat. Adajuga nama pejabat Pemkabdan Muspida," ungkapnya.

Sementara tersangkaSyamsul Arifin, ketika dita-nya wartawan bungkam me-ngungkapkan nama-namaanggota DPRD Langkatyang menerima aliran danaAPBD Pemkab Langkat.

Syamsul Huda juga men-

ceritakan, tim penyidik ber-tanya kepada kliennya itu,apakah pengadaan mobilPanther untuk anggota DP-RD resmi dialokasikan keAPBD, ataukah sifatnyauang pinjaman anggota de-wan yang dibelikan Panther.Kepada penyidik, Syamsulmengaku tidak tahu menahumengenai pengadaan mobilPanther tersebut.

“Pak Gubernur (SyamsulArifin-Red) tidak tahu mena-hu soal itu. Dari DPRD minta,Pak Gubernur bilang tidakbisa,” ujar Samsul Huda ke-pada wartawan usai men-dampingi pemeriksaan Syam-sul di gedung KPK, kemarin.

Kok akhirnya ada mobil

Panther yang dibeli? Hudamengakui, memang fakt-anya ada mobil yang dibeli.Hanya saja, katanya, Syam-sul tidak tahu menahu. “Adapengadaan yang dilakukandealer, tapi tak sepengeta-huan Syamsul,” ujar Huda.Lantas, siapa yang menguruspembelian? Huda menga-takan, yang mengurus hal-hal teknis pembelian adalahBagian Keuangan dan Peme-gang Kas.

Dengan dalih itu, Hudamengatakan, mestinya adatersangka baru selain Syam-sul. “Seharusnya ada namabaru (sebagai tersangka-Red), dilihat dari sisi tang-gung jawab (pihak-pihak

yang mengelola keuangan-Red),” kata Huda.

Sementara itu, sejumlahelemen msyarakat di Lang-kat menggelar zikir akbar dimasjid Ubudiyah PangkalanBerandan, beberapa harilalu. Tujuannya, mendo’akanagar Syamsul Arifin diberikekuatan dan ketabahandalam menghadapi masalahyang dihadapinya saat ini.Zikir akbar itu diseleng-garakan Gerakan AngkatanMuda Melayu Indonesia(GAMMI), Forum PencariFakta (FPF) Langkat, IkatanSarjana Teluk Aru (ISTA).

Pihak FPF Langkat diwa-kili Sekjennya, Sutan RinaldiRahim mengatakan Syamsul

Arifin sejak dahulu dikenalorang yang taat beragamadan dermawan, serta aktifmembantu kaum dhuafa dantukang becak.

Sementara Sekjen GAM-MI Babalan M Sofyan SPdmengatakan, KPK jangantebang pilih dalam mena-ngani kasus korupsi. SemogaSyamsul Arifin terbebas darituntutan yang didakwa ke-padanya.

Sedang Ketua ISTA DrsKhaidir Siagian, memintapara guru, ulama dan cendi-kiawan muda di Langkatuntuk mendoakan agarSyamsul Arifin, sehat wal’-afiat dan tegar menghadapiujian ini. (ENDY/SF/MIRA)

SYAMSUL CUCI TANGAN KASUS PANTHER ...........................................................................dari hal 1

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum)Humas Kejati Sumut, Edy Irsan Tarigan, mengatakan, darihasil pemeriksaan ditemukan adanya kerugian negaradari harga selisih biaya pengadaan obat-obatan danperbekalan kesehatan tahun 2007 lalu.

Modusnya, pengerjaan pengadaan obat-obatan danperbekalan kesehatan itu dilakukan secara penunjukanlangsung kepada kontraktor PT SR.

Karena itu, pengadaan obat-obatan dan perbekalankesehatan yang telah dianggarkan sebesar Rp3,5 miliardi APBD Nias 2007, diduga di-mark up.

"Pengadaan obat dengan sistem penunjukan langsung(PL) tidak mengacu kepada SK Menkes RI No 251/Menkes/SK/VII/2007 dan bertentangan dengan perubahanketujuh Kepres 8 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barangoleh Pemerintah," katanya.

Ditambahkannya, penunjukan langsung itu justrumengacu kepada keputusan Bupati Nias Selatan No 050/110/K/2007. Akibatnya, harga obat menjadi tinggi karenaselisih pembelian dan penjualan kepada masyarakatmenjadi mahal.

Saat disinggung tentang adanya dugaan keterlibatanKadis Kesehatan Pemkab Nias Selatan, Sekda NiasSelatan, dan Bupati Nias Selatan, Edy menjawab masihdalam penyidikan. "Apakah mereka diperiksa lebih lanjutdalam kasus ini tergantung hasil proses penyidikan yangdilakukan oleh tim Pidsus. Namun, bisa saja ada tersangkabaru dalam kasus ini," ujarnya.(TM/BS)

KEJATISU TAHAN .........dari hal 1

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah melayangkansurat ke Kajatisu prihal masalah kasus di Dinas PU danKimpraswil beberapa bulan lalu. Namun sampai saat inibelum mandapat jawaban dari Kajatisu. PengurusMapancas Binjai tidak menyangka dan kaget saatKejatisu menetapkan 12 tersangka atas kasus dugaankorupsi di dinas PU dan Kimpraswil Binjai tahun 2007 -2008.

Heri meminta Kejatisu untuk segera menahan ke 12orang yang telah dijadikan tersangka dan menyita hartayang terindikasi hasil korupsi guna mengembalikankerugian Negara. Kasus temuan Audit BPk ini sudah lamamulai tahun 2007-2008, namun pihak penegak hukumlamban memprosesnya dan pernah pihak kejatisu melaluiKasipidsus Erbindo Saragih mengatakan; “sampai saatkami belum menerima hasil audit dari BPK RI perihaladanya temuan dugaan korupsi di Dinas PU danKimpraswil tahun 2007 -2008.

Sedangkan pihak BPK RI melalui Humasnya MikaelTogatorop menegaskan, bahwa BPK RI telahmenyerahkan hasil temuan tersebut ke Kejatisu. "Saat itukami melihat kedua instansi tersebut saling over tanggungjawab. Seharusnya kedua instansi tersebut aktif dalammembuka kasus dan mengawal proses hukum hasil temuantersebut di Kejaksaan hingga ke Pengadilan karenamasing-masing baik Kejatisu dan BPK RI punya aturandan sanksi Pidana Undang-undang yang harus di jalankanbila melalaikan adanya temuan kasus," ungkap Herimelansir ucapan humas BPK RI di salah satu media cetakterbitan Medan beberapa waktu lalu.

"Sekali lagi Mapancas Binjai meminta dengan tegaskepada Kejatisu untuk menahan ke 12 tersangka tersebutdan segera memprosessnya hingga tuntas serta diberihukuman yang setimpal, bila kasus ini tetap mengambangmaka kami meminta kebijakan Kejaksaan Agung untukmencopot Sution Usman Aji selaku Kajatisu," tegas KetuaMapancas. (SBR)

TAHAN 12 ...........................................dari hal 1

Kejatisu mengusut adanya dugaan KKN terhadappengangkatan dan mutasi sejumlah pejabat di lingkunganPemerintah Kota Medan.

“Pejabat-pejabat di Pemko Medan saat ini dihantuiketakutan dimutasi sewaktu-waktu. Begitu banyakancaman-ancaman yang datang dari oknum yangmengatasnamakan Rahudman Harahap dengan memintasejumlah uang agar tetap bisa menjabat. Bahkan, pejabatyang baru dilantik beberapa waktu lalu pun tidak terlepasdari unsur KKN,” ujar salah seorang demonstran.

Aksi unjuk rasa ini diterima langsung Kepala SeksiPenerangan Hukum Kejatisu Edi Irsan. Dalam ketera-ngannya Edi mengatakan, pemeriksaan yang dilakukanterhadap mantan Sekda Tapanuli Selatan itu telah melaluiprosedur. "Kejatisu kini menunggu surat izin pemeriksaandari Mendagri dan Presiden. Jika surat tersebut keluar,maka Kejaksaan akan melakukan pemeriksaan," tegasEdi.

Sembari menuggu surat ini, Kejati akan terus melaku-kan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berhubunganlangsung dengan dugaan korupsi itu. “Saya berharap semuapihak bersabar dalam penanganan kasus ini. Kitamenegaskan kasus ini segera dibawa ke persidangan,”katanya di hadapan massa. (BBS/FL)

AKSI DESAK TAHAN

RAHUDMAN ..............................dari hal 1

hudman menjadi SekdakabTapsel.

Rahudman yang dilantiksebagai Wali Kota Medan, 26Juli 2010 lalu, ditetapkansebagai tersangka kasus du-gaan korupsi saat masihmenjabat Sekretaris Daerah(Sekda) Tapanuli Selatan(Tapsel) 2005 lalu. KejatiSumut menetapkannya seba-gai tersangka dalam kasus

Tunjangan Penghasilan Apa-ratur Pemerintahan Desa(TPAPD) di Tapsel.

Status tersangka Rahud-man diputuskan Kejatisu,setelah jaksa penuntut umum(JPU) kasus korupsi Amrinmembacakan dakwaannya diPN Padangsidempuan. JPUmendakwa Amrin bersama-sama Rahudman melakukantindakan pidana korupsi.

Pada saat kasus ini terjadiRahudman menjabat SekdaPemkab Tapsel.

Kejatisu mengatakan, ba-rang bukti dugaan korupsiyang disangkakan terhadapRahudman saat ini ada di PNPadangsidempuan yang di-gunakan dalam persidanganterdakwa Amrin Tambunan.''Kejati melakukan penda-laman dan pengembangan.

Saksi-saksi sudah mulai kitapanggil. Baru setelah itu kitaperiksa tersangka,'' kataSution.

Sementara itu, sebelum-nya Asisten Pidana KhususKejati Erbindo Saragih me-nambahkan, jumlah saksiyang akan dipanggil dalamkasus Rahudman hampirsama dalam kasus AmrinTambunan. ''Kurang lebih

samalah,'' kata Erbindo saatditemui di Kantor KejatiSumut.

Dalam kasus Amrin, pe-nyidik memeriksa 27 saksidari PNS Pemkab Tapsel dansaksi ahli BPKP PerwakilanSumut. Rahudman pernahdiperiksa penyidik PoldaSumut dalam kasus yangsama.

(BBS/TM)

RAHUDMAN BISA DIBUI ...............................................................................................................................dari hal 1

SERGAI - PetaniKabupaten Sergaimengantisipasi puncakserangan hama tikusyang diperkirakanterjadi pada bulanDesember. Merekakembali melakukanpembasmian lewatemposan, yakni,dengan memberikanracun asap ke dalamsarang tikus.

Cara ini dinilai efektifkarena dilakukan ketikatanaman padi sudahditanami seperti sekarang.Sebab, jika dilakukandengan cara perburuankelubang tikus (grobyokan)tidak memungkinkan lagikarena padi berusia sebulan.“Seharusnya musim tanambaru dilakukan sekarangini. Tetapi karena mengejarwaktu penutupan irigasipada Desember makadipercepat,” ujar Ketua

Kelompok Tani Fajar,Wagimin warga DesaPematang Setrak, TelukMengkudu, Sergai, Minggu.

Sementara itu, PatugasPenyuluhan Pertanian EdiSusilo menjelaskan, jikapencegahan atau pembas-mian tikus tidak dilakukan,maka Desember nantitanaman padi yang sedangberisi (bunting) akanmenjadi makanan tikusyang saat itu juga sedangberkembang biak.

Sedangkan, Kepala SeksiOrganisme PenggangguTanaman (Kasi OPT) DinasPertanian dan Peternakan(Distanak) Sergai, Iman SPmengatakan, sekarang inibanyak faktor yangmengakibatkan sejumlahhama menyerang tanamanpadi. "Diantarnya faktorjarak musim tanam yangterlalu singkat, kemudianditambah lagi polapenyemprotan yangdilakukan petani tidak

serentak," ungkapnya.Meski demikian, kata

Imam, pihaknya terusberupaya membantu petaniagar dapat menyiasati danmemberikan solusi yangsedang dihadapi. “Kita terusberkoordinasi denganinstansi provinsi maupunpusat untuk menindaklanjuti masalah danmemberikan solusi. Contoh-nya, memberikan bantuanracun ataupun obatobatan," tegasnya. (ADI)

Desember Puncak Serangan Tikus di Sergai

KPK POS

KORUPSIE D I S I 122

8 - 14 NOVEMBER 2010

3

NASIONAL

Bupati Rohil Intervensi Pembentukan OMSUsut DugaanKKN RudinWawakoDUMAI - Kalangan aktivis terus menyorotidan mendesak pihak kejaksaan dan polisiuntuk menguntus tuntas renovasi rumahdinas Wakil Walikota (Rudin Wawako)Dumai Agus Hidayat. Pasalnya, renovasiitu tidak melalui lelang tender sehinggakuat dugaan pelaksanaannya sarat korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN). Ir M HasbiKetua LSM Letra Dumai mengatakanrenovasi dilaksanakan sebelum lebarandengan alasan mendesak dan ada peng-gelembungan harga material. Dana yangdialokasikan sebesar Rp 700 juta.

“Harga yang sangat mahal dan me-nyimpang dari aturan karena dilaksanakanmelalui penunjukan langsung. Saya mendesakkejaksaan dan kepolisian mengusut tuntasdugaan ini," katanya, Kamis pekan lalu.

Menurutnya, Rudin yang ditempatiWawako adalah Rudin ketua DPRD yangmestinya ada persetujuan DPRD. Pemba-ngunan dan penempatan rumah dinas ketuaDPRD di Perumahan Pemda, Jalan PutriTujuh, Dumai tertuang dalam Perda."Selain itu rumah dinas ketua DPRD dilokasi itu merupakan simbol tersendiri dankebanggaan rakyat, apa alasan Pemdamengambil alih rumah itu," ujar Hasbi.

Dia menghimbau DPRD Dumai agarrumah dinas tersebut dikembalikan keDPRD dan ditempati. Ketua LSM Peman-tau Aset Daerah Riau, Khairuddin menga-takan renovasi yang dilaksanakan tanpatender melanggar Kepres Nomor 80 tahun2003. Proyek yang bisa di tunjuk langsungadalah yang nilainya Rp 100 juta ke bawah,terkecuali dana renovasi tersebut uangpribadi Wawako. "Kebijakan tanpa di dasariketentuan sama artinya menyalahgunakanjabatan, jika untuk kepentingan pribadiidentik dengan koprusi," kata Khairuddin.

Walikota Dumai Ir Khairul Anwardalam setiap kesempatan dengan jajaran-nya berjanji akan menindak tegas oknumbawahannya yang melakukan tindakpidana korupsi tanpa tebang pilih. Banyakpihak berharap ketegasan itu bukan hanyaomong kosong agar pemerintahan yangdipimpinnya bersih dari korupsi danberwibawa dimata masyarakat. Terkaitdugaan korupsi renovasi tersebut.(PUR)

BANGKO PUSAKO - Dalam rangka mensejahterakan masyarakat tidakmampu, pemerintah daerah Rokan Hilir melalui Badan PemberdayaanMasyarakat setiap tahun mengalokasikan dana miliaran rupiah yangposkan di Bapemmas. Dana tersebut digunakan untuk pemberdayaanmasyarakat melalui pembangunan rumah layak huni (RLH) sekaligusmemberi peluang lapangan kerja bagi masyarakat tempatan. Sebagaiperpanjangan tangan Bapemmas dibentuklah organisasi masyarakatsetempat (OMS) di tingkat desa. Proyek RHL dilaksanakan tanpamelalui tender dan dikerjakan masyarakat yang tergabung dalam OMS.

Untuk merealisasikan proyekRLH dibentuklah susunan pe-ngurus OMS di tingkat desa.Sesuai aturan, pemilihan peng-urus dilaksanakan secara demo-krasi melalui musyawarah danmufakat dari dan oleh masya-rakat. tempatan. Tahun 2009Desa Bangko Kiri mendapatjatah 40 unit RLH dengan type36 tersebar di sejumlah RT DesaBangko Kiri, pelaksanaannyatahun 2010. Ternyata pemben-tukan pengurus OMS Desa Bang-ko Kiri, Kecamatan BangkoPusako, Rohil, masih saja adacampur tangan Bupati RohilAnnas Maamun. Intervensi ituberupa jabatan ketua OMS diten-tukan Bupati. Padahal secarademokrasi masyarakat telahmelaksanakan pemilihan ketuasecara aklamasi.

Nazwin terpilih sebagai ketuadan untuk mendapatkan legiti-masi dari Bapemmas, KadesBangko Kiri Sofyan merekomen-dasikan Nazwin. Sofyan mengu-tus Sukirman menyampaikanrekomendasi tersebut ke Bapem-mas namun Bapemmas berkatalain. Rekomendasi Sofyan dito-lak, kecuali rekomendasi tersebutdirubah dari Nazwin menjadi HSukirman. "Kesannya, Sukirmanmenggunting dalam lipatan,"ucap Jasril, aktivis LSM Topan -RI Rohil, Jumat pekan lalu.

Dikatakan Jasril, Sofyan tidakpuas atas penolakan tersebut laluSukirman diundang rapat di

kantor Desa Bangko Kiri yangdihadiri puluhan masyarakatyang tergabung dalam OMS. Saatia diberi kesempatan bicara, tan-pa rasa sungkan ia mengatakandirinya titipan Bupati. "Sayaditunjuk Annas Maamun menjadiketua OMS, tidak boleh oranglain," kata Sukirman waktu itu.

Setelah Sukirman mendapat-kan legitimasi dari Bapemmas.Dia atas nama OMS dipercayaBapemmas membangun RLH diBangko Kiri sebanyak 40 unitdengan type 36, dana APBD yangterserap untuk pembangunan itudipekirakan sebesar Rp 3 miliardengan biaya per unit Rp 72 juta.Jasril saat melakukan investigasike sejumlah RLH menemukanbanyak kejanggalan, proyekterkesan dikerjakan asal jadi,tidak sesuai kontrak. Wargamengeluh karena baru dua bulanmenempati rumah, dinding, betonkuda-kuda, kusen pintu danjendela retak-retak, lantai yangdilapisi dengan keramik turundan mengalami keretakan ka-rena tanah timbun lantai tidakdipadatkan. Sementara itu WC,seksitengnya dibuat asal-asalan,beton seksiteng menggantungdengankedalaman hanya 50 centimeter dari permukaan tanah.Harusnya kedalaman 1,5 meter xlebar 1 meter. Akibat proyek asaljadi itu warga yang menempatiRLH merasa tidak nyaman.

40 Unit RLH itu terbuat daridinding batu, lantai keramik,

atap seng, terdiri 2 kamar tidurdan 1 ruang tamu, rumah layakhuni yang dibangun dengansistem konstruksi beton tersebutbakalan tidak bertahan lama karenamutunya tidak sesuai harapanwarga. Mengingat lahan dikawasanperumahan tersebut kondisinyalabil, rawan terhadap getaran dandikhawatirkan bangunan akanroboh sebelum waktunya. Ironisnya,lanjut Jasril, meski kerusakantersebut telah disampaikanwarga kepada Sukirman selakupelaksana proyek namun tidakditanggapi, padahal proyek ituada masa perawatan selama 6bulan. Jika terjadi kerusakanmasih tanggung jawab Sukirman,namun tidak ditanggapi dengan

alasan warga telah membuatpernyataan jika terjadi kerusakanmaka warga yang memperbaikinyasendiri dengan biaya sendiri.

LSM Topan - RI akan mela-porkan persoalan ini ke Kejak-saan Tinggi Riau dan ke KapoldaRiau agar Sukirman ditindaktegas sesuai Undang-UndangKorupsi. Masalahnya lagi, pem-bangunan RHL tidak melibatkanmasyarakat tempatan, di dugauntuk mengeruk keuntunganSukirman mendatangkan tenagakerja dari Kota Medan agar dapatdiatur memanipulasi materialbangunan. Sejumlah keteranganyang dihimpun menyebutkanRLH memproritaskan wargayang tidak mampu dan belum

mempunyai rumah, ternyatamasih di intervensi Bupati. Salahseorang warga Bangko Pusakoberinisial IK disinyalir telah duakali menerima RLH . Pertamatahun 2006 berbentuk rumahpanggung, terbuat dari dindingpapan, lantai papan, atap seng,dan sudah di jual IK ke pihaklain. Sementara tahun 2010 ini,IK mendapat jatah kedua kalinyaterbuat dari konstruksi betontype 36 sehingga terjadi kecem-buruan sosial ditengah-tengahmasyarakat padahal masih ba-nyak masyarakat tidak mampuyang sepatutnya mendapatkan.Namun masyarakat tidak bisaberbuat banyak karena di dugaIK adalah kerabat Bupati.(PUR)

Korupsi Bank Bukopin Di-petieskan

JAKARTA - Dugaan korupsi pengadaanalat pengering gabah atau drying centerdari dana Bank Bukopin dengankerugian negara sebesar Rp 76,3 miliar,hingga tiga tahun belum jelas penyele-saiannya, mengambang dan dipetieskan.Penyidik Jaksa Agung Muda TindakPidana Khusus (Jampidsus) membukakembali peti itu dengan melakukanekspos kasus tersebut. Namun Plt JaksaAgung, Darmono, mengaku malahbelum mendapat laporan hasil gelarperkara atau ekspos dugaan korupsi ini.

"Saya belum mendapatkan laporandari pidsus, jadi saya tidak bisa beripernyataan ," papar Darmono, pekanlalu. Ia melanjutkan Kejaksaan Agungmemastikan tidak akan menerbitkansurat perintah penghentian penyidikan(SP-3) terhadap dugaan korupsi ini danmenjamin kasusnya akan berakhir dipengadilan.

Penjelasan Pidsus, lanjut Darmono,diperlukan untuk mengetahui kenapa

kasus Bukopin sampai terkatung-katung hingga 2 tahun. Termasukapakah kasus ini terhambat karena adaketerangan direksi Bank Bukopin yangbelum diperoleh penyidik Pidsus.

"Nanti saya tanya Pidsus," tambahpengganti sementara Jaksa AgungHendarman Supandji ini. Kasus yangterjadi tahun 2004 ini, saat BankBukopin mengucurkan fasilitas kreditkepada PT Agung Pratama Lestaripimpinan Gunawan Ng sebesar Rp 69,8miliar. Kredit tanpa agunan itu dikucur-kan tiga tahap untuk membiayaipembangunan alat pengering gabaha-tay drying center pada Bulog DivisiRegional Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali,Nusa Tenggara Barat, dan SulawesiSelatan, sebanyak 45 unit.

Ternyata, fasilitas kredit PT Agungtak digunakan sebagaimana mestinya.Mesin yang harus dibeli adalah merekGlobal Gea buatan Taiwan. Realisa-sinya, mesin yang dibeli bermerek

Sincui, yang disulap dengan menempelmerek Global Gea. Lebih parah lagi,terjadi kredit macet yangberkepanjangan sehingga Bank Bukopinmengalami kerugian mencapai Rp 76,24miliar. Dalam kasus ini, KejaksaanAgung turun tangan. Tahun 2008,Kejaksaan Agung sudah ditetapkan 11tersangka dalam kasus ini. Sepuluhtersangka berasal dari Bukopin, antaralain, Direktur Usaha Mikro KecilMenengah Bank Bukopin SulistyohadiD. S, juga analisis keuangan BankBukopin. Dari luar Bukopin, GunawanNg, Direktur PT Agung Pratama, jugadijadikan tersangka.

Para tersangka dari Bank Bukopindinilai lalai karena tak berpegang padaPedoman Kredit Bank Bukopin. Kelalai-an mereka, antara lain, memberikankredit kepada Gunawan yang takmemiliki pengalaman di bidangpengeringan gabah dan pengadaangabah dari petani. Gunawan juga dinilai

tak memiliki kemampuan keuanganyang baik dan tak memiliki sumberpembiayaan sendiri. Kasus ini macetlantaran Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dan Badan Pengawasan Keua-ngan dan Pembangunan (NPKP) engganmengaudit angka kerugian negaranya.Alasannya, pemerintah hanya memilikisedikit saham di bank Bukopin. BPKmengacu UU BUMN, bahwa sahampemerintah harus sebesar 21% yang bisadiaudit, sedangkan saham pemerintah diBank Bukopin hanya 18%, sehinggatidak bisa mengaudit kerugian negaradalam kasus dugaan korupsi tersebut.Kejaksaan lantas meminta pendapatBank Indonesia dan ditolak.

Dampaknya kasus Bank Bukopin jadingambang, dan kini mulai dibuka lagi.Beberapa penyidik Kejaksaan Agungbelum bisa memberikan keterangankarena harus melaporkan dan mendapatijin dari Plt Jaksa Agung untuk menye-barkan ke masyarakat.(ENDY)

KPK Pantau IPOKrakatau SteelJAKARTA - Komisi Pemberantasan Ko-rupsi menaruh perhatian serius prosespelaksanaan penawaran saham perdanaatau Initial Public Offering (IPO) PTKrakatau Steel. Mengingat, IPO ini rawankorupsi. "Memang IPO PT Krakatau Steelmenjadi perhatian KPK. Hingga kini, KPKmasih terus memantau sekaligus mengum-pulkan data dan bukti terkait ketidak-beresan dalam pelaksanaan," ungkapKetua pelaksana harian pimpinan KPK,Haryono Umar, Kamis pekan lalu. Haryonomelanjutkan, KPK juga mendesak sebagaiperusahaan BUMN agar membuka pihak-pihak yang menjadi penawar IPO. Prosesitu harus dilakukan secara terbuka dantidak ditututupi untuk meminimalisirdugaan praktik percaloan, makelar sahamdan tudingan korupsi.

IPO ini, sambung dia, sangat rawankorupsi. Karenanya harus dilakukan secaratransparan, agar publik tahu sekaligus bisaikut mengawasinya, pesannya. KPK jugamengancam akan menindak penyeleng-gara negara, anggota parlemen, dan pihakswasta yang menjadi makelar dalampelaksanaan penawaran saham perdanaperusahaan pabrik baja terbesar di Aseanini. "Karena itu, KPK mengingatkan agarpenyelenggara negara, anggota DPRmaupun pihak swasta tidak memanfaat-kan situasi untuk mengeruk keuntunganpribadi," tegasnya serius. Pramono Anung,Wakil Ketua DPR RI mendesak pemerintahuntuk menunda penjualan saham perdanaPT Krakatau Steel, jika harga per lembarsahamnya di bawah standar. Karena jikadipaksakan dijual, pasti ada ketidakberesan.

"Kalau pemerintah tetap memaksa IPOdengan harga saham yang murah yakni Rp850 per lembar, pasti dipertanyakan, adaapa dibalik perencanaan strategis penjual-an IPO Krakatau Steel ini?. Pasti tidakberes," ungkapnya, Kamis pekan lalu.Mengingat, harga standar yang dibukukanRp 1.250 per lembar, yang seharusnyadilakukan pemerintah dengan strategisplaner dengan harga lebih mahal dari pasar."Hal ini sangat wajar karena KrakatauSteel bukan perusahaan kecengan (murah-an-Red)," tandasnya. Ekonom DradjadWibowo menambahkan penawaran umumsaham perdana Krakatau Steel tak lebihdari sekadar private placement.

Penjatahan saham yang besar kepadabeberapa investor institusi asing menun-jukkan indikasi tersebut. Ada beberapaperusahaan asing yang diutamakan, terutamaperusahaan yang sudah bekerja sama denganKS, yaitu Pohang Steel and Iron Corporation(POSCO) dan Nippon Steel.

Dradjad mengatakan, secara umum IPOKS jauh dari transparan. Indikasi permainantampak jelas. Terbukti, ada sejumlah investoryang memborong saham KS hingga miliaranrupiah di harga yang rendah itu danpemerintah menyetujuinya begitu saja.murah dan disetujui pemerintah.(ENDY)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan KorupsiSeptember 2009 sudah menetapkan BupatiSiak Provinsi Riau, Arwin As sebagai tersang-ka. Dengan dugaan korupsi penerbitan suratizin pemanfaatan hutan. Sayangnya, hinggasaat ini kasus Bupati Siak tidak diproses.Bupati masih menjabat dan menjalankanpemerintahan yang seolah-olah tidak bersa-lah. Karena itu, ratusan aktivis yang menama-kan diri Gerakan Masyarakat Anti Korupsi(Gemas) melakukan aksi demo di depanGedung KPK Jakarta, Rabu pekan lalu.

Mereka memprotes sikap KPK yanglamban dalam penanganan kasus korupsipenerbitan surat Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Hutan Tanaman sejaksetahun lalu. Sekaligus menuntut agarmempercepat proses penyidikan terhadapBupati Siak di Provinsi Riau. Selain kepadaBupati Siak Arwin AS, para aktifis jugamendesak KPK memanggil dan memprosesBupati Kampar Burhanuddin Husni, dalamkasus yang sama tersangka kasus dugaankorupsi penerbitan surat Izin Usaha Peman-faatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanamansejak setahun lalu.

"Bukan mustahil ada kecurigaan terhadappraktek-praktek pembayaran uang untukmenunda-nunda atau mempeti-eskan kasusini" ujar Koordinator Gemas Fahri Naim.Dalam demonstrasi itu, Gemas menggelaraksi teatrikal dengan menggantung limaayam hidup berwarna putih sebagai tandakoruptor yang terdiri dari koruptor kelas teri

hingga kelas kakap. Bupati Siak Arwin AS telahditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalamkasus dugaan korupsi penerbitan surat Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman(IUPHHK-HT) kepada beberapa perusahaandengan menyalahi ketentuan.

Arwin juga diduga telah menerima hadiahberkaitan dengan penerbitan surat tahun2001-2003 silam. Akibat perbuatannya,Arwin disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat(1) atau Pasal 3 atau Pasal 5 UU No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tipikor. Semen-tara itu, Bupati Kampar Burhanuddin Husnijuga telah ditetapkan menjadi tersangka.Hingga kini, keduanya belum diajukan kepengadilan. Kasus ini terungkap setelah KPKmendalami kasus serupa yang terjadi diKabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. BupatiPelalawan Azmun Ja'far telah dijatuhihukuman 11 tahun penjara karena terbuktimenerbitkan IUPHHK-HT secara menyalahihukum di Pelalawan pada tahun 2002-2003.

KPK sebelumnya telah menggeledahkantor dan ruang kerja tersangka dan ruangkerja Sekretaris Daerah Siak. Penggeledahanjuga telah dilakukan di berbagai perusahaankayu di Riau, antara lain PT Siak Raya Groupdan anak perusahaannnya. KPK juga sudahmemeriksa dua saksi terkait kasus ini. Merekaadalah Kepala Dinas Kehutanan KabupatenSiak Asral Rahmat dan pimpinan salah satuperusahaan, Samuel Sujadi. Sayangnyahingga kini kasus korupsi itu mandul, tak jelaspenyelesaiannya.(ENDY)

Kasus Bupati Siak tak

Diproses, KPK Diprotes

BAHARUDDIN DIPERIKSA–Anggota BPK Baharuddin Aritonang meninggalkan gedung KomisiPemberantasan Korupsi, Jakarta, usai diperiksa, Rabu (3/11). Baharuddin diperiksa terkait dugaansuap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

KPK POS



4

SUMUTN A D

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno,Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, M Nasir Dongoran, Toib Harahap;BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Amoni Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga, Ghazali Hasan (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon EdySaragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima,Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin,Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (AcehTamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian,Sahidin (Kutacane); Syahril (Rokan Hilir), Zulkifli, Kusjul (Indragiri Hulu); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).

PMII : Audit AnggaranHumas Pemko MedanMEDAN - Ketua PC PMII Kota MedanPayung Harahap meminta BawaskoMedan memeriksa penggunaan anggar-an di Bagian Humas Pemko Medansebab terindikasi kuat anggaran dibagian tersebut banyak penyimpangan.

"Bawasko harus memeriksa anggarandi Bagian Humas Pemko Medan terse-but agar penggunaan anggaran bisadiperjelas kemana saja dipergunakan.Kalau memang digunakan untukkesejahteraan wartawan harus jelaswartawan mana saja yang menda-patkan anggaran tersebut,” kata Payungmenjawab wartawan, belum lama ini diGedungDPRD Medan.

Payung mengungkapkan Tahun 2008penggunaan di bagian Humas PemkoMedan menjadi temuan oleh BadanPemeriksa Keuangan (BPK) sebab adasaluran anggaran ke sejumlah warta-wan yang pertanggungjawabannyasangat diragukan keabsahannya.

"Nah untuk saat ini kita berharapagar penggunaan anggaran di BagianHumas itu harus digunakan secaratransparan dan bisa dipertanggung-jawabkan. Kami sangat bersyukur kalauanggaran di bagian Humas PemkoMedan itu benar-benar disalurkan untukwartawan yang kita kahwatirkan anggaranitu masuk ke kantong-kantong oknumpejabat di bagain Humas Pemko Medanyang menjual-jual namawartawan,”sebut Payung kembali.

Selain itu Payung mempertanyakananggaran senilai Rp 900 juta lebih diBagian Humas Pemko Medan yangdiperuntukan mencetak buku undang-undang dan peraturan. "Pertanyaannyaapakah tugas Humas itu cetakmencetak buku ini yang sangat kitakhawatirkan penyimpangan anggarantersebut,” ujar Payung kembali.

Sekadar untuk mengingatkan padaPAPBD Tahun 2010 Bagian HumasPemko Medan mendapatkan tambahansenilai Rp 51 juta dari alokasi di APBDinduk senilai Rp3.000.000.000 menjadiRp 3.051.000.000.000 di P-APBD 2010.Diantara anggaran Rp 3.051 miliar ituada anggaran untuk cetak buku undang-undang Rp 900 juta lebih dan untukwartawans senilai Rp 200 juta.(MH)

Mapancas Minta Kajatisu Tahan Kadis PUBINJAI - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila (Mapancas)Kota Binjai, Heri fadly didampingi humasnya Effendi Ginting, Kamis pekanlalu mengatakan, Mapancas mendukung atas di tetapkanya 12 tersangkadalam kasus dugaan korupsi di Dinas PU Binjai. Terkait pelaksanaanproyek pengaspalan jalan di Kota Binjai dengan nilai proyek sekitar Rp 10miliar lebih APBD 2007-2008 oleh Kejatisu.

Kejari Didesak TangkapGM PT PelindoMEDAN-Ribuan massa Forum Masya-rakat Belawan Membangun (FORMA-BEM) mengelar aksi unjukrasa dihalaman Kantor PT (Persero) PelabuhanIndonesia (Pelindo) I Cabang Belawan,Kamis baru-baru ini. Massa mendesakKejari Belawan Menangkap GM PTPelindo. "Kejari Belawan jangan `mainmata`, segera tangkap GM PT Pelindo,Syahputra Sembiring atas tuduhanKKN," tegas M Syafrik Sani Tarigandalam orasinya di depan kantor Kejari.

Didampingi Ketua HSNI Medan,Azhar Ong, Syafrik bertindak selakukoordinator aksi, menduga KejariBelawan ada menerima suap hinggakasus GM PT Pelindo tidak ditindak-lanjuti.

Berlanjut ke Kantor PT Pelindo,Syafrik kembali menggaungkan tuntut-an FORMABEM. Dalam orasinya,Syafrik mendesak Menteri Negara(Meneg) BUMN untuk mencopotjabatan Syahputra Sembiring.

"Meneg BUMN jangan diam sajadengan perbuatan Syahputra Sembiring.Segera copot jabatannya sebagai GMPT Pelindo," teriaknya.

Syafrik juga mengancam akanmengerahkan massa yang lebih besarbila tuntutan FORMABEM tidakmendapat tanggapan dari Meneg danKejari Belawan. "Jika tuntutan initidak ditanggapi, FORMABEM akankemabli turun dengan massa yang lebihbesar," sebutnya.

Orasi yang dilakukan Syafrik, tidakjuga mendapat tanggapan dari PTPelindo. Dengan teriakan yang kerasdengan mencaci-maki. namun tidak adatindakan brutal yang terjadi dilakukanmassa FORMABEM. Massa selanjutnyameninggalkan kantor PT Pelindo secarterib dengan pengawalan polisi.(MBAC)

MEDAN–Aliansi MasyarakatPatuh Hukum (AMPUH)meminta Kejaksaan TinggiSumatera Utara, melakukanpengusutan terhadap proyekmulti years di Kabupaten TobaSamosi (Tobasa), sebesarRp119 miliar. Proyek didugaterindikaasi Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN).

Demikian diutarakanKepala Divisi InvestigasiAMPUH, Rozi Albanjari diHotel Medan Metro Jalan SMRaja Medan, Kamis pekan lalu.

Dari hasil investigasi AMPUH,proyek multi years di Tobasa,dalam kegiatan pembangunansarana dan prasarana di

kawasan terpadu Lumban Pea,Desa Tambunan, KecamatanBalige, bersumber dari APBD2008-2010, hingga kini belumterlaksanakan seutuhnya.

"Jadi kita mencurigai adaunsur KKN yang terjadi antarakontraktor dengan pemerintah.Proyek yang dikerjakandengan waktu tiga tahun tidakmenunjukan perubahankawasan terpadu," sebut Roze.

Dengan biaya miliaranrupiah, proyek yang waktupengerjaan tiba sangat kuatada konspirasi antarapemerintah setempat dankontraktor. "Kejatisu harusturun ke lapangan untuk

mengetahui langsung, bila initidak dilakukan, ada dugaanKejatisu mengetahui dugaanKKN proyek," katanya.

PT Bungo Pantai Bersaudaraselaku kontraktor, dicurigaisebagai perusahaan yangdikondisikan untuk pengerjaanproyek. Selain di Tobasa, PTBungo Pantai Bersaudara jugamenangani proyek multi years diKabupaten PadangsidimpuanSelatan (Palas). "Memang adainformasi, proyek multi years dibeberapa kabupaten/kotadikerjakan PT Bungo PantaiBersaudara. Ada indikasi proyekdikondisikan kepada satuperusahaan. Dan Tipikor Polda

dikabarakan juga sudah melaku-kan penyelidikan," tandas Rozi.

Langgar HukumSementara itu, pemba-

ngunan Rumah Toko (Ruko) disepanjang Sungai Aek Tapa,jalan SisingamangarajaRantauprapat ditudingmelanggar Peraturan DaerahPemPropsu No: 05 tahun1995,tentang penguasaan arealDaerah Aliran sungai (DAS).

Di samping melanggarPerda, ruko-ruko tersebut tidakmemiliki izin MendirikanBangunan Bangunan (IMB)dari pemerintah setempat.Bahkan terkesan, walau takada IMB, Pemkab Labuhan-

batu tidak mengambil tinda-kan hukum apapun terhadappembangunan ruko tersebut.

Ketika ditanyakan halpembangunan ruko yang diareal sungai aek tapa kepadakabag Pembangunan Labuhan-batu Ir Suprato di ruangankerjanya Rabu pekan lalu, iamengatakan bahwa rekomendasiyang diberikan oleh Dinas BinaMarga atas pemohon nama HjNajima warga Jalan KartiniRantauprapat pada awal bulanJanuari 2010 lalu belum ada dikeluarkan Bupati Selaku KepalaDaerah terhadap Pemohon yangdirekomendasikan Dinas BinaMarga itu.(IMBC/MBAC)

Kejatisu Diminta Selidiki Proyek Multi Years Tobasa

Sesuai laporan Audit BPKkerugian negara adalah Rp 3,4miliar, karena pekerjaan tidaksesuai bestek, mark-up sehinggavolume pekerjaan tidak sesuai dilapangan. "Kami akan terusmengawal proses hukum kasusini, karena kami selama ini takhenti–hentinya mengekspos kemedia terbitan daerah dan na-sional dan mengirim surat kePresiden, BPK RI Pusat, Kejak-saan Agung, KPK, Mabes Polri,dan media," kata Heri.

Ia menambahkan bahwa pi-haknya juga sudah melayang-kan surat ke Kepala KejaksaanTinggi Sumatera Utara perihalkasus di Dinas PU dan kim-praswil beberapa bulan lalu,namun sampai saat ini belummandapat jawaban dari Ke-

jatisu. Pengurus Mapancas Bin-jai tidak menyangka dan kagetsaat Kejatisu menetapkan 12tersangka atas kasus indikasikorupsi di Dinas Pu dan Kim-praswil tahun 2007-2008 ini.

"Kami DPD Mapancas KotaBinjai meminta dengan tegaskepada Kejatisu untuk segeramenahan ke 12 orang yang telahdijadikan tersangka dan me-nyita harta yang terindikasihasil Korupsi guna mengem-balikan kerugian negara."

Kasus ini berawal dari auditBPk Tahun 2007-2008, namunpihak penegak hukum terkesanlamban memprosesnya dan per-nah pihak Kejatisu melaluiKasipidsus Erbindo Saragihmengatakan pihaknya belummenerima hasil audit dari BPK.

Sedangkan pihak BPK RI mela-lui humasnya Mikael Togatoropmenegaskan bahwa BPK telahmenyerahkan hasil temuan terse-but ke Kejatisu.

Kedua instansi tersebut sa-ling oper tanggung jawab. Seha-rusnya keduanya aktif dalammembuka kasus dan mengawalproses hukum hasil temuantersebut di kejaksaan hingga kepengadilan karena masing–masing pihak punya aturan dansanksi pidana undang-undangyang harus di jalankan bila me-lalaikan adanya temuan kasus,Effendi Ginting menjelaskan.

Mapancas menilai selama inikinerja Kejatisu terkesan lam-ban dan terindikasi di susupimafia kasus. Lihat saja proseskasus temuan BPK RI tentangAPBD Langkat sebesar Rp 103miliar yang melibatkan SyamsulArifin mantan Bupati Langkat.Bila saat itu Kejatisu benar-benar memprosesnya mungkinyang ditahan adalah BupatiLangkat, bukan seorang Guber-nur Sumatera Utara. Karena

ulah Kejatisu yang tidak seriusmemproses kasusnya, maka sete-lah ditangani KPK jadi seluruhmasyarakat Sumut yang me-nanggungnya.

"Sekali lagi kami memintadengan tegas kepada Kejatisuuntuk menahan ke-12 tersangkatersebut dan segera mempro-sesnya hingga tuntas serta diberihukuman yang setimpal. Bilakasus ini tetap mengambangmaka kami meminta Kejagunguntuk mencopot Kajatisu de-ngan tidak hormat karena mela-laikan hasil temuan kasus. Kamitidak butuh Kajatisu yang lam-ban dan melalaikan temuankasus," tegas Hari.

Selasa pekan lalu, KajatisuSution Usman membenarkanadanya penetapan 12 tersangkadalam kasus pengaspalan jalandi Binjai. “Jumlah tersangka bisasaja sebanyak itu tergantungberapa banyak kegiatan pe-kerjaan pengaspalan jalan itu.Kalau sampai 14 paket dan se-mua ada bukti bermasalah, bisasaja tersangkanya banyak, di-

tambah dari pihak instansiterkait. Tapi soal kepastiannyaitu bagian Pidsus yang mena-nganinya,” kata Kajatisu didam-pingi Kasi Prosarin Intel Ke-jatisu Ronald Bakara SH MH.

Sementara Kasi Penkum EdiIrsan K Tarigan SH MHUmdidampingi Kasi Penyidikan(Kasidik) Pidsus Kejatisu me-nambahkan, nilai proyek itusekitar Rp 10 miliarlebih, danabantuan bawahan (DBB) Ting-kat Sumut. Tapi sesuai laporanBPK kerugian negara adalah Rp3,4 miliar, karena pekerjaantidak sesuai bestek, mark-upsehingga volume pekerjaan ti-dak sesuai di lapangan.

Dijelaskannya, dari 12 ter-sangka itu sebahagian darikalangan PNS atau pejabat PUPemko Binjai di antaranya ok-num pejabat PU Binjai M ST, JS,RDH dan Ir EK dan sebahagianlagi dari kalangan swasta ataurekanan. Ia tidak merinci ter-sangka lainnya dengan alasandemi kepentingan kelancaranpemeriksaan.(MEI)

Wakil Bupati Sergai H Soekirman memberikan cenderamata kepada pimpinan rombongan study banding Pemprov DKI Jakarta danPemkab Balangan Kalsel di aula Sultan Serdang kantor Bupati Sergai di Sei Rampah.

SEI LEPAN - Ratusan wargaKelurahan Sei Bilah Timur, Keca-matan Sei Lepan, kecewa danmemprotes kontraktor CV Purna-ma Sari yang mengerjakan JalanSei Bilah Timur panjang 500 me-ter dan lebar 3 meter dengan biayaRp 93.450.000.

Salah seorang anggota LSMGempar yang enggan disebutjatidirinya menilai pengerasanjalan dikerjakan asal jadi danamburadul. "PU Langkat tidakmenunjuk kontaktor yang profe-sional, akibatnya jalan tersebut

asal jadi," ujarnya, Jumat pekanlalu.

LSM Peka Langkat melaluihumasnya M Sofyan Spd menga-takan, proyek jalan itu memangasal jadi sehingga di minta DinasPU Langkat meninjau ulang pro-yek tersebut karena proyek terse-but uang rakyat hendaknya ber-manfaat bagi rakyat, bukan se-baliknya.

Sementara itu, Lurah sei BilahTimur, Armin ketika dikonfirmasimengatakan, bahwa pihaknyasebagai aparat pemerintahan

menyusulkan apa yang sudahdisepakati pada musrinbang agarmembawa masalah ini ketingkatkecamatan.

"Dari kecamatan ketingkatkabupaten sampai disahkan diAPBD oleh DPRD Langkat dandiserahkan kepada PU Langkat,"ujar Armin. Lanjutnya, demi ke-majuan dan kesejahteraan wargapihaknya siap membantu kelan-caran aktifitas warga. "Saya me-minta tanggungjawab dan kesadar-an Dinas PU untuk meninjau ulangproyek tersebut," tegasnya.(MIRA)

Tinjau Ulang PengerasanJalan ‘Asal Jadi’

ACEH TAMIANG - TimPanitia Khusus (Pansus) da-erah pemilihan (DP) I DPRKAceh Tamiang banyak mene-mukan proyek bermasalahdan tidak bermanfaat aliasMubazir di daerah itu. De-mikian juru bicara Tim Pan-sus DP I DPRK Aceh Tami-ang, Juanda, S.IP ketikamembacakan hasil kunju-ngan tim pansus itu padasiding paripurna laporanhasil pansus DP I DPRKAceh Tamiang terhadap ha-sil pelaksanaan proyek fisiktahun anggaran 2009 diruang rapat utama gedungDPRK setempat, Senin pe-kan lalu.

Begitupun Juanda me-nyebutkan, proyek di DinasPendidikan, Kesehatan, Pe-kerjaan Umum (PU) banyakjuga yang dikerjakan de-ngan baik dan bermanfaat,hanya saja proyek yangtidak bagus dan tidak ber-fungsi serta tidakbermanfaat juga banyakditemukan. Menurut laporanhasil kunjungan Tim PansusDP I yang terdiri atas NoraIdah Nita, A.Md dan Drs. H.Armand Musi masing-masing koordinator dengananggota Elfian Raden,Syaiful Bahri, SH, Ismail, T.Insyafuddin, ST, SyafrizalAnwar, S.Sos.I, Juanda,SIP,HM, Syafi’ie, AS, BA sertasejumlah anggota dewanlainnya mengungkapkan,dibidang kesehatan adapembangunan PoskesdesKebun Rantau senilai Rp167.085.000 lokasinya jauhdari rumah penduduk.

Akibatnya, menurutJuanda dari Partai AmanatNasional yang bergabung di

Fraksi Muda Sedia itu, me-nyulitkan warga yang mem-butuhkan pelayanan kese-hatan, khususnya bagi IbuHamil / Melahirkan. Di bi-dang Pendidikan, kata Juan-da, dari beberapa SekolahDasar (SD) ditemukan diSDN Suka Mulia Kec. Ran-tau yang bersumberdananya dari Dana AlokasiKhusus (DAK) senilai Rp304.068.182 pondasi terasdari pembangunan pustakatelah rusak. Sedangkan diSDN Benua Raja, juga dariDAK senilai Rp.304.068.182, penempatantata ruangnya tak bera-turan, buntutnya, suasanabelajar mengajar menjaditerganggu.

Buktinya, kata Juandaruang usaha kesehatan se-kolah Rp 84.558.320 dipa-kai untuk ruang belajarlalu, pengadaan Meubilerpustaka senilai Rp11.257.730 ditempatkan diruang kesehatan. DibidangPertanian, lanjut Juandapembangunan rumah mesinPupuk Organik di DesaTanah Terban, KecamatanKarang Baru senilai Rp 35juta, tidak berfungsi karenaperuntukkannya kurangsesuai. Demikian juga halserupa terdapat di DinasKehutanan. Pembangunansumur resapan di Desa Ke-bun Ubi, Kecamatan Ran-tau senilai Rp 10 juta. Meskirampung namun tidak da-pat dimanfaatkan masya-rakat alias mubazir. Kesim-pulan tim Pansus DP I DP-RK Aceh Tamiang, paparJuanda, persoalan di atasmuncul karena tidak diren-canakan dengan baik.(BSO)

Tim PansusTemukan ProyekBermasalah

KPK POS



5

LIPSUS

Wajah panitia tender wajib memerah, soalnya

beberapa rekanan peserta tender rehabilitasi

gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Deli Serdang, menuduh mereka tidak

fair dalam pelaksanaan lelang tender dan bau

praktik korupsi, kolusi dan nepotisme menyengat.

Aroma makin menyengat hidung saat indikasi

adanya intervensi dari petinggi salah satu partai

peraih kursi terbanyak dan adanya keberpihakan

panitia terhadap salah satu perusahaan yang

sekaligus sebagai pemenang tender, walau

bukan penawar terendah.

“Panitia tidak fair,kamikomplain keputusan panitiamemenangkan perusahaanyang bukan penawarterendah,” kata Dedek Purba,salah seorang peserta tender,Kamis pekan lalu.

Rehab berat gedung kantordewan tahun 2010 ditender-kan sebesar Rp 1.043 miliar,diikuti enam perusahaanyakni PT IBA denganpenawaran Rp 1.028 miliarlebih, PT WAS penawaransebesar Rp 1.033 miliar lebih,PT PS penawaran Rp 988 jutalebih, PT BCP penawaransebesar Rp 1.020 miliar, PT RZpenawaran sebesar Rp 1.017miliar, dan PT KIJ denganpenawaran sebesar Rp 946juta lebih. Dari ke-enampeserta tersebut, panitiatender menetapkan PT PSpenawaran Rp 988 jutasebagai pemenang tunggal,padahal masih ada pena-waran terendah yaitu PT KIJdengan penawaran sebesar Rp946juta.

Menurut Dedek, adapermainan dalam penetapanpemenang terder tersebut danini perlu diusut termasuksertifikasi kepanitiaan. Selainitu, Dedek juga mengakusebelum digelarnya prakua-lifikasi peserta lelang,pihaknya ada menerimatelepon dari seseorang yangmengaku-ngaku ketua partaipemenang pemilu 2009 agardirinya mundur dan tidak ikutsebagai peserta lelang.

Namun ketika itu, Dedekmembalas permintaan itudengan mangajak bermainfair saja. “Itulah sebabnyakami curiga, kemenangan PTPS merupakan titipanpetinggi partai,” tuturnya.Sesuai dengan ketentuanKepres Nomor. 80 Tahun 2003tentang pengadaan barangjasa para peserta tender yangdikalahkan telah mengajukansanggahan kepada panitiadan meminta berita acara

lelang diperiksa ulang. Materisanggahan mereka jugadisampaikan ke pihakKejaksaan Negeri LubukPakam. Ternyata kecurigaanpara rekanan tersebutdibenarkan Ketua Fraksi PKSDPRD Deli Serdang, SaifulTanjung yang mengaku jauhsebelumnya sudah mendapatkabar bahwa “pemain” proyekrehab itu merupakan petinggipartai yang juga menjadipetinggi di legislatif.

"Sangat disesalkan adanyaoknum tertentumengintervensi panitia tender,saya sudah dengar adanyaoknum dari petinggi partaiyang intervensi,” jelasnya.

Untuk itu, diminta agarpanitia lebih transparan,melakukan proses pelelangandan bisa dipertanggungjawabkan apa yang menjadialasan memenangkanperusaha yang bukan penawarterendah. Saiful, mengakatanpihaknya akan mengajukandan menggalang fraksilainnya untuk menggelarrapat terkait proses pelela-ngan tersebut.

Ketua panitia tender, HjRostina ST melalui sekretarispanitia Ramli Hasyimmenyatakan, penetapanpemenang tender sudahsesuai dengan aturan mainpelelangan.

Selaku panitia pria yangjuga kabag keuangan DPRDsetempat mengaku tidak adamendapat tekanan atautitipan dari petinggi partaiuntuk menentukan pemenangtender.

”Semua proses tendersesuai peraturan, panitia telahbekerja secara profesional.Jika ada yang merasadirugikan dan tidak puasdengan keputusan panitia,silahkan mengajukan memorikeberatan atau sanggahankarena hal itu sudah diaturdalam undang-undang,”ujarnya.(PS)

Jumlah dan Ukuran Besi Salah Ketik

No NAMA PERUSAHAAN PENAWARAN

01 PT. Inti Budi Agung Rp 1.028.168.000,-

02 PT. Warga Abadi Sejahtera Rp 1.033.953.000,-

03 PT. Parik Sabungan Rp 988.308.000,-

04 PT. Bagas Citra Paningting Rp 1.020.128.000,-

05 PT. Razasa Karya Rp 1.017.037.000,-

06 PT. Kartika Indah Jaya Rp 946.775.000,-

KOMISI D DPRD minta agarpengerjaan renovasi gedung dewandihentikan dan dilakukan tenderulang . Hal itu ditengarai adanyadugaan penyimpangan kontruksi(bestek) oleh pelaksana kerja yangdinilai tidak profesional. Dewan tidakmau “rumah rakyat” yang merupakansentralnya pengawasan kinerjapemerintahan dijadikan ajang percobaanoleh rekanan dan pelaksana kerja yangbelum memenuhi syarat. “Jika sudahditemui adanya penyimpangan bestek ,Sekretaris dewan selaku penggunaanggaran wajib menghentikanpembangunan itu dan menenderkanulang proyek tersebut,” ucap KetuaKomisi D Abdul Latif Khan.

Desakan penghentian pelaksanaanrenovasi itu, selain dugaan penyim-pangan bestek, pelaksanaan terdernyajuga dinilai tidak transparan dansarat dengan kepentingan oknumtertentu dan bentuk serta peruntukan

bangunan juga tidak jelas. “Sayamelihat tidak transparannya tenderplus berubah-ubah . Sehinggamengharuskan ada penjelasan resmiseperti apa gedung mau dibuat.Seharusnya dilakukan penghentiansementara pembanguan sebelum jelasbesteknya. Bila hal ini tidak direspon,tidak tertutup kemungkinan dugaanpenyimpangan bestek serta tidaktransparannya pelaksaan tender akanbermuara ke pihak berwajib. "KomisiB akan mendalami masalah ini, jikamemang menyimpang akan kitateruskan ke jalur hukum."

Politisi PKS ini juga menyatakankeheranannya mengapa muncul ideuntuk membanguan ruangan istirahatuntuk pimpinan dewan. Karenakantor dewan adalah untuk tempatbekerja, bukan untuk tempat istirahat.Lagi pula belum ada tugas di kantorrakyat itu yang sampai mengurasenergi pimpinan hingga harus perlu

ruangan khusus istirahat. Ini sudahmerupakan bentuk pembodohan danmenghambur-hamburkan uang rakyat.

Sebelumnya untuk diketahui,renovasi gedung dewan didugabermasah dan tidak sesuai denganbestek. Banyak kejanggalan kontruksiyang menyimpang jauh dari plafonsebenarnya berupa ukuran besi tulangdan fondasi yang sudah terpasang.Buktinya, setelah tiang beton di cordan batu bata sudah terpasangtampak para pekerja menbongkarkembali tiang beton serta menggan-tikan besi yang sudah terpasangdengan besi lain. Renovasi beratkantor dewan berbiaya sebesar Rp980 juta lebih itu dikerjakan oleh PTParik Sabungan beralamat di Medan.Dalam bestek ukuran besi yangdigunakan untuk cor fundasi /sloopbangunan samping berukuran 14 milimeter dengan cincin besi ukuran 8 milimeter dan setiap tiang terdiri dari 6

batang besi.Tetapi yang dipasang malah besi

berukuran 10 mili meter dengancincin ukuran 6 mili meter dan satutiang 4 batang besi. Karena daripandangan luar ujung besi kelihatankecil dan mengundang tanya banyakorang, akhirnya tiang tersebutdibongkar kembali. Jika ukuran besitiang beton sudah menyalah, sangatdiragukan ukuran besi yang diguna-kan untuk fondasi juga rentan denganpenyimpangan bestek, belum lagibahan material lainnya. Tentunyasangat berpengaruh terhadapkekuatan bangunan. Penyimpanganbestek tersebut dibenarkan pengawasproyek dari Dinas Cipta Karya DeliSerdang . Namun pengawas yangmengaku bernama Iwan, menyatakanbahwa sebagian kontruksi berupaukuran besi tulang tiang beton salahketik . “Jumlah dan ukuran besi dalambestek ini salah ketik,” alasannya. (PS).

Rencana

Renovasi Dianulir

SPECKSIFIKASI dan Rencana Anggaran Belanja(RAB) rehabilatasi gedung dewan Deli Serdangterpaksa dianulir dan ditinjau ulang. Selain RABdinilai terlalu tinggi, item pekerjaan juga tidaksebanding. “Anggaran yang dialokasikan terlalubesar, sedangkan yang mau dikerjakan hanyapenambahan ruangan pimpinan beserta ruangansekretariat dewan, bestek dan tendernya harusditinjau ulang,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRDDrs Syarifuddin Rosa, usai rapat pimpinan dewandengan agenda.

Dijelaskan, rehabilitasi gedung tahun 2010dengan pagu sebesar Rp 1.043.000.000 , telahditenderkan dan dimenangkan oleh salah satupeserta tender dengan penawaran sebesar Rp 988juta lebih. Ternyata setelah dipertanyakan jenispekerjaan hanya untuk perluasan ruang kerjapimpinan dewan. Bagaimana kita tidak protes,kata Syarifuddin, apakah layak dana satu miliarlebih hanya untuk penambahan ruang kerjapimpinan dewan? Kalau ruangan kerja seluruhnyamasih layak pakai, hanya luas dan fasilitas didalamnya yang perlu pembenahan.

Kemudian penambahan luas pimpinan dewanbukan hal yang mendesak, tetapi yang perlu justrupembangunan ruang rapat pimpinan, ruang kerjasekretariat dewan beserta fasilitas ruang komisi-komisi. "Inilah yang di debat dalam rapat pimpinansehingga rencana semula harus dianulir dandirubah walau dengan anggaran yang sama,"paparnya. Wakil ketua komisi yang membidangipembangunan ini menilai banyak hal yang masihperlu dipertanyakan dalam rencana renovasigedung rakyat yang dikomandoi Hj FatmawatiTarkim tersebut.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD DeliSerdang H Wagirin Arman S.Sos yangdikonfirmasi membenarkan rapat pimpinanmemutuskan menganulir rencana awal renovasigedung tersebut. (PS)

DITUDING salah gunakan hasilkeputusan rapat tentang rehabgedung, dua fraksi yakni HAGRIB(Hanura, Gerindra, Reformasi,Indonesia Baru) dan PDIP menyu-rati pimpinan dewan agar memba-talkan proses pembangunan yangsedang berjalan dan melakukanperbaikan desain sesuai dengankebutuhan dewan dan tetap me-manfaatkan anggaran yang ada.Wakil Ketua Fraksi Drs H Syarifud-din Rosha bersama anggota FraksiPDIP Timur Sitepu menyatakansurat tersebut dilayangkan karenaanggota dewan menganggap hasilrapat yang dilaksanakan para ketuafraksi dan pimpinan dewan pada 20September lalu disalahgunakan.

Sebelumnya, Fraksi PKS jugatelah menyarankan agar rehabgedung tersebut ditunda pelaksana-annya karena dalam speck adapenambahan ruangan istirahatpimpinan yang dinilai tidak wajardan bukan merupakan kebutuhanmendesak. Dalam keputusan rapat,terjadi kesepakatan untuk menundadan perbaharui desain gambarperbaikan kantor. Kalaupun adarehab yang diperlukan adalahmenambahkan ruang rapat pim-pinan dengan tidak mengubahruang pimpinan karena dianggapmasih layak dan sangat bagus.

Namun fakta di lapangan,

bangunan ruang pimpinan dihan-curkan dan akan diganti denganruang yang baru ditambah adanyaruang istirahat pimpinan. Hal itusangat mubazir dan sudah merugi-kan masyarakat. Anggota dewansendiri melihat bahwa ruanganyang perlu dibenahi adalah ruangrapat pimpinan, perluasan ruangkerja Sekwan, ruang komisi (perte-muan) karena kalau ada tamu atauhearing (dengar pendapat), anggotadewan kelabakan akibat tidakcukupnya tempat serta pembenahaninfrastruktur seperti air PAM yangselalu macet dan AC tidak berfungsi.

Berdasarkan hal itu, pihaknyamenyatakan rehab ruang pimpinantidak cocok dan sudah mubazir.Dana yang hampir mencapai Rp 1miliar justru dipergunakan untukmemperbaiki ruang yang sangatmasih layak dipergunakan. “Kasi-han rakyat sebagai pemilik uangnamun dipergunakan tidak padatempatnya,” ujar Syarifuddin lagi.Untuk tidak menimbulkan kerugianyang lebih besar maka proses pem-bangunan hendaknya dibatalkandan dilakukan perbaikan desain.

Hal senada diungkapkan TimurSitepu yang menyatakan FraksiPDIP juga merasa bahwa pelaksa-naan rehab ruang pimpinan dewansangat tidak layak. Begitu bagusnyaruangan, harus dihancurkan dan

dibangun yang baru lagi, ujarnya.Salah seorang anggota Fraksi PDIP,Ruben Tarigan SE yang juga meru-pakan unsur pimpinan dewan, da-lam rapat fraksi juga menyatakansangat menyayangkan anggaranyang dipergunakan tidak tepatsasaran itu.

Para politisi yang tergolongcukup vokal itu meminta agaraparat terkait menyidik prosesrehab tersebut karena ditenggaraiada yang tidak beres. Belum lagimasalah dugaan adanya pencurianbesi bekas bangunan lama danpenggunaan bahan yang tidaksesuai bestek. Kalau hal itu dibiar-kan, maka penyalahgunaan semakinbesar. Hal itu harus diantisipasi agarkerugian baik dari pemborong dannegara tidak semakin besar.

Terkait penyalahgunaan hasilrapat itu, yang bertanggung jawabadalah pimpro dan penggunaanggaran. Sedangkan untuk dugaanpencurian besi, kalau terjadi makayang bertanggung jawab adalahpelakunya sedangkan untuk peng-gunaan bahan tidak sesuai bestekyang paling bertanggung jawabadalah pengawas. Untuk itu dimintasemua instansi terkait benar-benarmelaksanakan kerja sesuai dengantugasnya masing-masing agarrehab bangunan berjalan sesuaiketentuan. (PS)

3 FRAKSI USULKANPEMBATALAN

KPK POS

POLITIKE D I S I 122


6

N A DJAMBISUMUT

Pansus Nilai SKPK Rapor Merah

Panwas: Cawalkot Dinilai Curi Start

JAMBI - Jadwal kampanye disepakatibaru dilaksanakan mulai 24 Novembermendatang, namun para kandidat sudahmulai melaksanakan kampanye dibeberapa daerah.

Ketua Panwas Kota Sungai Penuh,Suhaimi mengungkapkan para kandidatbanyak yang melakukan pelanggaranberupa melakukan kapanye di luarjadwal. Kandidat melakukan kampanyedalam berbagai bentuk, misalnya berupaturnamen dan beberapa kegiatanpertemuan lainnya.

“Ya kalau ada kandidat yang mela-kukan di luar tahapan yang ditetapkan

itu merupakan bentuk pelanggaran,’’ungkap Suhaimi.

Dia juga mengatakan, para pasangancalon banyak memasang atributkampanye di luar jadwal. “Baik berupaiklan di media massa, maupun jenisatribut seperti baliho. Bahkan balihobanyak beredar di jalan-jalan protokoldi kota Sungaipenuh dan atributlainnya,” jelasnya.

Pihaknya akan memproses danmenindaklanjuti hasil temuan tersebutdengan menindak lanjutinya ke KPUsebagai eksekutor. “Ya akan kitasampaikan temuan tersebut ke KPU

Kerinci,’’ tukasnya.Sementara itu, masing-masing

pasangan calon walikota dan wakilwalikota Sungaipenuh diberi kesempatansebanyak 7 kali untuk melaksanakankampanye. Kampanye akan di mulai 26November 2010 hingga 07 Desember 2010.

Penetapan jatah kampanye pasangancalon dilakukan, Kamis (4/10) kemarin,bersama KPU Kerinci, dan disaksikanpihak Kepolisian, Sat Pol PP, Panwasludan tim kampanye masing-masingpasangan calon.

“Semua sudah menyepakati, dan kitasudah bagikan dengan adil, semua dapat

lokasi kampanye di setiap kecamatanyang ada di Kota Sungaipenuh,’’ sebutWazirman, ketua KPU Kerinci.

Lebih lanjut, dikatakan Wazirman,satu hari sebelum dimulai jadwal kampa-nye, akan dilaksanakan kegiatan penyam-paian visi - misi semua kandidat di GedungDPRD Kota Sungaipenuh. “Tepatnyatanggal 24 November,” sebutnya.

“Lalu pada tanggal 25 November,akan dilaksanakan pawai simpatikpasangan calon dan simpatisannya, yangjuga akan digelar di sekitar lapanganmerdeka Kota Sungaipenuh,”imbuhWazirman.(JE/MH)

SUBULUSSALAM - Sidangparipurna Panitia Khusus(Pansus) DPRK Subulussalamyang tergabung dari Komisi A danB, Kamis (4/11) di Gedung DPRKJalan Pertemuan, berjalan lancar.Dalam paripurna itu terungkap,berdasarkan hasil temuan dilapangan para SKPK mendapatrapor merah. Penilaian ituberikan atas mengkelola APBK2010 terhadap pembangunanfisik dan non fisik yang bersum-ber dari APBK, Otsus dan DAK.

JAWABAN - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH sedang menyampaikan jawaban atas hasil temuan Pansus DPRKSubulussalam di Gedung DPRK setempat.

Ketua DPCPPP Madinadan TaptengDipecatMEDAN - Dewan Pimpinan PusatPartai Perastuan Pembangunan(DPP PPP) memberhentikan Akhir-uddin Nasutian dari jabatannyasebagai Ketua Dewan PimpinanCabang (DPC) PPP di KabupatenMandailing Natal (Madina) danAzhar Panggabean Sebagai KetuaDPC PPP Kabupaten Tapanuli Te-ngah (Tapteng).

“Secara resmi DPP PPP telahmemberhentikan pimpinan DPCPPP di Madina dan Tapteng,” kataKetua DPW PPP Provinsi SumateraUtara H Fadly Nurzal, S.Ag kepadasejumlah wartawan di Medan, Rabu(3/10).

Disebutkan Fadly, dalam rangkaterus menjaga eksistensi PPP di duakabupaten itu, DPW PPP juga telahmengambil sikap menindaklanjutikeputusan DPP tersebut.

“Menindaklanjuti keputusantersebut, kita dari DPW PPP Suma-tera Utara telah mengangkat sau-dara Ir Andi Jaya Matondang M.Masebagai ketua DPC PPP Tapteng dansaudara Drs H Yulizar ParlagutanLubis/M.PSi sebagai Ketua DPCPPP Madina,”ujarnya.

Fadly menjelaskan, ada tiga tugasutama yang harus dilaksanakanAndi Jaya dan Yulizar. Pertamamengamankan pelaksanaan kosoli-dasi partai secara internal. Keduamengamankan kebijakan partaiterkait Pemilukada yang akan di-langsungkan di dua kabupatentersebut. Ketiga tetap menjagakonsolidasi partai dengan seluruhsimpul dan kelompok strategis dimasyarakat, inklud di dalam konsoli-dasi kepada seluruh pimpinan umatIslam.

Dikatakan Fadly, saat sekarangini PPP sedang melakukan proseskonsolidasi kepengurusan ditingkatPimpinan Ranting dan PimpinanAnak Cabang (PAC). Hal itu sesuaidengan hasil Mukernas II di Medandan petunjuk pelaksanaan (Juklak)DPP PPP No.1888 tentang pelaksa-naan konsolidasi kepengurusan ditingkat Ranting dan PAC.

“Jadi ketua DPC dan SekretarisDPC yang diangkat bertanggung-jawab penuh untuk mengamankandan melaksanakan konsolidasi inter-nal tersebut,”tegasnya.

Kemudian, di dua kabupaten itusaat ini sedang terjadi suksesi demo-krasi dengan dilaksanakannya Pemi-lukada. Di Madina, kata Fadly, sedangmenunggu proses pelaksanaan pemi-lukada ulang, setelah MahkamahKonstitusi (MK) memutuskan hasilpemilukada pertama diputuskan diulang. Kemudian di Tapteng saat inisedang berlangsung proses tahapanpemilukada.

“DPW PPP berharap, Andi Jayadan Yulizar dapat melaksanakantugas ini secara baik,”ucapnya.

Terkait konsolidasi pada umat,Fadly mengatakan saat ini PPPadalah satu-satunya partai yangtetap istiqomah menggunakan azasIslam. Untuk itu, pimpinan, fungsio-naris dan kader PPP tidak bolehputus hubungan silaturrahmi denganumat apapun alasannya. Atas dasariitu pula, ketua Tapteng dan Madinasebagai peminpin yang diberi ama-nah dan tanggungjawab harus mam-pu membangun komunikasi denganseluruh kelompok strategis di te-ngah-tengah umat.

Dibagian lain, Yulizar ParlagutanLubis ketika ditanya tanggapannyaseputar pengangkatannya sebagiketua DPC PPP Madina, menga-takan siap melaksanakan amanahdan tanggungjawab yang diberikanpimpinan. “Saya bersama SekretarisAhmadan Harahap, S.Ag siap melak-sanakan tugas dan tanggungjawabtersebut,”ucapnya.

Bahkan Puli panggilan akrabYulizar Parlagutan Lubis menga-takan ia bertekad mengembalikankejayaan PPP di era tahun 1999.Ketika itu, kata Puli, ia menjadi wakilrakyat Madina di DPRD Sumut. Pulimengatakan Madina sebagai salahsatu basis PPP harus dibangkitkankembali. “Untuk mewujudkan ke-bangkitan itu, seluruh potensi umatakan digalang kembali. Kerena itupula kinerja seluruh aparat partaiharus ditingkatkan,” ucapnya danmenyebutkan nama baik PPP diMadina harus diangkat kembali.

Di tempat terpisah, Andy JayaMatondang mengatakan hal senada.Dikatakannya sebagai kader yangbaik, amanah dan tanggungjawabyang diberikan pimpinan wajibdilaksanakan. Disebut Andi Jaya,selama ini terjadi stagnasi kepemim-pinan di DPC PPP Tapteng, akibat-nya roda partai tidak berjalanterutama soal konsolidasi internal.Disaat bersamaan di Tapteng sedangbergulir proses demorkasi yaknipemilukada.(MH)

Di Sekretariat Daerah contoh-nya. Alokasi belanja langsungsebesar Rp53.379.556.233 yangterealisasi hanya sebesar Rp34.164.423.168. Belanja tidak langsungsebesar Rp4.128.177.870, realisasinyasebesar Rp3.098.310.616.

Masih rendahnya daya serapanggaran ini membuat tim Pansussangat perhatian. Ditambah lagi,ketika para SKPK ditanyakanrealiasasi anggaran, merera tidakdapat memberikan penjelasan seca-ra detail dan kurang kooperatif.

Hal yang sama juga terjadi diSekretariat DPRK. Jumlah angga-ran yang dialokasikan sebesarRp8.274.820.131, realisasinyaRp4.098.888.883. Padahal perala-tan kantor dan ruang alat keleng-kapan dewan dan Pansus banyakyang rusak.

Melihat kondisi ini, ke depanperlu perhatian dan keseriusanPemerintah Kota dalam penem-patan pegawai. Ke depan diha-rapkan dilakukan secara propor-sional dan propesional. “Pansusmengharapkan Walikota dapatmenyikapi secara cermat danjangan menempatkan pegawaiyang tidak sesuai porsinya,” katajuru bicara Tim Pansus I, Bahtiar.

Di beberapa SKPK ada te-muan Pansus yang sangat mem-prihatinkan. Seperti Dinas Ke-pendudukan, pendataan pendu-duk kurang maksimal. Artinyauntuk pengurursan KTP danKartu Keluarga terjadi tumpangtindih data dan pengurusannyalambat dan tidak transparan.

Lain lagi di Inspektorat. Datapenggunaan anggaran dan reali-sasinya masih kosong. Berdasar-kan laporan Inspektorat kepadaPansus, banyak dinas dan SKPKyang belum menyampaikan la-poran keuangan untuk APBK2010. Untuk itu Pansus meng-harapkan Walikota menempat-kan SDM profesional dan ber-kompeten untuk mendukung

kinerja Inspektorat dan programPemerintah Kota Subulussalam.

Di kesbang Linmas jumlahanggaran sebesar Rp1.559.752.813, realisasinya mencapaiRp1.025.580.018. Sedangkandata alokasi fisik dan non fisikRp1.170.254.680 dengan realisasiRp1.111.913.580. Hal ini perlupendataan dengan akurat seluruhlembaga ke organisasian di se-luruh Pemko Subulussalam.

Badan Pemberdayaan Masya-rakat ditemukan realisasi peng-alokasian anggaran terkait peng-adaan/tender/Pl. Data yang dite-mukan banyak yang belum terea-lisasi dari jumlah pagu Rp339.454.000. Ini perlu Pendidikan danpelatihan tentang menajemen

bagi aparat desa. Walikota perlumemperhatikan keperluan di desaagar jangan terbeban kepadaaparat desa.

Dinas Peternakan dan Peri-kanan masih banyak yang belumterelisasi seperti pembangunankerambah pembibitan ikan diDesa Pulo Belen Kec SultanDaulat. Dana untuk itu bersumberdari dana otonomi khusus (Otsus)yang mencapai Rp1,4 milyar.Hasil temuan Pansus dianggapmubazir, karena lokasi tidaksesuai, pengelolanya kurang mak-simal dan bibit ikan tidak sesuai.Begitu juga dana yang bersumberDAK sebesar Rp1,2 milyar untukpembangunan Balai Benih Ikandi Singgersing, tidak sesuai kon-

disi air. Temuan ini harus diper-tanggungjawabkan.

Begitu juga dana yang ber-sumber APBA Rp138.000.000untuk pembangunan kolam ikandi Desa Singgersing posisi air daripada kolam. Yang paling memper-hatinkan kondisi kolam ikanbanyak yang rusak. Atas temuanini Pansus menyimpulkan bangu-nannya tidak sesuai dengan bestek.

Disperindagkop dan UKMjumlah anggaran pagu dari APBKRp3.371.372.290 sedangkan reali-sasinya Rp1.433.067.455. Dataalokasi dan lokasi pembangunanfiisk dan non fisik yang bersumberdari APBN, APBA, Otsus, APBKpada tahun anggaran 2010. Otsussebesar Rp433.550.000 dan APBK

Rp1.049.000.000 realisasi penga-daan barang dari dana OtsusRp400.000.000 sedangkan APBKRp682.689.900. Paket yang ditang-guhkan APBK Rp161.252.450.

Banyak lagi permasalahanlain seperti pabrik Tapioka sam-pai saat ini belum diperbaiki. Pe-nyaluran UKM sebesar Rp1,4 Mterlambat disalurkan. Untuktemuan ini Pansus menyimpulkanagar Walikota segera mencopotKepala Dinas tersebut karena tidakmampu dan melukai hati rakyat.

Dinas Perkebunan dan Kehu-tanan realisasi penyaluran bibitkakao sebanyak 66.700 batanguntuk lahan 58 Ha yang sudahdisalurkan di Desa Sibungke danPanglima Saman KecamatanRunding. Sedangkan bibit kelapasawit telah disalurkan ke desaSikalondang Kec Simpang Kirisebanyak 25.000–45.000 batanguntuk lahan 17 Ha.

Dinas Pertambangan, Energidan Sumberdaya Mineral belumdapat menambah PAD dari bijibesi, galena, batu bara, timahmasih tahap proses sampel makadiharapkan agar segera membuatproses lebih lanjut.

Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan. Jumlah anggaran Rp2.644.836.866 dengan realisasi Rp1.556.059.068. Begitu juga tentangPPL di lapangan masih belum me-ngetahui tupoksinya dan banyakkelompok yang tumpang tindih.

Dinas Tenaga Kerja dan Trans-migrasi. Jumlah anggaran Rp1.606.586.000, realisasinya Rp1.208.025.000. Dana alokasi Otsus pemba-ngunan fisik dan non fisik Rp.9.413.649.000 realisasinyaRp4.427.008.195. Pansus mengha-rapkan segera menentukan tapalbatas lahan transmigrasi denganmasyarakat maupun HGU.

Pansus mengharapakan Wali-kota dapat menghemat anggarandaerah (APBK) untuk melakukanperampingan SKPK atau merger.Hal itu telah diatur dalam PPNomor 41 Tahun 2007 tentangorganisasi perangkat daerahharus disesuaikan jumlah variabelantara jumlah penduduk luaswilayah dan jumlah APBK.

Walikota Subulussalam MerahSakti secara mendadak menga-dakan pertemuan dengan seluruhKepala Dinas, Badan dan Kantordi Aula pertemuan Sekdako usaimendengarkan penyampaian timPansus DPRK Subulusalam seca-ra tertutup. Menurut impormasidari seorang SKPK yang ikutdalam pertemuan itu menga-takan pertemuan itu untuk me-ningkatkan kinerja membangunKota Subulussalam.(KAR)

JELANG PEMILUKADA

PPP Tapteng Gelar Rapimcab

WALIKOTA Subulussalam Merah Sakti SHmeminta maaf kepada Tim Pansus DPRKSubulussalam saat penyampaian jawaban,Rabu (3/11) di Gedung DPRK setempat. Waktuitu Pansus menyebutkan jajaran SKPK kurangkooperatif memberikan keterangan.

Menurut Walikota saat Tim Pansus turun keSekretariat Daerah sesuai jadwal yang telahditentukan, ia mengaku banyak jajarannyatidak berada di tempat karena sedang melaku-kan tugas kedinasan yang sangat penting. Atasketidakhadiran itu menimbulkan kesan kurangkoperatif.

“Saya selaku Walikota meminta maaf kepa-da tim pansus agar ke depan tidak akan teru-lang lagi. Saya mengharapkan SKPK agar tidakberpergian di waktu tim pansus turun dan tidakmemberikan izin keluar daerah,” terang Sakti.

Sekaitan dengan belanja langsung padasekretariat Daerah pada tahun 2010 dialo-kasikan Rp53.379.556.233 yang terealisasisebesar Rp34.164.423.168 atau sekitar 64

persen.Walikota mengharapkan kepada kepala

Inspektorat agar lebih komunikatif danmenyampaikan laporan kepada walikota. BagiSKPK yang belum menyampaikan laporankeuangan sesuai ketentuan akan dijadikanevaluasi terhadap SKPK yang bersangkutan.

Dimana temuan Pansus, jumlah anggaranpengadaan pada BPM Kota Subulussalamsebesar Rp443.204.000, dan yang sudah terea-lisasi Rp219.204.000. Namun ada keterlam-batan disebabkan adanya perubahan nomen-klatur, volume dan jumlah paket. Sehinggaharus menunggu disahkannya APBK Peru-bahan 2010.

Walikota mengakui seluruh jajarannyamasih di luar yang harapkan. “Saya akanmelakukan pergeseran dalam waktu dekatagar ke depan tidak terulang kembali kesalah-an yang dilakukan para SKPK dan dapatmembantu program yang saya tetapkan,”ujarnya.(KAR)

Walikota Minta Maaf

TAPTENG – Jelang Pemilihan UmumKepala Daerah (Pemilukada) di Kabu-paten Tapanuli Tengah (Tapteng), DPCPartai Persatuan Pembangunan (PPP)Tapteng melaksanakan Rapat Pim-pinan Cabang (Rapimcab). Acara itudilangsungkan Sabtu (6/10) di GedungMUI Tapteng.

Acara ini dihadiri Bupati Taptengdiwakili Staf Ahli Bidang Pembangu-nan, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bu-pati Ir. H Muhammad Arman EffendiPohan, Drs Hikmal Batubara, tokohmasyarakat dan 13 dari 16 PimpinanAnak Cabang (PAC) PPP se-Taptengserta kader PPP lainnya.

“Rapincab ini merupakan mekanis-me partai seseuai petunjuk pelaksanaan(Juklak) DPP PPP yang harus dilak-sanakan,” tegas Ketua DPC PPP Tap-teng Ir Andy Jaya Matondang MMA,kepada wartawan kemarin disela-selapelaksanaan Rapimcab.

Andy Jaya didampingi Abdul Basyirsebagai Sekretaris DPC yang sekaligusSekretaris Tim Penjaringan, menga-takan Rapimcab merupakan sistem danmekanisme penjaringan bakal calon

Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah di tubuh PPP. Dalam penja-ringan ini, DPP nantinya akan meng-hasilkan tiga nama untuk diusulkan keDPW PPP. “Tahapannya, setelah TimPenjaringan menghasilkan tiga namabakal calon, kemudian diserahkan keDPW untuk dipilih dua nama danselanjutkan diserahkan ke DPP untukmenetapkan satu bakal calon yang akandi usung PPP,”jelasnya.

Lebih lanjut Andy Jaya mengatakan,siapapun nanti terpilih lewat meka-nisme Rapimcab ini, diharapkan meru-pakan sosok yang bisa diterima masya-rakat. Figur yang diharapkan mampu men-jawab kepentingan masyarakat, demimewujudkan kesejahteraan lahir bathin.

“Sesuai pesan Ketua DPW PPPSumu H Fadly Nurzal, S.Ag, pesertaRapimcab diharapkan menentukanpilihan sesuai hati nurani. Dan bagicakal calon yang tidak terpilih, PPPmohon maaf,”katanya.

Pada kesempatan itu Bupati Tapteng,menyampaikan bahwa pertumbuhandan pembangunan Tapteng mengacupada konsep Tapanuli Growth. Konsep

ini kata Bupati, diharapkan dapatdilanjutkan siapapun Bupati dan WakilBupati Terpilih Nantinya.

Sementara itu, bakal calon BupatiIr. H Muhammad Arman Effendi Pohansaat menyampaikan dalam visi misinyamengatakan pembangunan Tapteng kedepan di mulai dari bawah guna mense-jahterakan rakyat. Daya saing harusdikedepankan, baik manusianya maupunproduk ditingkat regional dan nasional.

Filosofi kesejahteraan kata Armanibarat mengangkat manusia tenggelam.Bukan mengangkat dari atas tapimengangkat dari bawah. Maknanya agarorang yang mengangkat bisa merasakanseperti apa rasanya tenggelam.

Dibagian lain, Hikmal Batubarasebagai bakal calon Wakil Bupatiberpasangan dengan Dina Samosirdalam visi misinya menyampaikanbahwa mereka akan menciptakanpemerintahan bersih, memberdayakanSDM, mempercepat pembangunan danmeningkatkan mutu pendidikan. Pasa-ngan bakal calon ini juga berkomitmenuntuk melanjutkan program pemkabTapteng yang saat ini dilaksanakan.(REL)

MEDAN – Meski Musyawarah Cabang (Muscab)ke-VI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KotaMedan baru akan dilaksanakan pada Desember2010 mendatang. Namun siapa kandidat yang akanmaju sudah menjadi topik pembicaraan di kalanganinternal partai berlambang ka’bah tersebut.

Beberapa nama yang disebut-sebut akan majupada Muscab nanti, di antaranya Ir H AhmadParlindungan yang kini masih menjabat sebagaiketua DPC PPP Kota Medan. Ada juga namaAbdul Rani SH (Sekretaris DPC PPP Medan/anggota DPRD Kota Medan), Aja Syahri (WakilSekretaris PPP Medan/ Sekretaris DPD KNPISumut) dan beberapa nama lainnya.

Namun dari beberapa calon yang muncultersebut, diprediksi Parlindungan masih menjadikandidat terkuat. Sosok ini dinilai akan mampumerebut kembali kursi nomor wahid di DPC PPPKota Medan.

"Kalau melihat hasil pelaksanaan MusyawarahAnak Cabang (Musancab) PPP yang sudahdilaksanakan di 12 Kecamatan, peluang Parlindu-ngan untuk duduk kembali sebagai Ketua DPCsangatlah besar. Sebab para pengurus yang dudukdi PAC merupakan pengurus lama yang notabeneorangnya Parlindungan,”ujar pengurus DPC PPPMedan yang enggan namanya disebutkan, kepadawartawan, belum lama ini di Medan.(MH)

A. Parlindungan

Kandidat Terkuat

KPK POS



7

SUMUT

Angka Kemiskinan Masih Tinggi

BINTEK –Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menyalami para peserta Bimbingan Tekhnis (Bintek) ManajemenPemerintahan Desa/Kelurahan bagi Kepala Desa/Lurah se-Kab Langkat.

Langkah PentingMembangun Pribadidan BerintegritasSEI RAMPAH - Langkah penting membangunpribadi utuh dan berintegritas adalah memba-ngun konsep diri positif, yakni memiliki panda-ngan dan perasaan positif mengenai diri sendiri.Kondisi seperti itu akan membuat seseorangmenjadi optimis menyelesaikan masalah.

Termasuk merasa setara dengan orang lain,menganggap pujian sebagai kewajaran,menyadari diri tidak bisa menyenangkansemua orang dan memiliki kemampuanmengubah diri.

Pemaparan itu disampaikan Prof DRAchmad Mubarok, MA pada acara ceramahilmiahnya dihadapan ratusan PNS dan pejabatPemkab Serdang Bedagai yang digelar di aulakantor Bupati Sergai, Selasa (26/10).

Acara itu dihadiri Bupati Sergai HT ErryNuradi, Ketua DPRD Sergai H Azmi Yuli Sito-rus SH, MSP, Wabup H Soekirman, SekdakabSergai Drs H Haris Fadillah MSi, anggotaDPRD Sergai, DPP Asosiasi Guru BersatuIndonesia (AGBI).

Memiliki konsep diri positif, menurutAchmad Mubarok, dimulai dengan pertanyaanmengenai dari mana, mau kemana dan untukapa manusia hidup. Ketiga pertanyaan terse-but dapat terjawab melalui beberapa pende-katan yakni filsafat, psikologi, antropologi danmelalui penjelasan agama.

Manusia memiliki beberapa hakekat yangmendasar yaitu sebagai makhluk yang unik(special), makhluk sosial yang membuatnyatidak bisa hidup sendiri, manusia budaya yangselalu memiliki konsep-konsep, makhluk yangberpolitik (zoon politicon) yaitu memiliki rasaingin berkuasa atau memimpin, dan manusiasebagai hamba dari penciptanya.

Sedangkan untuk memiliki konsep diriberintegritas menurut Achmad Mubarok adabeberapa indikator yang dapat dilihat. Sepertimenjadi orang yang konsisten, sekalipun tidakdilihat orang lain. Berlaku adil dalam kondisiapapun, memiliki pola hidup sederhana,memaafkan sekalipun disakiti, memberikepada orang yang kikir.

Kemudian bersilaturahmi dengan orangyang memutuskan hubungan, diam ketikasedang berpikir, bicara hanya ketika diperlu-kan dan memperhatikan sesuatu karena akanmengambil pelajaran.(ADI)

Dinas Kesehatan Binjai Minim Anggaran

BINJAI - Kepala DinasKesehatan Binjai Dr TM EL Fuadmenegaskan bahwa pagu belanjaAPBD Kota Binjai pada atahunanggaran 2011 yangdialokasikan untuk pembiyaankesehatan masih sangat minim.Besaran pagu yang akandiberikan yaitu sebesar Rp6,2milyar dari alokasi anggaran iniuntuk program JaminanKesehatan Daerah (Jamkesda)minimal Rp 2 Milyar.

“Untun membiayai 2000peserta Jamkesda, dibutuhkandana minimal Rp2milyar,”ujarnya usai acara

penyerahan pagu Anggaranbelanja APBD Kota Binjai tahun2011 ke masing-masing SKPD,Selasa pekan lalu di ruang rapatWalikota Binjai.

Disebutkan Fuad untuk danaobat, pembinaan, perawatanfasiltas ,foging dan lain-lain,Dinkes sendiri tidak dapatberbuat banyak. Padahalprogram utama Pemko Binjaiadalah peningkatakan kesehatanmasyarakat. “Kita lihat sajananti, sementara sayarencanakan semaksimal mungkinagar dana yang diberikan cukup,"jelasnya.

Lebih lanjut Fuadmengungkapkan, mulai 2011,pemerintah pusat memilikikebijakan dan programbaru di bidang kesehatan.Yaitu pembebasanbiaya pemeriksaankesehatan bagi ibuhamil dan melahirkandi seluruh rumahsakitpemerin-tah,

Puskesmas dan rumah sakit yangsistim askes. Dinkes akan terus

memantau bila ada yangditemukan melakukan

pemungutan biaya ibuhamil dan melahirkan,tolong masyarakatmelaporkan ke Dinkes.

“Program inidiharapkan

dapat

menekan angka kematian anakdan ibu melahirkan,"katanya

Saat ini indonesia merupakannegara tertinggi kasus Kematianibu dan anak.

“Ini menjadi perhatian kitabersama untuk meminimalisir-nya, sehingga masyarakat kotaBinjai dapat hidup sehat dantingkat anak dalam menerimaPendidikan akan lebih cerdas,"ujar Fuad (foto).

Seluruh SKPD dilingkunganPemko Binjai terlihat hadir padarapat penyerahan pagu APBD2011 tersebut. Acara langsungdipimpin Sekdako Binjai Iqbal

RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor PanusunanSiregar SpPD melalui Kepala Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda) Drs HM Kahfi M.Si mengatakan angkakemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu masihtinggi. Hal itu disebabkan masih terjadinya krisis global.

RANTAUPRAPAT - Aparatur di jajaranPemkab Labuhanbatu khususnya kepalaurusan pemerintahan di desa dimintamenghilangkan istilah yang selama ini sudahmembudaya. Istilah tersebut ‘Untuk apadipermudah, kalau bisa dipersulit’ menjadi‘Untuk apa dipersulit kalau bias dipermudah’.

Penegasan itu disampaikan Wakil Bupa-ti Labuhanbatu Suhari Pane SIP saatmembacakan pidato tertulis Bupati dr HTigor Panusunan Siregar SpPD ketikamembuka pelatihan aparatur pemerintahdesa dalam bidang manajemen pemerin-tahan desa, bagi Kepala Urusan Pemerin-tahan di Kab Labuhanbatu, beluma lamaini di aula kantor Badan PMPD.

Pada kegiatan yang diselenggarakan Ba-dan Pemberdayaan Pemerintahan Masya-rakat Desa/Kelurahan Labuhanbatu itu,Wabup menyebutkan mengikis budayanegatif mendesak dilakukan agar pemerin-tahan desa dapat memberikan pelayananterbaik pada masyarakat.

Suhari memaparkan, tujuan kegiatan iniuntuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat. Agar aparatur pemerintahdesa mengetahui tugas pokok dan fungsisebagai ujung tombak pelaksanaan tupoksibidang pembangunan, pemerintahan dankemasyarakatan.

Kegiatan ini juga merupakan perwujud-an visi dan misi Bupati-Wakil Bupatiuntuk mendorong perubahan untuk kema-juan agar masyarakat tidak bodoh, tidaksakit dan tidak lapar. Untuk mencapai visitersebut, maka misi penyelenggaraan pe-merintahan, pembangunan serta pela-yanan kepada masyarakat antara lainmeningkatkan pertumbuhan perekonomian.Dengan mendorong sentra ekonomi rakyatterutama perkebunan, pertanian, perdagangandan jasa yang berwawasan lingkungan.Lembaga keuangan dan koperasi yangdidukung infrastruktur yang memadai.

Suhari juga meminta kepada aparaturpemerintah desa agar terus mensosialisasikanpengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)gratis, karena program Pemkab Labuhanbatumulai dioperasionalkan Januari 2011.

Kepala Badan PMPD/K LabuhanbatuDarfinsyah Siregar SH melalui KabidPemerintahan Desa Sabirin SE kepadaWabup melaporkan, tujuan pelatihan untukmeningkatkan pemahaman terhadap tugasdan tanggungjawab perangkat desa.

Meningkatkan pemahaman dan kesiap-an menggerakkan partisipasi masyarakatpada perencanaan pembangunan secarapartisipatif. Meningkatkan kesiapan peme-rintah desa dalam menyongsong dan men-dukung pelaksanaan program pemba-ngunan desa serta meningkatkan pelayan-an kepada masyarakat.

Peserta pelatihan berjumlah 41 orang,terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Bilah Hulu,24 orang, Bilah Barat 10 orang danPangkatan 7 orang. Angkatan II berjumlah34 orang terdiri dari kecamatan, Bilah Hilir11 orang, Panai Hulu 7 orang, Panai Tengah9 orang dan Panai Hilir 7 orang.

Narasumber terdiri dari, Kaban PMPD/K, Kepala Bapemas dan Pemdes Provsu,Kabag Adm. Pemerintahan Pemkab Labu-hanbatu, Kadis PPKAD, Kepala Bappeda,Inspektur, Kabag Hukum, Kepala BadanBPS dan Kepala Kantor Pelayanan PajakRantauprapat. (HAH)

Hilangkan BudayaMempersulitMasyarakat

Pulungan. Katanya rapat inidilakukan untuk mengingatkaneluruh SKPD agar secepatnyamelakukan perencanaan. Sebabpada 12 Desember mendatang,rencana anggaran masing-masing SKPD harus sudahdiserahkan ke DPRD Kota Binjaiuntuk di bahas.

Iqbal Pulungan berharap danapagu belanja APBD 2011 yangdiberikan Pemko Binjai dapatdigunakan sebaik mungkin.“Susunan rencana anggaranjangan sampai lebih dari danapagu yang diberikan,"ujarIqbal.(SBR)

Penyerahan Asset HarusDibarengi denganPolitical WillSERDANGBEDAGAI- Asset Pemkab Deliser-dang seperti, rumah dinas camat, kantor camatdan pendidikan yang berada di KabupatenSerdangbedagai (Sergai), Selasa (12/10) dikunjungiPanitia Asset DPRD Deliserdang dipimpin Drs HHasaidin Daulay. Kunjungan itu berkaitan denganasset yang digunakan Pemkab Sergai dan dinilaitidak tepatnya mewacanakan hibah kePemerintahan Kota (Pemko) Tebingtinggi.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDI–P,Khairi A Zulmi SH, Rabu (20/10) di kantornyamengatakan, penyerahan ketiga aset itu bisadiselesaikan dengan Political Will (niat baik)dari pemerintah kabupaten induk untuk mewu-judkan UU No.36 Tahun 2003, pasal 15 ayat 1yang mengatur penyerahan asset.

“Bupati Deliserdang menginventaris, meng-atur dan melaksanakan penyerahan sesuaiperaturan kepada Pemkab Sergai,” tegasnya.

Selain mengacu pada UU No. 36 Tahun 2003,penyerahan asset itu juga dikuatkan dengansurat edaran Mentri Dalam Negeri (Mendagri)Nomor 588/BAKD/Tanggal 1 Mei 2006 ten-tang penyerahan barang, utang piutang. Ter-masuk mengenai kantor camat, rumah dinascamat Tebingtinggi, kantor cabang dinas pendi-dikan dan pengajaran yang sejak dulu diman-faatkan/digunakan untuk kepentingan kegiat-an pemerintahan Kecamatan Tebingtinggi.

Penyerahan itu, selain sudah diatur di dalamUU No 36 Tahun 2003 dan dikuatkan dengansurat edaran Mendagri juga didukung olehsurat Mendagri Nomor 030/2196/SJ/Tanggal19 September 2008 yang isinya, penyerahankantor camat, rumah dinas camat Tebingtinggi,kantor cabang dinas pendidikan yang beradadi kota Tebingtinggi diserahkan oleh PemkabDeliserdang kepada Pemkab Sergai melaluihibah sesuai pasal 58 Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaanbarang milik negara/daerah, jelas Khairi AZulmi SH, yang juga ketua DPD SPI (SerikatPengacara Indonesia) Sumut.(ADI)

Pernyataan itu disampaikanKahfi saat membacakan pidatotertulis bupati selaku pada upacaraapel gabungan kelompok I, belumlama ini, di halaman kantor BupatiJl. SM Raja Rantauprapat.

Penilaian itu berdasarkan

hasil monitoring dan evaluasiprogram dan kegiatan penca-paian target Rencana Pemba-ngunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) L.Batu 2006-2010. Selain itu, kata Kahfi,belum terpenuhinya secara

optimal kebutuhan dasar mas-yarakat, terutama terhadaplayanan kesehatan, pendidikandan air bersih.

Untuk itu dibutuhkan pem-bangunan infrastruktur jalan,jembatan, irigasi yang mema-dai guna mendukung perce-patan pembangunan ekonomidaerah khususnya daerah pan-tai. Bupati mengingatkan kepa-da setiap Satuan Kerja Perang-kat Daerah (SKPS) agar dalampenyusunan renstra (rencana

strategis) SKPD, harus jelasindikator kinerja utama. Baikindikator keluaran maupunhasil yang akan dicapai. Se-hingga dapat dilakukan peng-ukuran kinerja terhadap setiapkegiatan dan penialian tingkatkeberhasilan SKPD.

Di dalam perumusan suatukegiatan, harus mampu dilak-sanakan pada tahun berjalandan disusun dengan memperha-tikan kemampuan sumber dayayang tersedia. Memperhatikan

sinergitas, baik di SKPD itusendiri maupun antar SKPD.

Diharapkan dalam penyusunanRPJMD Labuhanbatu 2011-2015,mampu merumuskan kebijakan-kebijakan dan program strategisuntuk memacu percepatan penca-paian target pembangunan. Yaitu‘rakyat jangan bodoh, jangan sakitdan jangan lapar’ sesuai denganvisi pembangunan Labuhan-batu yaitu “Labuhanbatu Man-diri 2015, Menuju LabuhanbatuSejahtera 2020,”. (HAH)

PEMUDA PELOPOR - Bupati Sergai HT Erry menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga pemuda pelopor Kabupaten Sergai pada peringatanHari Sumpah Pemuda ke-82 tahun 2010 di lapangan bola Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

SEI RAMPAH - Berhasil dalam bidangwirausaha peternakan, bordir pakaiandan kepariwisataan. Tiga pemuda danpemudi Kabupaten Serdang Bedagaiyakni, Deni Setiawan Ginting, SPTwarga Kecamatan Perbaungan, WiaAnggraini warga Kecamatan Sei Ram-pah dan Siti Fatima Lubis warga Keca-matan Teluk Mengkudu ditetapkansebagai pemuda pelopor sekaligusmendapat penghargaan dari BupatiSergai HT Erry Nuradi.

Penghargaan itu langsung diberikanBupati Sergai disaksikan Ketua DPRDSergai H Azmi Yuli Sitorus SH, MSP,Kapolres Sergai AKBP Drs Eri Safari,Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi,mewakili Dandim 0204/DS Kapten InfAll Husni, Ketua Pengadilan Agama Te-bing Tinggi Deli, mewakili Kajari SeiRampah, Ketua KNPI Sergai, KetuaMUI H Luckman Yahya, para KepalaSKPD dan sejumlah Camat di Kabupa-ten Sergai.

Penyerahan piagam itu dilakukanusai peringatan Hari Sumpah Pemu-da ke-82 tingkat Kabupaten Sergaiyang dilaksanakan di lapangan bolaDesa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah,Kamis (28/10).

Peringatan Hari Sumpah Pemudadimeriahkan penampilan drum band“Gita Bahana” dari Yayasan Pen-didikan Teladan Sei Rampah. Bupatilangsung bertindak sebagai inspekturupacara dengan komandan upacara HPutra Nasution dari Komando Inti(KOTI) MPC Pemuda Pancasila Sergai.Peringatan ini diikuti seribuan pesertadari unsur pemuda, KORPRI sertapelajar SMA Negeri dan swastaKecamatan Sei Rampah.

Menteri Negara Pemuda dan Olah-raga DR Andi A Malarangeng dalamsambutan tertulisnya dibacakan Bu-pati mengatakan peringatan HariSumpah Pemuda ke-82 tahun 2010diharapkan dapat menjadi medium

untuk menggelorakan semangat pemu-da dalam menginspirasi danmenggerakkan kehidupan bermas-yarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan berbekal semangat juangdan idealisme yang tinggi, para pemudaIndonesia telah membuat catatansejarah yang gemilang sejak zamanpergerakan kemerdekaan dan pascakemerdekaan hingga era reformasisekarang, kata Menegpora.

Melalui momentum peringatan HariSumpah Pemuda ke-82, Menegpora meng-ajak semua komponen bangsa terutamapara pemuda untuk terus berikhtiar danberjuang menguatkan pembentukankarakter bangsa di segala bidangpengabdian. Pembangunan kepemuda-an bagi masa depan suatu bangsateramat penting. Oleh karenanyasemua elemen harus dapat meletakkanpemuda sebagai bagian utama atausebagai arus utama pembangunannasional, kata Andi Malarangeng.(ADI)

Pemuda Pelopor Terima Penghargaan

PASAR LIARGanggu Peningkatan PAD

SERDANGBEDAGAI - Keberadaanpasar liar di Kabupaten Serdangbe-dagai, dua tahun terakhir mulai menja-mur dan menunjukan kemajuan pesatdisejumlah pusat kota kecamatan,bahkan tingkat dusun. Namun mem-bawa dampak pada sejumlah pasaryang dibangun Pemkab Sergai. Pasal-nya pasar yang dibangun Pemkab sepipengunjung dan itu berimbas apdamenurunnya penerimaan PendapatanAsli Daerah (PAD).

Menjamurnya pasar liar menunjukankemajuan pesat disejumlah kota keca-matan dan tingkat dusun itu, kata KadisPerindagsar (Perindustrian Perdaga-ngan dan Pasar) Sergai, Drs AmrullahDamanik, Rabu (20/10) di kantornya.

Ia mengatakan, Disperindagpar

Sergai belum bisa melakukan pengu-tipan retribusi ke sejumlah pasar-pasarliar karena umumnya sejumlah peda-gang berjualan dilokasi milik pribadi.“Kita tidak bisa mengutip begitu sajaretribusi sebagai kewajiban pedagangyang berjualan dipasar liar yang ber-lokasi ditanah milik pribadi, ucapnya.

Munculnya permasalahan ini, me-nurut Amrullah, kemungkinan karenamasih kurangnya Pemkab Sergaiuntuk memberikan pelayanan atausarana kepada pengguna jasa (peda-gang-red). Diakuinya, untuk mener-tibkannya Disperindagpar belummemiliki dasar dan payung hukumsehingga sangat kesulitan dilapangan.“Kedepan agar Pemkab Sergai beker-jasama dengan DPRD Sergai mem-

buat Perda tentang RT/RW (Ruang Tatadan Wilayah), jelasnya.

Di tempat terpisah, Kepala BappedaSergai, Ir Safaruddin menjelaskan,bahwa untuk menertibkan pasar liaryang menjamur harus dilakukan pen-dekatan dan melihat lokasinya gunamelakukan pengkajian. “Dari sinilahbisa diketahui apa permasalahan yangtimbul sehinga pedagang berjualandipasar liar, selanjutnya dilakukanpendataan lalu melakukan musya-warah mencari solusinya, ketusnyasembari mengatakan apabila inidilakukan dengan spontanitas lang-sung menutup pasar tersebut makaakan berdamapak tidak baik danmenimbulkan suasana yang tidakkondusif.(ADI)

KPK POS



8

SUMUT

HT MIlwan, Dari Golkar ke Demokrat

Ngogesa Jadi WargaKehormatan Al-WashliyahSTABAT - Organisasi Al-Jamiyatul Washli-yah merupakan wadah pengkaderan gene-rasi bangsa yang berahlak, berilmu danpunya kepekaan sosial terhadap hal yangberkembang di kalangan ummat. Karena-nya pemerintah daerah sangat-sangat ber-kepentingan terhadap wadah ini sebagaimitra memberikan pencerahan bagi pem-bangunan Langkat secara materil danspirituil.

“Saya merasa haru dan berterima kasihatas kesediaan Al-Jamiyatul Washliyahmenerima saya dan isteri sebagai salah satuanggota keluarga besarnya,” ungkap Bupa-ti Langkat Ngogesa Sitepu saat menerimaaudiensi jajaran kepengurusan keluargabesar PD Al-Jamiyatul Washliyah di rumahdinas, Kamis (4/11).

Sebagai pejabat pemerintah di daerah,dirinya mengharapkan dukungan segenappotensi masyarakat bagi terwujudnya per-cepatan pembangunan. Dukungan bisaberupa pensosialisasian kebijakan Pemkab,di masyarakat maupun saran masukanuntuk mengingatkan jajarannya. Menyikapiundangan terkait HUT ke 80 Al-Washliyah,Bupati Ngogesa menyatakan akan hadirserta mendukung sepenuhnya kegiatantersebut.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Pemuda Al-Jamiyatul Washliyah (GPA) Achmad ZaidNur melaporkan pihaknya dijadwalkanakan melaksanakan kegiatan HUT ke 80organisasinya pada 8 Desember 2010dengan ragam kegiatan yang dilakukandiantaranya penghijauan, bhakti sosial,ziarah dan puncak kegiatan.

Keluarga Besar Al-Washliyah dalamkesempatan itu meminta kesediaan Bupatibeserta Ny. Nuraida Ngogesa untuk diang-kat sebagai anggota kehormatan organisasiyang didirikan pada tanggal 30 Nopember1930 tersebut.

Hadir mendampingi Bupati, Sekda SuryaDjahisa, Kepala BKD Amril, Kabag HumasSyahrizal dan Plt Kabag Kessos HasrulDongoran. Sementara jajaran Al Washliyahdiantaranya ketua PD Al Washliyah H SaidRuly, Sekjen M Said, Organ Bagian AlWashliyah IPA, APA, IGA, Muslimad,Himmah dan GPA.(JUL)

Anas: Silangit Perlu Diperjuangkan Jadi Bandara InternasionalTAPUT–Ketua umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrumbersama Sekretaris Jenderal Edi Baskoro Yodhoyono denganrombongan mendarat mulus di Bandara Silangit SiborongborongTapanuli Utara, Rabu (3/11) sekitar pukul 09.00 WIB, menaikipesawat Susi Air. Kedatangan petinggi Partai Demokrat itu dalamrangka Musda Partai Demokrat yang dilaksanakan di ParapatKabupaten Simalungun. Rombongan ini disambut Bupati TapanuliUtara, Torang Lumbantobing bersama tokoh masyarakat

Di Langkat, GelombangMutasi Kembali Bergulir

TANDA JABATAN - Wakil Bupati Langkat Budiono, SE atasnama Bupati menyematkan tanda jabatan kepada Sutrisuanto, S.Sos M.APyang dilantik menjadi Camat Sei Bingai di ruang pola kantor Bupati.

Bagi masyarakat SumateraUtara terkhusus KabupatenLabuhanbatu, nama HT Milwantidak asing lagi ditelingamasyarakat. HT Milwan, selainmenjadi pengusaha selama 10tahun di Labuanbatu, sosok inijuga pernah mengadu nasib padapemilihan Gubernur SumateraUtara tahun 2008 lalu.

Berlatar belakang seorangmiliter, HT Milwan dikenalsebagai sosok tegas. Semasamenjabat sebagai BupatiLabuhanbatu sudah banyak yangia lakukan. Meskipun sebagaimasyarakat menilai, selamamenjadi bupati, Milwan dinilaigagal.

Sebalum terpilih secaraaklamisi sebagai Ketua DPDDemokrat Sumatera Utara,Milwan juga pernah menjadi elitpolitik di partai Golkar. Bahkan

ia pernah menjabat sebagai ketuaDPD II Partai Golkar Labu-hanbatu. Namun, pasca terpilih-nya Abu Rizal Bakrie sebagaiketua umum, Milwan tidakmasuk jajaran kepengurusan.

Kondisi seiring dengan akanhabisnya masa jabatannyasebagai bupati.

Banyak kalangan mera-malkan, karir politik Milwanakan habis. Bahkan jelang MusdaPartai Demokrat, sempat munculpenolakan terhadap Milwan,karena dianggap sebagai kaderinstan. Namun hal itu terban-tahkan, saat Milwan ternyatamasih dipercaya 23 DPD PartaiDemokrat untuk menakhodaiDemokrat lima tahun ke depan.

Itulah sosok Milwan, dari TNI,lalu masuk Partai Golkar dansetelah itu berpindah pilihan keDemokrat. Demokrat sendiridirikan Susilo Bambang Yudho-yono yang juga datang darikalangan militer. Mungkinkan itubenang merah kemananganMilwan pada Musda Demokrattersebut.

H Tengku Milwan terpilihsecara aklamasi pada Musya-warah Daerah II Partai Demo-krat yang berlangsung di Para-pat, Kabupaten Simalungun.Mantan Bupati Labuhanbatu initerpilih setelah menjadi satu-satunya calon yang memenuhipersyaratan sesuai tata tertib(tatib) yang disepakati dalammusda tersebut.

Ketua DPP Partai DemokratSutan Batugana mengatakanterpilihnya Milwan karenamemang mendapat dukungan 23suara peserta Musda. AmriTambunan, mendapatkan 12suara dukungan. Sementarauntuk formatur yang bertugasmenyusun kepengurusan DPDPartai Demokrat periode 2010-2015 adalah Milwan Jhony AllenMarbun, Palar Nainggolan, SoparSiburian, Dartatik, Sutan

Batughana, RE Siahaan dan JhonHugo Silalahi.

Pra Musda, sejumlah namadiperkirakan akan maju berta-rung memperebutkan kursi nowahid di partai besutan SBYtersebut. Meraka adalah RahmadP Hasibuan (Sekretaris DPDPartai Demokrat Sumut),Zulkarnain Damanik (mantanBupati Simalungun), ArifinNainggolan dan MustofawiyahSitompul (anggota DPRDSumut), Rahudman Harahap(Walikota Medan), AmriTambunan (Bupati DeliSerdang), H Saleh Bangun(Ketua DPRD Sumut) dan TMilwan sendiri.

Namun detik-detik sebelumMusda berlangsung, calon yangakan bertarung hanya tersisatiga. Yakni Milwan, Rahmad PHasibuan dan Amri Tambunan.

Pada saat pembahasan tatibyang mengharuskan setiap bakalcalon didukung minimal 14 suara,Rahmad Hasibuan mundur.Praktis calon yang maju tinggalMilwan dan Amri Tambunan.

Gugurnya sejumlah calonketua DPD Demokrat Sumut,disebut-sebut karena adaintervensi dari Istana Cikeas.Seperti nasib yang dialamiRahudman Harahap, terpaksatidak bisa bertarung karenaterhalang kebijakan yangmelarang Ketua DPD Demorattidak boleh rangkap jabatan.

Padahal situasi yang samapernah terjadi, ketika pemilihanketua DPD II Demokrat KotaPematang Siantar. Waktu itu, IrRE Siahaan masih menjabatsebagai Walikota, tetapi tidakdikenakan kebijakan laranganrangkap jabatan.(MH)

HT Milwan

Anggaran PemkabMadina 2010 DefisitPANYABUNGAN – Sikap lunak dan tidaktegas yang ditunjukkan Pj Bupati Mandai-ling Natal (Madina) Ir Aspan Sopian Batu-bara, berakibat fatal. Buktinya birokrasiyang dijalankan para pejabat, mulai dariSekda, Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) dan staf, carut-marut.

Hal itu disampaikan Katua SatmaMadina Tan Gozali didampingi SekretarisIswadi Batubara, Kabid Social PolitikKhairul yang juga aktivis HMI Madina,Samsul Borotan, Korlap AMP2 Madina danRifai Lubis Korlap AMP2 Ativis PMIIMadina kepada wartawan Rabu (3/11) diPanyabungan.

Menurut Tan, reformasi Birokrasi harusmenjadi program utama Pj Bupati Madina,terumata dalam kaitan merekomendasikanpergantian Plt Sekretaris Daerah (Sekda)Madina, Gojali Pulungan. Sosok Gojali dinilaitidak punya kemampuan, wibawa dan kre-dibilitas. Termasuk sejumlah kepala SKPD.

Saat ini terjadinya depisit puluhanmilyar di APBD 2010 akibat dari kebijakanmantan Bupati Madian Amru Daulay SH.Termasuk Plt Sekdakab Gozali Pulungan seba-gai pimpinan pemerintahan dan Waskitosebagai Kadis Keuangan dan Aset Daerah. “Me-reka harus bertanggungjawab atas terjadi-nya defisit anggaran tersebut,” kata Tan.

Disebutkan, merupakan pekerjaan ru-mah (PR) bagi Pj Bupati untuk tegas kepa-da bawahannya. Begitu juga pada pejabatyang rangkap jabatan seperti Drs M YusufNasution. Selain menjabat sebagai Sekre-taris Dewan (Sekwan), ia juga menjabatsebagai Ketua BLU STAIM. Juga GojaliPulungan yang rangkap jabatan yakni PltSekdakab dan Kadis Kehutanan danPerkebunan.(TH)

Ketua umum Partai Demo-krat, Anas Urbaningrum mence-ritakan kondisi mereka saathendak mendarat. “Di luar duga-an kami, saat mau mendaratagak goyong-goyang dan seba-gian romobongan ada yangkeringat dingin. Tapi dengansambutan Bupati yang penuhpersaudaraan, saya yakin rom-

bongan bisa lebih tenang,”ujarAnas.

Lebih lanjut Anas menga-takan, ingin memberikan apre-siasi dan penghargaan padabupati, bahwa dari daerah yangsejuk dan jauh dari komplikpolitik, daerah ini adalah produ-sen tokoh nasional. Itu sudahdiakui di Indonesia dan saya

berharap ke depan TapanuliUtara terus menghasilkan tokohterbaik bagi kemajuan daerahTapanuli Utara, Sumatera Utaradan Indonesia.

Anas berharap dan akanmemperjuangkan agar bandaraSilangit dikembangkan menja-di bandara internasional. Terkaitkebutuhan energi listrik, Anasmeminta Jafar Hatja, ketuaKasbit di DPR RI yang ikut da-lam rombongan.

“Saya yakin, bukan sajadicatat dalam tulisan, tetapidicatat dalam hati, pikiran dankomitmen di DPR RI untukmemperjungkan perkembangandan pembangunan bandaraSilangit. “Ke depan daerah iniakan terus berkembang dan saya

yakin apa yang telah disam-paikan Bupati akan sampai keCikeas,” ujar Anas.

Bupati Tapanuli Utara, To-rang Lumbantobing pada ke-sempatan itu mengatakan sa-ngat berterimah kasih ataskehadiran dan kunjungan Ke-tua Partai Demokrat bersamarombongan. Kehadiran ini men-jadi dorongan yang memotivasikami agar lebih berbuat.

Dikatakan Bupati BandaraSilangit salah satu pintu ger-bang untuk kawasan DanauToba. Masyarakat TapanuliUtara mengharapkan dukungandan perhatian Anas dan Ibasagar Geotermal Pembakit Lis-trik Panas Bumi (PLTP) Sarulladi Kecamatan Pahae Julu diper-

juangkan agar secepanya bero-perasi. “Itu sangat membantuperkembangan daerah ini ter-masuk Indonesia,”ujar Bupati

Kepala Bandara Silangit,Martinus Hutasoit, SE, menga-takan kehadiran Ketua PartaiDemokrat diharapkan dapatmemperjuangkan pembagunanbandara Silangit agar menjadibandara internasional.

“Pemerintah pusat benar-benar serius membantu pem-bangunan bandara ini ke de-pan,” ujar Martin

Sementara para tokoh mas-yarakat Taput memberikan cen-dera mata berupa ulos AnasUrbaningrum bersama istri danSekretaris Jenderal Edi BaskoroYudhoyono.(PRGG)

STABAT - Berdasarkan SuratKeputusan Bupati Langkat No-mor : 824.4-141/K/2010, tertang-gal 4 Nopember 2010 tentangpemberhentian dan pengangkatanPNS dalam jabatan strukturaleselon III dan IV. Mutasi inimerupakan yang kedua di bulanNovember tahun ini.

“Kita jangan terjebak dantenggelam dalam rutinitas, mu-tasi dilakukan untuk efektifitasdan efisiensi kita bersama,” ujarBupati dalam sambutannya diba-cakan Wakil Bupati Budiono, SEsaat melantik 14 orang pejabateselon III dan 7 orang pejabateselon IV di ruang pola kantorBupati, Jum’at (5/11).

Kepada 4 Camat yang barudilantik, Bupati Langkat Ngoge-sa Sitepu berharap dapat me-

ngelola dan mengembankan sega-la potensi guna mensejahterakanmasyarakat.

Kepada para pejabat eselon IIIdan IV, agar mampu menerapkanprosedur dan sistem kerja me-nyangkut pembinaan motivasiserta prestasi pegawai bawa-hannya.

Berdasarkan atas penilaiankemampuan, pengalaman danprestasi kerja masing-masingPNS, melalui Badan Pertim-bangan Jabatan dan Pangkat(Baperjakat) mutasi ini diharap-kan mampu memotivasi seluruhPNS yang ada di Pemkab. Lang-kat untuk bersaing secara sportifdan positif guna menduduki ja-batan yang sesuai dengan kemam-puan tekhnis dan pengalamankerja yang berorientasi kepada

pelayanan maksimal di mas-yarakat dan kemampuan menja-barkan visi misi pimpinan.

Beberapa pejabat yang dilan-tik di antaranya Drs. MuhammadNurta Camat Stabat, M. Ilyas,S.Sos Camat Pematang Jaya,Sutrisuanto, S.Sos Camat SeiBingai, Drs. Siang Ginting ManikCamat Sirapit, Drs. Rudi Kinan-dung Kakan Pariwisata, Hj. Pur-nama Dewi T, SH Kakan Perpus-takaan, Arsip dan Dokumentasi,Drs. Rajanami YS Kabag TataPemerintahan, Badiuzaman,S.Sos Sekretaris Kesbangpollin.

Selain itu Musti SE SekretarisBKD, Rizal Gunawan GultomKabid Bina Kepemudaan Dispora,Mawardi Natsir,S.Sos MAP KabidDiklat BKD serta sejumlah peja-bat eselon IV lainnya.(JUL)

SEI RAMPAH - Biro Organi-sasi dan Tatalaksana (Ortala)Pemprov DKI Jakarta danPemkab Balangan, ProvinsiKalimantan Selatan (Kalsel),Kamis (4/11) mengunjungiKabupaten Serdang Bedagaiguna melakukan study ban-ding dalam penyusunan struk-tur organisasi pelayananterpadu serta penyusunanstruktur organisasi dan tatakerja (SOTK).

Para pejabat eksekutif danlegislatif dari Jakarta danKalimantan Selatan itu, dite-rima langsung oleh Wakil Bu-pati Sergai H Soekirmandalam agenda tukar menukarinformasi antar ketiga daerahyang dilaksanakan khusus di aulaSultan Serdang Pemkab Sergaidi Sei Rampah.

Staf Ahli Bupati BalanganBidang Pemerintahan, Hu-kum dan Politik Drs MurjaniMSi didampingi 10 staf Set-dakab dan 10 anggota DPRDKabupaten Balangan, menje-laskan bahwa kedatanganrombongan yang dipimpin-nya ke Kabupaten Sergaiadalah untuk melakukanstudy banding dalam rangkapenyusunan SOTK.

Dipaparkannya, Kabupa-ten Balangan hasil peme-karan dari Kabupaten HuluSungai Utara sejak 8 April2003 memiliki luas wilayah1.878,30 km2 atau hampirsama dengan luas Sergai. Darisegi administrasi pemerintahan,Kabupaten Balangan terdiri daridelapan kecamatan denganjumlah pendidik sekitar 111.000jiwa jauh lebih sedikit dariKabupaten Sergai dan mayo-ritas suku Melayu Banjar.

Sedangkan potensi sumberdaya alam yang terdapat diBalangan adalah perkebunankaret sekitar 40 ribu hektar,kelapa sawit 2.600 hektar dansebagian pertambangan batu-bara. Luasnya areal perkebunankaret di Balangan karenakomoditi tersebut merupakanusaha rakyat yang sudahturun-temurun, ujarnya.

Sementara itu, pejabatBiro Ortala Pemprov DKIJakarta Drs M Norman MMdidampingi sembilan anggo-tanya menjelaskan, bahwakunjungannya ke KabupatenSergai adalah untuk melaku-kan study banding dalamupaya penyusunan strukturorganisasi dan tata kerja pusatpelayanan terpadu serta penyu-sunan rencana Pergub DKItentang Transportasi.

Dijelaskannya, Lima wila-yah kota administratif diDKI Jakarta sudah memilikipusat pelayanan terpadu satuatap. Untuk meningkatkanstatus pusat pelayanan itumenjadi satu pintu sebagai-mana yang sudah diterapkandi Kabupaten Sergai, makaPemprov DKI Jakarta mera-sa penting untuk melakukanpembelajaran ke daerah ini,ujar Norman.

Kehadiran keduanya me-ngungkapkan, alasan kehadir-an ke Kabupaten Sergai kare-na di daerah ini ada sesuatuyang mempunyai nilai lebihsehingga dan perlu diadopsiuntuk diterapkan dalam upa-ya peningkatan pelayananpemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan di dae-rah masing-masing, ungkap.

Wakil Bupati Sergai HSoekirman didampingi Asis-ten Admum Drs Liber Manu-rung, Kepala Kantor KPT &Penanaman Modal Drs IndraSyahrin MSi dan sejumlahpejabat Pemkab Sergai men-jelaskan kehadiran rombo-ngan pejabat pemerintahankedua daerah merupakan mo-tivasi bagi Sergai untuk berbuatlebih baik lagi ke depan.

Diharapkan wabup, darihasil study banding dan dis-kusi antar jajaran peme-rintahan kedua daerah ber-kunjung ke Sergai dapat dija-dikan bahan untuk penyem-purnaan SOTK dalam upayameningkatkan pelayanankepada masyarakat di ma-sing-masing daerah, terang HSoekirman.(MEI)

Jakarta dan Kalsel

Study Banding

ke Sergai

9KPK POS

E D I S I 122


NASIONALPOLITIK

KPU Diminta Bebas dari Unsur Partai Politik

KISRKISRKISRKISRKISRUH IPO KUH IPO KUH IPO KUH IPO KUH IPO KS BANS BANS BANS BANS BANCCCCCAKAN PARAKAN PARAKAN PARAKAN PARAKAN PARTTTTTAI KOAI KOAI KOAI KOAI KOALISIALISIALISIALISIALISI

PENETAPAN harga sahamPT Krakatau Steel yangsangat murah didugapermainan konglomeratwanita yang bertugasmengumpulkan dana salahsatu partai politik.

Dugaan itu munculdikarenakan, penetapanharga saham KrakatauSteel sangat tertutup dantidak wajar. Bahkan,diperkuat dengan berhem-busnya isu penjatahanuntuk kelompok tertentu.

"Ini memang sudahdikapling untuk konglo-merat wanita itu," ujarseorang sumber, Rabu (3/11)malam.

Ketua Fraksi PartaiAmanat Nasional (FPAN)Tjatur Sapto Edy yangdihubungi secara terpisahmenduga, ada pihak yangsengaja menggoreng sahamKrakatau Steel untukmendulang dana partaipolitik.

"Memang ada yangsengaja mau menggoreng

saham Krakatau Steelsupaya dapat dana segaruntuk itu (partai politik),"ujar Tjatur Sapto Edy.

Tjatur mencurigai adapengondisian oleh konglo-merat tertentu sebelumKrakatau Steel melepas 20persen sahamnya ke pasar."Triliunan uang ini seenak-nya dikapling-kapling,dibagi-bagi. Ini nggakbenar, kita akan ungkapsemuanya. Kita inginmengingatkan kepadapemerintah supaya tidakmengobral aset negara,"terang wakil ketua KomisiIII DPR ini.

Seperti diberitakan, IPOsaham PT Krakatau Steeldengan harga Rp850 perlembar saham menimbul-kan kegaduhan politik.Harga tersebut dinilaiberbagai kalangan terlalumurah. Pemerintah dituduhtengah mengobral kekaya-an negara, sebab KS adalahsalah satu BUMN yangbernilai jual tinggi.(i n t)

Konglomerat Wanita di

Balik IPO Saham KS?PENETAPAN harga IPO PT

KrakatauSteel (KS)di levelRp850 persaham yangdinilaiterlalumurahsudahmasukranahpolitik.Silang

pendapat pun terjadi di antaratokoh PAN.

Bahkan, Ketua MajelisPertimbangan Partai AmanatNasional (PAN) Amien Raismenyatakan akan ada skandalyang lebih besar dari Centuryyaitu rencana penjualan PTKrakatau Steel (KS) ke pihakasing.

Amien menyampaikan hal itudalam pidato politiknya saatpelantikan DPW PAN Yogyakar-ta di Wisma Haji, Yogyakarta,Minggu (31/10). Amien punmemerintahkan agar Fraksi PANmeledakkan kasus ini.

Setelah itu barulah Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK)dan Badan Pengawas Keuangan(BPK) yang terjun menanganikasus ini. "Ledakkan saja. Janganmau dibayar berapa pun, ledak-kan saja," perintah Amien.

Menurut Amien, penjualansaham secara murah ini ditengga-rai berpotensi menimbulkankorupsi dan ada segelintir orangyang diuntungkan dalam proyekini. "Dijual sangat murah itu,tandanya ada udang di balik batu.Namanya korupsi," ucap Amien.

Tapi tokoh PAN yang lainyakni Ketua Umum PartaiAmanat Nasional (PAN) HattaRajasa yang juga Menko Pereko-nomian justru bertolak belakangdengan apa yang dinyatakanAmien Rais.

Hatta justru menegaskan,penentuan harga saham InitialPublic Offering (IPO) PT Kraka-tau Steel sebesar Rp850 persaham tidak mendapat intervensidari pihak lain.

Menurutnya, penetapan hargamerupakan kewenangan peme-gang saham. Karena itu, tidakada hubungannya denganintervensi dari manapun. "Silah-

kan menetapkan harga padaharga yang wajar, itu kewena-nganya pemegang saham,"ujarnya di Jakarta, Senin (1/11).

Dihubungi terpisah, pengamatpasar modal David Cornelismengatakan, pernyataan AmienRais lebih politis. "Saya kurangnangkep, maksud Pak Amien,meledak dari sisi apa," katanyakepada INILAH.COM, di Jakarta,Selasa (2/11).

Karena itu, dia berkomentardari sisi finansial dan tidak adakaitannya dengan kepentinganpolitik tertentu. "Bahwa hargasaham perdana KS murah di levelRp850 per lembar saham, nggakjuga kok," timpalnya.

David menilai, harga di levelRp850 merupakan valuasi yangmoderat atau tidak mahal danjuga tidak murah. Memang secarafundamental, bisa saja harga KSdi level Rp1.100. Sebab, funda-mental KS sangat baik dan satu-satunya perusahaan baja terbesardi Asia Tenggara. "Tapi, untuk apadi harga segitu, jadinya premiumdong," tukasnya.

David menegaskan, harga KSdi level Rp850 merupakan harga

yang oke untuk market leader,dibandingkan dengan PT JayaPari Steel (JPRS.JK) dan PTGunawan Dianjaya Steel(GDST.JK). "Walaupun tidakbisa dibandingkan secara linear,karena dari sisi size, KS ungguljauh," ucapnya.

Dari sisi operasional, lanjut-nya, KS memiliki eksposurehanya pada kondisi ekonomiglobal (steel demand), hargabaja dan operational cost.Untuk ke depannya, lanjutDavid, penggunaan dana hasilIPO, bisa dioptimalkan di poscapital expenditure (capex)utilisasi produksi yaitu menge-jar target hingga 5-7 juta tonbaja per tahun yang saat inimasih 2-3 juta ton per tahun.

Dia menyarankan agar tidakterjadi perubahan harga KSsetelah terjadi book building.Waktunya pun jangan sampaimundur. "Ya point-nya adalah,jangan berubah harga danjangan juga mundur. Itu saja.Kalau mundur dan berubahjustru memperlihatkan adanyaintervensi atau sesuatu dan lainhal," tukasnya. (BBS/MH)

Harga IPO KS Picu Konflik Tokoh PAN

PARTAI Hanura menduga IPOsaham PT Krakatau Steel sudahdijadikan bancakan kelompokpartai tertentu.

"Termasuk partai koalisi peme-rintah yang punya kewenanganuntuk menunjuk-nunjuk orangduduk di komisaris BUMN," ujarpolitisi Partai Hanura AkbarFaisal, Kamis (4/11).

Akbar sangat curiga ada per-mainan di balik IPO saham Kra-katau Steel, karena penawaranharga yang terlalu murah. "Sete-lah mempelajari di sini ada kelai-nan, sehingga membuat sayacuriga. Karena terlalu murah,Rp850," katanya.

Apa ada indikasi saham KSdiborong kelompok tertentu?"Sulit untuk membantah tidakada kepentingan yang luar biasacanggihnya cara-cara seperti ini.Tapi cara ini bukan barang barudalam penjualan saham milikpemerintah," tandasnya.

Tak Masuk AkalMurahnya harga Krakatau Steel

yang disebabkan nilai pasarnyayang relatif rendah sangat tidakmasuk akal. Dengan kurs 9.000,harga 850/saham, nilai pasar 100%saham Krakatau Steel adalahUS$1,47 miliar. Dengan kapasitasyang dinaikkan ke 2,5 juta ton tahun2010-2011 ini, artinya nilai pasarKS adalah US$588,4 per tonkapasitas produksi.

Sebagai pembanding, investasiKrakatau Posco (KP) senilai US$2,84 miliar untuk kapasitas 3 jutaton. Nilai buku dari investasi iniadalah 2,840 miliar dibagi 3 juta =US$ 948 / ton rencana kapasitas.

Ini, artinya nilai pasar KSadalah US$588,4 per ton kapasi-tas produksi. "Masak nilai pasarKS per ton 61% lebih rendah darinilai rencana investasi KP. Tentutidak masuk akal. KS prusahaanyang sudah operasional puluhantahun, KP baru groundbreaking20 oktober 2010. Jadi KP masihperusahaan

di atas kertas. Selain itu, KSsedang dalam proses revitalisasidengan biaya US$220 juta yangtuntas Desember 2010 dan April2011. Ditambah nanti US$360juta," ujar pengamat ekonomi,Dradjad Wibowo.

Menurutnya, hanya perusahaanbusuk yang masuk BPPN yang

nilai pasarnya jauh di bawah nilaibuku investasi. "Jadi jelas hargaKS kemurahan dan investasi KPdimark up," tukasnya.

Dibagian lain Menneg BUMNMustafa Abubakar diminta me-nunda IPO saham PT KrakatauSteel guna meredakan kekisruhanpolitik yang terjadi saat ini.

Permintaan itu dilontarkananggota Komisi VI DPR dariFraksi Partai Gerindra, EdhyPrabowo. "Stop atau tunda ajadulu penawaran saham itu, sampaibenar-benar nanti diputus harga-nya," kata Edhy.

Edhy juga meminta agar Men-teri BUMN berani membuka kepa-da publik soal cara perhitunganharga saham Rp850 per lembar,

proses penentuan harganya dansiapa 10 pembeli terbesar.

"Buka aja, katanya ada 10pembeli terbesar. Buka aja, kannggak benar kalau harga awalsaham 850 tiba-tiba sekarangmelonjak," pintanya.

Permintaan Edhy agar MenteriBUMN membuka data pembelisaham perdana ditujukan agarkasus ini tak rawan dipolitisir."Pak Menteri BUMN harus beranimembuka supaya tidak dipoliti-sir," tukasnya.

Sejarah Buruk TerulangSejarah buruk terus berulang.

Berbagai industri strategis milikbangsa ini dijual obral. Kini PTKrakatau Steel (KS), perusahaankebanggaan yang dibangun di era

Presiden Soekarno bakal di legodi masa Presiden SBY.

Dulu Presiden Soeharto mem-bangun perusahaan telekomuni-kasi PT Indosat, ternyata justruputeri Presiden Soekarno, yakniPresiden Megawati Soekarnoputriyang menjualnya kepada pihakasing.

Dulu, dengan pandangan visio-ner, pemerintahan Presiden Soe-karno membangun pabrik bajaKrakatau Steel (KS) di Cilegon,Banten, kini malah giliran peme-rintahan Presiden SBY yang men-jualnya.

KS sudah melengkapi diri de-ngan pelabuhan laut dan berbagaifasilitas penunjangnya, termasukketersediaan air bersih, jauh sebe-

lum negara-negara berkembangmelakukannya.

Perusahaan ini mempunyaiposisi strategis di tengah pereko-nomian nasional, baik sebagaipengisi kantong anggaran peme-rintah, kebanggaan nasional, mau-pun sebagai penunjang kelancaranindustri nasional.

Di era Orde Baru, KrakatauSteel terbengkalai lantaran peme-rintahan Presiden Soeharto mem-punyai orientasi kebijaksanaanpolitik dan ekonomi yang berbeda.Saat itu, perusahaan ini malahdianggap membebani pemerintah.

Krakatau Steel yang kini men-jadi perusahaan perseroan terbatasyang dikelola secara produktif danefisien. Tak heran jika pada 2011-

2012 diperkirakan PT KS meng-hasilkan 5 juta ton baja lembarandan batangan. Adapun labahingga Juni 2010 mencapaiRp800 miliar dengan totalpendapatan Rp9 triliun. Ini naik24,71% ketimbang sebelumnya.

Sekalipun demikian, produk-produk KS terancam seiringrealisasi perjanjian perdaganganbebas China-ASEAN (CAFTA).Produk-produknya bakaltergerus oleh baja China yangharganya lebih murah, sekalipunkualitasnya belum tentu lebihtinggi ketimbang yangdihasilkan PT KS.

Namun kini perusahaan inibakal diobral. Nasib KrakatauSteel pun akan bernasib samaseperti Indosat atau aset nasionallain yang dilego dengan hargamurah kepada investor asing.

Rencananya, PT KS akan men-catatkan diri di Bursa Efek In-donesia (BEI) pada 10 November2010. Sejumlah 3.155.000 saham-nya bakal dilepas dengan hargaRp850 per unit.

Pohang Iron and Steel Com-pany (Posco) dari Korea Selatanserta dua investor Amerika Serikatberniat memborong saham PT KS.Pemerintah pun menargetkanpendapatan Rp4-5 triliun.

Masyarakat memberi tangga-pan yang luar biasa atas penawa-ran ini. Jumlah peminat mencapaisembilan kali lipat dari jumlahsaham yang disediakan. Sebagai-mana diketahui, investor asingmemperoleh jatah 35% sedangkandomestik 65 persen dari totalsaham yang ditawarkan.

Hanya saja, investor ritel ba-kal makin terpinggirkan dalamIPO saham Krakatau. Selaindapat jatah sedikit, saham BU-MN baja ini juga sudah diincarpemain besar, pejabat bahkanpolitisi. Ada permainan kotor didalamnya, maka publik danpasar ribut.

Salah seorang investor me-ngaku hanya mendapat jatah 32lot (satu loat setara 500 lembarsaham) saja dari pemesanan6.500 lot. Itupun dia masih berun-tung karena ia membelinya lewatMandiri Sekuritas yang menjadisalah satu penjamin pelaksanaemisi penjualan saham (IPO)Krakatau Steel.(i n t)

Belum merampungkanrevisi UU No 22 tahun2007 tentang penye-lenggara pemilu didugakarena masih kuatnyakehendak partai politikingin kembali masuk keKPU.

"DPR sengaja bermain-main dengan satupermasalahan menyangkutkehendak parpol untukmenguasai lembaga penye-lenggara negara denganmembuka peluang bagianggota parpol," ujar PenelitiPolitik dari KonsorsiumReformasi Hukum Nasional

(KRHN), Veri Junaidi diJakarta, Kamis (4/11/2010).

KRHN bersama denganlembaga swadaya masyarakat(LSM) yang pedulipenyelanggaran pemilumandiri seperti Cetro, Fitra,Formappi, ICW, IPC, JPPR,KIPP, PSHK dan lainnyasepakat menerbitkan Petisiatau pernyataan bersamabahwa penyelenggara pemiluharis bebas dari unsur parpol.

Veri melanjutkan, Komisi IIyang mengalami kebuntuanatau deadlock khususnyaklausul tentang syarat nonpartisan penyelenggara pemiludiduga dikondisikan olehpartai-partai besar untuk

menciptakan kondisi yangmenguntungkan bagi mereka.

"Siapa yang diuntungkan,tentunya partai politik besaryang sudah mapan dan siapdengan formatpenyelenggaran model pemiluapapun. Legislasi yangtersendat atau bahkan gagalakan berdampak kekacauanpersiapan penyelenggaranpemilu 2014," bebernya lagi.

Namun siapa saja parpol-parpol besar itu yangdimaksud, Veri engganmemerinci jelas. Menurutkoalisi, akan sangat berbahayajika unsur parpol masukmenjadi bagian dalampenyelenggara pemilu. Hal ini

akan menjadi ancaman bagipemilu yang demokratis

Jadwa Pemilu 2014memang masih empat tahunlagi, namun idealnya KomisiPemilihan Umum (KPU) yangbaru sebagai penyelenggaraPemilu harus sudah terbentukpaling lambat pertengahantahun depan atau Juni 2011.

"Jadi KPU baru nanti akanpunya waktu 3 tahun lebihuntuk menuju April 2014(pemilu). Itu kan sangat bagus,harus seperti itu idealnya,"ujar Direktur Eksekutif Cetro,Hadar Gumay dalam diskusi diBakoel Coffe di Jakarta Pusat,Kamis (4/11).

Hal itu katanya, jika tidak

ingin terulang kekacauanpemilu dan permasalahanprofesionalitas KPU dalamPemilu 2009 kemarin.Menurutnya, pemerintahseharusnya sudah mulaimemikirkan bagaimanamenghasilkan pemilu yangberkualitas bukan sekedarmementingkan kepentingantertentu saja.

"Kalau tidak, ya apalagikalau bukan kualitaspemilunya yang terancam.Sejarah terulang lagi, masakita nggak naik-naik kelas,"tandasnya.

Namun sebaliknya, Cetropesimis ini akan terwujudkarena hingga kini Komisi II

DPR belum juga menuntaskanpekerjaan rumahnya yaiturevisi UU No 22 tahun 2007.Menurut Hadar, seharusnyaakhir tahun ini tugas itusudah harus selesai.

"Ya (pesimis) secara umumkalau melihat perkembanganmereka. Idealnya kan satukuartal saja, akhir tahun inidraft (revisi) selesai, tigabulan ke depan, Januari,Februari, Maret melakukanpembahasan denganpemerintah dan jadi. Terustiga bulan kemudian, April,Mei atau Juni, KPU barusudah bisaterbentuk,"jelasnya.

(i n t)

Penanaman 1.000 Pohon DigagalkanRANTAUPRAPAT - Penanaman1.000 pohon mahoni oleh AliansiPemuda dan Mahasiswa Pencin-ta Alam Labuhanbatu digagalkanoleh sejumlah LSM yang pedulidengan lingkungan yangmengatasnamakan AliansiMasyarakat Peduli TorpisangMata.

KPK POS

KRIMINALE D I S I 122


10

SUMUT, NADNASIONAL

Kapos dan PolmasLumpuhkan PenjahatSERBA JADI - Begitu mendapat infor-masi dari warga, Kapospol Kuala BaliAiptu Homsul Huda dibantu Satuan PolisiMasyarakat (Polmas) Pulau Gambar, de-ngan sigap memblokade Jalan Utama persisdi depan Kantor Camat Serba Jadi. Blokadeguna menghadang dua pelaku jambret.

Betul saja, sesuai dengan ciri-ciri yangdiberikan. Dua pelaku melintas denganmengendarai sepeda motor Suzuki SatriaBK 2534 IM. Dengan cepat polisi dan Pol-mas menahan laju kendaraan mereka, de-ngan tendangan ala kungfu. Dan langsungpelaku terjatuh ke sisi kanan jalan.

Begitu kedua pelaku jatuh, petugasPolmas yang sedang memberikan peng-amanan di Kantor Camat, meringkus danmemborgolnya. Dari TKP diketahuipelaku bernama Yoga (20), warga Batu 8Lubuk Pakam, dan Putra (25), warga JalanPembangunan Gang Banjar.

Keduanya langsung digelandang keMapolsek Dolok Masihul guna menjalanipemeriksaan. Kapolsek Dolok Masihul AKPPJ.Purba kepada KPK Pos membenarkankejadian tersebut. Kedua pelaku, katanya,dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancamanhukuman diatas 5 Tahun. “Kasus ini akansegera kita proses,” ujar Kapolsek.(ARM)

BRI Cabang R PrapatLakukan PungliRANTAUPRAPAT - Di negeri ini, pungut-an liar (pungli) kerap terjadi. Tak kecualiyang di BRI Cabang Rantauprapat.Oknum pegawai bank berplat merah itu,PSH memungut biaya kepada nasabah-nya. Putri terpaksa mengeluarkan Rp25.000 untuk pelegelisasian fotocopyrekeningnya. Peristiwa ini dialami Putri,Selasa pekan lalu.

Kepada wartawan, Putri menuturkankejadian itu dialaminya saat a membukabuku tabungan di BRI Cabang Rantau-prapat untuk memenuhi persyaratanpenerimaan dana beasiswa Dinas Pendi-dikan Kaupaten Labuhanatu. “Mungkinsudah banyak yang dikutipi karena banyakguru dan mahasiswa yang membutuh-kannya, tapi anehnya BRI Unit PadangMatinggi, teman saya yang punya bukutabungan di sana, tidak ada dimintai uang,masak kita ke pusat Cabang BRI di Labuhan-batu kok malah harus bayar,” ujar Putri.

Pimpinan Cabang BRI Rantauprapat,Sri Suardi melalui Asisten Manager P.Siregar, menegaskan tidak ada kutipan.“Tidak ada pengutipan dilakukan di BRIterkecuali meminta Rekening KoranDeposito dan Pinjaman Rp 25.000,- danRp 5000,- apabila perubahan atau lanjut-an rekening koran, kalau untuk legelisasibuku tabungan tidak ada dipungut pem-bayaran, guru-guru yang datang hanyameminta legelisasi buku tabungan tidakada yang dikutip,” jelasnya.

Ketika dimintai untuk memperte-mukan dan mempertanyakan langsungkepada PSH, P Siregar mengaku tidakmengenalnya.

Ketua LSM Ampera Labuhanatu,Ansari Tambak menyayangkan sikappegawai bank. “Seyogianya pimpinanmemberikan sanksi dan teguran kerasterhadap pegawai bank yang melakukanjuga sebaiknya ditindak dan diprosessesuai hukum,” katanya. Menurutnya,pengutipan itu sangat keterlaluan. (HAH)

Kadis PU LangsaGagal DitahanLANGSA – Kejaksaan Negeri Langsagagal melakukan penahanan, eksekusiterhadap Ir TM Tarkun dalam perkarakorupsi. Eksekusi dilakukan Kejaksaansetelah turunnya putusan PK MahkamahAgung dalam kasus yang melilit KepalaDinas Pekerjaan Umum Kota Langsa itu.

Kuasa hukum Tarkun, Syahrizal EFDamanik membantah kliennya melarikandiri. “Klien kami (Tarkun-red) bukan laridari upaya eksekusi yang dilakukan olehKejari langsung sesuai putusan MA, tapidia sedang dirawat inap di rumah sakitThamrin, Jakarta,” kata Syahrizal kepadawartawan, pekan lalu. Disebutkannya,Tarkun menderita komplikasi.

Diungkapkannya, mereka sengajadatang ke Langsa guna memberitahukankondisi Tarkun kepada Kejaksaan. “Keda-tangan kami menyampaikan Surat ketera-ngan dokter kepada Kejari Langsa. Karenaklien kami tidak bisa memenuhi panggilankedua, eksekusi. Klien kami sedang sakit dansedang menjalani perawatan intensif di rumahsakit Thamrin, Salemba Jakarta,” sebutSyahrizal. Ditegaskannya, Tarkun tetap akankooperatif dan tidak mungkin kabur.“Pokoknya begitu dia (Tarkun-red) sembuh,maka langsung kita dampingi dia untukmemenuhi panggilan Kejari,” ungkapnya.

Sementara itu Plh Kajari Langsa,Firmansyah mengaku sudah menerimasurat keterangan dokter yang menyatakanTarkun sakit dan sedang dirawat di rumahsakit. “Namun demikian kita tetapmelayangkan surat panggilan ketiga kepadaterpidana, selain itu, tentang keterangan dokterini kita juga akan mengecek langsung keJakarta melalui Kejaksaan di sana,” ujarFirmansyah.(B.S.OPUNG)

Pungutan Belayar Resahkan Nelayan Serdang Bedagai

Fauzi alias Agam didamping Syahril serta nelayan lainnya ketika menjelaskan seputarpungutan izin belayar berkisar Rp 10.000- Rp 15.000 yang dilakukan oknum KantorPelabuhan Bedagai di TPI Bedagai.

SERDANG BEDAGAI -Ratusan nelayan di Bedagai,Kecamatan Tanjung Beringin,Kabupaten Serdang Bedagaimulai resah dengan tindakanoknum Kantor PelabuhanBedagai. Sebab, begitu akanmelaut mencari ikan diperairan Tanjung Beringin,mereka dipungut biaya izinbelayar. Pada hal kondisinelayan saat ini sangatmemprihatinkan, ditambah lagicuaca buruk yang seringmengakibatkan ombak setinggi3 meter.

Pungutan izin belayarberkisar Rp 10.000 - Rp 15.000itu, menurut Fauzi alias Agam(46) pemilik pukat Cincin,

warga Tanjung Beringin, jelassangat merugikan bagi nelayan.“Karena begitu mencekik leher

dan tanpa didasari hukum,”katanya. Dijelaskannya, untuksatu unit pukat cincin mereka

diwajibkan membayar Rp 15.000per dua minggu, sedangkan pukatlingkung dibebani Rp 2.000 - Rp10.000 setiap hendak melaut.

Pungutan itu dilakukanoknum Kantor PelabuhanBedagai di daerah muarasungai ketika nelayan hendakberangkat melaut denganmenggunakan tangguk, terbuatdari sebatang bambu dileng-kapi dengan lingkar jaring laludiarahkan ke kapal nelayanyang hendak berangkat melaut.“Sebelum pergi menanggukikan di laut, kami kena tangguk(kutip biaya) dulu di pintumuara oleh oknum KantorPelabuhan Bedagai,” jelasAgam yang juga Wakil Sekre-

taris PPP Sergai.Hal senada juga disampai-

kan pemilik kapal motor,Syahril. Dikatakannya denganpungutan berdalih izin layaritu, dirinya seperti sapi perahandan menjadi objek oknumtertentu demi keuntunganpribadi. “Di mana ketikanelayan mengalami musibahseperti tenggelam di laut danmayatnya tidak ditemukan.Kepedulian mereka hanyasebatas melakukan pungutan,tidak pernah mengerti keluhannelayan,” sesal Syahril. KepalaPelabuhan Tanjung Beringin,Samson Silaen hendak dikonfir-masi soal pungutan itu, tidakditemukan di kantornya.(ADI)

Aliansi Pemuda dan MahasiswaPencinta Alam Labuhanbatu yangdimintai tanggapannya baru-baruini, Taruli Rambe dan SekretarisPanitia Seutan Abdul FattahEffendi, menyatakan, kegiatan itumurni dilakukan sehubungan de-ngan hari Sumpah Pemuda. “Sum-ber dananya dari mengamen kekafe-kafe dan sekolah-sekolah danhal itu telah dikoordinasikandengan Dinas Pendidikan,” katamereka. Dari kegiatan itu, merekamengumpulkan Rp 5 juta. Merekalantas mengaku tidak mengetahuiadanya dugaan pembabatan hutanoleh PT Siringoringo.

Ketika hal ini di pertanyakan

Pimpinan aliansi, BS. Sitakardan S. Lubis, Selasa pekan lalu,mengatakan, tidak ada niat untukmenggagalkan penanaman pohondi Bukit Torpisang Mata. Tetapimereka keberatan karena pihak-

pihak yang berkompeten, DinasKehutanan dan pemerintah tidakada yang ikuti. Mereka juga merasaheran mengapa penanaman pohondilakukan di kebun karet olehmasyarakat. Sementara kebunsawit milik PT. Siringoringo, didu-ga lahannya bagian dari arealregistrasi, tidak diusik.

Terkait penaman 1000 pohonitu, pihak masyarakat tidak kebe-ratan asal sesuai peruntukannyadan memenuhi unsure. “Janganmain tanam saja, nanti dipolitisirorang untuk pengalihan perhatiandari perusakan hutan TorpisangMata menjadi penghijauan olehmasyarakat,” kata Sitakar.

kepada Kepala Dinas PendidikanLabuhanbatu melalui Sekretaris-nya Adi Susanto Purba mengakuipihak dinas menyurati seluruhKacabdis di Labuhanbatu untukmembantu aliansi. “Ini berdasarkansurat aliansi nomor 05/Sek-AP-MA/10/2010 tanggal 14 Oktober2010 dan ditindak lanjuti oleh dinastanggal 18 oktober 2010, terkaitpengutipan kami sudah menga-takan se-ikhlas hati para siswa danguru, sehingga tidak ada pemak-sanaan,” jelasnya.

Dari penerlusuran tim warta-wan, bahwa di daerah lahan yangditanami adalah lahan masya-rakat yang kini telah dibeli oleh

oknum Dinas Kehutanan dandiarahkan untuk ditanami yanglokasinya berdampingan denganPT. Siringoringo yang mempunyailahan diperkirakan mencapai2.000 ha.

Padahal, luas HGUnya hanya927 ha, sebentar lagi masa HGUberakhir. Diduga dari luasan di luarHGU itu, mencaplok areal hutanlindung, 873, 60 ha. Persoalantersebut didesak segera diprosespenegak hukum. Hingga berita iniditurunkan, belum memperolehketerangan dari PT Siringoringo.Humas perusahaan yang dihu-bungi, mengaku masih berada diMedan.(HAH)

PANYABUNGAN - Belum dipenuhinya kewajiban PT.Grutti Lestari Pratama (PT GLP), untuk membangunkebun plasma, menjadi sorotan DPD KNPI KabupatenMandaling Natal. Ketua DPD KNPI Madina, Ir Anas SLubis, mengatakan, persoalan kebun plasma untukmasyarakat, bukan hanya sebatas masalah kepatuhanterhadap ketentuan perundang-undangan. Namunmerupakan hajat hidup masyarakat yang harusdilindungi. Kebun plasma, lanjut dia, merupakan prioritasdalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menanggapi adanya tuntutan dari tokoh masyarakatMadina, Deddy Nasution alias Ucok Mawar terhadappenyelesaian persoalan ini, Anas juga menegaskan bahwatuntutan itu sangat positif dan memiliki dasar yang kuat.“Kami selaku pemuda, tentu mendukung dan mendorongsemua tokoh Madina untuk menunjukan kepedulianterhadap masalah-masalah yang muncul di Madina ini.Apalagi beliau (Ucok Mawar) itu kan sesepuh pemuda,jadi kami menganggap bahwa ini adalah bagian dariperjuangan pemuda,” tegas Anas.

”Untuk itu, tanpa harus bertele-tele, DPRD dan Bupatiharus panggil manajemen PT. GLP, dan selanjutnya,jajaran pemerintah menindak lanjutinya,” kata Anas.Disampaikannya, ada beberapa hal mengapa persoalanplasma harus diselesaikan secepatnya.

Pertama, menurut Anas, untuk memastikan danmengatasi kendala-kendala objektif yang dihadapiperusahaan dalam pemenuhan kewajiban tersebut.Kedua, belajar dari apa yang terjadi, kasus PT.Perkebunan Sumut, kelambanan penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan perut rakyatakan menimbukan gejolak social

Sekretaris Eksekutif Pusat Studi dan BantuanInformasi Pembangunan (Centre for Studies and AidInformation of Development–CSAID), Khoirul AnwarSiregar mengemukakan, dari berbagai informasi yangdihimpun lembaganya, ada tiga hal kendala yangmenghambat pengerjaan plasma.

Diantaranya, identifkasi warga tumpang tinding yangtak kunjung selesai, yang mengakibat tidak tuntasnyaperhitungan kebutuhan dan untuk warga. Kedua, prosesinstitusionalisasi lembaga kemitraan (koperasi warga-red) yang lamban dan terkadang menimbukan konflikakibat adanya “peserta-peserta siluman” dari koperasi-koperasi terkait. Dan, terakhir, keterbatasan lahan.

“Namun, persoalan-persoalan tersebut tentunyabukanlah jalan buntu, yang tidak dapat diatasi.Menyangkut persoalan pertama dan kedua, tentu dapatdiatasi dengan upaya pendampingan melalui instansiterkait ataupun tim gabungan yang khusus dibentuk olehpemerintah daerah. Sedangkan terkait, masalahketerbatasan lahan, maka disinilah perlunya ketegasanpemerintah daerah dalam menegakkan Permen AgrariaNo. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendaya-gunaan Tanah terlantar,” jelas Khoirul.

Sependapat dengan apa yang pernah diwacanakanoleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ir. Ali MutiaraRangkut, tentang pencabutan izin lokasi KP-USU,Anwar menegaskan, secara faktual, pencabutan izintersebut memang harus dilakukan. “Secara tegas,Pemerintah Daerah harus melihat pencabutan izin lokasiKP-USU ini sebagai bagian dari pelaksanaan PermenAgraria tersebut, dan penyelesaian masalah keterbatasanlahan plasma untuk masyarakat,” paparnya. Sebagaiupaya preventif terhadap munculnya masalah yang samadikemudian hari, Khoirul mengingatkan, agar ke depandisetiap kali penerbitan izin lokasi bagi perusahaan,pemerintah daerah harus secara bersamaan juga menca-dangkan lahan untuk kebun plasma masyarakat.(TH)

DPRD dan Bupati

Madina Didesak

Panggil Manajemen

PT. GLP

Tersangka pengedar sabu ditangkap petugas Sat Narkoba Sergai yang menyaru pembeli ketika memperlihatkan alat perangkat penghisabsabu-sabu di Mapolres Sergai.

SERDANG BEDAGAI–Polisi berkali-kali melakukan penangkapan ter-sangka terkait kasus narkoba. Namuntak membuat sejumlah pengedar danpemakai barang haram itu kapok. Kaliini, polisi pun berhasil mengungkapjalur peredaran narkoba.

Dengan menyamar sebagai pem-beli, petugas Sat Narkoba PolresSerdang Bedagai, Rabu pekan lalu,meringkus tersangka pengedar sabu-sabu di Lingkungan VII, KelurahanTualang, Perbaungan, Sergai. Tersang-ka yang nekat menjual sabu sebanyak50 gram dengan petugas, diketahuibekas warga binaan di lembagapembinaan, Edwin alias Pakcik (48).Ia ditangkap bersama perangkat desa,Zulpi (42) warga Dusun I KeramatAsam, Desa Pekan Tanjung Beringin,Kecamatan Tanjung Beringin.

Sumber di kepolisian, menyebut-kan, awalnya tersangka yang biasadisapa Pakcik berniat menjual sabu-sabu kepada pembeli. Kemudianpetugas mendapatkan informasi sege-

ra memancingnya untuk melakukantransaksi di sebuah rumah, menjadilokasi penangkapan. Karena posisirumah tersangka berada di Bedagaiakhirnya Pakcik mengajak Zulpi yangjuga seorang perangkat menjabatsebagai kepala dusun, kemudianmeluncur dengan menggunakan sepe-da motor Suzuki Thunder BK 4753 XVwarna hitam.

Begitu sampai di rumah yangdijadikan tempat transaksi, keduanyamemperlihatkan sabu-sabu seberat 50gram, dibungkus plastik transparan.Sembari menunggu pembeli, kedua-nya juga mempersiapkan perangkatuntuk menggunakannya. Ketika keduatersangka kedatangan pembeli, sepa-sukan Sat Narkoba Polres Sergai jugadatang menggerebek. Keduanya tidakbisa berkutik ketika duduk di ruangtamu, dari mereka ditemukan barangberikut alat perangkat sabu.

Selanjutnya petugas membawatersangka ke komando untuk dimintaiketerangan. Selagi diperiksa tiba-tiba

telepon Pakcik berdering. Di bawahkomando petugas, tersangka dimintauntuk bertemu dengan lawan bicara-nya. Belakangan diketahui, lawanbicaranya adalah sipemilik sabu-sabubernama Agus Salim Marpaung (44)warga Jalan Panca Karsa, Gang Santi,Kelurahan Datuk Bandar, Kota Tan-jung Balai.

Dari info berharga itu, Kasat Nar-koba, AKP Nopiardi langsung me-mimpin penangkapan tehadap ter-sangka Agus yang diketahui mengen-darai mobil Honda CRV BK 868 CW.Bersama sejumlah anggota dan daripengakuan tersangka, polisi berhasilmeringkus pemilik sabu.

Polisi berhasil meringkus Agus, ke-tika mobil dihentikan petugas berpa-kaian preman.

Sopir mobil CRV bernama Azwir(26) warga Kota Tanjung Balai sempatmenolak, tetapi ketika diberitahualasannya dia bersedia keluar bersamadua perempuan yang disebut-sebutpacar Agus.(ADI)

Polisi Tangkap Mantan Napi dan Kadus

ACEH TAMIANG - Tiga terdakwapelanggar Qanun Syariat Islam, Kamispekan lalu, dieksekusi di halamanKantor Kejaksaan Negeri KualaSimpang Kabupaten Aceh Tamiang.Eksekusi cambuk dilaksanakan sete-lah adanya Putusan PengadilanMahkamah Syariah Kuala Simpang,Nomor 03/JN/2010/Msy-Ksg, dalamperkara pelanggar Maisir. Pasal yangdikenakan pasa5 junto pasal 23 (1) QanunProvinsi NAD No. 13 Tahun 2003 JO Pasal55 (1) ke-1 JO Pasal 53 KUHP.

Mereka yang menjalani eksekusi,adalah Muhammad Iqbal Alias AdeBin Ishak, M. Hardiansyah Putra AliasPupun Bin Harun AR. Keduanya

dihukum sebanyak tiga kali cambukan.Sementara Dedi Alias Betet Bin Sutarmandijatuhi lima kali cambukan.

Betet tanpa meringis saat algojo mela-yangkan hukuman ke badannya. Sedang-kan dua lainnya, Iqbal dan Hardiansyahtak menunjukkan ekspresi seperti Betet.

Pelaksanaan hukuman Qanun,disaksikan langsung oleh BupatiKabupaten Aceh Tamiang, AbdulLatief, Kepala Kepolisian Resor AcehTamiang, Ketua DPRK Aceh Tamiang,Ketua Pengadilan Negeri KualaSimpang, Ketua Mahkamah SyariahKuala Simpang, Ketua MPU Kabu-paten Aceh Tamiang, Unsur Muspika,Muspida Plus dan ratusan warga

masyarakat Aceh Tamiang serta tokoh-tokoh masyarakat dan Alim Ulama.

Kajari Kuala Simpang M. BasyarRifai menyatakan eksekusi cambukdengan tetap mengacu pada ketentuanhukum yang ada. Selanjutnya, kataBasyar, pelaksana cambuk telah puladisiapkan minimal 4 orang yang telahdibekali dengan petunjuk teknis sertaperalatan penutup wajah guna meng-aburkan identitas individu algojo.

Hanya saja, dalam pelaksanaanhukuman itu. Beberapa orang yang takingin namanya ditulis memprotesDinas Syariat Islam Aceh Tamiang,yang dinilai masih tebang pilih dalampenerapan kasus itu.(BSO)

Pelanggar Syariat Dieksekusi

KRIMINAL

11KPK POS

E D I S I 122

8 - 14 NOPEMBER 2010SUMUT

NASIONAL

RANTAUPRAPAT -dr. Rusman Lubis mendapatancaman teror. Kediamannya, pada Sabtu Oktoberlalu, dilempari bom Molotov, saat sedang tidak adadi rumah. Teror itu diungkapkan Rusman kepadawartawan di ruang kerjanya, di Rumah Sakit CitraMedika.

Kejadian teror bom molo-tov oleh orang tak dikenal itu,memicu berbagai tanggapandi kalangan masarakat. Tujuanteror Molotov diakui Rusmantidak diketahui sebabnya.Rusman sendiri di kalanganmasyarakat cukup dikenal,lantaran ia mantan KepalaRumah Sakit Umum DaerahRantauprapat.

Pihak kepolisian hinggasaat ini belum mampu me-ngendus siapa pelaku teror.Rusman Lubis menceritakan,bahwa rumahnya dilemparibom molotov ketika itu diatidak berada di tempat. Tiba-tiba bom Molotov, dibuat darikemasan botol berisi minyakyang dipasangi sumbu, itudilempar ke arah rumahnya.Beruntung, bom tersebut ha-nya menghanguskan rumput

halaman rumahnya."Saya hanya dapat infor-

masi dari yang saya percaya-kan untuk meninggali ru-mah saat saya berada di luarkota. Tapi saya tidak habispikir maksud serta untuk aparumah saya dilempari bommolotov," katanya. Disam-paikannya, dirinya samasekali merasa tidak punyamusuh, dan persoalan. "Hariitu juga saya minta Juwanto(menunggui rumah) untukmengadu ke Polres Labuhan-batu dengan bukti STPLP/976/X/2010/SU/RES-BH,dan saya juga langsung hu-bungi pihak Polres untukmengusut pelemparan bomtersebut," jelasanya

Rusman pun tak inginberandai-andai soal motifdan pelaku pelemparan bom

Dokter Diteror Bom MolotovSELATPANJANG - Kebijakan pemerintah pusat melaluiKementerian Kehutanan memberikan rekomendasi izinpengeloalaan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada PTRAPP di Pulau Padang berimbas pada PT Kondur Petro-leum. Berdasarkan surat rekomendasi Menhut tersebut,sekitar 2.000 hektar areal lahan PT Kondur Pertroleum diPulau Padang masuk dalam lahan konsesi HTI PT RAPP.

Pernyatan ini diungkapkan Sekretaris Komisi II DRPDMeranti, Fauzi Hasan kepda KPK Pos, pekan lalu. "Dari 41ribu hektar lahan konsesi PT RAPP di Pulau Padang, sekitar2.000 hektar di antaranya adalah lahan PT Kondur salahsatu perusahaan tambang minyak negara. Dampak darikondisi ini akan berdampak buruk pada produkutivitasperusahaan minyak negara tersebut. Untuk itu, pemerintahharus meninjau ulang konsesi lahan PT RAPP di PulauPadang Kecamatan Merbau," ujar Fauzi.

Menurut Fauzi Hasan, sebagai perusahana minyakNegara, jelas PT Kondur memiliki legalitas hukum yangkuat terhadap ribuan hektar HGU di Pulau Padang tersebut.Meskipun usaha pertambangan minyak difokuskan didalam perut bumi, dengan masuknya lahan PT Kondur kedalam konsesi lahan HTI PT RAPP otomatis keleluasaanuntuk melakukan eksplorasi minyak dilahan tersebut akanterganggu.

"Apalagi pihak PT RAPP ngotot untuk menguasai danmenjadikan lahan tersebut sebagai kawasan HTI. Mautidak mau, hutan alam yang selama ini dijadikanpenyangga oleh PT Kondur akan turut ditebang habis dandiganti dengan tanaman akasia. Gundulnya kawasan hutanini jelas akan menimbulkan resiko yang lain bagi upayaeksploirasi minyak PT Kondur," sebut Fauzi. Untuk itu,lanjut Fauzi Hasan, pemerintah dalam hal ini Menhut harusmeninjau ulang izin HTI di Pulau Padang.

Apalagi, katanya, hampir separuh dari konsesi lahan HTIyang diberikan ke PT RAPP merupakan kawasanperkebunan masyarakat. "Ketentuannya, lahan-lahanmasyarakat harus diinclave dan tidak boleh untukdijadikan HTI. Kalau pun pihak perusahaan menyanggupimembayar ganti rugi, kondisi ini tetap tidak menjaminkesejahteraan dan masa depan masyarakat. Kehidupan danmasa depan masyarakat akan terancam. Belum lagidampak kerusakan lingkungan yang akan ditanggungmasayrakat dari efek pembangunan kanal. Selainmengancam PT Kondur, HTI di Pulau Padang jugamengancam Rencana Tata Ruang wilayah PemkabMeranti. Apalagi hampir 50 persen dari lahan konsesi HTIPT RAPP merupakan lahan perkebunan masyarakat. Untukitu, Menhut harus mencabut izin HTI di Pulau Padang,"tegas politisi PAN itu.

Humas PT Kondur Petroleum, Darul Hidayat mengakuibahwa sebagian besar lahan operasional PT Kondur masukdi dalam konsesi HTI PT RAPP. Hanya saja, berapa luaslahan perusahaan yang masuk dalam konsesi lahan HTIbelum dapat dipastikan. "Yang jelas, saat ini pihak PTKondur masih berupaya melakuan pendataan di lapangan.Soal bagaimana tindak lanjutnya, akan dikoordinasikandulu dengan Kementrian ESDM di Jakarta. Lahan PTKondur yang masuk dalam konsesi HTI PT RAPP beradadi blok Lukit. Berapa luasnya, kita belum tahu secara persis.Terkait soal ini, pihak PT Kondur masih menunggukebijakan pemerintah puast dari kementrian ESDM.Idealnya, lahan PT Kondur bebas dari konsesi HTI," sebutDarul.

Sedangkan H. Wan Abu Bakar anggota DRP RI asalRiau mengakatan kalau HTI PT RAPP, PT LUM dan PTRSL yang di tiga pulau di Kabupaten Kepulauan Merantiini adalah kesalahan Bupati Bengkalis dulunya yangmengeluarkan rekomendasi sehingga terbitnya izin.

Maka dari itu Bupati dan DPRD Meranti harus beranimemanggil manajemen ketiga perusahaan HTI tersebut,guna bisa diekspose secara terang benderang dan bisadiketahui oleh masyarakat setempat. "Dan juga harusdengan secepatnya menerbitkan tata ruang di KabupatenKepulauan Meranti ini. Dengan terbitnya tata ruang yangada maka dengan sendirinya akan tersisih dan keluar darisistem yang ada," kata Wan Abubakar. (JB)

PT RAPP "Caplok" LahanPT Kondur di Pulau Padang

Polsek Tebing Tinggi Ringkus Pengedar Narkoba

Molotov. "Saya tidak adamusuh," katanya. Rusmanpun tak yakin, pelemparanbom molotov ke rumahnya,imbas dari pertengkarannyadengan Ketua Ketua PertinaSumatera Utara. "Itu masa-lah penempatan dokter per-tandingan, tapi entah me-ngapa tiba-tiba dia menga-muk ke saya dan mengatakansaya yang tidak-tidak. Tapiitu pun tidak saya tanggapidan sempat terucap tentangmasalah yang lalu tentangormas yang diperebutkanwaktu yang lalu dan menga-takan saya biang kerok ga-galnya dia mendapatkanjabatan ketua di organisasiitu," katanya.

Di tempat terpisah Ju-wanto, memperlihatkan fot-o-foto pelemparan molotov.Disebutkannya, pelemparanterjadi pada pukul jam 06.00WIB pagi. "Aku terbangundan melihat serpihan botoldan sumbu yang terbakaryang jaraknya hanya 1 meterhampir mengenai mobil am-bulance. Melihat itu aku lang-

sung melaporkan kepada dr.Rusman Lubis dan memin-tanya untuk melapor kepadapolisi," ujar Juwanto.

Kasat Reskrim Polres La-buhan Batu, AKP M Taufikmembantah bahan peledakyang ditemuka di rumh Rus-man adalah molotov. "Itubukanlah bom molotov. Ka-lau bom molotov buatan Ru-sia yang terdiri dari rakitan/

NIAS SELATAN - OknumPejabat Pebuat Komitmen(PPK) Dinas Kimpraswil NiasSelatan, AH, sejak Januari2010 lalu telah dilaporkanLSM Indenpenden LematangSriwijaya (ILS) ke Polda Su-matera Utara. Hingga kinitidak tampak adanya proseshukum atas laporan itu. AHdilaporkan dengan dugaankorupsi Rp 2,8 milliar, saatmenjabat PPK Dinas Kim-praswil, pada 2008-2009.

Polda Sumatera Utara puntelah melimpahkan kasus itu kePolres Nias Selatan sejak tang-gal 30 Juni 2010 dengan No-mor;B/3167/VII/2010 bertu-juan untuk diteruskan prosespenyelidikan AH. Namun, pe-

limpahan kasus itu hinggakini tak jelas penyidikannyaoleh Polres Nias Selatan.

Informasi yang dirang-kum LSM ILS, malah AHdiajak bertemu oleh paraoknum Caffe Howu Howu,empat hari setelah diilim-pahkannya kasus itu olehPolda Sumut. Ketiga oknumyang bertemu dengan AH,yakno NS, MG dan JT. Per-temuan berlangsung, 4 Juli2010, dari pukul 17. 40 WIBhingga 23.00 WIB.

LSM-ILS mengaku dapatmengetahui tujuan pihakoknum Polres Nisel bertemudengan AH.

AH diduga terlibat tindakpidana korupsi pada kegia-

tan tender pembangunanjalan Desa Sot'o, pemba-ngunan jembatan di DesaBawodobara KecamatanTeluk Dalam, pengaspalanjalan di Kecamatan Gomomenuju Desa Lawa LawaLuo, juga pengaspalan me-nuju Desa Hilimondregerayadan pembukaan badan jalanmenuju SMKN di kecamatanToma. Modus dugaan korupsimemenangkan kontraktorsetelah menerima upeti.

Seorang staf di Kimpras-wil mengakui adanya per-mainan itu. Menurut stafyang tak ingin namanyaditulis, peranan AH padapelaksanaan tender sangatkentara. (ARM)

Polres Nisel Tutupi Laporan Dugaan

Korupsi PPK Dinas Kimpraswil

rangkaian mesiu dan seben-tuk cairan yang apa bila me-ngenai tank, akan merusakdan tidak dapat menembaklagi. Yang ditemui itu hanya-lah sebuah obor minyak yangdi lemparkan, tapi begitupunkasus ini tetap kita selidiki,kita tunggu perkembangan-nya nanti," kata Taufik ke-pada wartawan.

(HAH)

SELATPANJANG - PolsekTebing Tinggi berhasil meng-gagalkan penyelundupan 15ribu btir pil ekstasi berasaldari Malaysia. Tidak lamaberselang, lagi-lagi PolsekTebing Tinggi menangkap 500ribu pil ekstasi yang diselun-dupkan dari Malaysia. Belumlagi pengedar-pengedar kecilyang kini sudah dibui.

Polsek Tebing Tinggi kem-bali penangkapan peredarannarkoba dalam jumlah yangbesar dan mengamankan se-orang tersangka Laihok (47)alias Atas. Tinggi jumnlahpenangkapan kasus narkobamenunjukkan kawasan inisangat maraknya peredarannarkoba.

Soal penangkapan Laihok,kalangan masyarakat me-

nyebutkan tersangka sudahdikenal sebagai pengedardan bandar narkoba. Pe-nangkapan Laihok dilaku-kan pada Minggu pekan lalu.Laihok disergap saat melin-tas di Jalan Pembangunan IIIKelurahan Selatpanjang Ti-mur. Dalam penyergapansekitar pukul 19.30 WIB itu,ditemukan satu paket sabu-sabu dalam kantong bajuLaihok.

Dalam proses pemerik-saannya, Laihok menyebut-kan masih ada barang ha-ram lainnya yang disimpandi rumah. Dari hasil peme-riksaan tersebut, anggotaReskrim Tebing Tinggi yangdipimpin langsung oleh Ka-polsek AKP Suratman mela-kukan penggeledahan di ru-

mah kediaman Laihok, diJalan Banglas.

Dari hasil penggeledahantersebut ditemukan 30,9gram sabu-sabu sebanyak 10paket besar, ekstasi bewarnaungu 160 butir, ekstasi merekxp warna oren 50 butir, eks-tasi segi tiga tanpa merk,warna hijau 3 butir, pil hep-pypay 9 strip (90 butir).

AKP Suratman yang di-dampingi oleh Kanit Reskrimdan Kanit Intel Edi Pornomo,mengatakan, penangkapanatas informasi dari mas-yarakat. "Kami sudah lamamelakukan pengintaian ter-hadap Laihok," sebut Surat-man.

LSM Parades, Gunturmengharapkan Laihok dapatdiganjar hukuman yang be-

rat. Sebab, kata Guntur, akibatperbuatannya merusak gene-

BARANG BUKTI - Kapolsek AKP Suratman memperlihatkan sejumlah barang bukti narkobayang disita dari tersangka Laihok. (KPKPos/JB)

PLN Tak Pernah

Naikkan Biaya

Penyambungan Jaringan

MOLOTOV - Tampak rumah dr. Rusman Lubis yang di lempari bom molotop yang berjarak9 meter dari jalan besar Jl. Rantau Lama No. 143 Rantauprapat. (KPKPos/HAH)

rasi bangsa. (JB)

RANTAUPRAPAT - Surat yang disampaikan DewanPimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatukepada Pemkab Labuhanbatu terkait maraknya perjudiandan prosrirusi dan café-café remang-remang yangberlokasi disimpang Kompi 126/KC Rantauprapat,Pemkab Labuhan batu menanggapinya dengan serius.

Tanggapam serius itu dengan mengambil sikap segeramelakukan rapat internal dengan pihak pengamanan. Halitu disampaikan Sekdakab Labuhanbatu H HasbanRitonga kepada wartawan diruang kerjanya, Jumat (29/10). "Kita akan tindak lanjuti dengan segera dan akanmerapatkan ini dengan aparat keamanan dan instansiterkait lainnya," kata Hasban.

Hasban juga mengecam dan geram dengan aksi perjudiandan prostitusi yang marak di kota Rantauprapat.Menurutnya, praktik perjudian dan prostitusi dilakukanseperti tidak memiliki upaya dan usaha lainnya untukmencukupi kebutuhan hidup. "Sepertinya tidak ada lagilapangan kerja untuk mereka diberikan Tuhan kepadamereka, koq mengambil jalan singkat saja," kesal Hasban.

Joko salah seorang warga yang berdomisili berdekatandengan café remang-remang di jalan Simpang KompiRantauprapat mengatakan keinginannya KabupatenLabuhanbatu tetap kondusif serta terjaga keamanamditengah-tengah masyarakat.

Taupik juga warga lingkungan seputaran itu yang setiapharinya berlalu lalang disana mengatakan kepadawartawan sangat merasa risih melihat wanita wanitayang berada disana, menurutnya perempuan itu harusdihormati, wanita harus dijunjung tinggi harkat danmartabatnyadan bukan sebaliknya masa allah ucapnyamengesalkan.(hah)

Pemkab LabuhanbatuTanggapi Surat MUI

Gunung Gajah Terancam Hancur

RANTAUPRAPAT - Gunung Gajah di RantauPrapat, Kabupaten Labuhan Batu, terancammengalami kehancuran akibat aktivitas galianC oleh sekelompok pengusaha. Hasil amatanwartawan bersama Sahat Siregar, salahseorang warga setempat, Minggu akhir Oktoberlalu, terlihat sebagian kaki gunung telahdikeruk oleh alat berat sehingga badan GunungGajah tidak berpenyangga lagi.

Menurut Sahat, para pengusaha yangmengelola galian C itu dibawah kendalipengusaha berinisial HS. Setiap harinya galianitu dilakukan, pada hal keberadaan izin galianitu diragukan "Baru satu bulan ini galianberjalan, mungkin izinnya juga belum ada, tapiyah bapak lihatlah itu. Puluhan truk setiapharinya melintas mengangkut tanah keluardari lokasi ini," kata Sahat.

Masih menurut Sahat, bahwa warga yangtinggal di bawah kaki Gunung Gajah selalumerasa khawatir, terutama saat musimhujan. Karena dengan pengerukan gunungsecara berpotensi menimbulakan bencana.

"Sedangkan Gunung Gajah adalah daerahyang tertinggi di wilayah ini, setiap malamwarga was-was, apalagi bila hujan turun,"katanya. Sebelumnya, pengusaha HS menje-laskan bahwa usaha galian C itu adalah idenyauntuk mengajak beberapa rekanan yangdikatakan dekat dengan bupati.

Ketika ditanyakan tentang izin galian Ctersebut apakah sudah ada diterbitkan,karena bupati terpilih saja baru di lantik lebihkurang dua bulan. HS mengatakan, untukmasalah izin itu di urus oleh seseorang yangbernama Cibro. (HAH)

Anggota Polsekta Medan Timur Ditembak PerampokMEDAN - Saat akan menangkap resedivisspeslias perampok di kawasan hukum PolsektaMedan Timur, Aiptu Suharto, anggota ReskrimPolsekta Medan Timur ditembak Indra Syah-putra, menjadi DPO. Saat anggota polisitersebut mau menangkap pelaku di kawasanJalan Ampera Kecamatan Medan Barat, Jumatpekan lalu. Korban ditembak pelaku mengguna-kan senjata korban yang dirampas.

Kalakhar Humas Poldasu AKBP MP Naing-golan mengatakan, awalnya salah seorangwarga atas nama Abdul Karim melaporkanmenjadi korban perampokan Indra. Aksiperampokan dilakukan Indra, sehari sebe-lumnya. Peristiwa berlangsung di Jalan GunungMas, di mana dalam aksi tersebut korban

kehilangan uang Rp 2,7 juta. Ternyata pihakkepolisian telah mengenali tersangka danmenjadi buronan polisi selama ini.

Aiptu Suharto, Jumat lalu, mengenduskeberadaan tersangka. Ketika dekat denganpelaku, Aiptu Suharto berusaha mau menang-kap Indra Syahputra sehingga terjadilahpergumulan, diantara mereka.

Dalam pergumpulan satu lawan satutersebut, senpi milik Aiptu Suharto lepas darigenggaman tangannya. Indra pun menem-bakkan senpi tersebut ke arah. Pelurubersarang dibagian bokong korban.

Mengetahui adanya anggota PolsektaMedan Timur ditembak, perampok mem-bawa kabur senpinya. (KHAIR)

SELATPANJANG - Pihak Ranting PLN Selatpanjangtidak pernah menaikkan biaya penyambungan jaringanlistrik kepada konsumen. PLN Selatpanjang tetapberpegang pada aturan yang telah ditetapkan, sesuaidengan ketentuan Pemerintah melalui Menteri ESDMnomor 07 tahun 2010 tertanggal 30 Juni tahun 2010,biaya penyambungan jairngan ke rumah-rumah sudahditetapkan. Untuk daya 900 biayanya Rp. 769.500, daya1300 Rp. 1.135.600 dan daya 2200 dikenakan biaya Rp.1.931.600.

"Kalau ada pungutan biaya lain diluar ketentuan ini,itu menjadi tanggung jawab piak biro. PLN hanyamenerima biaya pemasangan jaringan sebesar yangtelah ditetapkan" ujar Kepala Ranting PLNSelatpanjang Tri Nurkhalid kepada KPK Pos. MenurutNurkhalid, tidak ada ketentuan yang membenarkanpihak PLN untuk menambah biaya penyambungan.

Besarnya biaya penyambungan jaringa listrik kerumah-rumah tersebut berlaku secara nasional. Tidakada perbedaan, hanya saja kalau kemudian ada biayatambahan mencapai angka Rp 3 juta lebih, itumerupakan kebijakan pihak biro instalator PLN yangberada dibawah naungan AKLI. Dan, untuk lebihjelasnya pihak konsumen ataupun calon pelanggan PLNyang ingin memasang jaringan langsung tanyakan kepihak biro instalator. Pihak PLN tetap tidak memilikikewenangan untuk itu. Dan ini menjadi tanggung jawabpenuh pihak biro instalator selaku mitra PLN.

Terkait adanya oknum PLN yang merangkap jadibiro, Khalid mengatakan sesuai dengan ketentuan tidakdiperbolehkan. "Kalau ada oknum pegawai PLN yangmerangkap jadi biro, ini bisa dikenakan sanksi tegassesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pihak PLN.Kalaupun ada oknum pegawai PLN yang mengambiluang dari calon pelanggan PLN tanpa kwitansi, inimenjadi tanggung jawab oknum tersebut secara pribadi.PLN tidak pernah memberikan kewenangan padapegawai untuk memungut uang pemasangan jaringan.Apalagi oknum karyawan tersebut merupakan tenagahonerer, PLN tidak mau ambil resiko. Setiap penyetoranuang PLN teap di sertakan dengan kwitansi.

Bagaimana PLN mau tanggung jawab, kwitansinyatidak disertai stempel PLN. Apalagi oknum terkiat jugatidak pernah menyerahkan uang tersebut ke kantor. Inimurni menjadi tanggung jawab oknum terkait. Kalaumerasa di rugikan sialakan saja lapor ke polisi," tegasNurkhalid.

Warga masyarakat masih mengeluhkan tindakpenipuan oleh oknum PLN. Zaniwar, misalnya, merasadirinya dibohongi oleh Zulkarnain pegawai PLNbagian jaringan. Zulkarnain menjanjikan kepadanyauntuk memasang meteran dan jaringan listrik.Zulkarnain pun memasang tarif Rp 3,5 juta, denganalasan PLN mengadakan program Gerakan Sehari1.000 Penyambungan Listrik.

PLN Ranting Selatpanjang kebagian sekitar 900meteran. Namun, sampai saat ini meteran listrik takkunjung terpasang di rumahnya. Tentu Zaniwar merasakecewa, dirinya meminta pihak PLN bertanggung jawabakan hal tersebut. (JB)

KASUS BIBIT CHANDRA. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto (kanan) berbincangdengan pengasuh pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid atau GusSholah (kiri) saat diskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan agama di kantorInternational Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta, Kamis (21/10). Dalamdiskusi tersebut, Bibit menjelaskan kepada tokoh agama dan masyarakat tentangkronologi rekayasa kriminalisasi dirinya dan Chandra M Hamzah.

12

LIPSUS

KPK POS

KRIMINALE D I S I 122


KASUS ILEGKASUS ILEGKASUS ILEGKASUS ILEGKASUS ILEGAL LAL LAL LAL LAL LOGINOGINOGINOGINOGINGGGGG

MASIH MELILITPEJABAT HUTAN

KEJAHATAN perambahanhutan tak lepas dari lingkunganinstansi kehutanan sendiri.Sedikitnya empat Kepala DinasKehutanan di Provinsi SumateraUtara terseret dalam kasus yangkerap menimbulkan dan berpo-tensi bencana alam. Tanahlongsor dan banjir bandang.Perambahan hutan dan peng-gundulan di hulu hutan kerapluput dari pengawasan instansitersebut. Hulu hutan diyakinidan dijamin sebagai kawasanpertahanan dalam pencegahanbencana alam seperti banjir dantanah longsor.

Sumber di Polda SumateraUtara menyebutkan Plt Kadis-hut Kabupaten Humbahas, OS,telah ditetapkan sebagaitersangka dalam aksus ilegalloging.

Plt Kadishut Humhas berini-sial OS diduga terlibat dalampengeluaran Izin PemanfaatanKayu Tanah Masyarakat(IPKTM) kepada sejumlahperambah hutan di Humbahas.

Plt kadis Humbahas tersebut(OS) tidak dilakukan penahanankarena dinilai kooperatif semasamenjalani penyidikan. "Prosespenahanan adalah kewenanganpenyidiknya,ujar sumber diPoldasu.

Dalam kasus dugaan illegallogging di Humbahas, OS didugamemberikan IPKTM kepadapenggarap di sekitar lima titikareal hutan lindung di kawasanDesa Pollung, Humbahas.Diduga kasus ini juga melibat-kan oknum pejabat daerahsetempat.

Sementara data yang dihim-pun KPK Pos, jumlah kasusIlegal loging selama tahun 2010yang ditangani jajaran Poldasu,27 kasus. Di mana 8 kasusdiantaranya sudah dilimpahkanke JPU.

Dalam penyidikan, 11 kasus.dari 27 kasus ilegal logingtersebut, Poldasu mengamankanbarang bukti 787,09 M3 kayuolahan serta 2.500 Kg rotandisita sebagai barang bukti.

Sementara itu sumber lainnyamenyebutkan Satuan TipiterPoldasu menetapkan Plt Kadis-hut Humhas berinisial OStersebut sebagai tersangkadalam kasus dugaan illegallogging di Kab Humbahasdianya diduga mengeluarkanIzin Pemanfaatan Kayu TanahMilik (IPKTM) kepada sejumlahperambah hutan di Humbahas.Dalam penyidikan, kepolisiantidak melakukan upaya penaha-nan terhadap OS. Dalam kasusdugaan illegal logging diHumbahas, OS diduga memberi-kan IPKTM kepada penggarapdi sekitar lima titik areal hutanlindung di kawasan DesaPollung, Humbahas.

Poldasu pun kini tengahmenurunkan tim melakukanpenyelidikan praktik dugaanilegal logging di Desa Pollung,Kabupaten Humbang Hasundu-tan. "Saat ini tim dari TipiterPoldasu sedang melakukanpenyelidikan di sana (Humba-has), kita tunggu aja hasilnya,"ujar Kasubbid Dok Liput BidangHumas Polda Sumut AKBP MPNainggolan. Dia menjelaskan,penyelidikan dilakukan berda-sarkan informasi tentangpenerbitan Ijin PemanfaatanKayu Tanah Milik (IPKTM) diDesa Pollung, KabupatenHumbahas.

Sementara, berkas beritaacara pemeriksaan (BAP) kasusillegal logging di Desa KabanTengah, Kec Sitllu Tali Urang(STU) Jahe, Pakpak Bharatdengan tersangka KadishutPakpak Bharat Ir Sujarwo sudahdinyatakan lengkap (P-21) olehpihak kejaksaan pada pekanlalu. "BAP kasus illegal loggingPakpak Bharat sudah P-21.Selanjutnya tersangka danbarang buktinya akan kitaserahkan ke jaksa penuntut,"ujar Nainggolan.

Ir Sujarwo ditetapkan sebagaitersangka karena memberi izinpemanfaatan kayu hutan diPakpak Bharat seluas 100hektare, penetapan Sudjarwosebagai tersangka berdasarkanhasil penyidikan dan pengem-bangan terhadap tersangkalainnya yang ditangkap Poldasu16 Januari 2010 lalu.

Sementara untuk kasusdugaan illegal logging di empatwilayah Kec Nassau Kab Tobasadengan tersangka KadishutTobasa Alden Napitupulu, BAP-nya sedang berada di tanganjaksa,Poldasu masih menunggupetunjuk. Untuk kasus illegallogging Tobasa, kita sedangmenunggu petunjuk dari kejak-saan, karena BAP-nya sudahkita limpahkan,ujar Nainggolan.

Sedangkan untuk kasus ilegalloging di Kab Simalungun,hingga kemarin penyidik SatuanIV Tipiter masih memeriksasejumlah saksi. Dalam waktudekat, penyidik akan segeramenetapkan tersangka.Saksi-saksi masih diperiksa secaraintensif, mungkin dalam waktudekat tersangkanya akan segerakita ditetapkan.

Kalakhar Humas PoladsuAKBP.MP Nainggolan menam-bahkan, hingga kini, pihakTipiter Poldasu sudah menahandua Kepala Dinas Kehutanan(Kadishut) terkait penerbitanizin pemanfaatan hutan lindung(register) kepada masyarakat.Modusnya sama, menerbitkanIPKTM.

Kedua Kadis Kehutanan yangditahan adalah, KadishutPakpak Bharat, Ir.Sudjarwo danKadishut Tobasa, Ir.AllenNapitupulu. Berkas berita acara

pemeriksaan (BAP) kasus illegallogging di Desa Kaban Tengah,Kec Sitelu Tali Urang (STU)Jahe, Pakpak Bharat tersang-kanya Kadishut Pakpak Bharat,Ir Sujarwo sudah dinyatakanlengkap (P-21) oleh pihakkejaksaan pekan lalu. Selanjut-nya tersangka dan barangbuktinya akan kita serahkan kejaksa penuntut, ujar Nainggolan.

Ir Sujarwo ditetapkansebagai tersangka karenamemberikan izin pemanfaatankayu hutan di Pakpak Bharatseluas 100 hektare. PenetapanSudjarwo sebagai tersangkaberdasarkan hasil penyidikandan pengembangan terhadaptersangka lainnya yang ditang-kap Poldasu 16 Januari 2010lalu.

Sementara untuk kasusserupa di empat wilayah KecNassau Kab Tobasa dengantersangka Kadishut Tobasa,

Allen Napitupulu, BAP-nyasedang berada di tangan jaksadan Poldasu tengah menunggupetunjuk.Untuk kasus illegallogging Tobasa, kita sedangmenunggu petunjuk darikejaksaan, karena BAP-nyasudah kita limpahkan," kataNainggolan.

Sedangkan untuk kasusillegal logging di Kab Sima-lungun, hingga kemarin penyi-dik Satuan IV Tipiter masihmemeriksa sejumlah saksi.Dalam waktu dekat, penyidikakan segera menetapkantersangka. Saksi-saksi masihdiperiksa, mungkin dalamwaktu dekat tersangkanya akansegera ditetapkan.

Nainggolan tidak bersediamenyebutkan identitas calontersangka dimaksud, apakah adayang melibatkan oknum pejabatterkait atau hanya masyarakatselaku penerima izin dari pejabat

di Kab Simalungun. Moduspemberian izin hutan di PakpakBharat dan Tobasa, sama denganyang terjadi di Kab Simalungun.Kasus diPakpak Bharat danTobasa melibatkan Kepala DinasKehutanan," ujar AKBP.MP.Nainggolan. Sementara itukasus ilegal loging lainnya beradadi kawasan Kab Langkattepatnya di kawasan Besitang,dalam kasus ini tersangka duaorang.

Dalam kesempatan itu,Nainggolan menjelaskan, berkasberita acara pemeriksaan (BAP)kasus illegal logging di DesaKaban Tengah, Kec Sitellu TaliUrang (STU) Jahe, PakpakBharat dengan tersangkaKadishut Pakpak Bharat IrSujarwo sudah dinyatakanlengkap (P-21) oleh pihakkejaksaan pada pekan lalu. "BAPkasus illegal logging PakpakBharat sudah P-21. Selanjutnya

tersangka dan barang buktinyaakan kita serahkan ke jaksapenuntut. Ir Sujarwo ditetapkansebagai tersangka karenamemberikan izin pemanfaatankayu hutan di Pakpak Bharatseluas 100 hektare. PenetapanSujarwo sebagai tersangkaberdasarkan hasil penyidikandan pengembangan terhadaptersangka lainnya yang ditang-kap Polda Sumut pada 16Januari 2010 lalu," katanya.

Sementara untuk kasusdugaan illegal logging di empatwilayah Kecamatan Nassau,KabTobasa dengan tersangkaKadishut Tobasa Alden Napitu-pulu, BAP-nya sedang berada ditangan jaksa, dan Poldasutengah menunggu petunjuk.Untuk kasus illegal loggingTobasa, kita sedang menunggupetunjuk dari kejaksaan, karenaBAP-nya sudah kita limpah-kan," kata Nainggolan.

Sedangkan untuk kasusillegal logging di Kab Simalu-ngun, hingga kemarin penyidikSatuan IV Tipiter masihmemeriksa sejumlah saksi.Dalam waktu dekat, penyidikakan segera menetapkantersangka. Saksi-saksi masihdiperiksa, mungkin dalamwaktu dekat tersangkanya akansegera ditetapkan.

Kepala Dinas Kehutanan(Kadishut) Pemkab Simalungun,Ir Arman Sinaga telah diperiksaSatuan IV Tindak PidanaTertentu (Tipiter) DirektoratReskrim Polda Sumut beberapaaktu lalu di Poldasu.

Arman Sinaga diperiksaterkait perambahan hutanlindung Register 28 di DesaSindar Dolok Desa MariahDolok Kecamatan Dolok SilauKabupaten Simalungun, Sumut.

Sementara itu Poldasu jugamenagmankan tiga wargadiduga melakukan perambahanhutan, ketiganya adalah Gom-gom Tarigan, Syamsari wargaKarang Anyer Simalungun,Karisman Purba (50) didugapenggarap dan penjual kayu danHamirinsyah selaku pemilikIUPHHK UD Raja, diketahuimembeli izin dari PemkabSimalungun, ditandatanganiKadishut Simalungun.

Izin yang dikeluarkan adalahIzin Usaha Pengolahan HasilHutan Kayu (IUPHHK).Padahal, sesuai UU, hutanregister tidak dapat dialihfungsikan atau dirambah,terkecuali ada izin dari MenteriKehutanan. Pelaku dikenakanpasal 37 ayat (7), dipidana limatahun penjara dan denda palingbanyak Rp500 juta dan pasal 61huruf c, dipidana tiga tahun dandenda paling banyak Rp500juta dan atau pasal 50 ayat (2)pidana enam tahun sesuaidengan pasal 78 ayat (1) UU RINo 41 tahun 1999 tentangkehutanan dan atau pasal 73ayat (1) dan atau pasal 71 UUNo 26 tahun 2007 tentangPenataan Ruang dan atau pasal263 ayat (1) dan ayat (2) jopasal 55 ayat (1) ke 2e dan ataupasal 56 ayat (2e) KUHPidana.

Sementara itu berdasarkandata di Reskrim Poldasu(Direktorat Reserse KriminalPoldasu) sebelumnya (tahun2007-2009 lalu) Poldasumenangangi kasus Ilagal logingsebanyak 1.592 kasus illegallogingâ (pembalakan liar)dengan tersangka 1.971 orang.Para tersangka diamankan saatditerjunkannya satu tim dariPoldasu dengan sandi "OperasiHutan Lestari I dan II sertaOperasi Wanalaga dalam duatahun terakhir.

Dari jumlah kasus itu, sekitar43 persen (699 kasus) telahdiselesaikan pemeriksaannya,sedangkan yang telah dilimpah-kan ke Kejaksaan baru tujuhkasus. Sedangkan 37 kasus lagitelah dinyatakan SP3 (Diber-hentikan penyelidikannya),karena tidak terpenuhinyaunsur untuk melanjutkanpenyelidikan.

Tiga dari tujuh kasus ituberasal dari PT Keang NamDevelopment Indonesia, yakniDirektur Perencanaan PTKNDI, Lingga Tanurjaya danDirektur Operasional PT KNDI,Wasington Pane yang diberhen-tikan pemeriksaannya padaputusan sela di PengadilanNegeri Penyabungan, sertaDirektur Keuangan PT KNDI,Adelin Lis yang divonis bebasoleh PN Medan.

Dari jumlah kasus itu,Poldasu telah mengamankan 26kapal, 311 truk, 61 alat beratdan 94 alat berat sewaan disitauntuk dijadikan barang bukti.Poldasu juga menyita 29.048m3 kayu sebagai barang bukti.

(KHAIR)

TINGKAT perambahan hutan sepertipenebangan hutan secara liar (illegalloging) di daerah Sumatera Utara(Sumut) sangat jauh berbeda dibanding-kan dengan tahun 2009 lalu. Di manamenurut Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Sumut JB Siringo-ringomelalui Plt Kasi Penanganan Hutan, MGultom SH mengaku.

Untuk tahun 2010 ini terjadiperambahan hutan di Tanah Karo danpihak Dinas Kehutanan Sumut menyitasebuah beko di Batu Bara KecamatanMedang Deras. "Tahun 2009, hampirsemua kawasan hutan di Sumut terjadiillegal logging, berbeda dengan tahunini," kata Gultom, Kamis pekan lalusaat ditemui di ruang kerjanya.Selainitu,selama tahun 2010 Dinas KehutananSumut sudah berhasil menuntaskan 1kasus illegal logging di Kabupaten Karodan kini berkas perkaranya sudahdikejaksaan dan nunggu disidangkandan banyak ada sejumlah kasus illegalloging yang masih disidik.

Dalam melakukan pengawasan dan

patroli kerap dilakukan oleh pihakDishut Sumut untuk menindaklanjutipermasalahan ini.M Gultom denganterang masih kurangnya pengawasanyang dilakukan pemerintahankabupaten/kota sehingga masih saja adaditemukan kasus-kasus yang merusakhutan. "Sesuai dengan PP No 38 tahun2007, kewenangan Kabupaten/Kotadalam penanganan permasalahan hutan.Provinsi hanya menerima laporan darimasing-masing wilayah kehutanansaja," sebutnya lagi.Untuk koordinasisendiri, lanjut Gultom, pihaknya hanyamembantu suatu daerah jika tidaksanggup dalam melakukan patrolisecara besar-besaran. "Dan setiaplaporan pengaduan yang kita dapatkandari masyarakat, selalu kitatindaklanjuti," ujarnya.

Di tahun 2009 dan 2010 ini, DinasKehutanan selalu menyurati masing-masing daerah akan hutan dalampengawasan mereka agar di jaga dengansebaik mungkin. "Disamping patroli, kitamelakukan ini agar mereka benar-benar

sigap dalam melakukan pengawasandaerahnya," tukasnya.Demimeningkatkan patroli atau pengawasansetiap hutan di seluruh Sumatera Utaraini, M Gultom berharap agar pemerintahKabupaten/Kota mengalokasikananggaran dari APBD untuk pengawasanini. "Patroli dan pengawasan inibukanlah tugas yang mudah, diperlukanbiaya operasional khusus agar ke depanhutan di Sumut ini lebih terjaga denganbaik dari orang-orang yang tidakbertanggungjawab," pungkasnyamengakhiri.

Dalam menjaga dan melestarikanhutan dirinya mengharapkan kepadamasyarakat yang berada disekitarkawasan agar mau menjaga danmerawat hutan yang ada.Dan janganlahmau terpancing dengan orang-orangyang mau memberikan iming-imingataupun hadiah untuk merusakhutan.Sebab bila terjadi bencana yangditimbulkan akibat hutan rusak makamasyarakat itu sendirilah yangmerasakan penderitaannya.( S.EDHI)

Kasus Perambahan Menurun

Komunitas PeduliHutan SumutSEKRETARIS Jenderal Komunitas PeduliHutan Sumut, Jimmy Panjaitan memintaKepolisian serius dan profesional mena-ngani kasus-kasus hutan. NGO yang kon-sens dengan keberadaan hutan ini, berha-rap penanganan kasus hutan tidak dijadi-kan saran atau kendaraan pribadi dalamkarir dan politis. Berikut pernyataan

lengkap Jimmy yang diterima redaksimelalui email.

Pihak kepolisian sudah sangat matangmenetapkan beberapa Kepala DinasKehutanan (Tobasa, Pakpak Bharat,Simalungun, Humbahas) sebagai tersang-ka dalam kejahatan kehutanan yang terja-di d iwilayah administrasi masing-masingdaerah.

Pihak penyidik pasti telah memilikibukti bahwa izin IPKTM (Izin Pemanfaa-tan Kayu Tanah Milik) yang diberikan olehpara Kadishut itu berada dikawasan hutan

lindung sesuai Kepmenhut No. 44 Tahun2005. Karena untuk menentukan sebuahlokasi berada dikawasan hutan lindungatau tidak itu sangat mudah dan bisacepat.

Yang perlu mendapat perhatian danpencermatan publik dalam kasus iniadalah soal penerapan dakwaannya.Sehingga hukuman yang dijatuhkandapat menjadi efek jera bagi pejabat-pejabat dikemudian hari, tidak hanyasekedar menjadi "target karir" atau"politis".(RED)

KPK POS

SUARA KPKE D I S I 122


13

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: [email protected]:redaksi

Istana dari Pasir

Stagnasi Pemberantasan Korupsi

Catatan Adnan Topan Husodo

TRANSPARANSI InternasionalIndonesia (TII) baru saja melansirhasil survei indeks persepsikorupsi (IPK) Indonesia 2010.Hasilnya bisa dikatakanmengecewakan. Sebab, nilaiterhadap kinerja pemberantasankorupsi di Indonesia tidakberubah jika dibandingkandengan tahun sebelumnya. Skoryang diperoleh Indonesia hanya2,8 poin atau sama dengan tahunsebelumnya. Tahun ini Indonesiaberada di peringkat ke-110 diantara 178 negara dunia yangdisurvei. Dengan peringkat itu,Indonesia hanya disejajarkandengan negara seperti Bolivia,Gabon, Kepulauan Solomon, danKosovo.

Sementara itu, pada level AsiaTenggara, Indonesia masih kalahjauh oleh Singapura (9,3), BruneiDarussalam (5,5), Malaysia (4,4),dan Thailand (3,5). Indonesiahanya berada di atas negaralemah, seperti Vietnam, TimorLeste, Filipina, Kamboja, danMyanmar. Stagnasi prestasipemberantasan korupsi pada2010 tentu saja merugikan.Sebab, itu berarti kita telahmelewati waktu setahun dengansia-sia.

Demikian halnya denganongkos serta energi yang telahdialokasikan untuk mendorongpemberantasan korupsi, hanyasanggup menjaga posisi Indone-sia pada level yang sama dengantahun sebelumnya tanpa bisamendongkraknya ke tingkat yanglebih tinggi. Dengan IPK itu,semakin sulit bagi Indonesiameraih peringkat yang lebih baikpada tahun-tahun mendatang,apalagi sampai 5,0 poin sebagai-mana target Presiden SBY pada2015.

Mengapa Stagnan?

Paling tidak, adabeberapa persoalankrusial yangmengakibatkanskor IPK Indonesiatak beringsut naikjika dibandingkandengan tahunsebelumnya. Faktorpelemahan KPKdan nasib yangtidak menentu ataskasus Bibit danChandra selamaperiode 2009-2010menjadi salah satupemicu stagnasipemberantasankorupsi diIndonesia.

Bagaimanapun,harus diakui KPKmerupakan salahsatu faktor yangdapatmendongkrakperingkatpemberantasan korupsi Indonesiadi mata internasional. Di sisi lain,kepercayaan publik terhadapaparat penegak hukum lain tidakkunjung pulih.

Sebaliknya, kepolisian dankejaksaan justru selama inidituding sebagai pihak yangberada di belakang kriminalisasiterhadap pimpinan KPK tersebut.Kasus dugaan mafia pajak yangmelibatkan Gayus Tambunanjuga tak bisa dilepaskan dariketerlibatan aparat penegakhukum di kepolisian maupunkejaksaan.

Lambannya program refor-masi pada tubuh penegak hukumdapat dilihat juga dalam laporanKomisi Kepolisian Nasional(Kompolnas) per September 2010.Data pengaduan masyarakatterhadap dugaan penyimpanganoleh aparat kepolisian di 32entitas setingkat polda danMabes Polri menunjukkan bahwa

1.106 di antara 1.199 keluhanmasyarakat berada pada satuanreskrim.

Sisanya merupakan keluhanpada fungsi samapta, lantas,intelijen, dan bina mitra. Datastatistik tersebut bisa diartikanbahwa dalam fungsi penegakanhukum yang diwakili reskrim,kinerja Kepolisian RI masihdikategorikan buruk.

Laporan mengenai rekayasaperkara, manipulasi alat bukti,penolakan laporan masyarakat,dan kriminalisasi terhadap kasusperdata yang semua itu dikate-gorikan sebagai unfair trail jugatelah menjadi catatan tersendiriLembaga Bantuan Hukum (LBH)Jakarta pada 2010.

IPK 2010 harus menjadi kritiksekaligus masukan yang berhargabagi Presiden SBY. Pertim-bangannya, agenda pemberan-tasan korupsi berada pada garis

komandonya. Lambannya untuktidak mengatakan stagnanagenda reformasi pada berbagaisektor, khususnya penegakhukum, perlu menjadi catatanyang serius bagi presiden. Sebab,itu bisa diartikan sebagaikegagalan presiden dalammengawal perbaikan padalembaga penegak hukum.

Mendongkrak Citra PositifSelain pekerjaan rumah untuk

memoles citra positif penegakhukum yang masih berat, agendapemberantasan korupsi bertumpupada agenda reformasi birokrasi.Dengan perbaikan pada sektoritu, publik akan secara langsungmenikmati pelayanan yang lebihbaik. Mulai pelayanan dasar,perizinan, maupun pengurusanhal lain.

Membaiknya pelayanan publikmenandakan keberhasilanreformasi pada sektor birokrasi.

Sebaliknya,kegagalanreformasi birokrasidapat dilihat darimasih buruknyakualitas pelayananpublik. Masalahnya,survei integritassektor publik yangdilansir KPK padaawal November2010 menunjukkanbelum membaiknyamutu pelayananpublik secaraumum.

Survei yangberlangsung padaApril-Agustus 2010tersebut dilakukanterhadap 353 unitlayanan yangtersebar di 23instansi pusat, 6instansi vertical,dan 22 pemerintahkota. Kegiatan itu

melibatkan responden penggunalayanan sebanyak 12.616 orang.Mereka terdiri atas 2.763 res-ponden di tingkat pusat, 7.730responden di tingkat instansivertikal, dan 2.123 responden ditingkat pemerintah kota.

Seluruh responden merupakanpengguna langsung layananpublik yang disurvei dalamsetahun terakhir. KPK meng-gunakan ukuran standar minimalintegritas sebesar 6,00 dari skala0-10,00. Artinya, semakin besarnilai, semakin baik integritasnya.

Hasilnya, indeks integritasnasional tahun ini hanya beradapada level 5,42 atau separo dariskala 10,00 sebagai nilai terting-gi. Indeks integritas nasionalmerupakan nilai rata-rata darisektor publik di tingkat nasional,instansi vertikal, dan pemerintahkota. Padahal, program remu-nerasi yang dicanangkan peme-rintah sebagai pemicu bagi

perbaikan sektor birokrasi sudahdiaplikasikan pada beberapainstansi pemerintah.

Barangkali perlu ada evaluasiulang, apakah strategi menaik-kan remunerasi merupakan solusiyang efektif untuk mempercepatagenda reformasi birokrasi.Terakhir, menurunnya tingkatkorupsi dapat ditandai dengansemakin efektifnya penerimaandan penggunaan anggarannegara di pusat maupun daerah.

Berdasar laporan hasilpemeriksaan semester I 2010 olehBadan Pemeriksa Keuangan(BPK), ditemukan beberapa halpositif. Salah satunya adalahbertambahnya jumlah laporankeuangan di tingkat pemerintahpusat maupun daerah yangmendapatkan opini wajar tanpapengecualian (WTP).

Sebaliknya, yang menda-patkan predikat disclaimer turun.Sebanyak 44 di antara 78laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) di tingkat pusatmendapatkan opini WTP, naiksepuluh laporan jika dibanding-kan dengan tahun sebelumnyayang hanya 34.

Sementara itu, delapanlaporan mendapatkan opinidisclaimer atau turun sepuluhlaporan dari tahun sebelumnya.Pada tiga hal tersebut, IPKIndonesia dipertaruhkan. Karenaitu, strategi pemberantasankorupsi harus diarahkan demiterciptanya pemulihan keperca-yaan publik terhadap penegakhukum, perbaikan kualitaspelayanan publik, serta semakinefisien dan efektifnya peneri-maan dan penggunaan anggarannegara. Dengan strategi itu,semoga IPK Indonesia pada masayang akan datang meningkatsignifikan.

Penulis adalah wakilkoordinator ICW / RBJP 31110

Catatan Febri Diansyah

KITA terlalu peduli soal bungkus,jangan-jangan karena kita hampa?”Saya tidak begitu ingat, kapan persisnyaGoenawan Mohamad menulisnya.Namun, sindiran tersebut membantukita membaca realitas hari ini. Sepertifenomena politik kosmetik dalampemberantasan korupsi.

Indonesia Corruption Watchmembaca realitas tersebut padasembilan aspek, dalam satu tahunpemerintahan Susilo BambangYudhoyono jilid II. Pidato, program, dankampanye pemberantasan korupsi yangmelengking ternyata berjalan asimetrisdengan hebatnya perlawanan balikkoruptor kepada Komisi PemberantasanKorupsi. Di sisi lain, 660 koruptor padatahun 2010 mendapat ”maaf” danpotongan hukuman. Mafia-mafia punmasih melenggang.

Soal pernyataan politik, misalnya.Dari 34 pernyataan politik SBY tentangpemberantasan korupsi yang terpantauselama satu tahun ini, 50 persen atau 17di antaranya tergolong mendukungpemberantasan korupsi. Sisanya, 29persen, masuk klasifikasimengkhawatirkan dan 21 persenpernyataan yang datar. Sebuah angkayang positif sebenarnya untukpemberantasan korupsi. Tapi, tunggudulu.

Dari 17 pernyataan ”mendukung”, 76persen di antaranya justru tidakterealisasi. Gambaran ini tampaknyasesuai dengan banyak kritik terhadappemerintahan SBY yang dinilai terjebakpada politik pencitraan yang dapatdisebut ”rancak di labuah”. Sesuatu yangterlihat indah di kulit luar saja.

Aspek lain yang dievaluasi adalahsoal strategi besar pemberantasankorupsi. Kemunduran terlihat. Padaperiode I kita temukan Rancangan AksiNasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009. Namun, pada jilid IIpemberantasan korupsi dilakukandengan peta buta.

”Ganyang Mafia”Kalaupun pantas disebut strategi

nasional, satu-satunya yangdicanangkan adalah program ”GanyangMafia”. Hal ini diniatkan menjawabkeresahan publik ketika kriminalisasidan rekayasa proses hukum terhadapdua pemimpin KPK mulai terungkap.

Sayangnya, sejak awal slogan ”Ga-nyang Mafia” itu sangat meragukan.

Keraguan tersebut terbukti. MeskipunPresiden membentuk Satuan TugasPemberantasan Mafia Hukum (30/12/2009), selang satu tahun ternyata tidakditemukan hasil yang menggembirakan.Penanganan mafia pajak justruterlokalisasi pada aktor-aktor kecil,demikian juga dengan mafia lembagapermasyarakatan, bahkan mafia hutanbelum tersentuh. Satgas dinilai gagalmemoles citra SBY.

Masalah ini tidak bisa dipisahkandari ketidaktegasan Presidenmembenahi Kepolisian dan Kejaksaan.Kewenangan Satgas hanya koordinasi.Apakah mungkin lembaga ad hoc iniberkoordinasi dengan pimpinan penegakhukum yang diragukan publik soal

pemberantasan mafia? Bahkan, banyakpihak mulai mendesak agar KepalaPolri dan Jaksa Agung saat itu diperiksaterkait rekayasa proses hukum terhadappimpinan KPK.

Di bagian inilah komitmenpemberantasan korupsi dan mafiahukum Presiden selama satu tahunsemakin compang- camping. Upayapembersihan dilakukan tanpa membacaakar masalah. Becermin dari rekamanpenyadapan KPK yang berisikomunikasi Anggodo dengan sejumlahpetinggi Mabes Polri dan KejaksaanAgung, hasil klarifikasi Tim 8, dansejumlah survei persepsi seharusnyapemerintah paham, salah satu masalahpemberantasan korupsi kita terletak diinstitusi penegak hukumnya sendiri.Penyelamatan institusi Kepolisian dan

Kejaksaan idealnya menjadi prioritasdalam program ”Ganyang Mafia”.

Pelemahan KPKSalah satu korban praktik mafia

hukum adalah KPK. Di saat lembagaextraordinary ini menangani sejumlahkasus yang potensial menjerat paracukong dan para bandit politik, sebuahrekayasa proses hukum disiapkan. Duapemimpin KPK dituduh melakukanpemerasan terhadap Anggodo danpenyalahgunaan wewenang.

Namun, dalam perjalanannya, satuper satu rekayasa hukum tersebutterkuak. Di Mahkamah Konstitusi,sebuah persekongkolan terungkap, hasilklarifikasi Tim 8 menemukan adapraktik mafia dan fakta persidanganPengadilan Tipikor semakinmenguatkan adanya rekayasa yang dari

awal didesain menghancurkan KPK.Beruntung rasa kepemilikan publiksangat kuat terhadap KPK. Masyarakatmenunjukkan eksistensinya dalampemberantasan korupsi melaluigelombang demonstrasi dan perlawananterjadi di mana-mana.

Namun, masalahnya bukan sematasoal teknis rekayasa tersebut.Masalahnya, Presiden ada di mana saatKPK diserang, dituduh, dandikriminalisasi? Dalam banyakmomentum penting, pemerintah dinilaiabsen. Satu-satunya catatan positifhanyalah pembentukan Tim 8 yangditugasi mencari fakta kriminalisasitersebut. Dan, Tim 8 mengatakan ada.Akan tetapi, hingga saat ini kita tahu,sejumlah temuan tersebut gagal dikawaldan diimplementasikan. Satu tahunberselang kepemimpinan SBY-Boediono, KPK tetap tersandera secarahukum dan politik.

Pembacaan di atas tampaknyasenada dengan hasil survei kepuasanpublik terhadap pemberantasan korupsidi era SBY (Litbang Kompas, 2010).Pada rentang April-Mei 2009 tercatatkepuasan publik berada di angkatertinggi 74,5 persen, tetapi di periodeSeptember-Oktober 2010 terjadipenurunan drastis hingga 26,3 persen.Angka ini tentu tidak berdiri sendirikarena ia dibangun dari kekritisanpublik (responden) terhadap komitmenpemberantasan korupsi era SBY yangdinilai melemah secara signifikan.

Satu hal yang bisa dipetik dariperjalanan satu tahun pertama iniadalah bahwa masyarakat tidakmungkin tertipu lagi dengan gaya lamapolitik kosmetik yang mementingkanbungkus ketimbang substansi. Rapuhnyafondasi pemerintah dalam melawankorupsi tidak bisa disembunyikan. Mulaidari tidak dimilikinya strategi nasional,pemberantasan mafia sebatas slogan,hingga pembiaran terhadapkriminalisasi KPK. Kita tahu persis,kalaupun pemerintah selama satu tahunini sudah mencoba mendirikan sebuahbangunan kebijakan dan kerjapemberantasan korupsi, sebenarnya itutidak lebih seperti ”istana pasir” yangrapuh dan hanya terlihat indah dari luar.

Penulis adalah Peneliti IndonesiaCorruption Watch, Koordinator Divisi

Hukum dan Monitoring Peradilan /Kmps 11110

14KPK POS

E D I S I 122


SUMUTANEKA

Khitanan Massal Gratis di Perlayuan

“Saya apresiasi atas ini-siatif bapak bupati bagi ren-cana perumahan pemuki-man,” ujar Menpera Suharsoyang langsung memimpinpertemuan di ruang rapatPrambanan lantai 2, KantorKementerian PerumahanRakyat Jalan Raden Patah,Jakarta Selatan, Senin lalu.

Sebelumnya Bupati Lang-kat Ngogesa Sitepu, dalampaparannya dihadapan Men-pera menyampaikan, bahwaprogram pembangunan peru-mahan pemukiman layak

huni didasarkan kebutuhanmasyarakat serta penataankawasan pemukiman khusus-nya bagi para nelayan danPNG Gol. II ke bawah. MelaluiAPBD Langkat pihaknyatelah berusaha melakukanprogram pembangunan pemu-kiman layak huni seperti Pro-gram Aladin (Atap-lantai -dinding), bedah rumah sertapeningkatan sarana prasara-na umum kawasan permuki-man.

Pihaknya menyatakan ke-terbatasan APBD yang

tersedia belum mencukupi danoleh karenanya melalui Ke-menterian Perumahan Rak-yat, pihaknya berharap secarabertahap masyarakat kurangmampu dapat memiliki ru-mah dengan cicilan ringandan bungan yang rendah.

Hadir dalam ekpose anta-ra lain Sesmenpera IskandarSaleh dan sejumlah pejabatKementerian PerumahanRakyat. Sementara mendam-pingi Bupati Langkat yakniSekda Surya Djahisa, AsistenEkbangsos Amir Hamzah,Kadis PU Bambang, KadiskesHerman Sadeck, Kadis Peri-kanan Nazaruddin, KabanPMDK Syam Sumarno, Ka-ban KB&PP Darwan, KabanKepegawaian Amril, KabagPerekonomian Basrah Pardo-muan, Kabag Tapem JayaSitepu dan Kabag HumasSyahrizal.(JUL)

Pembangunan RumahSehat di LangkatJAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat (Men-pera) Ir. Suharso Monoarfa MA menyambut baikrencana yang digelontorkan Pemkab Langkatdalam upaya mendapatkan bantuan pembangunanbagi 11.063 perumahan pemukiman layak huniyang diperuntukkan bagi nelayan dan PNSGolongan II ke bawah.

KantorBappeda Binjai Kumuh

RANTAUPRAPAT - Barusebulan menjabat dan barubeberapa hari serah terimajabatan sebagai KepalaPuskesmas Perlayuan, Kelu-rahan Pulo Padang, Keca-matan Rantau Utara, Kabu-paten Labuhanbatu, dr Syah-fitri Aryani Hasibuan lang-sung menggelar khitananmassal gratis, Selasa lalu, dipuskesmas setempat.

Sebelum dimulainya khi-tanan massal tersebut, drSyahfitri Aryani Hasibuanmengatakan, bhakti sosialyang dilaksanakan Puskes-mas Perlayuan yang dipim-pinnya itu adalah untuk me-ngimplementasikan programDinas Kesehatan yang dipim-pin Plh. Alwi Mujahid Hasi-buan MKes dalam rangkamengemban amanat visi danmisi Bupati-Wakil BupatiLabuhan Batu dr H Tigor

Panusunan Siregar SpPD-Suhari Pane SIP.

Sebagaimana diketahui,kata Syahfitri, visi pemerin-tahan Tigor-Suhari adalah“Mewujudkan L.Batu Man-diri 2015 Menuju L.Batu Se-jahtera 2020". Adapun salahsatu misi untuk mewujudkanvisi mulia itu tercakup dalammisi: meningkatkan pelaya-nan kesehatan yang bermutu,terjangkau dan berkeadilanserta memberdayakan mas-yarakat dan keluarga untukmendorong tumbuhnya para-digma hidup sehat, termasukpengobatan gratis, bagi ke-luarga yang kurang mampu.

Di sisi lain Syahfitri yangbersuamikan dr Julham Alan-di itu mengungkapkan, jum-lah anak yang dikhitan seba-nyak 30 orang yang berasaldari keluarga kurang mampudi Kelurahan Padang Mating-

gi, Aek Paing termasuk dariPulo Padang. Selain disunat,anak-anak tersebut jugamendapat bingkisan kainsarung dari kepala PuskesmasPulo Padang tersebut.

Sementara salah satu or-ang tua dari yang dikhitan,Syamsul Anwar, pada kesem-patan itu menyampaikansalut dan terima kasih kepa-da dr Syahfitri Aryani Hasi-buan sebagai KapuskesmasPerlayuan. Sebab, baru sebu-lan dilantik dan serahterimajabatannya pun baru bebe-rapa hari saja, sudah memili-ki kemauan kuat dan sanggupmelaksanakan sunat massalgratis.

“Kami mendoakan semo-ga dr Syahfitri tetap memilikitekad kuat dalam membe-rikan pelayanan kesehatankhususnya pelayanan keseha-tan gratis seperti sunat massal

KHITANAN GRATIS - dr Syahfitri Aryani Hsb, Kepala Puskesmas Perlayuan, Kelurahan PuloPadang, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, (duduk di kiri bangku depan) sesaatsebelum khitanan massal. (KPK POS/HAH)

RUMAH SEHAT - Menpera Suharso Monoarfa bersama Bupati Langkat Ngogesa Sitepu saat hadir bersama di ruang rapat Prambananlantai 2 Kantor Kementerian Perumahan Rakyat Jakarta Selatan, Senin. (KPK POS/IST)

LUBUK PAKAM - PangdamI /BB Mayjen Leo SiegersSIP menyampaikan terima-kasih kepada pemerintahdan masyarakat Deli Ser-dang atas lancarnya kegia-tan TNI Manunggal Memba-ngun Desa dan TNI Manung-gal Sosial Sejahtera (TMMD-TMSS) di wilayah Kodim0204 DS.

Ungkapan ini dituangkandalam sambutannya yangdisampaikan Bupati DeliSerdang Amri Tambunanpada penutupan TMMD ke-85 dan TMSS tahun 2010 diLapangan Bola Kaki PasarVI, Desa Kualanamu, Keca-matan Beringin, Selasa lalu.“Kita bersyukur kegiatanTMMD dan TMMS berlang-sung lancar dan sehat wal’a-fiat,” kata Pangdam.

Pangdam menilai, keber-hasilan itu adalah wujud darikerja keras dan kesungguhansegenap unsur komando danpara prajurit TNI serta duku-ngan dan peran serta seluruhelemen masyarakat khusus-nya di Kecamatan Beringin.

Sementara itu BupatiAmri Tambunan menghim-bau warga dan masyarakatdi wilayah itu untuk bersa-ma-sama menjaga dan mera-

wat seluruh pekerjaan yangdilaksanakan ManunggalTNI tersebut. Karena ajangini merupakan bukti perekatantara TNI dengan wargamasyarakat, serta wujud daripersatuan dan kesatuanbangsa.

Sebelumnya,Dandim 0204/DS Letkol (Inf) Herianto Syah-putra melaporkan, kegiatan itudiawali dengan pra TMMDsejak tanggal 14 Juli s/d 12Oktober dan berlanjut TMMD-TMSS sejak 13 Oktober hingga2 November 2010 .

Ada 14 target sasarankegiatan fisik, meliputi nor-malisasi irigasi 8500 meter diSei Serdang, rehab kantor

TMMD-TMSS 2010 di Deli Serdang Sukses

P.BRANDAN - Pembangunan jembatan jalan lingkaryang menghubungkan desa Pelawi Utara dan SecuraiUtara, rampung dikerjakan PT Gunung Mega Jaya(GMJ) Medan.

Direktur PT GMJ, Ir M Situmorang mengatakan,Sabtu lalu, pembangunan jembatan jalan lingkardengan ukuran 50 x 7 meter kls B sudah selesaidikerjakan dengan dana APBD Langkat 2010 Rp4miliar lebih. Jembatan ini terbuat dari besi baja denganmasa kontrak 20 Agustus 2010 s/d 17 Desember. Namunpertengahan November 2010 sudah dapat dipakai.

Situmorang menjelaskan, walaupun belum habismasa kontrak namun sudah selesai. Saat ini pihaknyasedang mengaspal 7 x 50 meter di kiri kanan jembatan.

Ditempat terpisah Humas LSM Perjuangan danKeadilan Langkat, M Sofyan SPd atas nama wargaTeluk Aru mengucapkan terima kasih kepada BupatiLangkat dan jajarannya. Hal serupa juga diucapkankepada PT Gunung Mega Jaya Medan. Semogajembatan ini bermanfaat melancarkan arus lalu lintas.

Sementara itu, Ketua GAMMI (Gerakan Anak MudaMelayu Indonesia) Cabang Babalan, Aminullah OKmengatakan, PU Langkat sangat tepat memilihkontraktor PT GMJ yang profesional, sehinggapembuatan jembatan jalan lingkar tepat waktu. (MIRA)

Jembatan Jalan LingkarSelesai Dikerjakan

BINJAI - Pemerintah Kota (Pemko) Binjai tampaknya takpeduli atas kumuhnya sejumlah kantor pemerintahan yangtersebar di kota itu. Contohnya, kantor Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) yang terletak di JalanGatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat.

Pantauan wartawan koran ini, Senin lalu, cat kantorBappeda Binjai yang berwarna putih sudah semakinkusam. Seolah kantor ini tidak dirawat dan tak pernahdicat kembali. Sementara kipas angin yang sebelumnyaberwarna putih berubah menjadi hitam disebabkan debuyang menempel sangat tebal.

Bukan hanya itu, asbes kantor mulai berjatuhan. Debuyang menempel di kaca jendela juga sangat tebal dan didepan kantor juga terlihat sampah bertumpuk layaknyaTempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini sungguh sangatdisayangkan, karena Bappeda adalah instansi yangmengetahui pembangunan Kota Binjai kedepan sepertiapa.

Bahkan yang sangat disayangkan, sejumlah PegawaiNegeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer yang bekerja diinstansi itu, seakan tidak memperdulikan keadaan kantortersebut. Sebab, sejumlah pegawai dinas itu terlihatberkumpul sambil bercerita.

Sementara, pimpinan dan sejumlah Kepala Bidang(Kabid) tak berada di tempat. Menurut sejumlah pegawai,pimpinan dan sejumlah Kabid masih mengadakan rapatdi Pemko Binjai.

Sementara itu, Elyuzar, selaku Kepala Bappeda saat dikonfirmasi terkait kumuhnya kantor Bappeda Binjai, tidakmemungkirinya. “Memang kantor kami itu terlihat kumuh.Saya baru satu tahun menjabat Kepala Bappeda. Kantoritu dulunya bukan kantor Bappeda melainkan kantorpertanian dan semenjak saya tempati, keadaanya sudahseperti itu,” ujar Elyuzar, saat menghadiri rapat di DPRDBinjai.

Disinggung anggaran perbaikan, Elyuzar mengakuiakan mengusulkan anggaran untuk perbaikan kantor,.“Selama ini ada anggaran tapi itu untuk program kita,dan anggaran perbaikan juga ada tapi tidak mencukupi.Siapa yang tidak ingin kantor tempat kita bekerja terlihatindah,” katanya sambil menaiki mobil BK 1160 R. (SBR)

Kepala Desa, dua Mushola,dua gereja, dua Madrasah,pembuatan MCK, empatRumah Kumuh seluruhnyaterlaksana dengan hasil sera-tus persen.

Ditambah kegiatan nonfisik, 16 sasaran pokok meli-puti, penyuluhan kesadaranbela negara, kesadaran hu-kum, KB/kes, kerukunanagama, pertanian, perikanan,narkoba. Hingga ke pember-dayaan wanita, lingkunganhidup, pertanahan, sosial,pengendalian daerah, kehu-tanan, koperasi, kawasankeselamatan operasionalpenerbangan dan pengra-jin.(PS)

ini kepada warga sebagai-mana visi dan misi bupati danwakil bupati,” katanya

Turut hadir dalam kegia-tan kemanusiaan tersebut,

unsur Dinas Kesehatan L.Ba-tu, camat Rantau Utara, un-sur kelurahan Padang Mati-ngi, Aek Paing dan PuloPadang. (HAH)

ARAHAN - Bupati Amri Tambunan memberi arahan pada kepala Desa Durian Kecamatan BeringinHulman Manurung usai mersmikan Mesjid Al Burhan yang dikerjakan TMMD.(KPK POS/PS)

SAMPAH - Sampah dibiarkan menumpuk di halaman kantor Bappeda Binjai. (KPK

POS/SABAR)

Pelayanan KB Gratisdi Desa Bukit MasBESITANG - Masyarakat Bukit Mas Besitang memperolehpelayanan KB gratis, kesehatan gratis, imunisasi. Selainpelayanan kesehatan gratis ini, masyarakat juga mem-peroleh bantuan semen dan sirtu, Kamis lalu.

Enam Kepala Keluarga miskin yang menerima bantuanadalah, Manto, penduduk Dusun Pantai Buaya, Saimahwarga Dusun Pantai Gadung, Ibu Brutu Gapuk Atas,Maimunah Gapuk Atas, Sapiah Pantai Gadung dan ibuAm. Kasim Tanah Merah. Sementara peserta KB Kesmencapai 119 orang, terdiri IUD 12 orang, Inplan 16 Or-ang, Suntik 19 Orang, Pil 67 orang dan Kondom 5 orang

Sedang bayi yang diimunisasi 45 orang, usia 0-5 bulan,sekaligus diberikan vitamin A kepada masing-masingbalita. Sementara masyarakat yang mendapatkanpengobatan gratis berjumlah 150 orang, salah seorangwarga Dusun Pantai Buaya mengatakan sangat senangatas kegiatan itu.

Camat Besitang Nuriadi SSos, dalam sambutannyamenyampaikan terima kasih kepada PJS Kepala DesaBukit Mas, DPD, LPMD dan masyarakat pada umumnyayang telah membantu suksesnya acara itu.

Dalam kegiatan tersebut hadir Camat besitang besertastafnya, Ketua Penggerak PKK Kec. Besitang, BapakKapolsek Kec. Besitang, Bapak Danramil 14 Besitang, Ka.Puskesmas Besitang beserta stafnya, Kua Besitang, MUIBesitang, OKP se-Kecamatan Besitang dan Ka. Desa se-Kec. Besitang.

Pelayanan kesehatan gratis ini diselenggarakan TimPenggerak PKK Kabupaten Langkat, diketuai Ny. NurAida Ngogesa Sitepu diwakili Ny. Budiono SE bersamasatu unit mobil pelayanan KB dari Provinsi Sumut. (RUS)

RANTAUPRAPAT - Sekolah Menengah Pertama (SMP)Negeri 1 Desa Jawi-jawi, Kecamatan Panai Hulu,Kabupaten Labuhan Batu sampai saat ini masihmendambakan pembangunanan Ruang Kelas Belajar(RKB).

Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Desa Jawi-jawi,Sunaryo SPd mengatakan hal ini di ruang kerjanyabeberapa waktu lalu. Dia menambahkan, SMPN 1 yangberdiri tahun 1986 dan sampai tahun ajaran baru 2010s/d 2011 memiliki siswa 417 orang, kini memerlukantambahan ruang belajar.

Selain ruang belajar, sekolah ini juga memerlukanpembangunan pagar. "Adapun RKB yang dibutuhkansebanyak tiga. Sedangkan pagar dibagian depan sudahada dengan menggunakan beton dan besi. Dibagianbelakang memang sudah ada tetapi masih menggunakankawat duri," sebut Sunaryo.

Dia mengharapkan pembangunan RKB dan pagarsegera dilakukan agar siswa dapat melaksanakan pro-gram belajar mengajar dengan baik. "Sebab setiaptahunnya siswa yang mendaftar bertambah, sehinggaruang belajar yang ada sekarang sangat tidakmencukupi," ujarnya. (MDS)

SMPN 1 Panai HuluDambakan Lokal Belajar

TEBING TINGGI - Kepala Kantor Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi Kota Tebing Tinggi, Zahidin SPd MPdmenyerahkan Tropy Juara II Lomba PerpustakaanKabupaten/Kota Tingkat Nasional Kepada PejabatWalikota Tebing Tinggi Drs Eddy Syofian di gedungPerpustakaan Umum Kota tebing Tinggi, Selasa lalu.

Zahidin menuturkan penilaian lomba perpustakaanini dilakukan pada 22 hingga 24 Agustus 2010 yang lalu.Sedangkan penilaian akhir adalah presentasi kepalaperpustakaan yang masuk 10 besar pada 18 hingga 20Oktober di Jakarta. (RS)

Perpustakaan Kota TebingTinggi Juara II TingkatNasional

MEDAN - Institut Teknologi Medan (ITM) siap menjadilembaga pendidikan tinggi terkemuka dan sebagai pusatpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)serta rekayasa di Pulau Sumatera.

Untuk menunjang hal tersebut, ungkap Ka BiroAdministrasi Umum (BAU), M Vivahmi Manafsyah SHMSi, pihaknya mengoptimalkan segala sumber dayayang ada, temasuk penyehatan organisasi, otonomiperguruan tinggi dan selalu menciptakan daya saingbangsa yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Menurutnya, kualitas pendidikan yang diterapkanITM tetap mengacu kepada kemajuan teknologisehingga perkembangan pembangunan yang terjadi diIndonesia bisa diselaraskan dan dicapai sesuai dengankebutuhan.

“ITM tetap berupaya membantu program pemerintahdalam menyahuti kemajuan ilmu dan teknologi di duniainternasional,” ujarnya. (FER)

ITM Siap Menjadi LembagaIPTEK Di Sumut

GUNUNG SITOLI - Tim pelaksana dan penilaiankecamatan terbaik tingkat provinsi Sumatera Utaratahun 2010 melakukan peninjauan di Kecamatan GidoKabupaten Nias, Kamis.

Bupati Nias Binahati B Baeha SH dalam sambutan-nya mengatakan, kedatangan tim pelaksana danpenilaian kecamatan tingkat provinsi Sumatera Utaramerupakan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakatNias. "Sudah sewajarnya kita mengucapkan selamatdatang kepada bapak/ibu tim pelaksana dan penilaiankecamatan terbaik tingkat provinsi sumatera utara,semoga kunjungan seperti ini dapat berkalanjutan padamasa yang akan datang," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Nias menyampaikanapresiasi yang setinggi tingginya atas prestasi yangdiraih komponen Kecamtan Gido, di mana unsurmuspika, unit kerja tingkat kecamatan, perangkat desa,tim penggerak PKK, seluruh staf kantor camat dansegenap elemen masyarakat Kecamatan Gido salingmendukung dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh jajaran kantor camat Gido. (YAGI)

Tim Penilai TinjauKecamatan Gido

ANEKA

15KPK POS

E D I S I 122


PPI Kuala Idi PelabuhanMina Politan

SUMUT /NAD

ACEH TIMUR - Pelabuhan Perikanan KualaIdi, Kabupaten Aceh Timur, kini sedang dalampembenahan untuk dijadikan sebagai salahsatu pelabuhan pendaratan ikan terbesar dinusantara.

Sehari Tidak Makan Nasi Dalam Seminggu

Bhakti Sosial KB-TNIWujudkan Keluarga KecilBahagia dan Sejahtera

Menjadikan Kuala Idisebagai pelabuhan pendara-tan ikan (PPI) terbesar dinusantara sangat memung-kinkan, karena memiliki la-han seluas 57 hektar danlokasinya yang sangat stra-tegis. Kondisi ini sangatmendukung sebagai Pela-buhan Mina Politan yangterletak di Kawasan Pelabu-han Kuala Idi.

Kepala Pelabuhan Peri-kanan Kabupaten Aceh Ti-mur, Ir T Diauddin menga-takan kepada KPK Pos, Ka-mis pekan lalu, berdasarkanhasil rapat dinas terkait dansesuai program Bappeda Pro-vinsi NAD, pembangunanpelabuhan perikanan KualaIdi menjadi prioritas tahun2011.

Menurut Diauddin, proyekyang akan dikerjakan adalahmelanjutkan pengerukan ja-lur pelayaran dan kelanjutanjalan pelabuhan dan drainasedari sisi barat. Selain menga-tasi kedangkalan alur pelya-ran, fasilitas lainnya jugaakan dibangun, seperti gu-dang pelelangan ikan danpengepakan ikan, serta pe-nyediaan sarana yang mema-dai.

Anggaran pembangunantersebut berasal dari APBA

Provinsi Aceh. "Sedangkanuntuk kegiatan APBN kitakoordinasi dengan kegiatanMina Politan di KementerianMina Politan Jakarta," tutur-nya, seraya menambahkan,untuk melengkapi fasilitas,pihaknya juga sudah mem-persiapkan lahan seluas 10 Ha.

Dikatakan, maksud kegia-tan dalam program tersebutadalah untuk Unit PengelolaIkan (UPI) dan Pasar Grosiralat-alat perikanan dantempat pelatihan para nela-yan serta warung kulinerikan dan pemukiman baginelayan.

"Kegiatan ini direnca-

nakan tahun 2011. Semuakegiatan Mina Politan terse-but merupakan kerjasamadengan Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten AcehTimur," ujarnya.

Tim survey sudah terjunke Kuala Idi, Aceh Timuruntuk melengkapi data-datayang ada. "Ke depan kitarencanakan dan dipersiapkanpos terpadu baik dari SahBandar maupun perikanandan pengawasan akan dila-kukan pelatihan ke Jakarta,"kata Ir T Diauddin.

Pelabuhan PendaratanIKan ini sangat mendukungdengan kedalaman jalur ber-kisar 5 meter dan jarak tem-puh Kuala dengan Pantaihanya 2 Km dan jarak tem-puh pelabuhan dengan jalanumum Kota Idi juga hanya 2Km serta tidak menelanongkos yang besar. (BSO)

LHOKSEUMAWE - Bhakti Sosial KB-TNI diharapkanmampu wujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.Demikian ditegaskan Wakil Walikota Lhokseumawe,Suaidi Yahya pada saat menutup pelaksanaan revitalisasiprogram KB melalui bhakti sosial kerjasama BKKBNdengan TNI yang dilangsungkan di Gampong BatuphatBarat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe,Selasa lalu.

Pelaksanaan kegiatan bhakti sosial peningkatan pro-gram KB ini merupakan program pemerintah yangdilakukan serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dalam wilayah Republik Indonesia. Program iniberlangsung selama enam bulan dimulai Mei 2010 laluyang dibuka Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNIHambali Hanafiah di Gampong Hagu Teungoh Lhokseu-mawe

Wakil walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya dalamsambutannya mengatakan, dengan selesainya pelaksana-an revitalisasi program KB melalui bhakti sosialkerjasama BKKBN dengan TNI diharapkan mampumewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Selainitu dan terus meningkatkan sumberdaya manusia yangberkualitas supaya dapat melahirkan manusia-manusiayang kreatif, inovatif, dan dinamis yang nantinya akanmampu merespon setiap perubahan dan mampu meman-faatkan setiap peluang strategis untuk menuju hidupmandiri dan berkualitas.

Karena, katanya, untuk menjadi orang yang sehatsudah semestinya harus bagus kesiapan gizi, makananyang memenuhi unsur vitamin, kalori, dan proteinsehingga dapat menunjang pendidikan dan lingkunganyang baik dan diharapkan mereka mempunyai etos kerjayang memuaskan, apalagi didukung oleh sumber dayaalam yang cukup.(SOF/HAS)

Penghijauan Digalakkan diKota Lhokseumawe

Serba Jadi Menuju Kecamatan Terbaik

LHOKSEUMAWE - Untuk mengurangi pemanasan glo-bal Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya,meminta kepada masyarakat untuk menggalakkanpenghijauan di Kota Lhokseumawe. Hal itu disampaikanpada saat peringatan hari keuangan nasional ke-64 yangdipusatkan di SMAN 2 Lhokseumawe, Jumat lalu.

Dalam sambutanya Wakil Wali Kota mengatakan,sesuai amanat undang-undang nomor 26 tahun 2007tentang tata ruang kota di mana proporsi ruang terbukahijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luaswilayah kota.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, luas kawasan ruangterbuka hijau (RTH) dalam wilayah Kota Lhokseumawesaat ini sudah mencapai 20% lebih dan diharapkan pada3 tahun mendatang luas RTH di Kota Lhokseumawesudah bisa mencapai 30%. "Dalam rangka mewujudkanprogram tersebut maka kita memiliki tanggung jawabbersama untuk melakukannya," pinta Wakil Wali Kota.

“Setiap hari yang penting kita perlu megalakkankegiatan menanam pohon termasuk hari ini. Pemko jugatelah mencanangkan melalui program go green Lhokseu-mawe City yang bertepatan dengan memperingati harilingkungan hidup se-dunia tingkat kota Lhokseumawe17 juli 2010 lalu. Dengan pencanangan ini maka kamimengharapkan kepada semua pihak untuk mendukungdan berpartisipasi langsung menghijaukan seluruhkawasan dalam kota Lhokseumawe,” Imbuh SuaidiYahya.

Wakil Wali Kota menambahkan, saat ini perhatian dankepekaan dunia terhadap masalah-masalah lingkunganhidup sedemikian besar. Hal ini tentunya karena manusiasemakin menyadari betapa isu-isu lingkungan hidupmenjadi teramat serius yang sudah mulai mengancamekosistem penghuni bumi ini, terutama pemanasan glo-bal yang kita hadapi saat ini yang antara lain denganterus naiknya temperatur bumi yang salah satunya dapatmencairkan gunung-gunung es di daerah kutub sehinggaterjadinya kenaikan permukaan air laut.

Jika ini terjadi, demikian Suaidi Yahya, maka daerah-daerah yang berada hanya beberapa meter di ataspermukaan air laut akan tenggelam termasuk KotaLhokseumawe, khususnya Kecamatan Banda Sakti.

Oleh karena itu, tambahnya, salah satu cara yangefektif untuk mengendalikan dan melakukan mitigasiterhadap bencana tersebut adalah dengan menciptakanruang terbuka hijau (RTH) dengan menggalakanpenghijauan di mana-mana. "Mulai hari ini marilah kitamenjadi insan penyelamat lingkungan hidup untuk kitatitipkan kepada anak cucu kita kelak," ujarnya.(SS/HS)

PERBAUNGAN - Budaya“sehari tidak makan nasidalam seminggu” perludilakukan semua pihak.Kalau dari sekarang sudahdimulai, maka lama-kelamaan menjadi terbiasa.Program sehari tidak makannasi dalam seminggu yangdigantikan dengan meng-konsumsi makanan nonberas akan membudayasehingga pemantapanketahanan pangan akanterwujud.

Hal itu dikatakan BupatiErry Nuradi pada acarapembukaan pameran danlomba kreasi pengolahanpangan lokal peringatanHari Pangan Sedunia

tingkat Kabupaten Sergai dihalaman Wisma AmertaPTPN 4 Kebun AdolinaPerbaungan, Rabu lalu.

Dikatakan bupati,dewasa ini pangan merupa-kan salah satu dari tigamasalah yang dihadapidunia selain energi danlingkungan hidup. Selain itu,kata bupati juga diperlukankomitmen bersama peme-rintah, dunia usaha danmasyarakat karena ketaha-nan pangan berkaitan eratdengan ketahanan sosial,stabilitas ekonomi, sertastabilitas politik dankeamanan yang mengarahpada ketahanan nasional.

Ada beberapa masalah

mendasar yang dihadapi,diantaranya ketergantu-ngan masyarakat mengkon-sumsi pangan dari berasmasih cukup tinggi danbelum optimalnya peman-faatan pangan lokal untukkonsumsi pangan harian.

Sedangkan masalahlainnya, menurut bupati,kemampuan masyarakatdalam pemenuhan keterse-diaan pangan dan manga-kses pangan belum merata."Cadangan pangan yangada di tengah-tengahmasyarakat belum dikem-bangkan secara maksimal,budaya dan kebiasaanmakan belum beragam,bergizi, seimbang dan aman

belum berkembang sertamasih terbatasnya industri

pangan yang berbasis bahanpangan local," jelasnya. (MEI)

BUPATI SERGAI BUDAYAKAN

PAMERAN HPS - Bupati Sergai HT Erry Nuradi didampingi Wabup H Soekirman meninjau pameranpertanian dan pangan pada peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tahun 2010 yang dilaksanakandi halaman Wisma Amerta PTPN 4 Kebun Adolina Perbaungan. (KPK POS/HPS)

TANAM POHON - Wakil Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya (baju putih) didampingiKetua DPRK Lhokseumawe, Saifuddin Yunus menanam pohon dalam rangkaperingatan Hari Keuangan ke 64 yang dilaksanakan di SMAN 2 Lhokseumawe, Jum’at.(KPK POS/SOFIAN)SERGAI - Serba Jadi

merupakan salah satukecamatan pemekaran diKabupaten Sergai yangbanyak mengalami peru-bahan diberbagai sektor.Sejak terpisah dari Keca-matan Dolok Masihul dandulunya merupakan bagiandari Deli Serdang tepatnyaKecamatan Galang,Kecamatan Serba Jadi dibawah kepemimpinan IrKaharuddin terus berbenahuntuk lebih baik lagi.

Berbatasan dengan DeliSerdang (batas Sei Ular-red), Serba Jadi dipimpinCamat yang memangbukan ahlinya. Namun,secara grafik mengalamikemajuan diberbagai sektorjika dibandingkan denganbeberapa tahun lalu.

Dengan luas wilayah68,208 KM2 terdiri dari 10Desa dan 57 Dusun, SerbaJadi yang kepadatanpenduduknya 287 Jiwa/KM2 atau sekitar 19.590jiwa,memiliki beberapa

potensi andalan yang dapatdiexploir untuk kepenti-ngan yang luas.

Dari sektor perkebunanbaik perladangan danpersawahan, Kecamatanyang bermotto "Bersahaja,Bersih, Santun, Harmonisdan Jaya", mampu menjadisalah satu penyumbangpangan Sergai. Hal inididukung dengan rampung-nya bendungan Sei Ularyang mampu mengairi arealpertanian lebih dari 2000 Ha.

Sektor tanaman pa-ngan(hortikultura), perke-bunan, peternakan, perika-nan ikan tawar sertarempah-rempah merupakanpotensi yang pengolahan-nya terus mendapatperhatian pemerintahkecamatan.

Profil Serba Jadi inidisampaikan Ir Kaharuddinkepada rombongan timpenilaian kecamatanterbaik Sumatera Utarayang diketuai H Pangaradari Biro Pemerintahan

Pemprovsu.Hadir dalam acara

tersebut Kabag TapemSergai Drs.Kanten Surbakti,Kabid PMD RamsesTambunan, Muspika Plus,Pemerintahan Desa dansejumlah tokoh masyarakat.

Secara khusus kepadaKPK Pos, Camat mengata-kan, bersama seluruh elemenmasyarakat yang ada,sepakat untuk menjadikanSerba Jadi menjadi kecama-tan yang baik denganmelibatkan semua pihak.

Kahar, sapaan sangcamat juga mengatakan,sangat bangga dan terbantudengan peran serta yangdiberikan masyarakat. ”Inimerupakan motivasi danspirit bagi PemerintahKecamatan,” ujar Camat.

Sementara itu H.Pangarakepada KPK Pos memberi-kan komentar singkat,bahwa Serba Jadi layak jadiyang terbaik. ”Animo wargasangat tinggi dan cukupsabar,” tegas Pangara.(ARM)

PANEN SINGKONG - Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, Dandim 0103Aceh Utara Letkol CZI Wakhyono dan Waka Polres Lhokseumawe, Kompol ChahyoHadi P, memanen singkong perdana usai acara penutupan Kerja Bakti Sosial KB-TNI di Rancong Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Selasa. (KPK POS/SOF)

Peringatan HKGB di MapolresAceh TamiangACEH TAMIANG - Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Drs.Armia Fahmi mengharapkan agar istri Polisi tidakmenuntut macam-macam kepada suami yang membuatsuami melakukan tindakan yang dapat merugikankarirnya. Sebaliknya, istri harus mendorong dan mendu-kung karir suami.

Harapan itu disampaikan Kapolres dalam sambutan-nya pada Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB)ke-58 di Aula Mapolres Aceh Tamiang, Selasa lalu.

“Istri sebagai pendukung karir suami jangan menuntutyang macam-macam yang melebihi kemampuan suami,sehingga membuat suami melakukan perbuatan yangmerugikan karirnya, seperti pungli dan memeras. Istriharus menasehati suami supaya tidak melakukanperbuatan yang melanggar disiplin Kepolisian, kode etikdan melanggar pidana,” ujarnya dan menambahkan istriharus mendorong dan mendukung karir suami.

Disamping itu, kata Kapolres, istri juga harus membinakeluarga agar terus meningkatkan keimanan danketakwaan kepada Allah SWT, disamping selalu mengi-kuti kegiatan keagamaan dan organisasi, sehingga terusterjalin ukhuwah dan silahturahmi sesama istri Polisiyang membuat organisasi ini tetap Solid. (BSO)

Sertijab Perwira di PolresAceh TimurACEH TIMUR - Jajaran Polres Kabupaten Aceh Timur,Selasa lalu, melakukan serah terima jabatan (sertijab)sejumlah perwira yang dimutasi. Acara itu juga dirangkaidengan pengukuhan para perwira yang ditugaskan padaunit kerja baru.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolres diPeudawa tersebut, juga dihadiri anggota Polres, paraKapolsek dan anggota Bhayangkari.

Para Perwira yang dimutasi adalah M Isharyadi SIKsebelumnya Kasat Reskrim Polres Aceh Timur dimutasimenjadi Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh. AKP W EkoSulistyo SH SIK sebelumnya Kabag Ops. Polres AcehTimur menempati posisi baru sebagai Kasat NarkobaPolresta Banda Aceh. AKP Priyo Utomo SH SIK PamaPolres Aceh Timur dipromosikan menjadi Kasat ReskrimPolres Aceh Timur.

Kompol M Ramlan dari Pama Polres Aceh Timurmenjadi Kabag Ops. Polres Aceh Timur. Kemudian IPTUHasyim Ibrahim sebelumnya PJS Kapolsek Madat,menempati salah satu Kasi di Polres Langsa.

Sementara yang dikukuhkan Kapolres pada unit kerjabaru, yakni AKP Ridwan Ali dari Pama Polres Aceh Timurmenjadi Kabag Ren Polres Aceh Timur. AKP Tarmizi SHdari Kabag Min Polres Aceh Timur menjadi Kabag Sunda.AKP Muchtar Ibrahim dari Kabag Bina Mitra menjadiKasat Binmas. AKP Debi Kustrianto dari Kasat Samaptamenjadi Kasat Sabhara. IPTU Ahmad Yani dari KanitP3D menjadi Kasi Propam.

IPTU Agus Sunandar Pama Polres Aceh Timur menjadiKasat Narkoba Polres Aceh Timur. Ipda Rajidun bin Jibundari Ka.SPK B menjadi Kasat Tahti Polres Aceh Timur.Bripka Tarmizi SH Bensat Polres menjadi Kasi Keu Polres.Ipda Rajali bin M. Amin dari Pama Polres menjadi KasiWas Polres. Ipda Zulfitri dari PJS Kapolsek Madatmenjadi Kapolsek Madat, dan Iptu Syahrial Kadir dariKATAUD Polres menjadi Kasubbag Humas (PPID) BagOps Polres Aceh Timur.

Kapolres Aceh Timur AKBP Drs. Ridwan Usmanmengatakan, mutasi adalah bagian dari promosi danmemberikan tanggung jawab agar setiap masalahdibidang tugas masing-masing dapat terlaksana denganbaik. Khusus untuk perwira yang akan bertugas di PolresAceh Timur, diharapkan dapat bekerja dan meningkatkanprestasi yang telah dicapai sebelumnya.

Kepada Perwira yang pindah, Kapolres meminta agarbisa membawa diri dan beradaptasi dengan lingkungankerja yang baru dengan tetap mengedepankan disiplinkerja. “Kepada semua perwira dan personel Polri lainnyaagar bertugas dengan baik, turut bahu membahumenciptakan Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat,"ujar Ridwan.(BSO)

KUTACANE - KecamatanBambel, Aceh Tenggara kinitak lagi menjadi lumbungpadi di wilayah Aceh danjuga sentra ikan mujahir danikan mas, karena lahan diwilayah itu banyak yangsudah berubah fungsi daripersawahan menjadi lahankering.

Camat Bambel Drs Dar-ma Putra yang baru bebera-pa hari dilantik mengakui,

perubahan fungsi lahan inimembuat pertanian di Bam-bel berubah drastis dan dae-rah itu tak lagi bisa diung-gulkan.

Dia mengharapkan, petanidi Kecamatan Bambel yangmeliputi 33 desa agar tidakmerubah fungsi persawahanmenjadi lahan kering. "Me-nanam jagung tidak masa-lah, asal serentak," ujarnya.

Darma Putra meminta

agar petani tetap menanampadi, karena dikhawatirkanpada 2014 harga beras melon-jak tinggi di Aceh Tenggara.

Pantauan KPK Pos di be-berapa Kecamatan di AcehTenggara, sudah cukup ba-nyak lahan basah (persa-wahan) yang sudah berubahmenjadi lahan kering. Lahansawah yang berubah menjadilahan kering itu sudah dita-nami cacao. (SAH)

Lahan Persawahan di Aceh Tenggara Berubah FungsiKEPALA PELABUHAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH TIMUR, Ir. T. Diauddin

KPKPOS

E D I S I 122

8 - 14 NOPEMBER 2010HALAMAN 16

Kadis PU Diduga Selewengkan Dana Swakelola

BINJAI - Sejumlah pemborong yangada di Kota Binjai akhirnya gerahdengan tidak terealisasinyapembayaran pengerjaan Swakelolatahun 2010 yang jumlahnya sekitarRp120 juta untuk perawatan jalandan trotoar yang tersebar di limaKecamatan Kota Binjai.

Jalan BaganKuala RusakBerat

Kenapa belumdibayar?. Diduga,anggaran tersebutdiselewengkan KadisPekerjaan Umum (PU)Binjai, Masniarni, yangjuga adik mantan WaliKota Binjai, HM AliUmri SH Mkn.

Menurut seorangpemborong yang mintajati dirinya tidakdisebutkan kepadawartawan KPK POSmenerangkan, perbai-kan jalan dan trotoarsudah selesai dikerja-kan. Namun, sampaisaat ini dana perawa-tannya belum diberikan.“Kalau saya tidaksalah, anggarannyasekitar Rp120 juta.Kemana uang itu semua

ya,”ujar pemborong itudengan nada bertanya.

Dari anggaran itu,pemborong tersebutjuga mengungkapkanjalan mana saja yangdiperbaikai ataumendapat perawatan.Diantaranya, JalanGatot Subroto, BinjaiBarat, persis di depanLP Kelas IIA Binjai danJalan Imam Bonjol.

Dengan tak teralisa-sinya anggaran terse-but, pemborong yangada di Kota Binjaimeminta, agar Pemerin-tah Kota (Pemko)Binjai, khususnyainstansi terkait secepat-nya membayarkan danatersebut. “Kalau danaterus menunggak,

bagaimana kami maumakan,” tegasnya.

Menanggapi hal itu,Irhamsyah Pohan,selaku anggota DPRDBinjai dari PPP, dengantegas mengatakan, jikabenar Kadis PU menye-lewengkan anggaranitu, diminta kepadaBadan PemeriksaKeuangan dan Pemba-nguan (BPKP) untuk

melakukan audit.“Kalau pekerjaan

sudah selesai dikerja-kan, untuk apa lagianggaran itu ditahan-tahan. Kalau alasannyatidak ada anggaransaya rasa tidak mung-kin. Sebab, untuk apadilakukan pengerjaankalau tidak adaanggaran, berartianggaran juga sudah

PENGUMUMANNOMOR: PENG-04/WPJ.26/2010

TENTANGPENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN

PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari masyarakat atau instansi lain mengenai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat di lingkunganDirektorat Jenderal Pajak, dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Bahwa akhir-akhir ini telah beredar surat yang mengatasnamakan salah satu pejabat/direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mengenai"Pembayaran Kekurangan DBH PBB Migas Tahun 2009 yang diperhitungkan pada Tahun Pajak 2010".

2. Informasi sebagaimana dimaksud butir 1 adalah TIDAK BENAR alias BOHONG. Untuk itu kepada masyarakat atau instansi yang menerima surattersebut diminta agar mengabaikan atau tidak menanggapinya.

3. Selanjutnya perlu kami tegaskan kembali bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah mengadakan berbagai undian berhadiah secara indepen-dent maupun bekerjasama dengan pihak lain. Apabila masyarakat mendapatkan kupon undian berhadiah yang mencantumkan pengesahan daripimpinan Direktorat Jenderal Pajak (misalnya: dalam kemasan sabun, kopi, susu dan lain-lain), diminta agar mengabaikannya atau tidak menang-gapinya.

Demikian disampaikan, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya.

Pematang Siantar, 20 Oktober 2010A.n. Direktur Jenderal Pajak

Pj. Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara II

t.t.d

Harta Indra TariganNIP 195808251980121001

Sumber : Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kota Pinang Jl. Bukit, Kota Pinang, Telp. (0624) 95522, Fax. (0624) 95330

SELESAI - Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat, yang sudah selesai ditambal.( KPK POS /SBR)

SERGAI - Masyarakat Desa Bagan Kuala,Kecamatan Tanjung Beringin, KabupatenSerdang Bedagai meminta Pemerintah Kabu-paten (Pemkab) Sergai untuk memperbaikikondisi jalan utama sepanjang sekira 1,5 kilo-meter yang kini rusak berat dan membentuklubang hampir sepanjang jalan tersebut.

Permintaan ini dikarenakan kerusakan jalantersebut rawan menimbulkan kecelakaan dansudah sering ‘memakan’ korban yang melintas,utamanya para pengendara sepeda motor.

“Setiap hari, paling ngak ada satu kalikecelakaan di sini yang terjadi akibat kerusakanjalan. Ada yang jatuh karena masuk lubang, adajuga yang terjebak untuk menghindar,” ungkapSopyan warga Dusun I, Desa Bagan Kuala, Rabulalu.

Dikatakannya, kerusakan jalan utamatersebut cukup parah dan sudah sering menimbu-lkan kecelakaan. Dan jalan tersebut juga men-jadi akses penting dan satu-satunya yangmenghubungkan Kota Bedagai ke Desa BaganKuala.

Volume lintasan jalan utama tersebut sangattinggi. Dalam hitungan menit puluhan kendera-an roda dua dan empat lalu lalang, sehinggaperlu segera diperbaiki agar tidak menimbulkankerusakan lebih parah lagi.

“Bisa bapak lihat saja jalan ini mulai darisimpang masuk ke sini tepat dari Simpang DesaPematang Kuala sampai ke Bagan Kuala,jalannya sudah rusak berat. “Kalau ke maripakai mobil sedan atau kendaraan baru, belumsampai sudah bercopotan ban dan bautnya.”tandasnya.

Disebutkannya, jalan utama ini sudah pernahdiaspal pada 2009 lalu, wajar sudah harusmendapatkan perawatan perbaikan karenalubang-lubangnya sudah cukup banyak bak“kubangan kerbau”.

Hal senada juga diungkapkan warga lainnya.Agus Malik, warga yang sama mengatakan,akibat banyak jalan berlubang, sudah seringterjadi kecelakaan pengendara sepeda motorjatuh karena terjebak lubang. “Itu, di situ. Sudahberapa orang naik sepeda motor yang jatuh.Lubangnya bisa ngak kelihatan karena tiku-ngan,” tandasnya sembari menunjukkan lubangyang ‘menganga’ di persimpangan jalan terse-but.(ADI)

disiapkan. Maka dariitu, BPKP harus segerabertindak untukmelakukan audit, gunamengusut keuanganyang ada di PemkoBinjai, ”ujar Irhamsyah.

Secara terpisah,Ramses Danu, selakuKepala Bidang (Kabid)pembangunan Jalan danDrainase di Dinas PUBinjai, saat dikonfir-

masi membenarkanmasalah tersebut.“Memang saya dengarbegitu juga, tapi kalaumasalah anggaran inisaya tidak bisa jawab.Coba tanya langsungdengan Kadis, sebabbeliau yang menanganimasalah ini,”ujarRamses, seraya menam-bahkan, kalau tidakdengan Kadis, tanyalangsung denganKeuangan Pemko,Erlina Pulungan.

Namun sayangnya,Kadis PU Binjai takbehasil ditemui untukmencari keteranganlebih jauh. Sementara,Erlina Pulungan, yangmenjabat keuanganPemko Binjai, saatditanya perbaikanJalan Perintis Kemer-dekaan Binjai, pernahmengatakan kepadawartawan koran inibahwasanya, anggarantidak ada masalah.“Semua pemborongsudah kita bayar,” kataErlina singkat di ruangkerjanya belum lamaini.(SBR)

Medan - Federasi Olah-raga Rekreasi Masya-rakat Indonesia atau di-singkat FORMI adalahsuatu wadah olahragayang bersifat rekreasiatau dalam kata lainolahraga diluar kepe-ngurusan KONI sepertiolahraga free style (ke-mahiran bermain bola),tarian tradisonal atauterian modern, paint balldan beberapa cabangolahraga lainnya, bahkanpatok lele dan kasti punmasuk pada wadah fede-rasi ini.

Untuk berkembang-nya FORMI di kota Me-dan maka pada Minggumalam (31/10) dilan-tiklah kepengurusanFORMI Kota Medan olehKetua Umum FORMI

Sumut Drs SujamratAmro MM di EmeraldGarden Hotel.

Pelantikan tersebutdihadiri Ketua DPRDKota Medan, KapolrestaMedan T Sinaga, Kadis-pora Medan Bursal Ma-nan dan para penguruscabang olahraga FormiSumut.

Sujamrat mengata-kan, dilantiknya kepe-ngurusan Formi Medanyang baru, diharapkanpembinaan olahragatradisional di Sumutkhususnya Medan akanlebih meningkat lagi.

Dikatakan, dalam me-ningkatkan prestasi olah-raga, peran Formi di Me-dan sangat besar.

"Untuk itu, ia berha-rap agar pengurus Formi

Medan serius agar tanta-ngan yang sangat besarbagi kota Medan menujukota olahraga menjadikenyataan," tambah Su-jamrat.

Sementara itu, KetuaFormi Medan AripayTambunan dalam sam-butannya usai dilantikmengatakan akan meng-hidupkan kembali ca-bang olahraga tradisio-nal. Menurutnya, 20 ca-bang olahraga Formiakan terus dikembang-kan karena pengurusyang baru dilantik memi-liki tekad yang sama.Dikatakan, "kepengu-rusan priode ini meru-pakan babak baru For-mi," ujarnya.

Turut memeriahkanacara pelantikan yaitu

atraksi kungfu Pergu-ruan Naga Sakti, tarianline dance The Universal

FORMI Kota Medan Periode 2010-2014, Dilantik

PENGURUS - Sebahagian Pengurus FORMI kota Medan, usai dilantik ( KPK POS /bey)

Line Dance (d'uld) Sumut,persembahan tarian dariUnimed dan atraksi

kemahiran memper-mainkan bola sertaatraksi bersepeda. (BEY)

R.PRAPAT - Kabarteranyar dari Mekahmenyebutkan, puluhanJemaah Haji asalLabuhanbatu ditelan-tarkan dan dibohongiketika sampai di Mekah.Soalnya, sejumlahfasilitas yang dijanjikanpenyelenggara hajitidak terbukti.

Tidak tersedianyafasilitas menjadikegelisahan para

jemaah ketika melak-sanakan ibadah secarakhusyuk. “Ngak beres disini. Kami ditelantar-kan.Janjinya saat diLabuhanbatu pondokdekat dari masjid, tapikenyataanya pondokkami sejauh 10 kilome-ter dari mesjid,” kata M.Asrul Hasibuan jemaahasal Labuhanbatumelalui telepon,beberapa hari lalu.

Tidak hanya sebatasmasalah jauhnyapemondokan. Masalahkurangnya air danmakanan juga menjadikeluhan para jemaahasal Labuhanbatutersebut. Apalagi, kataAsrul, ketua kelompokibadah ditudingnyatidak bertanggungjawab atas kejadian itudan selalu berkilah halitu merupakankelalaian Dirjen UrusanHaji. “Ketua kelompokkami tidak tanggungjawab jauh dari yangdijanjikan sebelumberangkat dari

Labuhanbatu,” tuturpria setengah baya itumenambahkan.

Kepala KantorKementerian AgamaLabuhanbatu, ZulfanArif Nasutionmembantah kalaupemondokan jemaahhaji asal Labuhanbatusejauh 10 kilometerdari masjidil haram.“Saya kira tidak adaitu. Itu hanya kabar-kabar burung sesuaidengan pernyataanmenteri agama,”bantahnya.

Katanya, jaraktempuh antara

pemondokan jemaahdengan masjidil harampaling jauh hanya limakilo meter. “Karenamemang setiap keloterada ringnya masing-masing,” katanya.Seperti untuk ring satupemondokan berjarakdua kilometer darimasjidil haram.Sedangkan ring dua,ucapnya, paling jauhhanya empat sampailima kilometer saja.

Dikatakannya,seharusnya jemaah hajitidak selalumemperhitungkanenaknya saat

BERLUBANG - Salah seorang pengendara sepeda motor kesulitanketika melintasi jalan menuju Desa Bagan Kuala, Kecamatan TanjungBeringin, Sergai. (KPK POS/ADI)

melakukan ibadah,karena denganmemperhatikan kondisisejarah penyelengga-raan haji sejak dahuluketimbang saat ini,pelaksanaannya sudahlebih baik. Sedangkanbagaimana kenyataanketika jemaah tibah ditanah Arab itu sudahmutlak tanggung jawabpenyelenggara haji,karena bataskewenangan pihakkantor KemendepagLabuhanbatu sebataspendaftaran danpemberangkatan saja.

(HAH)

Jemaah Haji Asal Labuhanbatu Terlantar

kpk pos edisi 122

Documents