kpk pos edisi 97

Harga Eceran (Kota Medan):Rp.2.500/eksemplar

EDISI 9710 - 16 MEI 2010

Redaksi/Usaha:Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit :PT Karya Peduli KebangsaanK O R A N K O R U P S I P O L I T I K K R I M I N A L

KPKPOS

<<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

PARTAI politik anggota koalisi pendu-kung pemerintahan Susilo BambangYudhoyono (SBY), tengah mema-tangkan kesepakatan politik baru,dalam rangka memperbarui kerjasama yang mengarah pada perom-bakan format koalisi. Nantinya, for-mat baru yang akan diusung adalahkoalisi partai-partai nasionalis religiusyang lebih permanen, dan kemung-kinan akan dinamai koalisi partaitengah.

Perombakan format kerja samapolitik baru, yang draf kesepakatan-nya sudah 90 persen rampung itu,dilakukan menyusul evaluasi enambulan pemerintahan SBY-Boediono.Koalisi yang dibangun menjelangpemilihan presiden tahun lalu, dalamperkembangannya ternyata tidakefektif, justru rapuh dan tercerai beraidalam menyikapi isu-isu pemerinta-han dan kemasyarakatan.

Terkait dengan rencana perom-bakan ini, Demokrat dan Golkarsebagai partai tengah, sedangberupaya menggandeng PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan(PDI-P) untuk ikut bergabung dalam

JAKARTA - Mafia memangada di mana-mana. Mereka takkenal kata menyerah. Bermodaluang dan lobi, mereka bisamengatur apa saja. Para penen-tu kebijakan bisa ditelikungdengan mudah untuk meme-nuhi keinginan mereka, tentusaja setelah lebih dulu diberi“ramuan” pelicin.

Itulah yang terjadi di DPRsaat ini. Menurut sumber, Rabupekan lalu, pembangunan ge-dung baru DPR adalah hasilskenario mafia proyek. Merekamenggulirkan isu bahwa Ge-dung Nusantara I DPR teran-cam roboh. Kemiringan sudahmencapai tujuh derajat. Arti-nya, posisi dinding gedungmewah itu sudah miring sejauhdelapan meter dari simpangan-nya. Tapi secara kasat mata or-ang tidak bisa melihat tingkatkemiringan itu. Celakanya,sebagian anggota DPR sudahterlanjur cemas, dan mendesaksegera dilakukan perbaikan.

Ternyata di balik semua itu,kata sumber, ada pengembangyang bernafsu membangungedung baru DPR. Konon, pe-

Mafia'Miring'di DPR

Kekuatan Kepala Daerah Menggiring Investorke Negeri Sepucuk Jambi


PEDAGANG TAK BUTUH JANJI, PEDAGANG TAK BUTUH JANJI, PEDAGANG TAK BUTUH JANJI, PEDAGANG TAK BUTUH JANJI, PEDAGANG TAK BUTUH JANJI, I HAL 6

Koalisi SBYBakalDirombak

Syamsul Siap Dihukum

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


STABAT – SyamsulArifin mengakusudah siapdihukum. Diaikhlas menerimahukuman atasperbuatannya, jikadirinya benar-benar bersalah.Tidak perlu adapenyesalan.Seluruh keluargasudah ikhlasdengan segalaresiko yang akandihadapi.


P.BRANDAN - Program andalanpemerintah Republik Indonesia diawal kepemimpinan PresidenSusilo Bambang Yudhoyono yangmengalokasikan 20 persen Angga-ran Pendapatan dan Belanja Ne-gara (APBN) pada Dana AlokasiKhusus (DAK) di bidang pendidi-kan pada dasarnya bertujuanuntuk meningkatkan mutu pendi-dikan dalam menyokong pelaksa-naan wajib belajar sembilan tahun.

DAK diharapkan dapat mem-perbaiki sarana dan prasaranabelajar di Sekolah Dasar, me-wujudkan pengelolaan pendidikanyang transparan, profesional danakuntabel, melibatkan masyara-kat secara aktif di dunia pendidi-

Renovasi SDN Alur PakisDikerjakan Asal Jadi



Ungkapan dengan nada memelas inidisampaikan Gubernur Sumatera Utara,Syamsul Arifin saat menghadiri pembu-kaan Musda ke-VI Majelis Adat BudayaMelayu Indonesia (MABMI) Langkat,Kamis pecan lalu, di rumah adat melayuStabat.

Tersangka kasus dugaan korupsi APBDLangkat Tahun 2000-2007 senilai Rp31miliar ini mengaku pasrah dan siapmendapat hukuman atas perbuatannya.Apalagi, saat ini seluruh keluarganyasudah ikhlas dengan segala risiko yangakan dihadapi Syamsul.

“Kalau saya dihukum ya dihukum,tidak perlu ada penyesalan, karena adiksaya sudah ikhlas, anak juga ikhlas,apalagi ibu saya, lebih ikhlas, kalau punsaya dihukum, akan saya jalani, karenaumur saya pun tinggal berapa tahun lagi,sekarang umur saya 58 tahun, kalau ikutumur Nabi, paling 5 tahun lagi saya hidupdi dunia ini,” ungkap Syamsul Arifin.

Meski siap menerima hukuman,Syamsul merasa sedih dengan adanyapemberitaan atas dirinya yang

BINJAI - Semenjak berakhirnyaHak Guna Usaha (HGU) PTPN2,dari tahun 2000 sampai sekarang,pihak PTPN2 diduga tidak pernahmembayar pajak kepada Peme-rintah Kota (Pemko) Binjai. Demi-kian dikatakan Ketua DPRD KotaBinjai, Ir Haris Harto, Senin lalu,di ruang kerjanya.

Kata Haris, jika pihak PTPN2terus menanami lahan tersebut,maka seharusnya mereka diwajib-kan membayar pajak ke PemkoBinjai. “Kalau HGU-nya sudahhabis, kenapa PTPN2 masih mena-nami lahan itu. Memang, lahan itumasih tanggungjawab PTPN2.Tapi, kalau PTPN2 ingin mena-nami lahan tersebut, harus memba-

yar pajak ke Pemko Binjai,” kataHaris.

Menurut Haris, semenjak habis-nya HGU PTPN2, banyak indikasilahan tersebut disewakan kepadapengusaha. Sementara, pajak yangdisetorkan ke Pemko Binjai tidakada. “Semua uang sewa lahanmasuk ke kantong PTPN2, makadari itu saya minta kepada DPDRI dan BPN dengan segera menye-rahkan lahan PTPN2 kepadaPemko Binjai,” tegas Haris.

Haris menambahkan, jika lahanPTPN2 sudah diserah terimakanke Pemko Binjai, maka masya-rakat yang memiliki alas hak yangsah akan diberikan. “Kalau adamasyarakat yang sudah berpuluh

Syamsul Arifindan Ibunya <<< selanjutnya baca Hal. 2

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) SyamsulArifin tersangka korupsi APBDPemkab Langkat Rp31 miliar,dicekal bepergian ke luar negeri.Pencekalan dilakukan ataspermintaan Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) kepa-da Ditjen Imigrasi Kemen-terian Hukum dan HAM.

Direktur Penyidik dan Pe-nindakan Keimigrasian DitjenImigrasi Kementerian Hukumdan HAM, M Husin Alaydrus

menegaskan hal ini di Jakarta, Jumat (7/5).Dia mengatakan, pencekalan mantan bupati Langkat

dua priode itu dilakukan atas permintaan KPK. Secararesmi KPK mengirim surat kepada Ditjen ImigrasiKemenhum dan HAM beberapa hari lalu, meminta agartersangka Syamsul Arifin dicekal bepergian ke luarnegeri.

SYAMSULRESMI DICEKAL


Sungai Batanghariairnya landaiTepinya rendahSungguh senangpejabat di JambiGubernurnya cerdasMasyarakatnya ramah

Jembatan Batanghari IIbaru dibangunJalan menuju MuarasabakJambi maju terusmembangunHarapan masyarakatsejahterasemakin nampak

PTPN2 Tak PernahBayar Pajak ke Pemko Binjai

tahun meninggali lahan itu, bah-kan sudah memiliki alas hak ta-nah yang sah, akan kita berikan.Sementara, untuk lahan lainnyaseperti Binjai Timur, akan kitajadikan Binjai Baru,” kata Harismengakhiri.

Sementara itu, sekretaris per-pajakan Kota Binjai, Nita saatdihubungi via seluler, Rabu kepadawartawan mengatakan, jika maumempertanyakan apakah pernahPTPN2 Binjai membayar pajakdari tahun 2000, Nita menyaran-kan langsung ke Kantor Wilayah(Kanwil) Sumatera Utara. “Kalauabang mau informasi, langsungsaja ke Kanwil Sumut. Sebab,

BANGKO PUSAKO - Sejumlahwarga RT 011/RW 04 dusunPematang Semut, Kepenghu-luan Bangko Pusaka, Kecama-tan Bangko Pusako, Rokan Hilir,dirundung kecemasan denganmunculnya Markus (MakelarKasus) tanah di desa tersebut.

Markus tanah berinisial Burwarga Bagansiapiapi beraktingsebagai ahliwaris, bermodalkansurat tanah yang diterbitkanmantan Kepala Desa BangkoJaya Abdul Jalil (almarhum)tahun 1988 dan 1990 lalu.

Markus tanah ini tak segan-segan mengintimidasi wargapemilik kebun mengancam akanmelaporkan warga ke Polisidengan tuduhan “perampasan

hak”, jika tidak menyerahkankebun dan tanah yang telahdikelola, dikuasai warga setem-pat. Disinyalir markus tanah asalBagansiapiapi tersebut bekerjasama dengan mantan Penghuluinisial Sy yang juga warga Ba-gansiapiapi.

Anehnya surat keterangantanah yang diperlihatkan markustersebut kepada warga pemilikkebun terdapat kejanggalanyang signifikan, sehingga me-nimbulkan kecurigaan wargapemilik kebun. Surat keterangantanah yang dimiliki markusterdapat perbedaan tanda ta-ngan Kepala Desa Bangko JayaDaud Jalil.

Markus Tanah Gentayangandi Bangko Pusako

JAKARTA - Komisi Pemberan-tasan Korupsi mengaku tidakada masalah dengan penunju-kan Sri Mulyani sebagai man-aging director Bank Dunia.Wakil Ketua KPK Haryono me-negaskan, bila nanti KPK mem-butuhkan keterangan Sri, Ko-misi akan memerintahkan pe-nyidiknya ke luar negeri.

"Tidak masalah, kan masih didunia juga," kata Haryono, didepan Tim Pengawas Rekomen-dasi Century, DPR, Jakarta. Diamenambahkan KPK juga per-nah mengirimkan penyidik keWashington saat memeriksasuatu kasus.

Sebelumnya, salah satu anggo-ta Tim Pengawas Century, AkbarFaizal meminta KPK melakukanpencekalan kepada Sri Mulyani.

Penceka-lan diper-lukan un-tuk me-mast ikanproses hu-kum terha-dap Sri te-tap berja-lan.

MenteriKeuangan Sri Mulyani Indrawatibakal menerima tawaran lem-baga keuangan internasionaluntuk menjadi Managing Direc-tor per 1 Juni 2010. Sri Mulyani,47 tahun, akan menggantikanJuan Jose Daboub. Daboub, man-tan Menteri Keuangan El Salva-dor, akan menyelesaikan masajabatannya yang keempat pada30 Juni nanti. (SP/SF)

KPK: Sri Mulyani Kan MasihTinggal di Dunia

ITULAH pantun Menteri NegaraBadan Usaha Milik Negara (MennegBUMN), Mustafa Abubakar yangdisampaikan ketika meresmikankantor baru PT Perkebunan Nusan-tara VI (Persero) di Paal X, Kotabaru,Kota Jambi, Sabtu (1/5). Pantuntersebut merupakan ungkapan rasasalut atas kepiawaian GubernurJambi, Drs H Zulkifli Nurdin meng-giring investor ke daerahnya denganmemanfaatkan kekuatan politis(power) sebagai kepala daerah di eraotonomi daerah (Otda).

Melalui kekuatan politis tersebut,Gubernur Jambi benar-benar mampu"memindahkan" kantor PT Perke-bunan Nusantara (PTP) VI Jambi –Sumatera Barat (Sumbar) dari KotaPadang, Sumbar ke Kota Jambi

tahun 2000. Perjuangan GubernurJambi dua periode (2000 – 2005 dan2005 – 2010) memindahkan kantorPTPN VI Jambi – Sumbar ke Jambididasari pertimbangan ekonomisyang cukup matang dan benar-benar"futuristik" atau berpendangan jauhke depan.

PTPN VI Jambi – Sumbar yangselama ini berkantor pusat di Padang,Sumbar lebih banyak memiliki arealperkebunan teh, karet dan kelapasawit di Provinsi Jambi. Hasil-hasilperkebunan PTPN VI Jambi – Sumbarlebih banyak mengalir ke Sumbar.Hal itu dinilai benar-benar merugi-kan Jambi secara ekonomis. Jambiyang punya lahan perkebunan,Sumbar yang menikmati hasil

BIBID S RIYANTO

Gubernur Jambi, Drs H Zulkifli Nurdin (tengah) bersama jajaran pimpinan PTPN se-Indonesiapada rapat membahas rencana Pembangunan Industri Hilir CPO di Jambi di Jakarta, beberapawaktu lalu. (Foto : KPK Pos/Sarman Naiambaton)

KPK POS

SAMBUNGANE D I S I 97

10 - 16 MEI 2010

2

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: SyafaruddinLubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung,Zulpiana, Mea Sarumaha; Penterjemah; P Ketaren; Penasehat Hukum : Eggy Sujana SH, MSi, Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H DarmaBakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: [email protected]; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No.Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

RENOVASI SDN ..................dari hal 1

KEKUATAN KEPALA DAERAH MENGGIRING INVESTOR

KE NEGERI SEPUCUK JAMBI ........................................................................................................... dari hal 1

koalisi. Namun, upaya itu diakui tidak mudah, karena faktor sulitnyameyakinkan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, agarbersedia bergabung.

Dengan konsep baru perombakan itu, posisi Partai KeadilanSejahtera (PKS) dalam koalisi tengah dievaluasi. Meski demikian,diperkirakan, meskipun agak terlambat, diyakini ke depan akan menujumenjadi partai tengah sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat Indo-nesia. Selain Demokrat, Golkar, dan PKS, anggota koalisi pendukungpemerintah lainnya adalah PAN, PPP, dan PKB.

Koalisi baru ini juga akan membentuk sekretariat bersama (sekber)koalisi, di mana akan ada ketua, ketua harian dan sekretaris yangbekerja untuk kepentingan koalisi.

Apapun namanya, apa yang dilakukan kubu SBY sebagaikompromi politik, terutama antara Demokrat dan Partai Golkar untukmenemukan format baru koalisi ke depan. Demokrat sengaja menarikGolkar untuk ikut mengendalikan format koalisi baru. Pertimbangannya,kemampuan sumber daya manusia di Golkar dengan dan pengalamanpolitik yang lebih lama, sangat dibutuhkan Demokrat untuk mendukungkestabilan pemerintahan SBY-Boediono.

Di balik itu semua, kemungkinan besar Demokrat dan pemerintahanKIB II tak tahan terlalu lama menerima 'tekanan' politik dari Golkaryang memang harus diakui 'lebih tangguh' dalam berpolitik di negeriini. (***)

KOALISI SBY ........................dari hal 1

panennya. Kemudian PTPN VIJambi – Sumbar pun semakinmemperluas areal perkebunankaret dan kelapa sawit di Jambi.

Karena itulah Gubernur Jambiberjuang keras memindahkankantor pusat PTPN VI Jambi –Sumbar ke Jambi. Semula kantorpusat PTPN VI Jambi – Sumbar diJambi diberikan bekas kantorpemerintahan. Setahun lalu,diberikan pula lahan untukperkantoran untuk PTPN VI. KiniPTPN VI Jambi – Sumbar memilikikantor megah di Kota Jambi.Kehadiran perkantoran PTPN VI diJambi secara tidak langsung akanmengalirkan sebagian besarpenghasilan para karyawan danperusahaan itu untuk pendapatandaerah dan masyarakat Jambi.

"Saya benar-benar salut danmenghargai pemikiran futuristikPak Gubernur Jambi. Pak Guber-nur Jambi berusaha memindahkankantor pusat PTPN VI ke Jambisejak 10 tahun lalu karena melihatbesarnya potensi perusahaanBUMN ini untuk memajukanperekonomian daerah. Suatupemikiran yang brilian seorangkepala daerah menggiring investorke daerahnya ,'' ujar Meneg BUMN,Mustafa Abubakar di hadapansegenap hadirin pada peresmiankantor baru PTPN VI Jambi –Sumbar di Kota Jambi.

Menneg BUMN menyatakanpemikiran futuristik GubernurJambi merupakan teladan yangperlu dilanjutkan para pejabat didaerah, khususnya Gubernur Jambipengganti Zulkifli Nurdin. Terobo-san Gubernur Jambi itu perluuntuk meningkatkan penanamanmodal di daerah. Melalui peningka-tan penanaman modal itu, pereko-nomian daerah juga akan semakinterdongkrak.

Ekonomi HijauMeneg BUMN juga menilai

sangat bagus penerapan konsepgreen economic (ekonomi hijau)Gubernur Jambi dan jajaran PTPNVI Jambi-Sumbar dalam pemba-ngunan perkebunan. Pembangunanagroindustri perkebunan kelapasawit dan karet di daerah itu terusdiupayakan agar tidak sampaimerusak lingkungan. Salah satucontohnya pembangunan kantorpusat PTPN VI Jambi berarsitekturmodern dan dikelilingi kawasanhutan berudara sejuk.

''Konsep green economic inipatut dicontoh dan diperbanyakkarena sesuai dengan arahan dankeinginan Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono terkait denganprogram pembangunan berwa-wasan lingkungan,'' lanjutnya.

Menneg BUMN mengharapkanagar PTPN VI Jambi – Sumbarmenjadi andalan kebanggan bagimasyarakat dan PemerintahProvinsi (Pemprov) Jambi. Karenaitu , masyarakat Jambi dimintabisa memanfaatkan dengan baikdan maksimal kehadiran PTPN VI.

"Para petani Jambi kita harap-kan mau bekerja sama denganPTPN VI Jambi – Sumbar. Parapetani bisa bermitra menjadipetani plasma PTPN VI. Melaluikerja sama itu, masyarakat Jambibenar-benar bisa menikmatikehadiran perusahaan BUMN didaerah ini,"katanya.

Dua TantanganMustafa Abubakar mengatakan,

setelah hadir di Jambi, PTPN VIJambi – Sumbar mengemban duatugas berat dan tantanganpengembangan usaha. Pertama,PTPN VI Jambi – Sumbar harusmampu mempertahankan produksiminyak sawit (Crude Palm Oil -CPO) Indonesia sebagai produsenCPO terbesar di dunia. Kedua,kontribusi PTPN VI Jambi –Sumbar bagi pembangunannasional juga semakin dituntutmelalui peningkatan perluasankebun dan peningkatan hasil.''Saya berharap agar PTPN VIJambi – Sumbar bisa menjadi goodcorporate governance,'' tukasnya.

Sementara Gubernur Jambi, HZulkifli Nurdin pada kesempatanitu mengatakan, kehadiran kantorpusat PTPN VI Jambi – Sumbar diJambi merupakan prestasi dalampeningkatan investasi ke daerahitu. Pemindahan Kantor PusatPTPN VI Jambi – Sumbar ke Jambiitu merupakan perjuangan beratdan merupakan suatu penantianpanjang. Pemindahan kantorperusahaan pelat merah itu barubisa dilakukan selama 10 tahunDia memimpin Jambi.

Dikatakan, PTPN VI Jambi –Sumbar yang didirikan tahun 1996dan berkantor pusat di Padang,Sumbar merupakan gabunganproyek-proyek perkebunan Suma-tera Utara yang berlokasi diSumatera Barat dan Jambi. Pada

kurun waktu 1996-2001, PTPN VIJambi – Sumbar di SumateraBarat.

Pada tahun 2001, GubernurJambi, H Zulkifli Nurdin meng-himbau pemerintah SumateraBarat agar PTPN VI berkantor diJambi dengan alasan areal perke-bunan PTPN VI lebih terbatas diSumatera Barat dibandingkandengan di Jambi, dimana di Jambi75 persen dan di Sumbar 25 persen.Lalu dari pemerintah SumateraBarat pun bersedia atas himbauangubernur Jambi tersebut. Sejakpindah ke Jambi tahun 2001,kantor PTPN VI menempatigedung perkantoran di Jambisecara gratis selama sepuluh tahun.Kantor Pusat PTPN VI Jambi –Sumbar di Kota Jambi yang adasekarang mulai dibangun 1 Juli2008 dengan dana sekitar Rp30miliar.

HarapanSeiring dengan berkembangnya

industri kelapa sawit, GubernurJambi mengharapkan agar PTPNVI terus menjajaki pengembanganindustri hilir CPO di Jambi. Hal inipenting mengingat industri hilirCPO selain dapat menyerap tenagakerja bagi penduduk setempat jugadapat memberikan manfaat gandayang luas. "Sudah saatnya produkyang dibawa keluar dari provinsiJambi adalah produk jadi sepertiminyak goreng dan produk turu-nannya,'' katanya.

Gubernur juga mengingatkan,perluasan lahan perkebunanhendaknya tidak melanggarrambu-rambu peraturan yang ada,seperti aturan dalam tata ruangdaerah, tidak mengkonversi lahantanaman pangan yang telah adaserta tidak mengembangkan sawitpada lahan gambut. Untuk itu,gubernur menyatakan agar parabupati benar-benar memper-timbangkan dengan baik dalamhal pemberian izin dalam mengu-bah fungsi lahan. ''Kantor PTPN VIyang indah juga menandakanmanajemennya sukses,'' paparnya.

Menurut Gubernur Jambi,subsektor perkebunan merupakansub sektor tumpuan dan harapanpemerintah dan masyarakatprovinsi Jambi, mengingat seba-gian besar penduduk di ProvinsiJambi mengandalkan matapencaharian dari sektor perke-bunan.

'Di samping kelapa sawit, kitamemiliki subsektor unggulanlainnya yaitu karet. Patut disyu-kuri bahwa dalam kurun waktuempat tahun terakhir ini hargakaret dan sawit meningkat cukuptinggi, hanya pada saat krisisglobal harga-harga produkperkebunan kita (terutama sawitdan karet) mengalami sedikitfluktuasi.

"Kita berharap harga yangsangat menguntungkan ini dapatstabil atau meningkat lagi. Sehing-ga pendapatan para petani kitaakan menjadi lebih baik. Peningka-tan harga karet dan kelapa sawittelah meningkatkan animo petanidan pelaku usaha perkebunanuntuk meremajakan dan memper-luas perkebunan mereka,'' lanjutgubernur.

Sementara itu, dalam penyam-paian laporannya, Direktur UtamaPTPN VI Jambi – Sumbar, IskandarSulaiman menyampaikan saat iniluas lahan PTPN VI mencapai93.655 hektar. Sekitar 67 persenkebun plasma dan 33 persen kebuninti. "PTPN VI mengelola dua anakperusahaan yaitu PT Bukit Kausaryang bergerak di bidang perkebu-nan kelapa sawit dan PT AlamLestari Nusantara, yaitu konsor-sium dengan PTPN VIII dan PTPNXII yang bergerak di bidang HutanTanaman Industri (HTI) karetseluas 10.400 hektar di KabupatenSarolangun dan penanamanperdana akan dilaksanakan dalamwaktu dekat ini,” tegas Dirut PTPNVI

''HTI karet merupakan programbaru bagi PTPN VI dan telahdikoordinasikan sebelumnyadengan Bupati Sarolangun, denganpendanaan sepenuhnya didukungBank Rakyat Indonesia (BRI),''lanjut Iskandar Sulaiman.

Dikatakan, kinerja PTPN VImenunjukkan peningkatan yangsignifikan, yang mana totalpenjualan pada tahun 2006 sebesarRp900 miliar menjadi hampir Rp2triliun pada 2009. Demikian jugakontribusi PTPN VI bagi negaradalam bentuk pajak pusat, pajakdaerah, deviden, dan penyalurandana PKTR, pada 2006 sebesarRp87 miliar, tahun 2009 menjadiRp257 miliar. Peningkatan kinerjaini tentu karena kerja keras dariseluruh pihak terkait,'' ujarnya.

(Sarman Naiambaton)

kan dan mendorong masyarakat berperan sebagaipengawas serta menggerakan roda perekonomianmasyarakat.

Arah dan tujuan DAK terfokus pada daerah yangmembutuhkan pembangunan infrastruktur, mencip-takan kesempatan kerja, dan meningkatkan aksespelayanan bagi penduduk miskin. Sedangkan khusus dibidang pendidikan DAK lebih mengutamakan penun-tasan rehabilitasi ruang sekolah dan perpustakaan yangrusak.

Niat baik dari pemimpin negeri ini ternyata disambutoleh segelintir pejabat yang menggeluti dunia pendidi-kan bak ‘durian runtuh’. Bagaimana tidak? Dana yangsekian besarnya, kendati diawasi penggunaanya oleh ber-bagai elemen masyarakat masih banyak celah-celahKKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di dalamnya.

Seperti halnya yang terjadi di SD Negeri 058123 AlurPakis, Kelurahan Tangkahan Durian, PangkalanBrandan. Sekolah ini mendapat DAK Rp280 juta. Danaini untuk merenovasi sekolah yang rusak. Namunironisnya, seperti pantauan KPK Pos, ruang kelas yangdirenovasi cuma satu lokal. Sedang tiga ruang belajaryang lain hanya dicat. Sementara seng ruang belajaryang sudah berusia 'uzur' tak diganti.

Menurut keterangan warga di sana, renovasi diker-jakan asal jadi. Diperkirakan cuma menghabiskan danaRp100 juta. "Kami warga Alur Pakis sangat kecewaatas tindakan pihak sekolah," kata warga di sana.

Ditempat terpisah Kasek Sum SPd ketika dikonfir-masi mengatakan biaya DAK yang diterima sudahdigunakan semaksimal mungkin. "Kan sudah terlihathasilnya," tegas Sum, seraya menambahkan, dana DAKsudah digunakan sesuai dengan prosedur dan bestek. (MIRA)

Contohnya, surat ketera-ngan tanah atas nama Bu-yung Thaib diterbitkan tang-gal 12 September 1988 ber-beda dengan tanda tanganpada surat keterangan tanahatas nama Kutman Syarifu-din diterbitkan kepala DesaBangko Jaya ditanda ta-ngani Daud Jalil diterbitkantanggal 21 Februari 1990.Perbedaan tanda tangan ter-sebut sangat mencolok.

Kemudian surat ketera-ngan tanah Penghulu Kam-pung Bangko Kanan atas na-ma Kahar Muzakir diterbit-kan tanggal 1 Juli 1962 tan-pa tanda tangan PenghuluKampung Bangko Kanan

Chaidir diduga surat tanahtersebut direkayasa, selainitu letak tanah juga tidaksesuai.

Namun, meski surat tanahyang dimiliki markus terse-but diduga bermasalah, kepa-la Desa Bangko Pusaka me-nanggapi laporan markustersebut dengan melakukanpemanggilan terhadap Rat-no dkk selaku warga pemilikkebun.

"Mestinya Kepala DesaBangko Pusaka sebagai Pa-mong Desa memeriksa de-ngan teliti surat keterangantanah tersebut dan letaktanahnya, setidaknya turunke lapangan," ujar Ratno dan

kawan-kawan (dkk) saatdikonfirmasi KPK Pos Ka-mis pekan lalu.

Menurut Ratno dkk, kebunkaret yang dimilikinya bera-sal dari pembukaan hutanpada tahun 2002 lalu denganluas tanah 12 Ha. Karet yangditanam tahun tanam 2003pengelola lahan ada 6 (enam)orang berlokasi di CokukPematang Lumut RT/RW05/02 sebelum pemekaranRT/RW di desa Bangko Pusa-ka. "Saya dan kawan-kawanmembuka hutan, bukan me-rampas hak orang lain,” te-gas mereka.

Dikatakan, sebagai warganegara Indonesia yang ting-

gal di bumi pertiwi ini punyahak mengelola hutan, diaturdalam UUD 1945, karenaselama ini hutan tersebuttidak dimanfaatkan. "Sayadan kawan-kawan meman-faatkan hutan tersebut de-ngan melakukan imas tum-bang di kawasan hutan diDesa kami, kemudian kamijadikan kebun karet," katamereka.

Hal senada juga disam-paikan Usman Hasibuantokoh masyarakat di DesaBangko Pusako. Maraknyamarkus tanah disinyalir ada-nya pembiaran oleh oknumaparat Desa bahkan menda-pat dukungan dari berbagai

pihak. Dikhawatirkan, jikamarkus tanah dibiarkan me-rampas hak warga, tidakmenutup kemungkinan akanmenimbulkan ketidak kon-dusifnya daerah tersebut.Hal ini perlu disikapi secaraserius oleh aparat desa sebe-lum timbul gejolak.

Menurut Usman markus-markus tidak hanya di Bang-ko Pusako tapi juga telahmerambah ke KecamatanKubu seperti yang terjadi diDesa Tanjung Leban Keca-matan Kubu oknum markusbekerja sama dengan oknumaparat desa inisial AK kata-nya.

(PUR/SYAH)

MARKUS TANAH GENTAYANGAN DI BANGKO PUSAKO............................ dari hal 1

peraturannya seperti itu,” kata Nita mengakhiri.Terpisah, Humas PTPN 2, Emanuel Harefa ketika

dihubungi wartawan via selulernya mengatakan, tidakbisa memberikan keterangan. “Saya lagi sakit, ini maudiopname. Kalau mau informasi, langsung saja kekantor,” kata Emanuel.

Sekadar mengingatkan, sebelumnya Kepala RayonC PTPN2 Kota Binjai, Samosir saat dikonfirmasiwartawan mengaku tidak tahu menahu masalahpembayaran pajak. “Kalau masalah pembayaran pajak,saya tidak tahu. Tanyakan saja langsung dengandirekturnya,” kata Samosir.

Menurut Samosir, masalah HGU dari surat resmi yangdikeluarkan BPN Provinsi, bahwanya lahan PTPN seluas5.8273,06 hektar masih pertanggung jawaban PTPN2,baik HGUnya sudah habis atau diperpanjang.

“Masalah sewa menyewa lahan itu sudah ada izin,kalau pembayaran pajaknya. Sudah saya katakan tadi,saya tidak bisa jawab dan langsung saja ke direktur,”katanya mengakhiri.(SBR)

PTPN2 TAK ..............................dari hal 1

ngembang itu sudah menyerahkan uang Rp1 miliar kebeberapa oknum di DPR. “Sudah ada pengembang yangmau membangun. Bahkan pengembang itu telahmenyerahkan uang Rp1 miliar ke oknum tersebut,”ujarnya.

Di kalangan wartawan peliput DPR pun isu tersebutsudah sangat kencang terdengar. Bahkan nama Kemen-terian Pekerjaan Umum dicatut, untuk mengegolkanrencana itu. “Rp1 miliar uang sogok itu kecil dibandingnilai bangunan baru yang mencapai Rp1,8 triliun,”tambahnya. (SP/FR)

MAFIA 'MIRING' DI .......dari hal 1

SYAMSUL RESMI ..............dari hal 1

menyebutkan tersangka. Ditambahlagi, dengan adanya syukuransejumlah warga atas penetapandirinya sebagai tersangka kasusdugaan korupsi APBD Langkatsenilai Rp102 miliar itu.

“Saya sedih dengan pembe-ritaan fitnah yang menyebutkansaya tersangka, apalagi ada orangLangkat yang syukuran atas fitnahitu,” katanya.

Di hadapan sejumlah pemangkuadat melayu, Muspida Langkat dansejumlah warga yang hadir padaacara tersebut, Syamsul melon-tarkan pernyataan kerasnyaterhadap warga Langkat yangmembuat syukuran atas penetapantersangka dirinya. Dia menyebut-kan, orang yang membuat syuku-ran tersebut bukan orang Langkat.

“Saya yakin, yang membuatsyukuran itu bukan orang Langkat,karena orang Langkat memilikiadab. Yang membuat syukuran itujuga bukan orang, karena kalauorang, tak mungkin dia tertawa diatas bangkai saudara-nya,”cetusnya.

Pernyataan keras ini dilon-tarkan Syamsul, karena sebe-

lumnya, Masyarakat PancasilaIndonesia (MPI) Langkat, mengge-lar acara syukuran atas penetapantersangka terhadap mantan BupatiLangkat dua periode itu, denganmemberi makan anak yatim diDesa Karang Anyar, Secanggangbeberapa waktu lalu. Bahkan, MPILangkat, berencana akan menyem-belih lembu, jika nantinya SyamsulArifin ditahan Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK) RI atas

tuduhan dugaan korupsi APBDLangkat.

Pada kesempatan itupula,Syamsul menyampaikan ucapanterima kasihnya kepada sejumlahelemen masyarakat Langkat, yangmenyatakan sikap mendukungdirinya baik dalam menjalankantugas sebagai gubernur maupunatas problema hukum yang tengahdirasakannya. “Saya kaget denganpernyataan sikap sejumlah elemen

masyarakat Langkat, saya kirahanya dukungan buat saya saja,karena saya tengah dirundungmasalah, ternyata dukungan buatsaya dan Bupati Langkat,”katanyadengan suara sendu.

Sebelum menghadiri pembu-kaan Musda VI MABMI Langkat,Syamsul juga sempat menyam-paikan pernyataan serupa saatberkunjung ke perkampunganBesilam menghadiri Haul TuanGuru Babussalam Syiekh AbdulWahab Rokan Al KhalidiNaqsyabandi ke-86.

Di sana, Syamsul juga memintadoa restu Tuan Guru BabussalamSyiekh Hasyim Al Syarwani danseluruh pengikutnya, agar diberikekuatan dalam menjalankantugas dan menghadapi segalacobaan yang menerpa dirinya.

“Saya mintakan kepada paraulama di sini (Besilam), untukmendoakan saya dan seluruhpejabat di Sumut, agar tidakmelakukan perbuatan menyim-pang dan diberi kekuatan untukmenghadapi cobaan dan men-jalankan roda pemerinta-han,”pintanya. (BBS/TIM)

SYAMSUL SIAP DIHUKUM...................................................................................................................... dari hal 1

Husin lebih lanjut menje-laskan, Syamsul Arifin dicekalbepergian ke luar negeri terhitungsejak 16 April 2010. Imigrasimengeluarkan surat pencegahanke luar negeri berdasarkan suratpermintaan KPK No. KEP-179/01/IV/2010 tertanggal 16 April

2010. Permintaan KPK ini ditanggapi Ditjen Imigrasidengan mengeluarkan surat pencegahanNo.IMI.5.GR.02.06-3.20236 tertanggal 19 April 2010.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, SyamsulArifin masih belum ditahan. M Jasin, Pimpinan KolektifKPK menjelaskan, bahwa sampai saat ini memangbelum ditahan, karena tim sedang mengembangkanpenyidikan.

“Apabila yang bersangkutan kooperatif, tidak lariatau tidak menghilangkan barang bukti, maka pena-hanan masih dipertimbangkan untuk tidak dilakukan,”ujar Jasin di Gedung KPK, Kamis.

Senada dengan Jasin, Bibid S Riyanto menjelaskan;“Tapi kita masih pertimbangkan, selama tersangka tidakmelakukan intimidasi kepada pelapor saya kirapertimbangan tidak ditahan dulu,” lanjut Bibid.(TIM)

KPK POS

KORUPSIE D I S I 97

10 – 16 MEI 2010

3

NASIONAL

Pendidikan di Indonesia Mahalsa," ungkap Agus, salahseorang demonstran.

Selain itu, sambung Agus,meski pemerintahmengklaim menganggarkan20 persen dari APBN, namunmasih banyak sekolah dipelosok negeri yang kondis-inya buruk, memilukan. Adasekolah dindingnya kelashancur dimakan zaman,langit-langit bolong, tianghampir roboh. Bahkan masihbanyak siswa belajar dibawah tenda darurat, jugaada yang rela belajar sambilberdesak-desakan di teras."Yang menjadi pertanyaan,apa benar anggaran 20persen itu tersalurkan untukpendidikan. Karena memangselama ini tidak ada yangmengontrol penggunaannyayang sesuai dan tepatsasaran. Jangan-janganhanya dipakai untukseminar, atau kegiatan

seremonial yang hanyabuang-buang anggaran, atautak sesuai dengan peruntu-kannya," ungkapnya.

Ummo Shonnifah, salahsatu koordinator aksi justrumenyoroti masalah UjianNasional (UN) dinilai sudahtidak relevan diterapkanpada masa sekarang. UNhanya menghabiskananggaran, namun tidakmeningkatkan kualitaspendidikan dan tingkatkelulusan turun, bahkantahun 2010 sebanyak 267sekolah tidak lulus 100persen. Karenanya UN perludihentikan. "Setiap tahunUN selalu diperguncingkan,kenapa tidak diakhiri dandicarikan solusi terbaik bagipendidikan. Ganti-gantimenteri pendidikan namunkondisinya tak mengalamiperubahan," paparnya.Lembaga Advokasi Pendidi-

kan Anak Marjinal (LAPAM)menyoroti segala bentukdiskriminasi dalam duniapendidikan yang terjadi saatini. Diskriminasi itu terkaitmunculnya programRintisan Sekolah BertarafInternasional. Tarif pendidi-kan sekolah bertarafinternasional membuatorang yang tidak mampusecara finansial tidak dapatmemasukinya.

"Padahal, sekolah-sekolahitu hanya berbeda dari segibahasa pengantarnya.Sementara sistemnya tidakjauh berbeda dengansekolah-sekolah umumlainnya. Karenanya, kamimenuntut agar pemerintahmemberikan pendidikanmurah, gratis, dan berkeadi-lan sosial yakni pendidikanyang merata dan bermutubaik," ungkap MerlinSimbolon aktivis LAPAM.

Aksi demo diawali di depanbundaran HI dan dilanjut-kan di depan KantorKementerian PendidikanNasional. Pengunjuk rasamengenakan pita bertulis-kan "Tolak Komersialisasidan Diskriminasi Pendidi-kan, juga memakai jasalmamamater UI dan ITBserta seragam SMA. Bagianbagde pada seragam ituditulis bandrol harga untukmenunjukan mahalnyapendidikan. UI Rp 60 juta,ITB Rp 75 juta dan SMA Rp10 juta. Juga, membawaspanduk bertuliskan 'Tolakkomersialisasi dan diskrimi-nasi pendidikan', 'Pemerin-tah harus bertanggungjawab atas pembiayaanpendidikanmahal','Hentikan proyekRintisan/Sekolah BertarafInternasional', dan MenuntutSekolah Gratis.(ENDY)

Pembangunan Tangki Air Proyek MubazirSELSELSELSELSELAAAAATPTPTPTPTPANJANG - ANJANG - ANJANG - ANJANG - ANJANG - Pembangunantangki penampung air bersih dariLalang Tanjung tidak bisa dipakai,sebab baru coba di isi air tangkiberkapasitas 12 ribu liter itumengalami kemiringan. Tangkiyang dibangun memakai Perubah-an Anggaran Belanja Daerah(PABD) Bengkalis mencapai 6miliar rupiah, dibangun di dualokasi yang berbeda.

JAKARTA - Hari PendidikanNasional, 2 Mei di Jakartadiwarnai aksi unjuk rasa.Puluhan mahasiswa danpelajar tergabung KomiteBersama Aksi 2 Mei melaku-kan aksi di Bundaran HI,Jakarta. Aksi ini sebagaibentuk keprihatinan,kepedihan, kegetiran dankepahitan dunia pendidikandi Indonesia. "Bagaimanatidak prihatin, bayar sekolahmahal, masuk sekolah dankuliah nilai jutaan rupiah.Pendidikan di Indonesiamasih mahal, masih berbaukental dengan komersialisa-si. Mengingat pendidikanIndonesia sudah berbaukapitalis. Sekolah gratishanya sebuah ironi, gembor-gembor demi pemenanganPemilu partai tertentu,sehingga rakyat menjaditentram. Padahal, langkahbusuk itu hanya trik pengua-

Satu unit di pusat pengirimanair bersih sudah mengalami retak-retak dan bila diisi air maka tang-ki masuk ke dalam tanah tapitidak miring. Tangki yang ber-fungsi sebagai penampung ini san-gat rescan tumbang, dan sekarangini ditahan memakai sling dan di-ikat ke pohon rambutan.

Proyek angaran 2007/2008 iniselesai tahap pengerjaannya padatahun 2009 lalu dan dikerjakanoleh kotraktor dari Pekanbaru.Dikedua lokasi pengerjaan tang-ki tersebut tidak terlihat plangproyek. Salah seorang pekerja dilokasi mengiyakan bahwa me-mang proyek tersebut tidak me-miliki plang sehingga terkesanproyek tak bernama alias siluman.Ketika ditanya siapa pimpinanproyek ini, dia menyebut nama HBakar, Kabid KimpraswilBengkalis. Saat dihubungi mela-lui ponselnya, tidak ada suara dariseberang.

Sunyoto, kontraktor proyeksaat dikonfirmasi melalui ponsel-nya mengakui proyek tersebutmemang dikerjakannya namunhanya sebatas tangki air saja. Fon-dasi bagian bawah bukan pihakn-ya yang mengerjakan. Menurut-nya, ia akan membuat surat ke-pada Pimpro terkait miringnyatangki karena ukuran fondasibagian bawah bukan masalahbangunan tangki. Ditanya siapayang membangun fondasi, Sunyo-to mengatakan tanyakan saja ke-

pada H Bakar. Sedangkan tangkitersebut saat ini sudah tidak di-fungsikan lagi, pegawai disanatakut kalau bangunan tersebutroboh dan dikhawatirkan akanmenimpa rumah penduduk. Duatangki yang dibangun tidak lagibisa dioperasikan sehinggamasyarakat merasa dirugikanmasalah suply air bersih. Pihakyang bertanggungjawab untukmemfungsikan tangki tersebutsulit untuk dihubungi.

Proyek air bersih yang ditan-gani H Bakar terindikasi saratmasalah, seperti di KecamatanMerbau, Belitung. Proyek air ber-sih dilokasi tersebut hingga hariini belum juga beroperasi secaramaksimal sebab masih ada ken-dala yang belum diselesaikan olehkontraktor. Disinyalir, proyek airbersih yang ada di setiap kecama-tan hanya untuk memperkaya diripihak-pihak yang terkait denganproyek saja, termasuk H Bakar

sebagai pimpro di Belitung danTebing Tinggi.

LSM Garuk minta kepada pe-nyidik agar mengusut kasus inihingga tuntas. "Pekerjaan sepertiini sudah bisa dikatakan ter-indikasi korupsi sebab pembangu-nannya tidak sesuai bestek yangdikeluarkan Dinas PekerjaanUmum sehingga bangunan men-galami kemiringan alias rusak.Hal begini tidak bisa di diamkansaja, harus diselesaikan secara

hukum siapa pun yang terlibat,"kata Syaiful Ikram dari LSMGaruk. Dana yang begitu besarhanya untuk pembangunan am-buradul tanpa pengawasan seh-ingga kontraktor bisa bekerjaseenaknya saja.

Siapa yang terlibat harus di-proses secara hukum agar mas-yarakat bisa memaklumi danmembuat efek jera kepada kon-traktor yang lain, katanya lagi,Jumat pekan lalu. (JAAF)

Gubernur KepriDiancam HukumanSeumur HidupJAKARTA - Gubernur KepulauanRiau, Ismeth Abdullah akhirnyaduduk di kursi pesakitan, setelah duakali sidang ditunda dengan alasan takjelas. Di depan sidang yang dipimpinketua majelis Tjokorsa Rai Suamba,sang Gubernur didakwa kasus korup-si pengadaan mobil pemadam ke-bakaran di Batam, yang mengakibat-kan kerugian negara dalam proyekitu mencapai 5,463 miliar rupiah.Sidang yang dipadati pengunjung ini,digelar di Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, Jakarta, Selasa pekan lalu.Jaksa KPK Rudi Margono dalam su-rat dakwaanya mengungkapkan Is-meth saat menjabat sebagai Waliko-ta Otorita Batam melakukan korup-si terkait proyek pengadaan enamunit mobil pemadam kebakaran(damkar) pada tahun 2004 dan 2005.

Ismeth melakukan kesalahan be-sar dalam pengadaan mobil damkar,karena melalui mekanisme penunju-kan langsung, tanpa proses tender.Dua unit damkar dari Hengky Sam-uel Daud, Dirut PT Satal Nusantaratiba di Batam pada 28 Februari 2005,sebelum kontrak pengadaan damkarditandatangani. Sementara tandatangan kontrak pengadaan dilaku-kan pada 16 Mei 2005 oleh Nur Set-iajid selaku ketua panitia pengada-an damkar dan Hengky SamuelDaud. Kerugian negara dalam proyekitu mencapai 5,463 miliar rupiahyang menjadi keuntungan bagi PTSatal Nusantara. Kerugian itu daripengadaan damkar pada tahun 2004sebesar 2,6 miliar dan tahun 2005 2,8miliar rupiah. Total anggaran pen-gadaan damkar yang digunakan se-lama dua tahun anggaran mencapai19,917 miliar rupiah.

Dalam surat dakwaan itu, tidakdisebut adanya aliran dana dariHengky ke Ismeth. Justru peneriman-ya, anak buah Ismeth di OtoritaBatam dan anggota DPR RI. Dariproyek itu, keuntungan yang diteri-ma PT Satal Nusantara mengalir kesejumlah pihak. Penerimanya antaralain anggota DPR dari Fraksi PPP,Sofyan Usman sebesar Rp1 miliarterkait persetujuan dari panitia agg-garan DPR atas anggaran beritatambahan (A BT) untuk pengadaandamkar.

Selain itu ada aliran dana sebesar504 juta rupiah yang mengalir keKepala Bagian Anggaran OtoritaBatam, M Iqbal. Deputi Administra-si dan Perencanaan (Adren) OtoritaBatam, M Prijanto juga mendapat 45juta rupiah. Direktur PengelolaanLahan Otorita Batam, Danial Yunus,juga menerima 70 juta rupiah. JugaIndra Sakti, pegawai Otorita Batammenerima 98 juta rupiah dari Heng-ky Samuel Daud.

Meski demikian, JPU tetap men-ganggap Ismeth melakukan korupsidan menyalahgunakan kewenangankarena memberikan disposisi dan persetu-juan untuk penunjukan langsung. Ismethdianggap melanggar Keppres 80 Tahun2003 tentang pengadaan barang danjasa di lingkup pemerintahan.

Tim penuntut umum menyusunsurat dakwaan secara subsidaritasalias berlapis. Dakwaan primair, per-buatan terdakwa dikenakan Pasal 2ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 ten-tang Pemberantasan Tipikor se-bagaimana diubah dengan UU No20 Tahun 2001. Kemudian dakwaansubsidair, Pasal 3 UU jo Pasal 18 Pem-berantasan Tipikor. Ismeth terancamhukuman maksimal seumur hidup.Sidang ditunda sepekan untuk pem-bacaan eksepsi atau pembelaan dariterdakwa. Usai sidang sang gubernurenggan memberi keterangan. (ENDY)

TARUHAN NYAWA–Sejumlah anak sekolah berdesak-desakan menumpangangkutan bak terbuka saat hendak bersekolah, belum lama ini. Pemandanganberbahaya tersebut terjadi setiap hari saat jam berangkat dan pulang sekolahkarena terbatasnya angkutan. Tidak hanya biaya pendidikan yang mahalmeskipun pemerintah telah menggaungkan pendidikan gratis, nyawa punharus ditaruhkan demi ilmu pengetahuan.

JAKARTA - Mundurnya Sri Mu-lyani Indrawati dari MenteriKeuangan, mendapat reaksi. Ger-akan Mahasiswa dan Pemuda AntiKorupsi (GEMPAK) mendatangiIstana Negara, Kamis pekan lalu,untuk melakukan aksi demomengingatkan kepada PresidenSusilo Bambang Yudhoyono, bah-wa korupsi dana talangan BankCentury sebesar 6,7 triliun rupi-ah, yang melibatkan Sri Mulyanibelum tuntas.

"Pengunduran Sri Mulyani inipenuh rekayasa dengan melibat-kan Amerika Serikat. Jabatanbaru di World Bank hanya sebagaipengamanan untuk menghindarijeratan hukum di Indonesia. Se-harusnya SBY mendesak agarkasus Century diselesaikan lebihdulu, baru boleh menjalankan tu-gas yang baru.

Namun ini malah sebaliknya,rusaklah negeri oleh kebijakanyang amburadul," ungkap aktivisGempak yang mengaku bernamaSatria Naradha, saat melakukanaksi demo. Selain itu, para aktivisantikorupsi menyatakan ketidak-puasan terhadap penanganan tin-dak pidana korupsi oleh pihakberwenang seperti KPK, Kepoli-sian dan Kejaksaan Agung, yang

terkesan lamban dalam penanga-nannya. "Hingga saat ini banyakkasus korupsi besar yang belumditangani dengan baik dan benar.Bahkan di sejumlah daerah parapelaku korupsi kerap dibebaskandari jerat hukuman," ungkapnya.Mundurnya Sri Mulyani juga di-tanggapi miring pengamatekonomi, Kwik Kian Gie, yangmempertanyakan ada skenarioapa di balik kepindahakan men-jadi Managing Director WorldBank ketika kasus Bank Centurymasih bergulir di KPK. "Apa be-danya dengan konglomerat yangdalam kasus hukum lari ke luarnegeri menyelamatkan diri? Inisama saja melepaskan dia (Sri Mu-lyani) dari jerat hukum yang tengahberproses. Kenapa tidak dicekal," ujarKwik, di Jakarta, kemarin.

Kwik pesimis kasus penyelesa-ian Bank Century tidak bisa di-usut dengan lancar, karena sudahberada di luar negeri. Di sisi lain,jabatan baru itu juga membukakesempatan negara asing menga-cak-acak Indonesia. Kalau inisampai berhasil, akan menjadipreseden buruk karena kekuatanintenasional bisa mengacak-acakIndonesia. Implikasinya, pejabatrepublik ini yang bermasalah di

Indonesia bisa diamankan di luarnegeri oleh lembaga internasion-al. Dan perginya Sri Mulyanisudah membuktikan asing senga-ja bermain dalam souvereignity(kedaulatan) dengan cara kotor.Kwik merasakan pengunduran diriSMI dipaksakan dan direkayasadan diungkapkan secara formal."Saya tidak bisa membayangkanpresiden tidak tahu dan terkejut.Ini menghina masyarakat Indo-nesia. Saya minta kekuatan legal,aparat hukum menyadarkan elitbahwa ini adalah intervensi ka-sus hukum yang luar biasa. Inter-in formal dan secara defacto adaintervensi hukum.

Aktivis Petisi 28 Haris Ruslymenilai Sri Mulyani tidak bisamelepas tanggunjawabnya atastuntutan hukum terkait skandalCentury. Seharusnya bertang-gungjawab dulu, atas kasus BankCetury sesuai rekomendasi DPR.KPK harus segera mengeluarkankeputusan untuk mencekalnya.Jika tidak ada unsur kesengajaanyang memetieskan skandal BankCentury dan Presiden SusiloBambang Yudhoyono sengajamenyelematkan Sri Mulyani un-tuk keluar dari Indonesia. "Kamimendesak KPK segera mengelu-

arkan surat pencekalan terhadapSri Mulyani dan meminta KPKsegera menangkap pelaku Skan-dal Century. Mereka harus beker-ja dengan cepat agar oknum tidakpergi keluar negeri," tegasnya.

Anggota Fraksi Partai HanuraDPR Akbar Faisal mengatakan,Sri Mulyani harus menghormatiproses hukum yang sedang ber-jalan di KPK. Selayaknya, SriMulyani jangan ke mana-manadulu untuk menyelesaikan masa-lah Century. Sikap gentle, tang-gungjawab, privasi, taat hukum,harus ditunjukkan Sri Mulyani,jika tidak itu semua non sen yangselama ini disandang Sri Mulyani.

"Kalau perlu buat surat cekalbiar beliau nggak ke mana-manadan bisa mengikuti proses hukumCentury yang berjalan ini," katapenggagas hak angket Century inidi Gedung DPR, Senayan, Jakar-ta. Politisi PDIP Eva KusumaSundari menilai kepercayaanbank dunia kepada Sri Mulyanibertolak bekalang dengan proseshukum yang sedang berjalan diIndonesia. World Bank tidakmenghormati kedaulatan Indone-sia. Padahal DPR sudah memutus-kan yang bertanggungjawab atasbailout itu adalah Sri Mulyani dan

Boediono. "World Bank itu seper-tinya menantang DPR dengankeputusan itu. Ini kan aneh, siapasebenarnya yang jadi bosnyamemimpin negeri ini?" ujar ang-gota Komisi XI.

Johan Budi SP, juru bicara KPKmenjamin penyelidikan MenteriKeuangan Sri Mulyani Indrawati,tidak akan berhenti dan tidakakan memengaruhi proses hukumterkait penyelidikan Skandal bail-out bank Century. "KPK tidak ter-pengaruh, artinya penyelidikankasus Century akan jalan terus,dan tidak akan terputus. KPKtetap meneruskan penyelidikan,"ungkapnya. Penyidik KPK hing-ga kini sudah dua kali memeriksaSri Mulyani sebagai kapasitasKetua Komite Stabilitas SistemKeuangan (KSSK) saat dana ta-langan digelontorkan ke BankCentury. Pemeriksaan itu tidak dikantor KPK, malah di kantornyagedung Keuangan. Hingga kini, KPKbelum memutuskan kelanjutan pe-meriksaan terhadap Menteri Keuan-gan. Apakah dilanjutkan denganpemeriksaan kembali atau tidak.Ya tunggu saja nanti karena se-dang dipelajari. Tapi, jika sewak-tu-waktu butuh keterangan pastiakan dipanggil, lanjut Johan. (ENDY)

Sri Mulyani Mundur, Anti Korupsi Reaksi

KPK POS

KORUPSIE D I S I 97

10 – 16 MEI 2010

4

SUMUT

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno;

BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Subanto ST, Hasan Ali, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Amoni Lase; BIRO DUMAI-

BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga, Ghazali Hasan (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Tommy Sinaga,

Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, Yuda Pratama, Sudarsono, Zainal

Arifin Nasution (Labuhanbatu Selatan); Rusli Hasibuan, Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon (Batubara); Tambos

Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Datuk Satia, M Nasir Dongoran, Toib Harahap (Paluta); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah);

M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian, Ridwan SSos, Umar HS, M Husen, Syafriandimoar (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Aliasa

(Kutacane); J Sinurat, Minton Naiborhu (Pelalawan); Syahril, Agus Eko Haryanto (Rokan Hilir), Zulkifli, Kusjul (Indragiri Hulu); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).

Bongkar KorupsiOrang Nomor Satudan KroninyaSERDANG BEDAGAI - H OK DavidPurba Ketua Pemekaran KabupatenSerdang Bedagai telah memegangamanah dari para tokoh pemekaranKabupaten Serdang Bedagai yang ter-tuang dalam sebuah buku yang diberi-kan kepada Mendagri Heri Sabarno, DPRRI, dan Gubernur Sumatera Utara. Ser-gai sah menjadi kabupaten devinitif,walaupun waktu itu belum mempunyaidana untuk membangun inprastruktur.H Chairullah SIP MAP sebagai BupatiSergai bersama H OK David Purba se-lama 3 bulan telah mampu mendirikankantor Bupati dan kantor dinas lainnya.Termasuk rumah sakit umum yangsekarang berganti nama menjadi RumahSakit umum Sultan Sulaiman.

Tahun 2005 Sergai mengadakan pe-milihan kepala daerah, kedua tokohpendiri Sergai ikut dalam pestademokrasi itu bersama pasangan T ErryNuradi dan Soekirman. Terjadi polemikdalam perolehan suara yang seharusn-ya di menangkan para pendiri Sergaiternyata di politisir oleh KPU Sergai ser-ta intervensi orang nomor satu Sumutwaktu itu. Mahkamah Konstitusi memu-tuskan T Erry dan Soekirman menjadiBupati Sergai masa bakti 2005-2010."Lima tahun perjalan kepemimpinan,keduanya tidak menjalankan amanahpemekaran," ucap David Purba danChairullah, pekan lalu.

Menurut mereka, ucapan ini dibukti-kan dari mulai memimpin kantor Bu-pati dan dinas yang di bangun Chairul-lah-Davit sampai habis masa jabatan-nya bangunan kantor tidak ada peruba-han. Padahal Bupati dan Sekda telahmencairkan dana DAK untuk pemban-gunan kantor Bupati dan lainnya. "Dug-aan korupsi yang mencuat Maret laludengan di panggilnya Bupati oleh KPKterkait dugaan korupsi sebesar 8 miliarpencairan DAK Non DR dari KPKNTebing Tinggi," kata Davit.

Lanjutnya, berdasarkan surat Bupatidan Sekda untuk pembayaran pekerjaanpembangunan kantor Bupati, perbaikanjalan dan lainnya. Padahal proyek terse-but fiktif dan melanggar UU No.31tahun 1999 tentang pemberantasan tin-dak pidana korupsi. David telah mem-berikan data dan keterangan serta min-ta kepada KPK agar segera menetap-kan tersangka kepada Bupati Sergai."Dia telah di periksa Polresta Deli Ser-dang awal Maret lalu dan saya siapmemberikan kesaksian sesuai denganamanah pemekaran Sergai. Jangan sam-pai Kabupaten Serdang Bedagai men-jadi Kabupaten Serdang Tergadai. (GH)

Jalan Buntu Penanganan Kasus Korupsi di PoldasuMEDAN–Rapor Merah kinerjasektor keamanan di Sumaterautara mengawali 4 bulan pertamaJanuari-April di tahun 2010,sepertinya menjadi refleksibersama bahwa buntunyareformasi sektor keamanan diSumatera Utara adalah ancamanserius kedepan untuk mendorongaktor-aktor keamanan danpertahanan yang profesional,tranfaran dan akuntabel sertaberbasis HAM.

Rekapitulasi data laporan 4bulanan Security Sector ReformCommunity (SSRC) Sumut atauKomunitas Reformasi SektorKeamanan sejak Januari – April2010 mencatat ada 129 kasus re-formasi sektor keamanan denganberbagai klasifikasinya. Ada 5 isubesar diantaranya : Profesional-itas RSK ada 74 kasus; Penyalah-

gunaan wewenang ada 11 kasus;Tindakan kekerasan ada 20 ka-sus; Keterlibatan dengan tindakpidana 17 kasus dan terkait kodeetik ada 7 kasus. Adapun menu-rut klasifikasi kota/kabupatenkota medan ada 54 kasus,Langkat 16 kasus, dan kota-kotalainnya secara merata antara 1 -9 kasus dalam empat bulan tera-khir ini. Tingginya jumlah isuRSK di kota Medan disebabkanMedan sebagai center informasidan minimnya akses mediaprovinsi maupun nasional kedaerah-daerah apakah faktorSDMnya atau sumber daya op-erasional yang terbatas.

Praktek lemahnya profesion-alitas kerja polisi tergambarjelas dengan kepolisian yangmenduduki peringkat pertamapada setiap kalsifikasinya seh-ingga terakumulasi ada 93 kasus± 73 persen dari rekapitulasi dataseluruhnya. Sangat jauh biladibandingkan aktor-aktor lain

diantaranya TNI ada 16 kasus,Rutan ada 6 kasus, Satpol PP ada5 kasus, Pemerintah Daerah adasebanyak 5 kasus, Kejaksaan 2kasus, Koorporasi dan Polisi Hu-tan ada 1 kasus.Baik secara kual-itatif maupun kuantitatif pihakkepolisian belum menunjukanreformasi yang maksimalkhususnya dalam profesionalitaspenanganan kasus-kasus dimanaada 26 kasus. SSRC melihatadanya jalan buntu penanganankasus-kasus korupsi kepala daer-ah yang ditangani oleh kepolisianSumut, lambannya penanganankasus-kasus baik kasus pidanamurni maupun kasus-kasus struk-tural seperti konflik-konflikagraria antara masyarakat den-gan koorporasi.

Demikian pula praktek-pr-katek kekerasan oleh kepolisianada 10 kasus salah satunya 7 jamKorban Khairudin disekap, di-lakukan penyiksaan, ditetapkansebagai tersangka walau tidak

cukup bukti oleh 4 oknum brimobyang ditugaskan di PTPN II daer-ah STM Hilir. Selanjutnya konf-lik agraria yang berakhir ben-trok antara warga dengan polisidi Kampung Rambutan TebingTinggi atau kasus meninggalnyaYusuf Tarigan saat bentrok diSTM Hilir antara warga pengga-rap dengan Pam Swakarsa (for-malisasi preman menjadikaryawan PTPN II) yang dibek-ing oleh Brimob.

Mendasarkan Rapor MerahReformasi Sektor Keamanan(RSK) ini, SSRC Sumut mende-sak upaya Reformasi PoldaSumut yang Profesional, Trans-faran dan Akuntabel dalam men-jalankan tugasnya sebagai hulu/pintu gerbang dari sistem peradi-lan pidana. Memberi sanksi tegasberupa pemecatan kepada apar-at kepolisian yang tidak profe-sional dan terlibat tindak kek-erasan, suap, pembekingan usa-ha-usaha illegal dan narkoba ser-

ta memproses hukum aparat ke-polisian yang terlibat tindakankriminal. Mengusut tuntas kasus-kasus korupsi, illegal logging danpraktek judi secara paripurnadengan mengedepankan “asasequality before the law” tidakbersifat diskriminatif dan stoppraktek impunitas terhadapoknum-oknum aparat.

"Meminta Kapoldasu untukmengeluarkan Surat KeputusanStandar Operasional penangan-an kasus struktural konflik-kon-flik agraria di Sumut dan menun-tut profesionalitas aparat TNIdan Polri untuk saling menghor-mati tugas pokok dan fungsi se-bagaimana yang diatur dalamperundang-undangan. Rapor me-rah Reformasi Sektor Keaman-an 4 bulan awal di Tahun 2009ini adalah sebuah langkah men-erobos jalan buntu pembangunanSumut berbasis HAM dan RSK,"M Fadly Sudiro, Task Force SSRCSumut, Senin pekan lalu.(MEI)

Proyek 'Ubi Kayu' Siapa Bertanggungjawab ?

SDN 100600Dikerjakan Asal JadiPALUTA - Rehabilitasi GedungSekolah Dasar Negeri 100600 diDesa Sipogas/Janji Manahan,Kecamatan Dolok Sigompulon,Kabupaten Padang Lawas Ut-ara, dikerjakan asal jadi. Masya-rakat telah membuat pengadu-an yang ditujukan kepada Ca-bang Kejaksaan Negeri Padang-

sidimpuan di Gunungtua pada 4April 2010 lalu, akibat bangunanSDN tersebut tidak sesuai den-gan RAPBS ataupun gambar.Apalagi sejak dimulainya proyekbangunan rehabilitasi bangunansekolah tersebut, pemborongnyatidak transparan kepada semuamasyarakat karena tidak adanya

papan informasi proyek.Masyarakat pernah menany-

akan kepada pemborongnya Mar-ga Rambe kenapa tidak ada papaninformasi, Rambe dengan suara lan-tang berkata untuk apa kalian pa-pan informasi? Ironisnya, atapgedung sekolah yang lama masihbanyak yang sangat layak untuk di-pakai tetapi raib ditelan angin.Diduga kuat dimanfaatkan olehpemborongnya jalan malam daritempat penyimpanannya.

Setelah surat pengaduan di-layangkan, salah satu tokoh

masyarakat dipanggil pihak Di-nas Pendidikan Paluta bagianPengawas berinisial BS untukdatang ke kantor membicarakanmasalah bangunan SDN tersebutbersama pemborongnya dariKota Padangsidimpuan. Sesam-painya Kepala SD dan tokohmasyarakat ke tempat yang di-janjikan, pemborong tidak hadirdan BS mengatakan kepada Ke-pala SD dan tokoh masyarakatuntuk melanjutkan perbaikankekurangan bangunan gedungtersebut sambil memberikan

uang sebesar 3 juta rupiah, itu punyang harus mengerjakan masya-rakat setempat, Jumat lalu.

Kepala SD dan tokohmasyarakat menolak, BS menga-takan dirinya siap menghadapimasalah proyek pembangunangedung SDN 100600 Sipogas/Janji Manahan. Kadis PendidikanPaluta Bahran Siregar, saat dite-mui di tempatnya bekerja sedangtidak berada di tempat. Menurut in-formasi dari beberapa anak buah-nya, Bahran diduga kuat pergi kePadangsidimpuan.(MNAS)

SUBULUSSALAM -Sedikitnya 5 Hektare dari8 Hektare tanaman ubikayu racun di Desa LaeOram, Kecamatan Sim-pang Kiri, milik Peme-rintah Kota Subulussalamdari dana Otsus tahun2009 yang ditanganiDinas PerindustrianPerdagangan Koperasidan Usaha Kecil Mene-ngah (Disperindagkop &UKM) untuk bahan bakupabrik tepung tapioka didaerah itu terkesanmubazir. Pasalnya, bibitubi kayu yang ditanamakhir tahun lalu hinggasaat ini tak sebatang punyang bisa bertahan hidup.Siapa yang bertanggung-jawab?

Tinjauan dilapanganbersama Kepala Dispe-rindagkop & UKM KotaSubulussalam H Darman-syah SPd MM, Rabu lalu,lokasi penanaman sudahberubah jadi semak lalangsetinggi bahu orangdewasa. Hanya beberapameter saja yang tampaktidak ditumbuhi lalangnamun tidak terdapattanaman ubi kayu yanghidup. Ditanya sejauhmana tanggungjawabDarmansyah seputarkegagalan tanaman itu, iamenyatakan bahwaprogram penanaman bukantanggungjawabnya.

“Program ini bukan

semasa saya. Maka sayahanya melanjutkan saja,"ujarnya sambil mengata-kan dirinya sudah pernahmeninjau ketika bibitbaru ditanam Desembertahun lalu. "Saya sangatterpukul melihat kondisitanaman yang gagal totalini," katanya lagi.

Mantan Kepala Dispe-rindagkop & UKM DrsHermanto yang kinimenjabat staf ahliWalikota saat dikonfir-masi membenarkan kalaupenanaman ubi kayu itumasih programnya."Kalau kontrak penana-mannya masih saya yangmenandatangani danpemborongnya CVSubulussalam Flood,"ujarnya. Dirinya jugamembenarkan bahwa luas

tanaman yakni 8 Hektaredengan biaya sebesar 97juta rupiah lebih daridana Otsus tahun lalu.

Direktur CV Subulus-salam Flood Sukri Anharketika dimintai tangga-pannya mengakui kega-galan tanaman itu diluartanggung jawabnya. “Kitasudah laksanakan sesuaikontrak kerja,” ucap Sukrimelalui ponselnya.Menurutnya kegagalanpanen akibat gangguanhama babi. Sementaradalam kontrak kerja tidaktercantum biayaperawatan seperti pagar.Namun demikian, tambahSukri, ditempat lainmasih terdapat tigahektar lagi yang kondisipertumbuhannya lumayanbaik.

Ketua LSM BerkahSyahril Tinambunanmenyesalkan cara pena-nganan yang kurangserius ini. “Pemerintahhendaknya janganterkesan tutup matakarena masalah ini jelasmerugikan derah, apalagimenyangkut uang rakyat.Walau dana yang dipergu-nakan tidak terlalu besarnamun seakan-akan uangitu dibuang begitu saja.Hal ini perlu ditelusuridan saya minta dinasterkait jangan hanyamenerima laporan di atasmeja saja. Kalau tanamanitu jauh sebelumnyaditinjau, tidak akanterjadi seperti ini. Dinasterkait harus bertang-gungjawab," paparnyapanjang lebar.(KAR)

Oknum Komisi IIDiduga Sunat DAKLANGKAT - Oknum anggota Komisi II DPRD Langkatberinisial RP dan ST, diduga melakukan penyunatan ter-hadap Dana Akolasi Khusus 2009. Penyunatan DAKyang diperuntukkan untuk rehabilitasi empat SD diLangkat sebesar 104 juta rupiah itu, menuai reaksi kerasdari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa LangkatSumut (PB HIMALA Sumut).

Para korban yang menjadi korban pemotongan takresmi RP ST adalah M Yusuf M MA, SD Karya Jadi sebe-sar 33,6 juta, Hormat Siahaan SPd, Kepala SD PaluhPakih sebesar 21 juta, Sri Ningsih S Pd, Kepala SD Ka-mpung Bambam sebesar 25 juta, serta Sutarno S Pd,Kepala SD Kwala Sawit, Kecamatan Batang Serangansebesar 25 juta rupiah..

Puluhan aktivis asal Langkat melakukan aksi unjukrasa, Senin lalu, di gedung DPRD Langkat serta kantorBupati Langkat. Massa dierima Ketua DPRD LangkatRudi Hartono Bangun SE didampingi Sekda LangkatDrs H Surya Djahisa, serta Kadis P dan P Langkat Drs HSulistyanto MSi. Dalam orasinya, Kordinator Lapan-gan Winda KUstiawan mengatakan pendidikan diLangkat sudah dinodai akibat tindakan oknum-oknumDinas P dan P dan RP ST.

Oknum-oknum ini diduga melakukan pemerasan ter-hadap empat Kepala SD di ecamatan Batangserangan,khusus RP dan ST jumlahnya ditaksir sebesar 104 jutarupiah, sedangkan oknum Dinas P dan P Langkat jum-lahnya belum diketahui. PB Himala Sumut menyam-paikan empat petisi kepada dewan dan Sekda agar men-indak tegas oknum yang bersangkutan diduga yang ter-libat pemerasan terhadap DAK tahun 2009 tersebut.

Adanya tudingan kepada RP dan ST, kedua anggotadewan dari Fraksi Hanura itu menyatakan mereka difitnah dan ingin menjatuhkan nama baik mereka. Un-tuk itu oknum yang bersangkutan akan mengadukan keempat Kepala SD tersebut ke Polres Langkat. KetuaDPC Hanura Langkat Maino Rasyid saat dikonfirmasimelalui telepon seluler mengatakan tudingan terhadapkedua anggotnya merupakan salah alamat. Partai tidakmencampuri urusan legislatif, partai hanya mengurusAD/ART sementara dewan memiliki kode etik sendiri,ujarnya. (LINGGA)

Dugaan Korupsi 'MesinBakso' MengendapTANJUNGBALAI- Penyidikan dug-aan korupsi pengadaan 5 unit mesinpembuat bakso di kantor Dinas Per-tanian dan Peternakan Kota Tan-jungbalai Tahun Anggaran 2009,terkesan mengendap di KejaksaanNegeri Tanjungbalai, dan sangatmerugikan pihak korban karena tia-da kejelasan prosesnya. "Pihak kor-ban mengharapkan penyidikmelakukan penyidikan secara pro-fesional," kata Burhanuddin SHWakil Ketua LSM Merdeka, Seninpekan lalu.

Lanjutnya, Kejari Tanjungbalaisudah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan No. Print-62/N.2.15/Fpk.1/012010 dan Surat PerintahPenyitaan No. Prin-62/N.2.15/Fpk.1/012010 tertanggal 8 Januari2010, untuk kegiatan pembuatan 5unit mesin pembuat bakso berbiaya234.691.000 rupiah, dengan pelaksa-na CV BP atas nama TNKP sertaPejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan(PPTK) PN.

Informasi yang berhasil dihim-pun menyatakan adanya kesulitanpenyidik menghadirkan saksi ahliuntuk menilai besarnya kerugiannegara. "Apa pun alasannya, Kajariharus bekerja profesional memper-cepat proses penyidikan dan seseg-era mungkin melimpahkan kasusn-ya ke Pengadilan Negeri sehingganasib tersangka tidak terombang-ambing," tegasnya.

Terkait upaya penyidikan yanglamban ini, untuk Tahun Anggaran2010 Kepala Dinas Pertanian danPeternakan Kota Tanjungbalai IrLahmuddin enggan menerima tawa-ran kegiatan oleh anggota Panggar DP-RD. Hal ini terungkap pada pembahasanRanperda APBD 2010 lalu. (S/J/F)

KPK POS

KORUPSIE D I S I 97

10 – 16 MEI 2010

5

SUMUT

Kampus Universitas Islam Sumatera Utara terlihat anggun berdiri sore itu, sepekan yang lalu. Tidak akan ada orang yang menyangka jika kampus hijau itu nan nyaman untuk

menuntut ilmu itu, telah berubah fungsi menjadi tempat perebutan kekuasaan oleh elit-elit tertentu. Mahasiswa akhirnya yang menjadi korban. Ketidakjelasan legalitas kampusini sudah lama dipertanyakan, bukan hanya dikalangan mahasiswa tetapi di kalangan masyarakat luar kampus.

BAGI Jamilah, 48 tahun, ibu yangbekerja sebagai pegawai bank swas-ta di Kota Medan ini mengaku tidakakan menguliahkan anaknya yangbaru saja lulus SMA tahun ini di ka-mpus UISU. Alasannya, karena tidakadanya kejelasan status yang disan-dang UISU sebagai kampus yang sahdimata hukum. “Saya tidak akanmengizinkan anak saya untukberkuliah di UISU. Apapun itu ala-sanya pertikaian yang terjadi diUISU sudah cukup menjelaskan bah-wa kampus tersebut tidak layak men-jadi panutan dalam menuntut ilmu,”jelasnya.

Lain Jamilah, lain pula Melnita.Wanita lulusan UISU ini mengakutidak mendapatkan masalah dalammencalonkan diri sebagai CPNS.Nyatanya ijazah miliknya yangditandatangani oleh pejabat RektorProf Djanius Jamin pada tahun 2008tidak menghambat dirinya untuklolos CPNS. Terbukti, kini dirinyasudah diterima sebagai PNS Kejak-saan Negeri Medan. “Ijazah yangditandatangani pejabat Rektor ProfDjanius Jamin merupakan ijazahyang sah karena Djanius ditunjuklangsung oleh Dirjen Dikti untukmewisuda ribuan mahasiswa yangberkuliah di UISU. Dan teman-te-man yang seangkatan saya banyakyang diterima sebagai PNS dika-wasan Medan maupun di daerah,”ujar Nita. Ia memang mendesak pe-merintah yang berwenang dalammasalah ini untuk segera menyele-saikannya kisruh yang membara ditubuh UISU. "Bagaimana pun, sta-tus yang sah sangat dibutuhkan un-tuk menjamin mahasiswa bahwaUISU mempunyai kekuatan hukum,"tegasnya.

Kisruh yang terjadi di UISU ter-kait tidak adanya kejelasan statusUISU mencerminkan lemahnya sek-tor dunia pendidikan. Bagaimanatidak, kampus yang sudah berdiri se-jak puluhan tahun tersebut pun di-perebutkan dan status hukumnyamasih dipertanyakan. “Hal ini sudahjelas melemahkan dunia pendidikandi negara kita,” kata praktisi hukumYuspansyah Dodi SH.

Menurut Dodi, kisruh yang terja-di hendaknya mendapat perhatiankhusus oleh pemerintah khususnyaDepartemen Pendidikan. Bagaima-na pun masalah perebutan kepemil-ikan ini sudah mengorbankan ribuanmahasiswa. Dan ini tidak bisa dibi-arkan begitu saja tanpa ada kepas-tian hukum tetap. Tampaknya pihak-pihak yang berwenang sengaja men-biarkan masalah ini tanpa ada jalanpenyelesaian, sehingga berbagaimasalah pun bermunculan. "Koper-tis yang paling berkompeten dalammasalah ini harus bersikap netral.Jangan berpihak kepada salah satuoknum yang menginginkankepemimpinan tersebut dengan carayang curang," tegas Dodi.

Sementara itu, Keputusan Mah-kamah Agung terkait kepengurusanYayasan Universitas Islam Sumat-era Utara (UISU) yang sah berimbaskepada alumni perguruan tinggiswasta itu. Pihak yang dimenangkanmengklaim 6.000 ijazah cacat hu-kum karena bukan mereka yangmenerbitkan. Sebagai pihak yang di-menangkan MA, Ketua Umum Pen-gurus Yayasan UISU Prof Dr UsmanPelly pun mengklaim sebagian dariijazah itu ditolak ketika dijadikansyarat pelamaran calon pegawainegeri sipil (CPNS) di sejumlah daer-ah di Sumut dan Nanggroe AcehDarussalam.

"Hampir setiap hari ada sajaalumni UISU dari berbagai daerahdatang kepada kami meminta per-baikan ijazah karena ditolak begituakan mendaftarkan diri menjadiCPNS. Alasan penolakan karenaijazah itu dinilai cacat hukum," kataUsman Pelly. Sudah banyak daerahyang tahu bahwa Yayasan UISU ver-si merekalah yang sah sesuai putu-san MA RI No 150/K/TUN/2008 ter-tanggal 16 Februari 2009 dan Kepu-tusan Menteri Pendidikan Nasionalyang ditandatangani Bambang Sudi-byo. Menurut dia, daerah yang me-nolak ijazah UISU yang dikeluarkanperiode 2007-2009, di antaranyaKutacane, Meulaboh, Blang Kejeren,Langkat, Madina, Asahan,Tebingtinggi, Pematangsiantar, danLabuhanbatu Selatan.

Namun, pernyataan Usman itu

langsung dibantah Rektor UISUChairul M Mursin. Dia menyatakanbelum ada laporan penolakan ijazahlulusan alumni untuk masuk menja-di CPNS di kabupaten/kota diSumut. Pemberitaan yang memuatkabar bahwa ijazah yang ditanda-tangani Pejabat (Pj) Rektor Prof Dja-nius Djamin ditolak pada penerimaanCPNS bukanlah permasalahan be-

sar. "Kenapa ijazah yang dikeluarkanDjanius dipermasalahkan ? Yang ber-sangkutan merupakan pejabat rek-tor yang diangkat dan ditunjukDirjen Dikti sebagai utusan pemer-intah untuk menetralisasi keadaanpada waktu terjadinya insiden di Ya-yasan UISU beberapa tahun lalu,"ujarnya.

Sejak Mendiknas menyatakan

Yayasan UISU yang sah dipimpinProf Dr Usman Pelly diterbitkan, se-kitar dua bulan lalu, mereka belummasuk di kampus induk di Jalan Sis-ingamangaraja. Yayasan yang dip-impin Ketua Ir Helmi Nasutionmasih menduduki kampus. Chairulmengimbau mahasiswa dan alumnitidak terpengaruh dan terpancingatas isu miring yang tak jelas. "Saya

sudah mengirimkan surat ke Mendik-nas Prof Muhammad Nuh sebagaiklarifikasi atas persoalan di UISUdan kondisi yang terjadi selama ini,"ujarnya.

Sementara itu, Usman Pellymenuturkan, sedikitnya 6.000 maha-siswa UISU telah diwisuda pada pe-riode 2007-2009. Bahkan, dalamwaktu dekat, ratusan mahasiswa

bakal diwisuda lagi oleh yayasanyang diketuai Helmi Nasution. Us-man Pelly menilai bertambahnyajumlah ijazah bermasalah itu kare-na kasus UISU dibiarkan. Akibatnya,mahasiswa dirugikan secara materi-il. Karena masalah UISU sudah ber-larut-larut, dia bersama pengurusUISU lainnya, yakni Hj Syariani AS(Ketua Pembina Yayasan UISU), HUsman (Rektor UISU), Hj SusiChairunnisa (Wakil Sekretaris Umum),Zainuddin Tanjung (Ketua BidangPengelolaan Kampus), Ali AmranTanjung (Humas) dan sejumlah pet-inggi UISU lainnya, menemui Gub-su Syamsul Arifin di ruang kerjanya.

Mereka meminta agar Gubsu seg-era menyelesaikan masalah UISUdengan mengedepankan prinsip le-galitas dengan berpedoman padaketentuan hukum berlaku. Merekajuga meminta Gubsu segera menga-khiri pembiaran terhadap kasusUISU. Jika tak segera diakhiri, akanbanyak kerugian moril yang ditim-bulkan, baik dialami para mahasiswamaupun yayasan UISU yang sah.Yayasan yang diketuai Usman Pellyini meminta kepada Kapoldasu seg-era mengambil tindakan tegas ter-hadap pihak dan orang-orang yangmengaku sebagai Yayasan UISU danpemimpin UISU yang kini mendudu-ki dan menguasai aset-aset UISU.

Dalam pertemuan dengan Gub-su, mereka juga meminta kepadaKopertis Wilayah I NAD-Sumuthanya melayani Yayasan UISU yangsah sesuai surat Mendiknas. Selain itu,mereka meminta Gubsu memerin-tahkan kepada seluruh jajaranbirokrasi pemerintah di Sumut agarmelayani Yayasan UISU danpemimpin UISU yang sah didasar-kan surat Mendiknas RI No 131/MPN/DT/2009 tertanggal 11 Sep-tember 2009 perihal penyelesaianmasalah Yayasan UISU.

Di tempat terpisah, Rektor Chair-ul M Mursin meminta KopertisWilayah I Sumut-NAD melihatmasalah ini secara murni dan men-gajak kedua kubu yayasan untukkembali masuk di kampus indukUISU. Sebab, Kopertis jelas sudahmengetahui izin operasional pendid-ikan tinggi UISU berada di JalanSisingamangaraja, Medan. Sement-ara itu, Kepala Dinas Komunikasidan Informatika (Kominfo) Eddy Sy-ofian menuturkan, Gubsu SyamsulArifin telah menerima pengurus Ya-yasan UISU pimpinan Hj Sariani ASbeberapa waktu lalu.

Eddy menyatakan, pengurus Ya-yasan UISU itu meminta Gubsu danmuspida plus segera menyelesaikanmasalah UISU dan menindaklanju-ti putusan hukum yang ada. "Gubsusudah bicarakan masalah ini denganKopertis. Nantinya setelah mendap-at masukan dari Kopertis, Gubsuakan menggelar rapat dengan Mus-pida Sumut," paparnya. Pada dasarn-ya, Gubsu tetap patuh dan berpe-doman pada putusan hukum dalammenyelesaikan masalah UISU terse-but. Eddy menambahkan, dalam per-temuan dengan pengurus YayasanUISU, Gubsu menyerahkan per-soalan proses belajar mengajar dikampus UISU kepada pihak Koper-tis. Tindak lanjut putusan MA danMendiknas akan diputuskan dalamrapat dengan Muspida Sumut.

"Di pertemuan dengan Gubsu tadi,pihak Kopertis mengaku telah me-narik 50 persen dosen berstatus PNSdari kampus lama ke Yayasan UISUpimpinan Pak Usman Pelly. Gubsutetap taat dan berpedoman padakeputusan hukum dalam kasus UISUini," tandasnya. Koordinator Koper-tis Wilayah Sumut-NAD ProfZainuddin menyatakan, pejabat Ko-pertis yang ikut dalam pertemuandengan Gubsu dan pengurus YayasanUISU adalah Sekretaris KopertisSederhana Sembiring. "Coba ke PakSekretaris saja. Kan dia tadi yangikut pertemuan. Dia lebih pahamhasil pertemuan tadi," ujarnya. Se-belumnya, Zainuddin menyatakan,pertemuan di Jakarta saat pemutu-san UISU yang sah dengan mengun-dang Usman Pelly memang untukmemberitahukan kubu Helmi ten-tang status yang sah. "Kami intinyaingin ini cepat selesai. Maka itu, adapertemuan di Jakarta. Semua kepu-tusan sudah berdasarkan keputusanMA, sebagai pengadilan tertinggi,"pungkasnya. (VN)

PTS ‘Siluman’ di Ujung Mata...KAMIS 8 April 2010, anak asuh saya SuryaniHutabalian masuk kampus Pelita Bangsa diJalan Iskandar Muda Nomor 34 Medan. Iaakan mengikuti jadwal kulaih seperti hari-hari sebelumnya yaitu setiap hari Kamishingga Sabtu sore dalam seminggu. Pukul16.30 WIB, Suryani memeriksa daftar hadirdan ternyata namanya tidak terdaftar. Ialalu menanyakan hal ini kepada salahseorang koordinator kampus bernama IlhamSaragih. Ilham menjawab surat keteranganijazah Suryani yang dikeluarkan tanggal 3Maret 2010 tidak menjadikan dirinya masuksebagai mahasiswa stamboek 2009.

Senin 12 April, saya menghubungi Ilhamdan suara diseberang telefon menjelaskan halyang sama seperti yang dijelaskan padaSuryani sebelumnya. Saya tidak dapatmenerima argument yang di sampaikanIlham dan saya membantahnya denganmemperjelas apa saja yang terdapat dilembaran surat keterangan yang di keluar-kan oleh yayasan Kreatif ( PKBM – KREA-TIF ) pada tanggal 3 maret 2010. Saya garisbawahi bagian yang menyatakan bahwaSurat Keterangan Lulus (SKL) sementara iniadalah sah dan dapat di pergunakan untukmelanjutkan pendidikan ke jenjang berikut-nya dan kebutuhan lainnya, dalam suratketerangan tersebut tercantum juga tanggallulusnya Suryani pada tanggal 21 Desember2009.

Saya perjelas lagi, surat Keterangantersebut di keluarkan pada 3 Maret 2010sebagai alat bukti bahwa Suryani adalahbenar peserta ujian national siswi SMA yangdinyatakan lulus pada tahun 2009. Akhirnyakami sepakati untuk bertemu dengan pihakuniversitas. Dilantai 1 ruang belajar maha-siswa, Ilham Saragih didampingi MurniMarbun Dosen Matematika, dan satu orangStaffnya. Kemudian saya sendiri, Suryani,Elfin Pasaribu anggota National NGOJAKPR. Kembali terjadi perdebatan yangisinya tidak jauh beda dengan pembicaraandi telfon. Hanya sedikit pertanyaan sayakepada mereka ; Kenapa Suryani tetap didaftarkan untuk tahun pelajaran 2009 –2010 dan setelah pendaftaran langsung disuruh datang hari Sabtu untuk memulaikuliahnya?

Jika Suryani bukan terhitung mahasiswiSMA lulusan 2009, mengapa di biarkan ikutserta dalam mengikuti perkuliahan? Kenapadiserahkan kepada Suryani Modul dankewajiban melunaskan uang kuliah sebesar2,5 juta rupiah sementara mahasiswa lainhanya 1 juta rupiah? Suryani juga di pungutextra biaya untuk jacket almamater dansetelah saya tegur soal perbedaan ini, barupihak kampus minta ukuran bajunya dankemudian di beri secara gratis? Pertanyaan-pertanyaan saya ini membuat mereka

kebingungan dan akhirnya salah satu staffkampus mengusulkan agar saya berjumpalangsung sama pimpinan mereka padakeesokan harinya.

Selasa 13 April, di ruang Dosen Pembinalantai dasar di hadiri John F Marpaung SEMA selaku Dosen Pembina, Ilham Saragih,Suryani dan saya. Pak Marpaung membukapembicaraan dengan menanyakan per-masalahannya. Suryani menceritakankembali apa yang dialaminya, selesaimendengarkan cerita Suryani, Pak Mar-paung dengan menggunakan jari telun-juknya mengarah ke selembar kertassurat keterangan yang di keluarkanPKBM – KREATIF, sambil mengetuk-ngetuk meja.

”Inilah masalahnya, dia lulus tanggal 3Maret 2010," kata Marpaung. Saya jawabdengan bantahan," Tidak, dia lulus tanggal21 Desember 2009. Pak Marpaung ngototpada argumentnya dan saya tetap memper-tahankan bahwa SKL sementara adalah sah.

Saya kembali mempertanyakan jikamemang benar Suryani lulusan 3 Maret 2010dia biarkan memulai kuliahnya dan didaftarkan, di beri modul etc. Hal ini mem-buat Pak Marpaung naik pitam dan marahpada saya. Dia menjawab," Kenapa rupanyakalo dia ikutin kuliahnya, biarkan aja diaikutin, kan gratis”. Saya jawab lagi, “Manaada gratis, saya sudah bayar 2,5 juta".Pembicaraan semakin memanas saatstaffnya memproses pengembalian uangkuliah, Pak Marpaung menuduh saya bukanorang sekolahan. Marpaung menuntut agarsaya menunjukan ijazah SD saya sebagaibukti bahwa saya orang sekolahan. “Manabuktinya kalau kau memang orang sekolah-an, sok berbahasa Inggris tapi tidak bisamembuktikan ijazah SD. Buktikan sekarangjuga," kata Marpaung ketus sambil menun-juk-nunjukan tangannya ke saya.

Dia merasa dirinya jauh lebih hebatkarena lulusan Amerika. Ketika saya tantangdia dengan menggunakan bahasa Inggris, iamengelak dengan mengatakan, "Ah, gak adaapa-apanya. Itu bahasa Inggris yang nggakbecus, nggak ada benarnya". Akhirnya, iamenyuruh anggotanya memanggil Satpamuntuk menarik saya keluar dari ruangannya.Sungguh saya merasa terhina, di depan orangbanyak dia melakukan hal ini dan Ilhammemandang dengan senyum bangga. Merekatidak menyadari bahwa tidak ada lulusanUniversitas Amerika yang menggunakanIndonesia seperti SE dan MA. Sangatmemalukan bagi orang-orang yang merasabagian dari pendidikan.

Ketika Satpam mencoba memeganglengan saya, saya ancam untuk jangan coba-coba menyentuh saya karena saya merasatidak melakukan suatu kejahatan dan

kehadiran saya juga berdasarkan undanganmereka. Uang kuliah di kembalikan secaratidak manusiawi diluar kampus, di atas mejaSatpam. Saya meminta untuk di selesaikandi dalam kampus, namun di depan banyakorang saya di paksa untuk tetap menyelesai-kannya di luar. Sebelum saya meninggalkantempat, saya sempat memberi uang kepadaIlham sebesar 150 ribu rupiah dan iamenerimanya tanpa perasaan malu. Padahalmaksud saya hanya untuk mengujinya,seharusnya bila benar kampus yang terhi-tung elit, hebat, bermutu, berkwalitas danberetika, dengan sendirinya Ilham akanmenghampiri saya dan mengatakan. “Ibumaaf, tolong uangnya di ambil kembali, sayatidak pantas menerima itu dan bukan sepertiini caranya”.

Waktu mobil saya melaju meninggalkanlokasi haram tersebut, saya melihat dari kacaspion dengan senyum lebar penuh kebang-gaan juga tawa sinis Ilham menunjukanuang 150 ribu rupiah tadi. Keesokan harinya,saya suruh anggota saya menelpon kampusitu lagi dan yang kami dapati bukanseoranag resepsionis yang menjawab denganucapan 'Selamat pagi/siang/sore, denganUniversitas Pelita Bangsa Medan, ada yangbisa di bantu'. Malah yang ada dengan'Travel……' dan memang waktu saya masukkampus itu saya tidak mendapatkan kesanbahwa itu adalah sebuah kampus melainkansebuah biro perjalanan. Soalnya sayakebetulan membaca iklan dengan hargapromo untuk chek up ke Pineng sudahtermasuk akomodasi dll. Saya juga cekberulang kali di bagian informasi dandijawab bahwa nomor yang saya hubungibukan telepon Universitas Pelita Bangsa tapinomor pribadi. Tidak pernah ada nomortepon Universitas Pelita Bangsa yang pernahterdaftar.

Saya menduga bahwa ada indikasipenipuan di universitas ini. Lebih ngerinyalagi, anggota saya menemukan di internetadanya laporan ke pihak kepolisian bahwabanyak mahasisawa yang mengalamipenipuan di universitas ini dengan modusyang yang sama. Jika indikasi kehadiranuniversitas ini adalah ilegal namun dapattetap berdiri dan beroperasi, kemana peranKopertis?

Apakah Kopertis tidak mengetahuiuniversitas-universitas siluman seperti ini?Atau Kopertis mengetahui tapi sengajamembiarkan perguruan tinggi swasta (PTS)seperti ini terus menjamur sebab indikasisuap mengalir deras..? Apa jadinya maha-siswa/i yang dihasilkan PTS-PTS seperti inidan bagaimana dengan legalitasnya..?Mungkinkah ini bagian dari borok Kopertisyang tersimpan rapi dan hari ini mulaiterkuak satu persatu..? Semoga..! (MEI)

Baca kelanjutan tulisan ini minggu depan dengan komentar praktisi dan kasus PTS lainnya

KPK POS

POLITIKE D I S I 97

10 – 16 MEI 2010

6

SUMUTRIAUNAD

Komisi II DPR-RI Segera Turun ke DumaiICMI Gelar SarasehanRangkap JabatanSUBULUSSALAM - Ikatan Cendikiawan Mus-lim Indonesia (ICMI) Kota Subulussalammenggelar Sarasehan dengan topic seputarrangkap jabatan. Acara itu dilaksanakan diGrand Mitra Hotel Jln Teuku Umar Penang-galan, belum lama ini dengan thema “MenguraiBenang Kusut Rangkap Jabatan Di Pemko Sub-ulussalam”. Tampil sebagai narasumber dari ICMIAceh, diantaranya Dr Taqwaddin SH Mhum, M.Nasirdan Drs H.Anharuddin SE MM dari Subulussa-lam. Ketua Panitia Pelaksana H Sairun S.Agmelaporkan kegiatan itu dilaksanakan dalamrangka menyikapi wacana negative yangberkembang di tengah-tengah masyarakat sep-utar banyaknya rangkap jabatan di daerah itu.

Hal senada dikatakan Ketua ICMI KotaSubulussalam dr Syahyuril. Dalam sambutan-nya, Syahyuril mengatakan bahwa acara itu lay-aknya disebut sosialisasi, mengingat persoalanrangkap sudah jelas dasar hukumnya.

Namun, kata dia, karena sejauh ini kurangada sosialisasi sehingga terjadi kekurang menger-ti rangkap jabatan. Ia berharap dengan bera-khirnya gelar sarasehan itu maka akan ada pe-mahaman yang lebih jelas terkait rangkap jaba-tan yang tidak menyalahi aturan serta dasarhukumnya.

Sementara itu mewakili Ketua DPRK Pian-ti Mala Pinem, Ketua Komisi “B” Ir Netap Gint-ing dalam sambutan singkatnya berharap mela-lui acara itu pihak pihak yang merasa terkenaimbas dari rangkap jabatan dapat “legoyo” aliastahu diri mengundurkan diri dari salah satu jabatanyang diemban karena apabila tidak melakukannyaakan terjadi kecemburuan orang lain.

Walikota Subulussalam Merah Sakti SHdalam amanatnya minta agar acara itu dapatmenghasilkan butir butir kebaikan, sehinggadalam membangun daerah itu nantinya tidakterjadi saling curiga dan menyalahkan. “Janganada isu isu isme, seakan pemko memihak lemba-ga keistimewaan,” tandas Sakti. Menurutnyakalaupun ada hal hal yang dinilai negative iaminta agar disampaikan secara santun. Diakuin-ya sejauh ini banyak suara suara yang sampaikepadanya seputar rangkap jabatan di lembagakeistimewaan bahkan hingga ke jajarannya.

Walikota mengharapkan Sekda Drs H An-haruddin SE MM agar mengagendakan penem-patan personil-personil dari jajarannya sebagaiSekretaris pada lembaga lembaga keistimewaandi daerah itu.(KAR)

Enam Bulan jadi Anggota Dewan, Belum Balmod

DUMAI–Terkait Penyelesaian tanah konsesi hak pakai PT. CPI (Chev-ron) yang tidak dimanfaatkan Chevron mendapat perhatian seriusdari banyak kalangan. Tak hanya Pemko dan DPRD Dumai, Komisi IIDPR-RI berjanji segera turun ke lapangan guna melihat dari dekatkondisi lahan yang sudah puluhan tahun diduduki, dikuasaimasyarakat Kelurahan Bukit Batrem, Bumi Ayu dan Teluk BinjaiKecamatan Dumai Timur

Pimpinan DPRDNgotot Minta InnovaTANJUNGBALAI- Dalam rangka aktual-isasi kredibiltas DPRD Kota Tanjungbalai2009- 2014, Ketua DPRD Kota Tanjungbal-ai, Eka Hadi Sucipto,SE menolak pemberianToyota Avanza bagi Wakil Ketua DPRD dan di-harapkannya Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung-balai menyediakan mobil Toyota Inova.

Hal ini untuk menyetarakan DPRD denganPemko Tanjungbalai, karena Setdako Tanjung-balai saja mendapat Suzuki Grand Vitara makaselayaknya Wakil Ketua DPRD mendapatkan jatahkendaraan Toyota Inova, sedangkan Toyota Avan-za untuk Ketua Komisi. Karena dalam APBD KotaTanjungbaali 2010 terlanjur dianggarkanToyotaAvanza untuk Wakil Ketua DPRD, maka untuksementara Toyota Inova bekas Setdako diper-gunakan untuk Wakil Ketua DPRD, Surya Dar-ma, AR. Sedangkan untuk Hj Zainab Hadi meny-usul akan mendapat Toyota Inova.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepadaKetua DPRD Kota Tanjungbalai, Eka HadiSucipto,SE , Rabu lalu (5/5) melalui teleponselulernya, membenarkan bahwa Wakil Ket-ua DPRD harus mendapat Toyota Inova bu-kan Toyota Avanza. Hal ini jelas Eka, Untukmenyetarakan DPRD dengan Pemko Tan-jungbalai. Kalau Kepala Satuan Kerja Per-angkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pem-ko Tanjungbalai mendapat kendaraan Toyo-ta Avanza, wajarlah bila Wakil Ketua DPRDmendapat kendaraan Toyota Inova.

Upaya Ketua DPRD ini mendapat respondari anggota DPRD Kota Tanjungbalai, mini-mal dari penyediaan fasilitas kendaraan ini wiba-wa DPRD Kota Tanjungbalai akan terdongkrak.

Hal ini disebutkan anggota DPRD Kota Tan-jungbalai namun enggan disebutkan identitasn-ya. “Momentum Ketua DPRD Kota Tanjungbal-ai sebagai anak kandung Walikota Tanjungbalai,harus dimanfaatkan, karena bila Ketua DPRDKota Tanjungbalai orang lain sebagaimana se-belumnya hal ini tidak akan terlaksana.Padahal upaya ini cukup baik bagi kredibi-ltas DPRD Kota Tanjungbalai."(S/JUN)

Pengakuan AnggotaDPRD Sumut

MEDAN - Bagi setiap orang,untuk menjadi anggota DPRDadalah pengabdian buat rakyat,bangsa, dan negara. Tetapiberbeda dengan anggota DPRDSumut yang satu ini. NamanyaMustofawiyah Sitompul, SE,anggota DPRD Sumut dariFraksi Demokrat.

Mustofawiyah menyatakan halini pada rapat di Kantor BupatiBatubara dalam rangka resesanggota DPRD Sumut daridaerah pemilihan (dapil) Sumut IVyang meliputi Kabupaten Batubara,Asahan, dan Tanjungbalai.

Anggota DPRD Sumut yangjuga menjadi Ketua Tim ResesDapil IV DPRD Sumut ini, tanpamerasa malu menyampaikankeluhannya kepada peserta rapat

dibuka Sekretaris Daerah (Sekda)Batubara, H. Sofyan, MMmewakili Bupati Batubara, OK.

Arya yang berhalangan hadirdengan alasan sedang tugas keJakarta.

"Kami yang jadi anggotadewan sekarang ini sering heranmelihat masyarakat yangberanggapan kalau anggotadewan itu banyak uangnya.Kalau dihitung, sejak kamidilantik jadi anggota dewanenam bulan yang lalu, modalkami saja belum pulang aliasbelum balik modal (balmod). Gajikami saja pun kalau dihitungdengan jam kerja kami, sangattidak sesuai. Harusnya gaji kamiitu dua kali lipat dari gaji yangkami terima saat ini", ujarnyatanpa ada rasa sungkan.

Rapat yang dihadiri parapimpinan SKPD di lingkungan

Pemkab Batubara ini sempatingin diinterupsi salah satupimpinan SKPD yang hadir ataspernyataan Mustofawiyahtersebut, namun ditahan rekan-rekannya. "Sudah, biarkan sajadia bicara seperti itu, kan kitasudah tahu mentalnya", ujarrekannya mengingatkan pimpi-nan SKPD yang enggan disebut-kan namanya itu.

Mustofawiyah juga menyam-paikan kekecewaannya ataskinerja Pemkab Batubara yangtidak ada melakukan komunikasiatau lobi terhadap merekaanggota dewan yang berasal daridapil Sumut IV. Bahkan denganpongahnya, Mustofawiyahmenyatakan kalau rencanapembangunan jalan tol Medan -

Binjai dan Medan - Tebing Tinggitelah berhasil mereka perjuang-kan untuk segera dilaksanakan.

"Daerah lain saja berhasilkami perjuangkan, masak PemkabBatubara sebagai daerah pemilihankami tidak ada berkomunikasi ataumelobi kami untuk mendapatkandana bantuan daerah bawahan(BDB) dari Pemerintah ProvinsiSumatera Utara (Pemprovsu)sementara kami juga duduk dipanitia anggaran DPRD Sumut",kata Mustofawiyah.

Menanggapi hal ini, Sekda H.Sofyan mengatakan kalau kedepan nantinya hal ini menjadiperhatian mereka seraya mengin-gatkan kepada seluruh pimpinanSKPD yang hadir untuk mengi-ngat janji anggota DPRD Sumut itu.

Lebih lanjut Sofyan mengata-kan bahwa sampai hari iniPemkab Batubara belum pernahmenerima dana annual fee dariInalum meskipun nomor rekeningPemkab Batubara yang dimintaoleh Pemprovsu sudah beberapakali dikirim.

"Kami dari Batubara, tidakperduli siapa yang mengelolaInalum nantinya. Mau orangJepang, Korea, Mesir atau siapapun, yang jelas dana annual feebelum pernah kami terima. Dantolong agar dana annual fee yangdijanjikan oleh provinsi sebesar2% dapat ditambah menjadi 5%karena kami tahu kalau Inalummembayar pajak ke Pemprovsusebesar Rp 5 trilyun setiap tahunnya",sebut Sofyan.(REL/MH)

“Satu objek tak bisa dua sta-tus. Ambil datanya, berapa KKdan luas lahan yang didudukimasyarakat, agar kami segeraturun melihat kondisi tanahkonsesi PT. CPI (Chevron) diDumai” tegas Anggota KomisiII DPR-RI Djamal Azis BSc SH.MH dalam dengar pendapatdengan Tim Penyelesaian TanahMasyarakat Bukit Batrem,Bumi Ayu dan Teluk Binjai(TPTM B2T) Pemko Dumai danDPRD Kota Dumai diruangRapat Tamu Komisi II DPR - RIdi Jakarta Kamis pekan laludemikian KPK Pos melaporkan

dari Jakarta.Dengar pendapat yang dige-

lar diruang tamu Komisi IIDPR-RI di hadiri Ketua UmumTPTM B2T Dumai SalamuddinPurba Sekretaris ChairuddinWakil Ketua Mulyono Wkl. Ket-ua Marihot Sianturi, HumasJhonli Siahaan dan Wakil Ket-ua DPRD Kota Dumai Eko Su-harjo SH ketua Fraksi PurtriTujuh DPRD Dumai Jon FikarSekretaris Fraksi Putri TujuhDPRD Dumai Yuhardi Manafdan Anggota DPRD DumaiAmris.

Sedangkan dari Pemko Du-

mai hadir staf ahli PertanahanPemko Dumai Junaidi AsnawiKepala Kantor Pertanahan(BPN) Kota Dumai Zainal Yus-ri Kabag Pertanahan PemkoDumai Wan Fadryzar Nur danCamat Dumai Timur HendriFaisal.

Dalam rapat yang dipimpinanggota Komisi II DPR RI Mus-lim SH didampingi DjamalAzisz BSc SH, MH dan KetuaTim Pertanahan Komisi II DPRRI Misri Yani dan sejumlah stafahli pertanahan Komisi II DPRRI terungkap bahwa lahan ter-lantar adalah hak Negara danharus diserahkan kepada pe-merintah.

Masyarakat punya hak men-gajukan surat sebagai legalitasdiatas tanah pemerintah yangsudah diusahai. Agar tidak adadua status dalam satu objekmaka status baru atas lahanyang sudah tidak diusahai Chev-

rion di Kota Dumai harus dibuat.“Masyarakat yang sudah pu-

nya KTP memiliki hak huni ataslahan, secara otomatis memilikhak untuk mengajukan permo-honan surat tanah kepada pemer-intah “ timpal anggota KomisiII DPR RI Misri Yuny.

Dalam kesempatan itu Ket-ua TPTM B2T Dumai Salamud-din Purba menjelaskan kronolo-gis singkat kehadiranmasyarakat di tanah konsesi PT.CPI di tiga kelurahan di Keca-matan Dumai Timur Kota Du-mai Ribuan masyarakat sudahsejak puluhan tahuan lalu men-duduki dan membangun rumahdi lokasi konsesi tersebut tapihingga kini belum memiliki le-galitas.

Berdasarkan pegamatankami dilapangan masalah tanahkosesi PT. CPI bagaikan “BomWaktu” yang dikhawatirkansewaktu-waktu dapat meledak

sehingga menjadikan situasitidak aman. Damai dan ten-tram dikhawatirtkan berubahmenjadi tak kondusif Ini yangtidak kita ingini beber Sala-muddin Pourba dihadapan Ko-misi II DPR RI.

Anggota DPRD Kota DumaiAmris mengaku bangga danmengucapkan Terima kasihkepada Komis II DPR RI yangcukup peduli terhadap per-masalahan yang dihadapimasyarakat yang tinggal ditanah konsesi PT CPI di Dumaidia berharap permasalahantanah konsesi ini hendaknyasesegera mugkin dapat tereal-isasikan

“Saya memberika apresiasikepada TPTM B2T Dumai yangsudah berupaya keras melobydan menemui Komisi II DPR RIguna mempercepat penyelesa-ian tanah konsesi Chevronujarnya.(PUR)

Soal DugaanMoney Politic,Panwaslu BinjaiTak BernyaliMEDAN - Panwaslu Pilkada Kota Bin-jai terkesan tak bernyali menindakdugaan praktik money politic dan ke-curangan lainnya yang dilakukan salahseorang kandidat pasangan calon Wa-likota Binjai, meski hal itu kini sudahbukan menjadi rahasia umum lagiditengah masyarakat Kota Binjai.

"Sampai hari ini kita belum melihateksen yang diambil Panwaslu PilkadaKota Binjai, meski secara terang-teran-gan Walikota Binjai Ali Umri didamp-ingi calon walikota Zefri Januar Prib-adi membagi-bagikan uang kepadayang hadir pada ada acara ramah tamahdi Lapangan Merdeka Binjai beberapapekan lalu", ujar Kordinator JaringanJurnalis Hukum dan Demokrasi Sumat-era Utara (JJHD-SU), Maizen Saftana,SH kepada sejumlah media, Sabtu lalu.

Lanjut Maizen, hasil pantauankawan-kawan jurnalis dilapangan dug-aan pratik mony politik kerab dilaku-kan sejumlah pasangan calon walikotalainnya, seperti halnya dengan caramembagi-bagikan beras dan uang ke-pada sejumlah orang yang bersediamenghadiri kampanye terbuka salah se-orang calon Walikota dengan dalih se-bagai uang transport.

Hal itu merupakan indikasi bahwapratik mony poltik begitu bebasnya ter-jadi di Kota Binjai dan ironisnya sam-pai hari tidak satupun pasangan calonWalikota yang ditindak Panwaslu, ka-laupun ada tidakan yang ambil masihsebatas penertiban alat peraga, tukasMaizen.

Bahkan kini beredar isu ditangahmasyarakat bahwa ada salah seorangpasan calon Walikota yang akan mem-bagi-bagikan uang ketika berlangusng-nya pemungutan suara dan besarannyaberkisar Rp. 100 ribu sampai dengan Rp.300 ribu untuk satu orang pemilih.

Sehingga tidak mengherankan bah-wa berdasarkan hasil survey yang di-lakukan Barometer Survey Indonesia(BSI) beberapa pekan lalu tingkat per-sentase orang yang tidak memberikantanggapan tetang pelaksanaan Pilkda KotaBinjai alias golput mencapai 10,70 %.

Fakta itu membuktikan bahwa ting-kat apatis masyarakat cukup tinggi danhal itu dilatar belakangi beberapa fak-tor, seperti dugaan kecurangan pratikmony politik, penggelembungan suaradan pelanggaran administrasi lainnya.

Mungkin hal itu membuat masya-rakat menjadi apatis dengan hasil Pil-kada yang akan berlangsung dan kondisiitu bagaikan mata rantai yang melib-atkankan banyak pihak, ujar Maizen.(MH)

MEDAN – Kampanye puta-ran terakhir pasangan calonyang didukung Partai Per-satuan Pembangunan (PPP),Partai Amanat Nasional(PAN) dan Partai Patriot diLapangan Merdeka Medanberlangsung meriah. Sejum-lah pedagang yang mengiku-ti kampanye tersebut, mene-gaskan mereka tidak butuhjanji tapi bukti nyata.

“Saya tidak suka denganpasangan calon yang beru-langkali menyampaikan jan-ji. Tapi khusus pasangan Mau-lana-Arif, saya tidak pernahmendengar janji keluar darimulut mereka,” Andi Guci,seorang pedagang tahu.

Memang berjanji adalahhal yang lumrah bagi pasan-gan calon, apalagi saat kam-panye. Berbagai strategimemperbaiki Kota Medandan janji-janji manis lainnyamenjadi menu utama dalamsetiap pelaksanaan kam-panye. Karena itu kalanganpedagang kaki lima, tidaksepakat dengan kehadiranpara calon Walikota danWakil Walikota yang berjan-ji terlalu banyak.

Menurut pada pedagangkaki lima, justru pada pelak-sanaan kampanye akbar pa-sangan Ir H Maulana Pohan

MM dan H Ahmad Arif SEMM dengan nomor urut 8 ini,tidak muncul janji-janji itu.“Kampanye kali ini, menurutsaya minim janji-janji ma-nis,” aku Guci.

Lebih lanjut Guci menya-takan dari sejumlah pember-itaan dan aktivitas silatur-ahmi serta kampanye MARI,dia tidak pernah mendengarpasangan Maulana Pohan-Ahmad Arif menyampaikanberbagai janji yang berlebi-han. Berbeda dengan pasan-gan calon lain yang justrucenderung sering menyam-paikan berbagai janji padamasyarakat.

“Insya Allah, bang, dia iniyang jadi calon Walikota danWakil Walikota pilihanku,”kata Andi memastikan. Kal-imat senada dinyatakan De-liusman yang mengaku sudahjenuh dengan janji-janji yangselama ini disampaikan ca-lon kepala daerah. Tapi

setelah menjabat, janjitersebut jarang ditemukan.Dalam pelaksanaan Pemi-lukada Kota Medan kali inidirinya sangat berharap Wa-likota dan Wakil WalikotaMedan ke depan, dapat mem-perbaiki perekonomian mas-yarakat.

“Kami para pedagang ti-

dak membutuhkan janji. Tapikami butuh calon yang tidakmenggusur para pedagang.Dan itu ada pada Maulanakarena ia jelas membuktikanbukan mau menggusur, tapimenata dan mengelola peda-gang kecil,” kata Deliusman,pedagang es.

Penggusuran itu diakuiDeliusman sangat meny-usahkan para pedagang. Se-bab umumnya penggusuranmenjadi kebijakan pemerin-tah tanpa solusi. Padahal,pedagang berharap adanyapeningkatan perekonomian.

Sementara di sisi lain,salah seorang peserta kam-panye dari kawasan UtaraMedan menyebutkan kalaumereka hadir secara inisiatif.“Tidak ada biaya dari timpemenangan Maulana – Arif.Kami inisiatif dan saweransaja sesama pendukung,” ujarRahmah di sela-sela kam-panye pasangan MaulanaPohan – Ahmad Arif diLapangan Merdeka Medan.

Bagi Rahmah yang ting-gal di Kelurahan LabuhanDeli itu menyebutkan kalaumereka memilih calon den-gan hati nurani dan akal se-hat. Terlalu lama mereka me-milih karena alasan yangtidak sehat.

“Ya, sudah terlalu lamasoalnya milih karena iming-iming. Sekali ini aku pengencoba yang berbeda. Aku cobamempercayai hati nurani,”tambah Rahmah lagi.

Begitupun, Rahmah bukan-lah satu-satunya yang mem-berikan dukungan sehinggakampanye Maulana-Arif leb-ih banyak dibiayai oleh mas-yarakat pendukungnya.

Menurut informasi yangdihimpun di Sekretariat Pos-ko Pemenangan MARI, dalamdua kali kampanye terbuka ter-sebut, MARI mengeluarkan bi-aya yang sangat sedikit.

“Untuk kampanye di La-pangan Merdeka ini, kamihanya mengeluarkan danasebesar Rp 12.800.000. Ituuntuk pembelian 700 kotakair mineral saja. Sedangkankampanye yang di Kelurah-an Rengas Pulau pada pekanlalu, kami hanya mengeluar-kan biaya sebesar Rp 5.300.000,” kata salah seorang petu-gas sekretariat pemenangan.

Jadi, tambah petugas terse-but, kalaupun ada yang diba-yar, itu adalah inisiatif pen-dukung setia Maulana – Arif.“Itu artinya kampanye Maul-ana – Arif sebagian besar dib-iayai public,” tukas petugassecretariat itu lagi.(MH/BBS)

Kampanye MaRI

Pedagang Tak Butuh Janji, Tapi Bukti

LOGISTIK–Seorang petugas KPU mengangkut logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk diditribusikan ke kecamatan di KPU Medan, Sumut, Selasa (4/5). Logistik pilkada Medan mulai didistribusikan langsung kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan akan digunakan pada pencoblosan 12 Mei mendatang.

KPK POS

POLITIKE D I S I 97

10 – 16 MEI 2010

7

SUMUT

Kebiasan Buruk DPRD Deli Serdang

DPD HarapkanT. Tinggi Jadi ContohTEBING TINGGI–Tim Komite I DPP RIdipimpin anggota DPD asal Sumut HRahmat Shah beserta Parlindungan Pur-ba, Hj Sri Kardawati Aswin, TengkuBahrum, Ahmad Syarifudin dan Dra HjYusniwati, Kamis kemarin melakukankunjungan kerja (kunker) ke Kota Te-bingtinggi. Tim mengharapkan agarTebingtinggi dapat menjadi contoh ter-baik dalam pelaksanaan Pilkada 12 Mei2010 mendatang

Rombongan Komite I DPD RI itulangsung diterima Walikota Tebingting-gi, Ir H Abdul Hafiz Hasibuan di RuangData I Sekretariat Pemko Tebingtinggi,didampingi unsur Muspida, beserta Ket-ua KPUD, Ketua Panwaslu, beberapaanggota DPRD, pimpinan SKPD danCamat se Kota Tebingtinggi.

Ketua Tim Komite I DPR-RI H Rah-mad Shah mengharapkan, agar KotaTebingtinggi dapat menjadi contoh diseluruh Indonesia menjadikan kota ter-baik dalam pelaksanaan Pilkada men-datang. “Jangan takut mendapat inter-pensi dari pihak manapun dalam pelak-sanaan pilkada mendatang, jalankantugas dengan sebaik-baiknya”, ujarnyaserius memberi semangat kepada pan-waslu dan KPUD kota itu.

Walikota Tebingtinggi dalam perte-muan itu memaparkan tentang KotaTebingtinggi, yang wilayahnya di kelil-ingi perkebunan seperti sebelah utaradibatasi dengan PTPN III Kebun Ramb-utan Kabupaten Serdang Bedagai, se-belah selatan dengan PTPN IV KebunPabatu dan Perkebunan Paya PinangKabupaten Serdang Bedagai.

Sedangkan Ketua KPUD kota Te-bingtinggi Hatta Ridho Sos dalam pa-parannya menjelaskan tentang persia-pan Pilkada yang diuraikan mengurai-kan mengenai persiapan kertas suarayang telah rampung dilaksanakan den-gan mencetak surat suara di Kota Sura-baya.

Mencetak surat suara di percetakanKota Surabaya dilakukan karena dinilaibaik dan dapat dipertanggung jawabkanapabila terjadi silang sengketa dalampelaksanaan pilkada mendatang. “Awalsilang sengketa dalam pilkada dipasti-kan dari formulir, akan tetapi panitiatelah siap dan tahu mana yang asli danmana yang palsu”, ujar Hatta Ridho.

Diakuinya bahwa kota Tebingtinggimasih kesulitan menerapkan budayayang baik di dalam berpolitik sebab pen-didikan berpolitik mulai dipelajari dibangku perkuliahan, “Untuk itu kamimengharapkan kepada anggota DPR-RIagar pembelajaran politik telah diter-apkan di tingkat bangku sekolah menen-gah pertama (SMP)”, harap Ketua KPUDTebingtinggi itu.(RS)

RANTAUPRAPAT–Dalampembahasan LKPJ BupatiTahun 2009, ada beberapapos anggaran tidak sesuaidengan yang dipertanggungjawabkan, entah penguran-gan dan penambahan daripos mana hal itu bias terjadi,jadi di duga ada kamuplasedan sarat indikasi dugaankorupsi pada Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatuyang APBD 2009 tidaksingkron dengan LaporangKeterangan PertanggungJawabab (LKPJ) BupatiLabuhanbatu Tahun 2009.

Ketidak sesuaian ini terdap-at beberapa mata anggaransalah satunya dibebankan dantumpang tindih kepada biayabelanja tidak langsung, keran-cuan ini dipertanyakan tetapisatupun dari Pejabat di DinasKesehatan tidak ada yang da-pat memberikan tanggapandan menghindar dari pertan-yaan wartawan seperti ke-curigaan double mata angga-ran sangat beralasan dan tidakdapat di pertanggung jawab-kan seperti terdapat pada mataanggaran dalam pensosialisa-sian perundang – undangan danbimtek dengan anggaran Rp45.000.000,- dan Rp43.208.400,-.

Belanja perbaikan gizimasyarakat pada APBD 2009RP 471.456.400 di pertanggungjawaban Rp 482.214.400,- seh-ingga terdapat penambahan Rp10.758.000,-. Belanja pelatihandan pendidikan terdapat ang-garan Rp 51.624.000,- dan ang-garan sosialisasi peraturan pe-rundang – undangan pada subgaji pegawai Rp 24.000.000,-yang dicadangkan untuk gajisiapa padahal gaji telah diang-garkan pada belanja tidak lang-sung.

Dinas Kesehatan telah be-berapa kali diterpa masalahdugaan korupsi dan terseretsampai duduk di kursi pesaki-tan / dipersidangan dalam haldugaan korupsi penyalahguna-an anggaran yang tidak sesuaidengan peruntukannya sepertiterhadap Kepala Dinas, WakilKepala Dinas, KTU dan Benda-hara.

Baru-baru ini beredar terja-di isu pungli yang melibatkanoknum kepala bagian kepe-gawaian yang mengorbankanpegawai yang memasuki masapension dimintai sejumlah danaRp 400.000 s/d Rp 600.000,-untuk kepengurusan dana pen-sion hal itu diutarakan oleh pe-gawai dinkes yang tidak berse-dia disebutkan namanya.

Kepala Dinas Kesehatan Dr.H. Nazmil Fuad Harahap, M.KES yang dihubungi melaluitelepon selulernya tidak di-angkat, dan di sms, tidak men-jawab yang menandakan tidakadanya ketransparanan danpertanggung jawaban yang da-pat disampaikan kepublik ten-tang yang dipertanyakan dansemenjak pernah duduk diper-sidangan seakan menutup diriuntuk wartawan, kepada ben-dahara hanya mengatakantidak mengetahui persisnyapermasalahan yang dipertany-akan. (TIM)

DELI SERDANG–Perubahantidak akan terjadi bila tidakdimuali dari diri sendiri. Sepeng-gal kata bijak ini sangat tepatditujukan bagi DPRD DeliSerdang. Pasalnya anggotadewan dimasa kampanyemenjanjikan terjadinya perubah-an disegala sektor.

Namun lembaga legislatifDeli Serdang periode 2009-2014pimpinan Hj.Fatmawati Takrimmasih ‘memelihara’ kebiasanburuk yakni melanggar TataTertib Dewan tentang waktupersidangan atau rapat paripurna.

DPRD Deli Serdang pimpinanHj.Fatmawati Tarkim yangmerupakan srikandi politisipartai Demokrat, belum pernahtepat waktu setiap kali rapatparipurna. Bila dalam undanganrapat dijadwalkan pukul 10.00WIB, seringkali paripurnadimulai pukul 11.00 WIB atau

molor 1 jam.Molornya waktu membuat

undangan jenuh dan akhirnyaberanjak meninggalkan ruanganrapat.

Hal ini perlu kesadaranmasing-masing oknum yangmenamakan dirinya wakil

rakyat. Jika dalam melaksana-kan tugasnya angota dewanyang notabene mengembanamanah rakyat belum disiplin,bagaimana mereka mampumemperjuangkan nasib rakyat.

Seperti rapat Paripurnapenetapan Ranperda SistimPerencanaan PembangunanDaerah, Rabu (5/5). Dalamundangan, rapat dimulai pukul09.00 WIB, namun molor hinggapukul 11.30 WIB .Demikian jugarapat paripurna pengesahanRanperda Rencana Pemban-gunan Jangka Panjang (RPJP)Kabupaten Del iSerdang tahun2005-2025 juga molor dari pukul10.00 menjadi pukul 11.30 wib.

Akibatnya paripurna yangdipimpin Hj Fatmawati dandihadiri Wakil Bupati ZainuddinMars, sepi. Tak terlihat parakepala SKPD, termasuk unsurMuspida.

“Gak pernah tepat waktuDPRD ini, terus-terusan jadwalmolor bosan bagus pulang saja dikantor masih banyak kerja,”cetus salah seorang Kadis yangbosan menunggu sesuai jadwal.

Jika kebiasaan buruk tidakdiubah, selaku lembaga penga-wasan kinerja eksekutif, dewanjangan terlalu banyak menghim-bau penegakan disiplin kerjapegawai di jajaran Pemkab.Karena dewan sendiri belummenunjukkan disiplin waktu,”ujar petinggi pemkab menimpali.

Ketua DPRD Deli Serdang HjFatmawati mengakui tidak tepatwaktu persidangan memangsuatu kebiasaan buruk yangharus diubah.

”Ya saya tidak inginkanwaktu molor setiap jadwalparipurna, tetapi masalahnyaanggota dewan pada jamditetapkan belum banyak yang

hadir, jadi bagaimana paripurnabisa dimulai’ jelas Fatmawati.

Namun demikian, masukandari masyrakat untuk penegakandisiplin waktu, kata Fatmawati,ke depan pimpinan dewan akanberupaya mengubah kebiasaanburuk tersebut. Bahkan diren-canakan akan membuat papannama seluruh anggota dewanyang masuk kantor dan absen.

"Nanti akan kita buat papannama , jadi masyarakat dapatmelihat siapa dewan yang sudahngantor dan absent,” imbuhFatmawati.

Diharapkan bagi seluruhanggota dewan agar menyadarikewajiban yang sudah ditetap-kan tata tertib maupun yagdijadwalkan Badan Musyawarah(Banmus). Fatmawati jugamenghimbau pihak eksekutifuntuk bersama-sama memper-baiki kebiasan buruk tersebut.(PS)

Perda RPJPDeli Serdang DisahkanLUBUK PAKAM - Rancangan PeraturanDaerah (Ranperda) tentang Rencana Pem-bangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun2005-2025 Kabupaten Deli Serdang dis-ahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)dalam rapat paripurna DPRD, Kamis pe-kan lalu. Sidang paripurna kali ini dipimp-in Wakil Ketua H Wagirin Arman S.Sos.

Paripurna ini dihadiri Wakil Bupati DeliSerdang H Zainuddin Mars beserta unsurMuspida dan SKPD. Pengesahan perda itudilakukan setelah mendengarkan laporanpanitia khusus (pansus) RPJPD disampai-kan juru bicara pansus Imran Obos.

Menurut Pansus ,Ranperda RPJP Kabu-paten Deli Serdang tahun 2005-2025, ter-jadi perbaikan dan penambahan di dalambab dan pasal-pasalnya dan mampudirampungkan setelah melalui tiga taha-pan. Yakni rapat internal Pansus, RapatKerja dengan mitra kerja dan konsultasiserta kunjungan kerja ke Pemkab Tange-rang Jawa Barat, Seragen Jawa Timur dankantor Kementerian Bappenas di Jakarta.

Perda RPJP ini untuk mendukung kor-dinasi antar pelaku pembangunan dalampencapaian kebijakan umum daerah, men-jamin terciptanya integrasi, sinkronisasidan sinergi antar daerah, ruang, waktu,fungsi pemerintah pusat dan daerah. Men-jamin keterkaitan dan konsistensi antarperencanaan, penganggaran, pelaksanaandan pengawasan. Menjamin tercapainyapenggunaan sumber daya secara efesien,efektif dan berkelanjutan dan mengopti-malkan partisipasi masyarakat.

Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin-Mars ,S.Sos menyatakan ditetapkannnyaperda RPJPD tersebut eksekutif denganlegislatif telah meletakkan fundamendasar dalam program pembangunan daer-ah 20 tahun ke depan. Nanti akan dijabar-kan dalam rencana pembangunan tahunan,jangka pendek dan jangka menengah.

“Rencana pembangunan jangka pan-jang daerah, merupakan dokumen indukyang harus dipedomani agar dalam peny-usunan penyusunan perencanaan pemban-gunan dapat dilaksanakan secara ber-kelanjutan, bertahap dan terfokus padasasaran dan target yang telah ditetapkansesuai harapan dan tuntutan masyarakat,guna mewujudkan masa depan Deli Serdangyang maju, sejahtera, relegius dan bersatudalam kebhinekaan,”ujar Wabup.(PS)

Kamuflase LKPJ 2009 Dinas Kesehatan

LUBUK PAKAM - PemerintahKabupaten Deli Serdang bek-erjasama dengan Badan Pene-litian dan Pengembangan (Lit-bang) Industri KementerianPerindustrian RI, melaksanakanroad show kemampuan layan-an balai di Kab Deli Serdang,di Gedung Medistra, Lubuk Pa-kam belum lama ini.

Kepala badan Litbang In-dustri Kementerian Perindus-trian RI, DR Dedi Mulyadi men-gatakan digelarnya road showini karena Deli Serdang sangatberpotensi dalam pengemban-gan industri, untuk itu perlu pe-mahaman teknologi. Hasil Lit-bang dapat dimanfaatkan mas-

yarakat meningkatkan nilaitambah bagi bidang usaha po-tensial seperti agro industri,pengolahan logam, kerajinantenun dan bordir, sehingga da-pat menghasilkan produk yangmemiliki nilai jual yang lebih ting-gi dan dapat memenuhi per-mintaan serta kualitas yangdiinginkan oleh pasar.

Bupati Deli Serdang Drs HAmri Tambunan mengatakanPemkab terus melakukan up-aya pengembangan sektor In-dustri, sejalan pembangunan disektor lainnya guna menduku-ng dan menggerakkan pereko-nomian masyarakat yang per-lu mendapat penanganan se-

cara terus menerus untuk me-menuhi tuntutan perbaikankesejahteraannya.

Perlu dipahami, kata bupati,pembangunan sektor Industrimemiliki dampak yang sangatluas bagi peningkatan pereko-nomian masyarakat, karna In-dustri disamping mengem-bangkan potensi Sumber dayaalam yang miliki, juga mampumenyerap tenaga kerja.

Karenanya, para pelaku in-dustry di daerah, masih memer-lukan bimbingan teknis dalammeningkatkan sumber dayamanusia serta informasi per-kembangan teknologi industriyang sedang berkembang mela-

lui layanan balai untukmengejar ketertinggalan in-dustri sesuai dengan per-kembangan dan kebutuhanmasyarakat.

Road Show yang digelarselama dua hari itu, menghad-irkan narasumber dari balaibesar industri agro Bogor, Bal-ai kerajinan dan Batik Yogy-akarta, Balai besar Kimia dankemasan Jakarta, balai besarTekstil Bandung dan BristandIndustri Medan diikuti 80 pe-serta terdiri dari kalangan ak-ademisi, aparat daerah,IndustriKecil menengah (IKM), asosia-si dan pelaku usaha dari indus-tri terkait.(PS)

Pemkab Gelar Pelatihan Penerapan Hasil Litbang

Pemkab AsahanLakukan MutasiJabatanASAHAN–Bupati Asahan H Risuddinmelakukan pengangkatan dan pemindah-an PNS dari dan dalam jabatan stuktural dilingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemk-ab) Asahan. Risuddin dalam arahannyamengatakan mutasi dilakukan untuk pen-ingkatan dan pemberdayaan peran jabatanstaf ahli untuk bekerja lancar, tertib dan aman.Birokrat sejati selalu ikhlas dan tulus mem-berikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapaun para pejabat yang terkenamutasi antara lain, Adi Mulyono SH sebel-umnya staf ahli bidang hukum dan politikmenjadi pegawai biasa. Ir Muhardi Sarjan,M.Si Kepala bidang Pertamanan dan Pen-erangan Jalan pada Dinas Tata Kota di-angkat menjadi staf ahli bidang hukum danpolitik. Drs Hubban Rangkuti Kepala Bagi-an Persidangan pada Skretariat DPRDmemasuki masa persiapan pensisun.Kharuddin, S.Sos. M.Si Kasubbag Pemer-intahan Umum pada bagian Tata Pemer-intahan Setda menjadi Pj. Kepala BagianPersidangan pada Sketariat DPRD

Syafaruddin Siregar SH, menjadi Ke-pala Bidang Pertamanan dan Peneranganjalan. Khairullah Ishal, SE Kepala BidangPenempatan dan Perluasan Kerja pada di-nas Tenaga Kerja, memasuki masa pension.Zulkarnain Kasubbid Perencanan Pemban-gunan dan Pekerjaan Umum pada Inspek-tur Pembantu Bidang Pembangunan Ins-pektorat diangkat jadi Kepala bidang Pen-empatan dan Perluasan Kerja pada dinasTenaga Kerja.(IN)

TINJAU–Kepalabadan (kaban)LitbangIndustriKementerianPerindustrianRI, DR DediMulyadi (kiri)didampigiBupati DeliSerdang AmriTambunan danNy Anita AmriTambunan saatmeninjaustand pameranagro industri,pengolahanlogam,kerajinantenun danbordir produkDeli Serdang.

TEBING TINGGI - LaporanKeterangan PertanggungJawaban (LKPJ) TA.2009 danLKPJ Walikota Tebingtinggi IrH Abdul Hafiz Hasibuan dia-khir masa jabatan 2005–2010pada sidang paripurna DPRDdi Aula Sidang Dewan Kamiskemarin menyebutkan pertum-buhan ekonomi Tebingtinggimencapai 6,04 persen.

Tujuan utama penyampaianLKPJ guna memenuhi prinsipakuntabilitas dalam penye-lenggaraan pemerintahan, se-hingga masyarakat melaluiDPRD dapat mengevaluasi ki-nerja yang sudah dicapai hing-ga saat ini.

“LKPJ juga merupakanbagian dari check and balance(koreksi dan keseimbangan)berupa penyampaian laporan(progress report) atas kinerjayang sudah dicapai,”ucap Wa-likota.

Walikota menyebutkan, me-masuki TA 2006–2010, kitamasih dihadapkan pada per-soalan yang tidak lepas dariberbagai bidang yang cukupmendasar. Secara makro ket-ersedian anggaran yang belumsebanding dengan besarnya as-pirasi dan kebutuhanmasyarakat. Kondisi ini meru-pakan kendala tahunan yangdihadapi, oleh karena itu pen-anganan program prioritas bu-

kanlah menjadi hal yangmudah.

Disampaikan tingkat per-tumbuhan ekonomi daerahpada tahun anggaran 2006 di-awali sekitar 4,39 % dan akhirtahun 2009 mencapai 6,04 %.Namun belum semua dapatmenyerap tenaga kerja danbelum maksimal dapat men-ciptakan lapangan kerja. Halini terkait dengan belum sta-bilnya tingkat pertumbuhanekonomi nasional yang mem-berikan pengaruh langsungterhadap perekonomianbdaerah.

Untuk mengatasi per-masalahan yang timbul pada5 tahun anggaran (2005 –2010), APBD tahunan di-fokuskan pada kebijakan, ant-ara lain, peningkatan PADyang dilakukan melalui inten-sifikasi dari sector pajak danretribusi daerah serta sosial-isasi promosi penanamanmodal melalui investasi swas-ta. Berikutnya efesiensi peng-gunaan sumber dana, namundari alokasi yang ada tetapdapat dibangun fasilitasumum dan social dengankuantitas dan kualitas yangmemadai.

Dalam hal pengembanganekonomi kerakyatan, lebihditekankan pada pengemban-gan bidang industry perda-

gangan terutama pada UKM,industri rumah tangga dan ko-perasi serta pemberian bantu-an modal dan alat alat produk-si pada masyarakat.

“Begitu pula dengan up-aya peningkatan kerja danpenanggulangan pengang-guran dengan optimalisasipembangunan daerah sertaperbaikan pertumbuhanekonomi yang berkesinam-bungan”, paparnya.

Dalam nota pengantar itu,walikota juga menyampaikanberbagai kebijakan, pendapa-tan dan belanja dan pelaksan-aan berbagai bidang didaerahselama kepemimpinanya se-cara detail, seperti jumlahpendapatan dan belanja, pel-aksanaan wajib belajar, pem-bangunan rumah murah sep-erti rusunawa serta sarana danprasarana lainnya.

Paripurna yang dipimpin HChairul Mukmin TambunanSE itu dihadiri unsure muspi-da, antara lain KapolrestaAKBP Robert HariyantoWatratan, Ketua PN Sun Basa-na Hutagalung dan KajariL.Tambunan, SH dan 22 dari25 anggota DPRD. Tampakpula Pl. Sekdakot H.Agus SalimPurba, para Kadis, Kaban, Ka-kan, Camat dan Lurah se-KotaT.Tinggi serta undanganlainnya.(RS)

LKPJ 2009, Pertumbuhan Ekonomi Capai 6,04%

WAKTU PARIPURNAMOLOR

Hj Fatmawati Tarkim

KPK POS

SUARA PILKADAE D I S I 97

10 – 16 MEI 2010

8

SUMUT

Demi Mendukung Calon Bupati

Yursalim Gunakan Ayat Al-Qur’an

Masyarakat Kerajaan Serbu Kampanye KYB-Maju

RANTAUPRAPAT–Saat ini terjadi perbincangan hangat di tengah-tengahmasarakat, sehubungan adanya rekaman kutipan statement Wakil KetuaPGRI Labuhanbatu Ustad Yursalim pada acara Konfercab PGRI KecamatanRantau Selatan, Selasa pekan lalu di depan Kantor Cabang Dinas Pendidi-kan Jl Lintas Sumatera Sigambal, Rantauprapat ketika menyampaikansambutan mewakili Ketua PGRI Labuhanbatu.

20-an Ribu Massa Tumpah

Panda: Erry Nuradi Pemimpin Bermoral dan Beretika

Ali Umri Ambil PeranMenangkan ‘Jerami’BINJAI – Masa terakhir kampanye, suasa-na politik di Kota Binjai terus memanas.Untuk mendulang suara terbanyak, seg-alah cara dilakukan, seperti terlihat padapasangan calon nomor urut 7, Zepri danBaskami. Pasangan ini mendapat dukun-gan penuh dari Walikota Binjai Ali Umri.

Pada acara yang digelar dikediaman AliUmri di Padang Hijau Tandem, Selasa lalu,seluruh camat, lurah, kepling dan tim suk-ses ‘Jerami’ berkumpul. Pada pertemuandilakukan bagi-bagi uang untuk mempersiap-kan kampanye akbar di Lapangan Bola Ke-bun Lada Binjai Utara.

Para camat, lurah dan kepling yang bera-da di rumah Ali Umri terlihat begitu sibuk, dantampak hadir Haris Harto ketua DPRD Bin-jai, dan tokoh-tokoh politik lainnya.

Adanya kegiatan itu Wakil Ketua Dew-an Pertimbangan Partai Golkar TK II Bin-jai Azharuddin Harahap didampingi wakilKetua Bidang Organisasi Armansyah SHmenyatakan sangat menyesal atas kegia-tan yang dilakukan para camat, lurah dankepling yang ikut berpolitik memenang-kan salah satu calon Walikota Binjai Ze-fri Januar Pribadi yang juga adik Ipar Walikota Binjai.

Lebih lanjut Azharuddin mengatakanbila kader Golkar Kota Binjai yang mem-belot tidak mendukung pasangan yangdiusung Partai akan mendapat tindakanberupah sanksi yaitu pemecatan. “Sanksiini sudah ada pembahasan di partai. Kad-er yang membelot itu disebut-sebut na-manya Haris Harto dan Elga.

di Tempat terpisah ketua Golkar KotaBinjai Zainuddin Purba SH juga menegas-kan setiap kader Golkar yang melanggardan tidak menghidahkan keputusan par-tai akan mendapat sanksi. “Bila terbuktiakan dibawa dan dilaporkan ke DPDGolkar TK I Sumut,” tandasnya.(SBR)

Terindikasi Korupsi,Setdako Tetap MajuTANJUNGBALAI - Walaupun terindikasaiterlibat dugaan korupsi belanja langsungkegiatan non fisik pada kantor Badan Per-encanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2007,Setdakao Tanjungbalai DZ (Mantan Kepa-la Bappeda Kota Tanjungbalai) tetap majusebagai bakal calon Walikota pada PilkadaKota Tanjungbalai 2010.

Diketahui tahun anggaran 2007, Bappe-da Tanjungbalai merealisasi anggaran keg-iatan belanja non fisik Rp2.614.987.000 den-gan 10 program yang dibagi pada 34 kegia-tan. Bappeda saat itu di bawah kepemimpi-nan DZ.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RIdalam auditnya menemukan beragai peny-impangan penggunaan anggaran. Misalnyakegiatan yang tidak didukung bukti lengkapdan sah, bahkan ada pekerjaan yang tidakmemilii konsultan tapi dananya tetap diba-yarkan.

Penyusunan buku publikasi Kota Tan-jungbalai Tahun 2000-2006, perhitungandan kajian perubahan indeks harga kon-sumen, potensi kelurahan, dan IndikatorPendidikan. Hasil pemeriksaan BPK-RI ataskegiatan itu pada Bendahara Pengeluaran,Nurdiana BA ditemukan ada pengeluaranRp273.000.000 yang direalisasikan untukbelanja tenaga kerja non pegawai dan suratperanggungjawaban (SPJ) hanya berupa,tanda terima pembayaran tanpa Surat Tu-gas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),bukti honorarium, laporan atau kertas kerjapembuatan kuisioner, pengumpulan data dilapangan, analisa data, pengeditan data, ser-ta evalusi dan editing .

Sedangkan untuk kegiatan yang tidakdilaksanakan Konsultan, CV Elzetar, CV Liz-uro, PT Transima Indo Consultant, PT Bumi To-ran Kencana dan CV Ninta yang total keseluru-hannya pekerjaan yang tidak dilaksanakanRp8.375.000 sedangkan total pekerjaanyang tidak dipertanggungjawabkan senilaiRp71.685.370 sementara dananya telahdibayarkan kepada Konsultan.(JUNAIDI)

Konpercab PGRI yang dilak-sanakan dihampir seluruh keca-matan Kabupaten Labuhan-batu terlihat seperti kampanyeterselubung untuk mendukungsalah satu calon bupati pasanganyakni Hj. Adlina–Trisno. WadahPGRI yang mayoritas pengikut-nya PNS, sudah terlibat dukung-mendukung calon Bupati.

Ini sangat bertentangan den-gan UU No 32 tahun 2004, UUNo. 10 Tahun 2008, PP No.30Tahun 1988, Surat EdaranMENPAN No.07 Tahun 1999dan Keputusan KPU Kabupat-en Labuhanbatu No.16/Kpts/

KPU-LB-002.434781/ Tahun2009 tentang tata cara kam-panye Pilkada yang dijelaskanpada pasal 53 dan 54. Intinyapejabat negara, baik pejabatstruktural dan fungsional dalamjabatan negeri lainnya dilarangmengadakan kegiatan yang ber-pihak pada pasangan calon pe-serta pilkada, sebelum, selama,dan sesudah masa kampanye.

Wakil Ketua PGRI Yursalimkepala salah satu sekolah yangmengaku ustad dan PNS, saatmenyampaikan kata sambutanmengatakan menggunakanayat-ayat al-Qur’an demi ke-

pentingan salah calon. Yursalimjuga mengingatkan jangan adadusta di antara kita. Pertang-gungjawabkan 800 guru-gurukecamatan Rantau Selatan.“Saya sekarang dekat denganibu Adlina, jangan coba-cobamembuat saya malu di Labu-hanbatu, tapi tolong pertang-gungjawabkan,” ujarnya.

Penggunaan ayat-ayat al-Qur’an demi membujuk umatislam tersebut, mengundang reak-si dan kecaman dari berbagai kel-ompok masyarakat. Bahkan menu-rut warga tidak seperti itu bagiandari penyesatan umat, untuk ituumat meminta agar janganmelakukan tindakan menyesatkandemi kepentingan sesaat.

Bahkan, apa yang dilakukanUstad Yursalim telah diLapor-kan Lembaga Pengawas Penye-lenggara Negara (LPPN) Hasa-nuddin Hasibuan ke Panwaslu

Kab Labuhanbatu dengan no-mor penerimaan laporan 058/Panwaslu Kada/LB/IV 2010dengan memberikan rekamandalam bentuk CD. Pelaporan itudilakukan Jum’at 30 April 2010diterima Sekretaris PanwasluM. Edy Yusuf Harahap.

Mendengarkan rekaman pi-dato Ustad Yursalim dan Drs Il-ham Rambe dan kalangan ang-gota DPRD terperangah danbertanya–Tanya. Bahwa telahterjadi pembodohan dan pelece-han. Hasanuddin Hasibuandalam pembicaraannya di ge-dung DPRD, Rabu pekan mem-inta Panwaslu serius menindak-lanjuti laporan tersebut sesuaiUU dan peraturan berlaku.

“PNS harus benar–benar ne-tral dalam Pilkada agar pelak-sanaannya berjalan fair dankondusifan tetap terjaga,” pin-ta Hasanuddin.(TIM)

ORASI –Panda Nababan saat berorasi dihadapan puluhan ribu massa pada Kampanye akbar Pasangan nomor 3 Erry-Soekirman didampingi Erry-Kirman,dan Khairi ZulmiKetua DPC PDIP Sergai,Kamis(6/5)dilapangan bola kaki Bangun Bandar Martebing Kec.Dolok Masihul.

SALAK–Putaran kampanyeke empat pasangan CalonBupati dan Wakil Bupatinomor urut 1 RemigoYolando Berutu-Maju EliasPadang di Sukarame KecKerajaan Pakpak Bharat,pekan lalu diserbu ribuanmasyarakat. Melimpahnyawarga yang datang meng-indikasikan pasangan inimendapat hati masyarakat.

Bahwa warga tidakperduli walau harus dudukberjam-jam hanyan untukmendengarkan pidatopolitik para juru kampanyepasangan Reminggo danMaju.

Warga yang mengharap-kan perubahan mengeluk-elukan Remigo-Maju.Warga berharap pasanganini akan mampu membawaPakpak Bharat dariketertinggalan dari daerahlain.

Begitu pasangan RYB-MAJU tiba dilokasi kam-panye langsung disambutantusian masyarakat, baikdari anak, orangtua danpara pemuda PakpakBharat yang menghadirikampanye tersebut.

Tokoh MasyarakatSukarame mengatakanmengharapkan kandidatRYB-Maju ini bisa segeramembawa perubahan.Kepala Daerah harus punyaakses ke tingkat Provinsidan Pusat serta Luar Negeriuntuk bisa menarik investormengelola potensi derah ini.Banyak potensi yang belumdigali peminpin yang laludan sekarang, maka kitaberharap RYB-Maju agardapat mengelolanya.

Begitu juga Jurkam dariPartai Golkar, AbdulAngkat sekaligus ketuaSulang Silima Marga

Angkat se-Indonesiamengatakan, kalau kitamemilih peminpin yangtidak dapat mengelolapotensi yang ada, makaPakpak Bharat yangdimekarkan dari Kabupat-en Dairi akan kembali kePemkab induk.

“Artinya kalau masya-rakat salah memilihpemimpin lima tahun kedepan yang tidak mampumengelola kekayaan alam didaerah ini, pemerintah pusatakan mengkaji ulang untukdikembalikan ke kabupatenInduk,” terangnya.

Maka hal ini perlu kehatihatian untuk memilihpeminpin lima tahunkedepan(2010-2015)nantinya dan dirirnyamengajak kepadamasyarakat yang berhakmemberikan suaranya agarjangan mau di iming-imingi

oleh siapun untuk memak-sakan memilih salahseorang kandidat yangtidak memiliki programpeningkatan kemajuandaerah ini,karena yang kitasayangkan dikembalikan-nya ke kabupaten Induk.

Jurkam dari PAN yangjuga ketua Umum dewanPinpinan Pusat IkatanPemuda Pakpak Indonesia(DPP IKPPI) mengatakan,kita telah melihat selamaRemigo menjbat WakilBupati telah membuktikankomitmennya yang berpi-hak kepda masyarakatdengan memberikanbeasiswa kepada maha-siswa di perguruan tingginegeri dan Murid levelmulai dari dasar danmenengah begitu juga jalanjalan kedesa yang sudah diperbaiki maka selamamenjabat Wakil Bupati dan

Apabila menjadi Bupatisudah barang tentu akanlebih baik karena sudakmemegang kekuasaanmenjadi nomor satuterangnya.

Maka Remigo mengakubahwa dirinya belum bisaberbuat maksimal karenakapasitas saya masihmenjabat Wakil Bupatitetapi apabila masyarakatmemberikan kepercayaankepada saya untuk mem-inpin lima tahun kede-pan(2010-2015)makadirinya akan berjanji akanmenguras segala kemam-puan untuk mewujutkanperubahan Pak Pak Bharatyang lebih maju khususnyadibidang ekonomi masyara-kat dan segala dini.

Begitu juga dibidangpendidikan akan sayautamakan untuk memban-tu biaya ke perguruan

tinggi apalagi bagi masya-rakat yang tidak mampuakan prioritaskan begitujuga dibidang pertaniankita sudah programkanakan kita tingkatkankarena daerah kita iniadalah daerah pertaniandan perkebunan.

Sonni Berutu jurkamRYB-Maju mengaku telahteruji dan terpuji sepakterjang Remigo Berutuselama menjabat selamaWakil Bupati Pak PakBharat telah banyak berbuatuntuk masyarakat tetapi kitamengetahui bahwa sebagaiwakil itu tidak boleh berbuatapa seperti sopir Serap ujarSonni Berutu yang jugasebagai Anggota DPRDsetempat.

Dirinya keliling menany-akan kepada beberapaorang masyarakat yangmenghadiri acara tersebut,

salah seorang Bru Tumang-ger mengaku bahwakeinginannya memilihRemigo karena ketampa-nannya yang sepertibintang Film,begitujugapapar Bru Manik mengakubahwa Remigo YolandoBerutu tepat untuk meminpinPakpak Bharat ini supayacepat berubah dari keterting-galan dari daerah lain karenabegitu kekar dan latarsekolahnyapun terjaminbukan sekolah sore ujarnya.

Lain juga Bru Padangdirinya sangat senang melihatpenampilan Pasangan RYB-Maju,RYB-Maju artinya RYBitu Rapat jadi kalau sudahrapat pasti maju jadi diamengajak mari kita memilihpasangan ini kalau kitaingin merapatkan Barisanpasti kita Maju uajrperempuanyang masihberusia muda itu. (KAR).

DOLOK MASIHUL - PolitisiSenior PDI-P Panda Nababanmengajak massa pendukungCalon Bupati/Wabup Erry-Soekirman untuk memilihpasangan tersebut pada 12 Meinanti. Sebab pasangan tersebutsangat tepat memimpin Sergai5 tahun ke depan.

“Erry-Kirman dengan ang-garan minim mampu memban-gun Sergai dan saat ini sudahberkembang,” kata Panda Na-baban saat menyampaikan ora-si politik pada Kampanye Ak-bar di lapangan Kebun BangunBandar Martebing Dolok Masi-hul Kamis (6/5) lalu.

Kampanye akbar Erry-Kir-man itu dihadiri 20-an ribuanmassa. Kampaye yang sempatdiguyur hujan deras, dihadiripimpinan partai politik pen-dukung dan ormas. Juga hadirAmas Muda Siregar Ketua Kor-wil Partai Golkar, artis dangdutIbukota dan Jhon Eliaman Sa-

ragih artis Simalungun asalSipispis. .

“Keluarga Erry Nuradi ad-alah keluarga yang beretika danbermoral. Saya juga baru inimelihat dikepemimpinan Erry-Soekirman,”sebut Panda sam-bil menyampaikan kemampuankepemimpinan Erry menyatu-kan Pemuda Pancasila dan IPK.

Sebelumnya Ketua DPC Par-tai Demokrat Dartatik Daman-ik dalam orasinya mengingat-kan warga Simalungun untukmemilih Erry-Soekirman, kare-na keduanya dapat dipercaya.“Ketua Dewan Pembina PartaiDemokrat SBY yang juga Pres-iden RI berpesan agarmasyarakat memilih Erry-Soekirman,”katanya.

Dibagian lain, Ketua DPCPartai Persatuan Pembangunan(PPP) Usman Efendi Sitorusdalam orasi mengingatkan mas-sa untuk tidak termakan isu danfitnah yang menjurus pada ha-

sut. Kita bukan memilih kepalasuku atau kepala adat, tapi kitamemilih pemimpin. Banyakyang memfitnah Erry dengantuduhan korupsi. Banyak calonmengubar janji yang membuatlelah masyarakat.

Lebih lanjut Usman menga-takan target Erry-Soekirman kedepan membangun peluang danlapangan kerja untuk anak-anak sekolah tamatan SMA.Usman mengingatkan tidakmasuk akal kalau semua anakSergai harus jadi PNS karenaalokasinya terbatas.

“Saya ingatkan saatkepemimpinan Erry-Soekir-man, uang dari luar masuk bu-kan malah keluar dari Sergaiseperti yang dituduhkan,” tegasUsman

Pada kesempatan itu Usmanyang juga anggota DPRD Ser-gai kembali mengingatkan war-ga untuk waspada dan berhati-hati. Saat ini banyak ‘kunti-

lanak’ dan ‘hantu’ gentayanganmembawa ikan gembung danmie instant sambil menebar fit-nah lewat selebaran gelap dansms. “Jika datang, katakan padamereka, booongak,”ucap Us-man.

Sementara itu Erry Nuradimengajak simpatisannya men-doakan orang yang selalu me-nebar fitnah. Orang yang mem-fitnah itu karena tidak mampudan bisa mengadu program den-gan baik. Enam tahun usia Ser-gai banyak harapan masya-rakat yang belum terpenuhi danharus dilanjutkan.

Empat tahun lebih, 2600 ru-ang belajar telah diperbaiki,SMA sudah hadir disetiap Ke-camatan. Ini bukan janji tapisudah terbukti. Warga Kotarih65 tahun negara ini merdeka,sekarang sudah berdiri SMANegeri. “Betul,” ujar Erry disam-but teriakan massa betul danlanjutkan.(ARM)

Medan danP SiantarRawan KonflikMEDAN–MEDAN–MEDAN–MEDAN–MEDAN–Dua dari 23 kabupaten/kota diSumatera Utara yang akan menggelarPemilihan Umum Kepala Daerah (Pemi-lukada), yakni Kota Medan dan Kota Pe-matangsiantar, dinilai sangat rawan kon-flik oleh Komite I Dewan PerwakilanDaerah Republik Indonesia (DPD RI). Pe-nilaian itu didasarkan dari fakta dandata yang diperoleh Komite I DPD RIsaat melakukan kunjungan kerja kesejumlah daerah di Sumut pada tang-gal 26-30 April lalu.

Menyikapi kerawanan ini Komite IDPD RI pada salah satu butir rekomen-dasinya kepada lembaga-lembaga ter-kait di pusat maupun daerah memintasupaya dibentuk tim khusus untuk me-mantau pelaksanaan Pemilukada di KotaMedan dan Kota Pematangsiantar.

Komite I DPD RI juga merekomen-dasikan agar Komite I DPD RI, KPU Pusat,dan KPU Provinsi menugaskan personilkhusus berikut perangkat serta angga-rannya untuk memonitoring tahapan-tahapan Pemilukada di Kota Medan danPematangsiantar.

Hal itu dikemukakan Anggota DPD RIasal Sumut Dr H Rahmat Shah yang jugaselaku ketua rombongan Komite I DPDRI saat kunjungan kerja (kunker) keSumut kepada wartawan di Medan, Se-lasa (4/5). Anggota Komite I DPD RI yangikut dalam rombongan kunker ke Sumutyakni Prof Farouk Muhammad (Ketua Ko-mite I), Hj Sri Kadarwati Aswir, Hj Sumi-wati T Maschun Shofwan, H Amang Syafu-din, HM Aksal Mahmud, dan BachrumManyak.

Rahmat Shah menguraikan, di KotaPematangsiantar, ada sejumlah fakta dandata terkait persiapan pelaksanaanPemilukada yang dinilai berpotensi men-gundang rawan konflik.

Seperti adanya temuan Panwas bah-wa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)dinilai bermasalah, sebab terjadi perbe-daan jumlah yang sangat signifikan dariDPT Pilpres, DP4, Daftar Pemilih Semen-tara (DPS) yang selisihnya mencapai 30ribu pemilih. Temuan Komite Pemilih In-donesia (TEPI) atas adanya pemilih gan-da dalam DPT sebanyak 1.178 pemilih.

Mengingat salah satu pasangan ca-lon kepala daerah adalah incumbentyang notabene selama menjabat se-bagai Walikota Pematangsiantar didugabanyak terlibat pelanggaran administra-tif dan pelanggaran hukum, dikhawatir-kan dalam pelaksanaan Pemilukada, in-cumbent cenderung melakukan segalacara termasuk 'mengintimidasi' PNS danpenggunaan fasilitas negara.

Terkait persiapan Pemilukada KotaMedan, Komite I DPD RI juga mene-mukan sejumlah fakta dan data yangjuga dikhawatirkan d apat memicukerawanan.

Di antaranya dari 11 pasangan bakalcalon yang mendaftar, ternyata hanya 10pasangan yang lolos sebagai calon. Kon-disi ini bisa menimbulkan kerawananmeski pasangan yang tidak lolos terse-but telah melakukan upaya hukum kePTUN, sedang KPU tetap menjalankantahapan-tahapan Pemilukada.

Potensi konflik lainnya persoalan ne-tralitas Plt Walikota Medan saat ini yangnotabene adalah Gubernur Sumatera Ut-ara, sangat-sangat diragukan. Kemudi-an ditemukan adanya calon walikotayang memberikan bantuan-bantuan ke-pada masyarakat selalu menyatakanbahwa bantuan itu sebagai bantuan pri-badi, padahal dananya bersumber dariAPBN maupun APBD.

"Dalam hal ini kita (DPD RI) mengin-gatkan supaya janganlah melakukan ke-curangan-kecurangan yang semakin da-pat memicu kerawanan dalam pelaksan-aan Pemilukada," kata Rahmat Shah.

Menurut Rahmat Shah, Komite I DPDRI telah menindaklanjuti rekomendasi inidengan melakukan pertemuan denganKPU Pusat pada Senin (3/5) dan denganBawaslu dalam waktu dekat agar pem-bentukan tim khusus untuk mengawasipelaksanaan Pemilukada di Sumut teru-tama di Kota Medan dan Pematangsian-tar dapat direalisasikan.(SF)

9KPK POS

E D I S I 97

10 - 16 MEI 2010 NASIONALPOLITIK

Bukti Kepemilikandan KeabsahanLahanTERNYATA, sejak tahun 1996 lalu, Dr HRahmat Shah menjadi pemilik yang sah ataslahan seluas lebih kurang 17.848 M2 yangterletak di Km 6,7 Jalan Binjai (Jalan GatotSubroto) Medan.

Hal ini dibuktikan dengan Akta'Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi'No.45 tanggal 22 Maret 1996 yang diperbuatdihadapan Hj Nurlian SH, Notaris/PPAT diMedan, dilengkapi Surat Keterangan TidakSilang Sengketa yang ditanda tangani Lurahdan Camat.

Setelah menjadi pemilik yang sah, pihakRahmat Shah membayar PBB sejak dibelitahun 1996 hingga saat ini 14 tahun, dengannilai kurang lebih Rp50 juta per tahun.

Hak pemilikan ini juga diperkuat dengansurat staf khusus Gubsu bidang Pertanahantertanggal 29 Juni 2001, kesimpulan hasilpembahasan dengan team terdiri dari: TeamTanah Provsu, Pemda Sumut, Pemda KodyaMedan, Pemda Deli Serdang, Kakanwil BPNSumut, BPN Kodya Medan, BPN Deli Serdangyang isinya:

1. Sampai saat ini tanah tersebut belum adaInstansi/Pemda yang dapat menunjukkanbahwa aset tersebut terdaftar sebagai asetPemda.

2. Karena tanah tersebut tidak ada bukti-bukti terdaftar sebagai aset Pemda ProvinsiSumut, disarankan kepada Gubernur Sumutbahwa untuk pengurusan sertifikat sesuaipermohonan DR H Rahmat Shah tidakdiperlukan rekomendasi dari Bapak Gubernur.

Selain hal di atas, juga surat DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaMedan No.593/215 tertanggal 11 Mei 2004menyatakan setelah mendapat penjelasandari berbagai pihak terkait penelitiaan yangkomprehensif dengan data-data yang ada dandiharapkan pihak BPN Kota Medan agardapat segera memproses permohonan pener-bitan sertifikat kepada DR H Rahmat Shah.

Dari 18 item yang ada, pada item 8disebutkan, keabsahan jual beli diperkuatdengan putusan Pengadilan Negeri Medanyang telah inkracht No:438/Pdt.G/2005/PN-Medan tanggal 6 Februari 2006 dengan amarputusan antara lain; Menyatakan sah danberkekuatan hukum Akta Melepaskan HakAtas Tanah Dengan Ganti Rugi No.45 tanggal22 Maret 1996 yang diperbuat dihadapanNotaris Hj.Nurlian SH.

Menyatakan penggugat (DR Rahmah Shah)sebagai pemilik yang sah terhadap sebidangtanah seluas lebih kurang 17.848 M2 berikuttanam-tanaman yang tumbuh dan tertanamdi atas tanah tersebut, yang sempat dikenaldengan Jalan Gatot Subroto Km 6,7 (d/hJalan Binjai) Medan.

Adanya putusan pengadilan serta penje-lasan dari Pemda Sumut seperti disebutkan diatas, maka dengan demikian DR RahmatShah selaku pemilik yang sah atas tanahdimaksud yang secara defacto dan yuridis.

(BENNY)

TANAH seluas lebih kurang 17.848M2 yang terletak di Km 6,7 jalanBinjai Medan tersebut, secara sahmenjadi milik Rahmat Shah. Sebagaitokoh masyarakat dan tokoh olah-raga, Rahmat Shah akan membangunhall di atas tanah tersebut. Gunanyaadalah untuk kepentingan pembi-naan atlit di daerah ini, umumnya diIndonesia.

Cita-cita anggota DPD-RI inicukup mulia. Dia ingin memajukanolahraga di Sumatera Utara dikancah nasional, bahkan internasio-nal. Namun, niat baik Rahmat Shahtak berjalan mulus. Banyak rinta-ngan yang dihadapinya, terutamadari kelompok (orang-orang) yangtak ingin negeri ini maju.

Perseteruan pun memuncak. PihakPemprovsu dalam hal ini GubernurSumatera Utara, Syamsul Arifin,mengklaim tanah tersebut adalahmilik Pemerintah Provinsi SumateraUtara (Pemprvosu). Entah apa yangmembuat Syamsul Arifin begituberempati menangani kasus lama ini.

Bahkan terkesan Syamsul mati-matian mengklaim tanah tersebutmilik Pemprovsu, sehingga menya-takan pula Dia (Syamsul-red) telahdiancam. Sungguh aneh. Tanah seluasitu diklaim mati-matian, padahalmasih banyak program visi danmisinya yang dijanjikan kepadamasyarakat Sumut belum terlak-sana, ada apa dibalik semua ini?.Begitu pertanyaan yang muncul,ketika perseteruan itu mulai dige-linding Syamsul Arifin CS.

Tak Ada NiatAwalnya, kata Rahmat Shah ber-

kisah pada wartawan KPK Pos, dike-diamannya Jalan Dr. Mansyur. Dia

tak punya niat membeli tanah terse-but. Namun, karena desakan teman-teman dekatnya yang juga pejabatpada masa lalu, membuatnya ter-tarik. Apalagi Rahmad Shah me-mang berniat membangun gedungolah raga besar dan luas, agar paraatlit Sumatera Utara dapat berlatihdengan nyaman sehingga menjadi-kan mereka sebagai atlit-atlit ber-prestasi nasional dan internasional.

Atas pertimbangan itu, akhirnyaRahmat Shah membeli lahan ter-sebut. Tentunya, sebagai pengusaha,sebelumnya Dia meminta notarisuntuk melihat keabsahan surat -surat hak atas tanah tersebut.

Tapi pembelian tanah tersebutternyata menjadi petaka. Niatnyayang tulus akan membangun gedungolahraga skala internasional-punsempat buyar dikarenakan pihakpemprovsu mengklaim tanah terse-but adalah milik mereka. Tak terimahal tersebut, Rahmat Shah pun me-nempuh jalur hukum. Namun masa-lah tersebut tidak semudah sepertimembalikan telapak tangan. Banyaktantangan dan fitnah yang dihadapianggota DPD-RI asal Sumut ini.

Padahal menurut Rahmat Shah,hal ini sangat aneh. Sebab untukpembelian tanah oleh pemerintahtidaklah mudah, karena sebelum beliharus dianggarkan dulu denganmeminta ijin ke DPRD. "SetelahDPRD menyetujuinya, baru dibelidan kemudian didaftarkan menjadiaset untuk menjadi bukti, namunsemua itu tidak ada, " ujar RahmatShah, seraya menambahkan, inipermainan, bukan soal hukum lagi.Kalau hukum pasti sudah selesaidikarenakan kita punya surat-surat

yang sah.Dengan keprihatinan mendalam,

Rahmat Shah mengatakan, dia tidakmau melakukan kekerasan untukkasus ini. Misalnya dengan menge-rahkan anak muda untuk demo.

"Karena saya juga punya massakalau mau. Ingat Negara kita iniNegara berdaulat dan Negarahukum, bukan dengan hal tersebutuntuk menyelesaikannya. Apalagisaya sekarang menjabat amanahrakyat menjadi anggota DPD yangsetara dengan Presiden dan MPR,"ucapnya kesal yang merasa diper-mainkan seperti anak kecil. Namun,apa yang dihadapinya tidak diladeni,karena hal itu sangat memalukan.

Menurut Rahmat Shah, dalampengosongan lokasi tanah tersebutjuga dilakukan dengan cara baik,walau ada surat putusan pengadilanuntuk melakukan eksekusi (peng-gusuran). Pertimbangannya, karenadi tanah tersebut ada yang menggan-tungkan hidupnya. Seperti berjualanminuman, makanan dan perabotan.Dan ada Posko Pemuda di sana.

"Semua mereka yang mendiamilahan tersebut saya bayar ganti rugi,padahal tanah tersebut adalah tanahsaya sendiri, dan akhirnya saya me-ngeluarkan uang yang tidak sedikitmenebusnya, namun itu tidaklahmasalah," terang Rahmat Shah.

Dalam pembelian tanah tersebut,sebelumnya Rahmat Shah telahmengganti rugi dengan pihak KNPI,karena gedung yang berada di atastanah tersebut dijadikan sebagaikantor KNPI.

"Sistem musyawarah inilah yangsaya kehendaki, makanya saya kesaldibilang mengancam Gubernur de-

ngan pistol, masak ia saya maumelakukan hal tersebut, " tegasRahmat Shah.

Dalam menyelesaikan persoalantanah ini, beberapa waktu lalu, pihakRahmat Shah telah berdialog padarapat reventatif di kantor Gubernurdi ruangan Sekretaris Daerah Suma-tera Utara yang waktu itu dijabat Drs.Muchyan Tambuse. "Setelah sayasampaikan Pak Muchyan pun ber-koordinasi dengan kepala BPN Me-dan yang saat itu masih dijabatElfachri Budiman. Hasil koordinasiini, Elfachri mengatakan akan mem-buat surat dan nanti saya balas,kamipun sepakat," ujarnya.

Tapi ternyata surat yang di ucap-kan Elfachri tersebut bukan dia yangmenandatangani, tetapi anak buah-nya. Namun demikian, Rahmat Shahtidak mempermasalahkannya. Yangpenting surat itu berkop BPN Medandan kemudian dijawab oleh KepalaBiro Perlengkapam Drs Dahlan Ha-san Nasution, bahwa yang berhak me-ngeluarkan surat tersebut adalah BPN.Namun surat tersebut ditolak Elfach-ri, dia tidak mau isinya seperti haltersebut dan minta dirubah, dibuat lagihingga tiga kali berubah. Kepala BPNElfachri juga tetap tidak mau. "Ak-hirnya saya suruh stempel asli yangsaya punya. Dan surat tersebut sayaantar ke pusat," ucap Rahmat Shah.

Mengakhiri penjelasannya, Rah-mat Shah mengatakan, apa yangdihadapinya sekarang ini adalahcobaan dari Yang Maha Kuasa. Co-baan ini diterimanya dengan hatiyang lapang. Semoga orang-orangyang memfitnahnya merenung, dibe-rikan maaf dan bertobat atas kesala-hannya. (BENNY)

Kisah Lahan Bekas Gedung PemudaDOELOE kala, lahan ini tak pernahdigubris orang. Semak belukar masihtumbuh lebat di lahan ini. Orang puntakut kalau melintas di sini. Seram...Merinding bulu kuduk di buatnya.Sejalan dengan perjalanan waktu,lahan ini mulai digarap petani yangmenanami singkong dan tanamanpalawijaya lainnya.

Kota Medan berkembang demikianpesat. Lahan yang berada di Km 6,7Jalan Binjai (sekarang Jalan GatotSubroto) Medan ini pun ikut terdong-krak. Kalau doeloe orang melihatnyasebelah mata, maka sejalan denganperkembangan Kota Medan, lahan inipun menjadi incaran banyak pihak.

Waktu terus bergulir dengan cepat.Tak berapa jauh dari lahan ini berdiribangunan Makodam I/BB. Kemudiandi kiri kanan jalan mulai munculbangunan mewah. Setelah PemdaMedan (kala itu), tidak membenarkanbus angkatan umum antar kota antarprovinsi beroperasi ke inti kota, makastasiun bus litas Medan - Aceh meman-faatkan lahan di daerah itu. Begitujuga adanya larangan truk masuk intikota, maka bermunculanlah gudang-gudang yang kini tumbuh seperti jamurdimusim hujan di daerah itu.

Tak bisa dimungkiri, karena lahanini punya nilai ekonomi tinggi, banyakpihak yang mulai mengklaim lahantersebut. Kini, lahan seluas sekitar15.000 M2 itu bernilai Rp10 miliar.Nilai yang cukup menggiurkan bagimereka yang punya duit. Apa lagi dilintas Jalan Gatot Subroto itu cukupstrategis dan berbagai usaha bisadilakukan.

***SAAT INI, di atas lahan seluas

14.148 M2 di pinggiran Jalan RayaMedan-Binjai, KM. 6,7 yang terlihathanyalah sebuah bangunan mewah.Gedung berwarna kemerahan itu,bagaikan saksi bisu atas pertikaianpara pihak yang berebut lahan tem-patnya berpijak.

Di atas lahan di kawasan Kelurahan

Cinta Damai, Kecamatan MedanHelvetia itu, dulunya pernah berdirigedung Yayasan Pembangunan UntukPemuda Perwakilan Sumatra Utara(Yayasan Pemuda Sumut). Pemprovsulewat Gubsu Djamaluddin Tambunanpada 27 Agustus 1973, meminjamkanlahan tersebut kepada Yayasan PemudaPusat, yang kemudian dikelola Yayasan

Pemuda Sumut, dengan Ketua EDGinting.

Namun, pada era tahun 2000masyarakat Medan jadi heboh, karenaadanya klaim para pihak yang mengakumerupakan pemilik lahan serta gedungPemuda tersebut. Para pihak salingmengklaim lahan gedung pemudaadalah miliknya, hingga terjadilah

perkara di Pengadilan Negeri Medan. Sekitar pertengahan Februari lalu,

persisnya (20/2/2008), lagi-lagi perkaralahan Gedung Pemuda mencuat, dankali ini kegaduhan terjadi bukannya dilokasi (lahan Gedung Pemuda), tetapidi PN. Medan.

Puluhan massa dari salah satuorganisasi kepemudaan (OKP), menda-

tangi Gedung Pengadilan Negeri (PN)Medan, serta mempertanyakan alasanPN Medan sebagai eksekutor memba-talkan eksekusi lahan dan gedungYayasan Pemuda Sumut.

Padahal menurut massa, Pemohoneksekusi H. Rahmad Shah (penggugat)telah dinyatakan berhak atas lahan ituoleh PN Medan, dalam perkara perdatamelawan Edi Ginting. Bahkan menurutmassa kala itu, untuk pelaksanaaneksekusi, penggugat telah memberikanRp500 juta dana operasional eksekusi,kepada Panitera Kepala PN Medan,Edy Nasution SH.

Kuasa hukum H. Rahmad Shah,Aldian Pinem SH dan Yance Aswin SH,mempertanyakan alasan PN Medanmembatalkan esksekusi. Bahkan, YanceAswin dengan nada tinggi sampaiminta Panitera Kepala (Pankep) PNMedan mengembalikan uang yangtelah diberikan kliennya.

Wajar kala itu Yance sampai gusar,pasalnya, dia merasa kliennya telahdirugikan, karena pembatalan eksekusi.“Apapun ceritanya dia (Edy Nasution)harus pulangkan Rp500 juta,” tegasYance, sambil menuding dana opera-sional tidak dipergunakan sebagai-mana mestinya.

Begitupun guna memastikan alasanpembatalan eksekusi, Aldian Pinem,Yance Aswin bertemu dengan KPNMedan, Sunaryo. Dan usai pertemuan,Aldian Pinem kepada para wartawanmengatakan, alasan pembatalaneksekusi atas lahan yang telah diputus-kan 2005 lalu, karena adanya perkaralain di objek yang sama.

Pankep PN Medan, Edy Nasutionsendiri saat dikerumuni wartawanmengakui telah menerima danaoperasional eksesusi, tetapi dia mem-bantah jumlah uang yang diserahkankepada dirinya. “Uangnya Rp200 jutadan kita sudah kembalikan,” kata Edy.Lalu menjelaskan, uang tersebutsebagai biaya operasional dalameksekusi.

(TIM)

MEGAH–Lokasi yangdulunya tanah lahanyayasan pemuda, kiniditanah sah milik RahmadShah tersebut telah berdirigedung megah.

KPK POS

KRIMINALE D I S I 97

10 – 16 MEI 2010

10

SUMUTR I A U

NASIONAL

Sengketa Lahan HGUPTPN II Tunggu PutusanLANGKAT – Sengketa lahan Hak GunaUsaha (HGU) PTPN II Kebun Sawit Se-berang, Langkat, kini menunggu hasil pu-tusan pengadilan. Opsi itu ditegaskan pi-hak yang menengahi sengketa lahan, ant-ara Serikat Petani Indonesia (SPI) den-gan PTPN II Kebun Sawit Seberang.

Kapolsek Padang Tualang, AKP Azharidan perwakilan Danramil beserta utusanCamat dan Kades Dsa Sei Litur, memintakedua belah pihak menunggu hasil sengke-ta lahan yang kini sudah masuk ke penga-dilan. Pihak mediasi berharap putusanhukum harus dihormati dan ditaati olehkedua belah pihak. Hal itu, telah disepa-kati kedua pihak bersengketa dalam suratyang dibacakan dalam pertemuan, ber-langsung di lokasi sengketa.

Semula warga Desa Sei Litur denganwadah SPI mengklaim lahan di AfdelingVII HGU PTPN II, merupakan tanah mere-ka, dan sudah dikuasai sejak 2000. Namun,PTPN II mengklaim, lahan 200 hektar yangdiklaim warga merupakan area HGU perusa-haan perkebunan milik negara. Dalam per-kembangannya, SPI tak hanya mengkalim 200hektar lahan, mereka akan memperjuang-kan lahan hingga seluas 1.000 hektar.

Penyelesaian secara dialog sebelumnyasudah pernha dilakukan. Hanya saja kjeduabelah pihak yang dipertemukan Muspika set-empat tidak mencapai kata sepakat. Perte-muan terakhir, pekan lalu, sempat diwarnai aduargumen SPI dan PTPN II.(LG)

Pemasok Carlsberg BeerBantah Minuman Dari BatamSELATPANJANG – Pengusaha minuman kaleng, Carlsberg Beer, Acaimembantah minuman tersebut dipasok dari Kepuluan Batam. Acaimenegaskan, minuman tersebut dipasok melalui Tanjung Pinang,Kepulauan Riau. Hal itu ditegaskannya kepada KPK Pos denganmenunjukkan lembaran kopi CK 14 yang dikeluarkan Bea Cukai Bekasi.Lembaran kopian itu diterima melalui orang suruhan Acai.

Pukat Trawl Beroperasi, Nelayan Cemas

Patroli Polhut SitaGelondongan KayuPAKPAK BHARAT - Polisi KehutananPakpak Bharat berhasil menangkap ile-gal loging di perbatasan Kabupaten Pak-pak Bharat dengan Kabupaten Dairi, ataupersis dekat Hotel Nantampuk Emas, Del-leng Lumut. Penangkapan dilakukan saatpolisi kehutanan melakukan patroli.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan,Kastro Manik menyebutkan, kronologis pen-angkapan saat petugas melakukan patroli.”Anggota kami melihat kayu yang sudah di-lansir dari dalam hutan dan ditumpuk di ping-gir jalan,” katanya. Namun letak kayu itutidak begitu nampak dan petugas mendugasengaja disembunyikan agar tak terlihat.

“Hasil penelusuran, tenyata kayu terse-but diletakkan persis di dekat perbatasandan bahkan kayu sudah wilayah Dairi,”jelas Manik. Saat itu juga, sambung Man-ik, pihaknya melakukan investigasi. Hasil-nya, diketahui sumber kayu ternyata darihutan Pakpak Bharat. “Kami mengaman-kan kayu sebanyak 38 batang, kayu yangtelah diolah 39 potong, semua barang buk-ti siap dijemput oleh penadahnya,” ujarManik kepada wartawan, akhir April lalu.

Guna pengusutan, Manik mengaku, peny-idikan tetap dilakukan dan Polhut PakpakBharat akan berkoordinasi dengan PolhutDairi. Hal ini, lanjut dia, barang buukti yangditemukan berada di area Polhut Dairi.

Meski berhasil menemukan gelondongankayu, Polhut Pakpak Bharat belum mene-tapkan tersangka. Alasannya, sebut Man-ik, saat penemuan barang bukti tidak dite-mukan para pelaku. Penemuan itu, ungkapManik, diketahui diri beserta petugas lain.“Kami tidak berhasil menangkap mungkin ka-rena duluan para pelaku mengetahui kedatangankami. Dan kami berharap masyarakat bisabekerja sama,” ungkap Manik. (PT/BT)

Ornop Desak DPRDdan Pemkab AsahanTegur PLNKISARAN – Organisasi nonpemerintah(ornop) mendesak DPRD Asahan dan Pe-merintah Kabupaten Asahan, SumateraUtara, menegur manajemen PT PLN rant-ing Kisaran. Atas keteledoran PLN, men-gakibatkan kerugian bagi pelanggan.

Demikian diungkapkan Wakil KetuaDPC Lembaga Pemantau PengelolaanKeuangan dan Harta Negara (LP2KHN),Dorman Silitonga menyikapi adanyalaporan dari para pelanggan.

Sebagaimana dilaporkan J. Simanjun-tak Manager Koperasi karyawan (Kop-kar) PTPN III kebun Sei Silau, merasatertipu pada catatan meteran hingga harusmembayar dari semestinya. Dilaporkan,meteran di nomor rekening listrik,121110227778 tertera 6955 KWh, sedangkan angka pada meteran hingga 12 / 4 = 04242 KWh.Maka dalam hal ini ditagih melebihi 2713 KWh atau diperkirakan Rp 1.300.000.

Nasib yang sama juga terjadi pada bebera-pa pelanggan, diantaranya pelanggan berno-mor 121116212 dan 121110632348. Para pe-langgan mengeluhkan, bahwa pembayaranrekening yang dibebankan pada tarif blok 3yang harganya berlipat dari tarif blok 1

J. Simanjuntak dan Dorman menyam-paikan para pelanggan meminta agar uang mereka dikembalikan. Menurut parapelanggan, seperti biasanya bahwa besarn-ya uang yang ditagih diluar pemakaiantersebut sudah cukup membayar rekening untuk 2 tahun. DPRD dan Pemkab Asahandidesak dapat mengawasi dan memberi te-guran kepada Manager PLN ranting Kisa-ran dan diminta kepada pimpinan PT.PLNSumbagut dapat memberi tindakan kepada manager ranting Kisaran. (IN)

Anggota Polisi Gantung DiriBINJAI – Brigadir KepalaSiswa Peranginangin (50),menjemput ajal dengan jalantragis. Bintara bertugas di UnitIdentifikasi Polresta Binjai iniditemukan meregang nyawa dirumahnya Jalan GunungAgung, Kelurahan BinjaiEstate, Kecamatan BinjaiSelatan. Korban tewas gantungdiri.

Diduga tindakan itu berlatarpenyakit stroke yang dideritakorban. Stroke yang takkunjung sembuh, korban stres.Tetangga korban, Dedi (32),saksi mata yang pertama kalimelihat korban gantung diri,mengatakan, peristiwa ituterungkap setelah ia menden-gar suara teriakan meminta

tolong dari seorang anak.Sumber suara, katanya, berasaldari rumah korban.

Mendengar teriakan terse-but, aku Dedi, dirinya menyam-bangi tempat kejadian peristi-wa. Di sana, Dedi bertemu anakkorban, Bobby. “Saya tanyakepadanya, ada apa? Bobbymenjelaskan, bahwa dirinyamelihat ayahnya tergantung dipintu belakang,” ungkap Dedi.

Merasa tak percaya, Dedilalu melihat apa yang dijelas-kan anak korban melalui kacajendela.Ternyata, apa yangdijelaskan anak korban, benar.Saat itu, Dedi melihat leherkorban tergantung dililit kainpanjang. Melihat hal itu, Dedi lalumemberitahukan kejadian itu

kepada seluruh warga sekitar.Dedi mengakui bahwa

selama ini memang korbanmempunyai penyakit stroke

yang tidak kunjung sembuh.Namun, Dedi enggan menye-butkan apakah kenekatankorban menghabisi nyawanyadengan cara gantung diridisebabkan tidak kunjungsembuhnya penyakit strokeyang dideritanya. ”Kalaugantung dirinya disebabkankarena penyakit yang dideritakorban saya tidak tau bang,”kata Dedi sambil menjauh dariwartawan.

Terpisah, salah seorangtetangga korban yang tidakmau namanya dicantumkankepada wartawan, mengata-kan, sebelum korban tewas,dirinya sempat melihat korbansedang menyapu di sekitarpekarangan rumah korban.

“Saya tidak menyangkakorban melakukan hal itu.Padahal, korban merupakanorang yang taat beribadah,anak-anaknya sayang dankeluarga pun mau merawat-nya,” katanya.

Ia mengakui, bahwa selamaini memang korban mempun-yai penyakit stroke. “Memangkorban mempunyai penyakitstroke dan sudah lama penyakittersebut tidak kunjung sem-buh,” ujarnya.

Kasat Reskrim PolrestaBinjai, AKP Adenan ketikaditanya wartawan tentangkejadian ini, enggan menjelas-kan. “Nanti saja ya, pihakkeluarga korban sedangberduka,” katanya singkat.(SBR)

DidugaGelapkanBantuan, KetuaKelompok TaniMenghilangLANGKAT – Ketua Kelom-pok Tani Sempurna di DesaAman Damai, KabupatenLangkat, diduga menghilangguna menghindari pertanggungjawaban atas penggunaandana bantuan dari Dinas Per-tanian dan Peternakan, sebe-sar Rp 200 juta. Wagimandan anggota Kelompok TaniSempurna, Adi diduga mela-rikan diri ke Jambi

Bantuan bermula daripengajuan permohonan dariKelompok Tani Sempurna,Kelompok Gotong Royong,dan Kelompok Bahagia.Wagiman masa itu masihmenjabat sebagai KepalaDesa Aman Damai, meng-klaim memiliki 20 anggotakelompok, dengan perhitun-gan dana akan dialokasikanke masing-masing anggotaRp 10 juta. Dana bantuan,dimaksudkan untuk pembe-lian bibit lembu dan mem-buat kandang ternak.

Hasil musyawarah, danabantuan dikembalikan dengancara cicil per enam bulan Rp625.000 tiap anggota yang me-nerima bantuan. Musyawarahtersebut tidak mendapatkankata sepakat, lantaran paraanggota mengaku tidak sang-gup mengembalikan dana ban-tuan masa akhir 2011. Akhir-nya bantuan langsung diser-ahkan Dinas Pertanian danPeternakan disaksikan pega-wai bernama Norman.

Sekretaris Kelompok TaniSempurna, Hadi Suwarnomengakui keberadaan Wagi-man dan anggota di Jambi.“Tiga bulan lalu sudah diJambi,” kata Hadi saat di-konfirmasi KPK Pos di ke-diamannya. Hadi pun men-gaku, dana pengembalian ban-tuan baru disetorkan Wagiman,Rp 1,2 juta. Sedangkan Adi, ang-gota kelompok yang turutmenghilang sama sekali belummembayarkan cicilan.

Namun, LSM Nasa Koordi-nator untuk Langkat Hulu, Rus-li SD meragukan keteranganHadi. Rusli meminta KapolsekKuala dan Polres Langkat meng-usut dugaan penyimpangan danabantuan tersebut.(LG)

LSM Garuk Syaiful Ikramsangat menyayangkan aparatpenegak hukum di Batam dandi Selatpanjang, terkesan adapembiaran, sehingga Acai lelu-asa memasok Carlsberg, ber-dampak pada kerugian negara.

Namun, Acai berkelit telahmerugikan negara. Melalui lam-piran faktur/surat jalan asalbarang dari Tanjung Pinang,

Acai seakan menegaskan telahmembayar cukai kepada nega-ra.

Tetapi hal aneh terlihat dariharga jual. Di mana hargaCarlsberg yang dibeli dari Tan-jung Pinang per kes mencapaiRp 185 ribu, belum termasukongkospengiriman. Acai men-jual produk minuman itu ketoko Selatpanjang Rp 180 ribu

per kes.Dari sisi harga terlihatlah

”kebohongan” Acai. Yang aneh-nya lagi kalau dulunya bongkardi Pelabuhan Camat, sekarangini sudah enam trip kegiatan itudilakukan di belakang toko mi-lik Ah Wat di Jalan Jawi-Jawi,Kelurahan Selatpanjang Kota.

Acai menyebar CK 14, sete-lah KPKPos Selatpanjangmelakukan pemotretan pem-bongkaran Carlsberg di bela-kang Ah Wat di Jalan Jawi-Jawi.Salah seorang buruh mengata-kan kalau Carlsberg tersebutmilik A Long. Setelah ditelesurisiapa A Long, rupanya seorangpekerja angkat barang di

gudang Acai di Jalan BanglasKelurahan Selatpanjang Timur.

Informasi yang dirangkum,kalau Carlsberg tersebut yangmengirim dari Batam adalahJapar, kakak kandung Acai. Ja-par orang yang pernah mema-suk ribuan karton minuman be-rakohol. Minuman tersebut ber-hasil disita jajaran PolsekTebing Tinggi. Setelah itu Japarmenghilang.

Pemasokkan Carlsberg terusdilakukan Acai dengan jumlahribuan karton. Lagi-lagi, Acaiberdalih, Carlsberg berasal dariTanjung Pinang dengan alasanmenggunakan kapal pengakutdari sana. (JB)

TANJUNGBALAI – Nelayan ka-mpung-tradisional di Kota Tan-jung Balai, Sumatera Utara, kinicemas. Hasil tangkapan merekakini jauh berkurang akibat berop-erasinya puluhan pukat trawlatau pukat tarik di wilayah per-airan tangkapan nelayan kampung.Sayangnya, instansi terkait kurangmemberikan perhatian serius ter-hadap persoalan beroperasinyapukat trawl, diantaranya milikanggota DPRD Tanjung Balai.

Semestinya, pukat trawl barudapat beroperasi menangkapikan pada jarak 12 mil dari ka-wasan jermal atau 30 mil daripantai. Nyatanya, aturan jarak itutak diindahkan para nelayanpukat trawl, juga tidak dipersoal-kan pemilik pukat. Puluhan pukattrawl berukuran 30 GT hingga 50GT bebas beroperasi diperairan

yang menjadi wilayah beroperas-inya nelayan tradisional. BahkanHimpunan Nelayan Seluruh In-donesia (HNSI) terkesan tidakpeduli dengan permasalahanyang dihadapi nelayan tradision-al dan nelayan jaring. Akibatnya,pendapatan nelayan menurundrastis.

Hal ini dikemukakan salahsatu nelayan jaring, SyarifuddinDamanik, Rabu pekan lalu, diJalan Pahlawan. ”Nelayan jaringkini terancam hasil tangkapan-nya karena bebas beroperasinyapukat trawl di wilayah nelayantradisional tanpa adanya upayapencegahan dari aparat terkait ,”kata Syarifuddin.

Informasi yang berhasil di-himpun dari nelayan jaring, pu-luhan pukat trawl diantaranyamilik, anggota DPRD Tanjung

Balai, MY, lainnya milik H.B, H.J,H.B, Ah Wie, R, dan A.K .

Hal lain yang diperoleh, gunamemperlancar kegiatan operasipukat trawl, terendus adanyauang pergaulan yang dikoordiniroleh A.W. Jumlah uang pergaulanini bervariasi. Sedangkan SuratIzin Berlayar (SIB) dari Syahban-dar dikeluaran oleh oknum Z tan-pa memperhatikan jenis alattangkap yang digunakan. Demi-kian juga Dinas Perikanan dan Ke-lautan Kota Tanjungbalai tetap men-geluarkan Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) dan Izin Usaha Perikan-an (IUP) tanpa pernah memperhati-kankan wilayah beroperasinyapukat trawl tersebut.

Guna menentang beroperasin-ya pukat trawl di wilayah mere-ka, neyalan jaring, yang sangatmerasakan dampak penurunan

tangkapan ikan, membentukwadah sebagai Asosiasi NelayanJaring Indonesia (ANJANI) gunamenyikapi bebas beroperasinyapukat trawl.

Rencana pembentukan wadahitu, menurut Syarifuddin sebagaiwadah menampung keluhan ne-layan jaring sekaligus mengawa-si wilayah beroperasinya pukattrawl, yang selama ini sulitmencegah beroperasinya di ka-wasan jermal, sejak tahun 2000hingga sekarang.

Masyarakat Kelurahan Per-juangan pemerhati kehidupannelayan jaring, Nur Efendi san-gat mendukung upaya tersebut.Diharapkannya, ANJANI mam-pu menjadi wadah untuk men-ingkatkan kesejahteraan nelayanjaring semisal peningkatan hasiltangkapan.(S/J)

Sengketa Kebun Karet Warga Sifika Tanpa Proses HukumNISEL - Sengketa kebun karet,Fanaha Sarumaha dengan ForitoZalogo alias Ina Rasi, berakhirtanpa jalur hukum. Polsek Pulau-Pulau Batu beserta sejumlah war-tawan, berhasil mendamaikandan meluruskan persengkataankebun karet berada di Gabola,Desa Sifika, Kecamatan Pulau-Pulau Batu.

Semula, kalangan wartawanmenerima informasi dari Forito,ia mengaku khawatir dengan ke-selamatannya karena sengketayang terjadi. Fanaha kerap mem-

bawa senjata tajam dan mene-muinya di kebun karet. Keduanyasaling klaim sebagai pemilik sah ke-bun tersebut. Tindakan tersebut di-lakukan Fanaha guna memper-oleh hasil dari kebun karet.

Bersama sejumlah wartawan,personel Polsek PP Batu, BripdaFrans S.Harahap, menuju kedia-man Fanaha, Kamis pekan lalu.Kepada petugas, Fanaha men-gaku sebagai pemilik sah ataskebun karet tersebut. Hanya saja,bukti surat-dokumen kepemilik-kan tanah, yang diatasnya kebun

karet, dimiliki Fanaha, dianggapkurang lengkap dan tidak sah.Lantaran, surat kepemilikantersebut tanpa ada tandatangandari pejabat yang berwenang, di-antaranya kepala desa.

Setelah mendapatkan infor-masi dan penjelasan itu, Fanahamenyampaikan permintaanmaaf dan tidak akan mengulangtindakannya. Hal itu disampai-kan Fanaha dengan membuat su-rat pernyataan tidak mengulangperbuatannya. Dalam pertemuantersebut, Fanaha mengungkap-

kan persoalan rumah tangganya.Disebutkannya, Notera Saruma-ha, anaknya kini menjalani huku-man lima tahun penjara. Noteradihukum atas tindak kejahatanmenghilangkan nyawa orang.

Penyelesaian sengketa terse-but, kembali ditindaklanjuti. Kee-sokan harinya, Jumat, Fanaha di-panggil Kapolsek PP Batu, AKPJ Pangaribuan. Kepada Fanaha,Kapolsek mengimbau agar tidakmengulan tindak pengancamanyang semula dilakukannya ter-hadap Forito.(YM)

Lebihi TonaseKades Beri TindakanKISARAN–Jalan Desa SombaHuta yang merupakan satu-satunya sebagai jalur pereko-nomian di Kecamatan BuntuPane, Asahan, kini kondisi ru-sak total. Kerusakkan akibatbanyaknya truk pengangkuttandan buah segar (TBS) sawityang melebihi tonase melintasdi ruas jalan tersebut.

Truk yang lalu lalang dijalan tersebut sebagian be-sar roda 10 dengan beban an-gkut lebih dari 23 ton. Halini sangat disesalkan wargakarena aparat terkait tidakproaktif mengambil tinda-kan tegas terhadap trukyang mekebihi tonase.

Maka dalam hal ini hara-pan warga kepada KepalaDesa yang kawasannya dilaluitruk melebihi tonase dapat me-negur dan melaporkannya ke-pada pihak berwajib.(IN)

Minuman Carlsberg Beer milik Acai, pengusaha asal Selatpanjang. Ia berdalih minuman dipasok dari Tanjung Pinang. KPK Pos/JB

KRIMINAL

11KPK POS

E D I S I 97

10 - 16 MEI 2010 SUMUTNASIONAL

JAKARTA - Anggodo Widjojo, tersangka kasuspercobaan suap dengan menggelontorkan uangRp5,1 miliar untuk menghentikan pengusutanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembaliberulah. Saat sidang pertama bakal digelar diPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Jakarta, Selasa pekan lalu, mendadak sakit, tidakbisa mengikuti pembacaan dakwaan jaksapenuntut umum KPK.

Kuasa hukum Anggodo,Bonaran Situmeang di Penga-dilan Tipikor mengungkapkanadik dari buronan KPK Ang-goro Widjojo mengeluh mi-grainnya kumat sejak tadimalam dan urat punggungnyaterjepit sakit. Memang, Ang-godo Widjojo dijadwalkanmenjalani sidang perdanapukul 09.00 WIB.

Namun, belum bisa memas-tikan apakah persidanganakan dibatalkan atau tidak."Dengan kondisi seperti ini,kalau memang tidak bisasidang mohon dimaklumi.Namanya juga orang sakit,"tambahnya. Dokter RumahTahanan Cipinang memeriksakesehatan Anggodo. Dari hasilpemeriksaan dokter, Anggodo

layak mengikuti sidang, ung-kap salah seorang staf KPKyang enggan disebut nama-nya.

Namun, Anggodo berku-kuh bahwa dirinya sakit dantidak mau dibawa ke Penga-dilan Tipikor. Tim jaksa pe-nuntut umum KPK masihmembujuk Anggodo untukmengikuti persidangan.Anggodo menjadi tersangkakarena diduga mencoba me-nyuap pimpinan KPK.

Anggodo juga diduga te-lah mencoba menghalangikegiatan penyidikan yangdilakukan KPK dalam kasusdugaan korupsi Sistem Ko-munikasi Radio Terpadu.Dalam kasus ini, kakak kan-dung Anggodo, Anggoro

Widjojo, menjadi tersangka.Anggodo juga disangka mela-kukan percobaan penyuapanuntuk membantu kakaknyadengan memberikan Rp 5,1miliar kepada pimpinan KPK.

Uang itu diberikan melaluirekan bisnisnya, Ary Muladi.Kasus ini merupakan limpa-han dari Mabes Polri. Lim-pahan kasus yang diberikanMabes Polri sebelum Kejak-

saan Agung menghentikanperkara dua pimpinan KPK,Chandra M Hamzah dan Bi-bit Samad Rianto.

Terkait masalah itu, Ang-goda dijerat dengan Pasal 15dan/atau 21 Undang-UndangPemberantasan Tindak Pi-dana Korupsi, dan Pasal 53KUHP. Saat ini, Anggododitahan di Rumah TahananCipinang. (ENDY)

Sidang Perdana,Anggodo Mendadak Sakit

Kali Kedua, DL Sitorus Ditahan

MEDAN - Mayatseorang wanita tanpaidentitas yang didugasedang hamil diperkira-kan 4 (empat) bulan, diperkebunan tebu Pasar IITembung, Selasa pekanlalu, diketahui bernamaLaily Hasanah.

Jenazah korban telahdiambil keluarganya dariruang instalasi jenazahRSU dr Pirngadi Medan,Rabu lalu. Hasil penyi-dikan Kepolisian, berhasilmengungkap tersangkapembunuh. Polisi mendu-ga, tersangka adalahWargito Keyboard aliasAnto (45) dan telahditangkap di rumah istrikeduanya di JalanTrunojoyo Desa CintaRakyat KecamatanPercut Sei Tuan.

Hingga saat ini ,tersangka masih menja-lani pemeriksaan diMapolsek Percut Sei Tuan.Pengakuan tersangka,pembunuhan tersebutdilakukannya berawaldari sakit hatinyamendengar omongankorban yang menyebut-kan bahwa Wargito tidakmampu memenuhikebutuhan biologisnyasehingga korban seling-kuh dengan pria idamanlain.

Atas perselingkuhan-nya korban akhirnyahamil hingga empatbulan. Mengetahuikorban hamil empatbulan, tersangka emosidan terjadi pertengkaransengit di antara merekadi Kebun Tebu Kongsi 6,Desa Sampali Percut SeiTuan, dua hari sebelumkorban ditemukan.Tersangka mengakui,tindakan itu dilakukandengan cara mencekikdan memukul kepalakorban dengan bendatumpul.

Melihat korban telahtewas, tersangkamelarikan diri danbersembunyi di rumahistri keduanya di JalanTrunojoyo Desa CintaRakyat KecamatanPercut Sei Tuan. Namun,berkat kesigapananggota Reskrim PolsekPercut Sei Tuan yangdipimpin Kanit ReskrimIptu Yon Edy Winara,tersangka pembunuhwanita cafe itu berhasilditangkap.

Sebagaimanadiberitakan sebelumnya,bahwa yang pertamakalimenemukan mayatkorban adalah seorangpegawai kebun tebu.Saat itu pegawaiperkebunan tebu yangsedang bekerjamemotong tebu. Tiba-tiba dia mencium baubangkai yang menye-ngat. Saat diperiksanya,ternyata mayat seorangwanita tanpa identitas.

Guna prosespemeriksaan, kasus itudilaporkan ke PolsektaPercut Sei Tuan. (S.EDHI)

Terungkap,PembunuhanWanitaHamil

JAKARTA - Pengusaha asal Sumatera Utara,Darianus Lungguk Sitorus hanya diammembisu, saat kakinya melangkah keluar darikantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Selasa pekan lalu. Langkahnya tidak langsungmasuk ke dalam mobilnya yang menunggusejak pagi, namun masuk ke dalam mobiltahanan KPK.

MEDAN - Kali keduanya,Suherman (31) harus mera-sakan dinginnya tidur bera-laskan tikar di dalam sel.Pasalnya, pria lajang yangbermukim di Jalan DwikoraSetia Budi No.9 Medan initerlibat kasus pencuriansepeda motor (Curanmor).Uniknya, tersangka mencurispesialis sepedamotor bua-tan Yamaha.

Diakui resedivis narkobaini, dirinya mengaku sudah 5kali melakukan curanmor.Dua kasus dilakukan di sepu-taran Simpang Pemda, duakasus lain di seputaran Pa-dang Bulan, dan 1 kali diseputaran Jalan Setia BudiMedan. "Aku curi sepedamo-tor rata-rata di depan war-net dan swalayan denganbermodalkan kunci letter T,"aku tersangka sembari me-ngatakan tahun 2008 silamdirinya baru keluar dari LPTanjung Gusta karena ter-sandung kasus narkoba.

"Aku jual sepeda motorsama Waci di Jalan Inti SariSetia Budi. Rata-rata keretakujual seharga Rp 800 ribuhingga Rp 1,6 juta tergan-tung jenis kereta nya. Danuangnya kuhabisi untuk ma-buk-mabukan," sebut priayang bekerja sebagai satpamdi Perumahan Setia Budi.

Terungkapnya kasus cu-ranmor tersebut berkat pe-ngaduan korban. Berdasar-kan pengaduan korban, per-sonil Unit Ranmor PoltabesMedan melakukan penyeli-dikan dengan melakukanpatroli di jalan raya. Hasil-nya, tersangka berhasil di-ringkus saat mengotak-atikkereta hasil curian di kawa-san Jalan Sei Serayu, Rabusiang pekan lalu. Dari tangantersangka disita 2 unit sepe-damotor Yamaha Vega R BK5045 GQ dan BK 6867 CV.

Kapoltabes Medan Kom-bes Pol. Drs. Imam Margonomelalui Kasat ReskrimKompol Jukiman Situmo-rang SIK didampingi KanitRanmor AKP Harry Hara-hap SIK, mengatakan, selaintersangka pihaknya jugameringkus dua tersangkalainnya, yakni PangolahiSiregar, oknum PNS (42)warga kawasan Sunggal danRatno Eko alias Koko (34)warga Jalan Pelita IV No.92." Tersangka ini sudah beru-lang kali melakukan aksinya.Setiap kali beraksi, tersangkadibantu dua tersangka lain-nya untuk membantu men-jualkan kereta hasil curian-nya itu.

Untuk tersangka Suher-man dijerat pasal 363 KU-HPidana tentang pencuriandengan ancaman hukuman 7tahun kurungan penjara.Sedangkan dua tersangkalainnya dijerat pasal 55, 56KUHPidana tentang menge-tahui dan ikut serta dalammelakukan tindak pidanadengan ancaman 5 tahunkurungan penjara," tegasHarry.

Tersangka curanmor lainyang juga diciduk kepolisian,Lufti Abdul Azis (27). Rese-divis narkoba tahun 2002 ini,diringkus dalam kasus cu-ranmor, Rabu lalu di kawa-san Pasar VII Tembung. Ter-sangka mengaku baru perta-ma kali mencuri kereta. "Baru ini aku mencuri keretabang. Itupun karena terdesakbutuh uang," ujar pria ber-profesi sebagai juru pakir(Jukir). "Tersangka ditang-kap saat mau cari penadahdikawasan Tembung. Atasperbuatannya tersangkadijerat pasal 363 KUHPidanatentang pencurian dandijerat 7 tahun kurunganpenjara," tegas Harry. (S.EDHI)

Maling SepedamotorMerk Spesialis Diciduk

Raut muka lelaki yangmengenakan jas warna kremdan kaca mata hitam ini nam-pak stres. Berjalan denganmenundukkan kepalanya de-ngan lesu, kurang bersemangat.Bisa jadi bos perusahaan PT.Sabar Ganda ini kaget dengankeputusan KPK, yang terke-san mendadak dan menge-jutkan. Mobil Kijang hitam itupun meluncur ke Rumah Taha-nan Mabes Polri. Artinya, DL

Sitorus ditahan.Penahanan pengusaha

sukses, setelah penyidik KPKmemeriksa selama tujuh jamlebih sekaligus menetapkansebagai tersangka baru dalamkasus dugaan suap sebesarRp300 juta, terhadap hakimtinggi Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) Jakarta, Ibra-him.

Memang, sebelumnya DLSitorus pernah sekali

Anggodo Widjojo

MEDAN - Dua personel Pe-ngamanan Objek Khusus (Pa-mobsus), i Bripka J. Purba danBrigadir M. Surbakti diperiksaUnit P3D Poltabes Medan.Keduanya diperiksa terkaitkaburnya terdakwa kasusperampokan disertai pembu-nuhan, Herman Budiono aliasChairuman Budiono aliasIwan Maulana alias Aji Mainwarga Aceh Timur NAD, darikendaraan tahanan KejaksaanNegeri (Kajari) Medan.

Kaburnya Terdakwa,Dua Personel Diperiksa P3D Poltabes Medan

Kanit P3D PoltabesMedan AKP Subeno,menjelaskan, kedua oknumpolisi ini diperiksa masihsebagai saksi. "Tahanan yangkabur inikan sudah menjaditahanan kejaksaan, jadi yangbertanggung jawab penuhpihak kejaksaan.

Sedangkan kedua oknumpolisi ini hanya diperban-tukan untuk melakukan pe-ngamanan. Jadi mereka dipe-riksa hanya sebagai saksi

saja," ungkap Subeno.Sekedar mengingatkan,

Selasa pekan lalu, suasanaPengadilan Negeri (PN) Me-dan dihebohkan dengan ka-burnya Herman dari kenda-raan tahanan.

Padahal, sebelumnya ter-dakwa pembunuh dan pe-rampokan yang dikenal cu-kup sadis ini sempat me-ngikuti siding dengan agendavonis. Majelis hakim men-jatuhkan hukuman 12 tahun

kurungan penjara kepadanya.Usai mengikuti sidang,

Herman dimasukkan ke da-lam kendaraan para tahanan.Ironisnya, saat menunggutahanan lainnya akan dibawake LP Tanjung Gusta Medan,petugas lengah. Di saat itulahHerman Budiono lari daridalam bus dan kabur naikkereta bersama temannyayang sudah menunggu di de-pan bus tahanan

.(S.EDHI)

Pemerintah Gagal Atasi Kerusakan Lingkungan

diperiksa kemudian dua kalimangkir tidak memenuhipanggilan KPK, yang sebe-lumnya sudah dikirim suratsecara resmi. Mangkir Sitorus,agaknya membuat KPK ber-tindak cepat dengan mena-hannya. Hal ini untuk meng-hindari hal-hal yang tak di-inginkan, seperti menghilang-kan barang bukti, hinggakabur ke luar negeri.

"Penahanan itu dilakukanuntuk kepentingan sekaligusmemperlancar proses penye-lidikan. Penahanan ini, selama20 hari ke depan sejak hari ini.Yang bersangkutan, kita ta-han di Rutan Mabes Polri,"ungkap Juru Bicara KPK,Johan Budi. Apalagi, sambungJohan, KPK sudah mene-tapkan DL Sitorus sebagaitersangka terkait dugaan

kerja sama dengan seorangpengacara, Adner Sirait untukmenyuap hakim Ibrahim.

Akibat perbuatan itu, DLSitorus dijerat dengan pasal 5ayat (1) huruf a atau b danatau pasal 6 ayat (1) huruf adan atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31/1999 ten-tang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU Nomor 20/2001.

DL Sitorus, pemilik PTSabar Ganda yang sebelum-nya bersengketa lahan denganpemerintah. Saat berkas per-karanya masuk di PT TUN,pengacara PT Sabar Ganda,Adner Sirait diduga menyuaphakim Ibrahim yang menjadiketua majelis hakim perkarasengketa tanah di Cengkareng,Jakarta Barat. (ENDY)

JAKARTA - Pemerintah dini-lai gagal mengatasi kerusa-kan lingkungan yang semakinparah. Kegagalan ini dapatmemicu peningkatan kemis-kinan di Indonesia.

Ada tiga dampak kerusa-kan lingkungan yang berpo-tensi memiskinkan rakyatyakni banjir, kemacetan lalulintas serta penyakit lantaranburuknya lingkungan. "Ketigamasalah ini telah terjadi, bah-kan kondisinya sudah meluasdi hampir seluruh daerah di In-donesia," ungkap HerdiantoWK, Sekjen Dewan PengurusNasional (DPN) PerhimpunanCendikiawan Lingkungan In-donesia (Perwaku) pada semi-nar nasional 'PertimbanganLingkungan untuk PenataanRuang' di Jakarta.

Banjir, lanjut Herdianto,dapat mengubah orang jadimiskin seketika karena kehi-langan rumah dan harta ben-danya, Kemacetan lalu lintasberakibat biaya transportasidi perkotaan bisa menghabis-kan 30 persen pendapatansetiap orang per bulannya."Karena lingkungan buruktimbul penyakit demam ber-darah, malaria, muntaber se-hingga menyedot biaya rumah

sakit yang tinggi, sehinggadapat menghabiskan tabu-ngan masyarakat, malahmembuatnya berhutang,"paparnya.

Sampai saat ini belumada tindakan pemulihankerusakan lingkungan masifyang berhasil. Reboisasi hu-tan selama 10 tahun telahmenghabiskan dana lebihdari Rp 15 triliun, ternyatatidak ada hasilnya, mubazir.Laju deforestasi dan degra-dasi lingkungan belum me-nurun, bahkan dampaknyamalah semakin meluas, se-makin memprihatinkan.

Konversi lahan menjaditambang batubara yangmenghasilkan uang triliunanrupiah dan membuat pengu-saha menjadi konglomerat,terbukti tidak mampu me-ningkatkan kesejahteraanriil masyarakat di sekitarpenambangan batubara."Malah yang terjadi di Sa-marinda juga daerah tam-bang batubara lainnya ter-jadi kerusakan lahan perta-nian, meningkatnya banjirdan melonjaknya angka ke-miskinan akibat hilangnyamata pencaharian penduduksekitar tambah itu," ungkap

Herdianto serius.Herdianto melanjutkan

untuk menekan angka keru-sakan lingkungan dibutuh-kan kepemimpinan dan kebe-ranian dalam menyetop be-rencana lingkungan dan pe-miskinan massal. Juga, dibu-tuhkan kemauan politik ling-kungan serta tindakan nyatayang pro lingkungan padakegiatan konversi pemanfaa-tan ruang, lahan, lingkungandan sumber daya alam.

Konversi dari rakyat kecildi sekitar lingkungan yangrusak, menjadi kegiatan kor-porasi yang dapat berpotensimenghancurkan perekono-mian rakyat setempat. Adatiga yang berpotensi me-ngancam kesejahteraan rak-yat setempat, yakni rekla-masi pantai, pertambanganperkebunan sawit, dan peng-gusuran pemungkiman untukkegiatan komersial.

"Pilihannya stop, jeda eks-ploitasi, pemanfaatan terba-tas dan minimum eksporatau kelola eksternalitaslingkungan, sosial, ekonomi-nya dengan optimal," saran-nya. Diakuinya, pemerintahmemiliki kemampuan finan-sial terbatas mengatasi ke-

rusakan lingkungan. Ada be-berapa cara mengatasi keter-batasan anggaran, antara lainrampingkan birokrasi peme-rintah yang saat ini terlalutambun.

Fokuskan pendanaan un-tuk kegiatan pembangunandengan mengurangi beayaoperasional dan rutin. Jugaperbesar prakarsa serta ini-siasi rakyat dalam pengelo-laan pembangunan. Selain itu,adopsi jasa lingkungan dalampengelolaan pembangunan.Bahkan restorasi ruang danlingkungan dalam skala eco-logical unit untuk mencapaidaya dukung juga perbesaralokasi pembangunan greeninfrastructure. Dan yang pal-ing urgent, sambung dia, pro-ses pemiskinan rakyat dibalikfenomena pertumbuhan eko-nomi harus segera dihentikan.

Di beberapa daerah jugaterjadi pertumbuhan ekonomidan pertumbuhan PDRB na-mun kemiskinan juga melon-jak. Fenomena ini terjadi lan-taran sumbangan terbesarpertumbuhan oleh korporasiyang eksploatif terhadapsumber daya alam, lingku-ngan serta upah buruh yangmurah. (ENDY)

JAKARTA - Indonesian Cor-ruption Watch (ICW) temu-kan data rekening mencuri-gakan milik seorang jenderalpolisi bintang dua, yangnilainya sangat mengiurkan,Rp 95 miliar. Kepemilikanrekening seorang petinggiPolri yang masih aktif diMabes Polri ini, perlu ditin-dak lanjuti. Mengingat, an-tara gaji dan tunjangan yangditerima per bulan dikurangikebutuhan sehari-harinya,maka kepemilkian rekeningsebanyak itu menimbulkantanda tanya.

"Kasusnya mirip dengan15 rekening mencurigakanmilik sejumlah pati Polripada 2005. Tidak etis ICWbelum bisa menyebut iden-titas petinggi Polri itu. Lebihbagus masalah ini dilaporkanke Satgas PemberantasanMafia Hukum pada minggudepan, agar ditindaklanjutibahkan diusut secara seriusdan tuntas," ungkap Tama SLangkun, anggota DivisiInvestigasi ICW, di Jakarta.

Memang, lanjut Tama,ICW sudah membericarakansecara informal dengan Sat-gas. Namun, disarankan agarICW melengkapi sejumlahdata penting sebelum mela-porkan. Bagi ICW kekura-ngan data itu tidak menjadimasalah, mengingat sudahada data-data jenderal bin-tang dua yang memilikirekening tak wajar bagiseorang jenderal. Dana sebe-sar itu dibagi dalam rekeningyakni satu rekening sebesarRp 47 miliar, rekening lain-nya mencapai Rp 48 miliar.

Data transaksi rekeningyang masuk, terjadi sekitar2005-2008. Uang yang ma-suk secara bertahap danmasuk ke rekening anaknya.ICW menduga dana sebesaritu kemungkinan dari peru-sahaan yang sedang berma-salah juga dari peroranganyang terlibat kasus.

Meski demikian, ICW ma-sih terus menelusuri untukmenambah data laporan keSatgas, tambahnya. Selainitu, ICW tidak dapat mence-ritakan asal laporan tersebutkarena terkait dengan etikaICW. ''Ada etika ICW untuktidak menyampaikan siapayang melaporkan kepada

kita,'' katanya.Ketua Presidium Indone-

sia Police Watch Neta S Panemendesak Ketua Pusat Pela-poran Analisis dan Transaksi(PPATK) segera mengung-kap pejabat tinggi di Kepo-lisian RI yang melakukanmoney laundering, denganmemiliki rekening yangmencurigakan. Mengingatjika PPATK tidak segeramengumumkan, akan timbulkecurigaan ditengah-tengahmasyarakat.

"Ketua PPATK harustransparan soal rekeningmencurigakan di petinggiPolri. PPATK bisa menyam-paikan kepada KPK atauSatgas Pemberantasan Ma-fia Hukum agar melakukanpengusutan. Jika tidak masa-lah ini terus mengambang,malah akan hilang ditelanwaktu," ungkapnya.

Di DPR, Ketua PPATKYunus Husein menyatakansejak tahun 2005, banyakpejabat tinggi kepolisianyang masih melakukan mo-ney laundering dan memilikirekening yang mencuriga-kan. Namun Yunus engganmenyebutkan nama danjumlah pejabat tinggi kepo-lisian itu.

Sebelumnya, pada Juli2005, PPATK menemukanlaporan 15 perwira kepo-lisian yang memiliki reke-ning mencurigakan. Laporantersebut diserahkan kepadaKapolri saat itu, Jenderal PolSutanto. Namun hingga kini,tak jelas penangananyaalias wassalam. (ENDY)

Rekening MencurigakanSang Jenderal Polisi

KRIMINAL

12

LIPSUS

KPK POS

E D I S I 97

10 - 16 MEI 2010

DEMONSTRASI Mei 1998, masih dikenang dan diyakini sebagaiklimaks penghancuran tirani orde baru (1965-1998). Bak,menghadapi musuh bersama, kaum aktivis dari kalanganmahasiswa se-Indonesia, disupport tokoh selama ini kontradengan kepimpinan Soeharto namun memilih melawan denganmenyuplai gerakkan reformasi oleh mahasiswa.

TANYA KENAPA, AKSI UNJUK RASA RUSUH…?

Lebih satu dekadedemonstrasi massal digedung DPR RI menuntutreformasi pemerintahan,berlalu. Penyampaian protes,cara mengritisi dan mengo-reksi melalui unjuk rasadianggap sebagai cara yangefektif hingga kini. Diselipiaksi anarkisme pun dianggapsah dalam aksi protes olehmassa.

Gedung DPRD SumateraUtara, 3 Februari 2009,menyemut oleh massa propembentukkan ProvinsiTapanuli. Anarkisme kembaliterjadi. Ketua DPRD Sumut,Abdul Aziz Angkat mening-gal, buntut dari insiden itu.

Sekedar mengulang, aksiunjuk rasa di gedung DPRDSumatera Utara, Medan lalumasih terlukis jelas di benakFani (23). Betapa kerumunanmassa begitu tidak terken-dali hingga aksi yangmerupakan bagian daridemokrasi itu membawakorban Ketua DPRD Sumut,Abdul Aziz Angkat.

Hingga kini Fani bisamenjelaskan bagaimanalayar kaca menampilkangambar menit demi menithasil bidikan seorangfotografer media cetak yangmengiringi langkah SangKetua DPR meneroboskerumunan massa.

"Demonstrasi memangwajar dan sah dilakukan.

Tetapi kalau sampai terjadibegitu tentu kita layakbertanya mau bagaimanasebenarnya bangsa ini?,"tanya Fani. Bagi Fanimemang tak peduli korbanadalah dari kalangan sipilatau aparat keamanan danpejabat publik. Menyitirpendapat seorang pemikirdemokrasi, ia menilaikekerasan bukan bagian daridemokrasi. Tapi kekerasanadalah musuh abadi demo-krasi.

Presiden Susilo BambangYudhoyono sangat prihatindengan kejadian di Medan,lik, menurut Presiden hal-halseperti itu harus kita horma-ti. "Kita harus siap hidupdalam alam demokrasi.Tetapi kalau sudah sepertiitu, menangis nanti danmenyesal kita, kembali padaera gelap. Dipandang rendahbangsa-bangsa lain, dan kitasendiri merasa hidup tidaktentram," jelasnya.

Bagi pengamat politikBoni Hargens, ada dua faktayang menonjol di Indonesia.Pertama, demokrasi masih dipermukaan. Kedua, masya-rakat belum cukup matanguntuk menentukan pilihanrasional tanpa pengaruhdominasi dari strukturdominan. "Kondisi ini akibatdari belum optimlanyaproses pendidikan politikkepada warga negara. Baik

yang dilakukan universitas,parpol, bahkan media. Belummelakukan pencerahan,"jelas Direktur LembagaPemilih Indonesia (LPI) itu.

Memang proses transisimenuju demokrasi akanmem buat kondisi menjadiserba tidak menentu.Celakanya, tidak ada jalanpintas dan tidak selamanyabisa dilalui. kerusakan."Jangan terulang kembaliseperti kejadian di Medan.Demokrasi harus dihormati,bukan anarki," ungkapPresiden Yudhoyono. Presi-den lalu memaparkan,hampir setiap hari adakelompok masyarakat yangmenggelar aksi unjuk rasa didepan Istana Merdeka.

Tapi selama ini tidak ada

insiden apa-apa, karenamemang massa pengunjukrasa berlaku tertib dan tidakberbuat anarkis. "Unjuk rasatidak apa-apa asal tertib.Sepanjang tidak melanggarya tidak apa-apa. Kita siapmenghadapi dunia demo-krasi," tegasnya.

Aksi unjuk rasa di tempatumum memang berpotensidiwarnai emosi massa.Namun kekacauan tidakakan terjadi jika semuapihak bisa menahan diri.Jika unjuk rasa diwarnaikekerasan sebagaimanaterjadi di Medan, bisamembawa kehidupandemokrasi selama ini kearahkehancuran. "Indonesiaterancam

kembali pada era gelap,

dimana bangsa dan Negarakita, dianggap rendah oleh

bangsa lain; sementarakehidupan masyarakatsemakin tidak tenteram dinegerinya sendiri," cetusPresiden.

Unjuk rasa yang berbuntutaksi anarkisme bahkanmemakan korban jiwamerupakan tragedi yangharus disesali. Namunkejadian itu bukan berartimenutup peluang kegiatanunjuk rasa yang merupakanbagian demokrasi laludilarang. Melakukan demon-strasi dan menyampaikanaspirasi, adalah hal yangwajar dan sah di negeri ini.Tapi apakah kita harusmengotori kewajaranberdemokrasi itu denganmusuh demokrasi? (BBS)

PRAKTISI hukum Wondi H SiregarSH menyatakan terjadinya kerusu-han pada saat terjadinya demonstrasisalah satu faktor penyebabnya, tidaklain hanyalah soal sudah hilangnyarasa kepercayaan masyarakat kepadapara pemimpinnya.

Sehingga begitu para pengunjukrasa ingin bertemu secara langsungtidak terima membuat massamenjadi berang dan dengan spon-tantitas melakukan pemaksaankehendak yang berujung denganbentrokan. "Karena sudah tidakpercaya dengan pemerintah ditam-bah lagi dengan sikap pemerintahyang selalu cuek bisa membuat massamenjadi nekat," ujar Wondi.

Kerap kali terjadinya kerusuhanpada saat melakukan demonstrasibukan saja karena kurangnya rasapercaya masyarakat denganpemerintahnya. Akan tetapikeributan bisa saja terjadi ketikaadanya tekanan dari pihak keama-nan, yang selalu bertindak semena-mena kepada massa saat melakukanunjukrasa.

Ketika disinggung adanya massa"bayaran" yang selalu memperkeruhsuasana praktisi hukum jebolanUniversitas Islam Sumatera Utara(UISU) ini juga menerangkansemakin banyaknya massa yangmelakukan demo tidak menutupkemungkinan akan adanya provo-kator-provokator yang memancingemosi massa untuk berbuat anarkis.Maka dari itu, aparat kepolisian yangtelah menerima surat izin ataupunpemberitahuan akan melakukanunjuk rasa, haruslah bisa melakukanpengamanan secara matang sebabjanganlah sampai polisi tidak mampumenghalau ataupun mengamankanmassa itu sendiri.

"Seharusnya polisi sudah taujumlah massa yang turun berun-jukrasa dan polisi juga harus bisamenerjunkan personilnya sesuaidengan kebutuhannya," papar Wondi.Saat ditanya adanya massa yangmelakukan pengerusakan danmengganggu ketertiban umumdirinya dengan lantang mengatakankalau dalam pelaksanaan demo ituada yang melanggar hukumhendaknya harus diproses sesauidengan hukum yang berlaku.

Dan, janganlah sekedar diamankankemudian mereka dipulangkan begitusaja tapi periksa dan bila terbuktibersalah haruslah ditahan." Kalauada yang ditahan akan dapatdijadikan suatu contoh bagi parapendemo agar tidak lagi rusuh,"terangnya. (S.EDHI)

PRAKTISI HUKUMWONDI H SIREGAR SH

"Hilang RasaPercaya TerhadapPemerintah danPihak Berwajib"

Seringnya terjadi kerusuhan dandemonstrasi khususnya di Sumatera Utaraterkadang membuat pihak pemerintahkewalahan untuk menghadapi amukanmassa.

Demonstrasi yang dilakukanmasyarakat sebenarnya merupakan suatubentuk sikap protes atas ketidakadilanyang kerap terjadi ditengah-tengahmasyarakat. Fenomena apa yang sedangterjadi saat ini ?

Menurut Ketua Departemen SosiologiFisip USU Prof Badaruddin,kecenderungan masyarakat melakukanaksi disebabkan adanya reaksi. Di Sumut,ada berbagai dinamika yang sedang terjadikhususnya pada saat Pilkada yang sedangberlangsung saat ini. Dalam keadaanseperti ini, suhu politik akan terus naik."Pemicunya tidak lain adalah orang-orangyang terlibat dalam Pilkada itu juga,"ucapnya.

Adanya kepentingan pribadi danmencari keuntungan dalam Pilkada sudahpasti tentu akan membuat semakinmerebaknya kerusuhan, contohnya sajablack campaign. Untuk sebagian orangblack campaign tersebut akanmenguntungkan pihaknya, namun di pihaklawan akan memancing kemarahan yangberakibat munculnya sikap protes denganalasan tidak fair, kata Badaruddin.

Selain aksi yang ditimbulkan saatPilkada,lanjut Badar, Sumut juga sedangmenuntut keadilan terkait kasus GubernurSumut Syamsul Arifin.Kasus SyamsulArifin yang sampai saat ini belumterselesaikan juga akan memicu amarahmasyarakat sehingga akan mengakibatkandemonstrasi menuntut pihak pemerintahuntuk mengadilinya dengan segera.

Badar menyebutkan, kasus korupsiSyamsul Arifin akan semakin memicunaiknya suhu politik. "Yang pasti, adanyapro dan kontra terhadap kasus Syamsulakan memicu kembali terjadinyademonstrasi," ucapnya.

Demonstarsi sering terjadi bukan hanyamenyikapi kasus di daerah, bahkan kasusyang terjadi ditingkat pusat juga bisamemicu masyarakat untuk melakukanaksi. Banyaknya kasus - kasus yang tidakterselesaikan, misalnya kasus Bank Cen-tury yang akhirnya bermuara munculnyademonstrasi karena berbagai elemen akanmenuntut penyelesaian dari kasus tersebut.

Dalam hal ini, menurut Badaruddin,pemerintah khususnya pemda harusmampu mengelolanya sehinggademonstrasi tersebut tidak menuju keanarkis.

Siapa pun tidak punya hak melarangmasyarakat untuk berdemo karenademonstrasi dilakukan untukmenyampaikan hak-hak azasi, asal tidakanarkis. Dalam hal ini demonstrasi harusdidukung semua pihak, baik koordinatordemo maupun pihak aparat kepolisiansehingga anarkisme bisa dihindari.

Di lain pihak, Psikolog Dra.ChairtatyPurnama SPsi. MPsi, mengatakan, saat inimasyarakat sedang mengalami krisiskepercayaan terhadap pemerintah. Untukmengembalikan kepercayaan tersebutpemerintah harus bisa menyikapinyadengan menyelesaikan tuntutanmasyarakat secepatnya sehingga demotidak terjadi.

Terjadinya demo disebabkan hak-hakmasyarakat seakan-akan diabaikan, danpada akhirnya masyarakat menuntutkeadilan.Hal ini menjadi tugas berat bagipemerintah untuk mengembalikankepercayaan masyarakat, kata Taty. (VS)

PROF BADARUDDIN DAN PSIKOLOGDRA.CHAIRTATY PURNAMA

KetidakadilanMenjadiPemicuKerusuhan

KABID HUMAS POLDA KOMBES BAHARUDIN DJAFAR

SEPUTAR maraknya aksidemo di beberapa lokasidilakukan para pendemobaik aksi dilakukan paraburuh yang turun ke jalanmaupun aksi mahasiswadan aksi-aksi lainnya.Menyikapi aksi unjuk rasa,Kapoldasu Irjen PolOegroseno menjelaskan,jika masyarakat inginmelakukan aksi demoguna menyampaikanaspirasinya silahkan saja,namun janganlah aksidilakukan bersifat anarkisserta merusak fasilitasumum.

Jika hal tersebutterjadi, maka Kepolisianterpaksa mengamankanpelakunya. Demikiandikatakan Kapoldasu saatdikonfirmasi kemarin sore.Sementara itu KabidHumas Poldasu KombesPol Baharudin Djafarmengatakan hal yangsama di mana keberadaanpolisi di tengah-tengah

para pendemo, adalahuntuk membantu parapendemo gunamenyampaikanaspirasinya.

Apalagi saat pendemomelakukan aksi unjukrasa tersebut pihaknya(Kepolisian) melakukantugasnya mengamankan,agar jalan tidak macet,khususnya pengamananbagi pengendera jalanraya, agar tidakterganggu saat melintasdi lokasi demo. Selain itutugas polisi di lokasidemo untukmengamankan agar tidakterjadi hal-hal yang dapatmerusak citra parapendemo itu sendiri.

Walau diejek bahkandiludahi sama sekalipolisi tidak akanmemberikan perlawanan,sebab mereka adalahmasyarakat yang inginmenyampaikanaspirasinya di depan

umum. Bagi wargamaupun masyarakat yangingin menyampaikanaspirasinya di depanumum hal itu sah-sah sajadan boleh saja dilakukan.

Sementara itu ketikadisinggung prihaldiamankannya beberapapendemo saat melakukanaksinya di depan kantorGuburnur Sumut JalanDiponegoro Medan,

beberapa waktu lalu. KataBaharudin, merekaterpaksa diamankan kePoltabes MS karena sudahmengganggu fasilitasumum di mana merekamenghadang (menutup)jalan raya sehinggabeberapa warga saatmelintas di kawasantersebut merasaterganggu.

(KHAIR)

Walau Dicaci dan Diludahi PolisiTetap Sabar Menjalankan Tugasnya

MAU DEMOAMAN?MENYAMPAIKAN pendapat dimuka umum merupakan salah satuhak asasi manusia yang dijamindalam Pasal 28 Undang-UndangDasar 1945.

Unjuk rasa atau demonstrasi, dimuka umum juga memiliki aturan.

Demikian pula dengan pawai,rapat umum, pertemuan terbukadengan tema tertentu.

Apa itu kemerdekaanmenyampaikan pendapat?

Hak setiap warga negara untukmenyampaikan pikiran denganlisan, tulisan, dan se-bagainyasecara bebas dan ber-tanggungjawab sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

Mengapa harus ada UU No 9Tahun 1998?

Selain mewujudkan kebebasanyang bertanggung jawab sesuaidengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aturandperlukan untuk (1) memberikanperlindungan hokum dalammenjamin kemerdekaanmenyampaikan pendapat; (2)mewujudkan iklim yang kondusifbagi berkembangnya partisipasi

dan kreativitas setiap warganegara; (3) menempatkan tanggungjawab sosial dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, danbernegara, tanpa mengabaikankepentingan perorangan ataukelompok.

Adakah syarat dasarpenyampaian pendapat?

Penyampaian pendapat di mukaumum harus menghormati hak-hakdan kebebasan orang lain untukhidup aman, tertib, dan damai;aturan-aturan moral, normaagama, kesusilaan, dan kesopanandalam kehidupan masyarakat.Penyampaian pendapat juga harussesuai hukum dan ketentuanperaturan perundang-undang-anyang berlaku dan menjaga danmenghormati keamanan danketertiban umum, denganmencegah timbulnya bahaya bagiketentraman dan keselamatanumum, baik yang menyangkutorang, barang maupun kesehatan.

Hal penting yang perludiperhatikan bahwa peyampaianpendapat juga harus menjagakeutuhan persatuan dan kesatuanbangsa, artinya mencegahtimbulnya permusuhan, kebencianatau penghinaan terhadap suku,agama, ras dan antargolongandalam masyarakat.

Bagaimana tanggung jawab

aparat pemerintah?Selain melindungi HAM, aparat

juga wajib menghargai asaslegalitas, prinsip praduga takbersalah, dan menyelenggarakanpengamanan untuk menciptakankondisi aman, tertib dan damai,termasuk mencegah timbulnyagangguan atau tekanan, baik fi sikmaupun psikis yang berasal darimanapun juga.

Apa peran masyarakat?Masyarakat berhak berperan

serta secara bertanggung jawabagar penyampaian pendapat dimuka umum berlangsung aman,tertib, dan damai. Masyarakatberhak memberi dan memperolehinformasi atau konfi rmasi kepada/dari aparatur pemerintah agarterjamin keamanan dan ketertibanlingkungannya, tanpa menghalangiterlaksananya penyampaianpendapat di muka umum.

Ketentuan lain?Peserta demonstrasi tidak boleh

membawa benda-benda yang dapatmembahayakan keselamatanumum. Selain itu, pesertademonstrasi, pemimpin, ataupenanggung jawab kelompok wajibmemberitahukan secara tertuliskepada kepolisian setempatselambat-lambatnya 3x24 jamsebelum kegiatan dimulai.

(BBS)

KPK POS

SUARA KPKE D I S I 97

10 – 16 MEI 2010

13

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: [email protected]:redaksi

Realitas Pendidikan IndonesiaCatatan Arifin Sufi SSos

Resolusi Koferensi Perkumpulan Ikohi Sumatera UtaraORDE Reformasi, yangditandai dengan tumbang-nya rezim Soeharto,tentunya tidak dapatdilepaskan dari perjuanganpara mahasiswa danrakyat Indonesia padatahun 1998. Bahkanperjuangan tersebutmenghasilkan beberapapelanggaran HAM yangterjadi yang mewarnaiproses pergantiankepemimpinan nasionalketika itu. Sudah sebelastahun transisi demokrasi diIndonesia telah berjalan,namun kenyataannya ordeReformasi malah meng-hasilkan cengkramankekuatan politik Neoliber-alisme yang semakindalam dan berlanjutnyaimpunitas bagi parapelanggar HAM. Walaupunbeberapa presiden telahsilih berganti memimpinbangsa ini dan tiga pemilutelah dilakukan untukmengangkat anggotalegislatif, namun haltersebut kenyataannyatidak membawa banyakmanfaat bagi kehidupanrakyat dan nasib parakorban serta keluargakorban pelanggaran HAM.

Telah dua kali Penga-dilan HAM Ad-hoc digelardi Indonesia untuk menan-gani kasus Tanjung Priok,dan Timor Timur. Sementa-ra ada satu PengadilanHAM yang digelar untukkasus Abepura. Namunhasil dari pengadilan HAMAd-hoc untuk kasusTanjung Priok dan TimorTimur serta PengadilanHAM untuk kasus Abepuratelah membebaskan parapelakunya dan jelas tidakmemenuhi rasa keadilanbagi korban pelanggaranHAM. Untuk tragediSemanggi I dan II bahkantelah dihentikan oleh DPRRI karena DPR RI memu-

tuskan tidak adanya kasuspelanggaran HAM di kasustersebut. Beberapa kasuspelanggaran HAM yangtelah selesai diselidiki olehKomnas HAM juga hanyamenjadi tumpukan arsip diKejaksaan Agung hinggahari ini. Kasus-kasuspelanggaran HAM yangterbengkalai antara lainkasus kerusuhan Mei 1998,kasus penghilangan paksaaktivis 1997/1998, kasusWasior, kasus Wamena,kasus penembakan maha-siswa Trisakti, kasusSemanggi I, kasus Semang-gi II, serta kasus Talangsa-ri-Lampung.

Mekanisme lain daripenuntasan kasus pelang-garan HAM, selain Penga-dilan HAM yang diaturoleh UU No 26 tahun 2000,adalah Komisi Kebenarandan Rekonsiliasi (KKR)yang diatur oleh UU No 27tahun 2004. MekanismeKKR menjadi salah satuupaya pengungkapankebenaran dari suatu kasuspelanggaran HAM di luarpengadilan. Harapan darikorban pelanggaran HAMadalah KKR ini tentunyadapat memutus kebuntuannasib kasus-kasus pelang-garan HAM masa lalu,sehingga juga dapatmemberikan kepastianhukum dan memenuhi rasakeadilan serta memenuhihak reparasi (pemulihan)bagi korban pelanggaranHAM di Indonesia. NamunKKR ini sendiri bukannyatanpa gugatan dari NGO-NGO dan komunitaskorban pelanggaran HAM.KKR yang dinyatakandalam UU KKR tersebutberprinsip menggantikanfungsi Pengadilan HAM.Padahal seharusnya KKRsendiri merupakan bagianpelengkap dari PengadilanHAM, bukan pengganti

mekanisme PengadilanHAM.

Pada tanggal 4 Desem-ber 2006, MahkamahKonstitusi membatalkanUU No 27 Tahun 2004mengenai Komisi Kebena-ran dan Rekonsiliasi(KKR). Menurut Mahka-mah Konstitusi, pembata-lan UU KKR tersebutdikarenakan UU tersebuttidak memiliki konsistensihukum sehingga menim-bulkan ketidakpastianhukum dan tidak dapatdijalankan. Kesempatan initentunya harus dimanfaat-kan untuk membuat UUKKR yang baru danmemiliki substansi yanglebih berpihak kepadakorban pelanggaran HAM.Hingga saat ini, pengkajianRancangan Undang-Undang Komisi Kebenarandan Rekonsiliasi masihberada di tangan Kemente-rian Hukum dan HAM RI.

Pemilu yang terakhir,

yang dilakukan pada tahun2009, telah menghasilkanSoesilo Bambang Yudhoy-ono kembali terpilihmenjadi presiden RI untukkedua kalinya. Partai-partai politik yang bersa-ing dalam pemilu kemudi-an memberikan dukungankepada pemerintahan SBY,yang dihimpun dalamkoalisi partai politikpendukung pemerintah,dengan imbalan pembagi-an kursi kementerian danjabatan pemerintahanlainnya. Dengan mengan-tongi suara 65 persen sertadukungan dari koalisipartai politik, tentunyaSBY mendapat legitimasidukungan publik yangsangat kuat untuk mengua-sai DPR dan terlebih-lebiheksekutif.

Namun kekuatan politikyang sangat besar tersebut,tampaknya belum dapatdimanfaatkan oleh SBYuntuk memberikan kepas-

tian bagi penegakan HAMyang memihak korban. Jikaberkaca pada kepemimpi-nan SBY di lima tahunyang lalu, selama limatahun pemerintahan SBYkasus-kasus pelanggaranHAM yang selesai diselidikioleh Komnas HAM hanyamenjadi tumpukan arsip diKejaksaan Agung. Selamalima tahun berkuasa tidakada satu kasus pelanggaranHAM berat yang diproseske pengadilan. Semuafakta-fakta ini menunju-kan bahwa komitmenperlindugan dan penegakanHAM yang menjadiretorika pemerintah taklebih hanya kosmetikpolitik untuk kepentinganpencitraan penguasa,bukan untuk dijalankanguna memenuhi keadilanbagi korban.

Untuk kasus penghilan-gan paksa aktivis 1997/1998 telah ada kemajuandengan ditetapkannya

rekomendasi oleh sidangparipurna DPR-RI yangberupa: (1) Merekomen-dasikan Presiden untukmembentuk PengadilanHAM Ad-hoc; (2) Mereko-mendasikan Presiden sertasegenap insitusi pemerin-tah serta pihak terkaituntuk segera melakukanpencarian terhadap 13aktivis yang masih hilang;(3) MerekomendasikanPemerintah untuk mereha-bilitasi dan memberikankompensasi kepadakeluarga korban yanghilang; (4) Merekomendasi-kan Pemerintah agarsegera meratifikasi Kon-vensi Anti PenghilanganPaksa sebagai bentukkomitmen dan dukunganuntuk menghentikanpraktek PenghilanganPaksa di Indonesia. Namurrekomendasi ini hinggahari ini masih merupakanrekomendasi. DPR sebagaipihak yang mengeluarkanrekomendasi juga tidakmelakukan langkah-langkah yang dibutuhkanuntuk mengimplementasi-kan rekomendasi tersebut.

Kondisi tebalnyaimpunitas ini semakintergambar dengan sikapdan kebijakan presidenSBY yang tidak menjadi-kan penegakan HAMsebagai program prioritas100 hari pemerintahannya.Rekomendasi rapatparipurna DPR kepadapemerintah TIDAK MEN-JADI PRIORITAS programkerja pemerintahan SBY-Budiono. Bahkan dalamRANHAM 2010-2014,diketahui bahwa pointmengenai pembahasanmengenai KKR telahhilang. Hal ini menyebab-kan upaya memperjuang-kan hak pemulihan bagikorban dan keluargakorban tanpa melalui

Pengadilan HAM menjaditertutup.

Pemulihan bagi korbandan keluarga korbantentunya menjadi salahsatu hal yang sangatpenting untuk dipenuhioleh Negara. Peristiwapelanggaran HAM yangdialami oleh korban dankeluarga korban pelangga-ran HAM tentunya telahmerubah kondisi dankehidupan sosial-ekonomikorban dan keluargakorban. Di sisi lain, lajuNeoliberalisme jugamenghantam keluargakorban yang sudah di-miskinkan karena peristi-wa pelanggaran HAM yangmenimpa diri atau keluarg-anya. Kondisi ini semakindiperparah oleh kebijakannegara yang membutakandiri terhadap hak reparasiatau pemulihan korban.Prosedur hukum danperundang-undangan yangbermuara pada keenggan-an negara memenuhitanggungjawab terhadapkorban adalah bukti nyatasikap anti keadilan dananti korban dari pemerin-tahan SBY-Budiono.

Menyimak dan mendala-mi keseluruhan paparantersebut diatas, forumKonferensi Daerah IKOHISumatera Utara meng-hasilkan resolusi-resolusiyang merupakan kesatuansikap dan kebulatan tekadbersama keluarga korbanpelanggaran HAM dan pegiatHAM di Sumatera Utara.

Demikian resolusi inikami buat sebagai komit-men dan ajakan untukbergandeng tangan dalammewujudkan keadilan dandemokrasi sejati bagiseluruh rakyat Indonesia.

IKATAN KELUARGAORANG HILANG

INDONESIA

Resolusi-resolusi tersebut adalah

a. Menuntut Pemerintahan SBY – Budiono untuk segera mengambil tindakan konkrit dalam

memerangi impunitas dan menegakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Bentuk

tindakan konkrit tersebut adalah:

1. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi hasil rapat Paripurna DPR-RI tanggal 28

Oktober 2009 dengan menekankan pada pencarian dan pengembalian 13 orang aktivis

yang masih hilang.

2. Memerintahkan seluruh jajarannya, terutama Jaksa Agung, untuk segera

menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia termasuk

menindaklanjuti penuntasan kasus tragedi '65 di Sumatera Utara.

3. Penyelesaian kasus-kasus konflik-konflik tanah di Sumatera Utara.

4. Melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan untuk segera menyelenggarakan

pengungkapan kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM.

b. Menuntut Pemerintahan SBY-Budiono untuk segera memenuhi hak pemulihan bagi

korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, tanpa menghilangkan atau melupakan

proses pemenuhan hak keadilan dan pengungkapan kebenaran. Termasuk didalamnya

pemenuhan hak reparasi bagi korban tragedi kemanusiaan '65 di Sumatera Utara.

c. Segera melakukan upaya perbaikan hukum dan insitusi penegak hukum sebagai bukti

komitmen pemerintah dalam perlindungan HAM dengan melaksanakan amandemen UU

No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyusun UU Komisi Kebenaran yang berpihak

pada korban. Disamping itu pemerintah harus segera melakukan ratifikasi Statuta Roma

(ICC) dan Konvensi Perlindungan Setiap Orang terhadap Praktek Penghilangan Paksa.

d. Melakukan perbaikan terhadap seluruh perangkat hukum yang berkaitan dengan

pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM seperti hak atas reparasi, hak atas

rehabilitasi dan hak atas kompensasi.

PERJALANAN panjang bangsaIndonesia dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia banyakmengalami pasang surut. Salahsatu tujuan luhur bangsa Indonesiaadalah untuk mencerdaskankehidupan bangsa. Dengan katalain, pendidikan menjadi salah satuaspek yang sangat penting dalammembangun bangsa ini agarmenjadi bangsa yang bermartabatdan berwibawa. Pendidikan secaratertulis dalam Undang-UndangDasar 1945 Pasal 31 ayat 2 telahmenjadi prioritas yang utama yaitudengan diwajibkannya seluruhwarga negara Indonesia untukmengecap dunia pendidikandimana biayanya ditanggungsepenuhnya oleh pemerintah.Sehingga diharapkan denganmasyarakat yang berpendidikanbisa menciptakan kehidupanbangsa yang sejahtera dan berkual-itas dalam hal sumber dayamanusianya.

Namun, Sebelum berbicara lebihjauh tentang pendidikan, makapertanyaan yang harus dijawabterlebih dahulu adalah, apasebenarnya arti dari pendidikan itudan apa yang menjadi hakikat daripendidikan itu sendiri? Secarafilosofis pendidikan bertujuanuntuk mendorong kebebasanpemikiran terhadap apa yangdisebut sebagai kebenaran,berdimensi moral dan mendorongseseorang untuk menemukan jatidiri kemanusiannya. Secarasederhana, pendidikan dapatdiartikan sebagai usaha manusiauntuk menumbuhkan dan mengem-bangkan potensi-potensi pem-bawaan, baik jasmani maupunrohani sesuai dengan nilai-nilaiyang ada dalam masyarakat dankebudayaan.

Paulo Freire, salah satu tokohpendidikan yang memiliki pen-garuh yang cukup besar terhadapdunia pendidikan memilikipendapat sendiri. Ia berpendapatbahwa pendidikan haruslahberorientasi kepada pengenalanrealitas diri manusia dan dirinya.Artinya adalah pendidikan

haruslah mampu membawamanusia pada kesadaran akanrealitas kehidupan disekelilingtempat manusia itu berada. Intidari proses pendidikan yangdikemukakan oleh tokoh kelahiranBrazil tersebut adalah penyadaran.Oleh sebab itu sistem pendidikanfreire ini disebut sebagai pendidi-kan penyadaran. Oleh karena itupendidikan memiliki peran yangsangat besar bagi manusia diseluruh dunia ini, dimana pendidi-kan menjadi salah satu kekuatan(education as power) yang sangatmenentukan dalam kehidupanmanusia. Artinya pendidikanmempunyai kewenangan yangcukup kuat bagi seluruhmasyarakat untuk menentukanbagaimana dunia yang diinginkandan bagaimana mencapai duniayang diinginkan tersebut.

Untuk dapat memperolehpendidikan tersebut maka diben-tuklah lembaga pendidikan, baik

formal maupun informal agartujuan pendidikan yang sesungguh-nya bisa tercapai. Lembagapendidikan yang formal seringdisebut sebagai sekolah, dimanasekolah itu sendiri memiliki maknasebagai sebuah lembaga yangpenting setelah keluarga untukmemberikan pendidikan. Denganadanya sekolah, diharapkan dapatmemberikan penyadaran kepadapeserta didik tentang realitaskehidupan dirinya dan realitaskehidupan disekelilingnya. Sehing-ga hakikat dari pendidikan yangsesungguhnya bisa diperoleh olehpeserta didik. Namun, kenyataanyang terlihat di dalam sistempendidikan yang sedang berlang-sung di negara kita ini (Indonesia)hanya menjadikan peserta didik(pelajar) sebagai manusia-manusiayang terasing dan terpisah darirealitas dirinya sendiri sertarealitas dunia di sekelilingnya.Sekolah hanya dijadikan sebagai

sebuah lembaga untuk memperolehlaba sebesar-besarnya. Tentunyadengan cara menaikkan uangsekolah dan membebankannyakepada para siswa. Selain itusekolah juga mengabaikan kualitaspendidikan serta hakikat pendidikanitu sendiri. Sistem pendidikan seperti iniakhirnya membawa negara ini padakehancuran moral, budaya, ekonomidan lain sebagainya.

Penulis tak mengada-ngadatentang hal itu, sudah cukupbanyak realitas yang membukti-kannya. Namun agar tak dianggapmengada-ngada saya akanmencoba memberi contoh. ContohPertama, Miftahul Jannah, 15tahun, gantung diri karena didugadirinya tak punya uang untuk ikutstudy tour sebagai perayaankelulusan sekolahnya. Mifta adalahanak sebatang kara yang sejakkecil tinggal bersama kakek danneneknya akibat perceraian orangtuanya. Karena ini, dalam kesehari-

annya, Mifta menjadi seorangpemurung, penyendiri yangmungkin minder berkawan denganteman sebayanya. Heryanto, anak12 tahun, bunuh diri karena takmampu membayar Rp.2,500 biayaketerampilan di sekolahnya. Yantomerasa malu ketika gurunya tetapmenagih uang itu, sementara orangtua Yanto tak mampu memberinya.Jangankan uang sekolah, makansehari-hari saja mereka masihkepayahan. Harap dimaklumisebab Yanto adalah salah satu anakmiskin dari sembilan juta keluargamiskin di Jawa Barat.

Aman Muhammad Soleh yangberusia 14 tahun, siswa kelas VI SD,nekat mencoba mengakhirihidupnya diusia muda denganmenggantung diri dan juga minumracun tikus pada awal Juni 2004.Saat ditanya alasannya, Amanyang setelah dirawat beberapalama di rumah sakit dapat sehatkembali seperti sediakala, mengaku

malu. Pasalnya, orang tuanya takbisa menyediakan uang sebesar Rp150.000 untuk membayar ujianakhir, biaya perpisahan, danmenebus ijazah.

Saya pikir contoh nyata diatasadalah salah bukti atas kondisipendidikan kita saat ini. bahwalembaga pendidikan formal(sekolah) yang saat ini ada dinegara kita tercinta ini tidak lagisesuai dengan tujuan dari lembagapendidikan itu sendiri. Lembagapendidikan saat ini diandaikansebagai sebuah “bank” dimanapeserta didik diberi sedikit ilmupengetahuan agar kelak dapatmendatangkan hasil yang berlipatganda. Jadi, peserta didik dijadikansebagai objek investasi dan sumberdeposito yang potensial, sedangkandepositornya adalah para guru.

Dengan kata lain, lembagapendidikan yang seharusnyamemberikan ilmu pengetahuanuntuk mencapai kesadaran, telahberubah menjadi sebuah lembagayang mencari laba sebesar-besarnya. Pendidikan seperti inipastilah akan mengakibatkantujuan dari pendidikan yangsesungguhnya tidak akan pernahtercapai. Di Hari pendidikanNasional yang setiap tahundiperingati, ditiap-tiap sekolah darimulai tingkat dasar hinggamenengah melakukan upacara,saya sengaja menulis tulisan iniagar kita semua, khusunya pemer-intah harus ingat kembali betapabobroknya pendidikan di Republikkita saat ini. Korban sudah banyakberjatuhan, itu jelas bukan prestasibagi pemerintah. Hari pendidikanjangan hanya diperingati denganupacara namun harus diperingatidengan cara terus membangunkualitas spendidikan itu sendiri,sehingga dengan pendidikan yangberkualitas, kualitas Sumber DayaManusia di Indonesia yang saat iniberada di urutan 112 Dunia dapatbersaing dengan negara di dunialainnya untuk jadi yang terbaik.ataukah pemerintah hanya akandiam dan menunggu korbankejamnya pendidikan yang lebihbanyak lagi?

(Penulis adalah wartawan KPKPos tinggal di Medan)

Sejumlah siswa Sekolah Dasar berjalan menyusuri jalan desa tanpa alas kaki sepulang sekolah beberapa waktu lalu. Anak-anak tersebut melepas sepatu dengan alasan agar sepatunyalebih awet karena harus berjalan berkilo-kilo meter untuk pulang pergi sekolah setiap harinya.

14KPK POS

E D I S I 97

10 - 16 MEI 2010 SUMUT

PP Bintang Bayu Adakan Lomba Mancing

ANEKA

BINTANG BARU - Pimpinan Anak Cabang PemudaPancasila (PAC-PP) Bintang Bayu bekerja sama denganpengusaha kolam pancing Alam Sari meyelenggarakan lombamancing yang memperebutkan trophy tetap, jutaan rupiahuang tunai dan puluhan hadiah menarik lainnya.

Pelaksanaan SK ini seka-ligus untuk mencapai kepa-tutan pelaksanaan dan pene-gakan kode etik pegawaisebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri KeuanganNomor 1 Tahun 2008 tentangKode Etik Pegawai Direk-torat Bea dan Cukai.

Perketat Pengawasan di Pelabuhan Teluk Nibung

Harapan ini dikemukakanBurhanuddin SH SekretarisDPK PKPI Kota Tanjung-balai, Sabtu lalu, menyikapiadanya indikasi kegiatanimportir nakal yang mema-sukkan barang impor terka-tegori ilegal bekerjasamadengan oknum P2 BC dengan

memanipulasi Bea Masuk(BM).

Sebagaimana diberitakansebelumnya, masuknya ba-rang impor ilegal melaluipelabuhan Teluk Nibungyang dilakukan beberapaimportir nakal dan berten-tangan dengan PeraturanMenteri Perdagangan RI No-mor 44 Tahun 2008 tentangketentuan impor produktertentu kerjasama Direk-torat Impor dan DirektoratJenderal Perdagangan LuarNegeri serta Sucofindo.

Sebagaimana diketahuiPelabuhan Tipe A 3 Teluk

Nibung tidak termasuk 5pelabuhan yang ditunjuksebagai daerah sentralisasiimpor kecuali PelabuhanBelawan, Tanjung Priok, Tan-jung Emas, Tanjung Perak danSukarno-Hatta. Sedangkanproduk impor yang diawasi,elektronik, pakaian jadi danbarang tekstil sudah jadi,mainan anak-anak, alas kakiserta produk makanan danminuman.

Elemen masyarakat se-perti LSM LBKN, LSM Mer-deka Kota Tanjungbalaimengkritisi kinerja KepalaKPPBC Tipe A 3 Teluk Ni-

bung, karena adanya indi-kasi permainan perangkat P2BC, dengan importir nakaldalam memasukan barangimpor dengan memanipulasiPemberitahuan Impor Ba-rang (PIB).

Bahkan dipertanyakan,bagaimana perangkat P2 BCmenentukan Bea Masuk (BM)atas barang impor yangterkategorikan ilegal dima-sukan importir nakal. Artinyadi sini terjadi konpirasi yangmerugikan negara. Bahkantidak mungkin Ka. KPPBCTipe A 3 Teluk Nibung tidakmengetahuinya. (S/J/E)

TANJUNGBALAI - Bea Cukai pelabuhan TelukNibung harus melaksanakan dengan sunguh-sungguh Surat Keputusan (SK) Dirjen Bea danCukai Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengawasanmelekat. Hal ini mendesak dilakukan untukmencegah terjadinya impor ilegal melalui pela-buhan tersebut.

HADIAH - Ketua PPmenyerahkan hadiahkepada parapemenang. (KPK POS/ARM)

ITM Gelar Seminar dan ForumDialog Permata se Indonesia

MEDAN - Universitas Su-matera Utara (USU) danIBM Indonesia menanda-tangani naskah kesepa-katan (memorandum of un-derstanding/MoU) kerjasama pengembangan tekno-logi informasi (TI) di ruangIMT-GT Biro Rektor Kam-pus Padang Bulan, Rabu.

Penandatanganan nas-kah kerja sama itu dilaku-kan Rektor USU, Prof Syah-ril Pasaribu, dengan Presi-den Direktur (Presdir) IMBIndonesia, Suryo Suwignjo,yang diwakili Mid Marketand Geo Expansion Leader,Roy Simangunsong.

Selain penandatanga-nan naskah kerja samaUSU-IBM bersama Com-putrade Technology yangdisebut program Experi-encing IBM Tecnology”tersebut, USU juga mene-rima bantuan berupa pe-rangkat keras (hardware)untuk mendukung pembe-lajaran teknologi infor-masi (TI) di universitas ini.

Rektor USU, SyahrilPasaribu, dalam sambu-tannya antara lain menga-takan, keberadaan infras-truktur dan penggunaanfasilitas TIK sudah menja-di kebutuhan utama, ter-masuk pendidikan. Bahkan,intensitas pemanfaatan-nya di kampus telah men-jadi indikator penilaianpenentuan pemeringatanuniversitas kelas dunia(World Class University).

USU sendiri kini telah

memiliki jaringan fiberoptik sepanjang 17.500meter yang menghubunganseluruh gedung di lingku-ngan universitas. Selain itu,juga memiliki fasilitasakses nirkabel (wireless)yang menjangkau seluruhareal kampus.

“Dengan fasilitas TIKyang ada ini, USU telahmakin mampu memberikanlayanan informasi elek-tronis dalam bidang ad-ministrasi, keuangan mau-pun akademik, termasukmengakses jurnal ilmiahsecara elektronik,” katanya.

Syahril juga mengung-kapkan, berdasarkan hasilevaluasi tahunan penggu-naan fasilitas TIK di kam-pus, USU berada di pering-kat ke tujuh jajaran 10besar nasional.

Di bagian lain, atasbantuan dan kerja samayang diberikan IBM Indo-nesia terhadap pihaknya,Rektor USU menyampai-kan terima kasih. Pihaknyaberjanji akan berusahamemaksimalkan perala-tan ini untuk kepentinganpembelajaran TIK.

Sedangkan Roy Sima-ngunsong dalam kesempa-tan itu di antaranya me-nyatakan, kemitraan iniuntuk membantu maha-siswa USU mengembang-kan kecakapan bisnis danTIK mereka supaya dapatberadaptasi dengan duniateknologi yang berkem-bang pesat.(FER)

USU-IBM Kerja SamaKembangkan Teknologi Informasi

Porsesi Rantau UtaraBerjalan LancarRANTAUPRAPAT - Pekan Olah Raga Seni dan Prestasi(Porsesi) tingkat SD/MI se Kecamatan Rantau Utaraberjalan lancar yang dibuka Minggu di lapangan IkaBina Rantauprapat dan ditutup Selasa.

Kegiatan Porsesi ini meliputi cabang olahraga danseni yakni perlombaan bola voli mini putra-putri, tenismeja putra -putri, atletik putra-putri, bulutangkis putra-putri, sepak takraw, catur putra-putri, paduan suara,seni tari, bola kasti putra-putri, karate, sepak bola mini.

Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu H.HeriantoSE MM sambutannya mengatakan Porsesi diseleng-garakan untuk mencari bibit-bibit berprestasi di bidangolahraga dan seni. Hadir juga pada kesempatan ituKacabdis Rantau Utara Suheri SPd.

Adapun para pemenang adalah, voli mini putra JuaraI SDN No.115535 Sirandorung, juara II SDN No.117470Kampung Sawah, juara III SDN No.112139 Rantau-prapat. Untuk voli mini putri Juara I SDN No.115535Sirandorung, Juara II SDN No.112144 Ringo-ringo,Juara III MIN Padang Bulan.

Tennis meja putra Juara I SDN No.115530 Rantau-prapat, Juara II SDN No.112143 Rantauprapat, JuaraIII SDN No.115532 Rantauprapat. Tennis meja putriJuara I SD swasta PPR, Juara II SDN No.115535Sirandorung, Juara III SDN No.112142 Rantauprapat.Atletik Putra juara I SDN 112139, Juara II SDN 112134,Juara III SDN 115521, Putri Juara I MIN Padang Bulan,II SDN 115524,III SDN 112144. Bulutangkis putraJuara I SD swasta Buddhis Jayanti, II SDN 112143, IIISDN 112136. (MDS)

PELABUHAN - Salahsatu pelabuhan dipantai TimurSumatera Utara yangrawan terhadapmasuknya barang-barang ilegal asalluar negeri.Pelabuhan ini perlumendapatpengawasan yangketat. (KPK POS/IST)

Hadir dalam acara yang diikuti 300pemancing, Ketua PP M Yunus, KetuaPK Golkar H Abd Hamid, CamatBintang Bayu Drs H Mariyono, tokohmasyarakat Sarimin DR dan ratusanKader PP lainnya.

Ditemui disela-sela lomba, KetuaPP Bintang Bayu M Yunus mengatakanacara ini terselenggara berkat kerja-sama antara Pemuda Pancasila danpemilik kolam Alam Sari, AfriadiSyahputra yang peduli dengan pemudadan juga penggila mancing. Tujuanlomba ini adalah untuk menunjukkan

kepada masyarakat Bintang Bayubahwa PP sebagai ormas pemudadapat berbuat yang positif.

"Saya ingin merubah citra kerasdan terkesan sanger kepada yang lebihpositif sebagaimana yang diinginkanPimpinan Wilayah dan PimpinanCabang. Sejatinya semua kadermendukung dan berkeinginan mem-perbaiki citra-citra yang buruk danpada akhirnya berhasil. Kita lihat sajasemua kader dengan sikap yang baikhadir berbaur dengan masyarakatlainnya, bukan Bintang Bayu saja, tapi

juga kepada yang lainnya," ucapnya.Ditambahkannya lagi, acara ini

juga bagian dari upaya PP untukmemperkenalkan Calon Bupati/WabupSergai yakni Ir HT Erry Nuradi dan IrH Soekirman yang didukung PemudaPancasila.

Sementara itu Affriadi Syahputrapemilik kolam pancing Alam Sari yangjuga sebagai panitia Lomba menga-takan, lomba ini sudah yang kesekiankalinya diadakan. Berkaitan denganhadiah uang tunai, Afriadi mema-parkan, Rp1,5 juta (juara 1), Rp1 juta(juara 2), Rp500 ribu (juara 3), Rp300ribu (juara 4), Rp200 ribu (juara 5) danRp100 ribu (juara 6) ditambah beber-apa trophy. Selain itu bagi yangmendapat ikan berpita diberi Rp20ribu.Untuk hadiah lucky draw panitiamenyediakan dispenser, radio, ricecooker dan setrika.(ARM)

MEDAN - Seminar dan forum dialogPerhimpunan Mahasiswa Pertambanganse Indonesia (Permata) yang diikuti 300mahasiswa dari 21 institusi se Indonesiadigelar di Hotel Antares Jalan SMRaja Medan, Selasa. Seminardibuka Rektor ITM IrMahrizal Masri MTdiwakili PembantuRektor II ITM Ir Munajat.

Ketua Panitia Domi-tiano Hagai Fao didampingiSekjen Permata komisariatITM B Dasuha Purba menga-takan, seminar yang berlang-sung selama 3 hari itu untukmengetahui pengelolaanpertambangan yang dilakukan pihakpemerintah dan swasta. Dan kegiatan inidiikuti mahasiswa pertambangan dariseluruh Indonesia.

Kegiatan ini diikuti antara lain IMA(Indonesian Maning Assosiation) diwakiliPriyo Pribadi, PT Dairi Prima Mineral(DPM) diwakili B Simamora, PT Freeportdiwakili Santhi dan PT AR Martabediwakili I Wayan Sutarawan. Turutmenyampaikan sambutan Sekjen PermataIndonesia Nur Rahmi.

Dikatakan Dasuha, pada dialog maha-siswa mempertanyakan pembangunanpertambangan sepertinya terhambatdengan berbagai masalah sehingga akanmenghambat terbukanya lowonganpekerjaan mahasiswa pertambangan.Setahu kami yang sudah dalam tahappembangunan konstruksi baru dilakukanPT AR Martabe. Sementara perusahaanlainnya masih terbengkalai dan sedangmengurus ijin penggunaan hutan lindung,kata Dasuha.

Juga dibicarakan masalah CSR diIndustri Pertambangan yaitu menyangkuttanggung jawab sosial perusahaan sepertimembuka rumah sakit, sekolah dan

kegiatan sosial lainnya. Pembantu RektorII Munajat dalam sambutannya menga-takan, mengakui bahwa dalam era inisegala yang diinginkan hanya dapat

diperoleh dengan kualitas kemam-puan intelektual tinggi serta niat

dan kerja keras.Selain itu, dalam

berkompetisi tidak hanyamengandalkan kemampuan

intelektual, tapi juga dibu-tuhkan kecerdasan emosi dan

kecerdasan spritual. Karenasecara umum para pemangku

(stakeholders) membutuhkanpekerja keras, mempunyai rasa

tanggung jawab yang tinggidalam bekerja serta memiliki disiplin yangkesemuanya itu bagian dari kecerdasanemosi yang sesungguhnya dapat dilatihdari dini dimulai dari hal-hal yang kecil.

Menurut dia, prinsip pembangunannegara akan berhasil jika dilandasi prinsippembangunan berkelanjutan (sustainabledevolopment). Prinsip ini memiliki artibahwa pembangunan yang dilakukan saatini akan memberi manfaat pada masya-rakat sekarang ini tetapi juga sekaligustidak mengurangi hak generasi mendatanguntuk memperoleh kehidupan yang layak.

Kedepan tambah rektor, prinsip pemba-ngunan berkelanjutan ini hanya dapatdilakukan oleh orang-orang yang memilikiketiga kecerdasan yang sudah disebutkanyaitu kecerdasan intelektual, kecerdasanemosi dan kecerdasan spritual yang jugadiharapkan dan dimiliki para alumni ITM.

Saat ini ITM berusaha mempersiapkantenaga-tenaga handal yang sesuai dengankebutuhan industri yang berskala nasionalmaupun internasional. Upaya yangdilakukan adalah dengan melakukankerjasama dengan pihak industri danperguruan tinggi baik di Indonesia mau-pun di luar negeri.(FER)

Siswa Mts Swasta Al-WashliyahSelat Besar Gelar PerpisahanRANTAUPRAPAT - Perpisahan siswa kelas IX Mtsswasta Al-Washliyah Selat Besar dengan kepalasekolah serta seluruh guru dilaksanakan Sabtu lalu,bertempat di halaman sekolah.

Kepala Desa Selat Besar Kecamatan Panai UuluSumiran serta wali murid turut hadir memeriahkanacara yang diselenggarakan pihak sekolah. Sumirandalam sambutannya mengatakan, agar kiranya orangtua siswa dapat mempercayakan Mts swasta Al-Washliyah untuk memberikan pelajaran kepadaanaknya masing-masing.

Sementara Kepsek M.Rajab Nasution berharapkiranya anak didik yang nantinya lulus dapatmelanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.Karena selama ini masih banyak orang tua siswa yangtidak mau meyekolahkan anaknya ke tingkat sekolahmenengah atas, sehingga cita-cita anak berhenti ditengah jalan.

Adapun jumlah siswa kelas IX TP 2009-2010 yangakan meninggalkan sekolah tersebut sebanyak 55 or-ang dari jumlah keseluruhan siswa 216 orang. (MDS)

BERSAMA - Siswa-siswi sedang berfoto dengan guru dan kepala sekolah. (KPK POS/MDS)

Jalan Penggalang KisaranBelum Pernah DiaspalKISARAN - Jalan Merpati Kisaran Timur, KabupatenAsahan, sepanjang 500 meter sudah 5 tahun kondisinyacukup memprihatinkan. Hingga saat ini belum nampakada upaya Pemkab Asahan akan memperbaiki jalantersebut. Padahal jalur itu merupakan jalan akses dipusat Kota Kisaran.

Saat ini jika warga hendak pergi ke kota harusmenempuh jalan gang yang lebih jauh. Pemukamasyarakat, Ir Buyung menyampaikan kepada KPKPos Jumat (7/5), ruas jalan ini sangat tertinggalpembangunannya dibanding ruas jalan yang ada di ruaskota. "Pemkab diminta segera memperbaikinya gunasemua kegiatan berjalan dengan lancar," ujarnya. (IN)

ANEKA

15KPK POS

E D I S I 97

10 - 16 MEI 2010

Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan Agama Hingga Desa

SUMUT / NADJAMBI

JAMBI - Perhatian umat Muslim di Provinsi Jambiterfokus ke kota pelabuhan Kualatungkal, Ka-bupaten Tanjungjabung Barat (Tanjabbar), ProvinsiJambi sejak Senin (3/5). Kota itu dipadati umatMuslim se-Provinsi Jambi karena di kota itudilangsungkan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)ke-40 tingkat Provinsi Jambi.

Sekitar 624 orang qoridan qoriah dari dua kotadan sembilan kabupaten diprovinsi itu bertarungmenjadi yang terbaikdalam berbagai cabanglomba yang digelar selamaMTQ hingga Senin (10/5).

Ada lomba Tartil Quran,Fahmil Quran, SyharilQuran, Tafsir Quran bahasaArab, bahasa Indonesia danbahasa Ingris, TilawahQuran, Canet, Hafizil Quran,Khatil Quran dan cabangBerzanji Marhaban. Pesertaterdiri dari golonganremaja, dewasa, anak-anakdan cacat netra.

Pembukaan MTQ ke-40tingkat Provinsi Jambisendiri yang dibuka Guber-nur Jambi, Drs H ZulkifliNurdin, Senin (3/5) malamberlangsung meriah. Padapembukaan MTQ tersebutdigelar pawai dan atraksiseni dan pembangunanpenuh nuansa Islam. Padamalam itu puluhan ribuumat Islam di Jambimemadati tempat penye-lenggaraan MTQ di lapa-ngan sepakbola Kua-latungkal.

Gubernur Jambi dalamsambutannya pada pembu-kaan MTQ ke-40 tingkatProvinsi Jambi itu memintaumat Islam di Jambi benar-benar memetik manfaatdari pelaksanaan MTQtersebut agar MTQ tidaksekadar rutinitas kegiatankeagamaan. MTQ tersebut

bisa dijadikan momentumperenungan tentangancaman yang dihadapiumat Islam belakangan ini.Ancaman itu antara lainadanya berbagai upaya darioknum-oknum tertentuuntuk menghancurkan AlQuran. Oknum-oknumtersebut menghancurkan AlQuran dengan jalan mela-kukan berbagai kegiatanyang tidak sesuai denganajaran Al Quran.

Gubernur menghimbausegenap umat Muslim didaerah itu tidak puas hanyameraih prestasi dan hadiahselama mengikuti MTQ.Melalui MTQ tersebut, umatMuslim di daerah itudiharapkan berusahadengan sungguh-sungguhmeningkatkan kemampuanbaca Al Quran kita, mem-

pelajari kandungannyaagar dapat kita jadikansebagai pedoman hidup,sebagai hudan, atau way oflife (gaya hidup).

Sementara itu KepalaKantor Wilayah (Kakanwil)Kementerian AgamaProvinsi Jambi, H Abdul

Kadir Husein pada kesem-patan tersebut mengatakan,pembinaan nilai-nilaimoralitas dan keagamaandi tengah masyarakatsangat penting di tengahberatnya tantangankehidupan beragama diIndonesia.

Umat beragama, terma-suk Islam sering terusikakibat seringnya muncultafsiran yang sempit dankeliru mengenai ayat-ayatAl Quran dan kehidupankeagamaan umat Islam.Hal itu sulit dihindari ditengah kemajuan teknologidan informasi serta per-kembangan sistem demo-kratisasi yang ditandaidengan kebebasan berfikir.

Menghadapi kecende-rungan itu sangat dibutuh-kan pijakan yang kokoh,yaitu pemahaman terhadapAl Quran sesuai dengankonteks ilmu pengetahuan.

Menurut Abdul Kadir,

MTQ jangan dijadikantujuan, tetapi merupakansarana untuk memotivasianak-anak dan pemudauntuk mempelajari danmemahami Al Quran.Kemudian MTQ juga harusdijadikan sebagai momen-tum mengevaluasi pem-

SILAU KAHEAN - Temupisah Manajer PTPN3 KebunSilau Dunia dari Ir ChastroSimanjuntak kepada Ir Ma-roloan Simaibang, Selasalalu, di Aula Cacao Hall,berlangsung haru dan isaktangis para pimpinan dankaryawan pelaksana.

Keharuan ini karena sela-ma 22 bulan menjadi mana-jer di kebun Silau Dunia IrChastro dikenal sangat dekatdengan siapa saja dan santundalam bertutur. Hadir dalamacara tersebut, Manajer Dis-trik Serdang-1(Dser-1) Ir HTSyahmi Djohan, Askep Ra-yon-A Ir Gurid Hadi CahyoPramono, Askep-B HaryantoSP, APK Benny Arif HusniSH, Ketua SP-Bun Agus Sa-lim, Papam Serma M Sihite,para Asisten, Rekanan, man-dor, Ketua BKAI, BKAK, paraulama dan undangan lain-nya.

Mengawali kata sambu-tan, Ketua SP-Bun AgusSalim menyampaikan maafkarena selama 22 bulanmenjalin hubungan baik an-

tara Manajer dengan seluruhkaryawan pimpinan dan pe-laksana. "Malam ini mudah-mudahan menjadi suatu ber-kah bagi kita," tutur Aguspenuh haru.

Diakuinya selama kepe-mimpinan Chastro Siman-juntak hampir tidak adagesekan-gesekan yang bersi-fat industrial yang tidakdapat diselesaikan, hubu-ngan tetap berjalan baik. Apayang menjadi hak-hak kar-yawan tetap seimbang. Tidakada kesenjangan antarapimpinan dengan karyawanpelaksana. Ke depan mudah-mudahan Kebun Silau Duniasemakin baik dan maju. Kitajuga berharap kesejahteraankaryawan dapat lebih baiklagi.

Ir Chastro Simanjuntakyang senantiasa didampingiIstri tercinta drg RismaDamanik dalam kata perpi-sahannya mengungkapkan,kenikmatan telah diperolehselama di Kebun Silau Du-nia.Kenikmatan mempero-leh taksasi, pergaulan yang

terjalin baik dengan semuakaryawan dan juga sangatmenikmati kerukunan bera-gama yang saling memberidan hormat menghormati. IrChastro akan bertugas keKebun Dusun Ulu.

Dengan suara haru Chas-tro juga menyampaikan

Temu Pisah Manajer Kebun Silau Dunia Penuh Haruucapan terima kasih atasdukungan moral yang diberi-kan kepada keluarganya."Terlebih dukungan moralatas istri saya yang sejakbertugas di Kebun Silau Du-nia dalam kondisi sakit," ujarChastro.

Manajer baru Ir Maroloan

ACEH TAMIANG - Acaramelepas dan perpisahansiswa/i SMAN 1 ManyakPayed yang dilaksanakan dihalaman sekolah dan diha-diri Muspika setempat (Ca-mat, Kapolsek, Koramil),Danyon Batalion 111 beser-ta Datok Penghulu, UPTD,para wali murid, Kamis laluberlangsung khidmat.

Kepala sekolah SMAN 1Manyak Payed, Musadiqdalam sambutannya me-ngatakan, sekolah ini sudahditawarkan menjadi Seko-lah Standar Nasional (SSN)dengan bantuan dana daripemerintah sebesar Rp300juta dan termasuk SekolahStandar Internasional (SSI).Namun, semua itu masihdalam pertimbangan.

Pada acara hari ini, sam-bungnya, pihak sekolahmengembalikan siswa-siswikepada wali murid yangsudah selesai dididik disekolah ini oleh para guru.Diharapkan agar para sis-wa/i dapat berguna baginusa dan bangsa serta

masyarakat dan agama."Ilmu yang telah diperolehsupaya bisa dikembangkandi masyarakat maupun da-pat mengikuti dan menyam-bung pendidikannya diperguruan tinggi," ujarnya.

Mewakili dewan guru,Kepsek mengucapkan mo-hon maaf kepada semuasiswa-siswi yang telah lulus.Apabila ada kesalahan sela-ma tiga tahun menuntutilmu di SMAN 1 ManyakPayed dan begitu juga seba-liknya guru-guru telah me-maafkan kesalahan siswa/i.Dia mengingatkan, parasiswa/i agar jangan salahmemilih dunia pendidikanagar apa yang dicita-cita-kan dapat tercapai.

Sebaliknya, para muridjuga mengucapkan terimakasih kepada para guru yangtelah membimbing merekaselama tiga tahun. Begitujuga wali murid mengucap-kan terima kasih karenapara guru memberikan bim-bingan yang baik, sehinggaanak mereka lulus.(BSO)

Wali Murid Diminta LebihAktif Tuntun Anaknya

binaan moralitas danagama yang dilakukanpemerintah dan pemukaagama hingga ke desa-desa.

Seminar QuranSementara itu pada

seminar bertema “Pember-dayaan Sumber DayaEnergi, Mineral DanPerkebunan Dalam Pers-pektif Alquran” yangdigelar pada MTQ tersebut,Gubernur Jambi H. ZulkifliNurdin mengatakan, dalamera globalisasi saat inipenyebaran informasisemakin mudah dan cepat.

Berbagai informasi, baikitu benar atau salah, santunatau tidak santun, persuasifatau propokatif tersebarmelalui media informasi,cetak maupun elektronik.Hal ini akan bermuarakepada perubahan main set(pola pikir) dan berperilakumasyarakat secara luas.“Oleh karena itu, sebagaiumat muslim kita tidakboleh ketinggalan untukmengantisipasi danmengambil sikap dalammenghadapi hal-hal diatas,”ungkap Gubernur Jambi.

Sementara BupatiTanjabbar Dr Ir H SafrialMS pada kesempatan itumengatakan, sebagai kitabyang mengajarkan kebe-naran, Al Quran memilikikandungan yang sangatsempurna. Di dalamnyamemuat tentang 3 (tiga)dimensi kehidupan umatalam semesta yaitu dimensimasa lalu, dimensi masasekarang dan dimensi masadatang. “Ketiga Dimensi ituditerangkan secara detaildan terinci serta tidakterbantahkan secarailmiah," jelasnya.

Sementara itu, RektorInstitut Agama IslamNegeri (IAIN) SultanThaha Syaifuddin (STS)Jambi Prof Dr H MukhtarLatif, MPd mengatakan,sumber daya manusia,sumber daya alam, energi,mineral dan perkebunanserta yang lainnya adalahmerupakan karsa ilahi yangsemuanya diarahkan untukkemakmuran umat manusiadi alam. Al Quranmemberikan isyarat yangjelas bahwa segala yangAllah ciptakan di alamadalah untuk kemakmuranumat manusia.

Dikatakan, melaluiseminar regional Al Quranpada MTQ ke-40 inidiharapkan pemahamanterhadap nilai-nilai kan-dungan Al Quran khususnyayang terkait denganpengembangan sumberdaya alam, akan mendo-rong kepada optimalisasipemberdayaan sumber dayamineral, energi dan perke-bunan khususnya di wila-yah Kabupaten TanjungJabung Barat danumumnya di seluruhwilayah Provinsi Jambi. (SAR)

MTQ KE-40 PROVINSI JAMBI

PEMBUKAAN - Gubernur Jambi, Drs H Zulkifli Nurdin (kanan) didampingi Bupati Tanjabbar, Dr Ir H Safrial M Siregar (kiri) melambaikantangan kepada peserta pada pembukaan MTQ ke-40 tingkat Provinsi Jambi, di Kota Kualatungkal, Jambi, Senin (3/5) malam. (Foto

KPK Pos/Sarman Naiambaton)

PUKUL BEDUK - Gubernur Jambi, Drs H Zulkifli Nurdin memukul beduk besar menandaidimulainya MTQ ke-40 tingkat Provinsi Jambi, di Kota Kualatungkal, Jambi, Senin (3/5) malam. (KPK Pos/Sarman Naiambaton)

LOMBA - Seorang qoriah mengikuti lomba pada MTQ ke-40 tingkat Provinsi Jambi, diKota Kualatungkal, Jambi, Senin (3/5) malam. (KPK Pos/Sarman Naiambaton)

Simaibang yang sebelumnyabertugas di Kebun Bangunberjanji akan menjalankanprogram-program kerjayang diberikan Dser-1 seba-gai perpanjangan DirutPTPN-3. Apa yang telah baikdibuat Chastro Simanjuntakakan dilanjutkan. (ARM)

TEMU PISAH - Ir Chastro Simanjuntak (kiri), Manajer Dser-1 Ir HT Syahmi Djohan dan Ir Maroloan Simaibang (kanan) dalam acaratemu pisah Manajer Kebun Silau Dunia, Selasa, di Aula Cacao Hall. (KPK POS/ARM)

ACEH TAMIANG - Korbankebakaran di desa KotaLintang Gang Buntu,Kecamatan Karang Baru,Aceh Tamiang, kini sangatmengharapkan ulurantangan pada dermawan.

Setelah kebakaranterjadi Minggu lalu, parakorban kini harus menginapdi tenda-tenda darurat.Kebakaran itu sendirimenghanguskan 17 pinturumah yang berada di GangBuntu tersebut.

Salah seorang wargayang menjadi korbankebakaran, Sahbuddin (48)berprofesi tukang parkirmengatakan, pihaknya kinisangat mengharapkanbantuan dari para derma-wan. Diakui, pasca kebaka-ran bantuan yang telahditerima berasal PKS(Partai Keadilan Sejahtera).Kemudian disusul paradermawan dan dari Pem-kab. Bantuan yang diterimaberupa sembako,

"Kami mengharapkanagar Pemkab memberikanbantuan dana untukkeperluan sehari-hari gunabiaya anak-anak sekolahyang sedang meniti pen-didikan," ujar salah seorangwarga, seraya menam-bahkan, mereka jugamengharapkan agardibangunkan rumahpenampungan yang layakhuni.

Koordinator PoskoBantuan, Mahmun yangmerangkap selaku Sekre-taris Desa Kota Lintangmengatakan, bantuan yangsudah masuk di antaranyadari Pemkab, Dinas Sosial,PMI, Ibu Wakil Bupati,Dinas Kesehatan, SekretarisDaerah, Kapolsek KualaSimpang dan dari derma-wan lain yang tidak terteranamanya. Harapan Mah-mun kepada pemerintahagar secepatnya usul wargaditanggapi.

(BSO)

Korban KebakaranHarapkan Bantuan Dermawan

IDI RAYEUK - Kepala Dinas Pema-dam Kebakaran dan Kebersihan AcehTimur yang baru, Syaiful Azhar SHoptimis ibu kota Kabupaten AcehTimur ke depan akan menjadi lebihbaik dan kebersihannya akan semakinlebih terjamin.

Menurut Syaiful Azhar di IdiRayeuk, prioritas penataan pemba-ngunan Aceh Timur tahun ini adalah,merenovasi lapangan Pemda di sampingPendopo Bupati menjadi taman. Selainitu ruas jalan dalam kota Idi Rayeukakan ditertibkan dari pedagang kakilima agar tidak semraut. "Langkahawal kami akan menimbun lapanganitu. Sedangkan lapangan tenis, voli dansepak takraw yang ada didalamlapangan tersebut lebihditingkatkan,"ungkap Syaiful Azhar.

Sementara penertiban pedagangdisejumlah ruas jalan dalam kota IdiRayeuk, menurut Syaiful, dalam waktu

dekat akan diturunkan petugas pener-tiban ke lapangan. "Untuk itu kitaberharap kepada warga yang berjualandi ruas jalan untuk dapat pindahketempat lain yang tidak mengangguketertiban umum, sehingga kebersihandan tata ruang kota Idi Rayeuk sebagaipusat Ibu kota Kabupaten Aceh Timurtampak terlihat indah dan nyaman,"tandas mantan Kepala Inspektorat itu.

Menyinggung tentang kebersihandalam kota Idi Rayeuk dan sekitarnyayang selama ini amburadul, pihaknyaterus melakukan peningkatan kinerja-nya tenaga kebersihan ke arah yanglebih maksimal.

”Kita berharap masyarakat jugaikut sadar akan kebersihan, karenatanpa ada bantuan masyarakatmenjaga kebersihan, Kota Idi Rayeuktetap tidak bersih. Mari sama-samakita jadikan Kota Idi Rayeuk menjadiAsri dan Bersih. (BSO)

Kota Idi RayeukBerbenah MenujuLebih Baik

TEBING TINGGI - KafilahTebingtinggi yang mengiku-ti MTQ Sumut ke 32 diKabupaten Madina, meraihposisi 5 besar dari 34 kafilahse Sumut, sesudah Madina,Medan, Serdang Bedagaidan PTPN Wil-1. Keberha-silan itu merupakan prestasidalam kurun waktu 15 ta-hun terakhir.

Demikian Kabag BinaSosial Pemko TebingtinggiMhd Dimiyathi SSos MTPdidampingi Sekretaris LP-TQ Hasbie Ash ShiddiqiSAg, Senin, di kantor Ba-gian Binsos sekretariatPemko Tebingtinggi.

Dikatakan, kafilah KotaTebingtinggi meraih 11 peng-hargaan dari berbagai ca-bang yang diperlombakanpada MTQ tersebut. Penghar-gaan yang berhasil direbutadalah juara I khattil Qur’anbidang hiasan mushaf atasnama Ledi Hamdani Purba,

juara II bid. Tahfidz 1 juzputra diraih Ulinnuha Ah-mad Muthawalli.

Kemudian, Ali Arian-syahm juara II tahfidz 5 juz,Ahmad Yasin De Prasong,juara III khattil Qur’anbidang dekorasi. MahariniWinarsih, juara III khattilQur’an bid. Hiasan. WenniAsrina Siregar juara IIKhattil Qur’an bid. Tulisan,Yuliawati, juara II KhattilQur’an bid. Dekorasi. Me-nyusul M Yusril Azhar juarahrp III bid tilawah gol anakputra, Tri Suci Handayani,juara Hrp II bid tilawahanak putri. Bid. SyarhilQur’an menduduki juara IIdan M Iqbal, juara Hrp IIIbid. Tahfidz 20 juz.

"Prestasi 5 besar itu me-rupakan hasil dari pembi-naan yang selama ini dila-kukan LPTQ kota Tebing-tinggi ”, ujar Hasbie.

(RS)

Kafilah Tebingtinggi RaihPosisi Lima Besar

KPKPOSE D I S I 97

10 - 16 MEI 2010 HALAMAN 16

Dia membantah ada-nya kabar gedung terse-but miring tujuh derajat.“Kita juga telah mela-kukan tes visual, sepertimemalu dengan hammeryang menunjukkan ge-dung itu masih sangatkuat,” katanya.

Di gedung tersebut,lanjutnya, memang dite-mukan beberapa titikyang retak dan segeradiperbaiki. Keretakan itubelum pasti disebabkangempa yang terjadi bebe-rapa waktu lalu. “Kitamasih meneliti mengenaikeretakan- keretakan itu,”ujar Sumaryanto.

Di tempat terpisah,pengamat politik dariUniversitas Indonesia(UI), Andrinof A Chaniagomelihat ironi rencanapembangunan gedung ba-

ru DPR senilai Rp1,8 tri-liun. “Di satu sisi merekamengejar kasus Centuryyang dinilai kegiatanpenghamburan uang olehpejabat negara. Tetapi disisi lain, pembangunangedung yang mencapaiRp1,8 triliun juga tidakrealistis. Cara seperti inijuga merupakan bentukpenghamburan uang olehanggota DPR,” tegasnya.

Pada kesempatan itu,dia juga menyayangkanpernyataan sejumlahanggota DPR yang me-nyebutkan kinerja burukDPR karena gedung yangsempit. Menurutnya, ge-dung sempit tidak bisadijadikan alasan kinerjalemah. “Tidak ada korelasiantara gedung sempitdengan alasan kinerjayang buruk. Sekalipun

gedung sempit tetapi ka-lau serius bekerja, pastikinerja akan baik-baikjuga. Tidak bisa karenaalasan gedung, lalu kinerjaburuk,” katanya.

HentikanSenada dengannya,

Koordinator Forum Mas-yarakat Pemantau Parle-men Indonesia (Formappi),Sebastian Salang mende-sak DPR menghentikanpembangunan gedung ba-ru yang menghabiskananggaran Rp1,8 triliun.Pembangunan itu dicuri-gai sebagai proyek yangbertujuan membagi-bagiuang di kalangan anggotadewan.

Selain itu, rencana pem-bangunan tersebut jugauntuk kepentingananggota DPR semata, tan-pa peduli penderitaan dankemiskinan rakyat. “Hen-tikan pembangunan itu.Pembangunan itu tidakpas di tengah masyarakatyang masih banyak men-derita. Jangan pula berke-dok gedung miring yangsesungguhnya hanya ber-motif proyek,” katanya.

Lebih lanjut, Sebastian

mempertanyakan kuali-tas Gedung Nusantara Iyang dibangun 11 Maret1997. Dalam jangka wak-tu yang masih singkat, iatidak yakin gedung terse-but sampai miring. Bagi-nya, alasan miring sengajadibuat-buat DPR gunameloloskan rencana

Gedung DPR Bisa Dipakai 50 Tahun LagiJAKARTA - Gedung Nusantara 1 Kompleks DPR,Senayan, Jakarta, masih sangat layak dipakai untuk50 tahun ke depan. “Itu bangunan beton dirancangdengan kekuatan untuk layak dipakai sampai 50tahun ke depan. Gedung itu baru dibangun tahun 1997,jadi layak dipakai untuk 40-50 tahun ke depan,” kataKepala Badan Litbang Kementerian PekerjaanUmum, Sumaryanto Widayatin, Rabu (5/5).

Korupsi HajiTarget KPKJAKARTA - Penyelenggaraan haji kembalimenjadi sorotan. Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) mememukan 48 titik lemahpenyelenggaraan haji 1430 H, rawan korupsi.Sekitar 48 celah itu, terbagi dalam empatkelompok, yakni regulasi ada 7 temuan,kelembagaan (6 temuan), tata laksana (28temuan), dan sisanya manajemen sumberdaya manusia (SDM, yang dilakukan olehDirektorat Jendral Penyelenggaraan Haji danUmroh Kementerian Agama.

"Temuan berpotensi menimbulkan tindakpidana korupsi ini, setelah KPK melakukankajian pada Januari 2009 hingga Maret 2010terhadap penyelenggaraan haji pada musimhaji 1430 Hijriah. Motivasinya, pencegahanjangan sampai terjadi penyimpangan,"ungkap M Jasin, Wakil Ketua bidang Pen-cegahan KPK di Jakarta, Kamis (6/5).

Temuan dari sisi aspek regulasi, sambungJasin, diantaranya belum adanya peraturanpelaksana UU Nomor 13 tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji, juga tidakjelasnya komponen waktu penyetoran danformat laporan sisa biaya operasionalpenyelenggaraan ibadah haji, yang wajibdisetor ke Dana Abadi Umat (DAU).

Dari sisi aspek kelembagaan, ditemukanketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi yangdilakukan beberapa unit kerja Ditjen PHU.Sedangkan Aspek manajemen sumber dayamanusia pun dinilai kurang karena keterba-tasan petugas haji yang berpengalaman diArab Saudi. Dalam aspek tata laksana, KPKmendapati temuan terbanyak hingga 28kelemahan. Dikarenakan tidak ada standaroperasional prosedur (SOP) dan standarpelayanan minimum dalam pelayanan haji."Kemungkinan ada penyimpangan peng-gunaan anggaran yang dikelola Kemenag Rp6 triliun dan aturan yang belum jelas. Kamiharapkan setelah kajian ini direspon bisamenyempurnakan agar akuntabel, transpa-ran, dan meningkatkan kenikmatanmpelayanan haji," ungkapnya.

Fokus kajian, sambung Yasin, pada rang-kaian tahapan dalam penyelenggaraan ibadahhaji. Yakni, pendaftaran calon jamaah haji,pembinaan calon jemaah haji, pelayanan diasrama embarkasi pada saat pemberangkatan,pelayanan selama di Arab Saudi, hinggapelayanan pada saat kepulangan ke tanah air.

Menteri Agama Suryadharma Ali menga-ku akan menyikapi temuan ini dengan actionplan dalam dua bulan hingga dua tahunmendatang. Kementrian Agama justruterbantu dengan adanya temuan KPK ini.

Selain itu, Kementerian Agama masihmempertimbangkan beberapa komponen hajiuntuk menurunkan biaya perjalanan. Namunkondisi ini terkendal dengan biaya pener-bangan. Apalagi, nilai tiket juga tergantungharga avtur. Terkait masalah ini, kami masihmenunggu persetujuan DPR (ENDY)

pembangunan gedungbaru. “Jika benar gedungmiring, maka DPR harusmeminta pertanggungja-waban pemborong. Janganburu-buru membangungedung baru,” tegasnya.

Permintaan penghen-tian pembangunan gedungjuga disampaikan penga-

mat politik dari Universi-tas Indonesia, Boni Har-gens. Menurutnya, pemba-ngunan gedung baru tidakperlu karena gedung lamamasih layak dihuni. Pem-bangunan itu juga tidakrealistis karena mengha-biskan anggaran Rp1,8triliun. (SP/FR)

SEI RAMPAH - JajaranDinas Pendidikantermasuk ribuan pelajarmulai dari tingkat dasarsampai menengah diKabupaten SerdangBedagai (Sergai), Rabulalu memperingati HariPendidikan Nasional(Hardiknas) di lapanganbola Desa Sei Bamban,Kecamatan Sei Bambandengan inspekturupacara Plt. BupatiSergai Drs H HarisFadillah MSi danpimpinan upacaraKepala SMAN 1 SeiRampah Riadi SPd.

Peringatan Hardiknastahun 2010 yangmengambil temaPendidikan KarakterUntuk MembangunPeradaban Bangsa ituturut dihadiri KapolresSergai AKBP Drs. EriSafari SIK, Dandim

0204/DS Letkol InfHeriyanto SyahputraSIP, Kadis PendidikanSergai Drs. H. Rifai BakriTanjung MAP, para StafAhli Bupati dan sejum-lah Kepala SKPDPemkab Sergai.

Menteri PendidikanNasional (Mendiknas)Mohammad Nuh dalamsambutan tertulisnyayang dibacakan Plt.Bupati Sergai Haris

Fadillah MSi menga-takan bahwa duniapendidikan diharapkandapat menjadi motorpenggerak untukmemfasilitasi pem-bagunan karaktersehingga dapat meng-hasilkan anggotamasyarakat dengan budipekerti yang baik,bersemangat, mempunyaitekad yang kuat, pikiranyang positif dan optimisserta memiliki rasapersaudaraan dankebersamaan yang tinggi.

Hal inilah yang akanmembangun totalitasdari karakter bangsayang kuat dan unggulyang pada kelan-jutannya akan mening-katkan kemandirian dandaya saing bangsamenuju bangsa Indonesiayang maju, bermatabat

dan sejahtera.Pada kesempatan

peringatan Hardiknasitu juga Plt. BupatiSergai menyerahkanpiagam penghargaandalam berbagai kategoridan pemberian beasiswakepada siswa berprestasisekaligus menyerahkantrophy dan hadiahkepada para pemenanglomba sains dan cepat

tepat untuk siswa se-Kabupaten Sergai.

Kategori penghargaanyang diberikan adalahuntuk pengawas terbaiktingkat TK dan SD,Kepala Sekolah terbaik,penyelenggara pendi-dikan luar sekolah,pegawai pensiun,paskibra berprestasi,siswa berprestasi,olimpiade sains nasional,

dan liga pendidikan(sepak bola).

Dalam kesempatanyang sama diserahkanjuga bantuan beasiswatingkat Sekolah Dasarkepada 10 orang siswaBeasiswa yang samadiserahkan juga kepada10 siswa SekolahMenengah Pertama dansiswa Sekolah MenengahAtas. (REL)

Pendidikan Motor Penggerak Pembangunan

PIAGAM PENGHARGAAN - Plt. Bupati Sergai Drs H Haris Fadillah MSi didam-pingi Muspida Sergai menyerahkan piagam penghargaan(KPK POS/REL)

kpk pos edisi 97

Documents