Bangga JadiTerdakwa KorupsiJAKARTA - Gubernur Sumatera Utara,Syamsul Arifin, mengaku bangga men-jadi terdakwa kasus korupsi. Dia samasekali tidak takut disidang di PengadilanTindak Pidana Korupsi atas kasus yangdinilainya telah dipolitisasi itu.

"Orang pada takut masuk ke penga-dilan Tipikor, tapi saya bangga," kataSyamsul di Pengadilan Tipikor, Senin (14/3, saat sidang perdana berlangsung.

Sebelumnya jaksa penuntut umummendakwa Syamsul telah melakukanpenyelewengan dana APBD KabupatenLangkat. Syamsul dijerat dengan Pasal 2ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi, denganancaman hukuman maksimal 20 tahunpenjara. Syamsul telah mengembalikanuang ke kas kabupaten sekitar Rp62miliar dari dugaan kasus senilai Rp102,7miliar itu.

Syamsul mengungkapkan, bahwaperkara yang didakwakan padanyaadalah politis. Karena menurut Syamsul,dia ditarget oleh orang yang iri terha-dapnya untuk lengser dalam waktu 6

bulan. "Alhamdulillah sebagai anaktukang kue saya jadi DPRD 10 tahun, 10tahun jadi bupati, dan tiga tahun jadiGubernur," tambahnya.

Meski begitu Syamsul tidak menyang-ka sebelumnya jika dia akan duduk men-jadi pesakitan di sidang Tipikor. "Tidakpernah saya membayangkan bisa dudukdi sini. Saya masih orang terhormat,belum dipecat jadi gubernur," ujarnya.

(ENDY)

Harga Eceran (Kota Medan):Rp.2.500/eksemplar

EDISI 14121 - 27 MARET 2011

Redaksi/Usaha:Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit :PT Karya Peduli KebangsaanK O R A N K O R U P S I P O L I T I K K R I M I N A L

KPKPOSSELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2011

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

K OLOM REDAKSI

SEGALA bentuk teror, apalagi menggunakan bom, terangmelawan nilai-ni-lai kemanusiaan.Itu sebabnya,apa pun motifnya,pengiriman paketbuku berisi bomuntuk Ulil AbsarAbdalla, Komisa-ris Jenderal Go-ries Mere, YaptoS. Suryosumarnodan musisi Ahmad

Dhani, harus dikutuk.Kendati mereka selamat dari ancaman bom, keinginan

pelaku untuk menebar teror sekaligus mengoyak rasa amanmasyarakat boleh jadi telah tercapai. Bom yang dikirim kepadaGories dan Yapto memang bisa dijinakkan, tapi paket bomuntuk Ulil, yang diketahui lebih awal, melukai sejumlah polisi.Kejadian ini terekam kamera televisi dan kemudian menjaditontonan yang mengerikan bagi publik.

Ledakan terjadi setelah petugas dari Kepolisian ResorJakarta Timur terkesan kurang sabar menanti kedatanganTim Gegana, yang biasa menangani bom. Mereka berusahamelumpuhkan bom buku itu dengan siraman air, lalumembukanya lapis demi lapis. Ketika Komisaris Polisi DodiRahmawan menarik lapisan terakhir, tiba-tiba blaaar! Ledakanini melukai beberapa polisi. Dodi sendiri terluka parahsehingga tangannya harus diamputasi.

Kita menyesalkan kecerobohan polisi menangani paketbom yang dikirim ke komunitas Ulil di kawasan Utan Kayu,Jakarta Timur, itu. Lambannya Tim Gegana KepolisianDaerah Metro Jaya bergerak juga disayangkan sekaligusdipertanyakan. Tapi yang paling memprihatinkan tentu kenapateror semacam ini datang lagi.

Itulah pekerjaan rumah kepolisian. Tidak hanyameningkatkan kewaspadaan dan kemampuan menangani

Teror BomMuncul Lagi

KPK dan RRTJalin Kerja SamaBerantas Korupsi

KEJARI TAHAN TERSANGKA KORUPSI RTLH KEJARI TAHAN TERSANGKA KORUPSI RTLH KEJARI TAHAN TERSANGKA KORUPSI RTLH KEJARI TAHAN TERSANGKA KORUPSI RTLH KEJARI TAHAN TERSANGKA KORUPSI RTLH I HAL 4

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dan Pemerintah RRT menjalin kerja samapemberantasan korupsi dalam bentuk pertukaraninformasi, studi banding, maupun penindakankoruptor yang melarikan diri ke negara masing-masing.

"Selain itu kerja sama dalam pengembalian dana/aset hasil korupsi,” ungkap Ketua KPK, BusyroMuqoddas, saat menerima kunjungan KementerianLuar Negeri China, di Gedung KPK, Jakarta, Senin.Tim delegasi China dipimpin Ning Yang Ling, WakilKementerian Pengawasan China.

Busyro memuji kinerja organisasi pemberantasankorupsi di China. Dengan pegawai 300 ribu orang,dalam waktu 20 tahun terakhir, China berhasilmenangani kasus tindak pidana korupsi dengan

44 Paket SudahAda Yang Punya

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Membangun NiasTidak CukupDengan APBD

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

"Terdakwa Syamsul baiksendiri dan bersama-samamemperkaya diri sendiri dan

orang lain melalui pengelua-ran dari kas daerah Kabupa-ten Langkat selama tahun2000-2007, yang tidak diang-garkan dalam APBD Lang-kat," papar Jaksa Chatarina

Girsang, saat membaca-kan surat dakwaan di Penga-dilan Tipikor, Senin (14/3).

Mengenakan batik kuningkeemasan dan celana katunberwarna hitam, Syamsultampak santai mendengar-kan dakwaan yang dibaca-kan jaksa penuntut umum(JPU) terhadapnya. Bahkandi depan sidang, Syamsulbersepatu tapi tidak mema-kai kaos kaki.

Dijelaskan, Syamsul de-ngan mantan Sekda Kabu-paten Langkat Buyung Rito-

nga, Surya Djahisa (Ka-bagKeuangan), Aswan Sufri(Plt Kabag Keuangan), danTaufik melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri danorang lain.

Syamsul memerintahkanbawahannya untuk mencairkankas daerah Kabupaten Langkatselama tahun 2000-2007.

Dana tersebut digunakanterdakwa untuk memenuhikebutuhan pribadi dan ke-luarga serta pihak lain. Pada-hal, pengeluaran dana itu,sebagian dana dari kas dae-rah Kabupaten Langkat se-lama periode 2000 -2007,yang anggarannya tidak ter-sedia dalam APBD maupun

DAKWAAN JAKSA CHATARINA GIRSANG

Syamsul Perkaya

Diri dan KeluargaJAKARTA - GubernurSumatera Utara (Su-mut) Syamsul Arifin,akhirnya diseret kePengadilan TindakPidana Korupsi (Tipi-kor) Jakarta, lantaranmelakukan Korupsipenyelewengan danaAPBD KabupatenLangkat pada 2000-2007, yang diduganegara rugi Rp98,7miliar. Perbuatankorup itu dilakukansaat menjabat BupatiLangkat.

KORUPSI SYAMSUL DINIKMATI KELUARGA DAN KOLEGANo Tahun Dana Yang Untuk Keperluan

Dikeluarkan

01 2000 Rp3,26 miliar Rp1,77 miliar untuk keperluan pribadidan keluarga SyamsulRp1,49 miliar mengalir ke pihak lain

02 2001 Rp7,7 miliar Rp2,8 miliar untuk keperluan Syamsuldan keluarganyaRp4,8 miliar mengalir ke sejumlah pihak

03 2002 Rp13,1 miliar Rp4,61 miliar diantaranya untukkeperluan Syamsul dan keluarganyaRp8,49 miliar mengalir ke pihak lain

04 2003 Rp10 miliar Rp7,1 miliar dinikmati Syamsul, istrinya, anak, adik, serta keponakannya.Rp2,9 miliar diberikan ke non keluargayang penerimanya sebagian besar juga sama

05 2004 Rp7,8 miliar Rp5,31 miliar untuk Syamsul dankeluarganyaRp2,49 miliar ke pihak lain

06 2005 Rp4,7 miliar Rp3,9 miliar diembat Syamsul dankeluargaRp791 juta mengalir ke pihak ketiga,yang penerimanya juga masih sama

07 2006 Rp5,2 miliar Rp5,06 miliar dinikmati sendiri olehSyamsul dan keponakannya.Rp209,5 juta mengalir ke anggota DPRDLangkat, muspida dan beberapa nama lain

08 2007 Rp6,8 miliar Rp5,8 miliar Lagi-lagi, sebagian besaruntuk Syamsul dan keluarganyaRp1 juta saja yang mengalir ke pihak lain

SUMBER: DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

BINJAI - Tender proyek diDinas Pekerjaan Umum (PU)Pemko Binjai dinilai tidaktransparan. Bahkan kuatdiduga, ada pihak-pihak yangmengkoordinir pelaksanaantender. Kantor dinas initerlihat ramai bagi rekananyang tak punya beking. Se-mentara proyek yang inginditender, terindikasi sudahada yang punya.

Total proyek yang akan dilelang/tender di PU Pemko Medan ini menca-pai 44 peket dengan nilai Rp21,6miliar. Dana ini bersumber dari angga-ran, APBD, DAU, DAK, BDB, TA 2011.

Pantauan koran ini di kantor DinasPU, Kamis pekan lalu (hari keduapelaksanaan tender), terlihat sejumlahrekanan yang ingin mendaftarkanperusahannya. Rekanan tersebut tidakhanya dari Kota Binjai tetapi juga adayang dari luar Kota Binjai. Padahal,seperti dugaan banyak pihak, tenderyang dilakukan hanya sebatas

LELANG PROYEK DI DINAS PU BINJAI

MASUKKAN BERKAS -Para rekanan sedangmemasukan berkas kemeja panitia lelang diKantor Dinas PU Binjai,Jalan Yos Sudarso,Kecamatan Binjai Utara.(KPK POS/SABAR)

PembangunanMapolda NADBerbau KorupsiJAKARTA - Proyek pembangunan Markas KepolisianDaerah (Mapolda) Nanggoe Aceh Darussalam (NAD)yang dituding berbau korupsi, mendapat perhatianserius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsiterjadi pasca Tsunami di Aceh, dimana semua proyekdikendalikan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi(BRR) Aceh, salah satunya proyek PembangunanMapolda NAD.

"Pada prinsipnya kami siap menelusuri dugaankorupsi proyek pembangunan Mapolda NAD. Namunhingga kini, belum ada laporan dari masyarakatterkait dugaan korupsi proyek pembangunanMapolda Aceh," ungkap Johan Budi SP, juru bicaraKPK di Jakarta, Kamis (17/3).

Johan melanjutkan, jika masyarakat atau siapasaja yang memiliki informasi dugaan korupsi padaproyek pembangunan Mapolda NAD hendaknyadisampaikan kepada KPK. Karena informasi itu

<<< selanjutnya baca Hal. 2

GUNUNG SITOLI - Bila ditinjau secara administrasi,Pulau Nias memang telah terben-tuk menjadi lima kabupaten/kota,sehingga pelayanan terhadap mas-yarakat semakin meningkat. Akantetapi Kabupaten Nias yang meru-pakan induk dari kabupaten/kotaterkesan bagaikan kabupaten yangbaru lahir.

Itulah ungkapan Drs SokhiatuloLaoli MM (foto) belum lama ini,ketika berbicara tentang PulauNias ke depan dan kendala yangdihadapi saat ini.

Dikatakan, letak geografis Ka-bupaten Nias, sekarang ini dengansangat tidak representative dengankabupaten/kota yang lain, karenapotensi yang merupakan sumberAnggaran Pendapatan Daerah

jauh berbeda dengan yang lainnya. Sebab yang utamadiandalkan Kabupaten Nias hanyalah dibidangpertanian dan perkebunan.

Untuk itu, lanjutnya, perlu pemimpin yang sangatahli dalam mengembangkan bidang pertanian, perke-bunan dan kelautan.

Apa yang terjadi selama ini, pemerintah hanyamampu berharap mengulurkan tangan dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membangunNias.

Drs Sokhiatulo Laoli MM dan Arosokhi Waruwu SHMH, sebagai calon Bupati/Wabup Nias periode 2011-2016 dengan nomor urut 2 mengatakan, mebangun Nias

DRS SOKHIATULO LAOLI MM

KPK SIAP TELUSURI

KPK POS

SAMBUNGANE D I S I 141

21 - 27 MARET 2011

2

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan:Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: ManaonLubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma BaktiSH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : JlT.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening:0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

44 PAKET SUDAH ADA YANG PUNYA ..........................................................................................dari hal 1

TEROR BOM ....................dari hal 1

bom, kepolisian harus membongkar teror bom buku. Sejauh ini beberapapengamat terorisme baru bisa meraba motif aksi biadab itu dengan melihattindakan atau pandangan figur yang diincar.

Gories Mere, yang kini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional,misalnya, sebelumnya dikenal ahli membongkar pelaku terorisme. TapiYapto, yang selama ini lebih dikenal sebagai tokoh organisasi PemudaPancasila, sebetulnya agak jauh urusannya dari kelompok teroris.

Lain lagi Ulil Absar Abdalla. Sebelum tampil sebagai politikus PartaiDemokrat, ia lebih kondang sebagai Koordinator Jaringan Islam Liberal.Pandangan-pandangannya yang liberal soal cara beragama sempatmenimbulkan kemarahan kalangan Islam penganut garis keras. Ia punpernah diancam akan dibunuh oleh kelompok yang tidak setuju denganpemikirannya.

Masalahnya, kelompok-kelompok yang dituding sebagai dalang terorbom buku justru menuduh pemerintah merekayasa aksi itu untukmenyudutkan mereka. Perang kata-kata seperti ini hanya bisa diakhirijika polisi mampu menangkap si pelaku, tentu disertai sederet buktiketerlibatannya.

Kepolisian semakin dituntut keseriusannya menangani kasus ini setelahtak berhasil membongkar teror dalam bentuk lain. Misalnya pelemparanbom molotov di kantor majalah Tempo dan kasus penganiayaan terhadapaktivis Indonesia Corruption Watch, Tama Satrya Langkun. Bagaima-napun, masyarakat berhak atas kehidupan yang tenteram dan terbebasdari rasa takut. (***)

formalitas, karena siapa rekananyang akan memenang proyek sudahada yang mengkoordinirnya.

Diakui, dalam pendaftaran ba-nyak rekanan kecewa, karena dian-tara paket proyek tersebut sudah adapemiliknya. terlihat banyak rekananyang ada di Binjai mengoceh, ketikamereka ke luar dari ruang pendaf-taran. Akibatnya rekanan banyakkasak-kusuk dan ingin menjumpai

Kadis PU Binjai, Alfi Syahriza STMEng Sc, untuk mempertanyakanpaket yang akan dikerjakan.

Tanpa basa basi, Alfi Syahrizamengatakan di hadapan wartawan,paket pekerjaan proyek telah habis.Sementara ponsel sang Kadis takhenti-hentinya berdering menjawabtelepon masuk.

Pantauan wartawan koran ini,masih juga terjadi kebiasaan yang

dilakukan orang-orang yang inginmenyelamatkan paket proyeknyadengan melakukan penghadanganterhadap rekanan yang ingin men-daftar, sehingga metode kebiasaanDinas PU saat ini tak jauh bedaketika Wali Kota Binjai masih di-pimpin Ali Umri SH Mkn.

Pendaftaran berkas perusahaanyang ingin mengikuti lelang masihpanjang, yakni mulai tanggal, 16

Maret hingga 30 Maret mendatang.Untuk mengantisipasi kemungkinanterjadi hal-hal yang tidak diingin-kan, Kapolsek Binjai Utara, KompolK Purba, beserta jajarannya tampakberada di lokasi. Hal ini dilakukanguna melihat jalannya proses lelang.Setiap sudut halaman kantor, pihakkeamanan nampak mengawasi ja-lannya pendaftaran.

(SBR)

tidak cukup hanya berharapdari APBD.

Drs. Sokhiatulo Laoli MM,yang akrab disapa Ama Yo-rint, mengutarakan visinyauntuk membangun Nias,yakni mewujudkan masya-rakat yang berkeadilan, se-jahtera dan mandiri di Ka-bupaten Nias yang nyamandidiami, karena dilayani olehpemerintah yang bersih danresponsip.

Lanjutnya, untuk meng-gapai visi itu, tidak denganmengumbar janji kepadamasyarakat atau membuatmasyarakat terlena denganisu memberikan bantuan."Akan tetapi bila masya-

rakat Nias memberikan ke-percayaan kepada kami me-mimpin Nias untuk periode2011 – 2016, maka kami akanmengembangkan bidang per-tanian dan kelautan sertamenumbuhkembangkan usa-ha mikro," tegasnya.

Contoh singkat, tambahSokhiatulo, bagaimana me-ngatasi masalah pupuk. Bu-kan dengan memberikan pu-puk murah kepada masya-rakat. Akan tetapi masya-rakat harus dilatih untukmembuat pupuk itu sendiri.Dengan artian, jangan mem-berikan ikan bagi masyara-kat melainkan kailnya yangakan diberikan.

Sokhiatulo Laoli, yangdikenal sebagai Ketua Him-pinan Kerukunan Tani Indo-nesia (HKTI) KabupatenNias, bersama pasangannyabertekad melatih masya-rakat Nias menjadi sejahtera.

Sokhiatulo berperibahasaNias “Sahori-hori dodo domeba sambo – ambo dodo zo-wato, ombila dotoa omboilanakhe, mubee badanga zo-nekhe”. "Artinya tidak adayang cukup untuk segalasesuatu tetapi hanya se-seorang yang ahli yangmampu membuat sesuatusesuai keahliannya," ujarnya.

Sementara salah seoranganggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Ka-bupaten Nias, Bazisokhi Go-ri, mengatakan, apa yangmenjadi visi Calon BupatiNomor Urut 2 ini sangatrelefan untuk membangunNias. Bazisokhi mengajakmasyarakat agar memilihBupati yang memiliki inte-lektual yang tinggi dan me-miliki jaringan sampai na-sional.

Bazisokhi menyayangkanCalon Bupati Nias lainnyayang serakah untuk menjadipemimpin di Nias lima tahunkedepan. Sebenarnya masya-rakat mengetahui, bahwakami anggota DPRD sebelummenjabat terlebih disumpah

dengan sungguh-sungguhmenjalankan tugas sampaiakhir periode. Akan tetapi,banyak anggota DPRD yangmelanggar sumpah janjinyatersebut.

"Saya katakan, bagi se-tiap orang yang melanggarsumpah maka ia akan dihu-kum baik di dunia maupundiakhirat. Maka saya me-ngajak masyarakat Nias,hanya satu sosok yang patutmenjadi pemimpin di Kabu-paten Nias periode 2011-2016, mereka adalah Drs.Sokhiatulo Laoli dan Aro-sokhi Waruwu SH MH," ka-tanya.

(YAGI)

MEMBANGUN NIAS TIDAK CUKUP DENGAN APBD.....................................................dari hal 1

terdakwa sebanyak 140 orang.“100 orang di antaranya dihukum mati, sisanya di penjara,” jelasnya.

Pemerintah China, lanjut Busyro, juga sangat tegasmengatur selama seseorang menjadi pejabat publik, tidakboleh menerima hadiah, juga adanya larangan pegawainegeri tidak boleh berbisnis. ”China mempunyai peraturanyang sangat ketat mengawasi pejabatnya, berbeda dengandi Indonesia yang relatif lebih fleksibel, ” paparnya.

Sementara itu, Ning menyatakan bahwa China siapbermitra dengan Indonesia dalam pemberantasan korupsikarena KPK sudah berhasil dalam memberantas korupsidi Indonesia. Hal ini terlihat dengan banyaknya koruptoryang sudah dihukum. “Usaha pemberantasan korupsi KPKbanyak dipuji oleh dunia internasional,”ucap Ning.Menurutnya, korupsi merusak kesejahteraan masyarakatsehingga harus diperangi bersama secara internasional.(REL)

KPK DAN RRT ................dari hal 1

sangat penting untuk bukti awal bagi penyidik KPKmelakukan penyelidikan dan akan ditingkatkan penyidi-kan.

KPK, sambung Johan, tidak akan segan-segan mena-ngani kasus tersebut seandainya ditemukan bukti awalyang cukup. "Jika ada info terkait korupsi, silakandisampaikan, nanti kita lihat valid atau tidaknya. Setelahitu kita telusuri, termasuk melakukan klarifikasi terhadapmantan Ketua BRR Kuntoro terkait dugaan kecuranganitu. Jadi semua itu, sangat tergantung bukti-bukti yangada," sambungnya.

Direktur PT Elva Primandiri, Elva Waniza mengadukansoal dugaan kecurangan pada proyek pembangunanMapolda NAD. BRR NAD bersama Polri belum menun-jukkan itikad baik melunasi pembayaran proyekpembangunan Mapolda Aceh. Akibatnya, Elva mengakumerugi hingga Rp45 miliar.

Elva sudah berulangkali mendesak Mabes Polri, sertaBRR Aceh-Nias segera melunasi pembayaran. Namunhasilnya selalu nihil. Untuk itu, pihaknya telah melakukanberbagai upaya untuk mengembalikan hak atas pemba-yaran tagihan yang masih besar itu.

"Sayangnya hingga kini hak itu belum juga saya terima.Saya sudah menempuh berbagai cara, mulai mendatangipemilik untuk bicara secara baik-baik sampai melakukangugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun takpernah mencapai hasil memuaskan," tandasnya sambilmenambahkan akan melaporkan kasus ini ke KPK.

Laporan KPK itu, lantaran Panitia pembangunangedung Mapolda NAD hingga kini belum melakukan 85persen biaya proyek pembangunan gedung Mapolda NADserta sejumlah fasilitas umum penunjangnya, kepada PTElva Primandiri. Modus ini dianggap korupsi, karena danapemerintah sudah cair namun belum dibayarkan kepadaperusahaan pelaksana proyek itu. (ENDY)

PEMBANGUNAN

MAPOLDA NAD............dari hal 1

APBD-Perubahan (APBD-P)Langkat.

Dalam dakwaan jaksaKPK menguraikan, Syamsulmemerintahkan anak buah-nya untuk mengeluarkansebagian dana APBD danAPBD-P Kabupaten Lang-kat. Dana itu digunakanuntuk memenuhi kepenti-ngan pribadi terdakwa dankeluarganya.

Juga dana itu diberikankepada pihak lain sesuaikeinginan terdakwa. Untukmemuluskan keinginannya,bekas Bupati Langkat inimeminta Buyung Ritongamenggunakan kas daerahyang ada di brankas ataumencairkan uang dari bebe-rapa rekening kas daerahKabupaten Langkat padaBank Sumut cabang Binjaidan cabang Stabat, sesuaijumlah yang diminta oleh-nya, dengan menggunakancek yang ditandatanganidirinya dan Buyung Ritonga.

Tindakan pencairan danpenggunaan kas daerah itu,dilakukan tanpa melaluimekanisme yang seharusnya,yaitu tanpa melalui pener-bitan Surat perintah mem-

bayar uang (SPMU) dan suratperintah pencairan dana(SP2D).

Selain itu, proses penanda-tanganan cek juga telahdiubah lebih dahulu terdak-wa Syamsul, sehingga tidaklagi melalui permintaan pa-raf pada bonggol cek kepadaKabag Keuangan, Asistendaerah, sekretaris daerah(sekda) dan wakil Bupatisecara berjenjang, urainya.

Tersangka Syamsul kemu-dian memerintahkan BuyungRitonga atau melalui SuryaDjahisa atau melalui AswanSufri atau melalui ajudannyasecara bergantian yaitu Dha-ni Setiawan Isma, Amril,Ichsanul Arifin Siregar, danFauzi, atau melalui Tukimanselaku staf rumah tanggaBupati, untuk menyerahkanuang yang telah dikeluarkandari kas daerah tersebut kepa-da dirinya.

Baik di ruang kerja ataurumah dinas Bupati Langkatdan kepada keluarga terdak-wa. Serta diberikan kepadaorang lain atas perintahterdakwa, yang mana penye-rahannya dilakukan secaratunai atau transfer, ungkap

Jaksa KPK.Syamsul, kemudian me-

nyetujui tindakan BuyungRitonga yang tidak men-catat seluruh pengeluaranuang kas daerah pada BukuKas Umum (BKU). Penge-luaran, lanjut jaksa, hanyadicatat di dalam buku agen-da pribadi Buyung Ritonga,dengan memberikan parafsebagai tanda persetujuanpada saat Buyung menyam-paikan laporannya.

Syamsul Arifin didugamelakukan penyelewengandana APBD Langkat saatmenjabat sebagai BupatiLangkat. Dia diduga dinilaiturut bertanggung jawabatas kerugian negara sebesarRp31 miliar.

Nilai kerugian itu di luaruang yang telah dikemba-likan Syamsul ke KabupatenLangkat. Syamsul telah me-ngembalikan uang ke kaskabupaten sekitar Rp62 mi-liar dari dugaan kasus senilaiRp102,7 miliar itu.

Terkait kasus ini, KPKsudah menyita mobil Jaguarmilik Syamsul. Mobil berwar-na biru muda metalik tahun2007 yang disita itu berno-

mor polisi B 8659 BS. Selainitu, KPK juga sudah menyitarumah milik teman Syamsul.Mobil dan rumah tersebutdiduga dibeli dari hasil ko-rupsi APBD Bupati Langkat.

Atas perbuatannya, jaksamenjerat Syamsul dengandakwaan primair Pasal 2ayat (1) Undang-UndangPemberantasan Tindak Pida-na Korupsi. Syamsul jugadikenakan dakwaan subsida-ir dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tin-dak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) kesatu KUHP.Hukuman maksimal untukpasal yang dijerat kepadaSyamsul tersebut adalah 20tahun penjara.

Usai pembacaan suratdakwaan, majelis hakimyang dipimpin Tjokarda RaeSuamba memberikan kesem-patan kepada terdakwaSjamsul untuk memberikaneksepsi atau pembelaan darisurat dakwaan Jaksa, namundengan santai Gubernuryang juga polisiti seniorPartai Golkar menolakmemberikan.

"Saya tidak mengajukannota pembelaan karena akan

memperpanjang saya di da-lam tahanan, karena itu sayaingin persidangan yang ce-pat, murah dan adil. Kalaueksepsi tambah pula satubulan di dalam (penjara),"ungkap terdakwa Syamsul.

Minta MaafSelain itu, terdakwa

Syamsul meminta maaf padamajelis hakim Pengadilankarena tidak pakai kaus kaki."Saya pertama mengucap-kan terima kasih. Pak, sayamohon maaf, tadi ditegurkuasa hukum, saya kenapatidak pakai kaos kaki. Tapiinilah saya, di kantor sayajuga nggak pakai kaos kaki,saya ini orang bawah, payahpula merubah. Dan saya jugapernah ditegur Menag (men-teri agama) gara-gara nggakpakai kaos kaki," katanyapolos.

Gubernur yang masih ak-tif ini meyakini jika penga-dilan nantinya akan memu-tus dirinya tidak bersalahdalam perkara ini. "Sayaingin menegakkan keadilan.Saya yakin kebenaran ituakan jadi mukjizat dari tipi-kor," harapnya. Sidang ditun-da sepekan. (ENDY)

SYAMSUL PERKAYA DIRI DAN KELUARGA .......................................................................dari hal 1

Hal tersebut dinyatakanpada saat penerimaan pe-ngaduan masalah pertana-han yang dialami KelompokTani 3 Desa, Rabuhit, Tumo-rang dan Silau Bayu, keca-matan Gunung Maligas, Si-malungun. Dalam pertemu-an tersebut, kelompok Tani 3Desa yang diwakili olehAbidinsyah, secara teknisditerima oleh Tim Tindak

Lanjut yang ditunjuk olehRahmat Shah.

Masih menurut Rahmat,secara ideal, perjuanganmembela kasus-kasus perta-nahan seharusnya dilakukandalam koridor peraturan danperundang-undangan yangberlaku. Dengan demikian,dapat dihindari perbuatanmembela kebenaran dengancara yang tidak benar. “Per-

juangan kita dilakukan de-ngan banyak cara. Selaindilakukan perjuangan mela-lui jalur politik, perjuanganseperti ini juga harus ditem-puh secara hukum,” lanjutRahmat.

Sementara itu, Abidin-syah selaku ketua kelompokTani 3 desa menjelaskanbahwa kasus yang tanah inimerupakan kasus kepemili-kan tanah seluas 658 Hayang telah yang dikuasaidan digarap oleh petani se-jak masa sebelum kemerde-kaan.

Hanya saja situasi politikpada tahun 1966 memung-kinkan pihak perkebunan

yang ada di sana dapat de-ngan mudah mengambil ar-eal tanah yang telah dimilikipetani. Dalam masa tersebut,petani berada dalam keada-an di bawah tekanan psi-kologis karena mereka yangmelawan pihak perkebunanakan dituduh sebagai ang-gota PKI.

Abidinsyah menambah-kan, sekarang tanah tersebutmasuk ke dalam areal 4.572Ha tanah perkebunan yangtelah diperpanjang HGU nyaoleh Depdagri c.q. KantorAgraria kabupaten Simalu-ngun selama 25 tahun sejaktahun 1981. Hingga kini pi-haknya telah memohon ban-

DPD RI Terima Pengaduan Kasus Tanah di SimalungunMEDAN - Anggota DPD RI utusan Sumatera Utara,DR. H. Rahmat Shah menegaskan komitmennyauntuk tetap menindaklanjuti perjuangan membelakeadilan pertanahan di Sumatera Utara, khusus-nya kasus-kasus yang telah diadukan kepada DPDRI.

tuan penyelesaian perma-salahan mereka hingga kePresiden RI. Hanya saja da-lam tahapan berikutnya, be-berapa lembaga di negara iniseperti Kemeng BUMN, BPNdan Perkebunan tidak me-nanggapi rekomendasi-reko-mendasi yang telah ditu-jukan kepada lembaga ter-sebut.

Tim Tindak Lanjut yangdiketuai HMK Aldian PinemSH MHum, selanjutnya me-nyampaikan arahan-arahanteknis dan hukum yang nan-tinya akan ditindaklanjutisesuai proses hukum yangberlaku.

(REL)

JAKARTA - Ciri pelaku bombuku yang disinyalir menyamar-kan identitasinya denganmelibatkan kurir atau pengantarpaket maut tersebut di KantorRadio 68 H Jalan Utan KayuJakarta Timur telah dikantongipenyidik Polri.

Profil orang tersebut terusdidalami petugas yang diharap-kan dapat menguak lebih jauhjatidiri pelaku di lapangan,sampai target mengungkapdalang pengirim paket memati-kan itu.

“Petugas hingga sekarangjuga mendalami ciri pengirimdua paket bom buku kepadaKepala Badan NarkotikaNasional (BNN) Komjen Pol.Gories Mere, dan Ketua Umum

Pemuda Pancasila Japto Soerjo-soemarno,” ujar Kepala DivisiHumas Mabes Polri Irjen PolAnton Bachrul Alam.

Sementara itu, di kepolisianmenyebutkan, pakar bom asingdiduga terlibat pembuatan bom

buku yang dikirim ke tiga lokasidi Jakarta.

Menurut sumber keterlibatanjaringan internasional tersebutterkait proses pembuatan bombuku kategori tidak saja berliku-liku alias rumit dan canggih jugabelum pernah benda sama yangkekuatan ledakannya ditemukandi Indonesia.

Demikian cara penempatanbahan peledak pada tempatsederhana (lipatan kertas miripbuku, Red).

Sehingga jika dilihat sepintastidak diduga paket bom kemasankertas dengan berat kurang 1 Kgitu memiliki daya ledak kuat.

Akibat ledakan serius tersebutakhirnya mematahkan tanganKasat Reserse Polres Jakarta

Timur Kompol Dodi Arahmanyang selanjutnya terpaksabagian tubuhnya itu harusdiamputasi oleh medis. Adanyasinyalemen kekuatan asingdibalik paket bom buku tersebutbukan otomatis pekerjaanmudah karena penyelesainnyadibutuhkan koordinasi penanga-nan antar instituasi terkait.

“Siapa pun diduga terlibatpengiriman tiga paket bom bukuitu harus cepat diungkap.

Selain peningkatanpengamanan di Wilayah Ibukotaterutama pada lokasi strategisharus dijalankan seriusmengantisipasi agar ancamanpeledakan bom tidak terjadilagi” ujar sumber.

(SP/IT)

Pihak Asing Diduga Terlibat Pembuatan Bom BukuKUNJUNGAN PERSAHABATAN - Anggota DPD RI sekaligus Ketua Yayasan RahmatIndonesia, yayasan yang mengelola Museum Rahmat Gallery, DR. H. Rahmat Shah,menerima kunjungan persahabatan Duta Besar Republik Afrika Selatan untuk Indonesia,Dr. Noel N. Lehoko, Kamis, (17/03) di Museum Rahmat Gallery, jl. S. Parman 309 Medan.Dalam kunjungan tersebut, Rahmat mendampingi langsung tamunya tersebut danmembawa keliling serta memberi penjelasan pada tiap-tiap objek yang ada di dalammuseum. (KPK POS/DOK)

KPK POS

KORUPSIE D I S I 141

21–27 MARET 2011

3

NASIONAL

Mafia Hukum Merasuki KPK Korupsi BPD KaltimMengendapJAKARTA - Komisi Pembarantasan

Korupsi (KPK) kembali disorot. Kinisorotan muncul dari Indonesian PoliceWatch (IPW). Sorotan itu lantaranbanyaknya penanganan perkarakorupsi yang sering tersendat,mangkrak dan tak jelas penangananya.Sehingga memicu sinyalemen bahwalembaga antikorupsi ini telah dirasukimafia hukum.

Korupsi Alat Kesehatan,Eks Sekjen Depkes Dituntut

Terbukti, tidak kunjung ditetap-kannya tersangka pemberi suap dalamkasus suap pemenangan MirandaSwaray Goeltom sebagai DeputiGubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) 2004 di DPR. Tidak tuntasnyapenanganan korupsi Bank Centuruy.Tidak tersentuhnya korupsi di tubuhmaskapai penerbangan Garuda Indo-nesia dan korupsi lainnya.

"Saat ini lima komisioner KPKjustru tengah sibuk dengan proyekpencitraan untuk menutup masakepemimpinan mereka pada Septem-ber nanti. Jelas kalau di KPK memangada mafia," ujar Johnson Panjaitan,penasehat IPW di Jakarta, Kamispekan lalu.

Indikasi lain adalah terkait kasusAnggodo Widjojo yang dinilai sebagaisebuah praktik rekayasa. PadahalJohnson meyakini jika ada hubunganspesial antara Deputi PenindakanKPK Ade Raharja dengan Ary Muladi,yang semula orang suruhan Anggodountuk menyuap pimpinan KPK. "Kalaumembicarakan Ade Raharja adalahseorang polisi berada dalam sebuahsistem di mana ada ketergantunganKPK kepada polisi," papar pengacara'pemberani'.

Johnson tidak heran jika hingga kiniKPK belum berhasil menetapkantersangka pemberi suap kasus Miranda,mengingat latar belakang Ade sebagaimantan ajudan Adang Daradjatun saatmenjadi Kapolri. Sedangkan istriAdang, Nunun Nurbaeti, diduga kuatsebagai pemberi suap dalam kasus itu.Dengan kondisi itu, jelas bahwa dikepolisian senioritas dan hubunganprofesi seperti itu masih ada.

Juga belum bisa ditangani secarapenuh kasus Miranda Goeltorm, kare-na semua penerima sudah dijadikantersangka dan divonis, namun pemberisuap tidak jadikan tersangka. "Jadijelas kalau di KPK memang ada mafia,KPK sekarang terlihat jadi mesinpenutup kebobrokan KPK, nah sayarasa kasus Miranda ini penutup untukmasa jabatan mereka," ujar Jhonson.

Selain itu, yang belum terungkapdalam kasus cek pelawat yakni, tran-saksi perbankannya, karena selama inibaru transaksi politiknya saja. Jugasaksi Nunun Nurbaeti dan Miranda SGoeltom harus di buru karena dalamfakta persidangan mortifnya adalahpemenangan Deputi Senior GubernurBI.

"Memang Nunun adalah saksi kuncildalam kasus ini. Sangat disayangkanketika Nunun sudah sakit dan KPKseolah lemah untuk mengejarnya.Pertama sakit permanen, lantas adaobat permanen dan kini sudah kaburpermanen, akhirnya kasus ditutuppermanen. Ini kan menyedihkan,"katanya. Praktik mafia hukum di KPK,sambung Johnson, tidak sevulgardengan yang terjadi di Kepolisian danKejaksaan. Mafia hukum di KPKhanya menjadi bagian saja, yang tidakseperti di kepolisian dan kejaksaaan.

Selain itu, tambah Jhonson, selamaini ada pengusaha yang membekingiKPK. Sehingga, pantas saja jikabeberapa kasus korupsi dipetieskan."Saya menduga SBY-lah yang meres-mikan ada mafia di Indonesia, tapisaya tidak mempunyai data kalau SBYbagian dari mafia," ungkapnya polos.

Wakil Ketua KPK M Jasin menam-pik keras tudingan KPK sudah dirasukimafia hukum yang mempengaruhikinerjanya dalam memberantasankorupsi. "Jangan asal tuding, KPK inilembaga yang memiliki strategi khususdalam mengungkap pelaku korupsi,termasuk kasus cek pelawat pemilihanDeputi Gubernur Senior BI, Miranda S

Goeltom," bantahnya serius.Ada strategi yang KPK miliki dan

tidak asal diketahui masyarakat. Kalaustrategi dibuka untuk menjawab tudi-ngan itu, jelas tidak akan membantupenyidikan, sambungnya. Dalam kasuskorupsi cek pelawat, baik penerima

maupun pemberi akan ditindak tegas.Dan tindakan itu hanya tergantungwaktu. Waktu kan tidak bisa dibatasi.Jadi itu sulit, apalagi orangnya dalampelarian, ya kita harus sabar menunggunamun KPK terus melakukan gerakanstrategi," tambahnya.(ENDY)

PENATAAN pengelolaan asetbisnis yang dialihkan dari TNIharus segera dilakukan. MantanKetua Tim SupervisiTransformasi Bisnis TNI SilmyKarim, yang ditemui di Jakarta,Kamis pekan lalu, mengatakan,secara formal sudah tidak adalagi bisnis di dalam strukturorganisasi TNI.

”Yang penting sekarangadalah menata ulangpengelolaan aset yangkendalinya ada di bawahKementerian Keuangan.Koperasi memang ada di TNI,tetapi pengelolaan sesuaidengan Undang-UndangKoperasi tetapi diurus olehbukan anggota TNI.

Demikian pula yayasandikelola sesuai undang-undangyang ditujukan pada bidangpendidikan, keagamaan, dansosial. Sudah dilakukanperombakan total,” kata Silmy,yang menyatakan tugas TSTBselesai akhir 2009.

Sebaliknya, DirekturInstitute for Defense Securityand Peace Studies MuftiMakarim, yang dihubungi,mengatakan, pihaknya

menengarai masih banyakbisnis yang masih dikelola TNIdan tidak terdata.

Menanggapi pendapattersebut, Silmy Karimmempersilakan para aktivisuntuk berbagi data dan salingmembuka dialog.

Petinggi untungDirektur Program Imparsial

Al Araf, yang ditemui terpisah,mengatakan, pihaknya masihmendapati bisnis-bisnis yangdikelola langsung satuan TNI.”Saya baru-baru ini dimintamenjadi saksi ahli atassengketa bisnis pengusahakehutanan di Jayapura, Papua,yang berseteru dengan kodamsetempat,” ujar Al Araf.

Al Araf menambahkan,selama ini, bisnis TNI lebihmenguntungkan para petinggiTNI dan tidakmenyejahterakan prajuritrendahan.

Terhadap informasi ini,Silmy (juru bicara KomiteKebijakan Industri Pertahanandi Kementerian Pertahanan)berjanji akan menindaklanjutidi lingkungan KementerianPertahanan. (ONG/KMPS 18311)

Penataan AsetBisnis TNIMendesak

(BPD) Kaltim kepada PTAnugerah Urea Sakti (AUS)sebesar Rp 119 miliar pada2009. Kredit tersebutseyogianya akan digunakanuntuk membangun kebunplasma kelapa sawit bagipetani di desa Sendoan,Muara Kamam, KutaiKartanegara, Kaltim.

Namun, pihak PT AUSmenggunakan sebagianbesar dana kredit itu untukinvestasi pembangunanproperti di Surabaya JawaTimur. Sementara, hinggasaat ini pembangunanplasma kebun kelapa sawitdi desa Sendoan baru hanyaterealisasi sekitar 20 persen.

Akibat lambatnya KPKmengusut kasus ini, lanjutNanang, tiga jaksa diKaltim sudah menjadikorban. Pasalnya, kasus BakKaltim ini sudah pernahdisidik oleh KejaksaanTinggi Kaltim. Namun,dalam proses penyidikan,tiga jaksa dari KejaksaanTinggi Kaltim DachamerMunthe (Kajati) danBaringin Sianturi (AsistenPidana Khusus) diperiksa

pihak InspektoratPengawasan dan UmumKejaksaan Agung(Kejagung).

Sedangkan jaksa penyidikEko Nugroho diperiksasebagai saksi. Pemeriksaanpetinggi Kejati Kaltim itubermula dari surat kalengyang dilayangkan ke gedungbundar Kejaksaan Agungatas tuduhan melakukanpemerasan sebesar Rp 1miliar.

Meskipun akhirpemeriksaan ketiga jaksaKaltim itu tidak terbuktimelakukan pemerasanterhadap direksi BPDKaltim, ketiga jaksatersebut tetap dipindahtugaskan. Maka, jelas suratyang dilayangkan keKejagung adalah upayauntuk menghalangipenyidikan terhadap BPDKaltim dan pihak PT AUS.OLeh karena itu, Nanangmenegaskan, pihaknyamendesak KPK segeramelakukan pengusutandugaan korupsi di BPDKaltim sebesar Rp 119miliar. (ENDY)

JAKARTA - Kasus korupsiyang mengendap di KomisiPemberantasan Korupsiterus membengkak. Kinidugaan korupsi di BankKaltim senilai Rp 119 miliarhingga kini masihmengendap di KPK.Padahal, kasus yang didugamelibatkan PT AnugrahUrea Sakti (AUS) sudahdilaporkan sejak Februari2010, namun hingga kinimasih tak jelaspenanganannya.

"Dengan kata lain, belumada upaya penyelidikan danpenyidikan yang dilakukanKPK." ungkap ketuaAsosiasi Petani PlasmaKelapa Sawit Indonesia(APPKSI) Nanang Junaedidi Jakarta, Selasa pekanlalu.

Menurut Nanang,pihaknya sudah melaporkandugaan tindak pidanakorupsi sebesar Rp 119miliar di Bank Kaltim keKPK dengan bukti laporan2010-02-000026. Kasustersebut bermula dari kredityang dikucurkan BankPembangunan Daerah

JAKARTA - Sjafii Ahmad,eks Sekretaris JenderalDepartemen Kesehatan(Depkes) dituntut 4,5 tahunpenjara, dan dihukummembayar denda Rp 100juta subsiadair 6 bulankurungan serta membayarkerugian negara Rp780 juta,karena melakukan korupsiproyek pengadaan alatrontgen portable di Depkestahun anggaran 2007-2008yang mengakibatkankerugian negara sebesar Rp4,98 miliar.

Tuntutan sebesar itudibacakan Jaksa PenuntutUmum (JPU) pada KomisiPemberantasan Korupsi(KPK) Agus Salim di depanmajelis hakim yang dipim-pin Jupriadi di PengadilanTindak Pidana Korupsi,Jakarta, Selasa pekan lalu.

"Kami menuntut agarmajelis hakim yangmemeriksa dan mengadiliperkara ini menyatakanSjafii Ahmad bersalahmelakukan korupsi secaraberama-sama seperti dalamdakwaan pertama dan

kedua," ujar Jaksa AgusSalim.

Dalam amar tuntutanJaksa, Sjafii Ahmad dalamkurun waktu 2007-2008terbukti menerimapemberian uang dalambentuk Mandiri TravellersCheque (MTC) dan CekMulti Guna (CMG) BNIsebesar Rp 7,8 miliar dariKomisaris PT Kimia FarmaTrading Distribution(KFTD), Budiarto Maliang.Pemberian cek itu terkaitproyek pengadaan alatrontgent portabel di Depkessebanyak 37 unit dengananggaran Rp 18,5 miliar.

Tujuannya, agar KimiaFarma menjadi rekananDepkes. Sjafii sengajamengarahkan agar prosespengadaan tanpa melaluiprosedure pelalangan sesuaiaturan yang berlaku. Uanghasil korupsi selain masukkantong pribadi, jugadiberikan kepada orang lain.

Uang hasil korupsi proyekalat rontgen, mengalir kewakil rakyat KomisiKesehatan DPR periode

2004-2009. Para politisiyang menerima antara lainAsiah Salekan sebesar Rp 20juta dan Rp 15 juta, anggotaDPR dari Fraksi PartaiDemokrat Max Sopacuasenilai Rp 45 juta. CharlesJonas Mesang kebagian Rp90 juta.

Bagi-bagi duit ke politisidi DPR ini, dengan harapanwakil rakyat jangan sampaimempermasalahkan proyekpengadaan alat rontgenuntuk Puskemas di kawasanIndonesia Bagian Timur.

Perbuatan bekas SekjenDepkes melanggar Pasal 3juncto Pasal 13 UU Nomor31 Tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi juncto pasal55 ayat (1) ke 1 KUHPidanasebagaimana dakwaanpertama. Sedangkandakwaan keduanya, Sjafiidianggap melanggar pasal 11UU Pemberantasan Tipikorjuncto Pasal 65 ayat 1KUHPidana. Sidang ditundasepekan untuk pengajuanpembelaan terhadaptuntutan Jaksa. (ENDY)

7 Koruptor Kemendag Bebas BerkeliaranJAKARTA - Tujuh tersangka korupsipenggelebungan perjalanan dinas ke luarnegeri di Kementerian Perdagangan(Kemendag) tahun anggaran 2007, 2008dan 2009 yang merugikan negara Rp 7miliar, masih bebas berkeliaran, dantidak ditahan oleh Kejaksaan Agungyang menangani kasus korupsi ini.

Ketujuh tersangka antara lain, ItaMegasari Dachlan (Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Sekretariat JenderalKerjasama Perdagangan International(KPI) Kemendag), Watono (BendaharaKasubag Tata Usaha DirektoratPerundingan Jasa pada DirektoratJenderal (Ditjen) KPI Kemendag), dan

Maman Suarman AR (PPK KabagDitjen KPI Kemendag).

Chrisnawan Triwahyuardinto(Pejabat Pembuat Komitmen padaSesditjen Kerjasama PerdaganganInternasional Kemdag, Diding Sudirman(Bendahara Pengeluaran Sesditjen KerjaSama Perdagangan Kemdag).

"Mereka tidak ditahan karenaberetikad baik. Uang hasil korupsi Rp 7miliar, sudah dikembalikan ke negarasebesar Rp6,5 miliar, sehingga tak perluditahan," ungkap Jasman M Pandjaitan,Direktur Penyidikan Jaksa Agung MudaTindak Pidana Khusus (Jampidsus)didampingi Kepala Pusat Penerangan

Hukum (Kapuspenkum) Kejagung NoorRachmad di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Pengembalian uang ini, sambungJasman, merupakan deposit karenabelum ada putusan hakim terkaitbesaran keuangan negara yang harusdikembalikan oleh para tersangka. Meskiuang itu dikembalikan, tidak akanmenghapus tindak pidananya. Dengankata lain, kasusnya tetap dilimpahkanke pengadilan.

Diungkapkan, Selasa minggu lalu,semula para koruptor datang untukmengembalikan uang sebesar Rp 3miliar, namun pengembalian hasil korupitu ditolak. Karena kerugian negara

mencapai Rp 7 miliar, sehingga paratersangka yang bancakan uang rakyatini harus menyerahkan semuanya.Tapi akhirnya sudah dibayar sebesarRp 6,5 miliar, sisannya akan dibayarkemudian.

Modus korupsi biaya perjalanan itudengan menggelembungkan harga tiketke luar negeri, seharusnya harga tiket1.000 dolar AS, namun dinaikkanmenjadi 4.000 dolar AS. Kelebihan itudibagi secara ramai-ramai oleh pejabatKementrian Perdagangan.

Dugaan korupsi itu terjadi diDirektorat Kerja Sama PerdaganganInternasional (KPI) Kementerian

Perdagangan. Penetapan tersangka itusetelah dilakukan pemeriksaan terhadap10 saksi dari lingkungan Ditjen KPI dandokumen Surat Pengelolaan PerjalananDinas (SPPD) dan diperoleh faktahukum telah terjadi pengeluaran uanguntuk kegiatan perjalanan dinas keluarnegeri pada Ditjen KPI untuk tahunanggaran 2007, 2008, dan 2009. Paratersangka itu telah melakukan tindakanpersetujuan bayar yang bertentangandengan Surat Menteri Keuangan RINo.S-344/PK.03/1992 tanggal 3 April1992 tentang penyesuaian satuan biayauang harian perjalanan dinas keluarnegeri. (ENDY)

Korupsi di Mata PelajarSEBUAH bangunan yangterdiri atas susunan balok-balok berdiri tegak. Bangunanyang memiliki wajah ituternyata kemudian berbicara.”Hai, aku adalah sebuahnegara berkembang. Saat ini,aku masih dalam tahappembangunan. Pembangunanini bisa dilakukan berkatpendudukku yang taatmembayar pajak,” katawajah dalam bangunan itu.

Sebuah tangan menam-bahkan sebuah balok di atapbangunan. ”Wah, terimakasih telah turut sertamembangunku, he-he-he.Lihat, kan, emh... akuberharap suatu saat nantiaku menjadi negara yangmaju,” kata bangunan itu.

Tiba-tiba satu tangangendut merenggut sejumlahbalok dari bangunan itu.”Hei, apa yang kamulakukan, hei kembalikan!Tidak, hentikan! Kamuhanya akan membuatku jadinegara rapuh. Kalau beginiterus, aku akan, ah... sakit...sakit..,” teriak bangunanyang lantas roboh.

Itu adalah isi adeganvideo bikinan dua muridSMAN 78 Jakarta, DimasAryo Utomo dan PanjiSabda V, yang memenangikompetisi desain poster danvideo antikorupsi dengantema Go Creative NoCorruption yang diselengga-rakan Universitas BinaNusantara, Jakarta.

Dimas dan Panji berusahamenggambarkan negarayang dibangun secara susahpayah dengan pajak rakyat-nya akhirnya hancur karenakorupsi. Video itu ditutupdengan tulisan ”KorupsiMerusak Diri Sendiri danNegara. Stop Korupsi!”

Menurut Panji, idepembuatan video ituawalnya dari Dimas yangmuncul spontan saatmengetahui ada lombapembuatan video dan poster.”Kami menggambarkannegara sebagai sebuahbangunan, sementara tangan-tangan yang mengambilbalok-balok penyusunbangunan itu sebagai korup-tor,” kata Panji.(PRA/KMPS 18311)

BINJAI - Masih ingat anda dengankasus dugaan korupsi proyek RumahTak Layak Huni (RTLH), yangdahulunya diberi nama Atap, Lantaidan Dinding (Aladin)? Kini KejaksaanNegeri (Kejari) Binjai, menahan tigatersangka terkait kasus ini, Rabupekan lalu.

KPK POS

KORUPSIE D I S I 141

21–27 MARET 2011

4

SUMUT

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, RusliSP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: A Rahman Nasution; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, Toib Harahap; BIRO NIAS: TriberRein Hard G (Kabiro), Eferani Zai; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga (Sergai); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi);Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji,Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon, Syahril (Batubara); Taufik Hidayat, M Sohur Lubis (Panyabungan); AhmadGozali (Palas); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); AzwarTanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Inro Kisinger Tua, Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu,Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).

Kejari Tahan Tersangka Korupsi RTLH

Kinerja SKPDDituding MandulPALUTA – BUPATI PadangLawas Utara dituding tidakberfungsi sebagai pemrosesKasus yang dilakukan apa-ratur pemerintahannya yangsedang melakukan pelanggar-an. Hingga saat ini sejumlahkasus yang ditangani dinilaisejumlah kalangan tidak pernahada ujungnya alias mandeg.

Ketua LSM Forum RI Ber-satu Drs Samsuddin Siregarmengatakan Keberadaan Pe-merintah Kabupaten PadangLawas Utara mengecewakanmasyarakat, karena banyaklaporan yang dikandaskan.Lebih banyak dipermainkanketimbang di proses secaraserius, seperti halnya pelang-garan PP Nomor 30 tahun1980 tentang kedisiplinanPNS. Kami sudah menerimalaporan banyak dari masya-rakat terkait banyaknya pro-ses yang mandeg.

Ia mengungkapkan, misal-nya saja kasus seperti GaetCPNSD tahun 2009 yangbermasalah, Subsidi MinyakGoreng tahun 2008 yangdiduga fiktif, Sumbangan kemesjid dari dana tingkat propinsiyang diduga ditelap mantanoknum Bappeda, PembangunanGedung Kantor DPRD Palutayang bermasalah, ditudingPencaloan Bidan Desa untukmasuk jadi PNS, didugaProyek-proyek yangbermasalah mulai pada tahun2008-2009, dan lain-lain.

Hal ini kesemuanya yangdigelapkan oknum-oknumyang tidak bertanggung ja-wab di lingkungan Pemerin-tah Kabupaten Padang La-was Utara yang telah diketa-hui oleh Publik dan ditulis dimedia massa besar-besaranbeberapa bulan dan tahunyang lalu. Ini hanya salah satubukti kemandulan Kepemim-pinan, karena pemimpinyatidak serius.

Menurutnya, lebih baikdibubarkan saja atau minimaldiganti pemimpinya, ketim-bang harus menyakiti masya-rakat Padang Lawas Utaraterus menerus. Karena iniakan mengganggu pembena-han aparatur pemerintahyang bermental bobrok.

“Bagaimana nggak bo-brok, yang bagian memeriksabobrok apalagi yang dipe-riksa,” tegasnya. Dia meng-ungkapkan, misalnya sajakasus seperti untuk kesejahte-raan wartawan mulai tahun2009 melalui insentiv pembe-ritaan sebagai tugas jurna-listik sampai tahun 2010belum ada yang diterima olehwartawan hal ini kesemua-nya yang digelapkan oknum-oknum yang tidak bertang-gungjawab di lingkunganPemkab Paluta.

Salah satu bukti keman-dulan kepemimpinan, karenapemimpinya tidak serius.Mereka hanya akan mepro-sesnya jika secara politikmenguntungkan pribadinya.Ekskutif yang terlahir daripemerintah, bukan lahir daripartai politik. Tetapi sukamemproses kasus dengan ga-ya-gaya dan dalih politik, inikecelakaan sebenarnya.

Lebih lanjut Samsuddin,ketika Pemkab Padang La-was Utara yang diwakiliAsisten III di dampingi Ka-bag Humas mengundang se-jumlah Wartawan dalam rang-ka Jumpa pers pada bulan yanglewat sepakat dan salingkerjasama demi untuk kema-juan Pembangunan di PadangLawas Utara ternyata janjijanji yang dilontarkan terse-but konsep palsu belaka.

Seperti halnya KinerjaKegiatan acara Bupati Pa-dang Lawas Utara tentangPenyerahan Bibit padi se Ka-buapaten Padang Lawas Uta-ra sejumlah wartawan sesuaitugas jurnalistiknya didalampeliputan ternyata KabagHumas tidak berada ditempatpada saat kegiatan itu, selan-jutnya pada acara Pelantikan

Sekdakab paluta yang baru baruini dilaksanakan, jelas kabaghumas Abdul Majid Siregar SHdiduga tidak ada keterbukaanimformasi, dan ini telah me-langgar peraturan yang adasesuai UU.14/2008 tentang keter-bukaan impormasi pada publik.

Sejumlah wartawan me-nyatakan sepakat tidak men-dukung kepemimpinan Bu-pati Padang Lawas Utaradilanjutkan karena tidak adaketerbukaan impormasi. De-ngan alasan, selama hampirtiga tahun memimpin PadangLawas Utara, Bupati tidakmenunjukkan kinerja yangmemuaskan. Pernyataan itudisampaikan sejumlah insanpers di kantor Lsm Forum RIBersatu kemarin.

Dari sejumlah insan pers,seluruhnya memberikan peni-laian buruk atas kinerja Bu-pati, terutama selama seta-hun terakhir. Kondisi ini di-buktikan dengan banyaknyaprogram Bupati yang gagaldilaksanakan. Salah satu con-tohnya, program pendidikan,Pertanian dan kesehatan.Para Wartawan masih me-nemukan banyak kasus seko-lah rusak dan minimnya fasi-litas belajar di sekolah.

“Kinerja Bupati belumbisa memuaskan rakyat, ba-nyak yang harus dikaji ulangdan dibenahi,” kata KetuaLsm Forum RI Bersatu. Halsenada juga dilontarkan se-jumlah wartawan, mengkri-tisi turunnya kewibawaan.Pemerintah Kabupaten Pa-dang Lawas Utara yangmembuktikan bahwa kinerjaBupati tidak bisa optimalmengolah potensi yang ada.Molornya pembahasan APBDpada tahun 2010 yang datangdari pihak eksekutif juga men-jadi alasan utama penilaianburuknya kinerja Bupati.

“Hampir setiap tahun,pembahasan APBD selalumolor.” Bukan hanya itu, la-poran warga juga mengung-kapkan adanya permainanPemungutan liar. Denganmemungut dana ke CPNSDformasi tahun 2010 sebesarRp 200 ribu tanpa kwitansi.Tetapi belakangan di ketahuipemungutan baru hanya dika-takan Oknum BKD, yang ter-jadi pemungutan itu adalahdasar kebijakan sendiri/pri-badi kalau ada yang kebe-ratan biar dipulangkan," ung-kap oknum BKD tersebut.

“Kami sudah melaporkankasus tersebut sejak bulanyang lalu, tetapi sampai seka-rang tidak ada kabarnya.Bahkan Ketua wadah KowriPaluta Suhunan siregar pe-laksana sementara yang di-mandatkan dari Ketua Ca-bang wadah Kowri Tapsel,Palas dan Paluta telah me-nyampaikan kepada BupatiPaluta melalui Via SMS.

"Pak Bupati, di BKD ter-jadi Pemungutan liar tentangpenerimaan SK CPNSD ta-hun 2010 sebesar Rp 200 ribubervariasi. Belum ada jawab-an Bupati," kata SuhunanSiregar. "Kami akan menung-gu dua minggu lagi jika tetaptidak ada kabarnya kamiakan melakukan gerakanmenurut kami sendiri,” ancamsejumlah Wartawan.

Kritikan datang berbagaimedia baik mingguan mau-pun harian yang bernaung diKowri di Kabupaten PadangLawas Utara. Secara terang-terangan tidak akan setujuBupati melanjutkan kepe-mimpinan di Padang LawasUtara. Banyak menyoroti pe-laksanaan organisasi perangkatdaerah (OPD) yang dinilai membe-bani para PNS. “Persoalananggaran yang selalu molor,ketika persoalan tahun 2009yang dihadapi tentang per-tanggungjawaban para SKPDyang belum terelasasi denganbaik bahkan selalu dilihat molorterus berarti diduga ini jugamenunjukkan Bupati tidak bisamemimpin dengan baik. (DSH)

Ketiga tersangka yang ditahanoleh Kejari Binjai, yakni Ir Zianalselaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) di Dinas Tata Ruang danPemukiman (Tarukim) Kota Binjai,Sentot Prawira Dirja, selaku pem-borong dari CV Prawira Jaya danHaris Nasution yang juga pem-borong dari CV Lancang Kuning.

Ditahannya ketiga tersangka,disebabkan sudah membuat negaramengalami kerugian sebesar Rp 253juta dari anggaran sebesar Rp1,7miliar untuk merehab rumah di duakecamatan, yakni Kecamatan Bin-jai Utara dan Binjai Selatan.

Haris Nasution, warga JalanGugus Depan, Kelurahan Berngam,Binjai Kota ini, saat berada di KejariBinjai, kepada wartawan koran inimenjelaskan, bahwa ia hanya dija-dikan kambing hitam oleh Sentontdan Mahyulis (kaki tangan AliUmri-red).

“Kenapa saya katakan saya inihanya dijadikan kambing hitam?Sebab, saat Senton dan Mahyulismengerjai proyek itu atas nama CVLancang Kuning, saya sudah beradadi dalam Lembaga Pemasyara-katan, saat itu saya tersangkut kasuspenyerangan rumah Ketua DPRDBinjai,” ungkap Haris.

Selain itu kata Haris, saat ia tigaltiga hari lagi menjalani hukumandi LP, Sentot yang menciptakansemua surat-surat untuk menger-jakan proyek itu, juga masuk ke LPdisebabkan tersangkut kasus ko-rupsi proyek PDAM Tirtasari. “DiDalam LP kami bertemu, dan Sen-tot bilang kepada saya, bahwa sayaakan masuk ke LP ini lagi. Sebab,mereka sudah merekayasa tandatangan saya untuk mengerjakanproyek ini memakai CV LancangKuning atas nama saya,”cetusHaris.

Tak sampai disitu, Haris juga

mengakui, kalau Sentot sempatberpesan kepadanya, jika nantimenjelani pemeriksaan di KejariBinjai, agar tanda tangan yangdipalsukan itu dinyatakan benar.“Untuk apa saya membenarkantanda tangan itu milik saya, semen-tara saya tidak tahu apa-apa de-ngan masalah ini dan saya jugatidak ada sedikitpun menikmatiuangnya. Kalau saya ada menik-mati uangnya, maka saya akanbenarkan tanda tangan itu adalahmilik saya. Sebab, saya orangnyajentelmen, kalau saya yang berbuatpasti akan saya pertanggung jawab-kan,”tegas Haris.

Disinggung sikapnya terhadapMahyulis dan Sentot, yang telahmenjadikannya kambing hitamdalam kasus ini, Haris mengakutetap tidak terima. “Rumah KetuaDPRD Binjai saja saya serang,

apalagi mereka berdua,”cetusnyadengan nada tinggi.

Meski dirinya akan ditahan di LPKelas II A Binjai, di Jalan GatotSbroto, Kecamatan Binjai Barat,tetapi Haris terlihat sangat tenang.Namun, dibalik ketenangannya,Haris juga mengaku sangat takut.“Sebenarnya saya sudah takut,tetapi saya takut bukan menghadpiLP. Melainkan, takut akan anak istrisaya yang saya tinggalkan. Sebab,anak saya masih kecil-kecil danmereka mash mau makan,” ungkap-nya, seraya menambahkan, semogamereka diberikan kesehatan.

Setelah lama bercerita denganHaris, akhirnya sektar pukul 14.00Wib, Haris Nasution dan Zainal yangsaat itu terlihat sakit setelah menge-tahui akan ditahan, langsung diba-wa ke LP menggunakan dua unitmobil milik Kejari Binjai. Semen-

tara, Sentot Prawira Dirja, sudahberada di LP sebagai tahanan kasuskoruspi proyek PDAM Tirtasari.

Usai membawa Haris dan Zainalke LP, Kepala Seksi Pidana Khusus(Kasi Pisdsus) FKJ Sembiring,kepada wartawan koran ini menga-takan, bahwa keitiganya ditahanberdasarkan bukti-bukti dan saksiyang sudah diperiksa. “Ketiganyadikenakan Tindak Pindana Korupsiyang merugikan negara sebesarRp235 juta dari anggaran sebesarRp1,7 miliar untuk dua kecamatandari lima kecamatan yang ada diKota Binjai,”ujar FKJ Sembiring,seraya menambahkan, dari ketera-ngan Sentot, Haris Nasution yangmenanda tangani berkas-berkasdalam melaksanakan tender danproyek itu. Sebab, mereka berduasempat bertemu di luar sebelumkeduanya ditahan di LP. (SBR)

TEBING TINGGI - Sejak belumdicairkannya dana bantuan opera-sional sekolah (BOS) untuk triwulanpertama tahun 2011 hingga per-tengahan bulan Maret 2011 mem-buat hampir seluruh kepala sekolahpenerima dana BOS di Kota Tebing-tinggi pusing kepala dan terpaksaberhutang kepada pihak ketigauntuk memenuhi kebutuhan opera-sional di sekolahnya.

Seperti diungkapkan salah se-orang kepala sekolah yang tidakingin disebutkan namanya, Selasapekan lalu, kepada wartawan me-ngatakan, untuk kelancaran opera-sional di sekolah, pihaknya terlebihdahulu harus berhutang kepadapihak ketiga, karena bantuan DanaBOS sampai saat ini belum dicair-kan pemerintah.

"Sampai sat ini bantuan danaBOS dari pemerintah belum adapencairan, dan untuk memenuhikelancaran operasional sekolah kita

harus berupaya berhutang kepadapihak ketiga," ungkap Kasek tersebut.

Dipaparkan, bahwa dana yanghutang dari pihak ketiga tersebutdiantaranya adalah untuk pem-bayaran siswa-siswinya dalammengiktui Pra Ujian Nasional yangakan digelar 21 Maret mendatang.Karena pelaksanaan pra UN tahunini tidak ditanggung dalam APBDPemko Tebingtinggi dan setiapmata pelajaran yang di pra UN kandikenakan biaya sebesar Rp 5000.“Pelaksanaan untuk mengikuti praUN tahun ini tidak ditanggungdalam APBD, sedangkan siswa-siswi kita yang akan mengikuti praUN tersebut bersumber dari danaBOS," katanya.

Terkait hal itu, Kepala DinasPendidikan Kota Tebingtinggi me-lalui Kasi Dikdasmen, Drs DatingPasaribu saat dikonfiramsi warta-wan mengatakan, bahwa sampaisaat ini dana BOS belum bisa dicair-

kan dikarenakan pihak sekolahpenerima dana BOS belum membuatRKAS (Rencana Kegiatan AnggaranSekolah). Dikatakan, dari 76 jumlahSD dan 10 SMP serta 1 SDLB Negeridi Kota Tebingtinggi yang nemerimadana Bantuan Operasional Sekolah(BOS), baru 3 (tiga) sekolah yangtelah menyiapkan berkas RKASsampai ke Dinas Pendidikan KotaTebingtinggi.

Dari sekian sekolah negeri dikota Tebingtinggi yang menerimadana BOS, baru tiga sekolah yangtelah menyiapkan berkas RKAS-nya sampai ke Dinas Pendidikansedangkan 99,9 persen sekolahnegeri belum menyiapkan berkasRKAS. Jadi bagaimana kita maumengajukan dana BOS tersebut keKas Daerah Pemko Tebingtinggisebagai penyalur dana BOS kerekening sekolah masing-masing”,kata Dating Pasaribu.

Kepala Dinas Pendidikan Kota

Tebingtinggi setiap ada pertemuantetap mengingatkan kepala sekolahuntuk secepatnya menyiapkan ber-kas RKAS-nya, karena untuk Tahun2011, penyaluran dana BOS sudahmelalui Kas Daerah Pemko Tebing-tinggi dan selanjutnya disalurkanmelalui rekening sekolah masing-masing. Sementara Dinas Pendidik-an Kota Tebintinggi hanya sebatasmerevisi RKAS dan mengajukannyake Kas Daerah Pemko Tebingtinggi.

Terkait siapa bertindak selakuManager BOS Tebingtinggi, DatingPasaribu mangakui bahwa dirinyaditunjuk oleh Kadis Pendididkansebagai Manager BOS. Namun SKPengangkatan tersebut masih ditangan Pj Walikota Tebingtinggi.Sementara itu, Kabag KeuanganPemko Tebingtinggi, H KamlanMursyid mengatakan, Dana BOSyang disalurkan dari pemerintahpusat sudah ada di Kas DaerahPemko Tebingtinggi.(RS)

Dana BOS Belum Cair, Kasek Berhutang

Kajati Prioritaskan Penanganan KorupsiDeposito kas Pem Kab Aceh Utarasebesar Rp 220 miliar.

“Semua kasus tersebut kinitelah memasuki tahapan penyidi-kan,” kata kejati Aceh. H. Muham-mad Yusni. SH.MH. menjawabdalam kunjungan kerjanya ke kotaLangsa, Jumat pekan lalu.

Sementara itu untuk kasusbobolnya Deposito kasPemkab.Aceh Utara sebesar Rp220 miliar, Muhammad Yusni,mengatakan bahwa kasus tersebuttelah P-21. Kini pihaknya sedangmelakukan konsultasi untuk tahappersidangan,” apakah nantinyaakan di laksanakan di Banda Aceh,atau di Lhok Seumawe, ataupun diJakarta,”tambah kejati Aceh.

KOTA LANGSA - Kejaksaantinggi (Kejati) Aceh dalampidatonya menyatakan mulaimengusut kasus dugaan Markupmengadakan alat-alat kesehatan(Alkes) di Dinas Kesehatan AcehTamiang senilai Rp 8.842, 363.000.selain itu Kejati juga mem-prioritaskan penanganan sejumlahkasus korupsi di Kabupaten/Kotalain di Aceh.

Sejumlah kasus tersebut adalah,kasus drainase di Abdya denganindikasi kerugian Negara yangmencapai Rp. 500 juta lebih,kemudian pembangunan saluranirigasi di Nagan Raya denganindikasi kerugian Negara Rp. 3miliar, serta kasus bobolnya

Sementara itu, kepada parakejaksaan Negeri (Kejari) diSeluruh Aceh, kejati Aceh memintaagar bersikap netral dan mawasdiri dalam menjalankan fungsinyasebagai penegak hukum,” danjangan sampai penegak hukumikut terseret dalam areayangberbau politik, apalagi dalamwaktu dekat ini akan dilangsungkan pesta Demokrasi(Pemilukada) katanya.

Pada di tempat terpisahDirektur Eksekutif LembagaAdvokasi Hutan Lestari (lembahtari) Sayed Zainal.SH.memintakepada aparat penegak hukumkhususnya Tipikor Polda Aceh danKejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh

agar serius untuk mengungkapkankasus korupsi di Kab.Aceh Tamiang.

“Di minta penegak hukumjangan sampai kalah nyali danlemah menghadapi stagnan dalammenangani kasus besar yangbernilai Rp 23,8. Miliar terkaitdengan pengadaanalat kesehatan(Alkes) senilai Rp 8,8 Miliar danproyek infrastruktur senilai Rp 15miliar bersumber dari anggaran th2010 yang di duga bermasalah danjangan sampai kasus tersebut dibekukan karena ada indikasi pihaktertentu yang mencobamembelokkan/penyimpangan danmengaburkan/menggelapkan datadan fakta di lapangan,” paparSayed Zainal.(BSO)

PENYELESAIAN UISU– Mahasiswa yang tergabung dalam Pemerintahan Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara (PEMAUISU) menyampaikan aksi teatrikal di depan kampus UISU Medan, Sumut, Kamis (17/3). Dalam orasinya, mahasiswa mendesakpenyelesaian konflik antara sesama anak pendiri yayasan UISU untuk melakukan islah ( damai) di tubuh yayasan agar prosesbelajar dan perkuliahan berjalan lancar, aman dan kondusif tanpa ada kekerasan dan kerusuhan yang dapat merugikankepentingan mahasiswa.

KPK:LaporkanMafiaDanaBansosDEPUTI Bidang Pence-gahan KPK, Eko SoesantoTjiptadi menegaskan,Komisi PemberantasanKorupsi memintamasyarakat di SumateraUtara membantumembongkar praktekmafia proposal bantuansosial (bansos) di lingku-ngan pemerintahanprovinsi Sumatera Utara(Pemprovsu).

"Masyarakat dimintatidak ragu melaporkanpemotongan dana bansossehingga dugaan penye-lewengan bisa diketahuidengan jelas dan mafianyadigulung dan diserahkanke meja hukum," demikianpenegasan Eko SoesantoTjiptadi usai temu persmengenai Rapat KerjaEvaluasi SupervisiPeningkatan PelayananPublik di Kantor GubernurSumut, Kamis.

Ditegaskan Eko,pemotongan uang untukpenyaluran dana bansos diPemprovsu sangat tidakdibenarkan. Apalagipemotongannyadibayarkan terlebihdahulu, dipungut daripemohon proposal. ”Jadiada baiknya laporkan sajaramai-ramai ke KPK,sehingga bisa diusutseluruhnya,” ucapnya.

Kepala Biro BinsosPemprovsu HasbullahLubis yang dimintaikonfirmasinya, kemarin,enggan memberi tanggap-an. Pejabat eselon II inibahkan tidak mengakusudah berulang kalidimintai keterangan KPKterkait dugaan penyelewe-ngan dana bansos senilaiRp217 miliar. ”Enggakada itu,” ucapnya sesaathendak masuk ke ruangWakil Gubernur SumateraUtara (Wagubsu).

Terpisah, WagubsuGatot Pujo Nugroho yangditemui usai Salat Ashar diMasjid Agung menyam-paikan, pelaku dugaanpenyelewengan danabansos tersebut belumdiketahui pasti. Tetapi jikaada pegawai yang terlibatmemotongan tersebut,Gatot memastikan, yangbersangkutan pastidiberikan tindakan. Untukmencegah hal yang samaterulang lagi, Gatot akanmembenahi sistem yangada.(SP/BBS)

KPK POS

KORUPSIE D I S I 141

21–27 MARET 2011

5

LIPSUS

"SUNGGUH keterlaluandan bisa disebut perlakauanorang gila. Dana bantuanuntuk pembangunan/rehabilitasi masjid danpondok pesantren pundisunat". Itulah yangdiucapkan seorang rekandari ujung telepon, ketikapertama kali melaporkanadanya 'sunat-menyunat'bantuan sosial (bansos)untuk pembangunan masjiddan pondok pesantren dikampung halamannya,yakni Padanglawas Utara(Paluta).

Pejabat Main Sunat Rakyat Terima AmpasKABAR tentangdana bansos untukpembangunan dan

rehabilitasi masjiddan pondokpesantren PadangLawas Utara(Paluta) didugadisunat orang-orang

penting di kantorgubernur, membuatmiris elemen

masyarakat. Takhanya di Paluta,

tapi juga diprovinsi ini.

"Akan jadi apa negara kitaini, jika dana bantuan untukrumah ibadah pun ditelap,"demikian diungkapkan praktisihukum Julheri Sinaga SH.

Menurutnya, masalah sunatmenyunat dana bansos yangsudah sering terjadi, sudahmenjadi rahasia umum."Biasanya, dana bansos yangsampai ke tangan yang berhakmenerima hanya tinggalampasnya saja. Sehingga tidaktahu lagi akan dipergunakanuntuk apa," tegas Julheri.

Sudah saatnya pemerintahmembentuk tim pengawasuntuk penyalurannya, sehinggatidak terjadi lagipenyelewengan terhadap danabansos tersebut.

"Kalau toh hanya untukmemperkaya pejabatpemprovsu, lebih baik danabansos tersebut ditiadakan,"

tegasnya."Sepertinya dengan

turunnya tim penyidikKPK ke kantor gubernur

tetap tidakmempengaruhi sang

oknum. Hal inimenjadi tanda

tanya besar.? kata

Julheri.Dia mengatakan, besarnya

potongan hingga mencapai 50persen sudah tidak wajar lagidan ini perlu ditindak tegas.Bila perlu, lanjut Julheri, sangoknum yang telah beranimenyunat dana bansostersebut harus dihukumseberat-beratnya sehinggamenimbulkan efek jera. Janganhanya diberikan sanksi ringan,yang akhirnya akan membuatoknum tersebut semakinmerajalela mengambil yangbukan haknya.

Julheri mengharapkan, KPKsebagai lembaga hukum yangbertugas menangani kasuskorupsi lebih seriusmenanganinya. Selama ini,penegakan hukum di negarakita, khususnya kasus korupsimasih lemah dan lambansehingga mengakibatkanbanyak terjadi penyelewengan.

Begitu juga halnya denganKejatisu dan aparat penegakhukum lainnya, haruslah lebihserius menangani kasus danabansos, karena begitu rawandengan penyimpangan-penyimpangan. "Dengan begitupenyelewengan-

penyelewengan yang lazim dinegeri ini bisa diminimalisir,sehingga dana bansos yangkhusus untuk membantumasyarakat bisaterselamatkan," ujarnya.

Terkait dengan potongandana bansos yang begitu besar,Julheri meyakini bahwasannyapemotongan tersebutdilakukan pejabat-jabat diPemprovsu. Tidak mungkinpihak luar yang melakukannyakarena yang memproses berkashingga sampai pencairan danayang melakukannya pejabat-pejabat di Pemprovsu,pungkasnya.

Libatkan Semua ElemenSementara itu, Dosen senior

dan juga praktisi hukumChalikyahya SH jugamenyesalkan tindakan-tindakan pejabat Pemprovsuyang tega menyunat danabansos. Padahal mereka semuatahu kalau dana tersebutdiberikan untuk kepentinganmasyarakat.

Menurutnya, agar pejabatPemprovsu tidak buang bolasaat dimintai keterangan,perlu dilakukan pemeriksaanpembukuan. Dari mulai

masuknya berkas hinggapencairan dana sudah bisadiketahui siapa orang-orangyang terlibat didalamnya.

Pemotongan dana bansoshingga 50 persen itu bukansedikit. Masalah ini perludiusut hingga tuntas.

Bila perlu pelakunya harusditahan dan diberikanhukuman badan dan hukumankurungan.

Dan suka atau tidak suka, sipelaku juga harus dipaksauntuk mengembalikan danayang dikorupsi sehinggamenimbulkan efek jera.

Chalikyahya mengatakan,selama ini banyak kasus-kasusseperti ini yang mengendapdan tidak jelas kelanjutannya.Dengan begitu, menurutnya,sudah saatnya pemerintahmembentuk pansus.

Chalik menyarankan,seandainyapun dibentukpansus, janganlah hanyamengikutsertakan pejabatdalam tim pansus tersebut.Bila perlu, tim pansus harusmelibatkan LSM, mahasiswa,serta aparat hukum. Denganbegitu lobi-lobi hukum bisadihindari, paparnya.(FER)

Rp215,17M DanaBansosBermasalahPEMERIKSAAN terhadappejabat tinggi di Pemprovsuberinisial HL dan MS olehpenyidik KPK, dua pekan lalu,kini menjadi pembicaraanhangat. Pemeriksaan inimerupakan lanjutan, setelahpenggeledahan Kantor Gubsudan penyitaan sejumlahdokumen yang dilakukan timKPK, 30 Juni 2010.

Turunnya tim penyidik KPKke Medan guna melakukanpenelusuran terhadap dugaankorupsi dana bantuan sosialtahun 2009 sebesar Rp215,17miliar.

Dugaan penyelewengan danabansos memang telah menjaditemuan BPK. Namun darianggaran ratusan miliartersebut hanya Rp10,7 miliaryang tak dapatdipertanggungjawabkan. ”Ituinformasi yang saya terima.Yang diperiksa itu kawan-kawan saya, janganlah sampaiterjadi yang tidak diinginkan.Mereka diperiksa karena adaperintah dari atasan,” katasumber.

Pertama kali KPKmelakukan penelusuran kasusini pada 30 Juni 2010. Saat itutim KPK mengobok-obokKantor Gubsu. Mereka tidakada melakukan pemeriksaanterhadap pejabat Pemprovsu,tapi hanya mengangkutsejumlah dokumen penting.Meski saat itu Gubsu SyamsulArifin membantahnya, namunpada saat yang bersamaanHumas KPK Johan Budimembenarkan.

Tim KPK yang berjumlahlebih dari empat orang itumelakukan penggeledahan danpenyitaan sejumlah dokumenpenting di Biro Keuangan danBiro Bina Sosial (Binsos). Saatkeluar dari Kantor Gubsu, timKPK membawa sejumlahbarang, antara lain satu koperbesar warna hitam danbeberapa CPU komputer, takjelas berapa jumlahnya.

Namun sejumlah PNS diKantor Gubernur saat itu,mengatakan koper besar warnahitam yang dibawa KPK berisiratusan proposal dari BiroBinsos. Sedangkan beberapaCPU komputer berasal dariBiro Keuangan. Sejumlah PNSKantor Gubernur saat itumenduga, KPK melakukanpenyitaan terhadap dokumenpencairan proposal bodongyang berlangsung sejak tahun2008 hingga tahun 2009.

Sebenarnya kasus dugaankorupsi dana bansos tahun 2009telah diusut lebih dahulu olehKejatisu. Namun di tengahjalan KPK ikut melakukanpengusutan.(TIM)

REKAN yang diketahui adalahpenggiat anti korupsi dan aktivisLSM itu, mengaku telah menelu-suri peraktek 'sunat-menyunat'bansos masjid dan ponpes itusudah sejak lama. Dan kataterakhir, orang yang menyunatdana bansos itu disinyalir adalahoknum pejabat tinggi di Pem-provsu.

Akltivis LSM Forum RIBersatu Paluta, Drs SyamsuddinSiregar yang melaporkan punglibansos masjid dan ponpes itumenyatakan, dana bansos untukPaluta ditelap cukong hingga 50persen dari anggaran yangseharusnya diterima.

Selaku Ketua Tim PencariFakta (TPF), Drs SyamsuddinSiregar dengan nada prihatinmenyatakan, sungguh keterlaluan,dana bansos untuk masjid danPonpes pun disunat. Berdasarkanhasil penelitian dan investigasiTim Pencari Fakta 'Forum RIBersatu' yang disampaikankepada KPK Pos di Gunung Tua,dana bansos yang bersumber dariAPBD Provinsi Sumatera Utaratahun 2009/2010, khususnya diKabupaten Padang Lawas Utaradiduga bermasalah, karenaterindikasi terjadi pungli. Besar-annya potongan (pungli-red)bervariasi, antara 40 persenhingga 50 persen. Bahkan adayang 60 persen dari dana yangseharusnya diterima.

Misalnya, bantuan yangdisetujui Rp100 juta. Tetapi, atas'kesepakatan', yang diterimapanitia (pemohon bantuan-red)hanya Rp50 juta. Nilai ini jikapemotongan 50 persen. Apabilapemotongan mencapai 60 persen,maka dana yang diterima Rp40juta.

Ironisnya, jika pemohondatang dari kota yang cukup jauh,seperti Paluta, maka dana yangditerima semakin menciut.Soalnya, panitia pembangunan

masjid maupun ponpes harusmondar-mandir Gunungtua -Medan. tak sedikit biaya yangdikeluarkan untuk mendapatkanbansos yang kena sunat tersebut.

Jadi Perhatian KPKApa yang dilaporkan dari

Paluta ternyata telah lamamenjadi perhatian KomisiPemberantasan Korupsi (KPK).Buktinya, pekan lalu, KPK turunke Medan dan melakukanpemeriksaan terhadap pejabatterkait. Sementara KejaksaanTinggi Sumut (Kejatisu) jugatengah menangani kasus dugaankorupsi ini.

Kehadiran penyidik KPK itubertujuan melakukan penelusurandugaan korupsi dana bantuansosial (bansos) tahun 2009 senilaiRp215,17 miliar. Penyidik KPKmeminta keterangan dua pejabatPemprovsu dari Biro Bina Sosial(Binsos) berinisial HL dan BiroKeuangan berinisial MS. Keduapejabat ini dimintai keterangan-nya Sejak hari Senin hinggaKamis di Lantai III KantorBadan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI Perwakilan Sumut,Jalan Imam Bonjol.

Tidak satupun pejabat dikantor gubernur Sumut yangbersedia memberikan keteranganterkait kedatangan tim penyidikKPK yang kembali datang keMedan guna mengusut dugaankorupsi di kantor gubsu.

Sementara pejabat di kantorBPK RI Perwakilan Sumut diJalan Imam Bonjol membenar-kan HL dan MS serta sejumlahpejabat lain diperiksa penyidikKPK.

Kepala Sub Bagian Hukum/Humas BPK RI PerwakilanSumut Mikael Togatorop membe-narkan penyidik KPK meminjam

ruang rapat BPK di lantai IIIuntuk melakukan pemeriksaan.Saat ditanya lebih jauh, dengandiplomatis, Mikael mengaku tidakmengetahui pemeriksaan ataskasus apa dan siapa pejabat yangdiperiksa.

”Mereka (KPK-Red) hanyameminjam ruangan. Apa sajamaterinya dan siapa saja yangdipanggil, kami tidak tahu.Soalnya hanya penyidik KPKsaja yang ada di ruang rapat itu,”sebutnya.

Dia menambahkan, pemerik-saan dua pejabat itu sebenarnyadimulai sejak Senin (28/2).Namun bagaimana suasanapemeriksaan dan apa saja materipemeriksaan, pihaknya tidakmengetahui.

Humas KPK Johan Budi SPmengakui, kehadiran tim penyidikKPK di Medan. Namun diamengaku tidak mengetahui apasaja agendanya. Saat ditanyaapakah yang dimintai keteranganpejabat di Biro Binsos dan BiroKeuangan? Johan mengaku tidakmengetahui secara rinci siapa sajayang dimintai keterangan danapa saja materinya.

Pelaksana tugas (Plt) SekdaProvsu Rahmatsyah saat dikonfir-masi mengaku tidak mengetahuipemeriksaan dua bawahannya.Menurutnya, bila KPK melakukanpemeriksaan sifatnya langsungkepada yang bersangkutan, tanpamelapor ke atasan pejabattersebut. Praktek yang dilakukanKPK, lanjutnya, berbeda denganpraktek pengusutan yangdilakukan kepolisian ataukejaksaan.

Seperti diungkapkan Syamsud-din Siregar, dana bansos untukpembangunan masjid dan Ponpessudah lama terjadi. Khusus untuk

Paluta, puluhan miliar yangdisalurkan ke kabupaten itu tidaktepat sasaran dan diduga saratKKN (Kolusi, Korupsi danNepotisme).

Menurut hasil investigasi TPF,terindikasi dana bansos Provsuyang dikucurkan ke Paluta diurusmelalui calo. Untuk pencairandana itu, sebelumnya antarapanitia dengan calo adakomitmen. Di antara komitmenitu, panitia penerima dana harusmenyerahkan 40 persen sampai50 persen dari dana yang diterima(dicairkan).

Pengaduan tentang dugaanpungli di Binsos Pemprovsu sudahlama diterima aparat penyidik diSumut. Laporan pada umumnyasama. Yakni terjadi pemotongansekitar 40 persen sampai 60persen, jika ingin bantuan sosialdicairkan.

Sebenarnya, kasus dugaankorupsi dana bansos tahun 2009telah diusut lebih dahulu olehKejatisu. Namun di tengah jalanKPK ikut melakukan pengusutan.Berdasarkan catatan, pada 1 Juli2010 Kasipenkum Kejatisu EdiIrsan Tarigan mengatakan,pihaknya masih mengusut kasusdugaan korupsi tersebut.

Menurutnya, penyelidikantidak akan dihentikan meski adakabar KPK turut melakukanpenyelidikan atas kasus tersebut.”Kami terus selidiki. Sekarangkami menunggu, bila KPK hendakmelakukan supervisi kasus ini,”katanya saat itu. Edi menyebut-kan, walau pihaknya belummenerima supervisi dari KPK,upaya pengusutan dugaan korupsitersebut terus dilakukan.

Kepala Kejatisu Sution UsmanAdji, pada 2 Juni 2010 mengata-kan hal yang sama. Menurutnya,penyelidikan dilakukan berkatlaporan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) RI. Menurutnya,dari anggaran sebesar Rp215,17miliar, sebesar Rp10,7 miliar yangterbagi dalam 13 item, tidakdapat dipertanggungjawabkanpenggunaannya.

"Kami sudah terima laporandari BPK RI terkait hasil audit-nya untuk Pemprovsu, dansekarang sudah saya suruh teliti,”kata Sution saat itu.

Dia mengatakan, sejauh inipihaknya belum memberikanpenjelasan lengkap terkaitadanya penyimpangan padalaporan BPK tersebut. Tapi, padalaporan BPK disebutkan, ada 13bagian yang dianggap menyim-pang. ”Kira-kira ada 13 item, dansudah saya minta kepadaAspidsus dan Asintel dipilah-pilahmana yang kira-kira bisaditeruskan,” ucapnya. (DTK)

KPK PERIKSA PEJABAT PEMPROVSU

KPK POS

POLITIKE D I S I 141

21–27 MARET 2011

6

N A DSUMUTJAMBI

Walikota Harapkan Pembangunan Dua Irigasi

PANYABUNGAN - Meski jadwalpelaksanaan pemungutan suaraulang pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten MandailingNatal (Madina) hanya 40 hari lagi,kondisi politik di Madina seolah-olah tak menandakan adanya pestademokrasi. Padahal saat menje-lang Pemilukada 2010 lalu, wargamembahas pelaksanaannya. Kaliini sebagian besar warga Madinamemilih diam dan tidak mengo-mentarinya lagi.

“Kami hanya bisa pasrah, siapa-pun pemenangnya tak akan mem-pengaruhi hidup kami lagi. Pasal-nya pada pemilukada lalu hasilnyatak ada, bahkan masyarakat ditu-ding penyebabnya,” sebut Ahyarwarga Desa Lumban Dolok Keca-matan Siabu, Jumat (11/3)

Ahyar menyebutkan, saat inimasyarakat tak banyak lagi ber-komentar. Disamping takut padaperaturan KPUD yang tak mem-beri waktu kanmpanye, juga trau-

ma. ”Kami sudah memberikanpilihan sesuai nurani, bukan karenauang. Inilah pemicu masyarakatkurang merespon dan warga takutdikatakan tim sukses,” tambahnya lagi

Hal senada disebutkan AbdulHamid warga Desa Jambur Pa-dang Matinggi Kec PanyabunganUtara. Dikatakannya jadwal pe-laksanaan sudah diketahui, namuntak seperti pemilukada lalu. Seka-rang sepenuhnya diberikan padaKPU. ”Kalau sudah seperti ini, kami

hanya menyerahkannya pada KPU.Siapapun bupati dan Wakil Bupatiterpilih, akan kami terima” katanya

Sementara itu, Ketua KeluargaBesar Mahasiswa (Gabema) Ma-dina, Muliadi Nasution kepadawartawan menyebutkan kondisimasyarakat yang tak respon padademokrasi mencerminkan matinyademokrasi. Masyarakat mestinyapro aktif mensukseskan pemungu-tan suara ulang, bukan tinggaldiam. Warga juga berhak mengawal

proses pemungutan suara ulang ini.”Saya imbau seluruh masyara-

kat jangan trauma dengan batal-nya hasil pemilukada tahun lalu.Justru itu dasar untuk lebih aktifmensukseskan pemungutan suaraulang ini,” katanya

Ketua KPUD Madina JefriAntoni SH saat dikonfirmasiwartawan, menyebutkan prosespemungutan suara ulang, masuktahap masa tenang. Karena me-mang pemungutan suara ulang ini

tanpa kampanye. ”Lihat dulu kapa-sitasnya, kalau antara masyarakatberbicara silahkan saja. Tapi jangan adaupaya mempengaruhi, karena itutermasuk pelanggaran” katanya

Dilanjutkannya, media jugaharus beretika menyikapi kondisipemungutan suara ulang ini. Jikapembicaraan warga untuk memilihsalah satu calon dan media meng-ekspos, Itu artinya media ikut kampanye.“Ini kan masa tenang, jadi media juga harusberetika” tambahnya lagi.(TH)

Jelang Pemungutan Suara Ulang, Warga Pilih Diam

RDP– Wakil Ketua DPRK Subulussalam Karlinus didampingi Sekda H. Damhuri Bancin dan Ketua Komisi A Bakhtiar Husain sedang memimpin RapatDengar Pendapat (RDP) antara Pemko dengan elemen masyarakat terkait dugaan kelulusan CPNS yang lalu terjadi sogok-menyogok.

DPS di Aceh Tamiang183.000 Pemilih

ACEH TAMIANG – DataPemilihan Sementara (DPS)yang dikeluarkan DinasKependudukan dan CatatanSipil (Disdukcapil) AcehTamiang sebanyak 183.000pemilih. Inilah jumlah wargayang berhak menggunakanhak pilih pada PemilihanKepala Daerah (Pilkada) 2011mendatang.

SUBULUSSALAM - Walikota Subu-lussalam Merah Sakti SH mengatakanpembangunan dua Irigasi di Desa LaeLangge dan Sarkea Kecamatan SultanDaulat sangat diperlukan. Apabila duairigasi itu terbangun, kemungkinanberas untuk kota Subulussalam sudahmencukupi. Artinya kita tidak ter-gantung dari daerah lain. Namun untukmembangun irigasi itu diperhitungkanbiaya mencapai Rp20 milyar.

Demikian disampaikan Walikotasaat membuka Musyawarah RencanaPembangunan (Musrenbang) tingkatKota Subulussalam untuk 2012, Kamis(17/3) di Grand Mitra Hotel Subu-lussalam.

Menurut Walikota, dirinya telah

mendesak berulangkali perwakilanBappeda Aceh yang menghadiri Mus-renbang untuk menyampaikan padaKepala Bappeda Aceh, Iskandar agarharapan masyarakat Subulussalamterwujud.

Sama halnya pembukaan kembaliKanal Lae Mate Kec Rundeng yangbermuara di Bulusemma Trumon KabAceh Selatan. Dan pembukaan aksesjalan gelombang Muara Situlen–AcehTenggara yang sudah lama di idam-idamkan masyarakat. Namun sampaisaat ini belum juga terealisasi.

Termasuk pelebaran jalan sekitar12 kilometer antara Desa Jontordengan Desa Lae Ikan Kec Penang-galan sangat mendesak. Seringkali

terkendala proses transportasi DaratSubulussalam Aceh–Medan SumateraUtara lintas kabupaten Pakpak Bharatkarena seringnya terjadi longsor.

Dalam kesempatan itu Walikotamenyampaikan sejumlah prestasi kotasubulussalam namun masih usia Mudatelah berhasil seperti juara V PorprovAceh,juara Umum III Fasi Aceh 2008dan 2011 bahkan terbaik III daerahPemekaran Tingkat Nasional.

Tetapi dirinya mengakui banyakkelemahan di seluruh aparaturnyadiakibatkan masih lemahnya kinerjatetapi mudah mudahan dirinya telahmempersiapkan bagi aparaturnyayang dapat dibanggakan, terangSakti. (KAR)

JAMBI - Kinerja pereko-nomian Provinsi Jambi yangdigambarkan perkembanganPDRB atas dasar harga kons-tan pada 2010 meningkatsebesar 7,3 persen bila diban-dingkan dengan tahun lalu.Peningkatan ini terjadi padasemua sektor perekonomian.

Dian Pramono KepalaBPS Provinsi Jambi me-

nyampaikan nilai PDRB atasdasar harga konstan pada2010 mencapai Rp17,465milyar, sedangkan pada 2009sebesar Rp16.275 milyar.Bila dilihat berdasarkanharga berlaku, PDRB 2010naik Rp9.690 milyar yaitudari Rp44.127 milyar pada2009 menjadi Rp53.817milyar pada 2010.

Pada Triwulan IV 2010,PDRB Provinsi Jambi tum-buh 1,9 persen dibandingkantriwulan sebelumnya.

Sektor yang mengalamipertumbuhan tertinggi padatriwulan IV adalah listrik, gasdan air bersih, sebesar 7 %.Yang mengalami pertum-buhan terendah pada sektorindustri pengolahan dengan

laju 0,1 %.Dari sisi penggunaan, PD-

RB Provinsi Jambi 2010sebagian besar untuk me-menuhi kebutuhan konsumsirumah tangga sebesar 62,7 %,Pemerintah 17,8 % , Pem-bentukan Modal tetap bruto18,2 %, Ekspor 52,9 %, sertaImport 54,6 %.

(INRO)

2010 PDRB Jambi Naik 7,3 %

Data ini akan divalidasikembali KIP Aceh Tamianguntuk mengantisipasi ke-mungkinan warga yang tidakterdaftar di Capil. Ketua KIPAceh Tamiang, Ruddin kepadawartawan, Selasa (8/3) pekanlalu mengatakan, berdasar-kan koordinasi antara KIPdengan Pemkab Aceh Tami-ang, data pemilih dari Capilitu sudah valid. Namun demi-kian pihak KIP tetap akanmemverifikasi kembali sete-lah qanun Pilkada disahkan.

Apalagi data itu dikeluar-kan Disdukcapil pada bulanFebruari. “Maksudnya pen-duduk yang sudah berumurminimal 17 tahun pada haripencoblosan Pemilihan Gu-bernur Oktober mendatang.Tapi sampai saat ini hari H-

nya belum ditentukan”, ujar-nya.

Informasi diperoleh pihak-nya, kemungkinan hari penco-blosan pada 9 Oktober 2011,namun itu belum final, karenamasih menunggu tahapanresmi dari KIP Propinsi.

Sementara itu, pergantianantar waktu anggota KIPAceh Tamiang, alam Bam-bang Fitriawan yang mening-gal dunia tujuh bulan lalu,hingga kini masih terkatung-katung. Pihak DPRK AcehTamiang belum memberi na-ma calon yang akan diajukankembali ke KPU Pusat. Sete-lah nama yang diajukan sebe-lumnya, Haryati ditolak, kare-na terindikasi sebagai salahsatu Pengurus PartaiPolitik diAceh Tamiang.

“Ada kemiripan nama Har-yati menjadi salah satu pe-ngurus partaipolitik di AcehTamiang”, sebut anggota KIPAceh Tamiang, Feri IrawanNasution kepada wartawanSelasa (8/3) pekanlalu.

Berdasarkan laporan war-ga KIP Aceh telah melakukaninvestigasi dan menemukanbeberapa surat, yang menurutmereka ada kejanggalan se-hingga KIP Aceh tidak mere-komendasikan nama Haryatiyang dianggap terlibat Parpol.

Surat terakhir yang diterimapihaknya dari KPU Pusatmemerintahkan KIP AcehTamiang agar berkoordinasilebih lanjut dengan DPRKuntuk pengusulan nama calonPAW baru. “Jadi wewenangpenuh ada di DPRK AcehTamiang dan KIP Acehbeserta KPU Pusat dalammengeluarkan SK”, ujar.

Sementaraitu, Ketua DP-RK Aceh Tamiang Ir. Rusmanmengatakan, pihaknya sudahmengusul PAW anggota kepusat. “Katanya yang digantipengurus partai, saat digantipihaknya tidak melihat yangbersangkutan pengurus partaikarena saat di tes ketika ituyang bersangkutan memenuhipersyaratan dan dari partaisendiri mengakui tidak ter-libat, kalau terlibat tidak lulusverifikasi”, ujarnya.

Rusman juga mengaku be-lum menerima pemberita-huan secara resmi tentangpenolakan tersebut, sehinggapihaknya belum mengetahuidasar penolakan. “Kalauyang diusulkan sekarang ti-dak bisa menjadi anggotaKIP akan diusulkan oranglain, dewan akan duduk de-ngan KIP Aceh Tamiang, jaditidak masalah kita ganti,”tegasnya. (BSO)

Ketua BK DPRK Dukung LSM

ACEH TIMUR – Sekitar 20anggota Himpunan Mahasis-wa Islam (HMI) yang terga-bung pada tiga cabang KotaLangsa, melakukan aksi unjukrasa ke Pendopo Bupati KabAceh Timur, Kamis (10/3) pekanlalu.

Dalam aksi itu merekamenuntut Bupati Aceh TimurMuslim Hasballah, memintamaaf kepada HMI, karenadiduga telah melecehkan lem-baga tersebut. Tindakan pele-cehan itu terjadi pada saatpertemuan dengan ketua HMI,Syamsudin dan sejumlah ang-gotanya di Pendopo AcehTimur belum lama ini.

Unjuk rasa di mulai pukul09.00 WIB dan dikawal pu-luhan anggota polres Kota

Langsa dan Satpol PP AcehTimur. Unjuk rasa sempattegang dan agak anarkis saatmassa hendak menerobos ma-suk ke Pendopo.

Namun pendemo dihadangaparat berwajib dan satpol PPsehingga terjadi aksi salingdorong. Akibatnya saling do-rong pintu gerbang pendopocopot. Mahasiswa juga mem-bakar ban bekas di depan pintugerbang Pendopo Bupati yangkemudian dipadamkan satpolPP. Aksi bakar ban ini jugasempat memicu kericuhannamun dapat diantisipasi apa-rat polres Kota Langsa.

Saat orasi yang langsungdihadiri Kapolres Kota Lang-sa AKBP Drs. Yosi Muham-martha, didampingi sejumlah

perwira mahasiswa menuntutBupati keluar Pendopo untukmenemui mereka.

Mahasiswa menuntutu bu-pati menyampaikan permo-honan minta maaf pada HMI.

Permintaan itu ditanggapibupati dengan meminta per-wakilan mahasiswa masukmenemui Bupati untuk mela-kukan dialog.

Permntaan itu ditolak ma-hasiswa, karena mereka inginBupati keluar dan menyam-paikan permintaan maaf. Ka-rena tidak ada titik temu,akhirnya mahasiswa membu-barkan diri.

Sementara itu berdasarkaninformasi diperoleh warta-wan, Ketua HMI cabang KotaLangsa bersama beberapa

anggotanya menemui BupatiMuslim Hasballah di PendopoBupati di Langsa. Kedatanganmereka untuk membicarakanbantuan dana untuk kegiatanlatihan kepimpinan tingkatNasional (Intermediate Training).

Waktu itu Bupati menanya-kan kepada ketua HMI, siapadibalik aksi demo yang dilaku-kan sebelumnya. Karena yangbersangkutan tak menjawab-nya, Bupati lalu bertanya,apakah orang yang datang inimahasiswa atau bukan.

Bupati membantah biladirinya dikatakan telah men-caci atau melecehkan anggotaHMI, menurut Bupati, kata-kata yang di lontarkan kepadaketua HMI beberapa waktulalu itu hanya sapaan saja. (BSO)

HMI Demo di Pendopo Bupati

ACEH TAMIANG - WakilKetua DPRK Aceh Tamiang,Nora Idah Nita menyatakan,kaum perempuan di Kabu-paten Aceh Tamiang masihtertinggal, baik di bidang darisegi perekonomiannya mau-pun pendidikan sehingga ber-dampak terhadap penuntasankemiskinan di desa dan juga diPemerintahan, baru terdapatdan diketahui tahun ini ada

kaum perempuan yang mengisijabatan Kepala Dinas. Se-mentara diposisi lain masihbelum diperhatikan jabatan-nya/posisinya.

“Seharusnya, banyaknyakaum perempuan biasa digerakkan, untuk mengatasikemiskinan dengan memandi-rikan atau menciptakan usa-hanya, dan kaum perempuanterutama pada program pem-

berdayaan ekonomi sehinggatidak tergantung pada suaminyasaja, dalam mengatasi kemiskinanperekonomian keluarga,” kata NoraIdah Nita, Kamis (10/3).

Nora menilai pemberda-yaan kaum perempuan untukmandiri masih bergerak lam-bat, karenanya dana aspirasimiliknya sebagian besar diplotkan untuk pemberdayaanekonomi kaum perempuan

sehingga kaum perempuanKab. Aceh Tamiang mandiridalam ekonomi dan secaratidak langsung mampu me-ningkatkan hasil pendapatankeluarga dan mengatasi kemis-kinan yang di rasakan di desanya.Begitu juga di Pemerintahan,pihaknya berharap mengambilsuatu kebijakan juga mengu-tamakan kaum perempuan padamutasi yang akan datang.(BSO)

Perempuan di Aceh Tamiang Masih Tertinggal

SUBULUSSALAM - Perma-salahan hasil tes calon Pega-wai Negeri Sipil Daerah (CP-NSD) Subulussalam pascapengumuman bulan lalu, me-munculkan sejumlah perma-salahan.

Ketua Dewan Kehormat-an Dewan (BKD) dan ang-gota Komisi A Jamasa Ciberomemberikan dukungan padaLSM di Kota Subulussalam.Khusus LSM Gempa yangmendesak Pemko dapat me-nunjukkan calon yang lulusdari putra daerah agar kecu-rigaan dapat terjawab.

Ia meminta LSM jangantakut kepada siapapun yangmelakukan kecurangan. “Ma-ri kita sama-sama berantasyang menzolimi daerah kitaini,” terang Jamasa. Kitamengharapkan agar Capildapat menunjukkan datayang benar, putra daerah yanglulus karena kita khawatirpihak capil merekayasa datatersebut.

Munculnya pemberitaandibeberapa media tentang du-gaan kecurangan hasil CPNSantara lain adanya sogok-menyogok dan ada yang lulustanpa ikut ujian. Namun sete-lah LSM Gempa Subulus-salam melakukan demo yangkemudian pihak DPRK mem-pasilitasi dialog terbuka,akhirnya semua terjawab.

Dalam Rapat Dengar Pen-dapat, Rabu kemarin di Ge-dung DPRk Subulussalamtentang kelulusan CPNSDdihadiri Sekda H.DhamhuriBancin SP.MM, Asisten IIH.Azwir S.Sos, Kabag Kepe-gawaian Ibnu Hajar BerutuS.Sos, pengurus LSM Gempadan Berkah dan pers.

Pimpinan sidang RPDKarlinus sebagai Wakil KetuaDPRK Subulussalam didam-pingi Ketua Komisi A BahtiarHusein mengatakan isu yangberedar di masyarakat terkaitkelulusan CPNSD itu, LSMGempa meminta agar dapatmempasilitasi pertemuanuntuk diketahui masyarakat.

Sekda G.Dhamhuri me-ngatakan alokasi penerimaanCPNS ditentukan Menpan RI,disusul penyusunan formasidaerah. Persetujuan formasioleh Menpan terpaksa melaluiGubernur, dilanjutkan pen-daftaran kab /kota dan selu-ruh hasil ujian diserahkan kepanitia provinsi Aceh. Artinyakewenangan kelulusan ituadalah panitia Provinsi. Kalaukabupaten kota hanya mem-fasilitasi pelaksanaan ujiansaja.

Dikatakan tidak ada satukab/kota pun yang diberikankewenangan untuk kelulusanCPNS. Jumlah formasi 2010ini kita kekurangan karenadari 277 orang alokasi hanyamendaftar 273 orang. Dia ta-ranya 112 tenaga pendidikan,12 kesehatan, 146 teknis.

Terkait isu tentang tidakikut ujian, lulus di pengumum-an Dhamhuri membantahnya.

Katanya, pihaknya mela-kukan pengawas pelaksanaanujian sampai mengantar keprovinsi Aceh dari beberapainstansi. Antara lain pihakDPRK , LSM, Kepolisian daninsan pers.

Kabag Kepegawaian Ibnuhajar juga membantah tudu-han itu. “Semua yang lulus itumengikuti ujian,” terangnya.

Tim bentukan Walikotayang bertujua menggolkankeinginan masyarakat agar50 persen quota putra daerahdiluluskan pada penerimaanCPNSD tidak bekerja semak-simal. Akibatnya kata Jamin-uddin ketua LSM Gempa ke-lulusan didominasi putra luardaerah.

Untuk itu pemko ke depantim yang diutus ke Provinsibenar-benar solid ke putradaerah. “Jangan hanya inginmenguras uang rakyat saja,”terang Jaminuddin.(KAR)

PEMILUKADA MADINA

KPK POS

POLITIKE D I S I 141

21–27 MARET 2011

7

SUMUT

RANTAUPRAPAT - SeluruhSKPD diminta mengelola ke-uangan daerah sesuai ketentuandan peraturan yang berlaku.Hal itu disampaikan BupatiLabuhanbatu Dr Tigor Panu-sunan Siregar SpPD pada Ra-pat Koordinasi PengawasanInternal Pemerintah Daerah, diRuang Data Dan Karya KantorBupati, Senin pekan lalu.

Ditegaskan Bupati agartidak terulang, pengelolaankeuangan yang amburadulpada tahun anggaran sebelum-nya. Dimana laporan keuanganakhir masing-masing SKPDterlambat 3 bulan.

“Padahal laporan keuangansetiap tahunnya paling lambattanggal 30 Desember. Jadi,kejadian 2010 jangan terulanglagi,” tegas Bupati.

Dalam pengelolaan assetdaerah, Bupati meminta ma-sing-masing kepala SKPD me-negakkan ketentuan dengantegas. Banyak indikasi pejabatyang pensiun atau mutasi terusmemegang inventaris. Sehinggapengelola barang kesulitanmelakukan laporan di akhir tahun.

Hal tersebut tentunya ber-

dampak pada penilaian BadanPemeriksa Keuangan yangmasih pada level wajar denganpengecualian.

Predikat wajar tanpa penge-cualian ini, kata Bupati, tidakakan diperoleh tanpa penge-lolaan aset yang baik dan benar.

Kepala Inspektorat KabLabuhanbatu Ali Usman Hara-hap, SH mengatakan, tujuandilakukannya rapat koordinasipengawasan internal pemerin-tah daerah ini untuk membe-rikan pemahaman kepada selu-ruh kepala SKPD agar meng-uasai Peratusan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hadir pada acara itu antaralain Kepala BKD Aswad Sire-gar SE, Kepala Dinas Penda-patan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Romiduk Si-tompul SH, Kepala Dinas Kese-hatan Dr H Alwi Mujahit Hasi-buan M.Kes, Kepala BadanPMD/K Drs Syafuddin, paraCamat se Kabupaten Labu-hanbatu, para Kepala BagianSetdakab, para Kacabdis Pen-didikan dan para KepalaUPTD.(HAH)

Bupati: Kelola KeuanganDaerah Sesuai Ketentuan

TEBING TINGGI - PemerintahKota Tebingtinggi secara teknisbelum layak memiliki Pera-turan Daerah (Perda) tentangpembentukan Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD) Keme-trologian yang meliputi pera-latan Ukur Timbang Takar danPerlengkapan (UTTP).

Hingga kini pembentukanUPTD Kemetrologian UTTP diKota Tebingtinggi hanya seba-tas wacana dan belum saatnyauntuk di Perdakan, mengingatmasih banyak proses yang harusdilalui”, demikian disampaikanKepala Dinas Koperasi UKMPerindustrian dan PerdaganganKota Tebingtinggi, Jhon EldinLumban Gaol didampingi KabidPerdagangan Ir Iboy Hutapea,Selasa (15/3) di kantornya saatmenerima kunjungan kerja(kunker) anggota Komisi IIBidang Perekonomian, DPRDKota Tebingtinggi, Pahala

Sitorus SH, Murli Purba danAgustami SH.

Jhon Eldin yang juga didam-pingi Kabid Koperasi, Hairanidan Kabid UKM MuhammadYunus Matondang memapar-kan, beberapa proses yang harusdilakukan untuk membentukUPTD Kemetrologian antaralain, kesiapan perangkat yangharus melalui penilaian dariDireketorat Metrologi untukmendapat akreditasi/assess-ment, harus memiliki rekomen-dasi dari Dinas Perindustriandan Perdagangan Sumut, Pem-ko harus mengusulkan ke Ke-mentrian Perdagangan c/qDirjend Metrologi Bandungtentang kemampuan pelayanantera/ tera ulang di kabupaten/kota, serta kesiapan kantoroperasional pelayanan,laboratorium, peralatan danSDM yang sudah terdidikdan bersertifikat.(RS)

Perda UPTD Kemetrologian

TEBING TINGGI - Menyikapi adanyastatement kebingungan ketuaKomisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) kota Tebingtinggi WalAsri,Sag yang baru mengantikanposisi Hatta Ridho,S.Sos, terutamadalam hal penetapan pelaksanaancalon Pemilukada penjaringan suaraulang Juni 2011 mendatang. “Lebih baik ketimbang bingung danmembingungkan, “lantik sajapasangan HM.Syafri Chap danDrs.H.Hafaz Fadillah, MSi yang telahmemenangkan Pemilukada 12 Juni2010 lalu.Demikian kepadawartawan(16/3) hal itu ditegaskanketiga tokoh muda kotaTebingtinggi yakni Drs.RubenSembiring, Hen Gunawan, SE dan Ir.Zulfan Lubis.

Ketiga tokoh yang berpredikatmasing masing sebagai AktivisLSM Toppan RI, Ketua PartaiPatriot, dan Aktivis LSM LI-TPKAparatur Negara tersebut senadamengatakan, bahwa seandainyapasangan calon Walikota dan WakilWalikota HM.Syafri Chap duetHafaz Fadillah sudah dilantiksesuai dengan prosudural hokum,tentu KPUD tidak akan bingunglagi memikirkan hal-hal tentangamar putusan dan konklusi dariSurat Keputusan Mahkamah Kons-titusi (MK) yang hingga kini masihbersipat multi tafsir dikalangankandidat dan elit politik, terutamamenyangkut jumlah peserta pasa-

ngan calon.Kemudian KPUD tidak lagi harus

mempersiapkan segala sesuatu yangberkaitan dengan logistik dankeperluan operasional tahapanPilkada termasuk menyangkutpersiapan anggaran financial. Yangpasti dalam hal itu 38 ribu pendu-kung pasangan HM.Syafri Chaptidak merasa kecewa atas terja-dinya penzholiman demokrasi dikota Tebingtinggi. Sebut Zulfan.

Seandainya pasangan HM SyafriChap dengan Hafaz Fadillah berno-mor urut 4 telah dilantik/ dilegi-timasi secara defenitif, tentu danaAPBD Tahun 2011 sebesar Rp 8 miliaryang telah disahkan untuk biayaoperasional pelaksanaan penjaringansuara ulang dapat terselamatkan,bahkan dana sebesar Rp 8 miliar itudapat di alihkan untuk kepentinganpembangunan lainnya yang lebihdominant dan bermanfaat bagi

kepentingan masyarakat luas.Namun bila persoalan proses

hukum HM. Syafri Chap harusmendapat ganjaran hukuman kare-na kasus pidana korupsi, hal itutidak menghalangi roda pemerin-tahan dikota Tebingtinggi, secaraoutomatis Wakil Walikota HafazFadilah lah yang mengantikanposisi Walikota selanjutnya. TerangRuben beragumen diamini HenGunawan.(RS)

Tokoh Muda Minta KPUD Lantik Syafri Chap

DPRD Tak SiapJawab TuntutanRakyatP.BRANDAN- Pengurus Aliansi KaumTani Teluk Aru (Askatista) memintaPemda Langkat merealisasikan UUPA5 tahun 1960 secepat mungkin. Demo-krasi politik tidak pernah menyelesaikanperamasalahan rakyat kaum tani, sebabitu harus diterapkan UU 5 tahun 1960.

Pernyataan ini disampaikan KetuaHIPPI Langkat Dr.H.Achmad Zar me-nanggapi demo Astatista dilahan PT.Jaya Baru Pertaman dan di SPRDLangkat, belum lama ini.

Achmad Zar yang juga tokoh Ekspo-nen 66 meminta DPRD Langkat asalTeluk Aru proaktif menyuarakan asapi-rasi rakyat. “Jangan jadi penonton saja,Wakil rakyat berasal dari rakyat danharus berjuang untuk rakyat,” tegasnya.

Sementara sekitar 3000 massa Asta-tista berunjuk rasa di kantor Bupati, diterima Wakil Bupati Budiono, SE. Dalampertemuan ini Astatista, meminta Pemdasegera membuat rekomendasi ke peme-rintahan pusat untuk tegaknya UUPANo.5 tahun 1960 di Langkat sesuai suratDPRD No. 593-2603/DPRD/2010.

Baru-baru ini Astatiska juga ber-audensi ke DPRD Langkat, salah satuanggota DPRD melarang jurnalis untukmeliput saat anggota Astatiska datang keGedung dewan tersebut. Larangan inimenimbulkan pertanyaan besar sanggupkahDPRD Langkat menyahuti tuntutan rakyat.Akankah penegak hukum di Langkat sadarmereka dari rakyat dan untuk rakyat,sahuti hati naruni rakyat.

Tuntut Dasar EkonomiLahirnya UU No. 5 Tahun 1960 Ten-

tang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria dijadikan dasar bangunan ke-makmuran dan keadilan seluruh rakyatIndonesia melalui lapangan ekonomiagrarian. Latar belakang pemahamanbahwa tanah adalah sumber hidup danpenghidupan manusia, tanah adalah alatproduksi paling penting bagi rakyat.Karenanya tanah harus dikuasai rakyatsesuai ideologi Pancasila.

Namun UUPA No. 5 Tahun 1960 initidak dilaksanakan sejak 1965 karenadisubversi Neokapitalisme, Imperialismemelalui UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Pena-naman Modal Asing. Karena itu, sebagai rakyatIndonesia menuntut konstitusi ditegakkansecara murni dan konsekuen.(MIRA)

NIAS UTARA – Calon Bupati(Cabup) Nias Utara EdwardZega,Bsc yang memenangkanhasil Pemilukada Kab Nias Uta-ra, 2 Februari 2011 lalu, akhirnyamengklarifikasi pemberitaanmedia yang menyebutkan keab-sahan ijazahnya diragukan.

Menurut Edward Zega, tuduh-an mengenai keterangan palsudan/atau ijazah palsu dan/ataudata-data palsu atas nama Ed-ward Zega adalah tidak benardan sama sekali tidak berdasar.Bahkan tuduhan itu merupakanfitnah yang keji dan pembunuhankarakter terhadap Edward Zega.

Sampai sekarang tidak per-nah ada putusan pengadilanyang menyatakan Edward Zegadihukum atau dinyatakan bersa-lah membuat/memberikan suratketerangan palsu atau mela-kukan tindak pidana pemalsuanijazah dan/atau pemalsuan data-data terkait dengan sekolah SMPmaupun SMA Edward Zega.

Dan sampai sekarang tidakpernah ada putusan pengadilanmenyatakan pimpinan sekolahSMP maupun SMA tempat Ed-ward Zega pernah bersekolah

dan/atau pernah lulus/tamatatau pimpinan instansi/dinaspendidikan dihukum atau dinya-takan bersalah melakukan tindakpidana pemalsuan ijazah dan/atau surat keterangan palsu dan/atau pemalsuan data-dataEdward Zega.

Kemudian, sampai sekarangtidak pernah ada putusan peng-adilan menyatakan KPU KabNias Utara maupun PanwasluNias Utara dihukum atau dinya-takan bersalah melakukan tindakpidana dan/atau turut serta dan/atau bersekongkol melakukantindak pidana pemalsuan ijazahdan/atau surat keterangan palsudan/atau pemalsuan data-dataEdward Zega sehubungan de-ngan keikutsertaan/pencalonanEdward Zega dalam PemilukadaKab. Nias Utara Tahun 2011.

Bahwa Edward Zega tidakpernah dikenakan sanksi dan/atau didiskualifikasi maupunPanwaslu Nias Utara sehubung-an sekolah dan/atau ijazah seko-lah dan/atau data-data EdwardZega. Seterusnya, serangkaiandokumen resmi yang dibuat/diterbitkan instansi/lembaga

negara/pemerintah telah mem-buktikan benar dan sah EdwardZega telah menyelesaikan/lulusujian/tamat SMP dan SMA sertatelah menjelaskan/memastikanmengenai data-data EdwardZega(nama orangtua,tempat dantahun lahir).

Semua dokumen-dokumenmerupakan resmi diterbitkanoleh instansi/lembaga Negara/pemerintah sehingga pihak-pihaktersebut melakukan fitnah kepa-da instansi/lembaga Negara/pemerintah. Kemudian, bahwadengan adanya surat keteranganNo.045.2/559/PD.2/II/2011 tang-gal 28 Februari 2011 yang diter-bitkan Kadis Pendidikan Provsudan surat keterangan No. 421.2/035/SMP.05/2011 bertanggal 28Februari 2011 yang diterbitkanKepala SMP Negeri 5 Medanmaka surat keterangan No.424/021/SMP.05/2011 tanggal 7 Feb-ruari 2011 dan Kepala SMPNegeri 5 Medan yang mencabutdan menyatakan batal suratketerangan pengganti ijazah SMPNo.421.2/273/SMP.05/2010 ada-lah menjadi gugur dengan sendi-rinya dan tidak berlaku.(YAGI)

Cabup Nias Utara KlarifikasiPemberitaan Media

BATUBARA - Anggota DPRDBatubara Panahatan Pandianganmeminta kepada pihak eksekutifuntuk dapat membagi ratapembangunan pada setiap desadan Kecamatan sesuai kebutuhandemi untuk keadilan dankesejahteraan masyarakat,hal inidikatakannya di gedung DPRDBatubara-Lima Puluh,rabu (16/3) menanggapi tentangpelaksanaan Musrenbang

Kab.Batubara di gedung MPH-Tanjung Gading Sei Suka (15 s/d17/3).

Ditegaskannya juga kuepembangunan akan lebih terasaapabila pelaksanaannyadikerjakan untuk pembangunaninfrastruktur baikjalan,jembatan,sarana danprasarana yang mendukungpertumbuhan perekonomianmasyarakat.Tetapi kita ketahui

secara bersama bahwapembangunan bidang pendidikanmerupakan pilar yang palingutama demi meningkatnyasumber daya manusia.Bidanglainnya harus tetap menjadiprioritas baik bidangkesehatan,sosialkeagamaan.Pembangunan jalanpantai sudah saatnya kitalaksanakan dimana jalantersebut merupakan urat nadi

perekonomian masyarakatpesisir,ucap politisi PPRN.

Sementara SekdakabBatubara Drs H.Sofyan MM padaacara Musrenbang KabupatenBatubara 2011 mengatakankegiatan ini dimaksudkan untukmenjamin keterkaitan dankonsistensi perencanaan yangtertuang dalam awal rancangankerja pemerintah daerah (RKPD)provinsi Sumatera Utara dengan

mengacu pada rencana kerjasatuan kerja perangkat daerah(SKPD).

Kemudian membahasprogram kegiatan dan paguindikatif yang tertuang dalamrancangan awal kerja SKPDKab.Batubara,mengembangkandan memperkuat partisipasistake holder dalam menyusunRKPD 2012 serta melakukansinkronisasi kebijakan

pemerintah provinsi SumateraUtara dan Kabupaten Batubarabaik melalui kerangka regulasidan kerangka anggaran yangbersumber dari PAD,danakonsentrasi danpembantuan,dana urusanbersama,maupun danaperimbangan agar terwujudpenggunaan sumber daya secaraefisien,efektif,berkeadilan danberkelanjutan.

(tris).

DPRD Minta Pembangunan Harus Merata

KPK POS/RS

TEGASKAN– Tiga tokoh muda yakni RubenSembiring (kiri), Hen Gunawan (tengah) danZulfab Lubis (kanan) minta dan tegaskan“Ketimbang bingung” Lebih KPUD LantikPasangan HM.Syafri Chap.

LUBUKPAKAM- Wakil BupatiDeli Serdang H Zainuddin Marsmengingatkan kepada seluruhPimpinan SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) untuk terusmemperhatikan disiplin stafnyaguna mengoptimalkan pelaya-nan publik sehingga tugas danfungsinya masing-masing dapatdipertanggung jawabkan.

Disiplin dimaksud bukan se-batas bekerja dengan baik danpeningkatan pelayanan saja,tetapi berpakaian dinas dan se-gala atributnya itu merupakanbagian dari disiplin PNS yang

telah diamanahkan untuk meng-abdi kepada Negara dan masya-rakat guna memajukan bangsayang punya harkat dan martabat.

Perlu disadari ,kata wabup,seorang PNS merupakan orang-orang yang sangat beruntung,mengingat banyaknya jumlahpelamar calon PNS di daerah ini.Tentu kenyataan ini menunjuk-kan tingginya minat merekauntuk menjadi PNS, sementarayang diterima cukup terbatas.Karenanya sebagai PNS patutbersyukur untuk menerima ama-nah yang mulia ini. kata wabup

saat pada pelaksanaan apel upa-cara kesadaran di lingkunganPemkab Deli Serdang, Kamis lalu.

Saat ini,kita dihadapkan denganberbagai permasalahan sosial ditengah-tengah masyarakat yangmasih belum teratasi, tantangan inijuga merupakan tantangan bagiseluruh jajaran aparatur didaerah ini,tetap jika kita semua memiliki ke-mauan yang sungguh-sungguh diiri-ngi rasa pengabdian, dedikasi sertaloyalitas yang tinggi dan tulus, sebe-rat apapun tantangan yang akan diha-dapi akan dapat diatasi dengansebaik-baiknya, kata wabup.(PS)

Pimpinan SKPD WajibTingkatkan Disiplin Staf

PANYABUNGAN - WargaKec Ulu Pungkut Kab Man-dailing Natal (Madina) meno-lak kehadiran perusahaantambang emas PT SorikmasMining di daerah MandailingJulu, khususnya di Kec UluPungkut. Penolakan itu telahdituangkan dalam naskahkesepakatan penolakan ter-hadap PT SM pada rapat diDesa Hutagodang Kec. UluPungkut, Sabtu (9/3) kemarin.

Demikian disampaikantokoh pemuda Ulu Pungkut,Syaiful Daulay dan Darmandidampingi sejumlah pemudalainnya saat ditemui war-tawan di Panyabungan, Ming-gu (13/3).

Dikatakannya, bukan ha-nya pemuda, tokoh adat sertaagama juga sepakat menolakPT SM beroperasi di WilayahUlu pungkut, meskipun Ulupungkut masuk wilayah izinkontrak karya PT SM

Dijelaskan Syaiful, seluruhmasyarakat Kec Ulu pungkutsekapat menolak PT SM yangselama ini diketahui hanyamembawa petaka. Bukti pe-nolakan ini dikatakan Syaifuldengan dilakukannya penan-datanganan bersama seluruhelemen desa. Dalam waktudekat kesepakatan ini akandisampaikan ke Bupati Madi-na, Ketua DPRD, Camat Ko-tanopan, Camat Ulu Pungkut

dan ditermbuskan ke PT SM.Alasan penolakan warga

karena PT SM merusak ling-kungan dan ekosistemnya.Padahal warga Ulu Pungkutadalah masyarakat yangmemiliki kearifan budaya dantidak merusak lingkungandan ekosistemnya,” ujarnya

Alasan berikutnya mayo-ritas masyarakat menghidupikeluarga dari hutan, karenamata pencarian warga berta-ni dan berkebun. Mayoritaspenduduk Ulu Pungkut petaniyang memanfaatkan lahansatu-satunya sumber penghi-dupan. Sementara areal pros-pek PT SM adalah sumbermata air.

Tokoh Adat Ulu PungkutMangaraja Lubis mengata-kan, isi surat itu mendesakPemerintah RI membatalkankontrak karya tersebut. Kare-na nilai ekonomis yang diha-silkan tidak sebanding de-ngan kerugian negara atas ke-rusakan lingkungan dan bencanayang akan di timbulkan.

Sementara itu, Humasy PTSM, Erik saat dikonfirmasiwartawan, Minggu (13/3)membenarkan KecamatanUlu Pungkut masih masukwilayah izin kontrak PT SM.Namun dikatakan Erik,hingga saat ini PT SM belummelakukan operasi dan masihmelakukan riset. (TH)

Warga Ulu PungkutTolak PT. SM

KPK POS

POLITIKE D I S I 141

21–27 MARET 2011

8

SUMUT

Target RPJMD 2006-2010 tak Tercapai

TINJAU– Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu bersama Ketua DPRD H. Rudi Hartono Bangun, SE terlihat beriringanmeninjau ke ruangan masing-masing fraksi usai Rapat Paripurna di Gedung Dewan, Selasa (15/3).

Bupati AjukanRAPBD 2011, Rp1 TSTABAT - Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepumenyampaikan PengantarNota Keuangan draftRancangan AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah (RAPBD) KabupatenLangkat TA. 2011 pada RapatParipurna di Gedung Dewan,Selasa (15/3).

RANTAUPRAPAT - Pencapaian targetRencana Pembangunan Jangka Mene-ngah Daerah (RPJMD) Kab Labuhan-batu tahun 2001-2015 belum sepertidiharapkan. Indikatornya angka kemis-kinan dan pengangguran belum menu-run sebagai akibat krisis ekonomiglobal.

Demikian disampaikan BupatiLabuhanbatu Dr H Tigor PanusunanSiregar,SpPD pada acara Forum Satu-an Kerja Perangkat Daerah tahun 2011di ruang data dan karya kantor bupati,Selasa pekan lalu.

Target lain yang belum tercapai,kata Bupati, belum terpenuhinya secaraoptimal kebutuhan dasar masyarakatterhadap layanan kesehatan, pendi-dikan dan air bersih. Guna merea-lisasikan pencapaian target tersebut,bupati menilai perlunya infrastrukturjalan, jembatan, irigasi memadai,khususnya di daerah pantai. Khusunya

dari Labuhanbilik menuju SungaiBerombang yang akan dibangun se-cara bertahap dimulai 2011 ini.

Sesuai janji bupati, pembangunanjalan Labuhanbilik–Sungai Berom-bang akan dilakukan pada tahun 2011ini. Mengingat faktor teknis dan nonteknis pembangunan akan dilakukandua tahap. “Pembangunan jalan denganpanjang 14,5 km secara teknis tidakmungkin dilakukan 1 tahap. Karenaberdasarkan Peraturan Menteri Keua-ngan, membangun jalan sepanjang ituharus selesai selama 153 hari, artinyarampung pada 15 Desember 2011,” jelasbupati.

Apalagi mengingat struktur tanahyang labil membutuhkan materialyang didatangkan dari luar. Diper-kirakan 80.000 m3 material dibutuh-kan untuk membangun jalan Labu-hanbilik – Sungai Berombang. Itu jikacuaca mendukung. “Sebab itu saya

putuskan pembangunan jalan Labu-hanbilik – Sungai Berombang dibangundua tahap. Pertama tahun 2011 sepan-jang 7 km dimulai dari Labuhanbiliksampai Sungai Lumut”, kata Bupati.

Sementara itu Sekretaris BappedaHobol Rangkuti,S.Sos mengatakan,tujuan dilaksanakannya Forum SKPD,menyelaraskan program dan kegiatanSKPD dengan hasil Musrenbang Keca-matan untuk sinergifitas prioritaspembangunan daerah.

Forum SKPD merupakan lanjutanMursenbang Desa dan Kecamatan.Pelaksanaan Forum SKPD ini diren-canakan dilaksanakan selama tiga haridari 12 – 17 Maret 2011.

Hadir pada kesempatan itu unsurMuspida, para Kepala Badan, Dinas danKantor, LSM, wartawan, akademisidan perwakilan delegasi MsrenbangKecamatan yang berjumlah selu-ruhnya 100 orang.(HAH)

Dalam rapat yang dihadiriunsur Muspida, Bupati me-nyatakan dalam penyusunanAPBD didahului dengan me-netapkan kebijakan umumanggaran, prioritas dan pla-fon anggaran sementara se-bagai dasar penetapan stra-tegi dan prioritas yang akandicapai selama 1 Tahun Ang-garan.

Melalui mekanisme iniyang mencerminkan kerang-ka kebijakan publik dan me-muat hak serta kewajiban

pemerintah daerah dan mas-yarakat yang termaktup da-lam format pendapatan,belanja maupun pembiayaan.

Adapun RAPBD 2011 yangdiajukan sebesar Rp1.081.435.056.573 yang terdiri dariPendapatan Daerah, PADRp38.636.567.796, Dana Pe-rimbangan Rp910.027.606.285, Lain-Lain PendapatanYang Sah Rp132.770.882.492total pendapatan Rp1.081.435.056.573.

Sementara Belanja terdiridari Belanja Tidak LangsungRp724.876.266.871, BelanjaLangsung Rp427.040.994.634,Belanja Modal Rp203.853.537.355, total belanja Rp1.151.917.261.505. Untuk pembia-yaan terdiri atas penerimaanpembiayaan daerah Rp75.482.204.932. Pengeluaran pembi-ayaan daerah Rp5.000.000.000.

Ketua DPRD Langkat H.Rudi Hartono Bangun, SE

sesaat menutup rapat meng-ungkapkan sesuai mekanis-me, RAPBD 2011 yang diaju-kan eksekutif selanjutnyaakan dibahas melalui badananggaran sebelum mendapatpengesahan. Diharapkannya,eksekutif melalui SKPD tetapmemprioritaskan anggarantidak saja untuk maksimal-nya pelayanan masyarakatakan tetapi juga memper-timbangkan hal urgent untukditindaklanjuti.

Tampak Dandim 0203 Lang-kat Letkol. Inf. Asrul Tanjung,Ketua PN H. Tajuddin, SH, Waka-polres Langkat Kompol. RK.Sihotang, SKPD dan undanganlainnya. Usai pelaksanaansidang Bupati H. NgogesaSitepu bersama Ketua DPRDberkesempatan meninjauruangan masing-masing frak-si yang ada di Gedung Dewansebagai wujud perhatian dansilaturahmi orang nomor satudi Langkat itu.(JUL)

Husni AfganiHutasuhut ResmiJadi SekdakabPalutaPALUTA – Wakil BupatiPadang Lawas Utara (Pa-luta), H.Riskon Hasibuan,SE melantik Husni Afgani Huta-suhut sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten(Sekdakab) Paluta. Pelantikan yang dilaksanakan baru-baru ini bertempat di di Aula Kantor Bupati Paluta.

Pelantikan Husni berdasarkan Surat Keputusan (SK)Gubernur Sumatera Utara menggantikan Drs. H.Panusunan Siregar yang memasuki masa pensiun. Hadirpada acara itu DPRD Paluta, Muspida, SKPD, dan paraCamat se-Kab Paluta.

Dalam sambutannya, Riskon menjelaskan,berdasarkan penilaian atas kapasitas, integritas danpengalaman, Husni Afgani Hutasuhut dipandangmampu mengemban tugas sebagai Sekdakab Paluta.Termasuk mampu menjawab kepercayaan dankehormatan yang diberikan, lewat kerja sebaik-baiknya.

Jabatan Sekdakab adalah pilar penting menjalankanfungsi dan tugas-tugas umum serta urusan pemerintahdan tugas pembangunan daerah. Peranan penting danstrategis tersebut tidak hanya bertindak sebagaipelaksana administrasi saja, tetapi harus mampumengikuti dinamika yang terjadi dalam penyeleng-garakan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu, Riskon berharap Sekdakabbaru dapat menjadi bagian penting bagi upaya-upaya

bersama mengatasi berbagai permasalahan. Terutamadalam konteks penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan daerah di Paluta. Serta melakukan fungsisecara efektif dalam teknis perencanaan danpelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan keuangandan pelaksanaan program pembangunan daerah. (DHSB)

Anak Harus Berhasildan Berdaya Guna

BATUBARA- Komisi C DPRD Batubara melalui ketuanyaSuryono ST menegaskan pengembangan potensi anakharus kita lakukan untuk mencapai peningkatan sumberdaya manusia.Kabupaten layak anak (KLA) yang kita raihmerupakan suatu proses keberhasilan oleh karenanyakita berkewajiban menciptakan anak yang berdayaguna dan berhasil guna hal ini dikatakannya pada saatrapat dengar pendapat dengan badan pemberdayaanperempuan anak dan keluarga berencana di gedungDPRD Batubara-Lima Puluh,selasa (15/3).AnggotaDPRD Batubara yang hadir Suryono ST,H.Dazanul FadliSHi,H.Sabarudin Lc,Suryadi dan Poltak Saragih SH,sedang dari badan PPAKB dihadiri Sekretaris MaslindaWansari dan Kabid Butet.Anak harus dapat mencapaimasa depan yang baik,begitu juga tingkat kenakalananak harus dapat ditekan seminimal mungkin,ucappolitisi partai Golkar.

Sekretaris badan PPAKB Batubara Maslinda Wansarimenjelaskan ada beberapa kriteria-kriteria yang harusdicapai menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) antara laindimana daerah yang dimaksud harus berdekatandengan desa percontohan,mampu mengembangkanpotensi,menggalang sumberdaya,mitra potensial,merencanakan pengembangkan dan mengimplemen-

tasikan program-program terpadu serta peningkatantaraf hidup anak harus menjadi lebih baik.(tris).

DPRD Minta Korban PHKDiberdayakanBATUBARA - Ketua Komisi C DPRD Batubara SuryonoST mengatakan diruang kerjanya di Lima Puluh-RABU(16/3),semua pihak hendaknya agar dapatmembantu menyelesaikan permasalahanpemberhentian Muhammad Zein warga desa Pasar VIII-Air Putih,yang menjadi korban PHK oleh managemenBRI Indra Pura.Disamping itu juga hendaknya dapatmemberikan solusi yang terbaik agar saudaraMuhammad Zein juga dapat bekerja sesuai dibidangkeahliannya agar ianya dapat memenuhi kebutuhanhidupnya sehari-hari,hal ini dikatakannya saat rapatdengar pendapat bersama pihak BRI Indrapura yangdihadiri Triprasetyo dan penyedia tenaga kerja PT PPSK-Medan,Sedang anggota komisi C DPRD Batubara hadirSuryono ST, Ahmad Darwin, Suryadi, Martoyo,H.Sabarudin Lc, Drs Syahroni. Rapat tidak dapatmemutuskan hasil dan akan dilanjutkan kembali padapekan depan dengan harapan akan dapat membuahkanhasil.Sebenarnya pihak BRI Indra Pura dapatmemberikan pelatihan pendidikan satpam kepadaMuhammad Zein sehingga ia nantinya dapat difungsikankembali bekerja mengingat ia sudah cukup lama bekerjadi tempat tersebut,ucap politisi partai Golkar.

Pimpinan BRI Indra Pura Tri prasetyo menjelaskanbahwa Muhammad Zein selama ini bekerja sebagaipenjaga malam dan saat ini BRI Indrapura membutuhkantenaga kerja satpam yang fungsinya juga dapat membe-rikan pelayanan kepada nasabah.(tris).

Jangan Terpecah Belahkarena PolitikTEBING TINGGI - Pj Walikota Tebingtinggi Drs H EddySyofian MAP mengingatkan Umat Islam, khususnyayang tergabung dalam wadah Persatuan Tolong Meno-long (PTM) Al-Ikhlas agar jangan terpecah belah, hanyakarena perbedaan pendapat terkait percaturan politik.

Pemko berharap keberadaan PTM Al Ikhlas menjadiperpanjangan tangan ulama dan umaro) mendidik anak-anak, khususnya remaja dengan akhlak dan budi pekertiyang baik. Hal ini disampaikan H Eddy Syofian pada saatmelantik Pengurus PTM Al-Ikhlas Kota Tebingtinggi,Minggu kemarin di Anjungan Sri Mersing Jalan MerdekaKota setempat .

Dihadapan pengurus yang dilantik antara lain, KetuaUsamah Lubis, Sekretaris Agusman Lumban Gaol danBendahara Mustafa, Walikota Tebingtinggi yang jugapenasehat PTM Al Ikhlas berharap, dengan terbentuknyakepengurusan PTM itu akan terjadi peningkatan akhlakdi kalangan remaja.

Harus disadari perkembangan tekhnologi saat inisangat berpengaruh dalam membentuk watak anakmenjurus pada kekerasan dan penyimpangan akhlak.Untuk itu kita harus bisa membentengi mereka denganpendidikan dan moral akhlak keagamaan, pesan EddySyofian.

Sementara itu, Ketua PTM Al-Ikhlas Usamah Lubismengatakan, keberadaan PTM Al-Ikhlas di tengah-tengah masyarakat Kota Tebingtinggi selain sebagaiwadah peningkatan ukhuwah silaturahmi sesamaanggota, juga pemersatu umat agar memiliki rasa salingpeduli satu dengan lainnya.(RS)

7 PT BHMN RumuskanPenyempurnaan RUU PTMEDAN - Tujuh Perguruan Tinggi Badan Hukum MilikNegara (PT BHMN) se-Indonesia akan membentuk timkecil merumuskan berbagai masukan dalam prosespenyempurnaan Rancangan Undang-Undang PerguruanTinggi.

Tim kecil tersebut merupakan salah satu hasilrumusan pertemuan tujuh Perguruan Tinggi BadanHukum Milik Negara (PT-BHMN) yang digelar 11-12Maret 2011 di Universitas Sumatera Utara (USU).

Rektor USU Prof Syahril Pasaribu, menjelaskan,ketujuh universitas itu, masing-masing, UniversitasIndonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), InstitutPertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB),Universitas Sumatera Utara (USU), UniversitasPendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Airlangga.

Ia mengatakan, selain membentuk tim kecil,pertemuan itu juga menghasilkan rumusan lain. Diantaranya mengupayakan terwujudnya otonomiperguruan tinggi yang menjamin tercapainya academic,exelence, akuntable dan akses yang luas bagimasyarakat.

Pertemuan dikemas dalam tema “MerajutKebersamaan Langkah dan Tindakan dalamMemperkuat Otonomi Perguruan Tinggi, jugamembahas aspek manajemen organisasi, akademik,kemahasiswaan, sumberdaya manusia, sarana danprasarana, serta pengelolaan keuangan PT BHMN yangmengikuti pola pengelolaan keuangan Badan LayananUmum (BLU).(FeR)

TEBING TINGGI - KantorPelayanan Pajak (KPP) Pra-tama Kota Tebingtinggi seca-ra resmi menggelar sosialisasipengisian dan penyampaianSPT Tahunan secara bersama-sama diikuti kalangan pengusa-ha dan wajib pajak (WP). Kegiat-an sosialisasi itu dibuka KepalaKPP Pratama Tebingtinggi, Risda-wati SE, Selasa (8/3) di KPP Pra-tama Jalan Sutoyo Tebingtinggi.

Pengisian bareng danpenyampaian SPT PPh tahun2010 itu, turut dihadiri BupatiSerdang Bedagai Ir HT ErryNuradi, Wakil Bupati SergaiIr H Soekirman, Pj WalikotaTebingtinggi H Eddy Syofian

MAP, Sekdakota TebingtinggiH Hasbi Budiman, serta bebe-rapa pejabat dari Tebingtinggidan Serdang Bedagai.

Risdawati pada kesempatanitu menyampaikan terimakasihdan penghargaan pada seluruhwajib pajak di wilayah kerjanyayang rela dan patuh memenuhikewajiban perpajakan selamatahun 2010. Sehingga KPP-Pratama Tebingtinggi dapat men-capai realisasi 97 % dari target pene-rimaan sebesar Rp235 miliar.

“Meski target 2010 men-capai 97%, tapi kami masihmerasa prihatin, karena padatahun 2010, wajib pajak yangmenyampaikan SPT PPh ta-

hun 2009, hanya 57% dari40.806 wajib pajak terdaftar.Paling menyedihkan wajib pa-jak badan, berupa PT, CV, Yayasan,Koperasi dan lembaga yangseyogianya lebih mengetahuiperaturan, justru yang menyam-paikan SPT tahun 2009 hanya800 wajib pajak atau 33 % dari2470 WP”, papar Riswadaty.

Ditambahkan, tahun 2010realisasi penerimaan pajakKPP-Pratama Tebingtinggidari wilayah Serdang Beda-gai dan Tebingtinggi, meliputiPPh, PPN, PBB dan BPHTBhanya Rp239 miliar, jauh dibawah dana APBN yang diku-curkan pemerintah pusat.(RS)

Sekda: TigaJabatan BaruDipertentangkanTEBING TINGGI – Setelah memutasi37 pejabat Eselon III di Pemko Tebing-tinggi sepekan lalu, tiga jabatan baruyang dilantik tersebut dipertentangkanserta mendapat sorotan tajam dilingkungan birokrasi Pemko. Ketigajabatan baru itu Kepala Direktur RSUKumpulan Pane yang dijabat dr H. NanangFitra Aulia, Sp.Pk. Kabarnya belummemiliki standarisasi golongan dan ke-pangkatan yang laik. Kepala Badan Pe-nanggulangan Bencana Daerah (BPBD)dijabat Drs. Wahid Sitorus, disebutkanPerda yang mengatur Lembaga BPBDmasih dalam tahap eksaminasi Pemprovsu.

Ironisnya susunan strukturisasiaparatur dan keberadaan kantor badantersebut juga masih belum ada, tetapipejabatnya sudah ada. KemudianSekretaris KORPRI dijabat ZainalFacruddin Manik,SH, Lembaga terse-but hingga kini belum memiliki asaslegalitas dalam kelembagaan.

Sedangkan Perda terkait strukturBPBD memang sudah disahkan DPRD,namun keabsahannya masih menunggueksaminasi Pemprovsu. Demikian sinyale-men minor yang mengemuka dikalanganbirokrasi Pemko Tebingtinggi, (9/3).

Jabatan defenitif yang masing-masing dijabat Direktur RSU Kum-pulan Pane, dr.H.Nanang Fitra Aulia,Kepala BPBD Drs Wahid Sitorus danSekretaris KORPRI Zainal FacruddinManik tersebut status legalitasnyamasih diragukan dan dipertanyakan.Selain kelayakan golongan dan ke-pangkatan, Perda yang mengaturlembaga itu masih dalam tahap eksa-minasi Pempropsu,susunan structuralaparat serta keberadaan kantor badanitu juga belum ada sama sekali. Demi-kian juga dengan Sekretaris KORPRIyang dijabat Zainal Fachruddin ManikSH. Lembaga tersebut belum memilikiasas legalitas yang jelas sebab lemba-ganya sendiri belum terbentuk

Sumber lain juga menyebutkan,akibat kecerobohan dan belum adanyaasas legalitas pejabat yang dihunjuk,mereka tidak bisa melaksanakan tugassebagaimana mestinya, sebab belumterpenuhinya fasilitas sarana prasaranapendukung dilembaga tersebut, belum lagimenyangkut hal menetapkan gaji, tunja-ngan dan sebagainya, tentu masih menim-bulkan kerancuan.(RS)

Target Pajak 2010 Capai 97%

STABAT - Keberadaan OrganisasiPemuda Pancasila (PP) yang lahiruntuk menyelamatkan Pancasila dariupaya komunis, hingga saat inimemberikan kekuatan terhadapkomitmen akan pentingnyamewariskan rasa nasionalisme dimasyarakat terutama kalanganpemuda.

“Kami merasa bersyukur karenaPP Langkat bisa mengembanamanah nasionalisme dengan baik”,kata Bupati Langkat H. NgogesaSitepu yang disampaikan AsistenAdm. Pemerintahan Drs. H. Astamansaat menerima audensi PengurusMPC-PP Langkat di rumah dinas,Rabu (16/3).

Pada bagian lain, Bupatimenyatakan kesiapannya untukhadir di acara Musyawarah Cabang(Muscab) yang akan digelar.Dinamika organisasi PP diharapkandapat terus memberikanketerlibatannya dalam membangunkarakter masyarakat yang tidakmenyerah dengan keadaan akantetapi berupaya untuk bekerja kerasdan ikut dalam kegiatan sosialmasyarakat.

Pada sisi lain Bupatimengharapkan peran serta jajaranPP untuk menjadikan Langkatsebagai Bumi Adipura denganbersama-sama memberikankesadaran kepada setiap orang akanarti penting menjaga lingkungan,

sebab prestasi Adipura yang diraihharus merupakan motivasi dalammewujudkan lingkungan bersih dantertib bagi semua masyarakat.

Kepada Panitia Muscab Bupatiberharap agar dapat melaksanakankegiatan tersebut sesuai denganmekanisme AD/ART dan berupayaagar tetap menjaga kondusifitasdaerah.

Sebelumnya Ketua MPC-PPLangkat Terbit Rencana, PA melaluiSekretaris Amir Hamzah Sunda,Wakil Ketua Adah Sitepumelaporkan sesuai dengan amanahMPN PP bahwa seluruhkepengurusan PP di Indonesia harussegera melaksanakan Muscabserentak dalam kaitan re-organisasi,registrasi dan re-kaderisasi “Back toZero”.

Untuk PP Kabupaten Langkatsendiri merupakan yang paling awalmelaksanakan Muscab untukmemilih Pengurus Periode 2011-2015.Pelaksanaan akan berlangsung padahari minggu, 20 Maret 2011 diJambur Serba Guna, Selesai.

Turut dalam audensi tersebutsejumlah Pengurus MPC diantaranyaJ. Indojaya, Ngakurken PA, RoltaSitepu, Prawoto, Yusli, Katijah danPayung Sitepu. Sementara unsurPemkab. antara lain Kabag. KesosSujarno, Kabag. Humas Syahrizaldan Sekretaris KespolinBadiuzzaman.(JUL)

Pemuda Emban

Amanah Nasionalisme

AUDIENSI– Asisten Adm. Pemerintahan Drs. H. Astaman atas nama Bupati Langkat menerima audensipengurus MPC-PP Langkat di rumah dinas, Rabu (16/3).

9KPK POS

E D I S I 141

21 - 27 MARET 2011LIPSUSPOLITIK

“Antara Ambisi dan Etika”

WAKIL Gubernur Suma-tera Utara, Gatot PujoNugroho dapat dipastikanakan memegang tampukkekuasaan tertinggi diSumatera Utara, pascakasus dugaan korupsi yangmelibatkan Gubernur HSyamsul Arifin mulaidisidangkan Senin, pekanlalu di Pengadilan TipikorJakarta.

Dalam UU No 23 tahun2004 telah diatur, mekanis-me pengangkatan danpemberhentian kepaladaerah. Pada pasal 29, Pasal30, 31, 32, 33 , 34 diatursecara jelas dan tekhnisbagaimana prosedur danalasan diberhentikannyakepala daerah dan wakilkepala daerah.

Kemudian di pasal 35,disebutkan pada (1) apabilakepala daerah diberhenti-kan berdasarkan putusanpengadilan yang telahmemperoleh kekuatanhukum tetap sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30ayat (2), Pasal 31 ayat (2),dan Pasal 32 ayat (7)jabatan kepala daerahdiganti oleh wakil kepaladaerah sampai berakhirmasa jabatannya danproses pelaksanaannyadilakukan berdasarkankeputusan Rapat ParipurnaDPRD dan disahkan olehPresiden.

Pada ayat (2) apabilaterjadi kekosongan jabatanwakil kepala daerahsebagaimana dimaksudpada ayat (1) yang sisamasa jabatannya lebih dari18 (delapan belas) bulan,kepala daerah mengusulkan2 (dua) orang calon wakilkepala daerah untuk dipiliholeh Rapat ParipurnaDPRD berdasarkan usul

PRO KONTRA JABATAN WAGUBSU

partai politik atau gabu-ngan partai politik yangpasangan calonnya terpilihdalam pemilihan kepaladaerah dan wakil kepaladaerah.

Ketika Gatot diangkatmenjadi penjabat Gubsu,maka posisi Wagubsu akankosong. Ketentuan pasal 35UU No 32 tahun 2004 diatas, maka dilakukanpengusulan calon Wagubsujika memenuhi ketentuanperaturan perundang-undangan.

Ruang konstitusi inilahyang memunculkan prokontra terkait pengusulancalon Wahil Gubernurdisatu sisi. Disisi lain,Syamsul Arifin belumdiberhentikan secaradefenitif sebelum adaketupusan pengadian yangtelah berkekuatan hukumtetap.

Menyikapi pro kontrapengusulan Wagubsu, KPKPos menerima berbagaipendapat dari masyarakat.Seperti diungkapkan Aulia(20) seorang mahasiswa diMedan. Menurutnya, perludiusulkan Wagubsu untukmendampingi Gatot PujoNugroho memimpinSumatera Utara.

Dikatakan Aulia,dinamika politik di Sumutini sangat dinamis danberkembang setiap saat.Dalam mengakomodirberbagai kepentingan

politik sebagai upayamempercapat prosespelaksanaan pembangunandan perwujudan kesejah-teraan masyarakat, perlukepemimpinan yang solid.

“Jika Gubsu dan Wagub-su konplit, tidak adajaminan pembangunanakan berjalan rakyat,apalagi hanya satu orangsaja,”ucapnya

Pendapat berbedadisampaikan Yunda (20)warga Kota Medan. Dalampandangannya jika Gatotdiangkat menjadi Gubsutidak perlu dilakukanpengusulan calon Wagubsu.Sebab kata Yunda, posisigubernur sebenarnya masihdipegang Syamsul Arifinkarena memang ia hanyadiberhentikan sementara.Jika ternyata pengadilantipikor memutuskanSyamsul Arifin tidakbersalah, maka Negarawajib melakukan rehabili-tasi nama termasukmengaktifkannya kembalimenjadi Gubernur.

Yunda menyebutkan,seluruh pihak harus mena-han diri dan menghormatiproses hukum yang dijalaniGubsu Syamsul Arifin.Termasuk Gatot PujoNugroho juga janganterlalu ambisius untukmenempati posisi Gubsu,sehingga terkesan melaku-kan berbagai maneuver

politik.“Gatot, elit partai

politik dan masyarakatharusnya menahan diri agarsuasana kondusif di Sumuttetap terjaga denganbaiknya,”ucap Yunda.

Sementara itu sebagianmasyarakat berpendapat,para pemimpin dan politisidi Sumut ini tidak terlalufokus mengurusi danmengejar jabatan. Yangpaling penting bagaimanamelaksanakan pemba-ngunan dan menciptakankesejahteraan dan kemak-muran masyarakat. ApalagiWagubsu Gatot PujoNugroho, dimana ketikakampanye pemilukada lalumengusung visi misi, rakyattidak lapar, tidak sakit,tidak bodoh dan memilikimasa depan cerah.

Harusnya, realiasai visimisi itu yang lebih pentingdikerjakan, daripadamengejar ambisi menjadiGubsu. Wagubsu jugadiharapkan tidak dibutakanambisi sehingga etikapolitik yang selama inisangat bagus, sirna begitusaja.

Kemudian, para elitpartai politik tidak melulumengejar kekuasaansemata-mata denganmengambaikan kepenti-ngan yang lebih besar yaknikepentingan masyarakat.Partai politik lahir danbesar bersama rakyat,logikanya lebih fokusmemperjuangkan kepenti-ngan masyarakat, ketim-bangan sibuk mengejarjabatan. Bila partai politikdicintai dan disukaimasyarakat, maka lebihdari jabatan wagubsu dapatdiraih. (TIM)

GATOT PUJO NUGROHO

Layak Pimpin SumutLENGKAPLAH sudah penderitaan Syam-sul Arifin SE. Pasalnya setelah beberapabulan menjadi tahanan KPK. Kini Syam-sul akan dinonaktifkan dari jabatannyasebagai Gubsu karena sudah menyandangstatus terdakwa dalam persidangan kasuskorupsi di APBD Langkat.

Dinonatifkannya Syamsul, sudah ba-rang tentu Gatot Pudjo Nugroho sebagaiWakil Gubernur Sumatera Utara priode2008-2013 dalam hitungan hari akanmengantikan posisi Syamsul sebagaiGubernur Sumatera Utara.

Naiknya Gatot sebagai Gubsu jelasmenimbulkan banyak opini. Karenabanyak pihak yang masih meragukanketidakmampuan Gatot mengkomudirkepentingan masyarakat Sumatera Uta-ra. Itu disebabkan karena Gatot sendiribukan putra daerah Sumatera Utara.

Tidak hanya disitu, banyak pihak yangbertanya-tanya, jika Gatot menjabatsebagai Gubsu apakah Gatot harusmempunyai wakil untuk mendampingibeliau menjalankan roda pemerintahan.Mengantikan Syamsul itu merupakan halyang harus dilakukan dan tidak perludiragukan lagi dalam kepemimpinannya.Karena secara undang-undang dan secarapolitik, hal tersebut sudah benar danpergantian itu tidak ada masalah. Demi-kian disampaikan pengamat sosial WarjioS.Sos, kepada KPK Pos di Medan.

Menurutnya, status bukan merupakanputra daerah bukanlah masalah dalamkepemimpinan. Karena Gatot merupakanwarga negara Indonesia yang mempunyaihak yang sama. Gatot sudah menjadi satupaket dengan Syamsul saat pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur SumateraUtara, dimana pemilihan dilakukanlangsung dipilih rakyat.

“Dia sudah warga negara Indonesia. Lagipula Gatotkan dipilih rakyat dan satu paketdengan Syamsul. Artinya Gatot layakmemimpin Sumatera Utara,” ujarnya.

Warjio menambahkan, dalam kepe-mimpinan Gatot nantinya sangat diper-lukan Wakil Gubernur untuk mendam-pinginya dalam menjalankan pemerin-tahan di Sumatera Utara. Karena masajabatan yang akan digantikannya terse-but masih dua tahun lebih lagi dan itumerupakan waktu yang tidak sebentar.

“Bisa saja diperlukan Wakil, dan masajabatan dua tahun lebih itu, masih cukuplama dan untuk itu harus dicari Wakilmendampingi Gatot,”tegasnya.

Menyikapi posisi Syamsul sebagaiKetua DPD Golkar Sumatera Utara yangmasih aktif, menurut Warjio itu merupa-kan keputusan internal dari partai Golkar.Jika posisi Syamsul sebagai terdakwakorupsi mengganggu kepemimpinanSyamsul dan aktifitas partai, maka layakSyamsul diberhentikan dari jabatanyasebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

Diberhentikan atau tidaknya Syamsulsemua kewenangan Golkar dan Golkarpun tidak akan membiyarkan itu terjadi.Saya yakin kader pengganti Syamsulcukup banyak,”tutupnya.

Gatot harus Berani dan TegasHingga saat ini, Wagubsu Gatot Pujo

Nugroho mengaku belum menerima SuratKeputusan (SK) dari Kementerian DalamNegeri (Kemdagri) soal penjabat (Pj) Gubsumenggantikan Gubsu H Syamsul Arifin SE.

Kepada wartawan Rabu kemarin, se-jauh ini belum ada arahan dari Mendagrikarena saya masih menunggu,” kata.

Dikatakannya Wagubsu, meski SKbelum sampai, hal itu tidak mengganguroda pemerintahan di Pemprovsu. Wagu-bus, kata Gatot bisa menjalankan kebija-kan, sepanjang kewenangan masih dalam

wewenang seorang wakil gubernur.Menyangkut kewenangan, Wagub

mengaku, sampai kini dirinya masih tetapmenjalankan kewenangan sebagai se-orang Wakil Gubernur Sumut. Karenasampai kini belum jelas tentang kebera-daan Pj Gubernur Sumut. Disinggungapakah dirinya siap lahir dan batinmenjalankan tugas dan kewenangansebagai gubernur, Gatot menjawab, siap.

“Mau tidak mau, saya harus siapmenerima amanah dan saya tetap menja-lankan visi dan misi pasangan Syam-purno,”ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPD KNPISumut Sugiat Santoso mengatakan jikadidukung seluruh elemen masyarakat,Gatot mampu memimpin Sumut. Memangsekarang itu belum bisa ditunjukkan, sebabkewenangannya masih sebatas Wagubsu.“Bagi saya, Gatot layak memimpin Sumuthingga akhir periode,” ucapnya.

Namun perlu diingatkan, jika setelahmenjadi penjabat Gubsu, maka Gatotharus berani bersikap tegas terkait pembe-rantasan korupsi, penyalahgunaan wewe-nang serta berbagai tindakan yangmerugikan pembangunan di SumateraUtara, termasuk membersihkan kroni-kroni Syamsul Arifin.

“Banyak pekerjaan rumah (PR) yangharus diselesaikan Gatot saat menjadipenjabat Gubsu nantinya,”ucap Sugiat.

Disinggung soal pengangkatan wakilGubsu, menurut Sugiat tidak perlu. SebabKata Sugiat, hal itu hanya akan menam-bah beban Negara, apalagi sisa masajabatan hanya 18 bulan. Kita khawatir,pengangkatan Wagubsu hanya dijadikanarena kongsi politik saja atau bagi-bagikue kekuasaan.

Kalaupun diharuskan UU untuk me-ngangkat Wagubsu, kita harapkan Gatottidak menjadikannya ajang kompromipolitik dengan partai pengusung pasangansamporno. Jika itu yang dilakukan, makaakan muncul kisruh dan menjatuhkan.Sehingga ketika terpilih Wagubsu baru,dikhawatirkan keduanya tidak akanmampu berbuat banyak memperbaikicitra Sumut.

Dibagian lain Pengamat Politik Sumate-ra Utara Ahmad Taufan Damanik, berharappemangku jabatan gubernur mendatangharus berani mengganti seluruh SKPD.Gatot sebagai pengganti Syamsul diha-rapkan membersihkan Pemprovsu daricengkraman pejabat nakal. Berani meng-gaungkan tidak ada pungutan apapun bagipejabat yang akan dilantiknya. Itu untukmenghindari kemungkinan banyaknyapejabat di Pemprovsu yang bakal tersan-dung kasus korupsi.

“Ini sudah memalukan, makanyadibutuhkan keberanian dan komitmenmembangun pemerintah yang bersih,”katanya.

Sementara itu, Siti Rizila seorangmahasiswa perguruan tinggi Islam diMedan, justru mengkritisi lambatnyapengangkatan Gatot sebagai penjabatGubsu. Padahal kasus Syamsul Arifintelah disidangkan di Pengadilan Tipikor,tapi Mendagri belum juga mengeluarkansurat penonaktifan sementara SymasulArifin sebagai Gubsu.

Sedangkan Budi, seorang penjual korandi Jalan Ismailiyah, mengaku tidak terlalumemikirkan siapa Gubsu dan Wagubsu.Katanya, kebijakan yang mengatur ten-tang itu sudah ada. Lagi pula, siapapun yangmenjadi pejabat di Sumatera Utara, sayatetap saja menjadi penjal koran.

“Ya, terserah saja siapa yang memim-pin, yang penting kehidupan bisa lebihbaiknya,”tuturnya. (VIN/TIM)

PENGAMAT HUKUM TATA NEGARA

Dimungkinkan GatotPimpin Sumut Tanpa WakilPENGAMAT Hukum Tata Negara Khalik SH.MHum,mengatakan, tidak tertutup kemungkinan Wakil GubernurSumut Gatot Pujo Nugroho nantinya akan memimpinSumut secara tunggal. Gatot nantinya akan menjadiPenjabat Gubsu pasca persidangan Gubsu H SyamsulArifin SE yang menjadi tersangka kasus korupsi APBDKabupaten Langkat. Kasus yang menimpa GubernurSumut Syamsul Arifin mengharuskan wakilnya Ir. GatotPudjonugroho memimpin Sumut menggantikan posisinya.Kejadian ini sama halnya pada waktu terpilihnya alm THRizal Nurdin dan Rudolf Pardede yang menjadi Gubernurdan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Namun gonjang ganjing selama ini tentang pencalonanwakil gubernur Sumut untuk mendampingi Gatot Pud-jonugroho, menurut Khalik itu sah-sah saja dilakukan.

"Pemilihan calon wakil gubernur sah -sah saja. Tohpemerintah hanya menjalankan peraturan perundang-undangan sesuai dengan mekanismenya. Namun demikian,tetap jawabannya terserah pada sang gubernur yang baru.Apakah Gatot membutuhkan wakil untuk mendam-pingnya atau tidak," ungkap dosen senior yang mengajardi Universitas Amir Hamzah ini.

Jika dilihat dari sisi politik, menurut Khalik, Gubernurterpilih tidak membutuhkan wakil. Alasannya, sisajabatan tinggal 18 bulan lagi. Justru disisa jabatantersebut Gatot harus benar-benar menunjukan kerjakerasnya membenahi Sumut, sehingga pada Pilgubsumendatang Gatot akan dipercaya kembali untuk memim-pin Sumut.

Akan tetapi, jika dikaji pribadi apa lagi menyangkutkepentingan parpol sudah pasti banyak oknum-oknumyang berambisi menggunakan kesempatan untuk duduksebagai wakil gubernur.

“Keinginan banyak pihak itu memang sah-sah saja.Namun tetap undang-undang yang harus ditaati. Karenapenunjukan Gubernur dan wakil harus sesuai dengan UUno 12/2008 yang berlaku sejak 28 April 2008,” kataKhalik.

Kendati demikian, menurut Khalik sebagimana keten-tuan UU, Wagubsu menggantikan posisi Gubsu sampaihabis masa jabatannya bila Gubsu diberhentikan (bukannon aktif) sesuai bunyi pasal 26 ayat 3 UU no 12/2008.Itupun jika persidangan perkara Syamsul Arifin di penga-dilan Tipikor bisa berjalan cepat dan telah mendapatkeputusan tetap, maka pengajuan Wagubsu bisa sajadilakukan dan sah menurut UU.

“Namun jika persidangan berjalan terkesan lambantentu peradilan juga akan berjalan lama, dan ada kemung-kinan Gatot hanya akan menjabat sebagai pelaksanatugas (Plt) hingga akhir masa jabatannya. Karena kepu-tusan inkrah dari pengadilan Tipikor terjadi pada sisajabatan Gubsu kurang dari 18 bulan maka, maka Gatotakan dilantik menjadi Plt Gubsu, tanpa wakil,” paparnya.

Dan jika memang Gatot harus didampingi seorangwakil, sudah pasti tentu calon wakil gubernur tersebutharus menjalani Fit and Propertest.Walaupun sebenarnya,fit and propertest tersebut hanya formalitas belaka.

Khalik berkata demikian, karena menurutnya tanpa fitand propertest tersebut para pejabat daerah sudahmengetahui siapa wakil gubernur yang akan mendampingiGatot Pudjonugroho, walaupun untuk saat ini sudah ada 2calon wakil Gubsu yang sudah diajukan.

Begitu juga dengan kepemimpinan Syamsul Arifinsebagai Ketua DPD Golkar Sumut. Menurut Khalik, jikavonis hukuman yang diberikan kepada Syamsul Arifinlebih dari 2 tahun. Maka sudah seharusnya PimpinanPusat Partai Golkar mengganti posisi Ketua DPD GolkarSumut.

"Kan masih banyak kader-kader Golkar lain yang bisamenjabat sebagai Ketua DPD Golkar Sumut. Tapi jikaSyamsul Arifin masih dipertahankan untuk menjabatsebagai Ketua DPD Golkar Sumut. Dalam hal ini, PartaiGolkar minus kader," pungkasnya. (FER)

SOAL REPOSISI KABINET

Gatot : Tunggu Saatnya,Saya jadi Gubernur“Kita akan bicara jika saya sudah menerima SK pejabat Gubsudari Kemendagri”. Pernyatan ini disampaikan Wagubsu GatotPujo Nugroho kepada wartawan belum lama ini di Medan.

Lebih lanjut Gatot mengatakan, dirinya siap menjadiGubsu asal didukung semua pihak. Jika ditetapkan undang-undang, tentu saya siap,”ucapnya pada wartawan.

Menurut salah seorang sumber di lingkungan Pemprovsumengatakan, segudang pekerjaan rumah telah menungguGatot yang akan menerima SK sebagai Penjabat Gubsu. Diantaranya perombakan ulang jajaran Direksi PDAMTirtanadi, dimana penetapannya tidak melibatkannya.Termasuk meninjau ulang tiga kandidat Sekdaprovsu yangdiajukan Syamsul Arifin sebelum menjalai sidang perdanadi Tipikor.

Ketika hal ini dikonfirmasi langsung kepada Gatot, iahanya mengatakan kita lihat saja nanti. Kita bisa bicarasetelah saya menerima SK, kalau sekarang tak perlu berbicaraapa-apa, tuturnya mengelak memberikan komentar.

Ditempat terpisah, Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (F-PDI Perjuangan) DPRD Sumut menilai, jikaGatot Pujo Nugroho berencana melakukan evaluasi SKPDsetelah dirinya menjadi Penjabat Gubsu, evaluasi jangantanggung-tanggung.

Penasehat Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumut, H EddiRangkuti mengatakan, pergantian jangan hanya dilakukanpada tingkat pucuknya saja, tapi pangkalnya juga harusdiganti/dievaluasi.

"Dalam artian, pangkal tersebut juga harus mengevaluasidirinya. Pantas tidak ia memimpin Sumatera Utara," kata HEddi Rangkuti kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut,Kamis (17/3). (TIM)

Syamsul Tetap Pimpin GolkarSumut dari Salemba“Tidak ada pergantian KetuaDPD Partai Golkar Sumut.Syamsul Arifin tetap pimpinDPD Golkar dari Salemba”

Partai Golkar memilikiaturan organisatoris, baikAD/ART maupun ketentuanlainnya. Melalui rapat plenodiperluas dihadiri DPC Par-tai Golkar, kita memutuskanuntuk tidak mengganti Syam-sul Arifin sebagai ketua DPD.

“Kami tetap mengakuipimpinan Golkar Sumutadalah Pak Syamsul, walau-pun dia sedang menjalanipersidangan di pengadilantipikor. Pak Syamsul tetappimpin Golkar dari Salem-ba,” kata Wakil Ketua DpdGolkar Sumut, H. WagirinArman. S.Sos kepada warta-wan belum lama ini di Sekre-tarian DPD Golkar Sumut.

Lebih lanjut Wagirin meng-ungkapkan, kasus persis samapernah dialami DPP Golkar.Waktu itu Ketua Umum Ak-bar Tanjung sedang menjadipersidangan terkait kasusBulogate. Akbar juga tetapmenjadi ketua umum danmemimpin Golkar dari balikterali besi. Untuk itu, kitamasih komitmen mendukungSyamsul memimpin GolkarSumut, dan akan tetap

mempertahankannya, baik dinasional maupun di daerah.

Syamsul juga belum dija-tuhi vonis yang artinya be-lum ada keputusan penga-dilan yang berkekuatan hu-kum tetap. Bila selama men-jalani persidangan Syamsultetap kooperatif tidak adaalasan untuk tidak mendu-kungnya. Dan Golkar tidakakan latah untuk menggantiSyamsul sebagai pimpinanGolkar Sumut.

Dibagian lain Wakil Sekre-taris Bidang pengkajianStrategis DPD Golkar Sumut,Rizal F Tahir, mengatakanberbicara harus atau tidakmengangkat wakil gubernursetelah penetapan Gatotsebagai Penjabat Gubsu, ituprosesnya masih panjang.Sebab, status Syamsul belumdiberhentikan secara defenitif.

Jika ada partai politik yangsudah mewacanakan calonWakil Gubsu, itu berarti pe-ngurus partai politik itu se-dang tidak sadar atau latahkarena didorong ambisi men-dapatkan jabatan. Situasinyabelum pasti, kok sudah bera-mai-ramai berbicara wakilgubernur. Apalagi status Syam-sul masih ada kemungkinanberubah. (TIE)

Murid Kelas 3 SD Diyakini DibunuhGUNUNGSITOLI - Kematian Rohani Harefa, 9 tahun, murid kelas 3 SDNegeri 070980 Mo’awo, penduduk Desa Hilihao Kecamatan GunungsitoliKota Gunungsitoli, diduga dianiaya. Korban ditemukan tewas dalamlubang, 8 Februari 2011. Sebelum ditemukan, keluarga korban sempatmerasa kehilangan korban, tak kunjung kembali ke rumah usai jamsekolah.

KPK POS

KRIMINALE D I S I 141

21–27 MARET 2011

10

SUMUT, NADNASIONAL

Guna memastikan penyebabkematian korban, Kepolisian ResorNias terus melakukan penyelidikan.Kasat Reskrim Polres Nias, AKPE.Hulu mengungkapkan sudahmemeriksa 13 orang sebagai saksi.Pemeriksaan dilakukan secarameraton guna mengungkap tabirkematian Rohani Harefa. “Kitaterus usut. Sedangkan langkah-langkah yang sudah dilakukan diantaranya telah memeriksa bebe-rapa orang warga setempat terma-suk keluarga korban,” kata Hulu.

Dikatakannya, tewasnya Roha-

ni Harefa diduga akibat pengania-yaan. Tapi, untuk memastikannyapolisi masih menunggu hasil visumet repertum dari pihak Rumah Sa-kit Umum Daerah(RSUD) Nias.Ketika ditanya siapa pelaku peng-aniayaan menyebabkan tewasnyaRohani Harefa. Kasat Reskrim,belum mau mengungkapkan iden-titas pelaku. Dijelaskannya, polisimencurigai seorang warga danbelum dapat menetapkanya seba-gai tersangka karena belum dite-mukannya barang bukti dan ke-terangan yang mendukung kecu-

rigaan penyidik.Diakui Hulu, kecurigaan berda-

sarkan keterangan seorang saksidalam pemeriksaan. “Karena kete-rangan tersebut hanya pikiransaksi sehingga masih belum meme-nuhi unsur pasal 184 KUHAP yakniada saksi yang melihat, mende-ngar dan mengetahui-menjelaskankejadian itu,” katanya. Meskipundemikian, Hulu menegaskan kasustersebut terus diseldiki.

Sementara itu, kasus kematianRohani Harefa ditanggapi seriusoleh DPRD Kota Gunungsitoli. Halitu terbukti bahwa Komisi A yangdipimpin ketuanya, Meiman Hare-fa didampingi Sekretaris Komisi A,Emanuel Ziliwu dan anggotamasing-masing Yaatoziduhu Laoli,Frince Gea,Lindung Gea, ArosokhiHarefa telah melaksanakan dengarpendapat dengan Polres Nias dan

keluarga korban.Dalam kesimpulan rapat terse-

but disimpulkan bahwa pertama,Polres Nias mengungkap segerakasus meninggalnya Rohani Hare-fa. Kedua, apabila kasus ini tidakterungkap maka DPRD Nias akanberkoordinasi dengan Polda Su-matera Utara.

Wakil Ketua DPRD Kota Gu-nung Sitoli, Hadirat Gea menga-takan sistem intelijen masih minimdan lemah. “Terbukti banyaknyakasus pembunuhan di wilayahhukum Polres Nias, masih belumterungkap sampai saat ini bahkanpembunuhan anggota Polres Niasyang dibunuh beberapa waktuyang lalu dan sudah diketahuipelakunya masih belum tertang-kap. Akibat dari pada penegakanhukum kita terkesan lemah, makatidak tertutup kemungkinan mas-

yarakat yang menuntut keadilanakan menjadi marah sehingga bisamain hakim sendiri,” katanya.

Ibu korban, Meniria Zega yangditemui usai diperiksa di SatReskrim Polres Nias didampingisuaminya, Haogosokhi Harefa danabangnya Haogododo Harefa,Rabu pekan lalu, mengatakansebanyak 13 orang warga sudahdiperiksa termasuk orang dicurigaisebagai pelaku, berinisial”SH”.Ketika ditanya kenapa ”SH”dicurigai sebagai pelaku. “Karenasetahun belakangan ini keluargasaya sering diteror dan hampir-hampir terjadi adu jotos sehingga,SH dendam berat kepada kami,”kata orangtua korban.

Dilanjutkannya, pada saatdilakukan pencarian, oknum SHberpura-pura mencari padahaltujuannya untuk mengalihkan

perhatian dan menghalang-ha-langi warga agar tidak mengarahpencarian di dalam lubang tempatpenemuan mayat. Dia, kata ibukorban, mengatakan jangan kesana, tadi sudah dicari.

Selanjutnya, kecurigaan terha-dap ”SH” yakni ada warga yangmengaku bahwa berselang bebe-rapa hari setelah kejadian kema-tian Rohani Harefa, tiba-tibaoknum ”SH” di luar kesadaranyamengatakan kepada warga tadi,”tolong jangan beritahukan saya.”

Atas ucapan SH tersebut laluwarga tadi menjadi salah seorangsaksi saat ini. Dan masih adapendukung lain yang bisa menjeratoknum SH diantaranya keberada-annya pada saat kejadian katanyatidak berada dirumah sementaraketerangan isterinya bahwa suaminyapada saat ini berada dirumah. (YAGI)

TEBINGTINGGI - Puluhanwarga yang mengklaim sebagaipemilik lahan seluas 82 Hektardi Desa Panguripan, Keca-matan Paya Bagas, KabupatenSerdang Bedagai, Senin pekanlalu, menghadang 20 PasukanAnti Huru Hara (PHH) SatuanSetingkat Kompi (SSK) PolresTebingtinggi. Warga menolakkeras atas dilaksanakannyapembersihan lahan tersebut,diklaim bagian dari HGU, PT-PN 3 Kebun Rambutan.

Petugas Polres yang diko-mandoi Waka Polres Tebing-tinggi, Kompol.Safyan Khayatbersama dengan sat BrimodasuDetasemen B Tebingtinggi me-nurunkan 2 alat berat beko yangdipersiapkan untuk melakukanpembersihan lahan, di atasnyaposko dan 1.500 tanaman jatiputih milik warga.

Namun, ketika hendak me-masuki lokasi lahan tersebut,ratusan personil petugas penga-manan telah dihadang puluhanwarga yang dikoordinir A.Sipayung, A.Yadi Saragih, dan2 anggota DPRD KabupatenSergai, Jauhari dan Woso. Seca-ra gamblang ke-empat koordi-nator bergantian menyampai-kan orasi dalam membela hak-hak mereka yang mengklaimsebagai pemilik lahan.

“Untuk mempertahankanlahan ini, kami siap melawansampai titik darah penghabisan.

Polisi hendaknya harus arif danbijaksana dapat melihat kebe-naran dan keadilan atas lahanini,” kata A Sipayung.

Senada, A.Yadi Saragih,menyebutkan, pihak perke-bunan PTPN 3 jangan mem-benturkan rakyat dengan Polri.“Kami tetap menghargai danmenjunjung tinggi hukum dinegeri ini. Kalau memang pihakkebun punya bukti kepemilikanlahan yang sah , tolong tun-jukkan,” katanya.

Sedangkan anggota DPRDSergai, Woso dan Jauhari me-minta PTPN 3 tidak bertindakarogan, dan memancing ama-rah rakyat. “Mereka hanya me-minta keadilan, jangan mela-kukan adu domba. Kami tidaksetuju tanah panguripan inidiambil oleh orang yang tidakmempunyai hak,” katanya.

Seusai mendengarkan orasiyang disampaikan para koor-dinator, ratusan petugas denganmenggunakan perisai dan ke-lengkapan pengamanan mene-ruskan pembersihan hingga aksibentrokan tak terhindarkan.Akibatnya, tiga orang wargamasing-masing Wasniati, ber-sama suaminya Rizal, danKuncung mengalami luka seri-us dibagian kepala dan telinga.Ketiganya mengalami cideraakibat pukulan petugas.

Petugas terus mendesakhingga warga mundur. Dan,

petugas berhasil menguasaiareal. Dua unit alat berat jenisbeko langsung di arahkan mem-bersihkan lahan 1.500 batangtanaman jati putih, dan 1 unitposko serta warung kopi.

Di sela-sela pembersihanlahan Waka Polres TebingtinggiKompol Safwan Khayat, me-nyebutkan, pihaknya hanyamelaksanakan perintah tugasuntuk melakukan pengamananatas pembersihan lahan HGUPTPN 3 sesuai dengan putusanpengadilan Negeri Tebingtinggi.

Humasy Kandir PTPN 3,Irwadi Lubis, didampingi pena-sihat hukum, Harul BennyHarahap dan Kusbianto, men-jelaskan, bahwa soal tindakanpembersihan lahan, lantaranpihak perkebunan tidak punyakepentingan. Namun aset dibawah manajemen PTPN3Kebun Rambutan seluas 82 Hasesuai masa berlaku HGU 2025.“Dalam aspek legalitas secarahukum masalahnya sudah cleardi PN sejak 6 April 2010 lalu,”katanya. Namun, sebut Irwadi,ketika pihak kebun akan meng-optimalisasikan lahan untukditanam bibit sawit oleh CVSinar Jaya selaku pemenangtender, ternyata mendapat per-lawanan dari sekelompokwarga yang mengaku sebagaipemilik lahan, kita tidak punyakepentingan soal pembersihanlahan itu. (RS)

Pembersihan Lahan PTPN 3 Seluas 82 Ha Ricuh

TidakZamannyaLagi SatpolPP BertindakKasarTEBING TINGGI - Memasukiusianya ke 61 tahun, Satuan PolisiPamong Praja (Satpol PP) KotaTebingtinggi diminta untukmelakukan intropeksi diri, apayang sudah dicapai dan apa yangakan dilakukan ke depan.

“Sebagai garda terdepan yangmengawal Perda (PeraturanDaerah), fungsi Satpol PP harusdioptimalkan, tidak zamannyalagi Satpol PP bertindak kasar”,kata Penjabat WalikotaTebingtinggi, Drs H Eddy Syofianpada acara Peringatan HUTSatuan Polisi Pamong Praja ke-61, Senin pekan lalu, di kantorSatpol PP Jalan Imam Bonjol.

Acara HUT Satpol PP diwar-nai dengan pemotongan kue danpemberian bingkisan kepadaanggota terbaik, tertua dan ter-muda. Pj Walikota meminta agardalam melaksanakan tugas,Satpol PP harus mengedepankandisiplin yang kuat dan bertindakdengan sopan. ‘

“Sebelum bertindak, petugasSatpol PP harus lebih meng-kedepankan pendekatan sebabtidak zamannya lagi bertindakkasar, melakukan pembong-karan tanpa diawali denganprosedur pendekatan,” tegas EddySyofian.

Sebelumnya, Kakan Satpol PPKota Tebingtinggi Djayardi Rinalmengatakan bahwa dalam usiake-61, Satpol PP akan tetapberbenah diri guna menjadikanpasukan pengaman Perda itumenjadi pasukan yang memilikidisiplin yang tinggi.

Disebutkannya, saat ini, jum-lah anggota Satpol PP KotaTebingtinggi yang bertugas setiaphari baik di lapangan maupun dikantor ada sebanyak 91 orang.

Dari antara 91 orang itu, 26orang merupakan tenaga honorer,30 orang kontrak dan selebihnya45 orang merupakan PNS.

Walaupun diperingati secarasederhana, HUT Satpol PP ke-61terlihat cukup berkesan karenapara anggota yang memiliki‘uneg-uneg’ langsung dapat me-nyampaikannya kepada Penja-bat Walikota.(RS)

Buruh Nafasindo Demo Kantor BupatiSINGKIL - Lebih dari 4.000 karya-wan PT Nafasindo melakukan unjuk-rasa ke kantor Bupati Aceh Singkil.Para karyawan perusahaan perke-bunan itu, menggunakan kendaraanlangsung memasuki halaman kantotbupati. Mereka menolak surat Gu-bernur Aceh dengan nomor :590/4877tertanggal 28 pebruari 2011 tentangpenyelesaiaan sengketa HGU PTUbertrako/Nafasindo dengan masya-rakat.

Bani Amin, karyawan perusahaan,menegaskan menolak hasil pengu-kuran ulang yang dilaksanakan BPNAceh, belum lama ini. Menyatakanlaut Singkil masuk menjadi lahanHGU PT Nafasindo yang sebelumnyabernama PT Ubertraco. Pendemomenuding, selama ini karyawan PTNafasindo yang berjumlah 9.200 jiwa,hanya dijadikan alat Pemilukada bagioknum yang berkepentingan tanpamemberikan keadilan bagi karyawanyang menuntut keadilan. Maka selain

menolak surat Gubernur Aceh, karya-wan PT Nafasindo meminta hasilpengukuran ulang yang dilakukan olehBPN Provinsi Aceh. “Agar dapat kitaketahui karena diduga hasil pengukuranulang itu direkayasa,” kata Bani.

Pendemo juga mengingatkan Bu-pati Aceh Singkil agar jangan mem-bentuk tim sebelum ada kepastianhukum dalam persengketaan PTNafasindo dengan masyarakat dari22 desa dalam di Kabupaten AcehSingkil. Selain itu, pemerintah AcehSingkil agar menjaga nama baikBangsa dimata Internasional. Dimana menurut para karyawan, PTNafasindo sebagai invesestor yangtelah menampung 9.200 tenaga kerjaagar dilindungi.

Bupati Aceh Singkil, Makmur-syahputra didampingi Sekdakab,menerima delagasi karyawan. Dalampertemuan itu, Makmursyahputra,mengaku persoalan tersebut, bagaikanbuah simalakama. Dan, untuk

menanggapi pernyataan karyawan,artinya penyelesaian sengketa lahanHGU PT Nafasindo dengan masya-rakat yang dimotori LSM Gempasudah menjadi kewenangan Pemerin-tah Aceh. Sedangkan Bupati AcehSingkil, hanya sebagai memfasilitasisaja. Makmursyahputra menilai da-lam sengketa itu, ia menjadi korban.

Sebelumnya, LSM Gempa danmasyarakat yang menggugat, men-capai lima butir kesepakatan. Antaralain, melakukan pembentukan timyang dibentuk oleh Pemkab AcehSingkil yang melibatkan LSM Gem-pa. “Saya hanya menjalankan perin-tah Gubernur Aceh melalui suratkilatnya,” aku Makmur.

Kapolres Aceh Singkil, AKBPHelmi Kwarta Pusuma Putra meng-harapkan agar sengketa lahan HGUPT Nafasindo dengan masyarakatagar segera menyerahkan ke pihakkepolisian agar segera dicari penye-lesaian terangnya. (KARTOLIN)

Halilintar Sambar Rumah Warga

BENTROK– Warga dan personel Polresta Tebingtinggi terlibat bentrok. PTPN 3 Kebun Rambutan membersihkan 82hektar, areal yang diklaim milik warga. Dalam aksi itu, tiga orang mengalami luka, dan ribuan tanaman milik wargaditumbang.

STABAT –Pemberitaan di me-dia masa terbitan medan ber-judul “ MERASA DI FITNAHKETUA KWRI DI POLI-SIKAN”, oleh anggota DPRDLangkat, Sarikat Bangun kePolres Langkat sesuai denganNomor pengaduan LP.181/III/2011/LKT, tentang fitnah.

Menyikapi laporan itu, Ke-tua KWRI Langkat Bambang,S juga Ketua LSM-LIPADKabupaten Langkat, mengakutak gentar. Hal itu disampaikanBambang kepada wartawan.

“Secara lembaga saya se-bagai Ketua LSM LIPAD Ka-bupaten Langkat tidak akangentar, apa lagi takut denganlaporan saudara SarikatBangun yang melaporkan LSMLIPAD ke Kapolres Langkat.Saya akan membuka semuakeburukan (aib) yang dilakukanoleh Sarikat Bangun denganAde Khairina Syahfitri yangnotabene sebagai anggotaDPRD Langkat. Biarmasyarakat Langkat yang

memilih mereka itu tahutentang moral anggota dewanyang terhormat tersebut,” kataBambang.

Bambang melanjutkan,bahwa ia juga tidak pernahberkomentar di media. “Jadikenapa saya yang dilaporkan.Berarti anggota DPRDtersebut tidak mengerti tentanghukum. Walaupun demikiankami LSM-LIPAD tidak pernahgentar sedikit pun tentanglaporan Sarikat Bangun dankami tidak mau berdamai.Apabila tidak terbukti, kamijuga akan menuntut balik atastuduhan Sarikat Bangunarnasaya tidak pernah merasamemfitnah beliau,” sebut Bam-bang.

Lebih lanjut, Bambangmengatakan, sebagai lembagaswadaya masyarakat yangbertugas sebagai sosial control,perlu rasanya menyampaikanini ke khalayak. “Karenaprilaku anggota DPRD yangbobrok, agar masyarakat yang

memilihnya tau betapabejatnya moral DPRD yang dipilihny,” .tegasnya

Seperti yang pernahdiberitakan di beberapa media,bahwa Sarikat Bangun telahberbuat mesum oleh sesamaanggota DPRD Langkat darifraksi PD di ruangan rapatfraksi PD. Kejadian berlangsungpada tanggal 14 Oktober 2010sekitar pukul 9.30 WIB.

Ketika suasana lagi sunyi,saat itu saksi mata lagi lewatdi ruangan Fraksi PD, alangkahterkejutnya mereka ketikamelihat dari kaca peman-dangan yang indah, dua oranganggota dewan melakukanaksi yang saat itu di ketahui adadua orang berlainan jenis,yangdi ketahui adalah SarikatBagun dan Ade. Denganadanya komentar LSM-LIPADdi beberapa media tentangperbuatan mesum, SarikatBangun melakukan pengan-caman terhadap Sekjen LSM-LIPAD. (JUL)

Dipolisikan, Ketua LIPAD Ngaku Tak Gentar

PALUTA - Desa Sijantung Julu Keca-matan Dolok, Kabupaten PadangLawas Utara, diguyur hujan derasdisertai angin kencang dan petir.Hujan yang berlangsung selama duajam, Senin pekan lalu itu, menelankorban jiwa.

Warga Desa Sijantung Julu terpak-sa berdiam diri di rumah karena takutakan banjir dan longsor. Setelahsetengah jam hujan mengguyur, tiba-tiba petir yang sangat kuat meng-

hantam rumah Ramlan Harahap. Saatitu, Ramlan tengah menerima seorangtamu, Sahrul. Akibat sambaran hali-lintar menghantam rumah Ramlan,Sahrul Siregar mengalami luka cukupparah. Halilintar juga merusak rumahRamlan. Sahrul, pelajar kelas 3 di MTs.Selain Sahrul, istri dan seorang anakRamlan juga mengalami luka. Akibatkejadian itu, ditaksir kerugian yangdiderita Ramlan mencapai jutaanrupiah. (TH)

Diduga KepdesJadikan KMD Usaha PribadiPADANGTUALANG - Keberadaankoperasi diharapkan dapat membanturakyat dalam bidang ekonomi teru-tama untuk memajukan usahanya,baik usaha kecil dan menengah.Namun, di Dusun Jati Tunggal, DesaBuluh Telang, Kecanmatan PadangTualang, KMD dijadikan milik sendiridan mencari keuntungan untuk men-jual minyak mentah yang mengalirdari perut bumi itu, dijadikan usahaoleh oknum JM dengan mengatasnama Koperasi Minyak Darat (KMD).

Salah seorang pemuka masyarakatyang enggan disebut jati dirinya,mengatakan, JM bukan orang koperasitetapi pengusaha dan mengatasnama-

kan KMD yang dikeluarkan izindengan notaris Ega dari Medan. JMpun dituding menjalankan usahanyaberkat adanya dukungan dari aparat.“Sehingga usahanya tersebut tidakada yang menghalangi,” kata sangtokoh.

Lebih lanjut, si tokoh mengung-kapkan, JM pun hingga kini taktersentuh hukum. Pada hal, pengam-bilan minyak mentah itu tak dapatdilakukan semberangan. “HanyaPertamina bukan JM,” katanya. Na-mun karena menggunakan aparat,usaha JM mulus. Warga mendesakinstansi terkait menindak usaha yangdijalankan JM.(MIRA)

Soal Ambulan Angkut Sawit, KadisKesehatan Langkat Tak BereaksiSTABAT - Gerakan pemerintahmelalui Dinas Kesehatan,menggratiskan rakyat untukberobat dengan Jamkesmas sangatbermanfaat dan dirasakanmasyarakat kelas bawah, dandengan pemanfaatan puskesmaskeliling sangat dibutuhkanmasyarakat.

Namun, oknum PNS Dinaskesehatan Langkat masihmenyalahgunakan tugasnya, sepertimenggunakan ambulan keliling, BK7505 P, membawa buah sawitdengan sopir marga Ginting. Sejauhini, belum ada tindakan dari KadisKesehatan terhadap bawahannya,yang menggunakan ambulankeliling membawa buah sawit demikepentingan pribadi. Sementara ituoknum sopir, menurut sumber, sudahdipanggil Kadis Kesehatan Langkat,namun belum tidak ada tindakan

nyata.Menangapi hal ini, Ekponen 66,

Dr.H.Achmad Zar mendesak KadisKesehatan Langkat bertindak tegas.“Belum ada sejarahnya di Indonesiaambulan digunakan membawa buahsawit, setahu saya ambulan itudigunakan membawa orang sakit.Sudah jelas jika digunakanmembawa buah sawit ambulannyajorok. Diminta, Kadis Kesehatanagar memberi hukuman yangsetimpal kepada oknum sopir yangPNS ini agar jangan berbuat lagidan jera,” kata Achmad.

Salah seorang tokoh pemudayang enggan disebut jatidirinya,mengatakan sudah sepantasnyaKadis Kesehatan Langkat intropeksidiri. “Perbuatan tersebut telahmemalukan dan menghilangkancitra Dinas Kesehatan Langkat,”sebutnya. (MIRA)

KRIMINAL

11KPK POS

E D I S I 141

21 - 27 MARET 2011 SUMUTNASIONAL

MEDAN - Masa depan Bunga, nama samaran,terkoyak. Menginjak usia 14 tahun pelajar di salahsatu SMP swasta di Kota Medan, kini berkondisihamil 7 akibat ditindih Anto, 16 tahun, pacarnya.Parahnya, lelaki yang telah menanam benih dirahimBunga itu, tak mau bertanggung jawab.

Peristiwa ini berawal satutahun lalu saat keduanyaberkenalan. Jarak rumah ke-duanya tak terlalu jauh, Bungatinggal di Jalan Bunga Asoka,Pasar III, Padang Bulan, KecMedan Baru sedangkan Antotinggal di Psr VII, PadangBulan, Kec Medan Baru.

Tak sulit untuk keduanyabertemu. Karena sering berte-mu, keduanya pun jatuh cin-ta.Namun, semakin lama hu-bungan keduanya semakinlebih jauh. Anto pun nekadmembawa Bunga ke sebuahhotel kelas melati dikawasanPadang Bulan, Medan.Antotak kuasa menahan konakdikepalanya. 'Ganda hansip'miliknya sudah mengeras dansiap untuk digunakan.

Mendengar janji akan dini-kahi, Bunga yang masih dudukdikelas III ini pun hanya bisapasrah saat Anto merenggutmahkota perawannya. Setelah

melampiaskan birahinya, An-to mengantar Bunga kembalikerumahnya. Keesokan hari-nya Anto bukannya sadar,pria yang sehari-hari bekerjasebagai buruh bangunan itukembali mengajak Bungauntuk berhubungan badan.Namun, karena susana tidakmemungkinkan Anto mengu-rungkan niatnya.Berselangsatu minggu, Anto mengajakBunga ke pemandian alamSembahe. Disana Anto kem-bali menikmati ranumnyatubuh Bunga.

Hubungan layaknya sua-mi istri itu kemudian ber-lanjut setiap kali ada ke-sempatan. "Bunga ngaku ka-tanya sempat juga dirumah,"tukas pria yang tak mau na-manya dikorankan saatmendampingi Bunga mem-buat laporan. Sangkin enak-nya umbar syahwat, Bungatak sadar dirinya telah me-

Dihamili PacarPelajar Adukan KekasihMEDAN - Pedagang minyak goreng (Migor), Tan Siu Hwa,

49 tahun, warga Jalan AR Hakim Medan, kecewa denganproses perkara yang dilaporkannya, tak kunjung bergulirke Pengadilan Negeri Medan. Melalui kuasa hukumnya,Wondi H Siregar SH, mereka mendesak Jaksa PenuntutUmum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan segeramengajukan ke pengadilan. Sebab, BAP telah disiapkanpenyidik pembantu Unit Ekonomi Sat Reskrim PolrestaMedan.

Namun, Kejari Medan hingga kini masih menyatakanBAP tersebut belum lengkap untuk dimajukan kepengadilan. Padahal, pelimpahan BAP ke Kejari Medansudah tiga kali diserahkan. "Sepengetahuan kami polisisudah 3 kali mengirim tapi selalu dikembalikan denganalasan belum memenuhi unsur pembuktian," aku Wondi.Upaya penyidik, menurut Wondi, agar pengaduan kliennyadiproses hingga ke persidangan sudah bekerja cukupmaksimal.

"Akan tetapi upaya kerja keras tersebut selalu kandasditangan JPU yang selalu menolaknya dan memberikanpetunjuk untuk kembali dilengkapi," katanya.

Ketika disingung perlunya bukti yang harus dilengkapi,praktisi hukum dari Medan Lawyer Associates ini,menegaskan perlunya pembuktian tambahan itu seharus-nya bisa diperlihatkan di dalam persidangan. "Dan, adanyabukti permulaannya yang ada seperti dalam BAPkepolisian seharusnya sudah bisa untuk dilimpahkankepersidangan," tegasnya.

Wondi menilai, perkara yang dilaporkan kliennya,berdasarkan bukti permulaan mestinya sudah bisadiajukan ke proses persidangan . "Dan, tentang perluadanya bukti-bukti baru bisa dibuktikan dalam persida-ngan nantinya," ujar Wondi.

Sekadar mengingatkan, Tan Siu Hwa melaporkan rekanbisnisnya, Lim Gek Kimernawati alias Cien Chai Cinwarga Jalan AR Hakim Medan. Semula hubungan bisniskeduannya, sudah berjalan lebih dari 7 tahun, berjalandengan lancar. Namun, entah kenapa secara tiba-tiba sajaperasaan Tan Siu Hwa muncul dan merasa curiga melihatkondisi migor yang ia pesan dari rekan bisnisnya tersebut.Saat dibuktikan, ternyata benar, orderannnya yakni 1 drumdengan berat 180 kilogram ditimbang ternyata hanyamencapai 162 kilogram.

Melihat pesanannya berkurang, wanita berbadan kurusinipun langsung mendatangi Mapoltabes Medan untukmembuat laporan pengaduan penipuan dengan Nopol: LP/2689/XI/2009/Tabes dengan tersangka Chien Chai Cinyang tidak lain masih rekan bisnisnya sendiri. (S.EDHI)

ngandung. Bunga pun ak-hirnya 'telat datang bulan'.Bunga kemudian memberi-tahukan kehamilannya ke-pada Anto. Saat itu, Antodengan enteng menanggapipengakuan Bunga.

Bunga juga memberitahuhasil benih yang telah dita-nam Anto dirahimnya kepadakedua orang tuanya. AyahBunga mendadak meradangmendengar pengakuan anak-nya.Keluarga Bunga punlangsung mendatangi keluar-ga Anto. Didampingi keluar-ganya awalnya Anto berjanjiakan menikahi Bunga.

Tapi, setelah perut Bungamembesar Anto malah meno-lak menikahi Bunga. "Alasanmereka belum cukup umur,jadi ini bagaimana sudahkayak gini," tukas pria berba-ju putih itu.Kesal dengan ulahAnto, didampingi keluargaBunga kemudian menda-tanghi Polresta Medan untukmembuat pengaduan. Se-mentara, Kanit VC/ JudisilaPolresta Medan AKP AaronSiahaan mengaku telah me-nerima laporan korban. "Kitalidik dulu bos, " ujar Aaron.(S.EDHI)

Bom "Buku" Goncang Jakarta

Pedagang Migor KecewaPerkara Tidak Dilanjutkan

MEDAN - Maraknya penertiban dan penggusuran PemkotMedan terhadap pedagang kaki lima, disikapi KepalaPolresta Medan, Kombes Tagam Sinaga. Dihadapanwartawan, Senin pekan lalu, Tagam menyatakan, segalaupaya penertiban dan penggusuran yang dilakukan olehpihak Pemko Medan merupakan tanggung jawab sepenuh-nya oleh Wali Kota Medan sebagai unsur pimpinan daerah.

"Oleh sebab itu, penertiban dan penggusuran tersebutbukanlah tanggung jawab pihak kepolisian dalam hal iniPolresta Medan. Semua penertiban yang saat ini gencardilakukan oleh Pemko Medan merupakan tanggung jawabSatpol PP dalam hal ini Wali Kota Medan. Sebab, dalammelaksanakan penertiban, Pemko Medan juga mempunyaidasar dan ketentuan yang tercatat dalam Perda yang diaturdalam pemerintahan daerah," katanya.

Dijelaskannya, pihaknya hanya bertugas untuk menga-wal jalannya penggusuran dan penertiban. "Itupun jikapihak Satpol PP meminta bantuan dari pihak kepolisianuntuk turut mendampingi jalannya penertiban danpenggusuran," katanya. Pasalnya, jika seandainya tidakdibutuhkan, kepolisian tidak punya hak dan wewenanguntuk membatasi kinerja Pemko Medan dalam menerap-kan Perda terkait penggusuran dan penertiban.

"Jadi semuanya itu wewenang dari Pemko Medan,Kapolresta tidak punya hak untuk melarang,membatasibahkan mengkoreksi pekerjaan dari Pemko Medan dalammenertibkan suatu kawasan," tegasnya. Lebih lanjut, jikadalam penggusuran dan penertiban yang akhir-akhir initerjadi, ada tuduhan dipimpin oleh Kapolresta Medan,sebagai pucuk pimpinan di Polresta Medan, dirinya siapmempertanggung jawabkannya kepada publik.

Akan tetapi, sejauh ini, Tagam menyatakan, sebagaipimpinan di Polresta Medan hanya diberikan wewenanguntuk mengawal jalannya penertiban dan penggusuranuntuk menghindari hal-hal anarkis yang terjadi saat adanyapenggusuran dan penertiban.kanan dari sekolah. (S.EDHI)

Penertiban PKLTanggung Jawab Walikota

BNN Grebek Markas Kangen Band

JAKARTA - Hampir tiga tahun IbukotaJakarta bebas bom, kini bom kembalimenguncang. Bom yang dirancangdalam bentuk paket buku, dikirimkansecara serentak pada Selasa pekan lalu,kepada empat tokoh di Jakarta. Merekayang dapat kiriman paket bom, UlilAbshar Abdala (pimpinan JaringanIslamiyah Liberal),

Jenderal Gores Mere (Kepala BadanNarkotika Nasional), Japto S Soerjo-soemarno (Ketua Pemuda Pancasila)dan Ahmad Dhani (musisi). Dari empatpaket bom yang disebar, hanya satuyang meledak. Tiga lainnya diserahkanke Tim Gegana Polri untuk diledakkan.Paket yang meledak itu, kiriman buatUlil alamat di Kantor Radio BeritaKBR68H juga Sekretariat KomunitasUtan Kayu di Jalan Utan Kayu 68Rawamangun, Jakarta Timur. Akibat-nya, 3 anggota polisi mengalami lukaberat dan 2 lainnya cedera.

Para korban, Kasat Reskrim JakartaTimur Komisaris Dody Rachmawantangannya nyaris putus. Korbanlainnya, Bripda Bara dan AKP Karli-man, satpam Rahmanto dan Mulyanacedera ringan. Para korban dilarikan kerumah sakit untuk mendapatkanpertolongan.

Annisa Wulandari (20), resepsionisKomunitas Utan Kayu menjelaskansekitar pukul 10.00 WIB, menerimapaket amplop besar warna coklat,ditujukan Ulil Abshar Abdalla. Setelahmenerima paket gelap itu, Annisamenempat paket itu di rak buku. "Yang

membawa paket lelaki bertubuh kurusdengan pipi kempot tanpa jerawat.Memakai topi gelap dan jaket hitam.Saya lupa kaosnya warna apa, tapitinggi lelaki itu sekitar 160 sentimeter,"paparnya.

Sekitar pukul 14.00 WIB, paketkiriman itu diambil Sekretaris Ulil,Saidiman (30). Dia langsung membukaamplop coklat dibuka, ternyata adabuku besar dengan lebar 20 sentimeter,panjang 30 sentimeter, dan tinggisekitar 10 sentimeter. Buku itu berjudul´Mereka Harus Dibunuh Karena Dosa-Dosa Mereka Terhadap Islam dan KaumMuslimin´. Pengirim paket bernama DrsSulaiman Azhar LC, dengan alamat JlBahagia Gg Panser No 29 CiomasBogor.

Sampul buku warna hitam dengansemburan warna merah. Dengan gambarbendera Amerika dan gambar sasarantembak tepat di tengahnya. Didalamnyajuga terdapat sebuah surat berisikanpermohonan memberikan kata pengan-tar. Tertulis juga nomor telpon seluler081332220579.

"Saya lihat kok buku itu tidak bisadibuka, juga tak ada lembaran-lemba-ran kertas didalamnya. Namun adasedikit celah. saya coba mengintip apaisi di dalam kotak mirip buku," papar-nya sambil melihat isinya berwarnahitam-hitam. Ada kabel warna gelap.Saidiman langsung mengambil alatpendeteksi metal yang didekatkannyake kotak itu. Ternyata muncul bunyi,"Kresek...kresek...kresek.". Dia langsung

yakin itu bom.Paket itu dibawa lari dari lantai

dua ke bawah, lantas ditaruh dihalaman luar kantor. Saidimankontak Satpam lalu menghubungipolisi. Sekitar 30 menit kemudian,polisi datang langsung memberikangaris polisi yang membentuk kotakdengan luas sekitar 20 meter persegi.Petugas pun mengontak Tim GeganaPolri. Penjinak bom tak kunjung tiba,Kepala Satuan Reserse KriminalPolres Jakarta Timur, Komisaris DodiRahmawan memerintahkan anggota-nya untuk mengambil air dan menyi-ramkan paket itu sembari mengulitisampul buku satu persatu.

Salah satu anggota polisi sempatberkata,"Ada kawatnya," ketika paketdibuka. Setelahnya polisi lain menga-takan,"Ada handphone." Tak lamakemudian terjadi ledakan yang sangatkeras. Komisaris Dodi yang berada didekat paket bom terkapar. Juga duaanggotanya Ajun Komisaris Karlimanpun tak berdaya. Mereka langsungdilarikan ke rumah sakit terdekat.

Satu jam kemudian, tim penjinakbom Gegana baru tiba di lokasi. Polisilangsung menyisir lokasi, mengumpul-kan barang bukti dan memeriksasejumlah saksi. Sementara Kirimanpaket bom buku di rumah AhmadDhani, pentolan group band Dewa 19,sangat mengejutkan. Paket bom bukuberjudul 'Yahudi Militan' untukAhmad Dhani diterima Selasa pekanlalu, pukul 09.30 WIB, di rumah Dhani

di kawasan Pondok Indah JakartaSelatan. Pengirim paket AlamsyahMuthar S.Sos beralamat di JalanDermaga 21 Bogor.

Namun, paket buku itu tidaklangsung dibuka dan hanya ditaruh didalam ruangan kerjanya. Kamis pekanlalu, seorang karyawan Dhani tertarikuntuk membuka paket buku. Namun iacuriga lantaran sampul buku lengket.Dan langsung telepon polisi. Petugaspun berdatangan ke rumah Dhani."Bom berdaya ledak rendah ini sudahdijinakkan Tim Gegana. Kami sedangmelakukan pengusutan alamatpengirim serta meminta keterangandua orang saksi yang menerima paketbom itu," ungkap Kapolres JakartaSelatan Kombes Pol Gatot EdiPurnomo.

Saat Tim Gegana datang, nampakvokalis TRIAD nampak tenang, rautmukanya santai dan tak terlihatkepanikan. "Saya baru tahu adakiriman paket itu. Saya tenang aja,nggak cemas, nggak khawatir. Sayaserahkan kepada polisi," komentarManager Republik Cinta Manajemen(RCM).

Dhani mengaku menyesal karenarumah sekaligus kantor tidak dileng-kapi CCTV, sehingga tidak mengetahuisiapa orang yang mengirimkan pakettersebut. "Ternyata CCTV itu penting.Biar kita tahu siapa yang mengirim kesaya," sambungnya.

Kepala Kepolisian Daerah Metro-politan Jakarta Raya Irjen Pol Sutar-

man menjelaskan paket bom jenis lowexplosive di Jakarta ini hanya untukmenimbulkan ras ketakutan di masya-rakat. Selain itu, pelaku pengiriman paketbom di BNN punya ciri-ciri sama denganpengirim paket bom lainnya. Juga suratyang ada dalam paket itu sama,permintaan untuk memberikan komentardi dalam buku, kata Sutarman.

Soal alamat pengirim paket bom,lanjut Kapolda, Kapolres Bogor telahmenemukan alamat rumah tersebut,tapi kosong. Alamat itu, dulu memangditempati orang namanya Samsudin,tapi sudah lama pindah, kira-kira enambulan lalu.

Kepala Badan Nasional Penang-gulangan Terorisme Ansyaad Mbaimengemukakan, rangkaian teror bommenggunakan buku bukan modus baru,melainkan sudah pernah menjadi 'trend'sejak lama, khususnya aksi teroris diEropa. "Ini memang trend internasional.Tahun lalu di Eropa ini trend," kata Mbai.

Di Timur Tengah, Inggris, Italia, hinggaJerman juga pernah terjadi hal yangsama. Targetnya tidak harus dari kala-ngan pemerintah, tapi individu-individuyang dianggap 'musuh'. "Ini termasuksebetulnya bukan teknik baru," sambung-nya. Pengamat teroris Suripto menilaipaket bom ini hanya untuk pengalihankasus besar yang terjadi di republik ini.Diingatkan, dua koran Austalia mengu-pas habis-habisan kasus korupsi diPresiden SBY dengan koleganya. Kini,sudah dilupakan masyarakat karenamuncul isu paket bom. (ENDY)

MEDAN - Guru dan murid di Sekolah Dasar (SD) Negeri 060870Jalan Krakatau Medan, Senin pekan lalu, mogok belajar danmenuntut kepala sekolah (kepsek), Hj Rosita Ainun mundurdari jabatannya. Aksi mogok belajar itu dimulai sejak upacarabendera yang biasanya dilakukan saban pagi. Tetapi, Senin pagiitu, para guru tidak mngikuti kegiatan tersebut. Murid-muridyang melihat hal ini hanya bisa keheranan karena pada saatupacara hanya sang Kepsek dan seorang guru saja.

Usai upacara, para guru langsung mengarahkan paramuridnya guna berunjukrasa dengan membuat poster danmeneriakkan sang kepsek harus turun, karena selain dinilaiarogan juga telah banyak melakukan penyelewengan danaoperasional sekolah (BOS).

Hj Rosita yang mendapat kenyataan ini, hanya bisamendekam di ruangannya saat para guru dan ratusanmuridnya mengangkat beragam poster yang berisimeminta dirinya turun. Para wartawan yang menda-tanginya meminta konfirmasi sama sekali tidak digubris.

Suri, salah seorang guru kepada wartawan mengatakan,aksi ini merupakan puncak dari kemarahan guru atas tindakarogan Hj Rosita yang telah memaki-maki para gurukarena persoalan sepele yang sebenarnya buntut darikebijakannya pula. Diungkapkan Suri, ini bermula Rositaterlambat saat datang ke sekolah, pada Seninlalu. Saat itupintu pagar sekolah telah tertutup, sehingga kendaraan dandirinya tak bisa masuk. Sementara itu upacara benderadilaksanakan tanpa adanya dirinya.

Dalam keadaan marah, Rosita kemudian mengum-pulkan seluruh pengajar di ruang kantor guru. Di tempatitu, dengan sangat keras dia memaki seluruh guru denganperkataan yang sangat menyakitkan para pengajartersebut. "Seluruh nama kebun binatang dan organ tubuhdi sebut ibu itu sambil tangannya menuding kepada kamisemua," ujar Suri lagi.

Sementara itu Kepala Urusan Pelaksana Teknis (Ka UPT)Pendidikan Kecamatan Medan Timur, Abdul Alik Sebayangmemaksakan hadir di sekolah berusaha menenangkanratusan murid dan mengajak para guru untuk membica-rakan hal tersebut. (S.EDHI)

Guru dan Ratusan Murid SDN 060870Tuntut Kepala Sekolah Mundur

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN)terus melakukan gebrakan memburu para artisIndonesia, yang menggunakan narkoba.Giliran, markas Kangen Band di CibuburJakarta, menjadi incaran. Saat kelompok bandasal Lampung ini berkumpul Cibubur, petugasBNN pun menggerebeknya. 10 pemuda dici-duk dan digiring ke Markas BNN di CawangJakarta. Hasil pemeriksaan tes urine, dari 10pemuda dua diantaranya positif penggunanarkoba.

Kedua pemuda itu, Andika dan Izy saja yangpositif menggunakan narkoba. Kalau yanglainnya sudah kami lepaskan karena tidakditemukan menggunakan barang terlarang,terang Benny Mamoto, Direktur Pembe-rantasan Badan Narkotika Nasional (BNN),di Gedung BNN Jakarta, Senin pekan lalu.

Andhika Maesa Setiawan adalah sangvokalis Kangen Band, dan M Hary Alfarizyalias Izy, keyboards Kangen Band sementarapersonal dan kru Kangen Band lainnya sudahdiperbolehkan pulang dan sewaktu-waktuakan dimintau keterangan sebagai saksi dalamkasus ini, papar Benny.

Kedua pemuda itu, sambung Benny, segeradilimpahkan ke Lido untuk menjalankanrehabilitasi. Hal ini nampaknya sudah sangatadil jika kedua personil ini manjalankanrehabilitasi. Pasalnya, keduanya hanyalahkorban yang menyalahgunakan barang haramtersebut. "Ini sudah sangat sesuai Undang-Undang Narkotika yang baru. Yakni Undang-Undang No. 35 yang baru memang mengha-ruskan jika penyalahgunakan narkotikamemang harus menjalakan rehabilitasi.Memang Undang-undang yang baru ini sangatkejam dengan para bandar," paparnya.

Ditambahkan, kedua pentolan grup bandini sangat setuju menjalankan rehabilitasi.

Apalagi keduanya masih ingin terus berkar-ya. Dan saat menjalani rehabilitasi di Lido,keduanya bisa berkarya, masiih bisa nge-band, masih bisa menjalakan sisa-sisakreatifitasnya. "Jadi kami harus tetapmendukung mereka.

Doakan saja agar mereka bisa lebih baiklagi dari sekarang," harapnya. Andhika danIzzy selamat dari ancaman bui karenakeduanya tidak membawa barang buktinarkoba pada diri mereka. Sanksi penggunanarkoba jelas lebih ringan dari pada penyu-plai. "Tapi bagi mereka yang menyuplainarkoba, tidak ada ampun, akan disidang-kan," tandas Benny.

Andhika dan Izzy menyampaikan permo-honan maaf kepada semua pihak. "Kaminyesel banget. Mohon maaf sebesar-besar-nya kepada fans, orangtua, dan manajemenPositive Art," kata Andhika sambil mena-ngis dan tak bisa berkata untuk melanjutkanketerangan. Izy mengetahui Andhika mena-ngis langsung mengambil alih dan menga-takan penyesalan terhadap apa yangdilakukannya sudah sejak lama. "Kamimenyesal mengecewakan kalian semua.Kami imbau artis lain untuk jangan sekali-kali memakai narkoba. Penyesalan akanselalu datang seperti ini," kata Izymengakhiri. (ENDY)

PEMALSUAN DOKUMEN. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Coki Manurung (kanan)bertanya kepada tersangka pemalsuan dokumen saat gelar kasus di MapolrestabesSurabaya, Jumat (18/2). Tersangka Juned Muktar Hakim (37) berhasil diringkus olehSatuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya terkait pemalsuanberbagai dokumen negara antara lain, Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga(KK), akta kelahiran, ijazah, surat nikah hingga paspor dan menyita ribuan barangbukti yang telah beroperasi selama empat tahun. (KPKPos/REP)

12

LIPSUS

KPK POS

KRIMINALE D I S I 141

21 - 27 MARET 2011

PPPPPAHITNYAHITNYAHITNYAHITNYAHITNYA BUA BUA BUA BUA BUAH MANAH MANAH MANAH MANAH MANGGGGGGGGGGAAAAASSSSSANANANANANG BILG BILG BILG BILG BILAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYAAAAATTTTT

KAPOLSEKTA Percut SeiTuan Kompol MaringanSimanjuntak mengaku kalauberkas acara pemeriksaan(BAP) pengaduan Nurliahdengan Jumain ini sudahdilimpahkan ke Kejari LubukPakam untuk selanjutnyadiproses ke persidangan.

Dikirimnya BAP wargaSimpang Lolom Dusun IVGang Masjid, Percut Sei Tuanitu dikarenakan petugaspenyidik Polsekta Percut SeiTuan merasa sudah lengkapdan layak untuk dilmpahkanke JPU. Dan, ternyata selangbeberapa hari kemudian JPUmenyatakan berkasnya sudahlengkap (P21) dan harusdikirim untuk selanjutnyaakan diproses kedalampersidangan. "Berkas keduanyasudah lengkap (P.21)," akuMaringan ketika ditanya viaselular Senin pekan lalu.

Diterangkannya, dalamkasus ini polisi sudah melaksa-nakan tugasnya dengan baikdan benar dan itu dapat dilihatdengan proses hukumnyaberjalan hingga ke JPUmeskipun keduannya salingmelapor. Ketika ditanya

terkait Nurliah yang sempatmelaporkan Jumain malahstatusnya berubah korbanmenjadi tersangka. PerwiraPolri berpangkat Kompolinipun dengan tenang menga-takan kalau dalam kasus inikeduannya saling mengadukansatu sama yang lain.

Sehingga Nurliah yangseharusnya menjadi korbankini juga harus menjaditersangka atas pengaduanJumain. Dan, begitupulaterhadap Jumain yang status-nya ikut jadi tersangkadikarenakan berdasarkanpengaduan Nurliah.

Disingung tentang adanyaintimidasi yang dilakukanpenyidik pembantu terhadapNurliah, Kapolsekta Percut SeiTuan inipun tidak bisa memas-tikannya.

Sebab untuk membuktikan-nya petugas penyidik dalamkasus Nurliah dan Jumainsedang dalam proses pemerik-saan petugas Unit P3DPolresta Medan. "Ada tidakadanya kita liat aja hasilpemeriksaan petugas UnitP3D," ujarnya.

(S.EDHI)

Anak Dibawah Umur Bisa dikenakan Pasal PencurianJIKA seorang anak didugamelakukan pencurian, ianya bisadikenakan pasal pencurianwalau usia anak tersebut 13tahun namun saat ianya menja-lani hukuman tempat ianyaditahan jangan disamakan ataudisatukan dengan tahanan yangteah dewasa sebab jika anakdibawah umur yang hukuman-nya telah dijatuhkan pihakpenuntut maupun jaksa dapatdipidanakan demi hukum.seorang anak jika dipenjarakandemi hukum ini bukan berartiadanya pelanggaran HAM bagisianak namun jika ianyadisatukand engan tahanan yangtelah dewasa ini bisa dikatagori-kan telah melanggarn HAM bagisianak tersebut.

Demikian dikatakan Kabid

Humas Podasu Kombes Pol heriS saat dikonfirmasi melaluiKalakhar Humas Poldasu AKBPMP Nainggolan saat dikonfir-masi,Jum'at pekan lalu di ruangkerjanya. MP Naingolan me-nambahkan kasus ini kejadian-nya dimana, kenapa anaktersebut dipenjarakan lantarandiduga ianya melakukanpercobaan pencurian buahmangga, apakah mangganyasudah dicuri sang anak ataubelum, yang jelas dulu persoa-lannya. "Coba wartawanperjelas dulu persoalannya, siapayang menangani kasus tersebutkenapa si anak sampai dijeblos-kan ke sel penjera, jangan-jangan bukan kasus pen-curiannya yang dipasalkankepada sang anak. Coba dulu cek

ke Polsekta Percut Sei Tuan jikamemang kasusnya ada, apalagidiketahui kasus tersebut terjadisekitar bulan Juli 2010 lalu,itukan sudah lama," ujarnya.

Sebenarnya kasus ini tidak-lah mencuat kepermukaan jikasaja orang yang diadukan kepolisi bocah SD, namun karenayang dilaporkan ke polisi didugagara gara adanya percobaanpencurian buah mangga dimanasipencuri dikatakan sempatdipukul alias dianiaya sipemilikmangga akhirnya orang tuasianak tidak senang lalu mela-porkan kasus pemukulantersebut ke Polsekta Percut SeiTuan.

Sebaliknya, mengetahui ianyadiadukan oleh bocah SD didugayang hendak melakukan

percobaan pencurian buahmangga ini, sipemilik manggakemudian balik mengadukansibocah tersebut ke PolsektaPercut Sei Tuan sehingga kasusini menjadi sprit karena keduaduanya sama sama mengadu.

MP Nainggolan menam-bahkan, persoalan anak diba-wah umur yang diduga mencobamelakukan percobaan pencurianbuah mangga seyogianya sianaktidak ditahan sebab ianya masihdalam perlindungan orangtuanya walau disini ada pasalyang dikenakan kepada sianakyakni pasal pencurian buahmangga yang artinya sianakdikenakan pasal 363, itupun jikasudah terjadi adanya pencurianbuah mangga, jika pencurianbuah mangga belum terjadi

namun sipemilik buah manggamenganiaya sianak makasipemilik pohon mangga bisadikenakan pasal penganiayanterhadap anak anak.

Jika satu kasus sudah adapasalnya maka kenaljutannyaadalah ke penuntut umum ataujaksa sebab setiap pasal yangdisebabkan adanya pelanggaranhukum maka kasusnya dilan-jutnya ke kejaksaan.

Saat disinggung apakahpolmas atau yang sekarangdisebut polisi pedesaan tidakbisa menyelesaikan kasus ini, MPNainggolan mengatakan jikaterkait adanya tindak pelang-garan kriminal maka bisa sajasikorban membuat pengaduan kepolisi namun jika keduanyasudah ada kata perdamaian

diantara kedua belah pihakmaka polisi berhak menye-lesaikan perselisian antarakeduanya sehingga kasusnyatidak diteruskan ke pihakpenuntut umum maupun jaksa.

Untuk kasus sengketa tanahbisa diselesaikan oleh Pomsamaupun polisi pedesaan namunjika menyangkut kriminalpolmas maupun polisi pedesaantidak dapat mengangani kasustersebut, kasus ini seharusnyaditangani oleh polisi. "Jikakeduanya telah ada katakesepakatan disaat dipertemu-kan petuga polmas dan polisipedesaan bisa saja kasustersebut tidak diteruskan kepolisi asal saja tidak ada yangmerasa dirugikan," ujarnya.(KHAIR)

BANYAK manusia yang pasrahdan mengeluh lantaran tidakmampu dalam mengarungikehidupan ini.Namun getirnyapersaingan hidup itu ternyatakalah dengan rasa pahit buahmangga milik bilal mayat diRumah Sakit Haji Medan,Jumain Dahlan yang berada diDusun IV Simpang LolomKecamatan Percut Sei Tuan, DeliSerdang.

Pasalnya, gara-gara buahmangga itulah perjalanan hidupkeluarga Nurliah dan petugaspenyidik Mapolsekta Percut SeiTuan harus ikut merasakanpahit dikarenakan mau tidakmau berurusan dengan persoa-lan hukum. Perseteruan dua jiranbertetangga, yakni Nurliah (32),dan Jumain (25), keduannyawarga Dusun IV SimpangLolom, Gang Masjid, Percut SeiTuan, Deli Serdang.

Berdasarkan informasi yangdiperoleh, awal kejadian ketikaanak Nurliah, yakni MuhammadAlfarizi (9), sedang bermainketapel burung dengan teman-teman sebayanya, pada12 Juli2010 sekira pukul 15.00 WIB,tidak jauh dari rumahnya.Namun secara tidak disengajapeluru ketapel salah seorangteman Al Farizi nyasar ke rumahJumain. Lantas, pria inipunmarah kepada teman- temanAlfarizi tersebut. Sehinggateman-teman Al Farizi inipunlangsung lari ketakutan, melihatteman-temanya lari,Alfarijiyang kabarnya menjadi korbanpemukulan Jumain juga ikut larikarena melihat teman-temanyakabur.

Namun saat berlari bajukorban tersangkut di sepeda-motor yang tidak jauh daritempat mereka bermain,

sehingga korban tertangkap olehJumain. Setelah tertangkap,pelaku langsung memukulkepala korban hingga memar-memar dan mengalami pem-bengkakan di kuping korban,sehingga korban menangis danmengadukan pemukulan yangdilakukan oleh Jumain tersebutke ibunya Nurliah yang padasaat itu sedang berada di rumah.Melihat kepala anaknya menga-lami memar-memar dan mena-ngis, ditemani ibunya, korbankemudian pergi mendatangirumah pelaku, guna memper-tanggungjawabkan perlakuanya.

Namun sayang bukanpertanggungjawaban yangdidapat oleh Al Farizi bersamaibunya, malah Jumain kemu-dian nekat melayangkanpukulan hingga tangan sertamenendangnya hingga tanganNurliah juga mengalami lukamemar. Karena postur tubuhpelaku yang lebih besar, sehing-ga Nurliah bersama anaknyatidak kuasa melawanya sehing-ga mengadukan kejadian itu kePolsekta Medan Percut Sei Tuandengan no LP/1545/VII/2010/TBS Percut Seituan tertanggal12 Juli 2010 pukul 16.30 WIB,laporan tersebut kemudianditerima oleh Aiptu Jhony danselanjutnya diperiksa.

"Tapi kok aneh ya, masak akuyang melapor ke polisi, kok jadiaku yang dituduh polisi melaku-kan penganiayaan, padahalbukti visumku ada, dan anaksaya pun ada bukti visumnyatetapi malah aku yang dipanggilpolisi sebagai pelakunya danakan dilimpahkan katanyaberkasnya ke JPU Lubukpakam," kesal Nurliah didam-pingi kuasa hukumnya, HasbiSitorus saat ditemui di Mapol-

resta Medan Senin pekan lalu.Dengan nada bercampur sedihdan kesal wanita ini jugamenunjukkan bukti suratpanggilan dari polisi kepadanya.Di mana dalam Isi surat pang-gilan tersebut tanggal 10 maret2011 pihak Polsek Percutmemanggil Nurliah dengan NoS.pgl/326A/III/2011/Reskrimdalam surat panggilan tersebutNurliah diminta untuk datang

ke Polsekta Percut pada tanggal15 Maret agar berkas dankasusnya dilimpahkan ke JaksaPenuntut Umum (JPU) CabangKejaksaan Negeri Lubuk Pakamdi Labuhan Deli dalam rangkaperkara Tindak PenganiayaanSebagaimana dimaksud dalampasal 351 (1) KUHP denganNurliah sebagai pelakunya.

Ditambahkanya, setelahmengadukan kejadian itu ke

polisi dirinya juga telah mela-porkan penganiayaan yangdialami anaknya tersebut keKomisi Perlindungan AnakDaerah (KPAID) Sumut . "Akujuga telah melaporkan kejadianini ke KPAID," terang Nurliah.Dengan menitikkan air matasembari menggendong anaknyayang masih berusia 3 tahun,dirinya tidak menyangkakejadian yang dialaminyaberputar kenyataan, sudah jatuhditimpa tangga lagi. "Sungguhmalang nasibku ini hanya karenaaku orang yang tidak punyauang dan kekayaan hukum jugatidak berpihak kepada sayawalau tindakanku benar." ujarNurliah dengan menangis.

Dikatakanya, aparat penegakhukum yang seharusnya melin-dungi, melayani dan mengayomimasayarakat dan seharusnyaberpihak pada kebenaran justruberbanding terbalik dengankenyataan yang sebenarnya."Hukum ini ternyata hanyaberpihak kepada orang kayayang punya uang banyak,aparatnya hanya berani menin-dak yang kecil-kecil seperti sayakalau yang besar-besar tidakberani," kata Nurliah. LanjutNurliah, hingga saat ini dirinyamasih mempertanyakan kebe-naran keberpihakan aparatkepolisian untuk membelakebenaran.

Namun, dirinya masih memujiketegasan Kapoldasu Irjend PolOegroseno yang dengan tegasmenyatakan akan menindakAnggotanya danmemindahkanya. "Kata pakKapolda kemarin di rumahnyaakan menindak tegas oknumpolisi yang bermain-main itu.Katanya akan memindahkanyake Nias bahkan bila perlu akan

dipecat," ujar Nurliah meniru-kan suara Kapoldasu Oegroseno.

Sementara itu pengacaraHasbi Sitorus mengatakandirinya cukup aneh melihatkasus yang menimpa kliennyaitu. Pasalnya pelaku yangseharusnya diproses secarahukum justru terbebas darijeratan hukum. "Aneh sekali inibah, masak korbanya yang jaditersangka? Darimana jalanyaitu? Apa memang ini hukum danpenegak hukum di Indonesia ini?Pelakunya malah berkeliarandan berani pula dia bilang polisiitu sudah saya bayar, ke manalagi kalian mau mengadu?Hebat kali dia bah," ujar Hasbimenirukan suara Jumain.

Rasa ingin menuntut keadilanjuga ingin dirasakan olehJumain, meskipun ketikaditanya di Mapolresta Medansang bilal mayat ini tidak maumemberikan penjelasan secaradetail. Di mana dalam kasus iniia juga mengaku masih bingungsebab dalam pengaduannya kePolsekta Percut Sei Tuanstatusnya sebagai korban dankini malah terbalik menjaditersangka." Saya bingungkenapa bisa jadi tersangka," akuJumain.

Ketika disinggung adanyamelakukan penganiayaanterhadap AlFarizi, pria berusiabekisar 25 tahunan inipunmembantah semua tundinganyang dilontarkan Nurliahkepadanya. Bahkan dirinya jugamembantah tidak pernahmemukul anaknya hinggatelinganya sampai tuli. "Tidakada saya pukul apalagi sampaibudge (tuli-red)," kilah Jumainsambil pergi meninggalkanwartawan.

(S.EDHI)

KOMPOL MARINGAN SIMANJUNTAK :

Berkasnya Sudah Dilimpahkan ke JPU

KOMBES TAGAM SINAGA :

Lima Orang Sudah Diperiksa

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)Sumut berjanji akan selalu meresponsif dan akan siapuntuk mendampingi Alfarizi dalam kasusnya. Namundemikan, KPAID SU tetap meminta kepada kuasa hukumAlfarizi untuk menghadirkan saksi ahli seperti dokter, yangmenangani perawatan korban hingga memperlihatkanhasil visumnya untuk ditindaklanjuti.

"Kalau bisa, kita sudah pegang hasil visumnya si Alfariziatau kalau tidak, bisa kita panggil dokternya yangmenangani perawatan pertama. Dari situ nanti kitamelakukan investigasi untuk mengusut kasusnya," jelasKetua KPAID Sumut, Zahrin Piliang ketika dihubungi,Senin pekan lalu. Ditambahkannya, sejauh ini berdasarkandata ada dua kasus anak yang tidak diproses di PolsekPercut Sei Tuan membuat masyarakat merasa tidakpercaya atas kinerja polisi untuk dapat mengungkapnyatanpa harus ada yang mengusutnya. "Karena pernah terjadidua kali, yang pertama kasus pemerkosaan dan kasuspenganiayaan ini.Statusnya sama, malah korban yangsetelah diperiksa jadi tersangka," ujarnya.

Ketika disingung tentang kinerja Polsekta PercutSeituan dalam kasus penanganan terhadap anak, ZahrinPiliang inipun menilai kalau pihak Polsek Percut Seituantidak memiliki perspektif perlindungan terhadap anak. Diajuga meminta pihak Polresta Medan dan Polsek Percut SeiTuan untuk mempertanyakan mengapa kasus ini tidakdilanjutkan."Ini bukan hanya sekali saja terjadi," katanya.Untuk menindaklanjuti kasus anak ini, KPAID Sumutrencananya akan men gambil langkah ke depan berupamenyurati pihak Polsekta Percut Sei Tuan agar segeraditindaklanjuti. Bukan itu saja masih dikatakan Zahrin,pihaknya juga meminta polisi untuk mau kembalimenggelar perkara mengenai pengaduan korban Alfarizitersebut. (S.EDHI)

KPAID SumutDampingi Al Farizi

KAPOLRESTA Medan KombesPol Tagam Sinaga megaku dalammengungkap kasus MuhammadAl Farizi pihaknya telah meng-gelar perkara warga yang menjadikorban malah ditetapkan jaditersangka. "Perkaranya sudah kitagelar. Ini nantinya akan ditindak-lanjuti dengan pemeriksaan bebe-rapa pihak terkait. Bila didapatbukti, anggota tersebut akandiberi sanksi tegas," ujarnyaketika ditanya wartawan, Seninpekan lalu.

Dikatakanya, dalam pengung-kapan kasus ini Polresta Medantidak akan menutup-nutupi ter-masuk bila ada personilnya yangterlibat melakukan kesalahan.Bahkan sekarang ini ada 5 orangsaksi termasuk petugas penyidikpembantu Polsekta Percut Seituanyang ikut dimintai keterangan-nya. Sebenarnya, lanjut Tagam,berkas pemeriksaan warga DusunIV, Simpang Lolom, Percut Sei-tuan ini sudah lengkap (P21), se-hingga polisi tidak bisa lagi ikutcampur dan itu merupakan wewe-nang JPU yang akan membawapersoalan ini kedalam persidangan.

Mengenai telah diperiksanya 5orang saksi, orang nomor satu diMapolresta Medan ini mengakukalau pemeriksaan itu terpaksa

dilakukan petugas Unit P3D,hanya untuk membuktikan ada-nya dugaan perlakuan intimidasiyang dilakukan petugas penyidikpembantu kepada Nurliah saatdiperiksa. "Kita mau buktikandugaan itu bila benar maka akankita tindak tegas," ancam Tagam.

Ditambahkanya, sebenarnyaPolsekta Percut seituan telahmenjalankan tugas sebagai polisiuntuk menerima setiap penga-duan dari masyarakat. "Jadi polisihanya menerima pengaduan darimasyarakat. Nanti tidak diterimadipermasalahkan, diterima jugapengaduannya pun dipermasa-lahkan. Yang jelas anggota sudahmenjalankan tugasnya sesuaiprosedur dan berkasnya diteruskanke kajaksaan," ungkap Tagam.

Dikatakannya, kedua penga-duan itu diterima Polsekta PercutSei Tuan, karena mengingat tugaspolisi yang mengayomi, melin-dungi dan melayani masyarakat."Jangan tanya ke saya kenapamereka saling mengadu. Tapitanyakan saja sama masing-masing pelapor, polisi hanyamenerima pengaduan dari masya-rakat. Kalau masalah kenapakasusnya sama-sama P21, itusudah merupakan hasil kerja daripetugas penyidiknya. (S.EDHI)

KPK POS

SUARA KPKE D I S I 141

21–27 MARET 2011

13

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.comttd:redaksi

KUTIPAN ini menggambarkanbahwa akar korupsi diIndonesia berasal darikekuasaan politik. Para aktordan elite politikbermusyawarah tidak untukmemberikan kebaikan sebesar-besarnya bagi rakyat, tetapijustru berkolusi untukmenggerogoti dana-dana publik(APBN/APBD). Pembangunangedung baru DPR menjadibentuk perilaku korup paralegislator dengan menggunakankekuasaan yang melekat padafungsi DPR, salah satunyamenyangkut fungsi di bidanganggaran. Dengan fungsi ini,DPR telah mengabaikanpenolakan publik ataspengalokasian anggaranpembangunan gedung barutersebut.

Sikap ini juga bisa dipandangsebagai sikap apatis paraanggota DPR terhadapketerpurukan perekonomianmasyarakat Indonesia. DPRlebih memilih memperjuangkankepentingan diri dan kroninyadengan menginjak-injakamanah pemilihnya. Meskipunmenuai penolakan publik,pembangunan gedung setinggi36 lantai dengan biaya Rp 1,3triliun dipastikan tetapdilakukan (Kompas, 8/3).

Upaya pembangunan gedungini telah menghabiskananggaran negara hingga Rp14,7 miliar, yang digunakanpada tahap awal perencanaan.Padahal, tahun 2010 telahdianggarkan Rp 250 miliar. Jikadikalkulasi, pembangunangedung baru DPR ini tidakhanya berada pada kisaran Rp1,3 triliun, tetapi akan sampaipada angka Rp 1,4 triliun(Fitra).

Kebohongan DPRInisiatif pembangunan

gedung baru ini sejak awaltelah dicurigai karena tidakberdasarkan argumentasi yangbisa dipertanggungjawabkan.DPR telah berbohong untukmemuluskan rencanapembangunan gedung.

Kebohongan diduga sebagaibentuk ”legalisasi” rencanapembangunan gedung baruDPR. Setidaknya DPR telahmelakukan empat kebohongan.

Pertama, bohong tentangkemiringan gedung DPR. Klaim”gedung miring” initerbantahkan dengansendirinya. Kedua, kebohonganDPR bahwa semua fraksimenyetujui rencanapembangunan. Fakta yangterungkap justru sebaliknya,Fraksi Gerindra ternyata telahdua kali menolak, yakni padaOktober 2010 dan Januari 2011.

Kebohongan ini patutdigugat dan diungkap karenaKetua DPR Marzuki Aliemenyatakan, jika salah satufraksi saja menolak usulan ini,pembangunan gedung baru

akan dibatalkan. Ternyata,pascapenolakan FraksiGerindra, upaya pembangunangedung tetap berlangsung.

Kini, fraksi yang menolakusulan sepertinya telah berbalikarah jadi mendukung. Hal inidapat dilihat dari pernyataanWakil Ketua Badan UrusanRumah Tangga DPR yang jugakader Fraksi Gerindra bahwapembangunan akan tetapdilanjutkan (Kompas, 8/3).

Ketiga, kebohongan DPRmenyangkut upaya perbaikankinerja. Alasan ini masukkategori kebohongan karenafakta yang ada justrusebaliknya. Fasilitas yangselama ini diberikan olehnegara kepada anggota DPRternyata tidak berdampakmeningkatkan kinerja dalampelaksanaan ketiga fungsi DPR:legislasi, pengawasan, dananggaran (”Darurat Parlemen”,Kompas 13/1).

Keempat, kebohongan DPRyang ”mengambinghitamkan”karyawan DPR dalampenyediaan fasilitas rekreasi,seperti kolam renang, padagedung baru. Padahal, tak adasurvei apa pun yang bisamenjustifikasi bahwa karyawanDPR membutuhkan itu.Kebohongan-kebohongan inijadi pelengkap daripermufakatan jahat parlemenuntuk menggerogoti danapublik dengan ”topeng”pembangunan gedung baru.Fakta ini seharusnyamenyadarkan masyarakatbahwa pilihan mereka untukmewakilkan kepentinganmelalui anggota DPR telahdikhianati.

Memburu renteKecurigaan adanya

kepentingan bisnis di balikpembangunan gedung inisemakin tidak terbantahkan.Apalagi, tren menunjukkan,tidak sedikit anggota DPR yangmemiliki latar belakangsebagai pebisnis.

Dalam sejarah politik diIndonesia, tampaklah bahwaakar korupsi terdapat dalampraktik pemburuan rente yangsudah berurat-akar sejak zamanprakemerdekaan. Para elitesecara sistematis menggunakanpengaruhnya untukmemengaruhi setiappengambilan keputusan dalamperencanaan anggaran.

Hal yang sama jugaditengarai terjadi pada tataranaktor dan elite politik diparlemen. Walaupun telahmengalami pemutakhiran,ternyata perilakunya tetapsama.

Konfigurasi semacam initelah menjadi ”parasit” baginegara, terutama dalam halpengelolaan dana publik,sehingga inisiatif untukmenyejahterakan masyarakathanya menjadi slogan semata.

Pembangunan gedung baruDPR yang bermasalah inimenyiratkan bahwa problempolitik semacam ini sedangmelanda DPR. Mereka seolah-olah bermetamorfosis dariwujud yang ideal (DewanPerwakilan Rakyat) menjadiDewan Pemburu Rente.

Penulis adalah PenelitiHukum dan Kebijakan TI

Indonesia/Kmps 17311

Dewan

Pemburu

Rente

Pembuktian Terbalikdan Good Governance

UNTUK pertama kalinyadalam sejarah peradilanpidana, pembuktian terbalikditerapkan. Itulah yang terjadipada perkara Bahasyim Assifie,mantan pejabat pajak. Pada 2Februari 2011, PengadilanNegeri Jakarta Selatanmemvonis Bahasyim denganhukuman 10 tahun penjara.Bahasyim juga dihukum untukmembayar denda sebesar Rp250 juta (subsider tiga bulankurungan). Pengadilan meme-rintahkan agar harta kekayaanBahasyim senilai Rp 61 miliardan US$ 681 153 disita untuknegara.

Menurut majelis hakim yangdiketuai Didik Setyo Handono,Bahasyim terbukti menerimasuap. Bahasyim dinyatakanmelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, yang merupa-kan perubahan atas UU Nomor31 Tahun 1999. Bahasyim jugadinyatakan melanggar Pasal 3ayat 1 huruf a UU Nomor 15Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang.

Entah bagaimana kelanjut-an perkara Bahasyim dipengadilan banding, ataubahkan bila kelak di Mahka-mah Agung. Yang pasti, putusanperkara ini akan sangat berartibagi upaya pemberantasankorupsi, terlebih untuk mewu-judkan pemerintahan yangbaik (good governance),sebagaimana tuntutan refor-masi pada 1998, yang ditegas-kan antara lain melalui UUNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme.

Putusan perkara Bahasyimakan amat berarti bagi upayapemberantasan korupsi,lantaran proses penangananperkara tersebut menggunakan“pembuktian terbalik” (pemba-likan beban pembuktian).Metode yang tergolong barudalam sejarah peradilan pidanadi Indonesia ini seharusnyajuga dapat diterapkan padaperkara mantan pegawai pajakGayus H.P. Tambunan. ApalagiGayus diduga tak hanyamelakukan korupsi, terutamadelik suap ataupun gratifikasi,tapi juga delik pencucian uang,perpajakan, dan pemalsuanpaspor.

Selain terhadap perkaraBahasyim dan Gayus Tambun-an, mestinya pembuktianterbalik dapat pula diberla-kukan, misalnya, terhadapperkara “rekening gendut”sejumlah perwira polisi, yangterungkap beberapa waktu lalu.Demikian pula terhadap kasusrekening mencurigakan milik42 pegawai pajak yang pekanlalu diungkap oleh PusatPelaporan dan Analisis Tran-saksi Keuangan (PPATK).Sebanyak 42 rekening itudiketahui mengalami transaksikeuangan Rp 500 juta hinggaRp 7 miliar. Bahkan adarekening dengan nilai transaksifantastis, yakni Rp 27 miliar.PPATK juga melaporkansejumlah rekening pegawaiBea-Cukai, dengan transaksimencurigakan Rp 500 jutahingga Rp 5 miliar. Salah saturekening malah ditengaraimemiliki total transaksisampai Rp 41 miliar.

Diharapkan penanganankasus rekening mencurigakanyang dilaporkan PPATK ituditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh aparat penegakhukum. Janganlah “sejarahburuk” penanganan kasusrekening Bahasyim dan GayusTambunan, yang juga berasaldari laporan PPATK, terulang.Dulu, kasus rekening Bahasyimbaru berbulan-bulan kemudiandisidik oleh kepolisian. Bahkanpenanganan kasus rekeningGayus Tambunan belakanganberaroma “mafia hukum”. Itupun diketahui setelah mantanKepala Badan Reserse Krimi-nal Markas Besar Kepolisian RIKomisaris Jenderal Polisi SusnoDuadji “bernyanyi”.

korporasi yang didugamempunyai hubungan denganperkaranya, bukanlah berasaldari korupsi. Perlindungan bagihak terdakwa ini bisadikatakan merupakan jaminankeseimbangan karena, menurutpembuktian terbalik, terdakwatelah dianggap melakukankorupsi.

Yang perlu digarisbawahi,pembalikan beban pembuktiandiberlakukan pada prosespengadilan, bukan di tahapanpenyidikan ataupun penunt-utan. Karena itu, penyidikataupun penuntut umum harusprofesional dalam memprosesdan memutuskan “buktipermulaan yang cukup” bahwatersangka atau terdakwadiduga melakukan korupsi,termasuk pula dalam prosespenyitaan harta kekayaantersangka. Karena itu pula,penerapan pembuktian terbalikakan efektif bila aparatpenegak hukum, baik kepolisian,kejaksaan, KPK, maupunhakim, benar-benar bersih,berwibawa, dan profesional.

Itu semua dari aspek pembe-rantasan korupsi melaluipenindakan hukum. Sesungguh-nya pembuktian terbalik lebihmengandung aspek pencegahanagar segenap aparatur negaratidak melakukan korupsi, danmelaksanakan pemerintahanyang baik (good governance),yang sejak awal reformasihingga sekarang ternyata masihjauh dari harapan. Dengandemikian, pegawai negeri,pegawai BUMN/BUMD, sertapenyelenggara negara, manaka-la berdasarkan bukti permulaanyang cukup ternyata memilikikekayaan yang tidak seimbangdengan penghasilan atausumber pendapatannya, wajibmembuktikan bahwa kekayaanyang diperolehnya itu sah ataubukan dari hasil korupsi.

Penulis adalah PemerhatiHukum/2311

Oleh Reza Syawawi

Oleh Happy Sulistyadi

Sejatinya, kasus Bahasyim,Gayus Tambunan, dan kasuslainnya yang disebutkan di atasbaru sebatas mozaik-mozaikkecil yang terungkap kepermukaan. Tak mustahil,masih banyak lagi kasusrekening pegawai negeri,pegawai BUMN/BUMD, sertapenyelenggara negara, baik dilingkungan eksekutif, yudikatif,maupun legislatif, yang didugaberasal dari hasil korupsi, atausetidak-tidaknya hartakekayaan mereka diperkirakansangat tidak sesuai denganpenghasilan atau sumberpendapatan resminya.

Pembuktian terbalikYang jelas, berbagai kasus di

atas lebih mengarah padakemungkinan delik suap, yangmerupakan bagian darikelompok tindak pidanakorupsi. Selama ini, suapsebagai perbuatan korupsi--yang paling banyak terjadi--ternyata paling sulit diberan-tas. Perkembangan ini jugakian menunjukkan bahwakorupsi telah menjadi kejahat-an luar biasa karena berlang-sung secara sistematis danmeluas. Karena itu, pemberan-tasan korupsi harus dilakukandengan cara luar biasa. Salahsatu caranya, dengan menerap-kan pembuktian terbalik (AkilMochtar, 2006).

Pembuktian terbalikmerupakan sistem pembuktianpola baru yang diterapkan dinegara-negara Anglo Saxon.Teori ini telah berhasil diprak-tekkan di beberapa negara, diantaranya Hong Kong, Inggris,Malaysia, dan Singapura.Disebut baru, karena sistempembuktian terbalik mengan-dung arti bahwa beban pem-buktian ada pada terdakwa.Terdakwalah yang harusmembuktikan bahwa dia tidakmelakukan tindak pidana.Sistem pembuktian terbalikberbeda dengan sistem

pembuktian yang selama iniberlaku, berdasarkan KitabUndang-Undang Hukum AcaraPidana (KUHAP). MenurutPasal 137 KUHAP, jaksapenuntut umumlah yang harusmembuktikan apakah terdak-wa melakukan tindak pidana.Sedangkan pada Pasal 66KUHAP ditegaskan bahwatersangka atau terdakwa tidakdibebani kewajiban pembuktian

Sistem pembalikan bebanpembuktian telah diadposidalam UU Nomor 20 Tahun2001. Menurut undang-undangini, pembuktian terbalikdiberlakukan pada tindakpidana baru tentang gratifikasi(pemberian), yang berkaitandengan suap (Pasal 12B ayat 1)dan terhadap tuntutanperampasan harta bendaterdakwa yang diduga berasaldari salah satu tindak pidanadalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,dan Pasal 16 UU Nomor 31Tahun 1999, serta Pasal 5sampai Pasal 12 UU Nomor 20Tahun 2001. Undang-undangini juga memerinci pengertiangratifikasi secara luas. Jadi,pemberian seperti komisi,persenan, imbalan, hadiah,“upeti”, bahkan pungutan liar,bisa masuk dalam pengertiantersebut. Kalaupun ada bentukataupun penafsiran berbedatentang gratifikasi, penjelasanPasal 12B ayat 1 sudahmengakomodasinya dengankata-kata “dan fasilitaslainnya” (Akil Mochtar, 2006).

Berdasarkan sistempembuktian terbalik, terdakwaberhak membuktikan dipersidangan bahwa gratifikasiyang bernilai Rp 10 juta ataulebih yang diterimanyabukanlah suap. Terdakwa jugaberhak membuktikan bahwaharta kekayaannya, bahkantermasuk pula harta kekayaanistri atau suami, anak, danharta benda setiap orang atau

The phenomenon ofcorruption goes deep intothe very nature of powerin Indonesia.

(RICHARD ROBISON;THE RISE OF CAPITAL,

1986)

14KPK POS

E D I S I 141

21 - 27 MARET 2011SUMUTANEKA

Infrastruktur Batang Serangan Dapat Perhatian Khusus Bupati

PNS HarusTaati Jam Dinas

“PNS harus rajin dan pintardalam arti rajin mentaatiperaturan dan pintar dalammencapai sasaran kerja yangtelah ditetapkan,” ujar BupatiLangkat H. Ngogesa Sitepudalam arahan tertulisnya yangdibacakan Wabup Budiono SEdalam apel Kesadaran Nasio-nal di halaman Kantor Bupati,Kamis.

Ngogesa juga mengingat-kan jajarannya terkait Pera-turan Pemerintah Nomor 53tahun 2010 tentang Disiplin

PNS. Setiap PNS di jajarannyawajib mentaati jam dinas yangtelah ditetapkan dan memilikiintelektualitas yang mampumendukung pencapaian sasa-ran kerja di instansi masing-masing.

Pada kesempatan tersebutdirinya juga menghimbau agarpimpinan SKPD dapat men-jadi contoh tauladan yang baikkepada bawahan, melakukanpembinaan dan pengawasanserta memberikan reward ke-pada yang berprestasi, sebalik-

STABAT - Organisasi pemerintah adalah suatusistem yang terkait dengan ketentuan danaturan. Apabila dioperasionalisasikan denganbaik sesuai peraturan akan sangat meningkatkankekuatan organisasi dalam membangun masya-rakat yang maju dan sejahtera. PNS sebagaiaparatur pemerintah kiranya mampu melak-sanakan hal tersebut demi bangsa dan negara.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PEMUKULAN BEDUG - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu bersama Ketua DPRD H. Rudi Hartono Bangun memukul bedug menandaipembukaan MTQN ke-44 dan Festival Seni Nasyid (FSN) ke-40 di lapangan Bola Kaki Kecamatan Batang Serangan, Kamis. (KPK POS/

JUL)

MEDAN - Direktur PT Surya Pratama Kreasindo MedanIr Mustafa Kamal, alumni jurusan teknik mesin InstitutTeknologi Medan (ITM) tahun 1983, sukses menjadipengusaha yang mengembangkan dan memasarkanpemeliharaan ketel uap (boiler) pipa air pada pabrikkelapa sawit (PKS).

”Ketel uap (boiler) adalah jantung di pabrik kelapasawit yang berfungsi meningkatkan efisiensi, keandalandan menghindari terjadinya kerusakan pada saatoperasi,” kata Mustafa Kamal dalam kuliah umum teknikmesin ITM bertema, pemeliharaan ketel uap (boiler) pipaair pada pabrik kelapa sawit, kemarin.

Kuliah umum tersebut dibuka Rektor ITM diwakiliPembantu Rektor I Prof Dr Ir Ilmi Abdullah MSi dihadiriKetua Jurusan Teknik Mesin Ir Zainuddin MT diikuti paramahasiswa jurusan teknik mesin.

Menurutnya, apabila pemeliharaan tidak dilaksa-nakan dengan baik, maka akan mengakibatkan kerusa-kan pada ketel uap dan unit tidak akan beroperasidengan waktu yang lama. Hal ini akan menjadi bebanbiaya yang akan dikeluarkan untuk perbaikan tersebutdan bagi perusahaan juga akan mengurangi keuntungan.

Sebagaimana diketahui, ketel uap adalah alat penukarpanas yang direncanakan untuk merubah air menjadiuap dengan menggunakan sumber panas. Sumber panasyang dimaksud dapat berupa gas hasil pembakaran dantahanan listrik.

Ditinjau dari perpindahan panas, ketel uap dibagi atasketel uap pipa air, ketel uap pipa api dan ketel uapkombinasi. Ketel uap pipa air adalah ketel uap dimanafluida (air) berada di dalam pipa perpindahan panas,sedangkan gas panas/sumber panas diluar pipa. Semen-tara itu pengoperasian ketel uap pipa air digunakan ntukdua tujuan yaitu, menghasilkan tenaga dan menghasilkanuap untuk diproses.

Namun yang perlu diperhatikan pada pengoperasianketel uap (boiler) di pabrik kelapa sawit terdapatnyakemungkinan beberapa gangguan sebagai penyebabkerusakan oleh karena air umpan/air ketel tidakmemenuhi persyaratan. Beberapa bentuk gangguan yangdijumpai adalah seperti pembentukan kerak danperkaratan (korosi).

Pembantu Rektor I Prof Ilmi Abdullah pada kesem-patan itu mengatakan, di Sumut terdapat ribuan keteluap (boiler) seperti di PTPN yang menggunakan modeln2 dan n4. Ketel uap ini memiliki berbagai macam modelyang dapat dikembangkan dan dipelihara dengan baik.Untuk itu dibutuhkan pemeliharaan rutin yang harusdipahami dalam penggunaan operasionalnya sesuaidengan spesifikasinya.

Lulusan perguruan tinggi di dunia industri harusmenguasai teknik penggunaan dan pengoperasian keteluap (boiler). Untuk itu kepada mahasiswa jurusan teknikmesin ITM harus patuh terhadap prosedur penggunaanketel uap seperti menghidupkan mesin (start-up) dansewaktu hendak mematikan (shut-down).

Kepada mahasiswa diharapkan untuk tekun, seriusdan bersungguh-sungguh mengikuti kuliah umum,karena mahasiswa akan mendapatkan pengetahuanyang manfaatnya sangat besar dalam pemeliharaan keteluap di pabrik kelapa sawit. (FeR)

Alumni ITMSukses KembangkanPemeliharaan Ketel Uap

SANTUNAN - Wabup Langkat Budiono SE atas nama Bupati bersama Plt. Asisten Adm Pemerintahan Drs. H.Astaman dan AsistenAdm Umum Drs Sura Ukur saat memberikan uang santunan kepada salah seorang ahli waris usai melaksanakan apel kesadarannasional di halaman kantor Bupati, Kamis. (KPK POS/JUL)

nya memberi punishment ke-pada yang melanggar aturandisiplin.

Usai pelaksanaan apel kesa-daran nasional dilanjutkandengan pemberian sumbangankemalangan atas mening-galnya 3 orang PNS Langkatdari Dewan Pengurus Kabu-paten KORPRI atas nama Alm.Siti Rahaidah dari DinkesLangkat, Alm. Nurhayati dariDisperindag dan Alm. Asyari,ID dari Dinas PU masing-masing mendapat dana san-tunan sebesar Rp9,5 juta. Drs.Asiwan,MM yang bertugas diDinas P&P Langkat sebagaiahli waris Alm. Nurhayatimengungkapkan rasa haru danterima kasihnya kepada pe-ngurus KORPRI atas santunanyang diberikan sebagai wujudjiwa korsa terhadap sesamaPNS. (JUL)

BERSAMA - Kepsek beserta para guru dan siswa foto bersama dengan sejumlah tro-phy atas prestasi yang diraih. (KPK POS/MIRA)

HINAI - Kepala Sekolah(Kepsek) SD No. 054929 Psr8, Basirun SPdI menyatakan,di bawah bimbingan guruDarmawati dan Eko Kris-manto, pihaknya bekerjakeras membina anak didikdalam beberapa kegiatan

olahraga dan Pramuka. Per-lombaan olahraga bisa dija-dikan cermin dan barometerdalam konteks kegiatan be-lajar mengajar.

Dikatakan, kegiatan se-macam ini dijadikan ajangatau media untuk mencip-

takan sesuatu yang lebih baikdan bukan dijadikan kegia-tan serimonial semata.

Menurutnya, banyak pres-tasi yang dimiliki SDN054929 Psr 8 di antaranyajuara yang diraih dalammengikuti perlombaan 32SD se kecamatan. Sekolah iniJuara I PA / PIL KBB, JuaraI PA / PIP 10 Nering dan JuaraI PA/ PI Tolak Ukur.

Di bidang perkemahanpernah meraih Juara I PA/ PISenam Pramuka, Juara I PA/ PI Paduan Suara, Juara IGerak Jalan Kecamatan Ta-hun 2009 dan mewakili Hi-nai HUT RI Juara II, Juara IGerak Jalan Beregu PutraTKT SD Hardiknas Tahun2008, Juara II Gerak JalanBeregu Putra TKT SD Har-diknas Tahun 2008, Juara IILomba Gerak Jalan BereguTKT SD HUT RI Ke – 62Kabupaten Langkat.

(MIRA)

SD 054929 Raih Prestasi

MEDAN - Anggota DPD RI utusan Sumatera Utara,DR. H. Rahmat Shah menyatakan keprihatinannya atasbencana alam gempa bumi berkekuatan 8,9 SR dan tsu-nami yang melanda Jepang.

Bagi Rahmat, musibah yang terjadi di Jepang kaliini sangat menyentuh hatinya, mengingat akhir Februarilalu, dirinya baru saja memimpin rombongan lawatankenegaraan DPD RI ke daerah yang terkena bencanatersebut.

Pada pesannya yang dikirim kepada para pejabatdaerah setempat yang mengalami bencana, beliaumenyatakan keprihatinan dan rasa dukacita yangmendalam. Seraya mengharapkan agar masyarakatyang menjadi korban, diberi kekuatan dan ketabahanserta mendapat kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Menurut Rahmat, alam senantiasa menyimpanmisteri yang tidak dapat ditebak, menimbulkan hal-hal di luar perkiraan dan di luar kemampuan manusia.Sehingga, walaupun bencana gempa seperti ini dapatdiprediksi sebelumnya, namun para ilmuwan masihbelum dapat menentukan kapan kejadiannya danseberapa besar kekuatan gempa yang akan terjadi.Karenanya dibutuhkan kearifan untuk dapat bersa-habat dengan alam dan lingkungan.

Di sisi lain, Rahmat menilai bahwa kesiapan bangsaJepang dalam menghadapi bencana dapat dijadikanpelajaran bagi bangsa ini. Situasi yang dihadapi dengantenang, tidak panik dan tidak memikirkan diri sendirisangat membantu aksi tanggap darurat yang dilakukanmasyarakat disana. Karenanya, jumlah korban sangatmungkin untuk diminimalisir. (REL)

Jepang Berikan BanyakPelajaran

BATANG SERANGAN - MusabaqohTilawatil Qur’an Nasional (MTQN),merupakan kegiatan keagamaan yangbernuansa ibadah, guna menstimulasisemangat dan motivasi yang kuat bagigenerasi muda Islam, dalam mening-katkan Sumber Daya Manusia (SDM),untuk mempelajari dan menghayatiserta mengamalkan nilai-nilai Al-qur’an, sekaligus suatu pembelajaranberkompetisi yang sehat, positif dankonstruktif.

“Melalui ajang MTQN dan FestivalSeni Nasyid salah satu upaya berfas-tabiqul khairat,” ujar Bupati LangkatH. Ngogesa Sitepu saat membukasecara resmi MTQN ke-44 dan FestivalSeni Nasyid (FSN) ke-40 di lapanganBola Kaki Kecamatan Batang Sera-ngan, Kamis.

Bupati juga mengingatkan paragenerasi muda Islam, agar tetap memi-liki sikap mentalitas semangat berkom-petisi yang berlandaskan sportifitasdan konstruktif, dimana sebuah pres-tasi dan keberhasilan itu tidak lahirbegitu saja, akan tetapi butuh perjua-ngan dan pengorbanan.

Dikesempatan tersebut secara spon-tan, Bupati Ngogesa menyatakan akansegera merealisasikan pembenahaninfrastruktur jalan di Batang Sera-

ngan. “Melihat kondisi yang ada segeraakan kita benahi jalan protokol diwilayah ini,” katanya disambut apluswarga Batang Serangan yang meme-nuhi arena Pembukaan MTQ dan FSN.

Ketua DPRD Langkat H. RudiHartono Bangun menyambut baikagenda tahunan bernuansa religius, danberharap kegiatan tersebut mampumelahirkan putra-putri terbaik daerah,untuk membawa nama KabupatenLangkat di event yang sama padatingkatan yang lebih tinggi.

Ketua Panitia Pelaksana MTQN ke-44 dan FSN ke-40 dr.H. Indra Salahud-din MKes, MM yang juga Asisten AdmEkbangsos, melaporkan kegiatanberlangsung selama 4 hari sejak tang-gal 17 s/d 20 Maret 2011, yang diikutioleh seluruh kontingen dari 23 Kecama-tan se-Kabupaten Langkat, terdiri atasofisial 46 orang dan peserta 493 orang.

Cabang-cabang yang diperlom-bakan diantaranya cabang Tilawahtingkat anak-anak, dewasa dan rema-ja, cabang Hifzil Qur’an 1juz, 5juz,10juz, 20juz, dan 30juz, cabang TartilQur’an, cabang Fahmil Qur’an, cabangSyahril Qur’an dan cabang KhattilQur’an.

Sedangkan untuk FSN diikuti oleh28 grup nasyid putra dan putri. Jika

dikalkulasikan dari tahun sebelumnyauntuk tahun 2011 ini peserta MTQNmengalami penurunan sebanyak 77orang dari sebelumnya 616 pesertapada tahun 2010. untuk FSN jugamengalami penurunan sebanyak 4group dari tahun sebelumnya sejumlah32 group nasyid putra dan putri.

Selama pelaksanaan kegiatan paraKhafilah dari 23 Kecamatan ditempat-kan di perumahan penduduk, sebagaiwujud silaturahim sekaligus memba-ngun rasa kebersamaan, yang telahdipersiapkan konsumsi dan akomodasilainnya.

Camat Batang Serangan ZainulArifin SSos dalam kesempatan terpisahatas nama masyarakat di wilayahnya,menyampaikan ucapan selamat da-tang dan terima kasih kepada BupatiLangkat yang telah mempercayaidaerahnya sebagai tuan rumah MTQNdan FSN tahun ini. “Insya Allah keper-cayaan ini akan kami tunaikan semak-simal kemampuan yang ada,” ujarnya.

Sebelumnya Bupati, Wakil BupatiBudiono, SE beserta unsur Muspida danketua TP. PKK Langkat Hj. NuraidaNgogesa menerima pawai kehormatandevile para Khafilah yang didampingiofficial Camat dan KUA masing-masing. (JUL)

TEBINGTINGGI - Pekerja bidang kesehatan, khususnyabidan harus mampu menerapkan prinsip 3 S, yakni Senyum,Sapa dan Sentuh dalam setiap pelayanan kepadamasyarakat.

Hal tersebut diungkapkan pejabat Wali Kota Tebing-tinggi Eddy Syofian yang disampaikan Sekdako Tebing-tinggi Drs H Hasbi Budiman MSi pada sambutan acaracapping day (pemasangan topi) di Akademi KebidananPemko Tebingtinggi, Selasa.

"Saya yakin dan percaya, bahwa senyuman adalahsebagian dari obat yang sangat mujarab bagi pasien yangsedang dalam perawatan," ujarnya..

Sementara itu Direktur Akbid Pemko Tebingtinggi DraHj Suaidah Lubis SST dalam laporannya memaparkan,peserta yang mengikuti acara capping day kali inimerupakan mahasiswi jalur umum angkatan XIII tahunajaran 2010/2011

"Jumlah yang diterima sebenarnya sebanyak 90 orang,namun 2 orang mengundurkan diri dan 2 orang lagi dalamkeadaan sakit. Jadi total yang mengikuti acara pemasangantopi sebanyak 86 orang," jelas Suaidah.(RS)

86 Akbid Pemko TebingTinggi Ikuti Capping Day

TEBINGTINGGI - Pejabat Wali Kota Tebingtinggi DrsH Eddy Syofian MAP secara resmi melantik danmengukuhkan Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim(BKMT) ‘Permata Kelurahan’ se-Kecamatan Tebingt-inggi Kota, sekaligus Peringatan Maulid Nabi Muham-mad SAW, Sabtu, di halaman Kantor Camat Tebing-tinggi Kota.

Dihadapan tujuh Pengurus BKMT Permata Kelura-han, meliputi Kelurahan Tebingtinggi Lama, Rambung,Pasar Gambir, Mandailing, Bandar Utama, Pasar Barudan Kelurahan Badak Bejuang, Pj Walikota menyam-paikan, akhlak generasi muda kita terletak di bawahtangan wanita dan manusia juga dilahirkan dari rahimseorang wanita, maka-nya jangan coba sekali-kali kitamenjahati hati seorang wanita.

“Kiranya ibu-ibu pengurus BKMT Kota Tebingtinggidapat memprioritaskan diri membentuk akhlakgenerasi muda dan jangan membiarkan anak kepadaperbuatan yang tidak kita inginkan walaupun ibu-ibutelah menghadapi cobaan-cobaan di dalam kehidupansehari-harinya,” pesan Eddy Syofian.

Diakui, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) KotaTebingtinggi yang diketuai Hj Maharani SE ini, sangatdinamis dan kegiatan-kegiatannya sangat aktif ditengah-tengah masyarakat. “Kiranya kegiatan-kegiatanyang telah dilakukan BKMT Tebingtinggi terus dapatditingkatkan dan dapat memfokuskan pada kegiatanlomba cerdas tangkas Islam khususnya mengenaikehidupan di dalam rumah tangga,” pintanya. (RS)

BKMT Tebingtinggi KotaDilantik

TEBINGTINGGI - Pejabat (Pj) Wali kota Tebintinggi, DrsH Eddy Syofian MAP mengajak warga Kota Tebingtinggiuntuk menjaga kesehatan dan mencintai lingkungan,dimulai dari dalam diri, keluarga hingga penataanlingkungan yang bersih dan sehat.

“Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitarsangat penting untuk menunjang kesehatan masyarakatlingkungan itu sendiri,” kata Eddy Syofian saat kegiatangotong royong dengan warga masyarakat, Minggu, disekitar Kampung Tempel, Pasar Gambir, Jalan IskandarMuda Kecamatan Tebingtinggi Kota.

Eddy Syofian juga mengingatkan, lingkungan yangkurang bersih dapat menimbulkan merebaknya bibitpenyakit dan bisa mengancam keselamatan warga.“Jangan kita buang sampah atau limbah ke parit sehinggadapat menimbulkan atau memicu datangnya berbagaipenyakit. Lingkungan yang tidak bersih akan berdampakpada kesehatan warga masyarakat,” ajak Eddy. (RS)

Eddy Syofian Ajak WargaJaga Kebersihan

ANEKA

15

ACEH TAMIANG - Sudah lima tahun lebihpembangunan rumah untuk korban banjir diKecamatan Bandar Pusaka, tak kunjung selesai.Empat Datok yang wilayah mereka terkena korbanbanjir merasa kecewa dan mendatangi DPRKsetempat.

Abang Becak Harus Jaga Marwah Langkat

Bantuan Rumah Korban Banjir

Bandang Tak Kunjung Selesai

STABAT - MomentumPeringatan Maulid NabiMuhammad SAW hendak-nya dijadikan sebagaievaluasi bagi diri kitaterhadap sejauh manakeseharian kita mengikutiajarannya.

”Perilaku Rasul merupa-kan tuntunan meraihkebahagiaan hidup,” kataBupati Langkat H. NgogesaSitepu dalam sambutantertulis yang dibacakanKabag Humas H. SyahrizalSSos MSi sembari menitip-kan salam Bupati padaPeringatan Maulid NabiMuhammad SAW yangdiprakarsai HimpunanPersaudaraan Abang BecakKabupaten Langkat

JAMBI - Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Hj. YusnianaHasan Basri menyatakan siap untuk mengembangkanproduk unggulan, agar Provinsi Jambi lebih dikenal lagidi tingkat nasional maupun internasional. Pernyataan inidisampaikan Hj. Yusniana di sela-sela aktivitasnya saatmengikuti Rapat Kerja (Raker) Dekranas, Rabu, di GedungUKM, Jakarta Selatan.

Raker tersebut dibuka langsung Ketua Umum Dekranas,Herawati Boediono. Hadir pada acara pembukaan Raker,Menteri UKM dan Koperasi, Syarief Hasan, jajaranpengurus Dekranas, para Ketua Dekranasda Provinsi, danpengurus Dekranasda Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Hj. Yusniana menegaskan,Provinsi Jambi memiliki produk-produk unggulan yangberasal dari 9 kabupaten/kota. Produk ungggulan tersebutdiantaranya adalah perhiasan, kerajinan anyaman, batik.Potensi ini merupakan kekayaan dan keunikan ProvinsiJambi yang perlu terus diinovasi.

“Dekranasda Provinsi Jambi akan terus mengem-bangkan potensi kekayaan industri kreatif. Dan kami akanterus berinovasi untuk mengembangkan kualitas melaluipembinaan yang terus-menerus dan mengikuti kegiatan-kegiatan, pameran-pameran dalam skala nasional maupuninternasional,” ungkapnya. (INRO)

Dekranasda Siap KembangkanProduk Unggulan

PANYABUNGAN - Jalurjalan lintas Sumatera (ja-linsum) poros KabupatenMandailing Natal (Madina)merupakan satu-satunyaalternatif transportasi Me-dan-Padang. Selain sangatrawan kecelakaan lalulin-tas, di beberapa titik badanjalan sempit, sehingga disana sangat diperlukanrambu-rambu lalu lintasyang permanen.

"Rata-rata jalinsum diMadina khususnya dian-tara Kecamatan Kotano-pan - Kecamatan Muarasi-pongi mengitari SungaiBatang Gadis, sehinggapara pengendara diharap-kan ekstra hati-hati mele-watinya utamanya padamalam hari," ujar KetuaDPD LSM LIRA Madina,

Abdul Muis Pulungan.Menurutnya, untuk ke-

nyamanan bagi arus kenda-raan cukup ramai melinta-sinya, di jalinsum tersebutperlu segera dibangun ram-bu-rambu lalu lintas, ter-masuk pagar pengamanjalan di beberapa titik yangterdapat jurang dengankedalaman belasan meter.

"Tidak terkecuali dan jalanyang anjlok maupun amblasharus segera diperbaiki pe-merintah dengan segera, se-hingga para pengendara ti-dak terganggu di jalanan.Kalaupun kerusakan itu be-lum bisa ditanggulangidengan segera, setidaknya dilokasi yang rawan itu bisadibuatkan tanda-agar mas-yarakat pengendara berhati-hati," ujarnya.(DB)

Jalinsum Poros MadinaRawan Kecelakaan

KPK POS

E D I S I 141

21 - 27 MARET 2011SUMUT

JAMBI

Perwakilan empat DatokPenghulu, Kecamatan Ban-dar Pusaka, Aceh Tamiang,masing-masing Datok M Yu-suf SH, Datok Rantau Bin-tang Syahruddin, Datok Pe-ngidam Idris dan DatokBengkelang Abdul Rahman,Selasa pekan lalu, menda-tangi DPRK Aceh Tamiang,mempertanyakan kelanjutanpembangunan rumah untukkorban banjir.

Kedatangan perwakilan

datok ini langsung diterimaKetua DPRK Aceh TamiangIr Rusman. Kepada pimpinandewan, perwakilan keempatdatok menceritakan, wargakorban banjir bandang dariSembilan Kampung sudahtidak mampu melanjutkanpembangunan rumah layakhuni.

Alasannya, pasca banjirbandang, pendapatan mere-ka sangat tidak mendukung.Sektor perkebunan dan per-

tanian yang menjadi sumberperekonomian warga hancurketika terjadi banjir bandangtahun 2006 lalu.

“Sedangkan sumber peng-hasilan dari bekerja sekaranghanya cukup dipergunakanuntuk memenuhi kebutuhanmakan sehari-hari,” kataperwakilan Datok Penghulu,M Yusuf SH.

M. Yusuf juga mengurai-kan, bahwa upaya korbanbanjir bandang dalam mem-perjuangkan pembangunanrumah sudah dilakukan sejaktahun 2007. Baik dalam ben-tuk demonstrasi dengan me-ngerahkan ribuan massa,sampai upaya lobi dan dia-log dengan pihak terkait.

Bahkan, tahun 2011 ini,sudah empat kali melakukan

pertemuan dengan DPRKAceh Tamiang, untuk menga-du dan menanyakan padawakil rakyat agar persoalanperumahan segera dicarikanjalan penyelesaiannya.

Secara terpisah M YusufSH mengatakan, kendatisudah lima tahun peristiwabanjir bandang di BandarPusaka berlalu, tetapi sam-pai sekarang pembangunan532 unit rumah bantuanuntuk korban banjir belumtuntas.

Kondisi rumah yangditempati sekarang hanyasekedar untuk berlindungdari hujan dan panas mata-hari.

“Bahkan masih ada yangmenempati rumah huniandarurat yang digunakan se-

Gubernur Dorong Bakorluh WujudkanKetahanan Pangan BerkelanjutanJAMBI - Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan BasriAgus MM mendorong Badan Koordinasi Pe-nyuluhan (Bakorluh) Provinsi Jambi untukmewujudkan ketahanan pangan berkelan-jutan.

Hal ini tersirat dari arahan gubernur dalamPembukaan Sinkronisasi OperasionalisasiKegiatan (SOK) Program Lingkup BadanKoordinasi Penyuluhan se Provinsi JambiTahun 2011, Jumat sore pekan lalu.

Acara yang diikuti perwakilan dari BadanKoordinasi Penyuluhan, Ketahanan Pangan,Dinas Pertanian, Dinas Kelautan danPerikanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambidan kabupaten/kota se Provinsi Jambi inidiselenggarakan di Royal Garden Resort,Kenali Asam bawah, Kota Jambi.

Dalam sambutan dan arahannya, gubernurmengungkapkan, Bank Dunia mengingatkanbahwa semua harga pangan dunia mengalamikenaikan tajam, dimana gejolak harga panganini nampaknya masih belum terhenti, danharga pangan ini diperkirakan akan terus naikpada level berbahaya.

Selanjutnya disampaikan gubernur, Indo-nesia merespon peringatan tersebut, dimanaPresiden menginstruksikan agar pada tahun2011 terjadi surplus 10 juta ton beras.

Pencapaian tersebut tidak dapat dilakukanhanya dengan cara-cara konvensional, namundibutuhkan energi luar biasa dan kerja kerasyang sungguh-sungguh serta hal ini perludukungan semua stake holder yang tugas

pokok fungsinya berhubungan dengan pangan.Menurut gubernur, pangan memegang

peranan strategis dalam pembangunannasional serta menjadi salah satu fokus danprioritas pembangunan nasional sebagaimanayang dicantumkan dalam RPJM (RencanaPembangunan Jangka Menengah) Nasionaldan rencana strategis Kementerian Pertaniantahun 2010-2014.

Akses terhadap pangan dan gizi yang cukupmerupakan hak yang paling azasi bagimanusia serta kualitas pangan dan gizi yangdikonsumsi merupakan unsur penting bagipembentukan sumber daya manusia yangberkualitas. Oleh karena itu, diperlukanketersediaan pangan yang cukup setiap waktu,aman, bermutu, bergizi dan beragam, denganharga yang terjangkau oleh daya belimasyarakat dan diutamakan berasal daripangan local, ujar gubernur.

Gubernur juga menyinggung bahwa selamatiga tahun terakhir diperkirakan telah terjadialih fungsi lahan pertanian seluas kurang lebih600.000 hektar dan untuk Provinsi Jambi tidakkurang dari 5.000 hektar beralih fungsi setiaptahunnya.

Dari hal ini tercermin, untuk mencapaiketahanan pangan yang berkelanjutan, usahaekstensifikasi semakin kecil kemungkinannya,jadi harus lebih menitikberatkan padaintensifikasi, seiring dengan jumlah pendudukyang terus bertambah sedangkan ketersediaanlahan semakin berkurang, urai gubernur. (INRO)

waktu mengungsi pada ta-hun 2006 lalu. Sebagian adayang menumpang di rumahkeluarga terdekat yang su-dah selesai terlebih dahulupembangunan rumahnya,”kata Yusuf.

Sugiono staf sheep foun-dation, selaku pendamping diKampung Babo mengakusering mendengar keluh ke-sah dan pengharapan-peng-harapan dari korban banjirbandang tahun 2006.

“Korban banjir sangatberharap dan masih menaruhkepercayaan pada Bupatidan DPRK Aceh Tamiang,agar dapat menyelesaikanpembangunan rumah banjiryang sudah 5 tahun berlalutanpa kejelasan,” katanya.

(BSO)

SALAM BUPATI - Kabag Humas Langkat H. Syahrizal SSos MSi didampingi Camat BabalanNanang Hadi Irawan SSos MAP menyampaikan salam Bupati H. Ngogesa Sitepu sesaatpemberian cenderamata kepada abang becak. (KPK POS/JUL)

(Hipablang) bertempat diLapangan Bola KakiKampung Baru KelurahanBrandan Timur BaruKecamatan Babalan, Rabu.

Pada sisi lain Bupatimengharapkan agar paraabang becak dapat menjagamarwah Langkat sebagaibumi religius dengansenantiasa memeliharaakhlak dan ikhlas dalammelaksanakan profesinya.Sebab, manusia tidak adayang mulia karena pangkat,jabatan dan harta pada sisiAllah kecuali mereka yangtaqwa.

Sebelumnya KetuaHipablang, Rusli menyata-kan rasa terima kasih ataskepedulian Bupati mendu-

kung secara penuh terlaksa-nanya kegiatan Maulid dikalangan abang becak dansosok beliau yang memper-hatikan masyarakat kecilseperti abang becaksenantiasa ditunjukkan.”Kami sangat berterimakasih terlebih beliau selalumemotivasi kami baikmoril maupun materil,” ujarRusli yang disambut aplausanggotanya.

Hadir mewakili KetuaPN Stabat Oki Basuki SH,Muspika Babalan, KetuaMUI Langkat HM. SalehHamid, DHC ’45 H. AsnawiDaud, KUA, Tokoh masya-rakat, OKP dan OrmasIslam serta keluarga abangbecak se-Kab. Langkat. (JUL)

Pemantauan Orang Asing UntukMemelihara Stabilitas NasionalJAMBI - Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan BasriAgus MM (HBA) diwakili Sekretaris Daerah(Sekda) Provinsi Jambi, Drs. A.M. Firdaus, MSimengemukakan, pemantauan orang asinguntuk memelihara stabilitas nasional.

Hal ini disampaikannya pada PembukaanRapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing,LSM Asing (NGO), dan Lembaga AsingProvinsi Jambi Tahun 2011 dan SosialisasiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49dan 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Peman-tauan Orang Asing, Organisasi MasyarakatAsing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah,Kamis pagi pekan lalu.

Rapat yang diselenggarakan Badan Kesa-tuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ProvinsiJambi ini bertempat di Muara Bulian Room,Hotel Wiltop, Kota Jambi.

Dalam sambutannya, gubernur yangdiwakili Sekda mengatakan, diterbitkannyaPermendagri Nomor 49 tahun 2010 tentangPedoman Pemantaun Orang Asing di Daerahdan Permendagri Nomor 50 Tahun 2010tentang Pedoman Pemantauan Tenaga KerjaAsing, diharapkan dapat mewujudkan efek-tivitas koordinasi antar instansi terkait didaerah dalam rangka memaksimalkan upayapemantauan keberadaan dan aktivitasnya

serta memudahkan mendeteksi dan mengan-tisipasi secara dini kemungkinan terjadinyapelanggaran hukum oleh orang asing diwilayah Negara Kesatuan Republik Indone-sia (NKRI) secara umum dan di Provinsi Jambisecara khusus.

Meneruskan pesan gubernur, Sekda me-nyampaikan agar seluruh peserta rapatmempergunakan rapat sebaik mungkin dalammemberdayakan dan mengefektifkan timkoordinasi pemantauan kegiatan orang asing,LSM asing (NGO) dengan mempedomaniPermendagri nomor 49 Tahun 2010 danPermendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentangPedoman Pemantauan Orang Asing, Organisa-si Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asingdi Daerah.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana yangjuga sebagai Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi,Hamdani, SE, MM dalam laporannya menya-takan tujuan dilaksanakannya Rakor ini adalahuntuk menyusun daftar masalah hasil peman-tauan dan pengawasan keberadan dan aktivitasorang asing di daerah serta mencari solusipemecahan masalah sebagai bahan untukdirekomendasikan kepada gubernur Jambidalam rangka pengambilan kebijakan/keputu-san penanganan selanjutnya. (INRO)

KUTACANE - PemkabAceh Tenggara (Agara), Ka-mis, menggelar Apel ga-bungan Hari KesadaranNasional bertempat di lapa-ngan Ahmad Yani Kutacane.

Bupati Aceh Tenggara, HHasanuddin Beruh sambu-tannya mengatakan, setiaptanggal 17, apabila tidakada upacara besar/ upaca-ra Nasional, apel gabunganhari kesadaran nasionaltetap dilaksanakan. Hal inimerupakan ketentuan pe-merintah dalam upaya un-tuk memupuk dan menum-

buhkembangkan rasa cintaterhadap Tanah Air Indone-sia.

Kabupaten Aceh Teng-gara, 'Bumi Sepakat Sege-nep' yang kita diami seka-rang salah satu kabupatentermasuk unik di Aceh, ka-rena penduduknya hetro-gen. Memiliki etnis dan aga-ma yang berbeda, mungkindapat dikatakan IndonesiaMini. "Alhamdulillah, hingasaat ini penduduknya tetaprukun dan damai, sertabertoleransi antar pemelukAgama,” jelasnya. (ALI)

Pemda Aceh Tenggara Gelar ApelGabungan Hari Kesadaran Nasional

KUTACANE - Berbagaielemen di Kabupaten AcehTenggara sangat berharapDinas terkait nantinyamenyalurkan sapi bantuantepat sasaran, bagi petanidi 16 kecamatan yang adadi Bumi Sepakat SegenepKutacane.

Seperti dikatakan Riki(30) Warga KecamatanLawe Alas, dia merasagembira akan disalurkan-nya sapi bantuan. Sebab,dengan sapi bantuan itu,bisa bermanfaat bagi war-ga. Hanya saja, kata Riki,hendaknya program initepat sasaran. Bila tidak,program tersebut menjadi

sia sia saja.Kepala Dinas Perte-

nakan Aceh Tenggara, Ir.Saragapa MM berjanji, 235ekor sapi bantuan disalur-kan tepat sasaran.

Sapi bantuan disalurkanbagi kelompok tani padabulan Juni atau Juli 2011mendatang.

Dijelaskan, kelompoktani yang mendapat sapibantuan akan membayarbiaya obat-obatan pemeli-haran sapi dan biaya lainyadengan jumlah total Rp350ribu rupiah per ekor. “Sebabbiaya obatan dan lainyatidak ada dianggarkan,”ujar Ir Saragapa. (ALI)

Salurkan Sapi Bantuan Tepat Sasaran

SUBULUSSALAM - Sebelum ajal berpantang mati.Kalimat ini yang dialami seorang warga Sigruen,Kecamatan Sultan Daulat Hasanudin (38) nyaris dimakanbabi hutan, pekan lalu.

Sebagaimana biasanya, Udin setiap hari beranjak kekebunnya di pulau Nambing. Sesampai di kebun, Udinmendengar suara anjing ribut,. Setelah diteliti, ternyata sanganjing sedang mengejar babi hutan. Merasa sudah biasa,Udin cuek saja. Namun, tanpa diketahui babi hutan tersebutbersembunyi berdekatan dengan Udin. Karena semak, babitidak kelihatan. Begitu si Udin menghardik anjingnya, tiba-tiba babi hutan tersebut langsung menerkam Udin. Melihatsuaminya diterkam babi, istri Udin dia langsung memanjatpohon sawit, karena ketakutan.

Menurut keterangan Udin, bermula babi itu menerkamkakinya, sehingga sobek. Dalam posisi terlentang, babi itukembali menerkam bagian vital Udin. Pergumulan antaraUdin dan babi berlanjut. Sampai-sampai Udin menderitaluka-luka. "Hati saya berkata, tidak mungkin lagi sayahidup. Saya pasrah," katanya.

Ketika pergumulan terjadi, istri Udin hanya bisa melihatdari atas pohon sawit.Dalam kondisi lemas, Udin berteriaksekuat tenaga. Dia pun diselamatkan abang iparnya dananaknya. Sebuah lembing ditusukkan ke perut babi danUdin pun selamat dari musibah tersebut. (JM)

Babi Hutan NyarisMemangsa Warga

P.BRANDAN - Sudah saatnya DPRD Langkat memper-hatikan sektor pendidikan, mengingat pertumbuhan angkakelahiran dan mencerdaskan anak bangsa di kabupatenitu cendrung meningkat.

Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Babalan, DrsHarmaini Lubis mengatakan kepada wartawan koran ini,Selasa, setiap tahun siswa yang menuntut ilmu di sekolahini bertambah, sehingga melebihi kapasitas.

Karenanya, Harmaini meminta DPRD Langkatmemprioritaskan penambahan RKB (ruang kegiatanbelajar) bertingkat dua sebanyak empat lokal, untukmenampung sekitar 600 siswa.

Usulan Kepsek itu mendapat tanggapan Camat Babalan,Nanang Hadi Irawan SSos. Dia mengatakan, usulan menjadiprioritas dan diaajukan ke Pemkab dan DPRD.

Kepala UPT Dinas P dan P Babalan, Saruedy SPd ketikadikonfirmasi menyatakan, pihaknya sangat mendukungusulan tersebut. Mengingat, tamatan SD setiap tahun bakalmasuk ke SMP Negeri yang hanya ada dua, yakni SMPN 1dan SMPN 2. Dia juga berterima kasih kepada Camat danDPRD dan Pemkab Langkat, semoga usulan tersebutdikabulkan. (MIRA)

Kepsek SMPN 1 UsulkanPenambahan RKB

P.BRANDAN - Pembangun parit yang dilaksanakan diLingkungan III (Patimura), Kelurahan Brandan Barat,Kecamatan Babalan, dikelola P2 SPP(Program Pemba-ngun Sistem Pembangunan Pantisipatif) merupakan pro-gram nasional pro rakyat, yang dirumuskan melaluiMusrenbang (Musyawarah Rencana Pembangun),khususnya di kelurahan Brandan Barat, KecamatanBabalan, Kabupaten Langkat.

Menurut TPK Kelurahan Brandan Barat, DahlanTanjung, pembuatan parit/selokan itu dilakukan ataspermintaan masyarakat khusus lingkungan Patimura,tepatnya Jalan Irian Barat. Pembuatan parit beton inimendapat bantuan Rp83 juta dan partisipasi wargadengan bergotong royong.

Lurah Brandan Barat, Musa Pasaribu mengharapkanagar warga memelihara parit beton ini. Atas nama wargaKelurahan Brandan Barat, Lurah mengucapkan terima-kasih kepada pemerintah dengan adanya P2 SPP. (MIRA)

Parit Beton diLingkungan Patimura

R.PRAPAT - Kepala Kantor Kementerian Agama(Kemenag) Kabupaten Labuhanbatu Drs.H Zulfan ArifNasution membuka pekan olahraga dan seni (Poseni) keIX tingkat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 di kom-plek asrama haji ujung Bandar, Rantauprapat, Sabtu.

Dalam arahannya, Zulfan Arif mengatakan digelarnyaPorseni sebagai upaya pembinaan mental dan jasmaniseluruh siswa-siswi yang berada dinaungan kantor Ke-menag. Ditambah lagi hal itu guna meningkatkan prestasiolah raga di kabupaten Labuhanbatu.

Porseni ini diikuti dari 472 siswa yang berasal dari 26sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah dibawah naungan kantor Kemenag di tiga KabupatenLabuhanbatu Raya. (HAH)

Kakan Kemenag LabuhanbatuBuka Porseni Ke IX

KPKPOSE D I S I 141

21 - 27 MARET 2011 HALAMAN 16

Tirtanadi Kesulitan Bayar Bunga Utang

Besarnya utang terse-but karena selama iniPDAM Tirtanadi tidakmampu menyicil bantu-an dari Asian Depelov-ment Bank (ADB), sejak2006.

Anggota Komisi CDPRD Sumut MeilizarLatif mengungkapkan,berdasar neraca keua-ngan yang disampaikandalam rapat dengar pen-dapat (RDP) terakhir,untuk membayar bungautang sebesar Rp 28 mi-liar, PDAM Tirtanadi su-dah kesulitan.

Karena itu wajar jikatunggakan utangnya ti-dak pernah berkurang."Setiap tahun Tirtanadihanya dibebankan mem-bayar bunga utang saja.Karena tidak pernah je-las bagaimana bisnisplan yang mereka mili-ki," ujar politisi dariFraksi Partai Demokratitu.

Ia menyebutkan, jikasaat ini PDAM Tirtanadikesulitan membayarutang yang berasal dariADB, berarti ada sesuatuyang tidak beres. Sebab,untuk mendapatkan ku-curan bantuan ADB ten-tu PDAM Tirtanadi sudahmembuat rencana kerjajangka panjang yangdapat meyakinkan Men-teri Keuangan dan pihakADB.

"Sebelum mendapat-kan utang mereka kansudah buat perencanaandan meyakinkan kalauutang itu bisa dibayar.Kalau ternyata sekarangtidak bisa dibayar berarti

ada pertanyaan besar dimana salahnya. Iniharusnya jadi perhatiansemua pihak. Janganmalah menutupinyabegitu saja," kataMeilizar.

Ketua Fraksi PartaiKeadilan Sejahtera(PKS) DPRD Sumut Hi-dayatullah menegaskan,kondisi PDAM Tirtanadisudah dalam posisi mem-bahayakan. Karena, ti-dak mampu lagi mem-bayar utang. "Ini sudahdalam titik berbahayakarena tidak mampu lagibayar utang. Sekitar duasampai tiga tahun iniPDAM sudah tak mampulagi menyicil utang,"ujarnya.

Ditambah lagi kondisitingkat kebocoran airyang saat ini sudah men-capai 24 persen. Padahalperiode 2004 -2006 ting-kat kebocoran hanya 18persen. Semakin tinggitingkat kebocoran airtersebut sudah membuk-tikan bahwa, kinerja PD-AM Tirtanadi tidak da-lam kondisi baik. Apalagidalam pemaparan Di-reksi PDAM Tirtanadisebelumnya untuk menu-runkan satu persen ting-kat kebocoran air dibu-tuhkan biaya sekitarRp15 miliar.

Hidayatullah meng-ungkapkan selama tujuhtahun berada di KomisiC DPRD Sumut, kondisiPDAM Tirtanadi yangpaling mengkhawatir-kan setiap tahun. Namunyang diherankannya jus-tru DPRD Sumut secara

kelembagaan tidak per-nah mempertanyakankondisi internal keuang-an atau kinerja perusa-haan daerah tersebut.

"Lihat saja yangmengkritisi PDAM Tir-tanadi selama ini hanyaorang perorangan. Tidakpernah secara kelem-bagaan. Bahkan, DPRDmenilai PDAM sudah ter-masuk dalam kategoribaik. Padahal semua or-ang tahu tidak ada satupun yang baik dari hasilyang dicapai Tirtanadi,"katanya.

Apa yang dikatakanHidayatullah terbuktipada RDP terakhir Ko-misi C dengan PDAMTirtanadi, meskipun ba-nyak kritik dan perta-nyaan tajam yang di-berikan sebagian besaranggota dewan, namunkesimpulan yang diambiljustru hanya memberi-kan penekanan agar PD-AM Tirtanadi lebih me-ningkatkan kinerja.

Tidak ada rekomen-dasi soal transfaransineraca keuangan yangterus dipertanyakananggota dewan. Bahkan,sesama anggota dewansempat memperdebat-kan permintaan tersebut.Hidayatullah kembalimemaparkan kebobro-kan PDAM Tirtanadiyang tidak mampu men-jalankan Peraturan Men-teri Keuangan (Permen-keu) No 120/PMK05/2008 untuk penghapusanbunga utang dan penjad-walan ulang pembaya-ran.

Karena tidak trans-faran dan tidak jelasbagaimana bisnis plan-nya. Padahal PDAM Tir-tanadi sudah dua kalimenaikkan tarif air pada2006 lalu masing masing

sebesar 15 persen. Tapitetap tidak pernah dike-tahui ke mana pengha-silan selama ini. Menu-rutnya kondisi PDAMTirtanadi sudah sangatkompleks.

Sebab, selain persoa-lan internal organisasiyang tidak efisien jugatidak menghasilkan pro-duksi yang secara kuan-titas tidak mencukupikebutuhan masyarakatkarena debit airnya yangterus menurun. Sertakontinuitas hasil pro-duksi yang tak mampustabil selama 24 jam.Belum lagi masalah kua-litas air hasil produksiPDAM Tirtanadi yangbanyak dikeluhkan mas-yarakat.

Ia berharap ada peru-bahan kebijakan dariGubernur Sumut (Gubsu)dalam merespons kondisi

MEDAN - Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Tirtanadi berdasarkan neracaterakhir menunggak utang sekitar Rp192miliar ditambah bunga yang sudahmencapai Rp28 miliar.

LAPOR KE KPKAnda mengetahui tindakan korupsi yang telah

atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK

Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteriayang dapat ditangani KPK, maka akan diproses

lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan

1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30Tahun 2002.a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyeleng

gara negara, dan orang lain yang adakaitannya dengan tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh aparat penegakhukum atau penyelenggara negara;

b. Mendapat perhatian yang meresahkanmasyarakat; dan/atau

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikitRp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, doku-men, gambardan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK.

4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber in-formasi untuk pendalaman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920

Telp: (021) 2557 8300

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX

575 Jakarta 10120Telp: (021) 2557 8389Faks: (021) 5289 2454

SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK

PDAM Tirtanadi. Jikaselama ini Gubsu kurangmemberikan perhatianserius, ke depan diharap-kan ada kebijakan untukmeminta Badan Peme-riksa Keuangan (BPK)dalam melakukan auditinvestigatif.

"Kita sepakat PDAMTirtanadi harus disela-matkan. Berapa punutangnya harus bisaditanggulangi. Tapi, kitajuga berharap ada peru-bahan kebijakan untukmencari tahu permasa-lahan yang sebenarnya.Karena kita juga harustahu ke mana saja sela-ma ini anggarannya danmengapa tidak pernahtuntas permasalahan-nya," kata Hidayatullah.

Sementara HumasPDAM Tirtanadi JhoniMulyadi mengakui pi-haknya kesulitan mem-

bayar utang, karena sela-ma ini anggaran yangtersedia hanya untukmembiayai operasionalkegiatan bulanan danmembayar cicilan utangtahap I yang dikucurkanpada 1990.

"Data terakhir (utang)Rp192 miliar. Itu sudahtermasuk bantuan ADB2006 lalu dan utangtahap pertama pada1990. Kalau yangpertama sudah akan se-lesai tapi yang kedua(ADB) tersendat," kataJhoni, Kamis.

Ia mengakui, jika tidaksegera ditanggulangimaka total tunggakanakan semakin besar. Se-bab, bunga utangnyaakan semakin tinggi.Apalagi nilai utang terse-but dihitung berdasarkankurs dolar Amerika.

(TM/BBS)

MEDAN - Mantan Ben-dahara KabupatenLangkat, Buyung Rito-nga, sebagai tersangkadugaan korupsi PemkabLangkat ditahan, usaidiperiksa di KejaksaanTinggi Sumut, Jalan AHNasution Medan, Kamis.

Mantan Bendahara/Kepala Pemegang KasPemkab Langkat semasakepemimpinan SyamsulArifin itu dijebloskanKke Rumah TahananTanjunggusta Medansebagai tahanan jaksasekitar pukul 16.00 WIB,setelah menjalani peme-riksaan di bagian pidanakhusus. Mengenakan ke-meja putih motif kotak-kotak, ia hanya tertun-duk lesu ketika diboyongpetugas menuju mobiltahanan. Buyung diamseribu bahasa, tak me-nanggapi pertanyaanwartawan yangmendekatinya.

Kasi Penyidikan Keja-tisu, Jufri, menegaskan,penahanan ini baru dila-kukan setelah SyamsulArifin yang kasusnyaditangani KPK disidangdipengadilan tipikor.

Kejatisu beralasan,selama ini Buyung tidakditahan karena masih

harus bolak-balik ke Ja-karta untuk menghadiripemeriksaan di KPK, ter-kait kasus Syamsul. “Un-tuk memudahkan penun-tasan kasus ini, penyidikmerasa perlu menahan-nya,” kata Kasi Penyi-dikan Kejatisu, Jufri.

Buyung sebagai ben-dahara Pemkab Langkatdinilai mengetahui kemana aliran dana digu-nakan. “Hasil penyidikandiduga pengeluaran da-na APBD itu tidak mela-lui mekanisme dan peng-gunaannya tak sesuaiperaturan yang ada,”terangnya.

Buyung sudah dite-tapkan Kejatisu sebagaitersangka pada 21 Apriltahun lalu. Dalam kasusdugaan korupsi Langkatini, Buyung dijerat pasal2 dan 3 UU No 31/1999tentang tindak pidanakorupsi jo pasal 55 ayat1 ke i KUHP. Kasus du-gaan korupsi APBD se-besar Rp102,7 miliarditangani Kejatisu, ataslaporan dari Ketua BPKRI Anwar Nasution kepa-da KPK dengan suratpengaduan nomor 26/R/S/I-XXV/03/2009 ber-tanggal 16 Maret 2009.(BBS/SP)

Bendahara Syamsul Ditahan

DITAHAN - Mantan Bendahara Kabupaten Langkat, Buyung Ritonga ditahan, usai diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumut, Jalan AH Nasution Medan, Kamis.(KPK POS/DOK )

KPK dan UNODC

Tinjau Ulang

Konvensi PBB

AntikorupsiJAKARTA - Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) menerima tim peninjauulang (review) United Nation ConventionAgainst Corruption (UNCAC), Senin, diJakarta. Tim ini meninjau pelaksanaankonvensi PBB tentang Antikorupsi yangsudah diratifikasi Indonesia.

Ketua KPK Busyro Muqoddasmengatakan, kegiatan ini menunjukkankomitmen Indonesia dalam upayapemberantasan korupsi. Hasil akhirpeninjauan ulang diharapkan bisamengindentifikasi dan memberikanmasukan untuk perbaikan dalamimplementasi UNCACIndonesia.Perbaikan yang diharapkanantara lain perbaikan peraturanperundang-undangan, mekanismemaupun penyempurnaan kapasitas(capacity building).

Tim peninjau ulang UNCAC terdiriatas dua ahli dari Inggris dan dua dariUzbekiztan. Mereka akan berdiskusilangsung dengan para otoritas danpemangku kepentingan, yaitu pejabatdari sekretariat United Nations Office onDrugs and Crime (UNODC) Viena, KetuaKomisi III DPR-RI, Kapolri, Jaksa AgungRI dan Wakil Menteri Luar Negeri RI.

Proses ini juga melibatkan otoritaspemangku kepentingan lainnya. antaralain Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas),Kementerian Hukum dan HAM, PPATK,LPSK, Bank Indonesia dan OmbudsmanRI. Selain itu, mereka juga akanberdiskusi dengan lembaga swadayamasyarakat, seperti ICW dan TI Indone-sia.

Implementasi UNCAC Indonesia sudahditinjau ulang terhitung sejak 23 Agustus2010 oleh UNODC - organ PerserikatanBangsa Bangsa yang salah satunyamembidangi pemberantasan korupsi.Dalam putaran pertama, UNODC akanmeninjau ulang bab mengenaikriminalisasi dan penegakan hukum (bab3) serta bab kerja sama internasional (bab4). Menurut rencana, tim peninjau ulangakan terus melakukan koordinasi hingga16 Maret 2011.

UNCAC-konvensi PBB mengenaiantikorupsi-merupakan instrumeninternasional antikorupsi yang sifatnyamengikat. Terdapat lima bagian utamayang diatur dalam konvensi ini, yaitutindakan-tindakan pencegahan (bab 2),kriminalisasi dan penegakan hukum (bab3), kerja sama internasional (bab 4),pengembalian aset (bab 5), bantuan teknisdan pertukaran informasi (bab 6). (REL)

2011, Minimal 75 Persen Tutor UT Sudah Ikut PelatihanMEDAN - Tutorial adalahlayanan bantuan belajarkepada mahasiswa yangbersifat akademik. Dalamtutorial, kegiatan belajarmahasiswa dilakukan dibawah bimbingan tutorsebagai fasilitator.

Untuk meningkatkankualitas tutorial di Universi-tas Terbuka (UT), baru-baruini UT melaksanakan"Pelatihan Tutor UntukMenghasilkan Tutor YangProfesional", yang dilaksa-nakan, 11-13 Maret 2011, diSemarak Hotel Interna-tional.

Kepala UPBJJ-UT DrAsnah Said MPd mengata-kan, dalam peningkatankualitas tutor, selama tahun2010 UT telah 2 kalimelaksanakan pelatihankhusus untuk tutor. Diharap-

kan tahun 2011, darisejumlah tutor yang ada diUT, minimal 75 persen sudahikut pelatihan tutor.

Dan ini sejalan dengankebijakan kepala UPBJJ-UTyang menginginkan paratutor trampil dalam menge-lola kelas serta mampumenerapkan berbagaipembelajaran sesuai denganmateri dan situasi pada saatpertemuan. "Peningkatantutor yang berkualitas akanberdampak ke mahasiswaUT yang berkualitas pula,"kata Kepala UPBJJ-UTAsnah Said.

Asnah juga menjelaskan,rekruitment tutor berasaldari PTN/PTS/DinasPendidikan/LPMP daninstansi lain yang telahmemenuhi persyaratansesuai ketentuan UT. Tugas

tutor biasanya membahasdan mendiskusikan hal-halyang dianggap sulit dansangat penting dikuasaimahasiswa.

Biasanya, materi yangdibahas dalam kegiatantutorial menyangkut tentang,masalah yang ditemukanmahasiswa dalam mempela-jari modul, kompetensi ataukonsep esensial mata kuiah,juga tentang persoalan yangterkait dengan unjuk kerja(praktikum) mahasiswadidalam atau diluar kelastutorial, begitu juga denganmasalah yang berkaitandengan penerapan ilmudalam kehidupan sehari-hari.

Pada pelatihan tutortersebut, UT juga mengun-dang narasumber dariJakarta Dr Siti JulaehaMA.(FeR)

JAKARTA - Para jaksa se-Asia Pasifik dan Timur Te-ngah sepakat untuk mening-katkan kerjasama menang-gulangi kejahatan lintas ne-gara. Terutama dalam pem-berantasan tindak pidana ko-rupsi, perampasan aset danekstradisi.

"Para jaksa menyepakatikerjasama untuk perampa-san aset dan ekstradisi perluditingkatkan," ujar JaksaAgung Basrief Arief dalamjumpa pers usai menutuppertemuan jaksa se-Asia Pa-sifik dan Timur Tengah diHotel Sultan, Jalan GatotSubroto, Jakarta, Sabtu.

Basrief menjelaskan keja-hatan transnasional yangmenjadi fokus bersama ada-lah korupsi, money launder-

ing, narkotika, cyber crime."Kita juga akan bekerjasamadalam memberantas penye-lundupan manusia," sam-bung Basrief.

Pertemuan ini juga meng-hasilkan Deklarasi Jakartayang merupakan bentuk ko-mitmen bersama negara-ne-gara anggota InternationalAssociation of Prosecutor(IAP). Isinya, komitmen ber-sama jaksa dalam meme-rangi, mencegah, dan mem-berantas perkembangan ke-jahatan lintas negara.

Pertemuan berlangsung diJakarta dari tanggal 16-19Maret 2011. Perwakilan jak-sa dari 33 negara di kawasanAsia Pasifik dan Timur Te-ngah mengikuti kegiatantersebut. (BBS)

Jaksa se-Asia Pasifik dan Timur TengahSepakat Berantas Korupsi