kpk pos edisi 142

Harga Eceran (Kota Medan):Rp.2.500/eksemplar

EDISI 14228 MARET - 3 APRIL 2011

Redaksi/Usaha:Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit :PT Karya Peduli KebangsaanK O R A N K O R U P S I P O L I T I K K R I M I N A L

KPKPOSSELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2011

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

K OLOM REDAKSI

SIKAP pemerintah menelantarkan nasib hakim PengadilanTindakan PidanaKorupsi sungguhmerisaukan. Sudahbeberapa bulangaji atau tunjanganmereka tidak diba-yarkan denganalasan belum sem-pat dimasukkan keanggaran negara.Hakim ad hoc dipengadilan khususini juga merasa di-remehkan karenatidak diakui sebagai

pejabat negara.Keluhan itu datang dari para hakim di Pengadilan Korupsi

Bandung, Surabaya, dan Semarang, yang baru didirikanakhir tahun lalu. Pengadilan yang khusus menangani kasus-kasus korupsi itu diisi hakim karier maupun nonkarier alias adhoc. Kendati sudah diangkat, bahkan telah bertugas selamatiga bulan terakhir, sebagian besar mereka belum mendapatgaji.

Nasib hakim karier sedikit lebih beruntung. Karenaberstatus sebagai pegawai negeri, mereka masih mendapatgaji seperti biasa. Hanya uang kehormatan dan tunjanganlain yang belum didapatkan. Tapi hakim ad hoc, yang bukanberasal dari pegawai negeri, praktis belum mendapatpenghasilan.

Alasan yang diberikan para pejabat amat klise, yakniterbentur masalah administrasi. Ketika daftar isian pelaksanaananggaran diedarkan, para hakim itu belum diangkat.Pengadilan khusus itu pun belum dibentuk. Tapi publik tetapakan kurang bisa memahami pola administrasi yang terlalukaku. Jika memang pengangkatan hakim kasus korupsi sudahdirencanakan jauh hari oleh Mahkamah Agung, semestinyaada semacam dana cadangan yang dialokasikan. Prosesadministrasi di Kementerian Keuangan pun tak boleh terlalurumit, sehingga hakim yang sudah diangkat segera mendapatgaji.

Menteri Keuangan mungkin akan segera menyelesaikangaji yang terlambat dibayarkan itu setelah diributkan banyakpihak. Tapi masih ada urusan lain yang lebih mendasar

Telantarnya HakimKasus Korupsi

SKANDAL DANA BOSSKANDAL DANA BOSSKANDAL DANA BOSSKANDAL DANA BOSSKANDAL DANA BOS I HAL 5

Akbar: Pilih PemimpinYang Amanah

<<< selanjutnya baca Hal. 2


Tradisi,OknumPemprovsuTelap DanaBansos



Ancaman ini dilontarkanBuyung kepada Surya Djahi-sa, Kepala Bagian KeuanganKabupaten Langkat namuntidak secara langsung disam-paikan ke Syamsul Arifin.

"Surya akhirnya menyam-paikan ancaman itu ke saya.Namun saya tidak takut,"ungkap Syamsul Arifin usaipersidangan lanjutan KasusKorupsi APBD KabupatenLangkat dengan terdakwaGubernur Sumut, denganagenda pemeriksaan saksiSurya Djahisa, di PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipi-kor) Jakarta, Senin pekan lalu.

Syamsul pun tak kalah

garang dengan ancaman itu.Malah, Syamsul sempat me-ngancam balik kepada Bu-yung saat mengendus adanyaketidakwajaran dalam peng-gunaan, pengelolaan, danpertanggungjawaban APBDKabupaten Langkat, yangsaat itu sedang diperiksapenyidik Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK).

"Aku ini preman Yung (Bu-yung-red), kalau kau macam-macam sama keuangan ini,aku hancurkan kau. Aku te-tap preman Yung, bupati-bupati, saya ini tetap pre-

TERIMA ANCAMAN

DARI BUYUNG RITONGA

Syamsul:

"Aku Ini

Preman

Yung......"JAKARTA - Hubungan Bupati Langkat SyamsulArifin dengan Buyung Ritonga sebagai Sekre-taris daerah Langkat, pernah memanas. BahkanBuyung mengancam Syamsul akan menghan-curkan karir politiknya.

BAGANSIAPIAPI - Puluhanribu massa menghadiri kam-panye perdana pasangannomor urut 2, calon bupatidan calon wakil bupati Kabu-paten Rokan Hiliur (Rohil), HAnnas Maamun dan H Suyat-no yang digelar di lapangansepakbola Jalan KoniBagansiapiapi, Selasa (22/3).

Kampanye perdana calon bupatidan wakil bupati Kabupaten RokanHilir tersebut dihibur Rhoma Iramadan Soneta grup. Tokoh politik nasi-onal yang juga Ketua Dewan Pertim-bangan Partai Golkar Akbar Tanjunghadir menyampaikan pesan-pesannya.

"Mari kita pilih pemimpin yangamanah, jujur dan bisa dipercaya dantabliq yang mau berkomunikasi de-ngan masyarakat,” ujar Akbar Tanjungdalam kampanyenya.

KAMPANYE PERDANA ANNAS-SUYATNO

KPK Tahan

Hari SabarnoJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)akhirnya menahan mantan Menteri Dalam NegeriHari Sabarno, Jumat sore. Penahanan terhadappurnawirawan berpangkat Letnan Jendral inidilakukan KPK setelah memeriksanya selama tujuhjam. Sekitar pukul 17.00 WIB ia langsung diboyongke Rumah Tahanan Cipinang.

“Yang bersangkutan ditahan selama dua puluhhari ke depan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SPsaat dihubungi, Jumat.

Hari merupakan tersangka kasus dugaan korupsipengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2002-2005 pada Departemen Dalam Negeri. Korupsi itutelah merugikan negara sebesar Rp86,07 miliar.Penyidik menetapkan dirinya sebagai tersangka sejak29 September tahun lalu.

Meski diduga terlibat dalam korupsi pengadaanmobil pemadam kebakaran, Hari berkukuh tidakpernah menandatangani radiogram pengadaan itu.''Saya tidak pernah tanda tangan itu dan tidak adanota dinas atau memo saya,'' kata Hari.

Soal putusan penyidik menahannya, Hari menga-takan akan mengikuti proses hukum yang berlaku.Sedangkan terkait siapa yang akan mendampinginyadalam pembelaan, purnawirawan tentara itu beren-cana meminta dampingan dari Bagian PembinaanHukum TNI.

Dalam perkara ini, penyidik menjerat Hari denganlima pasal alternatif. Yakni Pasal 2 ayat 1 atau pasal3 atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12huruf b Undang-undang pemberantasan TindakPidana Korupsi. Dalam kasus yang sama penyidiktelah menjebloskan mantan Direktur JenderalOtonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentar-to Sindung Mawardi, Gubernur Kepulauan Riau IsmetAbdullah, Walikota Makassar Baso Amiruddin Maula,Walikota Medan Abdillah dan wakilnya Ramli, sertamantan Gubernur Riau Saleh Djasit.

Selain itu, penyidik juga telah menyeret PimpinanProyek di Kalimantan Timur Ismed Rusdani, mantanGubernur Jawa Barat Danny Setiawan, dan pemilikPT Istana Sarana Raya, Hengky Samuel Daud kepenjara. Namun Hengky kemudian meninggal duniasaat mendekam di penjara. (IT/BBS)

SIDANG KORUPSI SYAMSUL ARIFIN

Oknum Anggota DPRD Langkat

JAKARTA - Kebobokrakan dan kegilaansoal harta beberapa oknum anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DP-RD) Kabupaten Langkat, dibuka blak-blakan dalam sidang lanjutan kasuskorupsi Kabupaten Langkat dengan ter-dakwa Syamsul Arifin, mantan BupatiLangkat.

Sidang yang digelar di Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta,Senin (21/3), menghadirkan saksi SuryaDjahisa, mantan Kepala Bagian KeuanganKabupaten Langkat, yang kini menjabatSekdakab Langkat.

"Ya memang wakil rakyat gila samauang pelicin. Sedikit sedikit uang, ini itu

Gila Uang Pelicin

MEDAN - Dana bantuan sosial(bansos) yang sering ditelap ok-num di Biro Keuangan Pemprovsusudah merupakan rahasia umum.Semua orang sudah mengeta-huinya, bahwa dana Bansos rawandengan pemotongan. Pemotonganitupun dilakukan oknum yangberwenang dalam mencairkandana bantuan tersebut.

“Kita juga penah mendapatkanpengakuan dari panitia masjiddan pondok pesantren yang men-dapat bantuan tersebut. Saatpanitia tersebut mengajukan pro-fosal dan mendapatkan perse-tujuan maka dana bantuan terse-

but dipotong,” demikian disam-paikan praktisi hukum BambangSantoso SH.

Menurutnya, pemotongan-pe-motongan seperti itu memangsangat merugikan. Karena ketikadana tersebut dipotong, makapanitia masjid dan pondok pesan-tren yang menjadi wakil penerimabantuan yang akan mempertang-gungjawabkan. Ini jelas menjadidilematis, karena kalau panitiatidak siap dengan kondisi sepertiini maka panitia tersebut tidakmendapatkan batuan dari Binsos.Untuk itu mereka harus siap men-dapatkan potongan agar menda-

patkan dana bantuan tersebut.“Secara hukum ini jelas me-

langgar. Dan ini harus diusut siapayang mendapatkan hasil potongandana bantuan itu. Harus dikejarsiapa pelakunya,” tegasnya.

Dengan adanya pemotongantersebut, sudah barang tentu terja-di tindak pidana korupsi karenamemperkaya diri sendiri atau or-ang lain. Dengan cara melawanhukum akibatnya unsur kerugiannegara. “Karena yang dimakandana pemerintah tapi digunakanuntuk oknum tertentu,” ujarnya.



MEDAN - Segudang masalahkini muncul di Pemprovsu.Berbagai bentuk penyelewe-ngan terindikasi di dua birokantor pemerintahan itu.Belum tuntas dugaan korupsidana bantuan sosial (bansos)untuk masjid dan pondokpesantren, kini muncul kasusbaru yang bentuk penye-lewengannya serupa tapi taksama.

Kini, terindikasi ada pe-nyelewengan dana bantuanke Universitas SumateraUtara (USU) senilai Rp9,7miliar dari jumlah seharusnyaRp18,5 miliar. Dana bantuanitu berada di pos Biro Ke-uangan dan Biro BantuanSosial (Bansos) Provsu.

Dugaan penyelewengandana APBD ini terungkap

saat Komisi E DPRD Sumutmelakukan rapat kerja (Ra-ker) dengan pihak USU, digedung dewan, Senin lalu.Anggota Komisi E, RichardEddy M Lingga memperta-nyakan dana APBD yangditerima USU pada 2010 dan2011 kepada Rektor USUSyahril Pasaribu.

“Saya dan teman-temandi Komisi E ingin menge-tahui berapa dana APBDyang dialoksaikan kepada pi-hak USU,” tanya Richard.

Syahril Pasaribu menga-ku tidak begitu memahamihal itu, dan mengalihkanpertanyaan kepada Pemban-tu Rektor II USU, ArmansyahGinting.

Dana Hibah USUDisunat Rp9,7 Miliar

KPK POS

SAMBUNGANE D I S I 142

28 MARET - 3 APRIL 2011

2

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan:Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: ManaonLubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma BaktiSH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : JlT.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: [email protected]; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening:0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

AKBAR: PILIH PEMIMPIN YANG AMANAH ..........................................................................dari hal 1

TELANTARNYA......................dari hal 1

menyangkut status hakim ad hoc. Selama ini mereka tidak diakui sebagaipejabat negara oleh Kementerian Aparatur Negara. Alasannya, tidakada undang-undang, termasuk UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,yang menyebut mereka pejabat negara.

Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman punhanya menyatakan secara hukum bahwa hakim pengadilan di bawahMahkamah Agung merupakan pejabat negara. Tidak ada penegasanbahwa ketentuan ini juga berlaku bagi hakim ad hoc. Akibat ketidakjelasanseperti ini, mereka tidak mendapat hak keuangan, misalnya gaji ke-13dan uang pensiun, seperti yang dinikmati oleh pejabat negara ataupegawai negeri.

Pemerintah semestinya segera memperjelas status mereka, jika perludengan meminta fatwa Mahkamah Agung. Kendati tak ada aturan yangmenegaskan hakim ad hoc sebagai pejabat negara, tidak ada pulaundang-undang yang menyatakan sebaliknya.

Sikap pemerintah yang secara administratif tidak mengakui hakim adhoc sebagai pejabat negara amat riskan karena pada dasarnya merekamenjalankan tugas itu. Mereka diangkat secara resmi oleh presidenuntuk melaksanakan kekuasaan yudikatif, salah satu fungsi negara. Bukantidak mungkin pula putusan hakim ad hoc akan dipersoalkan legalitasnyajika mereka dianggap bukan pejabat negara. (***)

Putra asal Sorkam, Tapa-nuli Tengah, Sumut itu me-nambahkan, sejak kecil diri-nya telah mengenal kotaBagansiapiapi, yakni dalammata pelajaran ilmu bumi.Dikatakannya, Bagansiapi-api dikenal karena penghasilikan nomor dua di dunia.

Dalam orasinya Akbarjuga mengatakan telah ter-

jadi perubahan pembangu-nan yang mencolok sejakkepemimpinan Annas danSuyatno. Oleh sebab itu, pilihnomor dua untuk melanjut-kan pembangunan kabupa-ten Rokan Hilir. “Jangan sa-lah memilih karena seng-saranya kita lima tahun jikasalah pilih,”tutur Akbar Tan-jung.

Dia mengatakan, kabu-paten Rokan Hilir didiamipelbagai macam suku danagama. "Yang hadir padasaat ini juga menandakanbahwa masyarakat Rohilmenjaga rasa persatuan dankesatuan untuk satu tujuanmemilih calon bupati nomordua," ungkapnya.

Masyarakat begitu antu-

sias menghadiri kampanyeperdana pasangan Annas-Suyatno yang dinilai selamaini banyak memberikanmanfaat, terutama dalampembangunan di Rokan Hilirdan mensejahterakan rakyatkecil di kabupaten itu. Pasa-ngan ini begitu peduli kepadarakyat kecil dan kerap mem-berikan bantuan dan moti-

vasi bagi rakyat di sana.Puluhan ribu massa yang

memadati lapangan sepak-bola itu ikut berjoget riadengan irama lagu dangdutyang dibawakan raja dang-dut Rhoma Irama. Meskipunhujan rintik-rintik masyara-kat sangat antusias meng-hadiri kampanye calon bup-ati nomor dua. (MUR)

Kemudian, Armansyahmenjelaskan secara detil.Dikatakannya, dana APBDPemrovsu yang seharusnyaditerima USU tahun 2010sebesar Rp18,5 miliar. Jum-lah itu untuk dana pemba-ngunan fisik, pengadaansarana penunjang dan bea-siswa yang di dalamnya ter-masuk pula biaya belajardosen USU. Pihak USU ak-hirnya hanya mendapatkanRp8,8 miliar untuk itemdana beasiswa. Itu pun, mela-lui perjuangan yang cukupmelelahkan.

“Saya mengurus pencai-

rannya sejak Juni 2010. Sem-pat dua hari berturut-turut,dari pagi sampai malamsaya naik turun lantai II danlantai III Kantor Gubsu diBiro Bansos dan Keuangan,”ungkapnya.

Beberapa bulan kemudian,Desember 2010, barulah pi-hak USU diundang memba-has pencairan dana APBDuntuk USU.

Pertemuan itu dihadiriKepala Biro Binsos Has-bullah Lubis, Kepala BiroKeuangan Muhammad Syafiiserta Pelaksana Tugas Sekre-taris Daerah (Plt Sekda)

Provsu Hasiholan Silaen diMess Pemprovsu Jalan TDaud.

Awalnya, Provsu akanmemberi uang untuk pemba-ngunan fisik dan pengadaansarana penunjang. Namunpihak USU tidak bersediamenerimanya kalau item-item yang ada tidak lengkap.Setelah melalui perdebatanpanjang, akhirnya pencairanyang disepakati adalah un-tuk dana beasiswa Rp8,8miliar. Sementara dua itemlainnya tidak cair.

“Waktu itu, Pak Hasiho-lan Silaen (mantan Plt Sek-

da-Red) sempat menyatakan,semua yang hadir itu harusmenandatangani surat per-setujuan. Jadi kalau nanti-nya ada persoalan di bela-kang hari, maka semua yangmenandatangani persetu-juan harus bertanggung ja-wab,” ungkapnya menirukanperkataan Hasiholan Silaen.

Pengakuan itu membuatsemua anggota Komisi EDPRD Sumut yang hadirpada Raker tersebut terpe-rangah. Anggota Komisi EDPRD Sumut saling berpan-dangan dan menggeleng-gelengkan kepala.

Richard menyesalkan ke-napa hal itu bisa terjadi. Ka-rena, seharusnya dana-danauntuk pendidikan harus di-alokasikan secara benar danpencairannya tidak harusdipersulit.

“Ini demi kepentinganmasyarakat, kenapa sampaiterjadi hal yang seperti ini diPemprovsu. Saya sangat me-nyesalkan itu. Kita sebagairekan kerja Biro BansosProvsu akan mencoba mem-pertanyakan ini, supaya kitamengetahui apa yang terja-di,” tegasnya.

(BBS/SP)

DANA HIBAH USU DISUNAT RP9,7 MILIAR ............................................................................dari hal 1

Sudah bisa dipastikanoknum Pemprovsu akanmembantah pemotonganyang dilakukan. Karena me-reka akan konsen kepadakuitansi yang mereka beri-kan kepada panitia penerimabantuan. kwitansi yang me-reka berikan sudah pastijumlah nominalnya berbedadengan dana bantuan yangmereka cairkan. Dan iniyang menjadi peluang besarbagi mereka untuk melaku-kan pemotongan-pemoto-ngan tersebut.

Untuk itu, kasus ini harusbenar-benar diusut dan me-mang harus dituntaskan. Danmemang bantuan seperti iniharus terbuka. Sementaraselama ini sifatnya tertutup.Hanya oknum-oknum yangdekat dengan pemerintahanyang mengetahui adanyabantuan-bantuan tersebut.

Menurut Bambang, peme-rintah dalam memberikan

bantuan harus slektif. Arti-nya pemerintah harus benar-benar meninjau benar apa-kah para pemohon profosalbenar-benar layak menerimadana bantuan tersebut atautidak.

Dengan adanya pemo-tongan ini maka pemerintahharus menindak tegas ok-num-oknum yang tidak ber-tanggung jawab tersebut.Karena masalah ini sudahmendarah daging dan men-jadi tradisi di kalangan ok-num Pemprovsu. Dan parah-nya ada tawar menawar didalam pemotongan tersebut.“Pola-pola seperti ini yangharus benar-benar ditindaktegas,” tutupnya.

Ditempat terpisah, ang-gota Komisi E DPRDSU SitiAminah menegaskan, pemo-tongan yang dilakukan ok-num Pemprovsu dalam men-cairkan dana Bansos jelasmelanggar aturan dan ini

harus dituntut. Karena mere-ka (penerima Bansos-red)mempunyai pertanggung-jawaban dalam menerimabantuan tersebut. Jika danayang mereka terima dipo-tong sampai 50 persen lebihbagaimana panitia penerimaBansos mempertanggungjawabkan dana tersebut.

Menurutnya, pamotonganini merupakan suatu temuandan temuan ini harus ditun-tut dan dilaporkan ke KPK.Biar KPK yang mengauditmereka dan memprosesnyakejalur hukum. “Kasus iniharus di bongkar dan jangandibiar-biarkan,”tegasnya.

Untuk itu, penerima Ban-sos harus komit untuk tidakmau menerima bantuan jikaterjadi pemotongan. Denganadanya penolakan tersebutsudah barang tentu pemo-tongan-pemotongan tersebuttidak berjalan dengan mulus.

Siti mengaku, keluarga-

nya pernah hampir menjadikorban oleh oknum Pem-rovsu. “Kakak saya pernahditawari mengajukan pro-fosal. Tapi dengan satu syaratdana bantuan tersebut hanyaditerima kakak saya sebesar60 persen sementara 40 per-sen masuk ke kantong ok-num Pemprovsu. Ini jelasmerugikan dan untuk itukakak saya menolak tawarantersebut,”jelasnya.

Untuk saya pribadi kataSiti, pemotongan itu wajarterjadi tetapi hanya 2,5 per-sen saja. Jangan sampai se-besar 10 sampai 50 persen.Kalau sampai segitu itu su-dah tidak wajar lagi. “Pemo-tongan ini bukan rahasia lagisudah terbuka untuk umum.Mereka oknum Pemprovsumelakukan seperti itu karenadana bantuan tersebut ba-nyak yang fiktif. Dan sa-yangnya masyarakat puntudak melaporkan. Ini yang

membuka peluang besar da-lam penyelewengan danabantuan tersebut,”ujarnya.

Pemprovsu BantahSementara itu, Kabag

KTU Biro Keuangan Pem-provsu Drs Zulfan Batubaramembantah adanya pemo-tongan dalam pencairandana Bansos. Menurutnya,pihaknya mencairkan ban-tuan tersebut penuh dan tan-pa adanya potongan apapun.

Jika ditemukan pemo-tongan itu bukanlah dila-kukan oleh pihaknya. Melai-nkan pihak lain yang tidakbertanggung jawab. Zulfanpun mengaku tidak tau me-nau mengenai pemotongantersebut.

“Tidak ada kemungkinanpemotongan. Karena danabantuan tersebut di transferlangsung kerekening pene-rima bantuan,”ujarnya saatditemui di ruang kerjanya.

(VIN)

TRADISI, OKNUM PEMPROVSU TELAP DANA BANSOS ..........................................dari hal 1

uang. Selama saya di keua-ngan, rasanya tiada haritanpa uang bagi anggotaDPRD Langkat. Jadi nggakada selesai-selasainya YangMulia. Artinya pembahasanAPBD tak lepas dari uangpilicin," ungkap saksi SuryaDjahisa di depan majelishakim yang dipimpinan Tjo-korda Suamba.

Maksudnya gila uang peli-cin itu apa?, tanya majelishakim. Surya mengungkap-kan dalam setiap rapatpembahasan APBD Kabupa-ten Langkat tak jelas kapanpenyelesaiannya dan akanterus berlarut-larut, jikaPemkab Langkat tidakmemberikan uang pelicinkepada beberapa oknumanggota DPRD.

"Jadi ada implikasi takkunjung disahkannya APBDKabupaten Langkat, jikatak ada uang pelicin. Dan inibukan rahasia umum lagipak. Jadi tidak ada APBDkita yang selesainya sesuaijadwal, jika tak ada uangbagi mereka (anggota DP-RD)," lanjutnya.

Makanya diselesaikan de-ngan duit? sambung HakimKetua Tjokorda. "Karenadeal-nya mereka begitu, sih

pak," timpal Surya. Jadi apa-kah anggota DPRD adayang meminta, lanjut hakim."Ada pak," jawab Surya sing-kat. Tindakan saksi apa se-lanjutnya, tanya hakim.

Surya langsung melapor-kan permintaan itu kepadaSyamsul Arifin, selaku pim-pinan di daerah. Syamsulhanya bisa merespon dengantitah, "Atasi saja," jawabBupati Langkat seperti diti-rukan Surya.

"Saya pun menyerahkanmelalui staf saya di bagiankeuangan, kemudian dise-rahkan pada yang bersang-kutan (oknum anggota DP-RD). Dan saya minta staf,(sebelum) mereka (oknumanggota DPRD) terima uang,tanda tangani dulu kuitansidi atas\ materai," sambungSurya sambil membawasegepok dokumen kuitansiyang dimasukkan dalam taswarna hitam.

Majelis hakim sempat me-nanyakan siapa yang menen-tukan besaran uang pelicinbagi oknum anggota DPRDLangkat, apakah terdakwaSyamsul Arifin, saksi atausudah ada ketentuan taktertulis?

"Wah, yang menentukan

besaran harga ya para ok-num anggota DPRD sendiri.Pak Syamsul tidak tahu soalitu, namun setelah oknumwakil rakyat yang memintajumlah sesuai keinginannya,baru saya laporkan ke PakSyamsul. Dan Pak Syamsulhanya diam saja," ungkap-nya.

Selain itu, sambung saksiSurya, sebagai pejabat yangduduk di panitia anggaran(Panggar), ada istilah sete-ngah kamar untuk menyam-paikan permintaan sekaligusmenentukan besaran uangpelicin bagi oknum anggotaDPRD.

Misalnya, untuk jatah Ke-tua Panggar ada ketentuanjumlah uang yang harus di-berikan, juga ada fraksi-fraksi, ada komisi-komisi.Jadi yang mengatur besaranuang pelicin adalah oknumanggota DPRD Langkat sen-diri. "Nah semua itu diten-tukan di dalam setengahkamar," jelasnya dengan ter-buka.

Apakah Terdakwa Syam-sul juga pernah masuk kedalam setengah kamar itu?,tanya hakim. "Sesekali wak-tu, ikut terlibat," jawab Sur-yo polos. Apa yang terjadi,

sambung majelis hakim. "PakSyamsul hanya bertitah cari-kan jalan keluarnya. Jadibagaimana pun kami yangmenyelesaikan sendiri, kalautidak dengan cara begini,wakil rakyat kita nggak maukerja, pak," sambungnyaserius.

Dalam surat dakwaanJaksa KPK Chatarin Mulya-na mengungkapkan, sejakFebruari 2000 hingga De-sember 2007, menggunakandana kas daerah Langkat,yang tidak dianggarkan da-lam APBD dan APBD-P de-ngan total Rp98,7 miliar.Dana sebesar itu selain digu-nakan pribadi, juga diberikankepada pihak lain dianta-ranya Ketua dan AnggotaDPRD Langkat, Muspida,BPK, FKPPI, KNPI, FraksiDPRD Langkat.

Sedangkan peroranganyang dapat kecipratan danakorupsi itu, Azril Azhar, DewiIntan Sari, Deddy Suardi,Anggraeni Nasution, RizalSinaga, Nur Hasni Nasution,IGM Kartika, Roy Almanjo,Trantri Wahyudi, SulaimanZuhdi, Sjeh Muhammad Al-hamid, Sempurna Tarigan,Ignatius Mulyono, KurniaKartika, hingga Fitria Elvie

Sukaesih.Anggota DPRD Langkat

yang mendapat uang pelicinsecara bergantian, SamaMesa Bangun, BaharuddinSiregar, Amiruddin Kahar,Saad Zaghul, Jabakti Sim-bolon, Syafaruddin Basyir, AGhazali Syam, LisanuddinSabima, HM Syahrul, YunusSaragih, Zulkifli Lubis, HSalman, Chaerul Saleh, Suri-yanto, Hadi Sudibyo dan MSyum.

Uang pelicin itu, untukbiaya rapat pembahasanperhitungan RAPBD tahun2000 sebesar Rp411,2 juta.Biaya rapat pembahasanperhitungan RAPBD 2001sejumlah Rp430,5 juta, bia-ya rapat pembahasan per-hitungan RAPBD 2002 danpembahasan LPJ BupatiRp741,7 juta, dan biayarapat pembahasan perhitu-ngan RAPBD 2003 danpembahasan LPJ BupatiRp1,6 miliar.

Sidang ditunda Senin (28/3) untuk pemanggilan saksiBuyung Ritonga sebagaipemegang kas Daerah Lang-kat dan saksi mantan peja-bat Langkat Aswan Sufri,dan Taufik.

(ENDY)

OKNUM ANGGOTA DPRD LANGKAT GILA UANG PELICIN .................................dari hal 1

man, petinju. Itu pernah sayasampaikan di depan ke pe-nyidik," papar Syamsul yangmengenang kembali anca-

man yang dilontarkan keBuyung.

Syamsul juga menya-yangkan sikap saksi SuryaDjahisa yang tidak meng-ungkapkan di depan persi-dangan tentang adanya an-caman yang menimpa Syam-sul yang dilakukan BuyungRitonga.

Karenanya Syamsul mera-sa yakin, kasus yang menje-ratnya kini telah menghan-curkan karir politiknya,menghancurkan jabatan,prestasi, keluarga dan ke-hidupannya.

Tapi Gubernur SumateraUtara Syamsul Arifin me-ngaku ikhlas dengan kondisiseperti ini, bahkan sudahikhlas dinonaktifkan. "Ikhlas,Kalau tidak ikhlas, buat apasaya mau disidang. Sayamenyadari, status terdakwa,mau tak mau membuatnyaharus nonaktif sebagai Gu-bernur Sumatera Utara. Itumekanismenya," ungkapnyadengan merenda.

Meski demikian, politisisenior Golkar ini menya-yangkan sikap beberapa pi-hak yang terus-menerus

mendorong penonaktifandirinya dilakukan secepat-nya. "Orang seperti gitu, ng-gak sabaran," komentarnya.

Dalam kesempatan itu,Syamsul juga meminta danmengajukan permohonankepada majelis hakim agardiperbolehkan menjalanipemeriksaan kesehatan seca-ra rutin. Mengingat, adariwayat jantung dan gula."Kami akan serahkan suratdan medical recordnya. Mo-hon ada penetapan dari ma-jelis," lanjut Syamsul.

Menanggapi permohonan

itu, majelis hakim pengadilantipikor yang pimpinan Tjo-korda Suamba mengakuakan mempertimbangkan-nya.

Usai sidang saksi SuryaDjahisa mengaku tidak me-nyampaikan adanya anca-man itu, karena tidak dita-nyakan majelis hakim, Jaksadan pengacara Syamsul."Memang ada benarnya yangdisampaikan Pak Bupati soalancaman itu. Tapi kan taditidak ditanyakan soal itu didepan persidangan," katanyapolos. (ENDY)

SYAMSUL: "AKU INI PREMAN YUNG......" ...................................................................................dari hal 1

RAHMAT SHAH :Sumut Kehilangan SosokPerekat Masyarakat

MEDAN - Anggota DPD RI utusan Sumatera Utara,DR. H. Rahmat Shahmenilai bahwa IrjenPol. Drs. Oegrose-no,S.H., merupakansalah satu sosok Ke-pala Kepolisian Dae-rah Sumatera Utarayang bukan hanya pe-duli pada tugas ruti-nitas di bidang ke-amanan dan keterti-ban saja, tetapi mam-pu melakukan upayapembinaan kepadaberbagai aspek danlapisan masyarakat,mulai dari kalanganagamawan, akademi-si, pemuda, pengusaha,

olahragawan bahkan kepada kalangan kelompokpeminat/hobby tertentu seperti komunitas motor gededan komunitas sepeda ontel. Di mata Rahmat, Uegro-seno berhasil merekatkan banyak pihak.

Hal ini disampaikan Rahmat kepada wartawanterkait dengan pelaksanaan Serah Terima Jabatan(Sertijab) dari Kapoldasu yang lama Irjen Pol. Drs.Uegroseno, S.H., kepada penggantinya Irjen Pol. Drs.Wisjnu Amat Sastro, S.H, Rabu lalu, di MapoldasuMedan.

Namun, menurut Rahmat, yang luar biasa dari sosokOegroseno adalah ide-ide briliannya yang bisa menjadisolusi dan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahanyang sebenarnya berpotensi menimbulkan kerugian danperpecahan. Bagi Rahmat, Oegroseno dapat menjadi sosoksaudara, sahabat, guru. "Sangat jarang kita menemukansosok berkualitas berhati tulus, memegang teguhkomitmen dan mengerti nilai-nilai persahabatan tanpapamrih seperti seorang Oegroseno," ujar Rahmat.

Lebih jauh, Rahmat merasakan bahwa Sumutkehilangan sosok perekat masyarakat yang pedulikepada kesusahan dan keresahan masyarakat, termasukdalam hal keadilan dan pemberantasan mafia hukum.

Rahmat mengatakan bahwa masyarakat SumateraUtara meletakkan harapan kepada Kapoldasu yangbaru, Irjen. Pol. Drs. Wisjnu Amat Sastro agar mampumeneruskan hal-hal baik yang telah dilakukan olehOegroseno sebelumnya, seraya tetap meningkatkankinerja kepolisian Sumatera Utara dalam upayamemelihara keamanan dan ketertiban di daerah iniKapoldasu yang baru juga diharapkan dapat bersikaptegas dalam menindaklanjuti kasus-kasus menonjolyang ada seperti kasus narkoba, perjudian dan mafiahukum. Dengan demikian, Rahmat meyakini bahwakondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakatSumatera Utara akan meningkat seiring dengantegaknya kepastian hukum, perolehan hak dan keadilanyang dirasakan oleh masyarakat dan terlebih lagi po-tensi kejahatan dan perpecahan dapat terhindarisemaksimal mungkin. (REL)

DR. H. Rahmat Shah

Irjen Pol. Drs. Oegroseno,S.H.

KPK POS

KORUPSIE D I S I 142

28 MARET – 3 APRIL 2011

3

NASIONAL

KPK Periksa Bos IndosiarJAKARTA - Eddy Gunawan Santoso,bos televisi Indosiar diperiksapenyidik Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) terkait kasus dugaankorupsi pada pengadaan filler iklanlayanan masyarakat di Pemda DKIJakarta, yang menjerat aktor filmera 1980-an, Herman Felanisebagai tersangka.

BUMN Jadi ATM Parpol BerkuasaJAKARTA - Komite Pimpinan PusatFederasi Serikat Pekerja (FSP) BUMNBersatu, prihatin dengan kinerja BadanUsaha Milik Negara (BUMN) di erapemerintahan Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY). Mengingat, biayaOperasional Expenduture (Opex)mencapai Rp 1000 triliun, atau empatkali lebih besar dari biaya belanja modalCapital Expendutre (Capex) sebesar Rp290 triliun.

"Kondisi ini jelas tidak sehat.Sehingga BUMN tidak memberikandampak yang signifikan terhadappembangunan nasional, khususnyaterhadap percepatan tumbuhnya sektorriel," ungkap Arief Poyuono, KetuaUmum Komite Pimpinan Pusat FSPBUMN Bersatu dalam keterangannya di

Jakarta, Senin pekan lalu.Bahkan tingginya Opex BUMN

dibandingkan Capexnya, sambung dia,meyebabkan BUMN tidak dapatberperan besar untuk dapat memberikankontribusinya terhadap peningkatanpenggunaan produksi dalam negeri.Akibatnya, BUMN saat ini berjalantidak efisiensi, cenderung makin banyakkebocoran di BUMN.

Arief mencurigai selamapemerintahan SBY BUMN dijadikansebagai ATM untuk kepentingan politik,untuk kepentingan parpol berkuasa.Dengan modus, petinggi-petinggiBUMN memasukan sumbangan kepadaParpol dan Capres pada pembukuanBUMN pada pos belanja operasionalatau Opex.

Dilanjutkan, tingginya Opex yangdikeluarkan BUMN juga tak lepas daribanyak dana BUMN, yang digunakanuntuk melakukan pengamanan di DPR.Jika ingin mendapatkan suatu ijin dariDPR untuk melakukan kebijakan bisnisBUMN.

Misalnya ijin untuk diperbolehkanmelakukan pelepasan saham di publikatau ijin mendapakan penyertaan modalnegara serta rekstrukturing hutangBUMN, ucapnya.

Juga Opex yang tinggi diduga untukmembiayai pengamanan di aparathukum dan BPK, saat BUMN itu terlibatdugaan korupsi. Sehingga kasusnya bisadiamankan. Dan, biaya Opex digunakanuntuk uang sangu atau pocket moneyperjalanan sejumlah pejabat di DPR,

serta pejabat pejabat dan keluarganyadi departemen yang terkait denganBUMN, tandasnya serius.

"Sehingga BUMN yang selama inidiharapkan menjadi lokomotif pemba-ngunan nasional tidak berjalan denganbaik. Malah, cenderung digunakanmenjadi lokomotif pembangunan partaipolitik dan pemenangan Capres sertamengendutkan oknum anggota DPR danaparat hukum," ungkap Arief.

Menurut Arief, tingginya opexdibandingkan capex BUMN,menunjukan pemerintah SBY gagalmengelola BUMN dengan baik, efisienserta menganut azas Good CorporateGovernance.

Seharusnya, Capex BUMN lebihtinggi dari Opexnya sehingga bisa

memberikan kontribusi bagi tumbuhnyaindustri industri penyedia barang danjasa bagi BUMN yang pada akhirnyadapat meyerap banyak tenaga kerja,komentarnya.

Mengingat, setiap 1 trilyun capexyang dikeluarkan BUMN akan mencip-takan lapangan kerja kurang lebih50.000 pekerja. Juga, optimalisasi Capexdi BUMN dibandingkan opexnya, makacompany value dari BUMN pun akanmeningkat karena adanya penambahanaset BUMN. Sehingga dengan bertam-bahnya aset BUMN akan menambahjumlah tenaga kerja.

"Sayangnya itu tidak dilakukan olehPresiden SBY, malah BUMN dijadikansapi perehan, juga ATM," jelasnya.

(ENDY)

Korupsi,Eks Dirut PLN Dibui

"Untuk saat ini, Eddy yangsehari-hari sebagai Manager Fi-nance PT Indosiar, diperiksa seba-gai saksi. Apakah status Eddyberubah, hal itu tergantung daripemeriksaan tim penyidik KPK,"

kata Juru Bicara KPK, Johan Budi,di Jakarta, Rabu (23/3).

Dipemeriksaan sebelumnya,Eddy mengaku pihak Pemda DKIsempat memasang iklan di Indo-siar. Mengenai berapa besar pema-sangan iklan, Eddy mengaku lupa.Herman diduga memberikan se-jumlah uang ke pejabat PemdaDKI untuk meloloskan proyekIklan yang didanai APBD DKIJakarta 2006-2007

Terkait kasus ini, KPK sudahmenjebloskan mantan Kepala BiroHukum Pemprov DKI, JournalEffendi Siahaan, telah dijatuhivonis 9 tahun penjara. Journalterbukti melakukan tindak pidana

korupsi dengan modus memungutsebanyak 10 persen nilai kontrakdari rekanan untuk semua kegiatanyang ada di biro hukum dan jugamelakukan penunjukan langsungrekanan untuk beberapa kegiatanseperti filler iklan dan GemaHukum. Selain itu, aktor kawakanHerman Felani telah menyandangstatus tersangka korupsi. Aktor eratahun 1980 ini tersangkut kasusdugaan korupsi pengadaan filleriklan layanan masyarakat di Pem-prov DKI.

Sebelumnya, pada 25 Februarilalu komisi antikorupsi mengu-mumkan aktor era 80-an, HermanFelani, sebagai tersangka kasus

dugaan korupsi pengadaan filleriklan layanan masyarakat di Pe-merintah Daerah DKI Jakarta.Herman ditetapkan sebagai ter-sangka berdasar pengembangan dariperkara mantan Kepala Biro HukumDKI, Journal Effendi Siahaan.

Dalam kasus ini, kata JohanBudi, Herman adalah pemilikperusahaan periklanan rekananPemerintah Daerah DKI Jakarta.Herman diduga memberi sejumlahduit ke pejabat Pemerintah DaerahDKI Jakarta untuk meloloskanproyek iklan yang dananya berasaldari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah DKI Jakarta tahun2006-2007.

Karenanya penyidik menjeratHerman dengan Pasal 2 ayat 1 atauPasal 3 Undang-Undang Pembe-rantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Ko-rupsi memvonis Journal delapantahun penjara. Dalam surat dak-waan Journal, jaksa penuntutumum mengungkap keterlibatanHerman dalam korupsi pengadaanfiller iklan. Herman diduga terlibatdalam kasus itu terkait dime-nangkannya PT Raditya PutraBahtera dan PT Sandi Perkasa se-bagai rekanan Pemerintah DaerahDKI Jakarta dalam proyek pem-buatan filler iklan tahun 2006-

2007.Karena proyek itu, melalui PT

Raditya Putra Bahtera, Hermanmengantongi kontrak pengadaanfiller senilai Rp 1,86 miliar yangdibiayai ABT tahun 2006. NamunJaksa menduga proses lelang ha-nya rekayasa dan ada aliran uangsebesar Rp 387 juta dari PT RadityaPutra Bahtera ke Journal.

Selain itu, di tahun 2007 Her-man mendapat kontrak pembuat-an filler iklan sebesar Rp 2,23 mi-liar melalui PT Sandi Perkasa dariBiro Hukum DKI. Setelah men-dapat uang proyek itu, perusahaanHerman memberi duit kompensasisenilai Rp 569 juta ke Journal.(ENDY)

VONIS JENDERAL– Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji, melambaikan tangan kepada wartawansebelum menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/3).Sebelumnya Susno dituntut tujuh tahun penjara dalam kasus dugaan gratifikasi PT Salmah ArowanaLestari dan korupsi Pengamanan Pemilu Kada Jawa Barat.

JAKARTA - Meski berkecimpung didunia pembaratasan korupsi, bukanberarti bebas korupsi. Buktinya, seorangpegawai Komisi PemberantasanKorupsi, juga melakukan korupsi uangbiaya operasional perjalanan sebesar Rp390 juta, pada tahun anggaran 2009.

"Korupsi itu terjadi tahun 2009 lalucuma sekitar Rp 200 juta, setelahpengawasan internal KPK melakukanaudit laporan keuangan KPK per tigabulan. Dan menemukan ada perhitunganyang salah," papar Juru Bicara KPK,Johan Budi SP di Jakarta, Kamis pekanlalu.

Temuan ketidakberesan itu, sambungJohan, langsung ditelusuri ternyata adauang yang digelapkan salah satu pega-wai KPK di Deputi Pencegahan beri-nisial E. Setelah dilakukan pemeriksaandi Dewan Pertimbangan Pegawai,oknum itu langsung dipecat setelahsebelumnya harus mengembalikan uangyang digelapkannya.

Sebenarnya, KPK tidak memilikikewajiban mempublikasikan kasusoknum pegawai lembaga anti korupsi

yang korupsi. Dan Kejadian ini sebagaipelajaran, sebagai introspeksi bagi KPK.Karenanya, KPK tak akan melaporkantindak pidana itu, namun DewanPertimbangan mempertimbangkanberdasarkan bukti yang ada lebihmemilih memecatnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW)mendesak agar KPK tidak menutup-nutupi terjadinya korupsi di lemba-ganya, dan wajib membeberkan latarbelakang penggelapan uang negara yangdilakukan oknum pegawainya. "Biasa-nya korupsi tak berdiri sendiri, pasti adaketelibatan pihak lain dalam peng-gelapan uang tersebut. Artinya dibukasiapa saja yang ikut terlibat kalaumemang ada ke arah sana," tegas WakilKordinator ICW Emerson Junto.

Juga, lanjuit dia, pembeberan kasusagar tidak menimbulkan kesan negatifkarena selama KPK membongkar se-jumlah kasus korupsi, namun justrukejahatan terjadi di internalnya sendiri.Memang, selama ini KPK terkesantertutup dalam menyikapi persoalaninternal. (ENDY)

PEGAWAI KPK KORUPSI

Bekas Kadis PUSumsel Dituntut6 TahunJAKARTA - Dharna Dachlan, bekas KepalaDinas Pekerjaan Umum Bina Marga SumateraSelatan (Sumsel) dituntut enam tahun penjara,denda Rp300 juta subsidair enam bulankurungan dan bayar uang pengganti Rp1,15miliar. Tuntutan itu dibacakan Jaksa KPK DwiAries Sudarti di Pengadilan Tipikor, Jakarta,Senin pekan lalu.

"Jika dalam waktu satu bulan setelahputusan berkekuatan hukum tetap uang peng-ganti belum dibayarkan, harta benda milikterdakwa disita oleh negara. Jika tak mencu-kupi, diganti dengan hukuman enam bulanpenjara," tegas jaksa Sudarto.

Jaksa Sudarto menilai terdakwa Dahlanterbukti menguntungkan diri sendiri sebesar Rp1,15 miliar. Uang sebanyak itu didapat terdakwadari seorang pengusaha bernama ChandraAntonio Tan terkait ditetapkannya PT WijayaKarya (Wika), PT Chandratek Indo Artha (CIA)dan PT Teguh Raksa Jaya (TRJ) sebagai jointoperation pelaksana dalam proyek pemba-ngunan jalan Palembang-Tanjung Api-Api.

Mei 2006, terdakwa Dahlan menerima uangitu di kediaman Chandra dalam bentuk cekmultiguna BNI sebanyak 46 lembar. Tiaplembar cek senilai Rp 25 juta, totalnya Rp 1,15miliar. Uang itu, sebagai ucapan terimakasihatau balas budi dari PT Wika, PT CIA dan PTTRJ karena telah diusulkan atau ditunjukterdakwa selaku pemenang lelang dan kontrak-tor pelaksana dalam proyek jalan Palembang-Tanjung Api-Api.

Sebelum menerima uang, lanjut Jaksa,terdakwa memerintahkan penyusunan perkira-an volume dan biaya (engineering estimate)tanpa melalui proses perencanaan maupunanggaran oleh ahli penyedia jasa perencanaan.

Bahkan, terdakwa memerintahkan penyu-sunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpaberdasarkan keahlian dan data yangdipertanggungjawabkan serta tidakmelaksanakan proses pelelangan secara terbukadan bersaing dengan memenangkan perusa-haan PT Wika, PT CIA dan PT TRJ.

Dikatakan, terdakwa dalam Dahlan proyekpembangunan jalan Muara Enim-Baturaja.Uang yang diterima terdakwa dari TharmuzieRomlie pemilik PT Adhi Karya Wahyu MenaraMas sebesar Rp 1,25 miliar juga menyalahikewenangannya sebagai Kadis PU.

Meski dalam tiap persidangan terdakwamengaku uang tersebut merupakan pinjaman,pihak jaksa bergeming. Tapi, karena uangtersebut sudah dikembalikan terdakwa kepenyidik KPK. Maka, tidak ada kewajiban bagiterdakwa untuk membayar uang pengganti.Kerugian negara untuk dua proyekpembangunan jalan ini mencapai Rp 42,7 miliar.

Menurut jaksa, tindakan Aries sesuai dengandakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal18 UU Pemberantasan Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP dan dakwaan kedua subsidairPasal 11 UU Pemberantasan Korupsi."Sedangkan untuk dakwaan kesatu primair dandakwaan kedua primair, tidak terbukti."

Terdakwa Dharna hanya pasrah dengantuntutan yang diajukan jaksa. Ia mengakuseluruh uang yang diterimanya tersebutmerupakan pinjaman pribadinya kepadaChandra dan Tharmuzie. Bahkan uang yangdipinjamkannya tersebut sudah dikembalikanke pemiliknya sendiri. "Itu pinjaman, uangnyasudah saya kembalikan," katanya.(ENDY)

JAKARTA - Komisi Pemberantas-an Korupsi (KPK) akhirnya mena-han Eddie Widiono Soewondo, eksDirektur Utama PT PerusahaanListrik Negara (PLN). Penahananitu, setelah Eddie menjalani peme-riksaan oleh penyidik KPK digedung KPK Jakarta, Kamis pekanlalu, selama 7 jam dengan mukamasam, Eddi digiring ke mobil ta-hanan KPK untuk dititipkan di ru-mah tahanan Polres JakartaSelatan.

"Penyidik KPK menitipkan keRutan Polres Jakarta Selatanselama 20 hari ke depan. Pena-hanan ini karena penyidik gam-pang melakukan pemeriksaan,"papar Johan Budi, juru bicara KPKdi Jakarta. Eddie yang sudahditetapkan sebagai tersangka sejaksetahun lalu, Kamis pagi sekitarpukul 10.00 WIB datang memenuhipanggilan penyidik KPK.

Hasil penyidikan, kata Johanditemukan tersangka Eddie didugamenyalahgunakan kewenangan-nya untuk menunjuk langsung PTNetway Utama dalam pelaksana-an pengadaan CIS-RISI periode2004-2007 sehingga mengakibat-kan kerugian negara sebesar Rp46,19 miliar. Johan menuturkan,perbuatan tersangka telah me-langgar Pasal 2 Ayat (1) dan atauPasal 3 UU Pemberantasan Korup-si jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sekitar pukul 16.00 WIB, denganmuka masam dan kurang bergai-rah, Eddie melangkah ke mobiltahanan KPK yang sudah disiap-kan sejak siang hari.

Tersangka mantan DirekturUtama PLN Eddie Widiono me-nyatakan Dewan Komisaris PLNikut menyetujui proyek pengadaanCustomer Information System(CIS) atau Rencana Induk SistemInformasi (RISI) di PLN DistribusiJakarta Raya (Disjaya) pada 2000-2006.

"Semua kegiatan tentu dilapor-kan melalui Dewan Komisaris dankepada rapat umum pemegangsaham (RUPS). Jadi semua sudahterpenuhi. Jadi apa yang salah. De-wan Komisaris PLN ikut menye-tujui proyek pengadaan CustomerInformation System (CIS) atauRencana Induk Sistem Informasi(RISI) di PLN Distribusi JakartaRaya (Disjaya) pada 2000-2006,"ungkap Eddie sambil berjalanmenuju mobil tahanan.

Eddie membantah negara telahdirugikan dalam proyek ini. Dalamproyek ini tidak ada kerugiannegara. Yang ada adalah suatuupaya PLN untuk mengatasi krisiskeuangan yang dialami tahun2000-2001. Proyek pengadaan itu,sambung dia, harus dilaksanakanmengingat situasi kala itu yang takmemungkinkan. Pasalnya, PLNketika itu, berada dalam kerugian

besar dan berusaha untuk menga-tasi permasalahan yang ada.

Namun, tidak seluruh direksiPLN menyetujui pengadaan pro-yek ini. Karena sebetulnya proyekitu baru dalam tahap diskusi ataubaru tahap pembicaraan denganDewan Komisaris. Jadi tatarandireksi adalah tataran strategis.

Meski demikian, Eddie berjanjiakan bersikap kooperatif danmenghormati kewenangan KPKsebagai lembaga penegak hukum.Ia juga sadar bahwa posisi direkturutama rentan dengan resiko sepertiini. "Sejak awal saya menjabatDirut PLN, keluarga saya tahukalau posisi itu ada resikonya."sambungnya.

Terkait kasus korupsi peng-adaan proyek Customer Informa-tion System (CIS) atau RencanaInduk Sistem Informasi (RISI) diPLN Distribusi Jakarta Raya(Disjaya), KPK sudah memeriksadua orang bekas Menteri BadanUsaha Milik Negara (BUMN) Lak-samana Sukardi dan Sofyan Djalil.

Sofyan diperiksa dengan kapa-sitas sebagai eks Pelaksana tugas(Plt) Komisaris Utama PLN perio-de 1999-2001. Mengingat, penga-juan pengadaan program CIS-RISIdatang dari direksi PLN padatahun 2001. Ketika itu jabatan Di-rektur Utama (Dirut) PLN dijabatoleh Eddie Widiono Suwondo.

Meski mengetahui pengajuanproyek pengadaan tersebut, namunSofyan membantah ikut menyetu-juinya. Dia menegaskan, sebelumsurat keputusan proyek tersebutditerbitkan, terjadi perubahankomposisi dewan komisaris PLNpada tahun 2003. Posisinya digan-tikan oleh (alm) Andung Nitimi-hardja. Senada dengan Sofyan,Laksamana juga membantah me-nyetujui pengadaan tersebut.

Menurut Laksamana, kebijakankorporasi bukan persetujuan men-teri. Selaku Menneg BUMN, diamengaku mengetahui setiap kebi-jakan yang diambil oleh para pe-rusahaan BUMN. Namun, diamenegaskan, dirinya tidak ikutcampur dalam persetujuan ataspelaksanaan kebijakannya. (ENDY)

Nias Selatan - Mantan Kepala DinasPendidikan Nias Selatan DrsSokhizaro Laia, tinggalkan bolapanas di tubuh instansinya dan kinibertugas di Disdik Sumatera Utara.Indikasinya adalah dalampelaksanaan proyek pengadaanbuku dan alat laboratorium biologidan fisika yang bersumber dari danaalokasi khusus (DAK) tahunanggaran 2010 berjumlah Rp 26miliar. Sokhizaro Laia diduga menilepsebesar Rp 4,7 miliar melaluitransaksi rekayasa.

KPK POS



4

SUMUT

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, RusliSP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: A Rahman Nasution; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, Toib Harahap; BIRO NIAS: TriberRein Hard G (Kabiro), Eferani Zai; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga (Sergai); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi);Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji,Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon, Syahril (Batubara); Taufik Hidayat, M Sohur Lubis (Panyabungan); AhmadGozali (Palas); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); AzwarTanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Inro Kisinger Tua, Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu,Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).

DAK Rp 26 Miliar DipertanyakanKejari Tahan TersangkaBaru Kasus RTLBINJAI - Kasus dugaan ko-rupsi proyek rumah tak layakhuni tahun 2009 lalu yangmenelan biaya sebesar Rp 3,9milar, guna merehab sekitar216 unit rumah masyarakatyang dianggap sudah taklayak huni, tampaknya terusberlanjut. Pasalnya, Kejak-saan Negeri (Kejari) Binjai,Senin pekan lalu kembali me-netapkan tiga tersangka ter-kait kasus dugaan korupsi ini.

Kepala Seksi Tindak Pida-na Khusus (Kasi Pidsus) Keja-ri Binjai, FKJ Sembiring,Kamis pekan lalu mengata-kan, tiga tersangka yang baruditetapkan yakni, Lotfi Dar-ma Nasution, selaku Dirut CVIkhsan yang mengerjakanproyek di Binjai Kota dengananggaran sebesar Rp 853 juta,Hafii Idoan Batubara, selakuDirut CV Raka Putra, yangmengerjakan proyek di BinjaiTimur, dengan anggaran sebe-sar Rp 859 juta, dan M Panggi,selaku wakil Dirut CV KaryaBinjai Sejati, yang mengerja-kan proyek di Binjai Utara,dengan anggaran sebesar Rp811 juta.

“Ketiganya ini kita tetap-kan sebagai tersangka berda-sarkan bukti-bukti dan hasilpemeriksaan penyelidikan dibagian intel Kejari bebarapawaktu lalu. Untuk ketiganya,sejauh ini belum kita tahan,disebabkan masih memilikiproses lainnya. Untuk ang-garan proyek dari tiga keca-matan ini mencapai sekitarRp 2,2 miliar,” ujarnya.

Menyinggung masalahproses penahanan ketiga ter-sangka, FKJ Sembiring men-jelaskan, bahwa ketiganyaakan kembali dipanggil gunadimintai keterangan sebagaisaksi. Untuk selanjutnya, Ke-jari masih menunggu hasil auditBadan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP).

“Untuk menahan ketigatersangka ini masih mem-butuhkan waktu yang pan-jang. Bahkan, waktu yang di-butuhkan bisa mencapai satubulan atau dua bulan kedepan.”

Ditetapkannya ketiga ter-sangka ini sambungnya, tak

luput dari keterangan yangdiberikan Zainal, yangmenjabat sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK) diDinas Tata Ruangan danPemukiman (Tarukim) KotaBinjai, yang kini sudah dita-han di LP Klas II A Binjai ber-sama dua rekanan lainnya.“Mereka bertiga ini selaludisebut-sebut Zainal saatmenjalani pemeriksaan. Ma-ka dari itu, sesuai denganketerangan Zainal, dan bukti-bukti yang ada serta hasil lidikdari Intel Kejari, kita langsungmenetapkan ketiganya men-jadi tersangka,” ungkapnya.

FKJ Sembiring juga me-ngatakan, bahwa setelah di-tetapkannya ketiga tersang-ka ini. Maka, jumlah tersangkadari kasus ini sebanyak enamorang. Dimana, tiga diantara-nya sudah ditahan dan tigalainnya masih dalam proses.“Di dalam kasus ini kita meli-hat, bahwa pekerjaan yangdilakukan tidak sesuai bestekatau mark up dan juga fiktif.Tetapi kita melihat, kasusmark up yang paling me-nonjol.”

Sebelumnya, KejaksaanNegeri Binjai, sudah menahantiga tersangka kasus dugaankorupsi ini. Ketiga tersangkaitu yakni, Zainal, selaku PPK,Sentot, selaku rekanan dariCV Prawira Jaya, dan HarisNasutioan, rekanan dari CVLancang Kuning. Kedua reka-nan ini mengerjakan proyekdi Binjai Utara dan Selatandengan anggaran sebesar Rp1,7 miliar, dan akibat per-buatannya ini negara diru-gikan sebesar Rp 253 juta.

Sekedar mengingatkan,tahun 2009 yang lalu, DinasTarukim mendapatkan kucur-an sebesar Rp 3,9 miliar untukmerehab rumah masyarakatyang dianggap sudah taklayak huni. Dari anggaranyang ada, Dinas Tarukimyang dipercayakan oleh Pe-merintah Kota Binjai untukmengelola dana tersebut,hanya berhasil merehab seba-nyak 216 unit rumah. Namun,dalam pengerjaannya didugatidak sesuai bestek atau markup dan juga fiktif. (SBR)

Belum lagi persoalan calon gurubantu daerah (GBD) yang telahmembayar Rp 5 hingga 7,5 juta,mendatangi dan menagih janjinyakarena SK mereka sampai saat inibelum diterima. Sekretaris Disdik TWaruwu mengatakan, akan me-nyampaikan keluhan para gurubantu kepada Sokhizaro. Para calonGBD tersebut mengharapkan agaruang yang telah diberikan agardikembalikan.

Lalu, sejumlah rekanan menda-

tangi rumah pribadi Sokhizaro diDesa Hiligeho, Kecamatan Teluk-dalam, meminta pertanggung ja-wabannya atas uang Data Taktis(DT) yang sudah diterima darikontraktor. Terkait proyek DAKtahun 2010 yang diluncurkan tahun2011 yakni pengadaan mobiler danrehab gedung sekolah. Dana DTyang disetor nilainya bervariasimulai dari Rp 10 hingga ratusan

juta rupiah.Kemudian mengenai pengadaan

buku yang bersumber dari DAK,informasi yang diperoleh daribeberapa kepala sekolah bahwabuku yang di terima masing-masingsekolah tidak lengkap dan sesuaidaftar buku. Sokhizaro dinilai tidakbertanggungjawab, masalah iniditinggalkan begitu saja dan menye-lamatka diri dengan pindah tugas.

Akibatnya, seorang stafnya yangterlibat sebagai panitia tender untukkepentingan pribadinya jadi korban.Dari enam perusahaan dengan totaljumlah Rp 26 miliar yang dilakukanpada tanggal 31 Desember 2010tahun lalu.

Menurut tim Lembaga SwadayaMasyarakat Indenpenden LematangSriwijaya (LSM-ILS) Nisel RobertBuulolo, bahwa Kadisdik melaksa-nakan pengumuman lelang tenderpada 20 Desember 2010 dan mem-buat surat berita acara serah terimabarang 30 Desember 2010. Dilibat-kannya panitia penerima barangyaitu : Firman Gea (Ketua), Sokhi-zanolo Laia (Sekretaris), RuadatHarita (Bendahara), Edward SaotaS.Pd, dan Logis Harita sebagaianggota. Salah seorang anggota

panitia penerima barangOhezisokhi Hulu tidak maumenandatangani berita acaratersebut karena barang saat itutidak ada sama sekali.

Menurut panitia pengadaan ba-rang bahwa nilai Rp 26 miliar yangdicairkan hanya 40 dan 60 persenditangan Disdik. Selanjutnya Ro-bert mengkonfirmasi beberapa kalike PPK AH, ternyata yang munculkata-kata pengancaman dan be-berapa hari kemudian mengatakanbahwa dana tersebut masih beradadi tangan Kadisdik Sokhizaro Laiasebesar Rp 4,7 miliar dan mengapadirinya yang didesak.

Hasil pantauan, dalam bulanMaret ini Disdik baru membagi-bagikan buku ke setiap sekolahtanpa merinci atau item yang maudiserahkan. Kebanyakan kepalasekolah menandatangani SPJ tanpaada pertinggal di sekolah yangbersangkutan, hasil konfirmasi kebeberapa Kepsek bahwa SPJ yangditandatangani TA 2009 dan 2010.Mereka merasa tertekan dan bebe-rapa Kepsek yang tidak mau me-nandatangani SPJ maka bantuanbuku tersebut dipindahkan ke se-kolah lain.(ARM)

Sokhizaro Laia

Pungli, Kejatisu LampauiKewenangannyaMEDAN - Kejaksaan TinggiSumatera Utara, dinilai telahmelampui kewenangannya.karena telah melakukan pe-nyelidikan sekaligus penang-kapan pelaku pungli di ja-lanan.

Pasalnya menurut IlwaPulita SH, seorang pengacaradi Medan, tindakan Kejak-saan Tinggi Sumut denganmenyelidiki sekaligus me-nangkap pelaku pungli dijalanan oleh Dinas Perhu-bungan Sumut, tak berdasar-kan KUHAP.

“Karena perkara yg di-sangkakan adalah pungli.Sementara pungli bukanlahtindak pidana korupsi, me-lainkan tindak pidana umum,oleh karena itu tidak adakewenagan jaksa untuk mela-kukan penangkapan seba-gaimana diatur menurut pa-sal 26 UU no 31/1999 joPasal 284 KUHAP,” ucapnyadi Medan saat di temui, Jumatpekan lalu.

Menurutnya entah jurusapa yg dilakukan kejatisudalam penangkapan ini.

Sebelumnya tiga petugasDinas Perhubungan SumutUPT Wilayah II. Ketiganyaadalah, Marlon Sinaga, Ah-mad Sofyan dan Panal Sima-mora. ditangkap, saat sedangmelakukan pungutan liar(pungli) di jembatan timbangSibolangit, oleh personil Ke-jaksaan Tinggi Sumut, Kamispekan lalu.

Kepala Kejaksaan TinggiSumut, Sution Usman Adji

kepada wartawan menje-laskan, penangkapan tigapetugas Dishub Sumut inisaat dilakukan operasi intele-jen yustisial.” Pungli ini sudahcukup lama berlangsung,yang jelas dapat berpotensimengalami kerugian negara,”kata Sution.

Menurutnya, penangkapanini sesuai surat edaran Jam-pidsus Kejagung No 1452 /F/FBI/2008 tertanggal 5 Agus-tus 2008. Dimana, pungli inimenyangkut kerugian negara.Terpisah, Kabag TU DishubSumut Jakpar Bahara ketikadikonfirmasi wartawan viaseluler mengaku, belum menge-tahui secara persis penangkapanyang dilakukan oleh Intel KejatiSumatra Utara.

“Kita baru tahu setelahadanya informasi yang diper-oleh dari media televisi danonline yang kami lihat. Di-mana, sampai saat ini belumada pemberitahuan secararesmi oleh pihak kejaksaansehubungan dalam kasus ter-sebut,” katanya.

Menurutnya, pada prin-sipnya pihaknya tetap meng-hormati proses hukum yangberlaku. Secara internal, sam-bung Jakpar, pihak DishubSumut akan mempelajarinyasebelum mengambil tindakankepada ketiga anggota Dis-hub Sumut UPT wilayah 2tersebut. Senada hal itu, RezaSH Kasubag Hukum DishubSumut menyatakan, pihaknyamenyerahkan sepenuhnya ka-sus ini kepada Kejatisu.(MEI)

Perlunya MembangunKonsesus Peran PerempuanMEDAN - Selama ini banyakorang meragukan peranperempuan dalam politik sertabanyak faktor yangmempengaruhi kesempatanperempuan dalam politik.Untukitu, menurutnya, perempuan perlumembangun konsesus atas peranperempuan. Demikin diungkapkanGuru Besar USU Prof Dr OKSublihar MA, dalam dialogInteraktif "Peranan PerempuanDalam Pusaran Politik EkonomiGlobal Pada Saat Ini" di kampusUniversitas HKBP Nommensen(UHN), Jumat pekan lalu.

Selain itu, perempuan juga perlumemberikan pengertian danpressure kepada parpol untukmemihak perempuan. Dan yangtidak kalah pentingnyamembangun akses ke media massauntuk membangun jaringan yangluas serta meningkatkan kualitasperempuan

Dialog interaktif yangbekerjasama dengan laboratoriumdaerah FISIP UHN,SHOUT danDirjen Kesbangpol LinmasDepartemen Dalam Negerimengahdirkan narasumber PakarEkonomi Dr.Polin pospos, KetuaLaboratorium Politik Di Daerahdan Otda di UHN Drs.MaringanPanjaitan Msi, Gubes USUProf.Dr.OK.Sublihar MA, Praktisidan Aktivis Perempuan SumutSarma Hutajulu, Dekan FISIPUHN Ridhon SimangunsongSE.MMA serta Keynote Speakermewakili Depdagri yang jugamantan Ketua Senat UniversitasSisingamangaraja BangunSitohang.

Dalam dialog interaktif

tersebut, Sublihar mengatakan,banyak faktor yangmempengaruhi kesempatanperempuan dalam berpolitik.Antara lain, dia menyebutkan,faktor Budaya, faktor sistemseleksi, faktor media massa danfaktor jaringan perempuan dalamaktivitas politik.

Kedepannya, Sublihar berharappemerintah bisa mendukungparpol yang memiliki mekanismerekruitmen yang memihak kepadaperempuan. "Dan bukan hanyasekedar jumlah tetapi apakahaspirasi dan kepentinganmayoritas perempuan dapatdiakomodir" ujarnya.

Sementara itu, Sarma HutajuluSH menjelaskan, ada eberapa halalasan mengapa perempuan terjundalam politik. Alasan utamamenurut Sarma, karena perempuanmengganggap melalui bidangpolitiklah segala kebijakan yangbersentuhan dengan masalahperempuan dapat dibuat secaraimplisit bermakna. Alasan lainnya,menjadi suatu kesadaran baruyang merupakan akumulasi dariserentetan perjuangan yangpernah dilakukan kaumperempuan.

Dengan adanya sinyalkeberhasilan berupa pemberiankuota 30 persen untuk perempuandi lembga legeslatif, berharapperempuan dapat merubah sertamengurangi kebijakan yangselama ini cenderung berbicaramaskulin.

Padahal menurut faktadilapangan, ketika terjadi krisisekonomi global maka perempuanyang lebih mampu bertahan

dengan usaha ekonomi mikronya.Disamping itu juga kemampuanperempuan tidak perlu diragukanlagi. Buktinya perempuan mampumengelola keuangan keluargasupaya segala kebutuhan yangmenyangkut pendidikan, kesehatan,sandang dan pangan bisaterpenuhi.

"Inilah suatu bukti kepiawaianperempuan yang mampumengelola apapun dn tidak pernahmundur dalam kondisi apapun",tutur Sarma.

Disisi lain, Pakar EkonomiSumatera Utara yang juga dosenUHN, Polin Pospos lebih lanjutmenjelaskan, walaupun dalambanyak hal perempuan Indonesiatelah mncapai banyak kemajuanakan tetapi dalam hal pencapaiankesetaraan gender sepertidimaksudkan oleh MDGS masihtertinggal.

Hal tersebut, lanjut Polin Pospos,dapat dilihat pada keterwakilanperempuan di DPR yang hanyamencapai 15 persen sementara daricalon independen hanya 30 persen.

Oleh karena itu apakah perem-puan Indonesia akan berperan atautidak dalam era globalisasiekonomi sangat tergantung kepadaapakah pemerintah RI membukajalan bagi mereka untuk turutmemanfaatkan peluang-peluangyang disediakan oleh globalisasiekonomi tersebut, bersama-samadengan kaum laki-laki.

"Dan kebijakan ekonomi yangakan membuka jalan bagi kaumperempuan untuk berperan tidak-lah harus menunggu sampai kuotaperempuan di parlemen,"pungkasnya.(FER)

LelangProyek DinasPU DidugaRekayasaBINJAI - Lelang proyek DinasPekerjaan Umum Binjai TahunAnggaran 2011 yang bersumberdari anggaran APBD, DAU, DAK,BDB, dengan total keseluruhan Rp21,6 miliar, diduga telah terjadirekayasa dan hanya untuk meme-nuhi syarat tender semata. Pada-hal, lelang masih dalam tahapproses pendaftaran perusahaan,namun 44 paket jenis pekerjaan itusudah terendus pemiliknya sebe-lum diumumkan.

Keterangan yang dihimpun,beberapa hari lalu. Situasi tersebutjelas mengundang kericuhan sesa-ma rekanan yang ingin mendaftarkan perusahaanya dan bahkansempat terjadi pertengkaran mu-lut sebab, diantara paket pekerjaansudah diklaim pemiliknya.

Padahal jika kita merujukketentuan proses lelang sesuaiKepres NO 80 tahun 2004 danPerpres No.54 Tahun 2010 tentangpenguna jasa kontruksi dan barangyang baru dilaksanakan tersebutdiantara pasalnya menyebutkan,bahwa proses lelang atau tenderdilakukan terbuka secara umumdan tidak dibenarkan adanyaintervensi pihak manapun.

Begitu juga sebelumnya, KadisPU Binjai, Alfi Syariza ST M EngSc pernah mengatakan, kalauproses lelang tender proyek TA2011 dilakukan secara terbuka dantidak ada intervensi, semuanyaberjalan sesuai denga ketentuanberlaku dan mengikuti prosedursebagai acuannya.

Sumber yang layak dipercaya me-ngatakan, apa yang diucapkannyatersebut berbeda dengan kondisi yangterjadi di lapangan dan disebut-sebut 44jenis paket pekerjaan diantaranyajalan, drainase, gedung tersebut didugatelah dikordinir orang dalam berinisial,Bj dan Yd Sehingga lelang tersebuthanya sebagai formalitas untukmenjalankan syarat saja.

Di duga terkesan pengkordinir-an tersebut sebagai bagian dariimbas jasa politik sewaktu mendu-kung dan pemenangan pasanganIdaham-Timbas yang tidak di-pungkiri walaupun tidak jelastampak didepan mata, namun dile-matis kerap terjadi didalamperjalanan pilkada langsung. ucapsumber.

Pantauaan dilapangan, di harikeempat panitia memindahkanruang pendaftaran ke ruang depandekat pintu masuk Dinas PU,namun terlihat ruang tersebuttidak layak karena ruang terlalusempit sehingga berdiri bila mele-bihi dari 3 orang karena ruanghanya di berikan kursi berjumlahtiga buah sehingga tidak nyamanbagi yang mendaftar.(SBR)

KPK POS



5

LIPSUS

Hanya dua pihak yang mengetahui detail

pengelolaan dana bantuan operasional

sekolah di sekolah, yakni kepala sekolah

dan Tuhan. Demikian keluhan orangtua

murid, guru, dan bahkan wakil kepala

sekolah yang disampaikan kepada

Indonesia Corruption Watch terkait dengan

ketertutupan pengelolaan dana bantuan

operasional sekolah (BOS) di sekolah.

Pertanyaan mengapa masih ada pungutan

sekolah dan berapa anggaran pembelian

buku pelajaran sering tidak terjawab.

Sebaliknya, orangtua dan guru justrumendapat ancaman jika terus bertanyamengenai pengelolaan dana BOS, dari anakdikeluarkan sekolah sampai kenaikanpangkat guru terhambat.

Korupsi baru?Kemendiknas mulai menggunakan

mekanisme baru penyaluran dana BOS.Dana BOS tidak lagi langsung ditransferdari bendahara negara ke rekening sekolah,tetapi ditransfer ke kas APBD selanjutnyake rekening sekolah.

Kemendiknas beralasan, mekanisme baruini bertujuan untuk memberikan kewena-ngan lebih besar kepada pemerintah daerahdalam penyaluran dana BOS. Dengan caraini, diharapkan pengelolaan menjadi lebihtepat waktu, tepat jumlah, dan tak adapenyelewengan. Mungkinkah itu? Atausebaliknya, dana BOS lambat ditransfer,dipotong, atau malah memunculkanpenyelewengan dengan modus baru?

Harus diakui, masalah utama dana BOSterletak pada lambatnya penyaluran danpengelolaan di tingkat sekolah yang tidaktransparan. Selama ini, keterlambatantransfer terjadi karena berbagai faktor,seperti keterlambatan transfer olehpemerintah pusat dan lamanya keluar suratpengantar pencairan dana oleh tim manajerBOS daerah.

Akibatnya, kepala sekolah (kepsek) harusmencari berbagai sumber pinjaman untukmengatasi keterlambatan itu. Bahkan, adayang meminjam kepada rentenir denganbunga tinggi. Untuk menutupi biaya ini,kepsek memanipulasi suratpertanggungjawaban yang wajibdisampaikan setiap triwulan kepada timmanajemen BOS daerah. Ini mudah karenakuitansi kosong dan stempel toko mudahdidapat.

Kepsek memiliki berbagai kuitansikosong dan stempel dari beragam toko.Kepsek dan bendahara sekolah dapatmenyesuaikan bukti pembayaran sesuaidengan panduan dana BOS, seakan- akantidak melanggar prosedur.

Tidaklah mengherankan apabila praktikcurang dengan mudah terungkap olehlembaga pemeriksa, seperti BadanPemeriksa Keuangan (BPK) atau BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan.Ibarat berburu di kebun binatang, BPKdengan mudah membidik dan menangkapburuan. BPK dengan mudah menemukanpenyelewengan dana BOS di sekolah.

BPK Perwakilan Jakarta, misalnya,menemukan indikasi penyelewenganpengelolaan dana sekolah, terutama danaBOS tahun 2007-2009, sebesar Rp 5,7 miliardi tujuh sekolah di DKI Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut terbukti memanipulasisurat perintah jalan (SPJ) dengan kuitansifiktif dan kecurangan lain dalam SPJ.

Contoh manipulasi antara lain kuitansipercetakan soal ujian sekolah di bengkel ACmobil oleh SDN 012 RSBI Rawamangun.SPJ dana BOS sekolah ini ternyata menggu-nakan meterai yang belum berlaku. Bahkanlebih parah lagi, BPK tidak menemukanadanya SPJ dana BOS 2008 karena hilangtak tentu rimbanya.

Berdasarkan audit BPK atas pengelolaandana BOS tahun anggaran 2007 dansemester I 2008 pada 3.237 sekolah sampeldi 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpa-ngan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar.

Penyimpangan terjadi pada 2.054 atau63,5 persen dari total sampel sekolah itu.Rata-rata penyimpangan setiap sekolahmencapai Rp 13,6 juta. Penyimpangan danaBOS yang terungkap antara lain dalambentuk pemberian bantuan transportasi keluar negeri, biaya sumbangan PGRI, daninsentif guru PNS.

Periode 2004-2009, kejaksaan dankepolisian seluruh Indonesia juga berhasilmenindak 33 kasus korupsi terkait dengandana operasional sekolah, termasuk danaBOS. Kerugian negara dari kasus ini lebihkurang Rp 12,8 miliar. Selain itu, sebanyak33 saksi yang terdiri dari kepsek, kepaladinas pendidikan, dan pegawai dinaspendidikan telah ditetapkan sebagaitersangka.

Perubahan mekanisme penyaluran danaBOS sesuai dengan mekanisme APBD secaratidak langsung mengundang keterlibatanbirokrasi dan politisi lokal dalam penyalur-an dana BOS. Konsekuensinya, sekolahmenanggung biaya politik dan birokrasi.

Sekolah harus rela membayar sejumlahuang muka ataupun pemotongan danasebagai syarat pencairan dana BOS. Kepsekdan guru juga harus loyal pada kepentinganpolitisi lokal ketika musim pilkada. Dengandemikian, praktik korupsi dana BOS akansemakin marak karena aktor yang terlibatdalam penyaluran semakin banyak. (MEI/ICW)

GLOBAL MonitoringReport (2011) UNESCOtelah merilis indeks pemba-ngunan pendidikan untuksemua (education for all)dengan menempatkanIndonesia pada urutan ke-69dari 127 negara di dunia.Peringkat Indonesia menu-rut GMR menurun daritahun sebelumnya, yangmenyentuh urutan 65,meskipun tetap lebih baikdaripada Filipina (85),Kamboja (102), India (107),dan Laos (109). Indekspembangunan pendidikanuntuk semua itu sendirididasarkan pada beberapakategori penilaian, yakniangka partisipasi pendidi-kan dasar, angka melekhuruf pada usia 15 tahun keatas, angka partisipasimenurut kesetaraan gender,dan angka bertahan siswahingga kelas V sekolah dasar.

Tentu saja menurunnyatingkat kualitas pemba-ngunan pendidikan diIndonesia patut mendapatpertanyaan kritis mengingatkebijakan anggaran nasionaltelah mengalokasikan 20persen dari total APBNuntuk pembiayaan pendidi-kan. Tiadanya hubunganyang signifikan antarapenambahan alokasianggaran sektor pendidikandan pembangunan mutunyaadalah gejala adanyaketidakberesan, baik padapolitik anggarannyamaupun pada pengelo-laannya.

Dari studi ICW dan IBC(2008) atas kebijakan 20persen anggaran pendidikannasional, ditemukan sejum-lah cara untuk mengakalipemenuhan amanah UUSistem Pendidikan Nasional,yakni dimasukkannyakomponen gaji pendidik(guru) beserta kegiatanpelatihan yang tidak relevandengan isu pendidikan itusendiri. Sementara itu,kekhawatiran bahwaakutnya korupsi padabirokrasi pendidikan akanmembuat penambahanalokasi anggaranpendidikan tidak banyakmemberikan dampakpositif--dapat ditemukandalam berbagai macamkasus yang muncul kepermukaan, dari korupsipengadaan buku sekolah,infrastruktur, penggelapandana pendidikan, hinggakorupsi BantuanOperasional Sekolah (BOS).

Khusus untuk korupsipada anggaran BOS, ICWtelah melakukan studimengenai celah-celahkorupsi pada mekanismepenyaluran dana ini dari2006-2008. Beberapamasalah krusial yangmuncul dalam penyalurandana BOS adalah masihterdapatnya pungutan liarbagi orang tua murid yangkecenderungannyameningkat. Pungutan itusendiri tak bisa dielakkanmengingat alokasi danaBOS per siswa tidakmemadai jika dibandingkandengan kebutuhan nyatanya.Sebagai contoh, pada 2010,pemerintah mengalokasikandana BOS untuk setiapmurid SD Rp 400 ribu pertahun, sementara kebutuhanfaktual per siswa adalah Rp1,8 juta per tahun.

Demikian pula, korupsidana BOS bisa ditemuimulai dari tingkat sekolahhingga tingkatan dinaspendidikan dengan berbagaimodus, dari penggelapan,pertanggungjawaban fiktif,laporan keuangan ganda,pemerasan, setoran, suap,pengenaan “biayaadministrasi”, hinggapemaksaan atas penggunaanproduk-produk bahan ajaryang dibiayai dari alokasi

BOS (Ade Irawan, 2010).Dampak korupsiKorupsi di sektor pendidi-

kan dalam berbagai bentuk-nya secara langsung telahmemberi dampak yangburuk bagi jaminan aksespendidikan, khususnya bagikelompok miskin dan mutupendidikan itu sendiri.Penulis masih sangat ingatketika pada 2006 datangrombongan pengurussekolah dan kepala desa darisalah satu daerah di Kabu-paten Flores Timur, NTT, keICW untuk mengadukandugaan korupsi danaoperasional sekolah yangdilakukan oleh pejabat didinas pendidikan setempat.

Digambarkan olehpelapor, akibat tidak adakucuran dana operasionalbagi sekolah selama kurunwaktu satu tahun, sekolahtidak memiliki peralatanyang memadai untukpelaksanaan proses belajar-mengajar, walaupun hanyauntuk membeli kapur papantulis. Karena tidak adasumber pendanaan yang bisadigunakan--mengingatmemungut uang dari orangtua murid juga tidak masukakal karena mayoritasadalah kelompok miskin--siswa kelas IV hingga kelasVI SD akhirnya harusbekerja untuk sekolahsetelah jam belajar usai, darimenggali pasir, memanenkelapa, hingga berbagaiaktivitas lain yang bisamenghasilkan uang bagikegiatan operasionalsekolah.

Studi yang dilakukanoleh Gupta, Davoodi andTiongson (2000) juga dapatmenggambarkan kaitanlangsung korupsi di sektorpendidikan dengan tingkatangka putus sekolah danrendahnya tingkat pendaf-taran ke sekolah. Dari 53negara yang disurvei, datastatistik menunjukkanbahwa korupsi di sekolahyang rendah hanyaberakibat terhadap angkaputus sekolah sebesar 9,1persen. Sedangkan kategorikorupsi yang tinggi ditingkat sekolah telahmendorong angka putussekolah hingga 31,5 persen.Adapun bentuk korupsi disekolah yang ditemukanadalah pembayaran ilegaldari orang tua murid untukkebutuhan pendaftaranmurid baru dan suap lainnyaselama proses belajar-mengajar. Jika dikaitkandengan kategori yangdigunakan dalampemeringkatan indekspembangunan pendidikanuntuk semua oleh UNESCO,maka tingkat korupsi padasektor pendidikan sangatmempengaruhi tinggi-rendahnya indeks tersebut.

Demokratisasi sekolahKarena itu, tidak ada

jalan lain kecuali perangterhadap korupsi di sektorpendidikan harus terusdiupayakan. Tetapipemerintah, baik pusatmaupun daerah, sepertinyatak banyak menaruhperhatian serius terhadap isudi atas. Eksperimen akanprosedur penyaluran danaBOS melalui APBD, yangbaru saja diterapkanKementerian PendidikanNasional, justrumenimbulkan masalah besar.Hingga hari ini, hampir disemua daerah, dana BOS takkunjung cair karena biro-krasi penganggaran daerahyang rumit dan lamban.Akibatnya, sekolah kesulitanmengefektifkan kegiatanbelajar-mengajar. Padahalbanyak sekolah yangmengandalkan dana BOSuntuk menopang kegiatanoperasional pendidikan.(ICW/

KTEM 24311)

Salah Urus

PembiayaanPendidikan

IA duduk di antara parasiswa sebuah sekolah dibilangan Rawa Bebek,Jakarta Utara. Namun,jangan bayangkan ruangkelas dengan kursi, meja,papan tulis, atau alat belajar-mengajar yang layak. Yangada hanya sampah, dipilahdan diikat di karung warna-warni. Juga tumpukanlimbah kertas yang akandijual lagi.

Namanya saja sekolahdarurat, memang dibuatdarurat. Di sekolah daruratKartini, di kolong jembatandengan selingan suara keretaapi setiap waktu tertentu,inilah film dengan durasi 21menit dirangkai. Judulnya,Upeti untuk Punggawa, NasiBasi untuk Kawula (2001).

Lingkaran kecilTak sulit menjelaskan

bagaimana korupsi bisamembentuk keadaan sepertiyang tergambar di sekolahdarurat Kartini. Dari aspekpenyebaran sumber dayaekonomi dan distribusikesejahteraan, kita bisa tahusebenarnya pembangunandan kekayaan alamIndonesia dinikmati olehsiapa. Lebih dari 40 persenmasyarakat berpendapatanterendah hanya mendapatremah (15 persen kuenasional). Padahal, 20 persenkelompok pendapatantertinggi menguasai lebihdari setengahnya (Kompas,14/3/2011).

Artinya, kesejahteraan danakses terhadap sumber dayahampir dikuasai secaramutlak oleh lingkaran kecil”itu-itu saja”. Bagaimanamereka menguasainya?Mudah! Dekati sumberkekuatan politik danbirokrasi. Bila perlu, jadilahpolitisi.

Coba simak juga trenpengusaha jadi politisi.Menurut catatan IndonesiaCorruption Watch, terjadipeningkatan unsur pengusahayang jadi anggota DPR. Padaperiode 2009-2014 sekitar44,6 persen anggota DPRberprofesi pengusaha,tertinggi dibandingkandengan profesi lain, seperti

pengacara, akademisi, danjurnalis. Angka itu meningkatdaripada periode 1999-2004(33,6 persen) dan 2004-2009(39,09). Jika dicermati,komposisi sederhana ini bisabermakna lebih dalamtentang orientasi kebijakandan keluaran produk politikDPR: apakah sebuah undang-undang dibuat untukmemenuhi kepentinganmasyarakat atau sebaliknya.

Namun, tentu ”lingkarankecil” itu tentu tidak hanyasoal politisi. Elite pemerin-tahan dengan kekuatanbirokrasi dan kewenanganbesar untuk membuatkebijakan-kebijakan yanglangsung menyentuh kepenti-ngan dasar masyarakat jugaharus bertanggung jawabatas ketimpangan luar biasaseperti hari ini.Perselingkuhan antarapemegang kekuasaanbirokrasi dan kelompokbisnis berakibat sangat burukterhadap pemenuhan hakdasar rakyat.

Dalam keadaan tertentu,terjadilah penyalahgunaankekuasaan melalui konflikkepentingan di balikpengambilan kebijakan.Lihat saja fenomenapenjualan sejumlah badanusaha milik negara ataubahkan megaskandal BankCentury.

Di sisi lain, saat ini kitajuga dihadapkan padarealitas yang janggal tentangkekayaan pejabat publik. Disebuah daerah, ribuan oranghidup berdesakan, jauh dibawah standar kelayakan.Akan tetapi, di lokasitertentu, rumah megahberdiri dan pejabatdifasilitasi secara berlebihan.Jika mau bicara tentangkorupsi dan kemiskinan,sesungguhnya kita perlumenuntaskan masalah initerlebih dahulu. Namun,memang ini bukan kerjajangka pendek.

Pertanyaan berikutnya,apakah upayapemberantasan korupsi yangterjadi saat ini bisa menjadisalah satu jalan keluarproblematika kemiskinan?

Penegakan hukumSebagian bisa, tetapi porsi

terbanyak tetap terletakpada komitmen politik diDPR dan pemerintahan.Setidaknya dari perspektifhukum kita perlu berupayamemperkecil ruang gerakhubungan terlarang antarakelompok politik danpebisnis, misalnya denganregulasi antikonflikkepentingan dan mengaturnorma ”memperdagangkanpengaruh” di hukum positifIndonesia. Hal ini perludilakukan untuk memutusrantai ”lingkaran setan”relasi korup politisi-birokrasidan pengusaha.

Apa yang dilakukan KPKketika memproses kasus yangmelibatkan anggota DPRyang melakukan hubungantransaksional denganpebisnis adalah salah satuupaya memecah rantailingkaran setan itu. Hinggakini setidaknya 43 anggotaDPR sudah ditangkap KPKdalam berbagai kasus.

Namun, apa yangdilakukan KPK belum cukup.Proses pidana korupsi yangmengandalkan kewenangankonvensional KPK belummumpuni untukmembersihkan korupsi yangmenghambat pemerataanaliran kesejahteraan. Sanksipidana masih rendah. Ideuntuk memiskinkan koruptorbelum terealisasi. Seharusnyapenegak hukum dibantudengan aturan baru tentangpembuktian terbalik danperampasan aset hasilkorupsi.

Ketika pejabat negaratidak mampu membuktikankekayaannya diperoleh daripenghasilan yang sah, hartatersebut harus dirampasnegara. Akan tetapi, takcukup sampai di sana. Hartarampasan itu sepatutnyadialokasikan pada anggaranuntuk pemenuhan hak-hakdasar masyarakat yangberada di bawah gariskemiskinan. Dengan begitu,ada jembatan yang nyataantara upaya pemberantasankorupsi dan perang terhadapkemiskinan. (ICW/KPMS 22311)

Nasi Basi untuk Kawula

Lihat Demo,Gubernur Jambi Lari

KPK POS

POLITIKE D I S I 142


6

N A DRIAU

JAMBI

MusrenbangHarus Relevandengan RPJMProvinsi

JAMBI- Kesibukan tampakterlihat dari beberapa stafserta Kepala PLN untukmenyambut kedatanganGubernur Jambi dalam rangkakunjungan kerja di KantorPLN Cabang PW2SJB. Saatbersamaan sejumlah wargatergabung dalam AliansiMasyarakat PeduliPembangunan Jambi (AMP2J)dibawah komando Teguhsebagai coordinator lapangan(Korlap) melakukan aksidamai di depan Kantor PLNCabang Jambi.

R O H I L D A E R A H K A Y A

GeliatPembangunan TebusKetertinggalanKABUPATEN Rokan Hilir (Rohil) terletakdipesisir Timur Provinsi Riau. Rohildiproklamirkan tahun 1999 lalu berdirisendiri, pisah dari Kabupaten IndukBengkalis. Memasuki usianya ke-12 tahun,selama lima tahun kepemimpinan AnnasMaamun berpacu menembus keterting-galan. “Rohil periode 2006-2011 dinahodaiAnnas Maamun dan Suyatno menunjukkankehebatannya sejajar dengan kabupatenlainnya di Riau,”ujar Erik salah seorangtokoh masyarakat Kubu belum lama ini

H. Annas Maamun berpasangan denganSuyatno kembali tampil mencalonkan dirisebagai calon Bupati dan Wakil BupatiKab Rohil pada Pilkada Rohil periode2011-2016 sangat pantas. Memang diakuiselama 5 tahun pembangunan di Rohilkemajuannya sangat pesat. “Karenanyaduet Annas Maamun dan Suyatno sangatdiharapkan banyak pihak,” katanya.

Pasangan ini nampaknya serasi, bahkanbelakangan ini pasangan dijuluki sebagai“Pendekar Pembangunan” yang didukungPartai Koalisi bertekad melanjutkanpembangunan Rohil 5 tahun ke depan.Tentu keberhasilan itu harus mendapatdukungan semua pihak.

Menurut Erik, tokoh pemuda Kubu,selama kepemimpinan Annas Maamuntelah banyak gebrakan-gebrakan yangdilakukan. Terutama pemekaran wilayahkecamatan dan pedesaan. Sebelumnyajumlah kecamatan hanya 7 yaitu BaganSinembah, Tanah Putih, Bangko Pusako,Rimba Melintang, Bangko, Kubu dan PasirLimau Kapas. Selama kepemimpnanAnnas-Suyatno jumlah Kecamatanmenjadi 14 atau meningkat 100 persen.Sedangkan desa bertambah menjadi 20hasil pemekaran wilayah yang tujuannyamewujudkan pemerataan pembangunan.

Perkembangan Rohil sangatmenggembirakan. Hanya saja, orang belumbanyak tahu, malah ada yang tidak maumengakui kemajuan yang diraih. Sekarangdapat disaksikan pembangunan kawasanKecamatan Bangko Bagansiapiapi begitupesat, termasuk Kec Ujung Tanjung. BaganSinembah Baganbatu dan kecamatanlainnya di 14 Kecamatan turut menikmatigeliat pembangunan. ”Itulah yang akandipacu 5 tahun ke depan oleh AnnasMaamun,” ungkap Erik. (AK/SP)

ROKAN Hilir (Rohil)merupakan daerah yang kaya,memiliki potensi sumber dayaalam berlimpah. Lajuperkembangan dan dinamikapembangunan dapat dililhatdirasakan sangat pesat dewasaini. Untuk itu diperlukanpemimpin yang memilikisegudang pengalaman sepertiAnnas Maamun dan Suyatno.

Sejalan dengan visipembangunan daerah yangdicanangkan yakniterwujudnya Rohil sebagaiKabupaten kawasan andalanperekonomian berbasiskankerakyatan. Dan misipembangunan, untukpeningkatan kualitas sumberdaya manusia dan aparaturpemerintah yang dilandasi

Iman dan Taqwa.Pemberdayaan ekonomi

rakyat, peningkatan prasaranadan sarana ekonomi dan sosial.Penataan kelembagaan,Peningkatan pembangunan senibudaya, olah raga. Pelaksanaanpembangunan berwawasanlingkungan. Dan pelaksanaanotonomi daerah nampaknyaterus dipertahankan AnnasMamaun.

Rihil salah satu Kabupatenpemekaran sudahmenampakkan geliatnya. Tapimasih banyak sektor yang perlumendapat perhatian serius daripemerintah. “Setidaknya dalamkurun waktu 5 tahun ke depan,pemimpin pilihan rakyat 2006-2011 diharapkan bekerjamaksimal melanjutkan

pembangunan Rohil,” imbunya.Dikatakan Erik, kondisi

Rohil sekarang ini dengangeliat pembangunan yangsedang berlangsung sudah jauhdari ketertinggalan. Meskimasih ada beberapa desaterisolir, sarana transportasinyamasih minim. Penyebabnyaadalah kondisi tanahnya yanglabil, sehingga sulit dijangkau.Namun upaya pembangunan kedesa-desa terisolir ke depandiharapkan dijadikan skalaprioritas oleh Annas Maamun

Diakui Erik membangunnegeri ini tidak segampangmembalikkan telapak tangan.Karenanya lanjut Erik, untukmerealisasikan terbukanyaisolasi ke desa-desa terisolir,diperlukan dukungan seluruh

elemen masyarakat. Adabeberapa daerah terisolir yangperlu menjadi perhatian khususoleh Annas Maamun sepertiKecamatan Pasir Limau Kapas,khusunya daerah perbatasan.Kecamatan Sinaboi danKecamatan Kubu, sarana jalandi daerah ini perlu penanganankhusus, sehingga jalan tembusmenuju desa dapat terwujud.

Kemudian Kecamatan TanahPutih khususnya warga yangtinggal disepanjang SungaiRokan.

Sekitar 70 persen mencarinafkan dari hasil penangkapanikan. Perlu mendapatkanperhatian khusus AnnasMaamun denganmemberdayakan petanikerambah ikan dan petani

tambak ikan dan udang.“Sehingga warga yang tinggaldipinggiran Sungai Rokan danmemanfaatkan sungai Rokansebagai sumber kehidupan bisasejahtera,”harap Erik.

Diakui Erik, angkakemiskinan di Rohilmerupakan PR pemerintah kedepan. Sesuai data tahun 2005,angka kemiskinan di Rohilsekitar 21 %.

Angka ini terus diminimilisirpemerintah yang dipimpinAnnas Maamun sehingga tahun2010 angka kemiskinan dapatditekan menjadi 14 %.

“Mudah-mudahan angka iniakan terus menurun, setidaknyapada tahun 2016 masyarakatmiskin di Rohil menjadi 5 % ,”paparnya. (AK/SP)

BERPENGALAMAN– Annas Maamun berpasangan dengan Suyatno disebut-sebut sebagai pasangan calon yang sudah memiliki segudangpengalaman.

FOTO-FOTO ERIK

Raut wajah Kepala PLN,Surpayanto tampak cemasmenunggu kedatangan Gu-bernur Jambi, apakah akanhadir atau batal. Karena ber-samaan tampak rombonganpara demo sudah berada dilingkungan Kantor PLN Jam-bi. Sekitar Jam 9.00 Wib rom-bongan Gubernur sampai danlangsung menuju ruanganaula PLN. Para pendemodipersilahkan berorasi dihalaman parkir Kantor PLN,dan selama 30 menit taksatupun staf PLN menemuipara pendemo.

Hal ini diungkapkan Hu-

mala, salah seorang wargayang dirugikan PLN menga-takan PLN tidakbecus sertabanyak merugikan pelanggan.

Teguh selaku korlap me-ngatakan sudah banyak te-muan di lingkungan PT. PLNCabang Jambi terkait sistemkerja penanganan, pelayanandan tindakan yang dilakukanterhadap konsumen. Baikpelanggan dai sisi pema-sangan pelanggan baru.

“Selain itu terkait masalahdenda, para pelanggan selakupengguna jasa arus jaringanlistrik PLN,” ungkapnya.

Menurutnya, pemasanganbaru ampere meter yang tidaksesuai ketentuan pembeban-an kepada konsumen sebagaipelanggan. Beban denda yangdikenakan dalam tarif dendayang ditetapkan dianggapbermasalah oleh pihak PT.PLN tidak sesuai dan tidakmanusiawi. Dugaannya ter-jadi rekayasa penetapan tarifdenda.

Para pendemo meminta PT.PLN untuk berani transparanterhadap kejelasan bebandenda dan tarif pemasanganbaru terhadap masyarakat.

“Kami juga meminta agarPemerintah Jambi dan PLNmenindak tegas oknum mau-pun mitra kerja PLN Jambiyang melakukan pelanggar-

an,” jelasnya.Disamping itu pendemo

mengungkapkan persoalanyang disampaikan kepada PT.PLN Jambi, tidak pernah adatindakan. Seperti besarnyabiaya pemasangan baru yangmencapai Rp 2 juta dan ada-nya pungutan dengan dalihpelanggran yang besarnyaRp10 juta.

“Pihak PLN hanya meng-utamakan tingkat kerugiansaja, sedangkan kerugianmasyarakat akibat kelalaianPLN dan manipulasi satan-darisasi instalasi pemasanganjaringan Jambi, diabaikan,”paparnya.

Gubernur mengunjungikantor PLN apakah untukmengetahui persoalan yangmerugikan warganya. Jikatidak bisa berakibat padaupaya mewujudkan JambiEmas tidak akan terwujud.

"Kami selaku masyarakatkecewa pada Gubernur. Ter-nyata ia melarikan diri dantidak menemui warga yangdirugikan PLN tersebut. Ti-dak seorang perwakilan dariPT PLN Cabang Jambi yangmenemui guna memberikanpenjelasan. Padahal pada aksitersebut bertepatan dengankehadiran Gubernur ProvinsiJambi, Drs. Hasan Basri Agus,"tegasnya.(INRO)

ACEH TIMUR - Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) ProvinsiAceh Ir. Iskandar, MSC mengatakan hasilpelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang) di Kabupaten harusdisesuaikan dan relevan dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM)Provinsi Aceh dari tahun 2007–2012.

Penegasan itu disampaikan Ir. Iskandar, MSCdalam sambutan pembukaan MusrenbangKabupaten Aceh Timur di Aula BAPPEDA diKota Langsa, Senin (21/3) pekan lalu. Tampakhadir pada acara itu unsur muspida dan muspikaKab Aceh Timur.

“Musrenbang ini jika tidak sesuai dan relevan,tentu akan ditolak Provinsi,” tambah Iskandar.

Dikatakannya lagi, Pemkab Aceh Timurmerupakan daerah penerima alokasi danaotonomi khusus (OTSUS) terbesar di Aceh.Hingga 2012 pagu indikatif mencapaiRp203.315.357.760. Sebagai peringkat pertama,kata Iskandar Aceh Timur harus mampumemberikan skala prioritas yang relevan denganRPJM Provinsi Aceh.

Dilanjut Iskandar, nilai pagu indikatif yangbesar itu harus benar-benar difokus dalambidang pembangunan prasarana dan saranajalan, termasuk akses jalan-jalan untuk usahapertanian rakyat, pendidikan, ekonomi, dankesehatan.

Ir. Iskandar juga mengingatkan PemerintahKabupaten / Kota yang disusun berdasarkankompilasi seluruh rancangan rencana kerjasatuan perangkat desa (Renja SKPD).

Dikatakan, hasil forum SKPD harus menda-patkan keserasian antara seluruh rancanganRenja SKPD yang hasilnya digunakan untukpemutakhiran rancangan RKPD dengan meru-juk kepada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD).

Iskandar merincikan empat dari tujuhprioritas pembangunan Aceh dari 2007 -2011.Pertama pemberdayaan ekonomi masyarakat,peningkatan mutu pendidikan, pembangunansyariat Islam, sosial, dan budaya serta pena-nganan dan pengurangan risiko bencana.“Masalah inilah yang harus diperhatikan olehKabupaten/Kota di Aceh sehingga semuarancangan pembangunan akan sinkron denganProvinsi.

Kepala Bappeda Aceh Timur Husni Thamrinsecara terpisah mengatakan, pihaknya akanmempertimbangkan arahan Provinsi dalammenghasilkan rancangan dari rencana pemba-ngunan di Aceh Timur hingga 2012.

“Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, per-tanian, dan terutama harapan untuk revitalisasiperkebunan di Aceh Timur,” pungkas HusniThamrin.(BSO)

SUBULUSSALAM - CamatSultan Daulat, Baginda Na-sution SH melakuakn mutasisebagai upaya penyegarantugas dan meningkatkan ki-nerja khususya di jajaranKantor Camat Sultan Daulatpekan lalu.

Lima Staf Camat ini ma-sing-masing Ramli Efendi, S.PdIdigantikan Jempol Bancin, RamliEfendi S.PdI mutasi ke KantorArsip dan Perpustakaan KotaSubulussalam.

Kasie Pemerintahan sebe-lumnya dijabat Jempol diganti-

kan Arbi, Kasie PMMK dipegangKhairunnas Bako, Kasie KesosBaharudin, Kasie Trantib SarkaniSH, Kasie Pelayanan umumAbdurrahman dan Kiflan diper-cayakan menangani PPAT.

Dalam amanat BagindaNasution SH menyampaikan,rotasi tugas itu hal biasa.Seluruh pejabat yang diberikepercayaan mengemban tu-gas pengabdian harus mampumeningkatkan pelayananterhadap masyarakat. Untukpercepatan pembangunan disegala bidang, selaku aparatur

pemerintahan selain wajibmenguasai dan memahamiperaturan perundang-undanganjuga dituntut dedikasi dan loya-litas terhadap pimpinan.

Dalam kesempatan ini Ba-ginda menambahkan, Musren-bang pada tahun ini di Ke-camatan Sultan Dauta yangterbanyak mendapat pemba-ngunan. Baik di sector pertanianmaupuan perkebunan. Dalamacara ini sekaligus dirangkai pe-lantikan aparatur Mukim se Ke-camatan Sultan Daulat oleh Ca-mat Baginda Nasution, SH. (JAM)

Lima Staf Camat Dirotasi

Ir. Syahrasaddin, M.SiSekda Provinsi JambiGubernur Jambi, Drs. H. HasanBasri Agus, MM (HBA)mengemukakan SekretarisDaerah (Sekda) harus visioneratau berpikiran jauh ke depan. Haltersebut disampaikannya padapelantikan, pengambilan sumpahdan serah terima jabatan SekdaProvinsi Jambi, pada Senin pekanlalu di Auditorium Rumah DinasGubernur Jambi.

Pada acara tersebut, Gubernurmelantik Ir. Syahrasaddin, M.Sisebagai Sekda Provinsi Jambiyang baru menggantikan Drs.A.M. Firdaus, M.Si.

Dalam sambutannya,Gubernur menyatakan pelantikanhari ini hendaknya dipahamisebagai bagian dari upayaakselerasi kemampuan kinerjaseluruh SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) di lingkunganPemprov Jambi. Terutama dalammerespon berbagai tuntutanlingkungan strategis dari berbagaikeinginan dan harapan yangberkembang ditengahmasyarakat.

“Berbagai tuntutan, keinginan,dan harapan masyarakat perlusegera direspon sebagai bentukpertanggungjawaban kita kepadamasyarakat. Kesemuanya itumenuntut peran dan fungsi dariseorang Sekda untuk mengambillangkah-langkah strategis yangcepat, tepat, dan akurat,” ujargubernur.

Gubernur mengungkapkanbanyaknya permasalahan yangdihadapi Provinsi Jambi, baikinternal maupun permasalahankewilayahan. Yakni kondisiterbatasnya infrastruktur, belumoptimalnya pemanfaatan sumberdaya alam, belumberkembangnya agroindustri,pengangguran dan kemiskinan,serta belum optimalnya sinergitaspercepatan pembangunan daerah.

Dijelaskan Gubernur,permasalahan tersebutmerupakan tantangan yang harussegera diselesaikan. Ia jugamengingatkan semua yang hadirkhususnya Sekda yang barudilantik, salah satu misipembangunan Jambi lima tahunke depan adalah meningkatkantata pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan itu, Sekdamenjadi jabatan yang strategis,tidak saja untuk mewujudkanmisi pembangunan, tetapi dalamspektrum lebih luas.

Gubernur menjelaskan adanyaperangkat aturan yangmemberikan penguatan terhadapperan dan fungsi Sekda, yakni PPNomor 19 Tahun 2010. Salahsatunya memberi ruang kepadagubernur selaku Wakil PemerintahPusat di daerah memperkuathubungan antar tingkatanpemerintah. Gubernur dapatmelakukan peran pembinaan danpengawasan terhadappenyelenggaraan pemerintahandaerah.

Dalam peran gubernurtersebut, seorang SekretarisGubernur yang secara ex officiodijabat Sekda diharapkan dapatmekalukan pembinaan danpengawasan penyelenggaraanpemerintahan daerah kabupaten/kota. Menjaga etika dan normadan melaksanakan koordinasipelaksanaan urusanpemerintahan di wilayah provinsidengan seluruh pemangkukepentingan.

Menjawab pertanyaanwartawan tentang apa yang akandilakukan untuk melaksanakanprogram pembangunan ProvinsiJambi. Syahrasaddinmenyatakan ada tiga hal.Pertama konsolidasi internalditujukan untuk pembinaansystem. Kedua koordinasi yangdidasari PP No. 19 Tahun 2010,ketiga konsultasi ke pemerintahpusat.

Ketiga upaya ini diharapkanoleh Syahrasaddin dapatmenunjang terwujudnya JambiEMAS (Ekonomi Maju, Aman,Adil, dan Sejahtera), visipembangunan Provinsi Jambidibawah kepemimpinanGubernur dan Wakil GubernurJambi saat ini, Hasan Basri Agusdan Fachrori Umar.

Hadir dalam acara itu, KepalaBiro Kepegawaian KementerianDalam Negeri Republik Indonesia,Kiswanto, SH, Muspida Jambi,Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj.Yusniana Hasan Basri danundangan lainnya.(INRO)

KPK POS



7

SUMUT

Fadly Nurzal: Issu DewanRevolusi Islam Mainan Politik

PANYABUNGAN - AliansiMahasiswa Masyarakat AntiKorupsi (AL-Markup) MandailingNatal berunjuk rasa di depankantor Dinas PU, Cipta Karya,Kamis. Aliansi MahasiswaMasyarakat Anti Korupsi Madinaini dikoordinir Iswadi Batubara.Mereka menuntut Kabid BinaMarga dan bendahara Dinas PUyang sepanjang investigasi AL-Makrup tidak di realisasikan,dengan anggaran Rp2,3 Miliar.

Dalam pernyataan sikapnyaAL-Makrup KabuaptenMandailing Natal menyatakan,Dinas Keuangan MandailingNatal harus bertanggung jawabatas permasalahan devisit tahun2010. Al Markup juga mendesakagar Pelaksana SekretarisDaerah Kabupaten MandailingNatal dicopot dari jabatannya,karena dinilai tidak memilikikredibilitas dan memiliki kasus diKejatisu serta diminta kepada

Kejatisu segera memprosesnya.Masih pernyataan sikap

Aliansi Mahasiswa MasyarakatAnti Korupsi KabupatenMandailing Natal, copot kepalaInsfektorat yang disinyalir KKN,sehingga menyebabkan susana tidakkondusif dan harmonis di instansiyang dipimpinnya. Serta menggantiketua tim sosialisasi Geothermalyang tidak layak, serta adanyagratifikasi Rp250 juta dariGeothermal dan meminta pihak

berwenang, dalam hal ini Kejaridan Kepolisian supaya mengauditKabid Bina Marga dan BendaharaDinas PU yang sepanjang investigasiAl Markup di lapangan tidakdirealisasikan anggaran Rp2,3 M.

Sementara itu KabidPengairan Dinas PU Cipta KaryaKabupaten Mandailing Natalmencoba memberikan penjelasankepada AL- Markup di depankantor Dinas PU Cipta KaryaKabupaten Mandailing Natal.

Namun AL- Markup tidakmenerima pendapat KabidPengairan karena mahasiswamau mendengar penjelasan KadisPU Cipta Karya langsung.

Karena Kadis PU Cipta Karyatidak berada di kantor, AliansiMahasiswa Masyarakat AntiKorupsi (AL- Markup)Kabupaten Mandailing Natalmelanjutkan aksi ke depankantor Bupati Madina. Di tempatini AL- Markup membacakan

surat peryataan sikap dan memintaBupati Madina Aspan SopianBatubara agar sudi mendegarkanorasi AL- Markup tersebut.

Koordinator aksi IswadiBatubara mengatakan, apabilatuntutan mereka tidak direalisasidalam waktu 4 X 24 jam AL-Markup Kabuapten MandailingNatal akan tetap unjuk rasadengan massa yang lebih banyakdan menyerahkan bukti- buktiotentik ke KPK.(TH)

Dinas PU Cipta Karya Madina Didemo

RANTAUPRAPAT - Bupati Dr HTigor Panusunan Siregar SpPDdengan persetujuan bersamaDPRD menetapkan Perda Nomor31 Tahun 2011 tentang APBDKabupaten Labuhanbatu 2011.Demikian dikatakan Sekdakab HHasban Ritonga,SH melalui Ka-bag Humas dan Infokom Labu-hanbatu H Muksin Matondang, SHdi ruang kerjanya, Selasa pekanlalu.

Muksin mengatakan, APBD TA2011 ini telah dieksaminasi di Pem-provsu untuk kemudian direvisiPanitia Anggaran Pemkab danDPRD. Dengan demikian, kataMuksin Matondang, struktur AP-BD Kabupaten Labuhanbatu2011 adalah Pendapatan Daerahsebesar Rp627.168.878.282, terdiridari Pendapat Asli Daerah (PAD)Rp48.020.510.615, Dana Perim-bangan Rp468.736.406.101, danLain-lain Pendapatan Daerahyang sah Rp109.511.961.566.

Belanja Daerah Rp636.276.254.782, terdiri dari Belanja TidakLangsung Rp 352.716.979.861, danBelanja Langsung Rp283.550.274.921. “Setelah dilakukan peng-hitungan antara Pendapatan de-ngan Belanja terjadi defisit Rp9.098.376.500, kata Muksin.

Muksin menjelaskan, untukmenstabilkan anggaran yangmengalami defisit, dilakukandengan memasukkan pembiayaannetto dari Pembiayaan Daerah.Lebih lanjut dijelaskannya, Penda-patan Daerah diperoleh dari PADterdiri dari Pajak Daerah Rp19.711.886.100, Retribusi Daerah Rp10.090.474.015, Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisah-kan Rp 7.645.000.000, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Rp11.473.150.150.500.

Dana Perimbangan terdiri dariDana Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak Rp 52.354.788.101,Dana Alokasi Umum Rp370.860.918.000, dan Dana Alokasi KhususRp45.520.700.000.

Lain-lain pendapatan daerahyang sah terdiri dari dana bagihasil pajak dari provinsi danpemerintah daerah lainnya Rp32.506.692.566, dana penyesuaiandan otonomi khusus Rp72.100.149.000, dan bantuan keuangandari provinsi atau dari pemerintahdaerah lainnya Rp4.905.120.000.

Pada pos belanja daerah, Muk-sin menjelaskan belanja tidaklangsung Rp352.716.979.861 ter-diri dari beberapa jenis belanja.belanja pegawai Rp327.231.778.248, belanja bunga Rp 77.079.917,belanja hibah Rp13.159.814.000,belanja bantuan sosialRp3.678.600.000, belanja bagihasil Rp4.000.000.000, belanjabantuan keuanganRp3.757.779.000, dan belanja tidakterduga Rp811.928.696.

Belanja langsung terdiri daribelanja pegawaiRp46.808.003.820, belanja barangdan jasa Rp108.193.390.086, danbelanja modal Rp128.548.881.016.

Pos pembiayaan daerah terdiridari pos penerimaan dan pospengeluaran, Muksin menjelaskanpada pos penerimaan diperolehdari Sisa Lebih Perhitungan TahunAnggaran (SiLPA) sebelumnyaRp12.188.016.717.

Pengeluaran terdiri dari penyer-taan modal Rp2.000.000.000,pembiayaan pokok hutangRp89.640.217 dan pemberianpinjaman daerah Rp1.000.000.000.

Ditetapkannya APBD ini, kataMuksin, satu bulan ke depan akanterasa denyut pembangunan diLabuhanbatu. Ini menepis anggap-an bahwa pembangunan di Labu-hanbatu akan tersendat dise-babkan terhambatnya pemba-hasan APBD.(HAH)

DPRD danPemkabSepakatiAPBD 2011

MEDAN – Mencuatnya issuDewan Revolusi Islam, menda-pat tanggapan beragam dariberbagai kalangan. Salahsatunya datang dari tokohmuda Islam Sumatera Utarayang juga Ketua DWP PartaiPersatuan Pembangunan (PPP)Sumatera Utara H Fadly Nurzal,S.Ag.

sama sekali dengan semangatdan peran yang dimainkanumat Islam selama ini, bahkansejak awal kemerdekaannegara Indonesia.

Hal itu terbukti dariberbagai produk kebijakanpemerintah maupun interkasiyang dilakukan umat Islamdengan berbagai elemenkekuatan yang ada di negeriini. Selama ini kata Fadly,hubungan yang dibangun umatislam sangat hangat, harmonisdan dinamis serta mewakiliaspirasi umat.

“Sikap dan aspirasi ituditerjemahkan dalam berbagaibentuk dengan tetap mengajupada aturan konstitusi yangberlaku,”terangnya.

Bangsa Indonesia sangatpluralis karena memangdidiami berbagai etnis, sukuagama dan berbagai kelompokmasyarakat hidup secarabersinergi dan itu disepakatiumat Islam. Atas dasar itu

pula, sesungguhnya tidak adaalasan bagi umat islam untukmenjadi sebuah kelompokoposisi.

Apalagi lanjut Fadly, umatislam kemudian mengambillangkah sendiri dan langkahitu tidak konstitusional, sepertiissu Dewan Revolusi Islam.Perlu dipahami bahwa dalamajaran Islam, seluruh pengam-bilan keputusan dilakukandengan cara-cara yang elegandan tetap mengaju kepadanilai dan hukum yang berlaku.

“Sekali lagi menurut saya,jika berbagai analisadisinkonisasikan dengan sikapyang diambil umat Islamselama ini, bahwa issu DewanRevolusi Islam, hanya mainanpolitik semata-mata,”imbuhnya.

Ketika ditanya berbagaikebijakan pemerintah yangterkadang menyakiti umatislam. Fadly mengatakanmemang terkadang umat

islam merasa terusik terhadapbeberapa sikap dan kebijakanyang diambil pemeritah. Baikterkait issu yang bersifatnaisonal maupun sikap yangditunjukkan pemerintah dalamhubungan dengan dunai(negeri0 Islam.

Untuk itulah menurut Fadly,pemerintah harus beranimelakukan otokritik terhadaprealitas yang terjadi saat ini.Hal itu pernting dilakukanagar ke depan negeri ini tidaktercoreng dalam catatansejarah.

“Saya pikir pemerintahharus berani berbenah diridengan melakukan evaluasidiberbagai sisi kehidupanberbangsa dan bernegara.Karena bagaimanapun juga,bangsa ini sudah terlalu lamaterpuruk. Dibutuhkan segerapembenahan dan perbaikanmenuju rakyat makmur dansejahtera dalam bingkaipersatuan dan kesatuan.(MH)

“Bagi saya, issu DewanRevolusi Islam hanyamainan politik saja,”ucapnya menjawab KPKPos, Jum’at di Medan.

Dikatakan Fadly,ummat Islam di

Indonesia bukantamu di

negerinyasendiri. Karenaitu, issu tidakmemilikirelevansi

DPRD Gunung KidulKunjungi LangkatSTABAT - Sebanyak 14 orang ang-gota DPRD Kab Gunung KidulProvinsi DI Yogyakarta melakukankunjungan kerja (kunker) ke KabLangkat. Kunker ini dimaksudkanuntuk saling menimba pengalamankhususnya terkait kebijakan Pe-merintahan Desa (Pemdes).

Rombongan diterima BupatiLangkat H. Ngogesa Sitepu diwakiliPl. Asisten Adm Pemerintahan Drs.H. Astaman di ruang Pola, belumlama ini.

Disebutkan Astaman, Langkatterdiri dari 23 Kecamatan, 240 Desadan 37 Kelurahan. Saat ini berupayamemperkuat kelembagaan desaserta meningkatkan kesejahteraanpara pamong desa. Keseriusan terse-but terlihat dari meningkatnyahonor Kepala Desa sejak 2010 dariRp 500 ribu menjadi Rp1 juta.

Didampingi Kabag Pemdes Ar-win, Astaman menyebukan menyi-kapi PP Nomor 45 Tahun 2007tentang Pengangkatan Sekdes men-jadi PNS, di Langkat telah diangkat121 Sekretaris Desa menjadi PNS.Sisanya masih proses dan padaprinsipnya Pemkab Langkat akanmemenuhi ketentuan aturan yangberlaku.

Pimpinan rombongan DPRDGunung Kidul Drs Sutata selakuWakil Ketua DPRD menyatakanterima kasih atas sambutan PemkabLangkat. Pihaknya bersama unsurkeanggotaan Komisi A BidangPemerintahan berkeinginan sharing

dalam memperkuat sistem Pemdesdi daerahnya.

Dalam kaitan kesejahteraanpamong desa, Pemkab GunungKidul mengalokasikan honor Ka-des tahun ini Rp900 ribu ditambahpenghasilan lain berasal dari tanahbengkok atau tanah kas desa. Se-

mentara kepemimpinan KepalaDusun atau lazim disebut KepalaDukuh sesuai Perda dilakukanmelalui pemilihan yang dananya70% ditanggung oleh masing-ma-sing calon. Acara itu diakhiri dengansaling bertukar cendera mata darikedua daerah. (JUL)

KPK POS/JUL

CENDERAMATA–Asisten Adm Pemerintahan Drs. H. Astaman atas nama Bupati saat bertukarcenderamata dengan Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul Drs. Sutata dalam rangka kunker keBumi Langkat, Senin (21/3).

MEDAN - Kebijakan PemerintahKota (Pemko) Medan yang mela-kukan pemindahan lokasi daganganpara pedagang kaki lima di kawasanJalan Pulau Pinang (LapanganMerdeka-red) dinilai bukan untukmenyelesaikan masalah, tapi malahmenimbulkan masalah baru bagimasyarakat Kota Medan.

"Apa yang telah dilakukan PemkoMedan dengan melarang para peda-gang berjualan di kawasan JalanPulau Pinang tersebut tidak mem-beri solusi yang baik. Pedagang tidakdiberikan lokasi baru untukmenjalankan usahanya, tapi disuruhmencari lokasi jualan sendiri," kataBrilian Moktar kepada wartawan diMedan, Minggu (20/3).

Inikan namanya bukan menye-lesaikan masalah, tegas BrilianMoktar, tapi menimbulkan masalahbaru. Padahal selama ini parapedagang yang berada di kawasanJalan Pulau Pinang tersebut tidakada mengganggu siapapun, hanyabutuh penertiban parkir saja agartidak mengganggu arus lalu lintas,tapi itupun sebenarnya tidak masa-lah karena jalanan tidak macet.

Akibat pemindahan tersebut,ungkap politisi Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDI-Per-juangan) Sumut ini, para pedagangmencari lokasi usahanya di JalanKereta Api dan Jalan Perniagaan.Persoalannya sekarang, kata Bri-lian Moktar, saat berkunjung ke dua

lokasi dagangan tersebut, pihaknyamenerima keluhan dari para peda-gang atas kebijakan Pemko Medanyang melarang pedagang untukmembuka usahanya di kawasanJalan Pulau Pinang tersebut.

"Bahkan akibat membuka usahadi lokasi lain, malah menimbulkanmasalah baru, menyusahkan wargasekitar, belum lagi dampak yangditimbulkan dari dagangan terse-but keesokan harinya," ujar Brilian.

Sedangkan kebijakan PemkoMedan lainnya yang dinilai menim-bulkan masalah juga, papar Benda-hara Fraksi PDI-Perjuangan DPRDSumut ini, perubahan arus lalu lintasyang dinilai merupakan kebijakankeliru.(SBC)

PANYABUNGAN - Keber-adaan alat pengolah ataupemisah batu dengan emas(galundung) di KecamatanPanyabungan kota, Mandai-ling Natal (Madina), harusdiberhentikan karena akanmerusak lingkungan apa lagigalundung berada di wilayahkota.

Namun, Pemerintah Kabu-paten (Pemkab) Madina hing-ga kini tidak melakukan apa-apa. Kecuali hanya sebatassosialisasi dan rapat. Semen-tara penertiban galundungmemerlukan sikaf yang tegasdari pemerintah.

Analis lingkungan Madinayang juga anggota DPRDMadina Iskandar Hasibuanmengatakan, jika penertibangalundung lamban, selainmenjadikan Kota Panyabu-ngan berubah nama menjadi

kota galundung penuh bising,masyarakat secara globalberada dalam ancaman keru-sakan lingkungan dan bahayapenyakit menakutkan.

"Keberadaan galundungsudah ada dimana-mana.Karena itu tidak heran kalaugalundung dan tambangemas rakyat di KecamatanHutabargot, menjadi menudialog utama saat ini di wa-rung-warung kopi. sikap Mus-pida Plus Pemkab Madinamulai dari eksekutif, yudikatifdan legislative dinantikanmasyarakat," katanya.

Satu sisi, katanya, tambangmas rakyat memberikan pelu-ang kerja secara luas. Tapi disisi lain juga menjadi awalterjadinya penyakit mema-tikan walaupun tidak terjadisekarang, namun lima tahunke depan akan terlihat.(TH)

MEDAN - Calon Wakil Gu-bernur Sumatera Utara (Ca-wagubsu) yang akan men-dampingi Penjabat GubernurSumatera Utara (Pj Gubsu)Gatot Pujo Nugroho akan di-usung partai pendukung pa-sangan Syampurno (SyamsulArifin-Gatot Pujo Nugroho).

Wakil Ketua Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah (DP-RD) Sumatera Utara, SigitPurnomo Asri mengatakan,partai-partai pengusungSyampurno tersebut, akanmengusulkan dua nama kepa-da DPRD Sumatera Utara.

“Setelah dua nama terse-but diajukan kepada DPRDSumut, selanjutnya DPRDSumut akan memilih salahsatu dari dua nama yangdiajukan itu,” kata Sigit Pra-mono Asri menjawab warta-wan di Medan, Sabtu (26/3).

Walaupun mekanismenyaseperti itu, ungkap Sigit, perludilihat juga bahwa konstalasi2008 dengan DPRD Sumutsekarang yang anggotanyaberjumlah 100 orang dan 10fraksi, konfigurasi parlemen-nya juga berubah, ini yangperlu dibaca oleh partai-partai pendukung Syampurno

seperti PPP, PKS, PBB dan be-berapa partai lainnya bagaima-na mengkomunikasikan ini agarhal tersebut dapat dilakukan.

Menurut Sigit, pengajuandua nama calon wakil guber-nur sesuai dengan undang-undang, yakni diajukan olehpartai pengusung, tidak partailain. “Kalau nanti nama yangdiusung berasal dari internalpartai-partai pengusung atautokoh dari partai lain maupunbukan dari partai politik, itu tidakada larangan,” kata Sigit.

Politisi Partai KeadilanSejahtera (PKS) Sumut inimenjelaskan, di undang-un-dang disebutkan, kalau sisapemerintahan itu, katakanlahproses hukum H SyamsulArifin incrah dan dinyatakantidak bersalah, maka namaSyamsul Arifin direhabilitasidan diaktifkan kembali men-jadi gubernur dan Gatot PujoNugroho kembali menjadiwakil gubernur.

Tapi, sebut Sigit, kalauSyamsul Arifin diputuskanbersalah dan telah incrah, makadihitung masa periode setelahincrah, apakah masih ada sisawaktu periode jabatan pasa-ngan Syampurno.(SBC)

Kebijakan Relokasi Pedagang K5Timbulkan Masalah Baru

Pemilik GalundungHarus Ditertibkan

Pendamping GatotDiusung Partai Pendukung

KPK POS



8

SUMUT

Berdasarkan data yang dilansir Bappeda Kota Medan dari Badan Pusat Statistik (BPS), terhitung per 1 Januari 2011, jumlah

warga miskin di Kota Medan bertambah menjadi 9,92% dari 6,40% pada 2010. Data ini menunjukkan semakin meningkatnya

jumlah keluarga miskin di Kota Medan.

Minggu I Desember 2011

Bupati MintaSeluruh KegiatanAPBD SelesaiRANTAUPRAPAT - BupatiLabuhanbatu Dr H TigorPanusunan Siregar,SpPDmeminta para kepala SKPDmemastikan seluruh kegiatan APBD dan P-APBD 2011 selesai minggu pertama Desember 2011. ItuPermintaan tersebut disampaikan bupati dalam pidatoarahannya dibacakan Sekretaris DPRD KabLanbuhanbatu H Puad Siregar,SH pada apel gabungandi halaman kantor bupati, Senin pekan lalu.

Untuk itu para kepala SKPD diminta menyampaikanlaporan pelaksanaan APBD 2011, seperti dokumenpelaksanaan anggaran (DPA) SKPD sebagai dasarpelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Demikian pula perencanaan penyiapan rencana kerjapemerintah daerah (RKPD) tahun 2012 harus selesai diakhir bulan April 2011.

Itu sangat penting saya ketahui, kata bupati, untukmemastikan pelaksanaan APBD 2011 berjalan efisiendan efektif. Dan untuk mencapai target penetapan APBD

2012 tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. “Pastikan saya telah menetapkan

APBD 2012 tepat pada akhir Desember2012”, tegas bupati. Untuk mencapai tugas

yang cukup berat itu, tambah bupati, para kepalaSKPD harus bijak, solid, komunikatif, transparan, pedulidan bekerja sungguh-sungguh. Rangkul masing-masingstaf untuk membentuk tim work yang handal dantangguh. Apel gabungan tersebut dihadiri seluruh kepalaSKPD, dan pejabat dijajaran Pemkab Labuhanbatu. (HAH)

Pj Walikota Lantik 30Pejabat StrukturalTEBING TINGGI - Sesuai surat Gubsu Nomor 800/6385/

BKD/III/2011 tanggal 14 maret 2011 tentang konsultasipengisian pejabat struktural eselon II di lingkunganPemerintahan kota Tebing Tinggi Penjabat WalikotaTebing Tinggi Drs H Eddy Syofian MAP melantik 30Pejabat Struktural eselon II,III dan IV,Rabu(23/3) DiGedung Hj Sawiyah

Dalam sambutan Pj Walikota Tebing Tinggi Drs HEddy Syofian MAP mengatakan bahwa Pelantikaneselon ini untuk pengisian jabatan struktural yang kosongdi lingkungan pemerintahan kota tebing tinggi.

Adapun pejabat yang dilantik antara lain Djajardi BEsebelumnya Kasatpol PP menjadi Pj Kepala DinasPerhubungan, Jeffri Sembiring SE MM sebelumnyasekretaris Dinas Pendapatan Menjadi Kepala DinasKependudukan Dan Catatan sipil, Ferry Fernando Lubis SSTP sebelumnya Pj Camat Bajenis menjadi Pj CamatPadang Hilir, Erwandi SH Sebelumnya Kasubbag Umumdan kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum MenjadiPj Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Manahan GunturHarahap S STP Msi sebelumnya Sekretaris CamatRambutan menjadi Pj Kasat Pol PP, mendar Haro

Rajagukguk SE sebelumnya kasi ketertiban umum danpemeliharaan prasarana dan fasilitas umum kantorLurah Bandar Sono menjadi Pj Kepala UPTD Terminal.(RS)

Bupati NiselLantik Eselon II,III dan IVNIAS SELATAN - Bupati Nias Selatan (Nisel) diwakiliSekda Solistis PO Dachi SH. M.Hum melantik pejabateselon II, III, IV dan fungsional di Dinas Pendidikan.Pelantikan dilaksanakan Senin pekan lalu di Aula KantorBupati.

Tampak hadir Kepala Bappeda Drs, Sekhiozaro Laia,Kepala Badan Kesbag Pol Drs Fabewesa Laia Si., KadisPertanian, Ir Ikhitiar duha, Kadis Pariwisata Sido Zai,Kakan Sat Pol Eduar Manao

Pelantikan itu berdasarkan SK Bupati nomor 812/10/k/2011, tentang pengangkatan dan pemberhentianpejabat di lingkungan Pemkab Nisel. Mereka yangdilantik di antaranya Firman Zai jadi Kadis P2KAD, Herman

Laia S.H M.Hum Kadis Pendidikan dan dll.Sekda Nisel Solistis po Dachi SH.M. HUM dalam

arahanya mengatakan pelantikan ini hal biasa, walaupundilakukan diakhir masa jabatan bupati lama. Sekdamengucapkan terima kasih pada pejabat yangdiberhertikan atas jasa selama ini. Yang paling pentingdiharapkan pada Kadis P2KAD yang baru agar tugas inidilakukan dengan baik karena selama ini tidak jelasadmistrasinya. Kepada Kadis Pendidikan yang baru,banyak persoala-persoalan ditemukan. Terutamamasalah kualitas dan kuantitas belajar mengajar tidakada perubahan. Oleh sebab itu, kadis baru dimita dapatmelakukan perubahan pola dan system kerja. Menurutinformasi dan pantauan di lapangan, rotasi danpergantian pejabat eselon di Pemkab Nisel ada baiknya.Namun karena terlalu sering dilakukan rotasi danpergantian membuat para pejabat tidak dapat bekerjamaksimal. Kepada bupati baru, masyarakatmengharapkan tidak mengikuti pola dan system yangditerapkan bupati lama. Sehingga perubahan yangdiharapkan warga dapat terwujud. (arm)

DataPesertaAmburadulPELAKSANAAN Program Ja-minan Pemeliharaan Kese-hatan-Medan Sehat (JPKMS)untuk masyarakat miskin ta-hun ini amburadul dan saratmuatan politis. Hal ini menim-bulkan kekecewaan dari bebe-rapa masyarakat disebabkankarena adanya ketidaksesuaianidentitas dengan data di kartuJPKMS.

Seperti yang dialami AKN(29), warga Jln Puri KelurahanKota Matsum Kecamatan Me-dan Area. AKN mengaku diri-nya terkejut mendapat kartuJPKMS ini karena tidak sesuaidengan data dalam kartu ke-luarga. Anaknya yang berjeniskelamin laki-laki malah dise-butkan berjenis kelamin perem-puan.

S, Selaku Kepala Lingku-ngan yang memberikan kartu,mengaku tidak tahu menahusoal itu. Dia menyebutkan,kalau kesalahan itu murni padapetugas pencatatan. “Soal itusaya tidak tahu, tanyakanlahpada bagian pencatatan,” ujar-nya sembari mengungkapkania telah telah membagikanJPKMS kepada 12 keluarga.Disebutkannya lagi, soal kesa-lahan pada kartu itu bisa digan-ti dengan kartu yang baru de-ngan identitas yang lebih benar.

Amburadulnya data kepeser-taan program JPKMS ternyatadialami MS (36), warga Kelu-rahan Pulo Brayan KecamatanMedan Timur. Disebutkannya,dalam tiga kartu JPKMS yangditerimanya tersebut masing-masing dirinya, anak sertaistrinya tidak sesuai dengan da-ta dalam Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Keluarga. MS yangbekerja sebagai wiraswasta inidalam kartu JPKMS, disebutkansebagai guru privat. Sedangkanistrinya RS (34) yang bekerjasebagai guru malah disebutkansebagai ibu rumah tangga.

Dengan perbedaan pekerja-an tersebut, dapat berdampakpada perubahan status sese-orang yang layak atau tidakuntuk mendapatkan kartu ke-pesertaannya. Sehingga inisangat rentan salah sasaran,warga yang seharusnya tidaklayak namun akhirnya mem-peroleh kartu JPKMS.

Sementara itu, Yohana, Ju-mat (17/3) menyebutkan, ada-nya kesalahan tersebut tidakada unsur kesengajaan. Didalam salah satu poin sebelumserah terima kartu JPKMS,disebutkan jika ada kesalahandalam kartu agar segera dila-porkan dan akan diganti sesuaidengan data base.

Menyikapi hal tersebut, ang-gota Komisi B DPRD Medan,Salman Alfarisi, menilai keti-daksesuaian tersebut membuk-tikan pendataan tidak berda-sarkan identitas kependudukan.Dengan temuan ini, diperki-rakan jumlah yang salah dantidak tepat sasaran jauh lebihbanyak lagi. Persoalan ini jugasangat rentan dengan penye-lewengan. "Seharusnya ada ke-selarasan antara nama, alamatdan pekerjaan. Jika alamattidak sesuai KTP dan KK, ru-mah sakit akan menolak pemi-liknya. Ini juga sangat rentandengan penyelewengan danpenyalahgunaan kartu. Apalagidi tahun sebelumnya, banyakditemukan kartu JPKMS yangberserakan di kantor lurah. Untukitu, kita akan pertanyakan ini,kenapa bisa terjadi seperti ini,"pungkasnya.(FAI/MH)

WARGA Kota Medan dari utara ketimur mendapat kabar gembira,bahwa kesehatan dijamin Peme-rintah Kota dengan disalurkannyakartu Jaringan program KesehatanMasyarakat Medan Sehat (JPKMS)per Jum`at (18/3/11). Kartu JPKMSini ini akan dibagikan kepada354.855 penduduk miskin Kotamedan.

Kabid Bidang Pelayanan DinasKesehatan Kota Medan Drg. Johana,ketika di temui wartawan di kan-tornya mengatakan JPKMS inimerupakan program Pemko Medanberupa pemberian jaminan kese-hatan masyarakat. Warga yangmenjadi peserta JPMKS merupakanmasyarakat tidak mampu dan tidaktertampung di Jaminan KesehatanMasyarakat (Jamkesmas).

Diharapkan dengan dikeluarkan-nya program ini setiap warga yangmemegang kartu tidak lagi terlan-tar atau tidak dilayani di rumahsakit yang ditunjuk sebagai provider.

Ada 39 Puskesmas dan 21 rumahsakit yang merupakan providerJPKMS.

“Apalagi pada kartu JPKMS adaterpampang foto Walikota Medan.Tentu ada beban moral bagi yangmemegang kartu ini dan demikianjuga rumah sakit dan Puskesmas,”Johana

Hal senada disampaikan anggotaKomisi B DPRD Kota Medan dariFraksi PPP Drs Mhd Yusuf S.PdIketika ditemui KPK Pos di sela-selasidang paripurna di gedung dewan.

Dikatakannya dengan adanyagambar pak Wali Kota RahudmanHarahap, diharapkan kartu inisemakin kuat dan memiliki nilaijual pada setiap rumah sakit seba-gai provider program ini. Sehinggadiharapkan ada keseriusan mem-berikan pelayanan pada masya-rakat pemegang kartu JPKMS.

Selama ini kita ketahui, pasienpemegang kartu Jamkesmas ketikamasuk rumah sakit tidak dilayani

dengan baik. Jadi dengan kartuJPKMS yang dipasang foto Pak Walidan tidak ada lagi kasus yangterjadi seperti warga pemegangkartu Jamkesmas. “Yang dilakukanPak Wali dalam program ini adalahpertaruhan jabatan dan hargadirinya secara langsung. Bila adarumah sakit yang main-main, ber-arti sudah siap menerima tindakandari Pak Wali,”jelas Yusuf.

Namun Yusuf menambahkan, iadan Komisi B DPRD Medan berha-rap pembagian kartu JPKMS mera-ta dan diberikan kepada wargayang berhak mendapatkannya.Informasi yang kita dapatkan,program kartu Jamkesmas katanyapembagiannya tidak merata, bah-kan dipegang orang yang tidaklayak mendapatkannya. Untuk kar-tu JPKMS harus diberikan kepadayang berhak, sehingga tepat sasar-an,” papar Yusuf kepada KPK Pos.

Dibagian lain Bahrum Syah,anggota Komisi B DPRD Medan

dari Fraksi PAN mengatakan padadasarnya kartu JPKMS sudah di-tunggu-tunggu masyarakat KotaMedan. Karena kartu itu merupakanalat penjamin kesehatan mereka.

Tapi bila dilihat dari tampilankartu JPKMS dimana dipasang fotoWali Kota Rahudman Harahap,jelas ini ajang pencarian sensasi danpopolaritas. “Tindakan itu sungguhtidak pantas dan tidak layak dansama-sama kita ketahui JPKMSbukan program Rahudman Hara-hap. Tapi program ini sudah dica-nangkan sejak tahun 2007 dan inisudah dianggarkan Dinas Kesehat-an,” ucapnya.

BertambahDi tempat terpisah, Kepala Seksi

Kesejahteraan Rakyat BappedaKota Medan, Regen Harahap saatditanya jumlah penerima kartuJPKMS, mengatakan berdasarkandata Badan Pemberdayaan Masya-rakat (BPM), jumlah penduduk diKota Medan pada 2010 sebanyak 2,5

juta jiwa. Pada awal 2011 angkanyamencapai 2,7 juta jiwa.

Sementara jumlah pendudukmiskin pada 2010 mencapai496.283 jiwa atau 41.537 KK. Jikadata BPS tersebut dijadikan dasar,maka terjadi peningkatan jumlahpenduduk miskin di Kota Medansebesar 3.56 %. Kalau ditanya apapenyebabnya? kita belum bisa me-mastikan. Namun, jika penambahanpersentase penduduk miskin inibenar, akan muncul tanda tanyabesar mengenai program pengen-tasan kemiskinan selama ini?

Kalau anggaran program JPK-MS ini ditujukan untuk mengcoverwarga miskin kota yang tidaktertampung pada program Jamkes-mas, jadi anggaran yang harusdisiapkan sebesar Rp25 miliar pertahun. “Dengan harapan tidak ter-jadi lagi kesulitan pada masyara-kat buat mendapatkan pelayanankesehatan masyarakat,” ujarnyamenjelaskan.(TIE)

Jangan TebarPopularitasWALIKOTA Medan, Rahudman Hara-hap diharapkan memfokuskan padapelayanan kepada masyarakat. Ja-ngan tebar pesona dan berusahamencari simpati kepada msayarakatdengan melakukan hal-hal yang tidakperlu. Hal ini diungkapkan oleh ang-gota Komisi B, Salman Alfarisi.

Menurutya, sikap yang ditunjukkanRahuddman Harahap dalam mencan-tumkan tampangnya di kartu JaminanPemeliharaan Kesehatan Medan Sehat(JPKMS) hanya sia-sia saja.

Menurut Salman, seharusnya Ra-hudman sadar bukan tampang atau-pun kartu JPKMSnya yang dibutuh-kan masyarakat. Namun yang sangatpenting dibutuhkan adalah pelayanannya.

"Bukanlah tampangnya yang dibu-tuhkan. Tapi arti dari kartu itu untukpelayanan kepada masyarakat. Apa-lagi di kartu JPKMS itu, hanya adatampang dia saja, wakilnya tak ada. Untukapa rupanya harus ada tampangnya?Kalau mau populer jangan jadi Walikota,"ucapnya kepada wartawan di KantorDPRD Kota Medan, Senin (14/3).

Salman juga menambahkan, jikakebijakan Walikota Medan terkaittampanya di kartu JPKMS untuktanda bahwa kartu itu hanya berlakudi Medan, sebaiknya dibubuhkan logoKota Medan, bukanlah tampangnya.Dia juga menilai dengan penambahantampang Walikota ke kartu JPKMSsemakin menambah kecurigaan mas-yarakat ada apa dengan hubungan Wa-likota dan Wakil Walikota Medan.(SBC)

DITAMPILKANNYA foto WaliKota Medan Drs H RahudmanHarahap, MM pada Kartu Ja-minan Pemeliharaan KesehatanMedan Sehat (JPKMS), menim-bulkan tanda tangan besar bagiberbagai kalangan di Kota Medan.Pasalnya, tidak ada hubunganlangsung antara penempatan fotodengan keabsahan dan kekuatankartu JPKMS.

Bahkan dengan adanya fotoWali Kota tersebut, lebih mengarahpada adanya kepentingan politisyang terkandung di dalamnya.Harusnya menurut warga KotaMedan, kalaupun harus ada fotodengan harapan memiliki dayagedor terhadap Puskesmas danrumah sakit sebagai providerJPKMS, yang ditampilkan fotoWali Kota dan Wakil Wali KotaMedan.

Sebagaimana diketahui, Pro-gram JPKMS diperuntukkan untukmasyarakat miskin kota, sebagaijaminan pembiayaan ketika bero-bat di rumah sakit yang menjadiprovider JPKSM ini. Artinya, jikapeningkatakan kesehatan masya-rakat miskin yang menjadi tujuan,akan lebih baik jika Wali KotaMedan memberikan penegasankepada setiap rumah saki provider.

Penegasan itu bisa dilakukandengan kebijakan melakukan

Momerandum of Understending(MoU) dengan seluruh pihak daninstansi yang terkait pelayananJPKMS. Upaya ini dinilai akanlebih elegan dan terhormat, danjika program JPKMS ini berhasil,tentu nama Wali Kota yang akandikenang masyarakat.

Menyikapi kartu JPKMS yangterdapat foto Wali Kota Medan,Ahmad Sayuti Sagala (22) sebagaimasyarakat medan mengatakanhal itu wajar saja. Sebab karenasaat ini Rahudman yangmemimpin Kota Medan.

Ditegaskan Sayuti yang meru-pakan sebagai salah seorang pe-serta Jamkesmas, bahwa programJPKMS merupakan salah satusolusi dari masalah masyarakatMedan tidak mampu membayarbiaya kesehatan yang sangatmahal.

Berbeda dengan Sayuti, SusiRamadani sebagai mahasiswamengatakan pelayanan yangditerima masyarakat dari pihakrumah sakit provider terkesansetengah hati. Sebab pihak rumahsakit lebih mendahukan pasienyang tidak peserta Jamkesmasatau JPKMS. Faktanya pihakrumah sakit kurang peduli dalammemberikan pelayanannyakepada peserta Jamkesmas danJPKMS.(AGR/FAI)

Ada Apadi Balik JPKMS?

9KPK POS

E D I S I 142

28 MARET - 3 APRIL 2011DAERAHPOLITIK

APBD Langkat 2011 Disetujui Rp1 T LebihSTABAT – SeluruhFraksi DPRD Langkatmenyetujui dan APBD2011 sebesarRp1.081.435.056.573.Persetujuan tersebutdituangkan dalamkeputusan bersamaantara DPRD danPemkab Langkatdengan nomor 20tahun 2011 yangditandatangani Bupatiserta Ketua DPRDdalam sidang Paripur-na, Kamis (24/3).

Bupati Langkat H.Ngo-gesa Sitepu menyampaikanterima kasih atas semangatkemitraan jajaran legislatifdalam melakukan pemba-hasan secara maraton dan

berharap rencana yang telahdisusun dapat dilaksanakan.

Ngogesa menyatakanmasukan yang diberikan le-gislatif selama proses pem-bahasan akan dijadikan sa-lah satu instrumen evaluasiterhadap kinerja Kepala SK-PD. “Saya mengingatkanSKPD untuk bekerja keras,bekerja cerdas dan bekerjaikhlas sebagaimana rencanayang telah dituangkan,”kataBupati.

Kata Bupati, disadari ma-sih banyak yang harus diker-jakan, terutama infrastruk-tur jalan dan jembatan, na-mun anggaran yang tersediamasih sangat terbatas. Olehkarena itu upaya terus dila-kukan pada anggaran tahundepan secara bertahap.

Ketua DPRD H Rudi Har-tono Bangun, SE mengingat-

kan eksekutif untuk tidakmenjadikan alasan berku-rangnya anggaran di bebe-rapa sektor menjadikan pela-yanan pelayanan juga berku-rang.

APBD 2011 yang disetujuiterdiri dari PendapatanRp1.081.435.056.573, Belan-ja Rp1.151.917.261.505, De-visit Rp70.482.204.932. Pem-biayaan yang terdiri ataspenerimaan Rp75.842.204.932,dan Pengeluaran Rp5miliar.

Selain Wabup Budiono, SEhadir Dandim 0203 Langkat,Letkol Inf Asrul Tanjung,Ketua PA Drs H Syafruddin,SH, Wakapolres Kompol RKAritonang, Kasi Intel KajariZulfahmi, SH, Sekda SuryaDjahisa, Asisten dan staf ahli,SKPD, Ormas/OKP dan persserta undangan lainnya.

(JUL)

PARIPURNA APBD - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu bersama Ketua DPRD H. Rudi Hartono Bangun serta Dandim 0203Langkat Letkol Inf. Asrul Tanjung terlihat beriringan sesaat memasuki ruang rapat paripurna. (FOTO : KPK POS/JUL)

DPRDLaksanakanReses TigaKali SetahunRANTAUPRAPAT - Janji Poli-tik Bupati Labuhanbatu ten-tang KTP/KK gratis sudahberjalan. Namun untuk hasilMusrembang dari Desa danKecamatan diharapkan dapatdiproritaskan ditingkat Kabu-paten. Pembangunan yang dila-kukan pemerintah seluruh mas-yarakat harus berpartisifasimerawat dan menjaganya.

Dimintakan pada tim resesDPRD Labuhanbatu lebih me-ningkatkan kordinasi dan eva-luasi pembangunan, khususnyadi Kecamatan Panai Hulu. Se-hingga konsep pembangunanyang telah dituangkan dapatdiketahui. Baik yang terealisasimaupun belum yang anggaran-nya ditampung dalam APBD.Ini dimaksudkan agar pemba-ngunan di kecamatan dapatdirasakan masyarakat.

Hal ini disampaikan CamatPanai Hulu Khairul Fahmi SHsaat mengikuti reses DPRDLabuhanbatu yang dilaksana-kan Rabu (23/3) di Desa Me-ranti Paham Kecamatan PanaiHulu Kab Labuhanbatu. TurutHadir H Dani Japar bersamarombongan, Dinas/UPT, Danra-mil 09, Kapolsek, Kepala Desadan tokoh masyarakat.

H Japar mengatakan, ama-nah PP Nomor 27 tahun 1994,reses dilaksanakan tiga kalidalam setahun, untuk menerimalangsung aspirasi masyarakat.“Kami nerharap menerima la-poran dan informasi dari mas-yarakat,”pungkas Japar.

Salah satu tokoh masyarakatT.Nazaruddin menyebutkan,jangan tanya bantuan apa yangsudah berikan pemerintah, tapitanya apa yang sudah kamuberikan pada pemerintah

Pada reses tersebut jugaterungkap Honor perangkatdesa di Kabupaten Labuhan-batu, khususnya di KecamatanPanai Hulu, sejak 1981 sampaisekarang, masih Rp200.000,sebutnya.(mds)

Wakil Bupati Buka Musrenbang

F-PPP DPRD SUMUT

Minta Pemprovsu Keluarkan KebijakanLarangan AhmadiyahMEDAN - Fraksi Partai PersatuanPembangunan (F-PPP) Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah (DPRD)Sumatera Utara minta agar Peme-rintah Provinsi Sumatera Utara(Pemprovsu) segera mengeluarkankeputusan tentang pelarangan aja-ran Ahmadiyah di Sumatera Utara.

Sekretaris Fraksi PPP DPRDSumatera Utara, H Ahmad HosenHutagalung mengatakan, hal inimerupakan keputusan bersamaketika Komisi E DPRD Sumutmenggelar rapat kerja dengan Maje-lis Ulama Indonesia (MUI) Suma-tera Utara dan Departemen Agama

Sumatera Utara.“Kita minta secepatnya keputu-

san itu dikeluarkan, walaupun dike-tahui Pemerintahan Provinsi Sum-atera Utara (Pemprovsu) baru sajastabil,” kata Hosen menjawab war-tawan di Gedung DPRD Sumut,Jumat (25/3).

Menurut Anggota Komisi E DP-RD Sumut ini dari laporan Depar-temen Agama Sumatera Utara yangdisampaikan kepada Komisi E DP-RD Sumut, ada sekitar 6000 jamaahAhmadiyah di Sumatera Utara.

“Jama’ah tersebut tersebar di 15kabupaten/kota, seperti di Kota Me-

dan, Kabupaten Deliserdang, Kabu-paten Asahan dan beberapa kabu-paten/kota lainnya,” ujar Hosen.

Jika keputusan tentang laranganAhmadiyah tersebut dikeluarkanPemprovsu, ungkap Hosen, disepa-kati akan dilakukan pendekatanpersuasif dan dari hati ke hatikepada para jamaah Ahmadiyahseperti yang telah dilakukan daerahPulau Jawa.

“Sehingga dengan kesadaranmereka sendiri kembali memelukagama Islam dan di sahadat kem-bali oleh MUI. Ini yang diharapkan,”kata Hosen. (MH/SBC)

RANTAUPRAPAT - WakilBupati Labuhanbatu Su-hari,S.IP secara resmi mem-buka pelaksanaan Musyawa-rah Rencana Pembangunan(Musrenbang) Kab Labu-hanbatu 2011 di ruang datadan karya kantor bupati,Rabu (23/3).

Dalam arahannya Suharimengatakan, Musrenbangselain memantapkan danmenyepakati akhir rencanakerja pembangunan daerah(RKPD) tahun 2012, jugamemantapkan skala prioritaspembangunan. DiharapkanMusrenbang ini dapat menjadiwadah sinkronisasi antaraprioritas pembangunankabupaten, prioritas pemba-ngunan provinsi serta nasional.

Karena itu kami mengun-dang para Kepala Badan danDinas Provinsi yang meme-gang peranan penting dalampelaksanaan prioritas pem-bangunan provinsi, untukmendapatkan arahan dangambaran mengenai rencanakerja pemerintah provinsi.

Suhari mengingatkansemua pihak bahwa tujuanakhir dari perencanaan danpelaksanaan pembangunandaerah adalah pencapaian visi“Labuhanbatu Mandiri 2015Menuju Labuhanbatu Sejah-tera 2020”. Untuk itu, sasaranutama pembangunan adalahpercepatan pembangunaninfrastruktur dan prasarana

pelayan umum.Disamping itu aksebilitas

pendidikan dengan sasaranpeningkatan angka partisipasisekolah, kesehatan untukpeningkatan derajat keseha-tan masyarakat, pemba-ngunan ekonomi kerakyatandan pertanian dengan sasaranpeningkatan kemampuanusaha ekonomi, ketahanan

pangan dan peningkatanpendapatan masyarakat sertapenguatan kapasitas kelem-bagaan dan akuntabilitaspenyelenggaraan pemerintahdaerah.

Khusus kepada camat dankepala SKPD, Suhari memin-ta benar-benar berperansesuai fungsinya dan dapatmemilih prioritas yang

memiliki manfaat bagimasyarakat banyak.

Sementara itu KepalaBappeda Kabupaten Labu-hanbatu H MuhammadKahfi,S.IP mengatakan, dibidang pendidikan masihterdapat permasalahan yangperlu mendapatkan perhatiankita semua. Antara lain belumtuntasnya angka melek hurufyang dibuktikan denganpersentase angka melek hurufpada tahun 2009 masih97.94%, artinya masihterdapat 2,51% buta aksara.

Disamping itu, persentasependuduk usai 10 tahun keatas yang menamatkanpendidikan di tingkat Di-ploma dan pendidikan tinggimasing-masing hanya 1,45persen dan 1,39 persen pada2009.

Hadir Kepala BappedaSumut, Kadis KesehatanSumut, Kadis PendidikanSumut, para Kepala SKPD se-Kab Labuhanbatu dan paraCamat.

(HAH)

MUSREMBANG - Wakil Bupati Suhari,S.IP ketika menyampaikan arahan pada Musrenbang Kabupaten Labuhanbatu di ruang data dan karya,Rabu (23/3). Tampak para undangan serius mengikuti arahan Wakil Bupati tersebut.

PROGRAM 100 HARI

BUPATI : Kinerja Seluruh SKPD akan DievaluasiAEKKANOPAN - Bupati Labu-hanbatu Utara (Labura) HKharuddin Syah SE mene-gaskan akan melakukan eva-luasi kerja dalam 100 hari kedepan pada seluruh SKPD.Evaluasi ini dilakukan untukmeningkatkan kemampuanmengelola pemerintahan dal-am melayani masyarakat. Jikatidak menunjukkan kinerjayang baik, maka pejabat yangbersangkutan akan dilakukanpeninjauan ulang.

"Saya minta pada SekretarisDaerah segera menyusun timpercepatan pembangunan Ka-bupaten Labura dengan me-ngelompokkan SKPD sesuaitupoksinya," kata Bupati saatpelantikan pejabat eselon II,IIIdan IV, di Aula Pemkab Labura,Senin pekan lalu.

Hadir pada pelantikan itu,Wakil Bupati H Minan Pa-saribu, SH,MM, Ketua DPRDDrs H Ali Tambuan, SekdakabH Amran Matondang SH,Mhum, serta seluru SKPD dilingkunagan Pemkab Labura.

Dikatakan Bupati, ada tigapilar yang diperlukan dalam

percepatan pembangunan, an-tara lain Pemerintahan, pem-bangunan dan ekonomi sertapembangunan masyarakat danSDM.

"Saya yakin seluruh SKPDyang dilantik mampu melaksa-nakan amanah dan keperca-yaan dengan memberikan ki-nerja maksimal melaksanakantiga pilar tersebut. Namun bilatidak ada kebersamaan, ketigapalar itu tidak akan terlak-sana," sebutnya.

Para pejabat yang dilantikadalah H Amrihuddin Nai-pospos menjadi Staf Ahli Bid.Hukum dan Pemerintahan, Ir HPaijo sebagai Asisten Bid Ad-ministrasi Umum. Saimin SPKadis Pasar, Kebersihan danPertamanan. H Mahmud Saga-la Kadis Koperasi dan UMKM,H Bidar Alamsyah SH AsistenII ADM.

Drs Ismail Hasibuan MMKadis Perindag, M Asril S.SosKadis Sosial dan Tenaga Kerja,Dsr Darwin Yusma M.AP KadisPerhubungan. Drs Ahmad FuadM.si Kadis Pendapatan, Penge-lolaan Keuangan, Drs Imam

Ali Harahap Kaban LH, HDhani Setiawan Isma S,SosKepada Bappeda. Jempol,S.Sos, M.Si Staf Bid Ekbang,Marwansyah SH Kepala BKD,Siti Roilan SKM,MAP KadisKesehatan. Heri Wahyudi Mar-paung,SSTP,MAP Kadispora,Sampurna SIP Ka. Kesbang,Dahmi Suheri ST Ataf Ahli BidKemasyarakatan dan SDM.

Pejabat eselon III yang di-lantik, Drs Adi Winarto CamatKualuhhulu, Sakti Sormin SECamat Na IX X, John Ferry,SSTP Camat Aekkuo, JimmiMaulana SSTP Kabag Sosial.Sukisman S.Sos SekretarisKesbang, Drs April KabagUmum dan Protokol, M Dariat-syah SE Sekretaris Dinas Perin-dag, Lukman Pohan A.Ma Se-kretaris Koperasi UMKM, DraElisda Sekretaris Dinas Pasardan Kebersihan, dr H AriantoM.Kes Direktur RSU Labura.

Eselon IV yang dilantik,Lukman sebagai Lurah Aekka-nopan Timur, dan Furiani KasiEvaluasi Pengendalian padaBid Meterologi dan Pengen-dalian pada Dinas Perindag. (RPJ)TEBING TINGGI - Untuk mem-

berikan pelayanan yang prima danlebih dekat ke masyarakat, PenjabatWalikota Tebingtinggi Drs H EddySyofian bersama Kantor PelayananPerijinan Terpadu (KP2T) mulai hariini, Selasa (22/3) akan berkantor dikelurahan-kelurahan, diawali diKelurahan Pabatu Kecamatan Pa-dang Hulu Kota Tebingtinggi.

Pj Walikota Tebingtinggi H EddySyofian Purba didampingi KepalaKP2T Kota Tebingtinggi, Muham-mad Fachry S.STP mengatakan,kedatangan dirinya bersama sejum-lah staff dan personil KP2T ke setiapkelurahan untuk mengetahui sejauhmana pemerintah yang ada di ke-lurahan memberikan pelayanankepada setiap warga yang mem-butuhkan pelayanan khususnyadalam hal perizinan.

Mulai hari ini dan seterusnyasaya akan ‘berkantor’ di kelurahan-kelurahan untuk melihat secaralangsung bagaimana cara pelaya-nan yang diberikan aparat peme-rintah kelurahan kepada wargayang membutuhkan pelayanan. Apa

lagi saat ini sudah ada kebijakanbaru berupa pengurusan izin usahaindustri, perdagangan dan perguda-ngan gratis, bagi warga yang ingunmengurus ketiga izin tersebut silah-kan datang ke kelurahan dan akandiberikan secara gratis”, ujar EddySyofian.

Menurut Walikota, selama ini bilawarga ingin mengurus sesuatu khu-susnya perizinan akan mengeluar-kan biaya besar dan tranportasi,tapi sejak dilakukan pelayanan disetiap kelurahan, efisiensi danpelayanan cepat akan diperolehwarga. “Dengan kehadiran sayabersama KP2T dikelurahan diha-rapkan warga betu-betul menerimapelayanan yang prima dalam setiapurusan baik itu surat menyurat jugauntuk pengurusan izin usaha”, harapEddy Syofian.

Kepala Kelurahan Pabatu, MFadly Isa S.STP kepada wartawanmengatakan bahwa warga yang adadi lingkungannya sebanyak 2.533jiwa yang tersebar di tiga lingku-ngan. “Umumnya warga disiniberprofesi sebagai wiraswasta, kita

patut bersyukur dengan gebrakanyang dilakukan oleh walikota kitaini, sebab dengan begini warga yangingin mengurus izin usaha tidakperlu jauh-jauh ke kantor KP2T,cukup disini saja”, ujar Fadly Isa.

Sebelumnya, kedatangan Pj Wali-kota Tebingtinggi bersama sejumlahpejabat daerah ini ke kantor kelura-han sempat membuat warga sedikitheran dan bertanya-tanya ada apakegiatan di kantor tersebut, tapisetelah mendengarkan penuturanpetugas kelurahan setempat barulah warga mengerti.

Salah seorang pengelola usahaborder setempat, Ibu Sri (52) wargaJalan Mutiara Ling. I KelurahanPabatu Kecamatan Padang HuluKota Tebingtinggi mengaku banggadengan cepatnya system pelayananyang diberikan Pemko Tebingtinggidi kelurahan saat dia mengurus suratizin usahanya.

Selain hemat biaya dan cepatselesai, seluruh petugas yangmelayani juga selalu tersenyum,kata Ibu Sri.

(RS)

Pj Walikota dan KP2T

Berkantor di Kelurahan

NIAS SELATAN - Sidangparipurna DPRD NiasSelatan (Nisel) pengambilankeputusan terhadap APBD2011, sangat mengecewakan.Sebab Fraksi Demokrat tidakhadir dalam sidang paripurnatersebut.

Beberapa pandanganfraksi-fraksi juga mengung-kapkan kekecewaan karenahubungan antara legislativedan eksekuti selama inikurang harmonis. Dan masihbanyak anggaran programyang tidak tertampung akibatdari keterbatasan kekuatananggaran Pemkab Nisel.

Pandangan Fraksi KaryaNurani Sejahtera dibacakanFedelis Giawa S.Pd menye-tujui Ranperda ABPD 2021ditetapkan dan disahkan

sesuai dengan usulan SKPD,Badan, Bagian, dan Kantor.

Pandangan Fraksi PDIPjuga setuju untuk disahkandan dimasukan pada Angga-ran APBD 2011 seluruhusulan SKPD, Badan, Bangiandan Kantor. Dan kepadaSKPD diminta dapat mem-pergunakan dan memanfaat-kannya untuk kepentinganmasyarakat.

Demikian fraksi Furaidibacakan Tehearo Bawame-newi SH. Sejalan denganFraksi PDIP dan KaryaNurani Sejahtera, merekamengharapkan esekutif dapatmenjalin kerjasama agar polaperkembangan ke depandapat jalan baik. Dan panda-ngan Fraksi Furai setujuditetapkan dan disahkan

dalam anggaran APBD 2011.Sekdakab mewakili Bupati

Nisel menyambut baik ketigaFraksi yang memberipandangan. Dengan pengesa-han APBD 2011 ini diharap-kan seluruh SKPD sungguh-sungguh melaksanakannya.Termasuk pekerjaan yanganggarannya telah ditampungdalam waktu tidak terlalulama segera dilaksanakan.

“Kita sudah mendegarawal Juli ini, program dapatdiselenggarakan sesuaiketentuan yang berlaku,”kataSekda.

Ketua DPRD Nias Seala-tan Efendi setelah mendegarpandangan ke tiga fraksimenetapkan pengesahanAPBD 2011. rapat paripurnaini berjalan dengan baik.(ARM)

Pemkab dan DPRD Nisel Sahkan APBD 2011

Warga Ajukan 5 Tuntutan ke PT CPITANAHPUTIH – Terulangnya terus pembuangan limbah ke aliran sungaidi Kecamatan Tanag Putih, kali ini disikapi serius oleh warga. Hasilmusyawarah warga yang mengikutkan perkumpulan Ninik Mamak SukuNan Tujuh serta anak kemanakan dan para Nelayan, menelurkan limatuntutan yang harus dilakukan PT Chevron Pasifik Indonesia (PT CPI).

KPK POS

KRIMINALE D I S I 142


10

SUMUT, NADNASIONAL

Tuntutan yang dituangkandalam berita acara tersebutantara lain, PT CPI harusmelakukan normalisasi SungaiSenangar sepanjang 8 kilometer.Membangun secara permanenJembatan Kanal PT CPI JalanPemda menuju Rantau Bais. Tiga,membangun enam RKB PondokPesantren Rantau Bais sebagaiimplementasi Program CD/CSRyang selama ini tdakdiperhatikan, Ke empat,membantu pengembanganbudidaya ikan dan tambak udangsebagai bentuk mata pencarianbaru bagi Nelayan. Terakhir,memprioritaskan tenaga kerjaRantau Bais dalam Rekrutmenkaryawan dilingkungan mitra PTCPI.

Tuntutan tersebut ditandatangani perwakilan NinikMamak Desa Rantau BaisDarwis L Perwakilan NelayanAhmad, turut mengetahui BPKRantau Bais, HT. Ahmad Khatibdan diketahui Ketua LPMKAfrizal. Jika tuntutan tersebuttidak direalisasikan, NinikMamak dan Nelayan akanmelakukan penutupan Kanal PTCPI.

Humas PT. CPI SimpangBatang, Irawan saat ditemuiKPK Pos di Jembatan BesiRantau Bais, belum lama ini,menolak memberikan keterangansoal tuntutan itu. Irawan

berdalih, bukan kapasitasnyauntuk menjawab. Irawanmenyarankan KPK Pos meng-konfirmasikan tuntutan tersebutke pihak Manajemen PT. CPI diRumbai. “Mohon maaf saya tidakbisa mengomentari apa yangmenjadi tuntutan masyarakatRantau Bais, silahkan bapak keRumbai, Pekanbaru “ ujarnya.

Anirzam salah seorang tokohoemuda Rantau Bais, membe-narkan adanya tuntutan masya-rakat terhadap PT CPI.Dikatakan Anirzam, tuntutantersebut akibat limbah B3 miliPT CPI mencemari SungaiRokan, dan diperkirakan sekitar750 KK di kepenghuluan RantauBais mayoritas bermukim disepanjang pinggiran SungaiRokan kehilangan matapencarian. “Padahal SungaiRokan merupakan tempatmasyarakat mencari nafkahmenghidupi keluarganya. Cobabayangkan dalam dua pekan dibulan Februari ada 3 kali limbahB3 PT CPI mencemari SungaiRokan. Akibat limbah B3 CPIPuluhan ton segala jenis ikandan udang mati,” ujarnya.

Ditambahkannya, tuntutanmasyarakat Rantau Bais, tidakseberapa dibandingkan kekayaanalam Desa Rantau Bais berupaminyak yang disedot setiap detikdari perut bumi KepenghuluanRantau Bais. “Tuntutan itu masih

kecil jika dibandingkan dengankekayaan alamnya. Selama inikontribusi PT CPI terhadapwarga Rantau Bais bolehdibilang tidak ada, kalaupun adasangat minim yaitu penempatantenaga kerja yang sifatnyasementara paling lama 3 bulansetelah itu menganggur dan tidakdiperpanjang,” ungkapnya.

Sementara warga Rantau Baisbekerja sebagai karyawan tetapCPI sama sekali tidak ada.

Adapun pembangunan jalanmasuk dari Jalan Lintas Sumut-Riau menuju Rantau Baisdibangun Pemda Rohil melaluidana APBD Rohil, kecualijembatan besi dibangun PT CPIitupun karena perusahaanmembangun kanal. Namun, sejakjembatan besi tersebut dibagun,hingga saat ini tidak pernahdirawat. Sementara biayaperawatan jembatan besitersebut atas swadaya

masyarakat.Hal lain yang dinilai Anirzam,

jalan khusus yang dibangun PTCPI ke Desa Rantau Bais tidakada, kecuali jalan menuju lokasipengeboran atau disebut anggukyang dibangun permanen sepertijalan masuk menuju DusunImpah. Masyarakat bisa menilaikearoganan Manajemen PT CPI,jalan menuju lokasi pengeborandibangun permanen sementarakepedulian PT CPI terhadap

sarana jalan di Rantau Bais samasekali tidak ada.

Untuk diketahui, sambungAnirzam, bahwa pompa minyakPT CPI di wilayah KepenghuluanRantau Bais jumlahnya ratusan“angguk” beroperasi menyedotminyak dari perut bumi yangmerupakan kekayaan alamRantau Bais. Sementaralimbahnya dibuang ke SungaiRokan sehingga Sungai Rokanboleh dibilang WCnya PT CPI.“Bayangkan dalam sepekan 3kali Sungai Rokan dibantailimbah B3 CPI,” tegasnya.

Pencemaran lingkunganSungai Rokan kali ini merupakanyang terburuk. “Inikan keterla-luan. Akibat limbah B3 yangmencemari Sungai Rokan 750KK warga Rantau Bais kehila-ngan mata pencarian,” paparAnirzam. Dikatakan Anirzam,750 KK Rantau Bais bertekadakan menutup kanal PT CPI.

Para nelayan dan NinikMamak telah mengumpulkandana sebesar Rp 250.000,- per KKuntuk menyewa alat berat.“Kanal PT CPI sepanjang 8kilometer, menembus SungaiRokan akan ditutup. Dulunyatanah yang dijadikan kanaladalah tanah masyarakat,ternyata kanal PT CPI tidakmemiliki nilai tambah bagimasyarakat, bahkan menimbulkankerugian. Kanal sepanjang 8 KMyang menuju Sungai Rokandigunakan sebagai saluran limbahB3. Karenanya masyarakat akanmeratakan kanal tersebut kembaliseperti semula, sehingga tidak adalagi kanal di Desa Rantau Bais,”tegas Anirzam (PUR)

GUNUNGSITOLI - KapolresNias AKBP Wawan Munawarmengaku belum mengeluar-kan izin keramaian untukpelaksanaan pasar malamyang dilaksanakan di kom-pleks Kodim 0213/Nias KotaGunungsitoli.

Hal itu dikatakan KapolresNias kepada sejumlah warta-wan di ruang kerjanya, belumlama ini, menanggapi marak-nya desakan warga Kota Gu-nungsitoli agar segera me-nutup pasar malam tersebutyang sudah berlangsung bebe-rapa bulan terakhir ini. “Sam-pai saat ini belumkita keluar-kan izin keramaian untukpelaksanaan pasar malam diKota Gunungsitoli,” katanya.Namun, diakuinya bahwamemang ada pemberitahuanke Polres Nias. “Tetapi kitatidak merekomendasikannyasebab ada keluhan dari wargaKota Gunungsitoli,” ujar Wa-wan.

Untuk turun tangan mener-tibkan pasar malam tersebutditambah lagi beberapa kasusyang sudah sampai ke PolresNias terutama kasus pencu-rian kendaraan bermotor(curanmor), termasuk ketikakegiatan pasar malam inidilaksanakan di KecamatanLahewa Kabupaten NiasUtara. “Pokoknya yang pen-ting segala bentuk kegiatanyang tidak direspon masyara-kat maka kita tidak bersediakeluarkan izin untuk itu,jangan kita yang merasakanpahit namun mereka yangmanisnya,” tegasnya.

Namun Kapolres menya-rankan agar masalah pasarmalam tersebut lebih bagus dipertanyakan kepada DinasSosial Kotra Gunungsitoliapakah kegiatan pasar ma-lam dimaksud terindikasi adakegiatan perjudian atau tidak.Apalagi belakangan ini adabeberapa kasus perjudianyang sudah terungkap dan

meresahkan masyarakat. Se-perti perjudian jenis Kim(tebak angka) atau sejenisToto Gelap (Togel) dengantersangka Yupiter Mendrofaalias Fite (26) ditangkap Rabuminggu lalu, di Jalan Sudir-man No.106 Gunungsitoliyang mana tersangka teran-cam 10 Tahun penjara dendaRp 25 juta.

Dandim 0213/Nias,LetkolI.A.B. Sinaga yang dikon-firmasi KPK Pos, mengata-kan, pasar malam yang dilak-sanakan Kodim 0213/Niasmerupakan salah satu bentukpendekatan kepada masya-rakat di daerah ini. “Sehinggadengan adanya kegiatan ter-sebut maka kita akan semakindekat dengan masyarakat,”katanya.

Ketika ditanya kapan ke-giatan pasar malam ini ditu-tup, jawabnya hanya sampai11 Januari 2011, dan setelahitu kegiatan ini dipindahkanke tempat lain.

Setelah berakhirnya ke-giatan pasar malam di kom-plek Kodim Nias per 13Januari 2011 kegiatan inidilaksanakan di KecamatanLahewa Kabupaten NiasUtara. Tetapi hanya berkisarsebulan di sana berhenti ka-rena kasus curanmor,dankembali lagi beroperasi dikompleks Kodim 0213/Niassampai saat ini, sehinggamenjadi tanda tanya besar dikalangan masyarakat, sepertidiungkapkan Harefa, salahseorang tokoh agama di KotaGunungsitoli.

Ketua DPC PKB Kabu-paten Nias Faa Mendrofamengungkapkan dukungan-nya kepada Polres Nias agarmemberantas segala bentukperjuadian di Nias karenasudah meresahkan masyara-kat. “Tetapi jangan hanyaberlaku kepada masyarakatbiasa. Harus dilakukan ke-pada siapa pun tanpa kecuali

termasuk menertibkankegiatan pasar malam yangdikelola Kodim 0213 Nias.Apalagi kegiatan pasarmalam tersebut sampai larutmalam sehingga mengganggukenyamanan warga setempatyang ingin beristrahat,”katanya.

Kepala Bidang PariwisataPemko Gunungsitoli,Syahnan Harefa mengatakanjelas ada surat dari pihakKodim 0213/Nias berupapemberitahuan saja. “Namunyang bisa kita keluarkan izinhanya permainan anak-anakseperti tong setan dan kincir.Sedangkan permainan gelangkita tidak berani memberikanizin karena ada unsur judinya.Setelah itu kita mengarahkanmereka ke Polres untukmengurus izin keramaian,”kata Syahnan.

DPRD Gunungsitoli akanmenyurati Kodim 0213/Nias.“Kita rencanakan dalamwaktu dekat akan menyuratipihak Dandim 0213/ Nias,dasar apa dibukanya pasarmalam di Kota Gunungsitoliyang sudah berpuluh-puluhtahun tidak ada pasar malam.Padahal sudah ada kesepa-katan unsur Muspida Plusbeberapa tahun yang lalusalah satu isinya bahwa segalabentuk perjudian, togel dila-rang beroperasi.

Dengan kegiatan ini, makasecara tidak langsung telahmerusak watak anak-anakyang berusia dini, apalagigenerasi muda yang sedangdalam tahap pembenahanserta lebih-lebih masyarakatNias yang anti perjudian.Masyarakat Nias sangat bu-tuh dunia hiburan tetapi ja-ngan ada yang berbaur judidan merusak anak-anak me-reka yang sedang dalamtahap pembenahan,” tegasWakil Ketua DPRD KotaGunungsitoli Hadirat ST Gea.(YAGI)

Pasar Malam Meresahkan Walhi Tuntut Perusahaan Sawit Hormati HAMJAMBI- Banyaknya kasus yang terjadiantara perusahaan kelapa sawit denganmasayarkat, sebagai akibat para pihaksaling mengklaim bahwa mereka benar.Hal itu terungkap dalam acara yangdihadiri Serikat Petani Kelapa Sawit(SPKS) dan Walhi, pada Rabu pekan lalu.

Ketua Forum Nasional SPKS, Man-suestus Darto menjelaskan, tuntutanpasar di masa kini menghendaki hadir-nya perkebunan kelapa sawit lestari.Artinya, menerapkan prinsip penghor-matan terhadap HAM dan keberlan-jutan lingkungan hidup. Prinsip-prinsiptentang keberlanjutan tersebut, telahdisepakati banyak pihak dalam forumRSPO (Rontable on Sustainable PalmOil).

“Ada 8 kriteria dan 39 kriteria dalammenyelengggarakan perkebunan yangbaik untuk kemudian mendapatkan

sertifikasi, sayangnya semua prose situkerap diabaikan oleh perusahaan perke-bunan sawit,” tukasnya.

Ada beberpa hal di mana perusahaanperkebunan kelapa sawit di Indonesiaterjerumus dalam pelanggaran danperusakan lingkungan, di antaranya,dalam pembangunan kebun, perusahaansering melakukan dengan mengabaikanprinsip persetujuan tanpa paksa, sepertipenggusuran atas hak kelola denganmasyarakat lokal. Dalam pelaksanaanperkebunan, perusahaan sering menga-baikan hak normatif buruh dengan upahyang murah.

Dalam pelaksanaan kemitraan,perusahaan inti sering pula mengabaikanhak petani berskema yang berdampakpada hilangnya hak petani dalam halkepemilikan. “Persoalan tersebut diper-parah dengan kebijakan politik Negara

yang represif dan terkesan memberikanperlindungan yang berlebihan terhadapperusahaan perkebunan besar,” jelasnya.

Sedangkan Arief Munandar selakuWalhi Jambi, mengungkapkan, haltersebut merupakan potret buram danjejak pelanggaran HAM dan peng-rusakan lingkungan yang dilakukanperkebunan besar di Indonesia. “Se-pertinya lembaga-lembaga Negaraselainpemerintah harus turun tanganuntuk memperhatikan banyaknyapelanggaran HAM dan kerusakan ling-kungan,” tegasnya.

Negara, lanjutnya, yang harus dila-kukan adalah mendorong reformasipolitik terhadap seluruh kebijakanterkait dengan perkebunan besar kelapasawit demi penghormatan HAM danperlindungan atas keberlanjutan SDAyang semakin mengerus. (INRO)

Jembatan Besi Rantau Bais yang telah rusak parah.

Empat Pelajar MTs Coba Perkosa Teman SendiriSUBULUSSALAM– Empatpelajar di MTs swasta diKecamatan Sultan Daulat,terungkap mencoba melakukantindak pemerkosaan terhadapteman satu sekolah mereka.Peristiwa percobaanpemerkosaan itu dilakukan keempat pelajar terhadap, sebutsaja Bunga 15 tahun.

Kejadian bermula pada Senin

21 Februari lalu, hingga kinibelum ditangani secaramaksimal. Dan ke empat pelajarhingga kini belum mendapatkanproses hukum. Orang tua Bunga,Kamidin menuturkan, kejadianbermula saat anaknya disuruholeh gurunya untuk mencucipiring. Bersama seorangtemannya, Bunga pergi menujusumur guna menyuci piring.

Kamidin melanjutkan, di saatanaknya berdua dengantemannya mencuci piring, munculempat teman satu sekolahnya. Keempat pelajar itu menyuruhteman Bunga pergi, maka saattinggal seorang diri, Bungamenjadi korban percobaanpemerkosaan ke empat temansekolahnya. “Anakky tidak maudiperlakukan seperti kupu-kupu

malam. Dia melawan, mukanyaterluka dan bajunya koyak,” kataKamidin.

Pihak sekolah melalui Darwismengakui peristiwa itu.Dikatakan Darwis, pihak sekolahbersama Dewan Guru telahmengupayakan penyelesaikansecara kekeluargaan.

“Damai secara kekeluargaan,namun belum ada titik temu.

Padahal secara tersurat wali darikeempat tersangka sudah maumengakui kesalahan anaknyadengan membayar uangRp2.000.000,- kepada pihakkorban, suratnya tertanggal 22Februari, pukul 09.00 yangditanda tangani bersamaDewan Guru dan KepalaSekolah Abidin HS. Tapi pihakkorban tidak menerima,” kata

Darwis.Dalam hal ini, Darwis

melanjutkan, pihak sekolahmenyerahkan persoalan inikepada pihak korban.

“Dan kami bersedia mem-berikan keterangan-keterangankepada pihak terkait,” tegasnya.Peristiwa itu pun telahdilaporkan keluarga korban kePolsek Sultan Daulat.(JM)

Murid SD Tewas Akibat Aliran Listrik Traffic Lightbekerja sebagai satpam, ber-domisili di Lingkungan IVUjung Lueng Gampong Ma-tang Seulimeng, mengejut-kan keluarga korban. Keja-dian itu pun meresahkanmasyarakat, dikarenakanbanyak terdapat kawat-kawat skur yang terjuntai kebawah pada tiang lampujalan di areal pemukimanmereka. Warga sangat me-nyesalkan kejadian itu, dan

mengecam instansi terkaityang tidak peduli akan kon-disi infrastruktur itu.

Salah seorang warga-yang ditemui KPK Pos me-ngatakan, mendesak instan-si terkait merapikan kem-bali kabel-kabel untuk ram-bu jalan. “Kami dari sejum-lah warga di Lingkungan IVUjung Lueng Matang Seuli-meng, Kecamatan LangsaBarat, meminta kepada

pimpinan dan petugas dinasterkait. Kami semua wargaberharap agar hal itu diper-hatikan dengan memperbai-ki kawat-kawat yang ber-juntai pada tiang lampu ja-lan yang sekian lama kawatskur tersebut tidak pernahdiperbaiki,” ujar warga. Riskitewas, pada Selasa pekanlalu, sekitar pukul 15.15 WIB.Kejadian kini ditangani ke-polisian setempat.(BSO)

KOTALANGSA – Muridkelas 2 sekola dasar, RiskiSaputra tewas akibat aliranlistrik di rambu jalan, trafficlight. Riski meninggal aki-bat tersengat aliran listrikdari kabel yang menjuntai dikawasan lingkungan IV,Ujung Lueng Matang Seuli-meng, Kecamatan LangsaBarat, Kota Langsa.

Riski Saputra anak perta-ma dari Eri, sehari-hari

Pengangguran Doyan Narkoba Dibui 6 Tahun Penjaradibacakan ketua majelis ha-kim, Ledis M Bakara SH diban-tu hakim anggota M SolihanSH dan Mutiara SH sertaPanitera Pengganti, Hazizah,lebih rendah dari tuntutanJaksa Penuntut Umum ElonSH dari Kejaksaan Sergai,selama 8 tahun kurungan.

Dalam surat dakwaandan sesuai keterangan parasaksi di persidangan, terdak-wa Somad yang tidak mem-

punyai pekerjan tetap, di-tangkap terlebih dahulusetelah membeli sabu dariIrul (DPO), Rabu 27 Oktober2010 sekira pukul 14.00 WIB,sebanyak 10 paket sabuseharga Rp 800 di StasiunBus Dirgantara Sergai.

Usai membeli sabu dariIrul, terdakwa membagisabu dan hendak menjual-nya kembali, namun saatmasih berada di depan pintu

rumah terdakwa, Rabu 10Nopember 2010, terdakwaSomad ditangkap petugasSat Narkoba Sergai ber-sama barang bukti.

Pengakuan terdakwa ke-pada petugas, sabu dipesanoleh Nomo (DPO) sebanyak1 paket seharga Rp 100 ribu.Perbuatan terdakwa seba-gaimana diatur pasal 114ayat 1 UU RI No 35 tahun2009 tengtang narkotika. (RS)

TEBINGTINGGI -Terbuktimemiliki sabu-sabu, Somad,27 tahun, warga Dusun IVPasar Miring, Desa Pon,Kecamatan Sei Rampah,Kabupaten Serdang Beda-gai, divonis 6 tahun penjaradan denda Rp 800 juta sub-sider 10 bulan kurungan. Vo-nis dijatuhkan majelis ha-kim Pengadilan Negeri Te-bing Tinggi, Senin pekan lalu.

Dalam amar putusan yang

KRIMINAL

11KPK POS

E D I S I 142

28 MARET - 3 APRIL 2011 SUMUTNASIONAL

MEDAN - Dalam Musyawarah Besar (Mubes) SerikatPekerja Perkebunan (SPBUN) ke III, di Hotel MadaniMedan, Selasa pekan lalu, menghasilkan sebuahkomitmen di antara PTPN 2 dan SPBUN untuk segeramenumpas para penggarap lahan yang selama inimenjadi masalah pokok di PTPN 2.

Hal ini disampaikan olehpimpinan pengurus SPBUNToni Nixon Situmeang saatmenyampaikan pengantardalam pembukaan Mubes."Dengan dibukanya Mubes IIISPBUN ini, mari kita tingkat-kan kebersamaan dan kemi-traan di antara Direksi PTPN2 dengan SPBUN dalammenghadapi masa-masa sulitsaat ini terlebih upaya kitadalam menghadapi para peng-garap lahan yang selama initelah meresahkan pihak PTPN2," ujarnya.

Dijelaskannya, banyakpersoalan yang menjadi fo-kus utama dari Mubes SP-BUN ke III tahun 2011 ini,untuk segera dicarikan solu-

sinya. Pasalnya, aksi penja-rahan dan penggarapanyang dilakukan masyarakatdi setiap lokasi perkebunansaat ini sangat jelas men-datangkan kerugian materiyang dialami oleh PTPN 2termasuk para karyawanPTPN 2 yang menggan-tungkan hidup dari hasilperkebunan tersebut. "Seba-nyak dua ton hasil lahanperkebunan dari setiap hek-tarenya telah direbut olehpara penggarap, sehinggadengan Mubes kali ini, kitajangan pernah tutup mataatas peristiwa yang sung-guh merugikan kita bersa-ma ini.

Sebab, berdasarkan data

MUBES SPBUN

Tumpas PenggarapMEDAN -Ratusan masyarakat Dusun II Bangun SetiaDesa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan memblokir jalanarah menuju Jalan Dusun IV hingga banyak kendaraantidak bisa msuk ke dusun tetangga mereka.

Unjuk rasa ini dilakukan sebagai tanda kekesalan karenajalan arah ke perumahan mereka tak ikut dalam proyekpengaspalan tahun 2011 ini di Dinas Pekerjaan Umum (PU)Deli Serdang. Pada hal ini sudah dijanjikan oleh Peme-rintahan Kabupaten Deli Serdang sejak 2006 lalu.

Dengan membawa spanduk dan poster merekamenghadang satu truk pengangkut pasir, satu unit bekodan satu unit kendaraan perata jalan untuk tidak masukmenuju jalan ke Dusun IV Bangun Setia. Aksi yang telahdimulai sejak pukul 09.00 WIB ini jelas menganggu jalurtransportasi desa tersebut.

Mimpin Beru Ginting (69) salah seorang warga aksipemblokiran jalan mengatakan, mereka hanya mengi-nginkan keadilan ditegakkan. "Pengaspalan jalan seha-rusnya satu paket, yani Dusun II dan Dusun IV BangunSetia. Tapi kenapa hanya Dusun IV saja yang diaspal,"tukas beru Ginting warga Dusun II ini. Lebih lanjut BarustaBarus (41) Koordinator Aksi pemblokiran jalan menga-takan, permohonan untuk pengaspalan telah diajukan olehmayarakat Dusun II Bangun Setia sejak 8 tahun lalu.

"Baru tahun 2006, waktu itu Wabup Deli Serdang JusufSembiring mengaku mewakil Bupati Deli Serdang AmriTambunan berjanji pada kami akan mengaspal jalan. Tapibaru pada akhir 2010 lalu kami dapat kepastian jalanakan diaspal," tukasnya.

Namun, yang membuat mereka marah adalah, merekayang mengajukan namun proyek pengaspalan malahdilakukan di Dusun IV Bangun Setia. "Warga kami lebihbanyak. Hasil pertanian kami lebih banyak. Tak tau kami,kenapa Dusun IV didahulukan, sementara kami katanya barudiaspal tahun 2012 nanti. Ini tentu saja tak adil. Ini pulayang menjadi dasar kami memblokir jalan," ungkap Barus.

Sementara itu Kepala Desa Amplas Edi Purwanto da-lam keteranganya pada wartawan mengatakan, terhadapproyek pengaspalan jalan tersebut dia sama sekali tidakmengetahui. "Ini proyeknya Dinas PU Deliserdang. Tapitadi telah diambil keputusan, pengaspalan dibagi dua.Seharusnya untuk Dusun IV 1200 meter setengahnya dandialihkan ke Dusun II. Semua telah diterima. Untukselanjutnya saya akan koordinasi dengan Pemkab DeliSerdang," pungkasnya. (S.EDHI)

yang kita peroleh, dari 13.2juta masyarakat Sumut se-dikitnya ada 3.8 juta mas-yarakat Sumut yang meng-gantungkan hidup dari per-kebunan PTPN 2 dan terca-tat sebagai karyawan PTPN2," tegasnya.

Sementara itu, DireksiPTPN 2, Batara Muda Nasu-tion dalam sambutannyamenyampaikan, dengan di-adakannya musyawarah seri-kat pekerja perkebunan ini,berbagai program kerja da-lam meningkatkan etos danproduktivitas kerja harusdiutamakan. Sebab, jika pe-rusahaan maju, karyawanpun pasti akan sejahtera."Jadi kita dari Direksi hanyabisa berharap, dengan diada-kannya nusyawarah ini marikita cari solusi untuk kitajalankan bersama dalammencapai tujuan kita men-capai keberhasilan di PTPN2," katanya.

(S.EDHI)

Pesta Sabu, Cicit MantanPresiden Soeharto Diciduk

Warga Dusun II Bangun SetiaDesa Amplas Blokir Jalan

LANGKAT - Masyarakat di Kabupetan Langkat kini resahakibat peredaran narkoba dan banyaknya kayu olahanyang beredar. Masyarakat meminta Kepala Polda Sumutmengefektifkan kembali razia di Jalan Lintas Sumatra(Jalinsum).

Desakan itu disampaikan Ketua DPC KWRI Langkat,Bambang S saat di temui wartawan di ruang kerjanya."Dengan tidak adanya pemeriksaan ataupun razia yangdilakukan oleh polres langkat dalam sepekan inimenurutnya, barang haram baik ganja maupun kayu olahankini bebas beredar dan melintas di wilyah sumut dan diluar propinsi. bambang s meminta kepada pihak kapoldasubeserta jajarannya yang ada di polres langkat untuk segeramengaktifkan kembali pemeriksaan dan razia diperbatasan Aceh dan Sumut. apabila ini di biarkan makabarang haram tersebut akan mudah keluar dari wilayahAceh," kata Bambang.

Hal senada juga dikatakan masyarakat Desa BesitangLangkat, Usman Ginting saat ditemui di kediamannya."Saat sekarang ini banyak terlihat truk-truk pengangkutkayu olahan melintas di wilayah ini tanpa adanyapemeriksaan ataupun razia yang terutama di perbatasan,bukan itu saja peredaran ganja pun kian meluas, pemasok-pemasok barang haram pun kian bebas untuk membawabarang haram tersebut keluar bebas dari wilayah Aceh.Saya meminta kapoldasu beserta jajarannya yang ada diwilayah hukum langkat agar segera mengaktifkan raziaserta pemeriksaan yang terutama di wilayah perbatasanAceh dan Sumatra," kata Usman.

Usman menambahkan, apabila barang haram inidibiarkan memasuki wilayah Sumut khususnya wilayahlangkat maka akan dapat merusak generasi muda yangada di wilayah negara Indonesia.

Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Kabupaten Langkat,Usmanudin Sitepu yang akrab di panggil Sahbana,menyayangkan pihak Poldasu beserta jajarannya yang adadi Langkat karena beberapa pekan ini tidak adanyapemeriksaan ataupun razia. "Karena ganja yang keluar dariwilayah NAD pada umumnya masuk ke wilayah Langkathingga keluar dari propinsi Sumut," jelasnya.

Dewan Kesehatan Rakyat menyatakan gerah apabilagenerasi muda terlibat dengan barang haram tersebut yangbisa membuat pemuda malas untuk beraktifitas sehari-hari. Sahbana juga mengungkapkan dirinya juga belumtahu apa penyebab tidak adanya pemeriksaan ataupun raziadalam sepekan ini, dengan tegas sahbana meminta agar."Aktifkan kembali pemeriksaan dan rajia di wilayahjalinsum," pinta Sahbana. (JUL)

Kapolda Sumut DidesakEfektifkan Razia di Jalinsum

Polisi DamaikanDua Pihak Kasus PenganiayaanMEDAN- Gelar perkara yang dilakukan olehjajaran Polsek Medan Area, Selasa pekan lalu,dalam kasus penganiayaan yang dialami olehDavid (14) oleh sekelompok pria yang dipim-pin oleh Rudi di kawasan Jalan Selam VIIIMedan pada 3 Februari 2011 membuahkanhasil. Kedua pihak yang bertikai mencapaiperdamaian. Keduanya saling meminta maafdan berdamai serta mencabut semua laporanpengaduan.

Kapolsekta Medan Area AKP Aries Smelaului Kanit Reskrim, AKP Jonser BanjarNahor kepada wartawan menyampaikan,pihaknya melakukan gelar perkara atas kasuspenganiayaan sesuai dengan instruksi dariKapolresta Medan Kombes Pol Tagam SinagaSH yang berkomitmen menuntaskan semuakasus terlebih kasus yang sempat mencuat kepermukaan. "Ini merupakan gelar perkara yangmembuahkan hasil,sebab kasus ini sempatmerebak ke beberapa media yang menuduhPolsek Medan Area ada bermain-main dengankasus ini. Akan tetapi, setelah kita dudukkandan kita gelar, kedua pelaku yang bertikaimasing-masing meminta maaf dan mengakuisemua perbuatan dan kekeliruannya," ujarnya.

Dijelaskannya, selain membuahkan hasil,Polsek Medan Area tetap berkomitmen akantetap mengedepankan penegakan hukum danberkomitmen akan mengganjar pihak-pihakyang bersalah sesuai dengan aturan hukumyang berlaku. "Jadi kita tidak ada pilih buludalam penanganan perkara apapun, jika

memang salah dan cukup bukti akan kitatahan," tegasnya.

Kejadian yang dialami oleh David,bermula ketika Rudi mengendarai mobilnyamelintas di jalan Selam VIII Medan. Pas, didepan rumah korban, pelaku kesal karenamerasa terhalang dengan batu penanda,karena halamam rumah korban barudisemen.Pelaku langsung turun dan menen-dang batu tersebut, sehingga mengenaihalaman yang baru disemen. Melihat hal itu,tetangga korban menegurnya karena meru-sak lantai yang baru disemen, sehinggakeduanya pun terlibat pertengkaran hinggatua David yang bernama Dalim keluar darirumahnya dan melakukan pemukulankepada Rudi.

Setelah berkelahi, Rudi pun pergi dantidak lama kemudian pelaku membawasejumlah pria dan mendatangi rumah korban.Dirumah itu pelaku langsung melakukanpengerusakan dan penganiayaan terhadapDavid. Anehnya, setelah terjadi kasus perke-lahian dan keributan diantara Rudi danDalim, kedua pihak yang bertikai masing-masing membuat laporan pengaduan kePolsek Medan Area sehingga kasus pertikaianini mencuat dan mendapat respon dariKapolresta Medan. Akan tetapi, setelahdiintruksikan oleh Kapolresta Medan, PolsekMedan Area memilih untuk menggelarperkara dan mendudukan kedua yang berti-kai hingga akhirnya berdamai. (S.EDHI)

JAKARTA - Putri AryantiHaryowibowo alias PutriAri Sigit (22), saat sedangasyik pesta sabu bersamaseorang polisi berpangkatAjun Komisaris Besar Polisi(AKBP) ES (53) dan bandarnarkoba GN (34) di kamarHotel Maharani JalanMampang PrapatanJakarta Selatan, digerebekpolisi, Jumat (18/3) tengahmalam. Polisi menyita 0,8gram sabu dan peralatanhisap naskoba.

"Benar, kita lakukanpenangkapan terhadap cicit

mantan presiden Soehato,mereka sudah ditahan dankami masih mengem-bangkan kemungkinan adatersangka lainnya," paparDirektur Narkoba PoldaMetro Jaya Kombes PolisiAnjan Pramuka Putra, diJakarta, Senin pekan lalu.

Anjan menjelaskan, kasusini bermula daripenangkapan JS (30) diPlasa Semanggi Jakarta,Kamis (17/3) karenakedapatan membawa sabu-sabu 0,54 gram. Daripengakuannya, barang

haram itu didapat dari GN,residivis kasus narkoba yangjuga sebagai bandar narkoba.

Setelah ditelusuri ternya-ta GN berada di dalamkamar hotel Maharani. Polisipun melakukan penggerebe-kan, ternyata di dalamkamar itu ada AKBP ES,staf keuangan yang bertugasdi Mabes Polri serta PutriAryanti Haryowibowo,mahasiswi perguruan tinggidi Jakarta yang jugakeluarga Cendana.

Selama dalam pemerik-saan, Putri mengalami

depresi berat. Kamiskemarin, Putri dilarikan kerumah sakit dan kinidirawat di Rumah SakitPolri, Jakarta Timur."Sakitnya karena syok danstres sehingga menyebab-kan depresi," kata KepalaBidang Pelayanan Kedok-teran Polisi RS Polri, DrIbnu Hajar.

DDokter Ibunu menga-kui sangat jelas terlihatada gangguan kejiwaanakibat stres. Mungkinkarena biasanya bebas,setelah ditangkap aparat

kepolisian terpaksa harusberada di tahanan. Selamadi tahanan dia lebih seringmurung dan tidak maumakan.

Meski keluarga Cendanasudah mengajukan permo-honan penangguhanpenahanan dan memintaagar Putri direhabilitasi,namun polisi tetap bersiku-kuh Putri tetap ditahan."Soal rehabilitasi, harusada keputusan dari hakimpengadilan setelah perka-ranya diajukan ke sidang,"kata Anjan. (ENDY)

JAKARTA - PT LippoKarawaci Tbk, perusahaanbergerak di perhotelan danrestoran dengan sengajamenjiplak merek milik Inter-Continental Hotel Corpora-tion, perusahaan jaringanhotel internasional asalGeorgia, Amerika Serikat.Sudah disomasi berulangkali, tapi tak dihiraukanakhirnya Lippo Karawacidigugat ke pengadilanlantaran dianggap mendom-pleng hak eksklusif merekThe Intercontinental, yangsudah terdaftar di 100negara termasuk Indonesia.

"Kami ingin majelishakim membatalkan merekThe Intercontinental milikTergugat, karena memilikipersamaan pada pokoknyasehingga dapat menimbul-

kan kesan pada publikbahwa merek Tergugatberasal atau mempunyaihubungan erat denganPenggugat," kata kuasahukum Inter-Continental,Sani Effendy, dalamgugatannya di PengadilanNiaga Jakarta Pusat, Rabupekan lalu.

Dalam persidanganyang diketuai majelishakim Nani Indrawati,Sani mengungkapkan,Inter-Continental Hoteladalah Pemegang HakKhusus di Indonesia danDunia untuk merek dagang"Inter-Continental" yangsudah terkenal di negaraasal dan terdaftar di 100negara.

Merek Inter-Continentalmilik Penggugat terdaftar

di Direktorat MerekKementrian Kehakimanpada tanggal 16 Juli 1993dengan No. 313.011 dandiperbaharui di bawah No.IDM000101132 untukmelindungi kelas 43 yaitujasa dibidang perhotelandan restauran. Denganterdaftarnya merek Inter-continental, telah memilikihak tunggal untuk mema-kai merek dagang diIndonesia.

Bahkan, berdasarkanperaturan undang-undang,ternyata merek Inter-continental malah diguna-kan untuk melindungi jasa-jasa dibidang perhotelandan restoran oleh LippoKarawaci. Sementaramerek The Intercontinentalmilik Lippo baru didaftar-

kan pada 20 Oktober 2008.Karena terdapat persamaanpada pokoknya denganPenggugat yaitu samadalam pengucapan katamaupun suara.

"Lippo Karawacimencoba memboncengketenaran merek Inter-Continental yang telahdipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yangtak sedikit. Karenanya,kami mendesak agarmajelis hakim membatal-kan pendaftaran merek atasnama tergugat," papar Sani.

Kuasa hukum LippoKarawaci, Ludiyantomembenarkan adanyagugatan tersebut. Namun,dia menolak seluruh dalilgugatan penggugat. "Iya,memang ada gugatan

tersebut. Tapi gugatan itusangat tidak beralasan,"katanya.

Menurut dia, merekInter-continental yangterdaftar atas namakliennya memiliki perbeda-an yang signifikan denganmerek penggugat.

Merek pengugat, jelas-nya, digunakan untukmelindungi jasa-jasaperhotelan dan restaurantsedangkan merek tergugatterdaftar untuk melindungijasa real estate.

Sidang sengketa merekyang dipimpin ketuaMajelis Hakim NaniIndrawati ini telah mema-suki tahap pembuktian.Sidang akan dilanjutkanpekan nanti.

(ENDY)

Jiplak Merek, Lippo Karawaci Digugat

MEDAN - Enam tersangka penggelapan mobil, Jumatpekan lalu, berhasil diringkus anggota Polres Labu-hanbatu, dari sebuah rumah di Jalan Garu II KompleksPerumahan Grand Harjosari, Medan. Polisi juga menga-manka berbagai peralatan dipergunakan komplotanuntuk membuat surat surat kendaraan palsu, seperti mesinprinter, laptop, stempel palsu, puluhan BPKB yang di dugapalsu, puluhan buku rekening BCA serta belasan platmobil palsu, dan lain lain.

Keenam tersangka yang diamankan polisi, tigadiantaranya yakni Sal, Ras, dan Mun. Ketuga tersangkaini, merupakan dedengkot kelompok penggelapan mobilini. Dari tanda pengenal yang dipegarng para tersangkaini, semuanya warga Kota Medan. Namun, KTP yangmereka miliki adalah KTP palsu yang mereka buat sendiri.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Robert Kennedy, yangmemimpin langsung penggerebekan ini mengatakan,dalam melakukan aksinya, sindikat ini sering berpindahpindah tempat dan lokasi operasi, sehingga kepolisiankesulitan untuk melacaknya.

"Kita sudah melakukan pelacakan terhadap sindikatini, sejak delapan bulan terakhir ini," ujar Kennedy. Masihmenurut AKBP Kennedy, dalam menjalankan aksinya,sindikat ini, dengan mempergunakan KTP palsu,meminjam mobil rentalan. Selanjutnya, sindikat ini,membuat surat surat palsu kendaarn tersebut, sepertiBPKB dan STNK. Kemudian mobil dengan BPKB danSTNK palsu ini dijual ke luar kota. "Laporan kehilanganmobil ke pihak kepolisian memang baru satu, namunmelihat lamanya beroperasi, diperkirakan sudah ratusankendaraan yang digelapkan para pelaku ini," tambahKennedy.

Tersangka Sal 42 tahun, mengakui setahun belaka-ngan in mereka beroperasi di Sumatera Utara, sementaradi Jalan Garu II, baru sekitar 2 bulan belakangan ini."Kita pindah pindah lokasi bang, kemarin di Rantaupra-pat, terus ke Pematangsiantar baru ke Medan," ujartersangka Sal.

Masih menurut pengakuan Sal, setiap harinya, sekitardua hingga tiga kendaraan berhasil mereka gelapkan.Kemudian kendaraan roda empat, yang umumnya jenisToyata Avanza dan Innova ini, mereka jual ke luar kotaseperti Pekanbaru dan Aceh. "Kita akan terus melakukanpengejaran gterhadap anggota sindikat lainnya. Daripengakuan para tersangka tadi, ternyata merekamenyebar di berbagai kota besar di Sumatera," ujarAKBP Robert Kennedy. (BBS)

Komplotan PencuriMobil Diringkus

PABRIK SABU - Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Anjan PramukaPutra menunjukkan berbagai barang bukti peralatan pembuatan narkotika jenisSabu-sabu di Ruko Megah Blok B No 9, Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta,Rabu (23/3). Selain berhasil mengamankan berbagai bahan dan alat pembuatSabu, polisi juga menangkap seorang tersangka Husman Husni alias Yudi aliasAseng dari pabrik Sabu (Clandestine Laboratory) yang mampu menghasilkansekitar 4 kilogram Sabu-sabu per bulannya (KPKPOS/REPRO)

12

LIPSUS

KPK POS

KRIMINALE D I S I 142

28 MARET - 3 APRIL 2011

BahaBahaBahaBahaBahayyyyya Jaa Jaa Jaa Jaa Jajanan Tjanan Tjanan Tjanan Tjanan TidakidakidakidakidakSemurSemurSemurSemurSemurah Harah Harah Harah Harah Harggggganananananyyyyyaaaaa

BBPOM SUMUT : Legalkan Pedagang

Jajanan Bisa Diketahui Siapa Pembuatnya

BAGI anak-anak sekolah membelimakanan yang murah dan enakmerupakanlah perihal yanglazim.Namun sayangnya,antusiasmembeli itu kadangkaladisalahgunakan/dimanfaatkanoleh para pedagang untuk meraupkeuntungan yang besar tanpamempedulikan bahaya bagikesehatan pembelinya.

Bahkan ada pula pedagang yangmemanfaatkan keluguan anak-anak sekolah itu dengan caramenawarkan makanan jajananyang telah kadaluarsa.Sehinggatidak sedikit anak-anak sekolahyang harus dilarikan kerumahsakitlantaran keracunan makanan yangbaru saja dikomsumsinya tersebut.

Berdasarkan data yangada,bahaya jajanan anak sekolahyang tidak sebanding denganharganya tersebut telah terjadibaru-baru in di SD Al-WashliyahJalan Santun Medan.Dimana,puluhan siswa sekolah ini harusterpaksa dilarikan kerumahsakitlantaran diduga telah keracunanmakanan jajanan yang adadisekitar sekolahnya.

Bukan itu saja kejadian serupajuga dialami sekira 23 siswa SDNegeri 105292 yang beradadikawasan Jalan Mesjid, DesaBandar Khallipa, KecamatanPercut Seituan, Selasa (11/1)lalu.Dimana anak-anak sekolah inikeracunan makanan yang merekamakan berupa bakso sehabisistirahat sekolah.

Akibatnya 14 orang siswadirawat inap di Puskesmas BandarKhallipa, Kecamatan PercutSeituan sedangkan 9 siswa lainnyadirawat ke RS Mitra Husada,Bandar Khallipa. Kesedihan bukansaja harus dialami oleh SD AlWasliyah serta SD Negeri 105292saja,akan tetapi musibah akibatkekejaman makanan jajanan jugaharus dialami oleh keluargaRestumi Daichi(36) dan Raefadaeli(32) warga Jalan Menteng VII,Gang Wakaf Ujung Medan Denaiini. Pasangan suami istri ini harusmerelakan putri kesayangannyaSalefi Natalia Dachi (8) yangtewas dengan wajah membiru,setelah meminum minuman sachetmerk Buavanta.

Informasi yang diperolehperistiwa tewasnya bocah mungilini berawal pada, Minggu (13/2)lalu saat Salefi mendatangiayahnya, Restumi Dachi yangsedang bermain bola volley takjauh dari tempat tinggal merekauntuk meminta jajan. Restumi punkemudian membelikan anaknyadonat di warung yang letaknya takjauh dari lapangan volley.

Usai memakan donat, Salefimeminta ayahnya untuk membeli-kan minuman Buavanta.Tapi,Restumi tak mau membelikanBuavanta kepada anaknya.Namun,karena berhasrat ingin meminumBuavanta, Salefi pun tidak habisakal ia mendatangi ibunya Raefa-daeli yang sedang berada dirumahuntuk meminta uang. Tak curiga,Raefadaeli pun memberikanuang.Dengan perasaan senang,Salefi kemudian mengajak duatemannya, Dea Sarumaha (7) danMia (8) untuk membeli minumanberwarna merah itu. Ketiganyakemudian mendatangi kios milik SSimbolon (45), tak jauh daritempat tinggal korban.

Usai mendapatkan minuman itu,ketiganya pun meminum minumanitu. Namun, yang paling banyakminum adalah korban. SedangkanMia dan Dea hanya sedikit.Berselang 15 menit setelahmeminum minuman yang dikemasdidalam cup plastik itu, Salefi pun

kembali ke rumah.Sesampai dipekarangan rumahnya, Salefilangsung muntah-muntah denganwajah yang pucat pasi dantubuhnya gemetar serta darimulutnya keluar cairan berwarnamerah.Melihat anaknya muntah-muntah, Raefadeli langsungmengangkat tubuh anaknyamasuk ke dalam rumah dan segerameminta bantuan tetangga danmemanggil suaminya.

Karena terus muntah danmengerang kesakitan, sekira pukul18.30 WIB pasangan suami istri inipun kemudian membawa anaknyamenuju rumah sakit Sari Husada.Akan tetapi, bukannya sembuh,kondisi Salefi makin parah. hinggaakhirnya, dokter yang menanganiSalefi 'angkat tangan' dan meng-anjurkan orang tua korban untukmerujuk ke rumah sakit lain.Setelah mendapat izin dariRS.Sari Husada, pasangan ini punmenuju rumahsakit Elisabeth diJalan Haji Misbah Medan, Se-nin(14/2) dini hari.

Namun sial, saat itu ruangan di

rumah sakit swasta itu sudahpenuh. Dalam keadaan kalut, saatitu ayah korban terus memohonkepada petugas rumah sakit untukdapat menyisakan ruangan untukputri tercintanya. Namun, petugasrumah sakit tak dapat memenuhipermintaan Restumi.

Akhirnya, atas saran petugasrumah sakit Elisabeth pasutri itupun langsung merujuk putritercinta mereka menuju RS DeliJalan Merbabu Kecamatan MedanArea. Di RS. Deli, Salefi punmendapat perawatan. Tapi kondisiSalefi tak kunjung membaikdengan terus menjerit kesakitan.Namun, Tuhan berkendak lain.Senin(14/2) sore Salefi pun meng-hembuskan nafas terakhirnya.Bahayanya jajanan yang telahmemakan korban jiwa membuataparat kepolisian resort kota(Polresta) Medan harus menambahpekerjaannya selain harus menang-kapi perampok maupun malingserta penipu.

Bahkan Kapolresta MedanKombes Tagam Sinaga SH melalui

Kasubag Humasy, AKP EdwardTampubolon ketika ditanyatentang bahayanya jajanansekolah menghimbau kepada paraorangtua agar selalu mengawasimakanan yang dimakan olehanaknya termasuk ketika membelijajanan disekolahnya." Orangtuaharus bisa mengawasi anaknyasendiri sedangkan saat disekolahguru juga harus bisa memberikanpenjelasan tentang bahayanyamemakan makanan yang sembara-ngan,"aku Edward Senin pekanlalu.

Saat ditanya tentang tindakanyang harus diambil polisi, priaberpangkat Ajun Komisaris Polisi(AKP) ini mengharapkan kepadamasyarakat apabila menemukanpedagang yang menjual makananyang kadaluarsa maupun yangtidak terdaftar di Dinas kesehatan( Dinkes) hendaknya segeramelaporkannya kekantor polisiterdekat." Kalo ada yang melihatlaporkan saja," anjurnya sambilpergi bergegas masuk kedalamruangannnya. (S.EDHI)

LEMBAGA Advokasi Perlindungan Konsumen(LAPK) menyatakan,dugaan keracunan jajanan di

Kota Medan dan sekitarnya tak kunjung reda.Belum tuntas kasus keracunan yang satu, telah

pula muncul kasus lainnya.Sehingga keamanan jajanan anak sudah gawat

namun tak ada satupun kasus keracunan memili-ki titik terang penyelesaian, apalagi tuntas.

Terkesan semua instansi pemerintah baru sibuk,kalau korban keracunan bersifat massif dan

dipublikasi media massa." Banyaknya kasus dugaan keracunan itu

harusnya jadi prioritas untuk dituntaskan.Apalagi korbannya adalah anak-anak. Mereka

begitu rentan sebagai korban keracunan, tetapitidak memiliki seleksi rasional memilih jajanan, "

terang Direktur LAPK Farid Wajdi Senin pekanlalu.

Dikatakannya, Sangat mungkin penyebab satudari penyebab lain adalah pedagang jajanan anak

hanya memikirkan keuntungan tanpa mengin-dahkan kehigienisan makanan yang dijajakan.

Dimana berdasarkan uji petik (2010) yangdilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan

terhadap jajanan di 4.500 sekolah masih dikata-kannya, sebagian besar mengandung bahan kimia

berbahaya seperti boraks, pewarna tekstil danformalin.

Boraks atau asam borat merupakan bahanbersifat antiseptik untuk pembuat detergen yang

jika sampai tertelan mengakibatkan gangguanpencernaan, diare, sampai kerusakan ginjal dan

kegagalan sistem sirkulasi.Bahan kimia ini seringdicampurkan dalam bahan makanan baso, mi

basah, serta kerupuk. Formalin sejatinya bahankimia perekat kayu lapis digunakan untuk

mengawetkan tahu dan mi basah. Bila dikonsumsisecara terus-menerus, zat formalin akan menim-bulkan gejala diare, sakit kepala, kerusakan hati,

jantung, dan otak.Selain kontaminasi mikrobiologis, kontaminasikimiawi yang umum ditemukan pada makanan

jajanan adalah penggunaan Bahan TambahanPangan (BTP) ilegal seperti boraks (mengandunglogam berat Boron), formalin (pengawet mayat),

rhodamin B (pewarna merah pada tekstil) danmethanil yellow (pewarna kuning pada tekstil).

Untuk itu dalam menyikapi kejadian tersebutLAPK menilai tidak cukup sekadar meminta

orang tua supaya memperhatikan makanan anak-anak mereka. Atau, tidak cukup memberi nasehat

anak-anak dibekali makanan dari rumah agarterjamin kehigienisannya.

" Karena kondisi jajanan anak sudah begitugawat, pemerintah perlu mengupayakan agar

anak-anak bertumbuh-kembang optimal sesuaipotensi yang dimilikinya " ujar Farid. Dimisalkan-nya, dengan mengupayakan pembinaan, memberi

asupan makanan yang sehat dan bergizi tinggi,dan tidak membiarkan anak-anak terpapar/

mendapat asupan makanan yang tidak sehat.Akan tetapi perlu langkah darurat yang segera

dilakukan untuk mengatasi hal ini, maka LAPKmenyarankan agar melakukan razia bersama

lintas-instansi dengan melibatkan unsur pemerin-tah, kepolisian, legislatif dan perwakilan masya-

rakat. Jika perlu jatuhkan sanksi pidana bagipelanggarnya.

Selain itu, Pemerintah (Kementerian Kesehatandalam hal ini Badan Penelitian & PengembanganKesehatan dan BPOM) segera menyusun program

untuk penelitian dan pengawasan pangan/jajanandi sekolah secara terukur dan berkelanjutan.

Menggiatkan sosialisasi, himbauan dan kampanyetentang bahaya makanan jajanan termasukmemasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

Disamping itu ditambahkanya, perlunyameningkatkan kembali peran Usaha KesehatanSekolah (UKS), guru dan komite sekolah dalam

mengembangkan pola dan menjamin mutujajanan anak di lingkungan sekolah.Serta mem-

fasilitasi pedagang dan industri rumah tanggamelalui kerjasama dengan Badan POM, dinas

kesehatan, Puskesmas setempat dan dinas perin-dustrian untuk memperbaiki dan meningkatkankualitas kantin sekolah, melakukan pembinaan

pedagang di kantin sekolah, meningkatkanpengetahuan guru sekolah dan orang tua murid

melalui pelatihan (training) tentang zat-zatberbahaya pada makanan, memberikan pelatihan

tentang penanganan pangan yang aman kepadapara Pedagang Kaki Lima ( PKL) yang sering

mangkal di depan sekolah.Dan upaya yang terakhir yakni pemberian

makanan tambahan yang sehat bagi anak sekolahyang diusahakan melalui kerjasama pihak

Sekolah dengan Puskesmas setempat dan orangtua murid. Tentunya upaya ini perlu diusahakan

dengan biaya yang relatif murah bila diban-dingkan jumlah uang jajan harian yang diterimaanak. Kemudian melarang segala bentuk bentuk

promosi susu atau makanan jajanan anak disekolah dengan mengeksploitasi anak-anak

dengan dalih apapun.(S.EDHI)

LAPK: JajananAnak Sudah

Gawat Darurat

FARID WAJDI

KEPALA Bidang (Kabid) Serti-fikasi dan Layanan InformasiKonsumen (LIK) BBPOM Sumut,Drs Yulius Sacramento Tarigan Aptmenyebutkan, pihaknya membe-rikan apresiasi yang tinggi denganlangkah yang dilakukan olehDinkes Medan untuk member-lakukan legalisasi terhadap seluruhpedagang jajanan anak sekolah(JAS) dikota ini.

"Sangat bagus itu, dengan

dilakukannya hal itu, sudah jelasjika ada kejadian segera diketahuisiapa pembuatnya," ujar Yuliussaat dikonformasi via selularSelasa pekan lalu.

Dia juga menerangkan, DinkesMedan juga perlu melakukanreward dengan pemberian piagampenghargaan kepada pedagangyang benar menjalankan tugasnyadengan baik dan memberikanpunished (hukuman) bagi yang

melanggar ketentuan yangberlaku.

"Apabila ada pengawasan yangdilakukan oleh Dinkes dandiketahui tidak ada jaminankeamanan suatu jajanan makanantersebut, maka Dinkes harusmemberikan sanksi. Rewardataupun penghargaan perlu jugadilakukan. Dengan kata lain,memberikan semangat kepadapedagang untuk lebih baik lagi

dalam mengelola suatu makanantersebut," sebutnya.

Dalam waktu dekat ini, BBPOMSumut akan melakukanpenyuluhan dengan BadanKetahanan Pangan (BKP) kepadakonsumen. "Dengan penyuluhan ini,masyarakat pun tahu bagaimanamakanan jajanan sehat itu. Sehing-ga,masyarakat pun bisa menga-wasinya secara bersama-sama,"tandasnya. ( S.EDHI)

illustrasi

KPK POS

SUARA KPKE D I S I 142


13

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: [email protected]:redaksi

DESAKAN agar KementerianPendidikan Nasional segeramenghentikan program (Rintisan)Sekolah Berstandar Internasionalmakin kuat. Sebab, selain rawankorupsi, program tersebut malahmendorong “pengkastaan” danmembuat sekolah-sekolah publikmakin komersial.

Program (R)SBI digulirkansejak 2006 dengan tujuan antaralain menghasilkan lulusan yangmemiliki kompetensi sesuai denganstandar kompetensi lulusan dandiperkaya dengan standarkompetensi pada salah satu sekolahterakreditasi di negara anggotaOECD atau negara maju lainnya.Berdasarkan presentasi dariDirektorat Jenderal ManajemenPendidikan Dasar dan Menengahhingga 2010, ada 1.255 sekolahyang menjadi percontohan (R)SBI,masing-masing 203 pada tingkatSD, 298 tingkat SMP, 321 tingkatSMA, dan 433 tingkat SMK.

Ada dua masalah besar dalamprogram (R)SBI. Pertama, soalkonsep. Kedua, pada tataranimplementasi. Tapi selama iniKementerian Pendidikan berkukuhbahwa masalah dalam (R)SBIhanya pada tataran implementasi.Padahal, berdasarkan kajianKoalisi Pendidikan, persoalanutama justru berada pada tatarankonseptual.

Berkaitan dengan konsep, jikamerujuk pada Pasal 2 PeraturanMenteri Pendidikan NasionalNomor 78 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Sekolah BertarafInternasional pada JenjangPendidikan Dasar dan Menengah,nilai utama yang menjadi dasar disekolah (R)SBI adalah persainganatau etos kompetisi. KementerianPendidikan menganggap kompetisisebagai “resep” untukmeningkatkan kualitas pendidikan.Penekanan kompetisi dalampendidikan dikhawatirkan hanyaakan melahirkan manusia mudayang individualistis dan tidakmempunyai kemampuan kerjasama.

Selain itu, nilai lain yangditekankan dalam program (R)SBIadalah kemampuan berbahasaInggris. Memang tidak dapatdimungkiri bahwa bahasa Inggrissangat berguna untukmengembangkan pengetahuanpeserta didik. Tapi, jika kemampuanbahasa Inggris menjadi ukuranuntuk mutu pendidikan, akibatnyaadalah apa yang disebut olehlinguis terapan kritis sebagailinguisisme dan imperialismelinguistik (Canaragajah, 2000).Linguisisme adalah bentukdiskriminasi atau inequalityberdasarkan bahasa.

Karena itu, penekanan bahasaInggris pada sekolah (R)SBI akanmelahirkan diskriminasi berbasisbahasa dan pembagian kelas dalamsistem pendidikan. Murid-muridyang memiliki kemampuan bahasaInggris akan menjadi murid “kelassatu”, sedangkan murid-murid yangtidak mampu akan menjadi murid“kelas dua”. Program (R)SBI punakan melahirkan kembalipengkastaan sekolah seperti padaera penjajahan Belanda.Pengkastaan sekolah pada erapenjajahan tidak hanya berbasisras dan bangsawan, tetapi jugaberbasis status sosial-ekonomi.Pada akhirnya program (R)SBIakan memandulkan sekolahsebagai tempat menyemai nilai-nilai demokrasi bagi siswa.

Apalagi pada saat bersamaanKementerian Pendidikan punmenggulirkan program SekolahBerstandar Nasional. Sama sepertipada era penjajah, saat ini banyak“kasta” sekolah di Indonesia,seperti sekolah regular, sekolahpercontohan, sekolah berstandarnasional, dan (Rintisan) SekolahBerstandar Internasional.

Dari sisi implementasi,Kementerian Pendidikanmemberikan block grant bagisekolah yang mengajukan diri danmemenuhi syarat menjadi (R)SBI.Jumlahnya bervariasi bergantungpada level sekolah. Selain itu,pemerintah daerah wajibmenyediakan dana pendamping.

Rata-rata total anggaran yangditerima oleh sekolah berlabel(R)SBI dari pemerintah danpemerintah daerah lebih dari Rp 1miliar.

Pada sisi lain, sekolah berlabel(R)SBI memiliki izin “khusus”untuk menarik uang dari (calon)orang tua murid, termasuk padatingkat sekolah dasar (SD) dansekolah menengah pertama (SMP)atau sederajat yang sangat tegasdiharamkan oleh Undang-UndangDasar 1945. Penyelenggara sekolahmemanfaatkan dengan baik izindari Kementerian Pendidikanuntuk menggali lebih dalamkantong (calon) orang tua murid.

Sebagian besar sekolah berlabel(R)SBI mematok biaya hinggapuluhan juta rupiah bagi siapa punyang berminat masuk sekolah.Mulai untuk membeli formulirpendaftaran, membayar tes masuk--contoh di Tangerang, biaya tesmencapai Rp 450 ribu--bersediamemberikan dana sumbanganpembangunan, uang seragam,sampai membayar iuran rutin.Tidak mengherankan jika (R)SBIkerap dipelesetkan menjadi“Rintisan Sekolah BertarifInternasional” atau “RintisanSekolah Banyak Iuran”.

Label resmi (rintisan) berstandarinternasional dari KementerianPendidikan sangat membantuupaya sekolah mengumpulkanuang. Walau jumlah dan jenis biayayang dipatok sangat banyak danmahal, itu tidak membuat sekolahsepi peminat. Justru sebaliknya,sekolah berlabel (R)SBI banyakdiburu (calon) orang tua murid.

Masalahnya, walau memberikanblock grant dan keleluasaan untukmengambil uang dari (calon) orangtua murid, KementerianPendidikan tidak berupayamemastikan anggaran yangberlimpah di sekolah berlabel(R)SBI aman dari praktek korupsi.Struktur pengelola maupun tatakelola sekolah, termasuk dalampengelolaan anggaran, tidakbanyak berubah. KementerianPendidikan sepertinyamengasumsikan bahwamanajemen dan pengelolaankeuangan sekolah selama ini sudahberstandar internasional, sehinggatidak perlu ada perbaikan.

Pengelolaan keuangan sekolahberlabel (R)SBI pun tidak berbedadengan sekolah lain. Penyusunananggaran masih dilakukan sepihakoleh penyelenggara sekolah,terutama kepala sekolah. Asal-usuljenis dan jumlah biaya yangdibebankan kepada (calon) orangtua bukan karena ada kebutuhandan program, melainkanberdasarkan hasil rekaan kepalasekolah. Dalam kasus di beberapasekolah berlabel (R)SBI, guru tidakdilibatkan dalam perencanaananggaran. Bahkan di SMAN 1Purwakarta, 12 guru yangmenanyakan penggunaananggaran pendapatan dan belanjasekolah (APBS) oleh kepala sekolahmalah diintimidasi dandimutasikan massal.

Modus korupsi sekolah berlabel(R)SBI hampir sama dengansekolah pada umumnya.Kombinasi antara penggelapan,markup, double budget, danpemberian upeti kepada atasan(dinas pendidikan). Bedanya,jumlah uang yang berpotensidikorupsi. Tambahan anggaran danizin melakukan pungutanmembuat sekolah lebih memilikibanyak sumber dan leluasamelakukan korupsi.

Karena itu, program (R)SBIyang elitis harus segera dihentikan.Sekolah harus menjadi tempatbelajar dan perjuangan. Tapi tidakcukup sekolah dihentikan,Kementerian Pendidikan pun harusdimintai pertanggungjawaban soaldigulirkannya program (R)SBI,terutama dalam penggunaananggaran. Sebab, anggaran yangdihabiskan oleh KementerianPendidikan maupun sekolah untukmenjalankan program (R)SBIsangat banyak.

Penulis adalah Anggota BadanPekerja Indonesia CorruptionWatch, Penulis Buku Sekolah

Harapan, Sekolah Bebas Korupsi/KTem 25311

RintisanSekolahBanyak Iuran

Kedudukan dan fungsiKonstitusi Sebagai Sarana

Pembatasan Kekuasaan

DALAM sejarahnya di duniabarat, konstitusi dimaksudkanuntuk menentukan bataswewenang penguasa, menjaminhak rakyat, dan mengaturjalannya pemerintahan.Dengan kebangkitan pahamkebangsaan sebagai kekuatanpemersatu, serta kelahirandemokrasi sebagai pahampolitik yang progresif danmilitan, konstitusi menjaminalat rakyat untuk konsolidasikedudukan hukum dan politik,untuk mengatur kehidupanbersama dan mencapai cita-citanya dalam bentuk negara.Berhubung dengan itu,konstitusi di zaman moderntidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi jugamerumuskan ataumenyimpulkan prinsip-prinsiphukum, haluan Negara, danpatokan kebijaksanaan, yangkesemuanya mengikatpenguasa.

Hampir semua negaramemiliki konstitusi. Dapatdikatakan konstitusi yang adadi negara-negara tersebutmemiliki materi muatan ataumenggambarkan keberadaansuatu pembagian danpembatasan kekuasaan yangsudah dikenal yaitu kekuasaanmembuat aturan/Undang-Undang (legislatif), kekuasaanmelaksanakan aturan/Undang-Undang (eksekutif/administratif) dan kekuasaanperadilan (yudikatif). Gagasanatau ide dari Montesquieumengajarkan dalam suatuNegara harus ada pemisahankekuasaan antar satu dengankekuasaan yang lain(Separation Of Power).

Ditinjau dari Aspek Historis-nya, maka akan berbicaratentang konstitusi sebagaipembatasan kekuasaan dalamkonteks sejarahnya tidak bisadilepaskan dari gagasankonstitusionalisme atautentang konsep Negara hukumpada zaman klasik. Gagasanpemikiran tersebut merupakansebuah proses dan evolusisejarah yang sangat panjang,sehingga untuk mengetahuilebih dalam perlu dikemukanterlebih dahulu bagaimanaproses dan evolusi itu terjadi.

Teori Negara berdasarkanhukum secara asensi bermaknabahwa hukum adalah“supreme” dan kewajiban bagisetiap penyelenggara Negaraatau pemeritahan utuk tundukpada hukum (subject to thelaw). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (above the law),semuanya ada di bawah hukum(under the rule of law). Dengankedudukan ini tidak boleh adakekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) ataupenyalahgunaan kekuasaan(misuse of power).

Menurut Azhary dalambukunya Negara Hukum

jalannya roda pemerintahan.Para pembuat konstitusimerasa bahwa jenis hubungantertentu antara eksekutif danlegislatif adalah penting ataubahwa yudikatif harus dijaminmempunyai tingkatkemandirian tertentu terhadaplegislatif dan eksekutif atauada hak-hak yang harusdimiliki oleh warga negara dantidak boleh dilanggar ataudihapuskan oleh eksekutif danlegislatif serta masih banyaklagi hal-hal yang mesti diaturdalam sebuah konstitusi secaratertulis yang memberikanperlindungan pada setiap warganegara meskipun tingkatpembatasan itu beragam darisatu kasus dengan kasus lain.

Sifat pokok konstitusinegara adalah fleksibel (luwes)dan rigit (kaku). Konstitusinegara memiliki sifat fleksibel /luwes apabila konstitusi itumemungkinkan adanyaperubahan sewaktu-waktusesuai perkembangan jaman /dinamika masyarakatnya.Sedangkan konstitusi negaradikatakan rigit kaku apabilakonstitusi itu sulit untuk diubahkapanpun.

Fungsi pokok konstitusiadalah membatasi kekuasaanpemerintah sedemikian rupasehingga penyelenggaraankekuasaan tidak bersifatsewenang-wenang. Pemerintahsebagai suatu kumpulankegiatan yang diselenggarakanoleh dan atas nama rakyat,terkait oleh beberapapembatasan dalam konstitusinegara sehigga menjaminbahwa kekuasaan yangdipergunakan untukmemerintah itu tidakdisalahgunakan.

Dengan demikiandiharapkan hak-hakwarganegara akan terlindungi,Sesuai dengan istilah konstitusidalam Kamus Umum BahasaIndonesia yang diarti kansebagai:

1) Segala ketentuan danaturan mengenaiketatanegaraan. 2) Undang-undang Dasar suatu Negara.Berdasarkan pengertiantersebut, konstitusi merupakantonggak atau awalterbentuknya suatu negara danmenjadi dasar utama bagipenyelenggara negara. Olehsebab itu, konstitusi menempatiposisi penting dan strategisdalam kehidupanketatanegaraan suatu negara.Konstitusi juga menjadi tolokukur kehidupan berbangsa danbernegara yang sarat denganbukti sejarah perjuangan parapendahulu sekaligus memuatide-ide dasar yang digariskanoleh pendiri negara (thefounding fathers). Konstitusimemberikan arahan kepadagenerasi penerus bangsa dalammengemudikan Negara menujutujuannya.

Penulis adalah DosenFakultas Syari’ah IAIN Sumut

Oleh Ade Irawan

Oleh Ahmat SHI LL.M

Indonesia, Analisis YuridisNormatif tentang Unsur-Unsurnya, menuliskan ;“konstitusi merupakanpenyusunan jabatan dalamsuatau Negara, danmenentukan apa yangdimaksudkan dengan badanpemerintahan, dan apa akhirdari setiap masyarakat,konstitusi merupakan aturan-aturan, dan penguasa harusmengatur Negara menurutaturan-aturan tersebut”. Idetentang Negara hukum inimenghilang serta ditinggalkanorang, dan kembali muncul diBarat pada awal abad XVII.Timbulnya kembali pemikirantentang Negara hukum inidisebabkan karena kondisi dansituasi yang kurang lebih samadengan kondisi dan situasiyang ada pada saat Plato danAristoteles mengemukakan idetentang Negara hukum, yaitumerupakan reaksi terhadapkekuasaan yang absolut,sewenang-wenang. Pemikiran-pemikiran yang muncul padaabad XVII ini, merupakanembrio konsep Negara hukumyang ada di abad XIX makinberkembang dan mengilhamipemikiran John Locke,Montesquieu, Rousseau.

Pada dasarnya konstitusimemberikan wewenang bagipara aparatur negara terutamaeksekutif, legislatif danyudikatif untuk mengaturjalannya roda pemerintahan.Para pembuat konstitusimerasa bahwa jenis hubungantertentu antara eksekutif danlegislatif adalah penting ataubahwa yudikatif harus dijaminmempunyai tingkatkemandirian tertentu terhadaplegislatif dan eksekutif atauada hak-hak yang harusdimiliki oleh warga negara dantidak boleh dilanggar ataudihapuskan oleh eksekutif danlegislatif serta masih banyaklagi hal-hal yang mesti diaturdalam sebuah konstitusi secaratertulis yang memberikanperlindungan pada setiapwarga negara meskipuntingkat pembatasan ituberagam dari satu kasusdengan kasus lain.

Apapun sifat konstitusi yangada disuatu Negara, ia harusberisi hal-hal minimum yangharus ada untuk memberikanpembatasan terhadapkekuasaan pemerintah. Hal-halminimum dan merupakanketentuan hukum menurut SriSoemantri harus berisi tiga halpokok yaitu: (1) Adanyajaminan terhadap hak-hakasasi manusia. (2)Ditetapkannya susunanketatanegaraan suatu negarayang bersifat fundamental. (3)Adanya pembagian danpembatasan tugasketatanegaraan yang jugafundamental.

Begitu pentingnyapembatasan tugas danwewenang dari aparat negarasehingga menurut Sri

Soemantri hal itu tidak bolehdihilangkan dalam sebuahkonstitusi karena pembatasantersebut akan memberikankejelasan siapa yang akanbertanggung jawab untukmenjalankan tugas tersebut.Terkait dengan pembatasankekuasaan, menurut CherylSaunder salah satu substansikonstitusi adalah mengatursecara tegas prinsip-prinsiplembaga pemerintahan.Lembaga pemerintahan diNegara kita (indonesia) dalamhal ini adalah eksekutif agarterwujud negara yangkonstitusional.

Negara konstitusionaldigambarkan sebagai lembaganegara dengan fungsi normatiftertentu, yakni perlindunganbagi hak-hak asasi manusiaserta pengendalian danpembagian kekuasaan. EricBrendt dalam buku AnIntroduction to ConstitutionalLaw mengatakankonstitusionalisme merupakansuatu paham yang membatasitugas pemerintah melalui suatukonstitusi. Ahli konstitusiJepang, Naoki Kaboyasimengatakan konstitusi atauUndang-Undang Dasarmemiliki tujuan merumuskancara untuk membatasi danmengendalikan kekuasaanpolitik untuk menjamin hak-hak rakyat.

Dalam pandangan JimlyAsshidiqie, semua konstitusiselalu menjadikan kekuasaansebagai pusat perhatian, karenakekuasaan itu sendiri padaintinya perlu diatur dandibatasi sebagaimanamestinya. Constitutionsmenurut Ivo D Duchacek,“identify the sources, purposes,uses and restrains of publicpower” (mengidentifikasikansumber, tujuan penggunaan-penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum).

Karena itu pembatasankekuasaan pada umumnyadianggap merupakan corakumum materi konstitusi. Olehsebab itu pula, konstitusionalis-me, seperti dikemukakan olehFriedrich, didefinisikan sebagai“an institutionalised system ofeffective, regularised restraintsupon governmental action”(suatu sistem yang terlembaga-kan, menyangkut pembatasanyang efektif dan teraturterhadap tindakan-tindakanpemerintahan). Maka, persoal-an utama dalam setiapkonstitusi adalah mengenaipengawasan atau pembatasanterhadap kekuasaan pemerin-tahan.

Konstitusi merupakan alatuntuk membatasi kekuasaanpemerintah karena padadasarnya konstitusi dibuatadalah untuk kesejahteraanrakyat.

Pada dasarnya konstitusimemberikan wewenang bagipara aparatur negara terutamaeksekutif, legislatif danyudikatif untuk mengatur

14KPK POS

E D I S I 142

28 MARET - 3 APRIL 2011SUMUTANEKA

Keramik Langkat MampuBersaing di Pasar Dunia

BUPATI: WASPADAI BANJIR DAN LONGSOR

”Camat harus tetap bera-da di tempat dan berikanlaporan perkembangan yang

terjadi,” ujar Bupati seba-gaimana disampaikan Ka-bag Humas Syahrizal di ru-

STABAT - Menyikapi fenomena alam belaka-ngan ini dan meningkatknya debit air di empataliran sungai besar di Langkat yakni Sei Wampu,Sei Batang Serangan, Sei Lepan dan SeiBesitang, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepumeminta para Camat dan warga yang wilayahnyatermasuk dalam kawasan Daerah Aliran Sungai(DAS) untuk mewaspadai banjir terutamamenghindari adanya korban jiwa.

KERAMIK - Asisten Adm. Ekbangsos dr. H. Indra Salahudin, MKes MM saat melepas ekspor perdana Langkat keramik keKroasia di Galeri Keramik Langkat, Minggu. (KPK POS/JUL)

BATANG SERANGAN - Setelah berlangsung selamaempat hari (17 s/d 20 Maret 2011), MTQN ke-44 da FSNke-40 tingkat Kabupaten Langkat di Kecamatan BatangSerangan akhirnya ditutup Minggu.

“Pemenang jangan merasa puas, tapi terus tingkatkanprestasi,” pesan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepumelalui arahan tertulisnya yang dibacakan Asisten Adm.Ekbangsos dr. H. Indra Salahuddin MKes MM.

Dengan selesainya MTQN dan FSN bukan berartisemangat mendalami Al-Qur’an dan mengenalkan senibudaya Islam terhenti, akan tetapi harus terus diamalkansebagai wujud Langkat bumi religius.

Sementara secara khusus, Bupati menyampaikanterima kasih kepada masyarakat Batang Serangan yangtelah sukses menjadi tuan rumah dan berharap kepadapara kafilah untuk memberikan kesan yang baik seusaikegiatan.

Ketua DPRD Langkat H. Rudi Hartono Bangun, SEmendukung event keagamaan yang diselenggarakansetiap tahun ini dan meminta kepada panitia untuk setiapusai penyelenggaraan melakukan evaluasi, sehingga adapeningkatan kualitas baik dalam hal pelayanan kepadakafilah maupun pemenang Musabaqoh.

Kakan Kementerian Agama Langkat Iwan Zulhami,SH, MAP selaku panitia melaporkan para pemenangterbaik I akan mewakili Langkat pada even STQ tingkatProvinsi Sumatera Utara pada bulan April di Asrama Haji.

Sebagai tuan rumah, Kecamatan Batang Serangankeluar sebagai terbaik I untuk Nasyid Putri. (JUL)

MTQN & FSN Langkat Ditutup

WORKSHOP - Ketua Bakohumas Langkat Drs. Sura Ukur mewakili Bupati berdampingan dengan Ketua PWI perwakilan Langkat H.Ibnu Kasir diacara Workshop Jurnalis. (KPK POS/JUL)

ang kerjanya, Selasa.Dalam statement itu, Bu-

pati juga meminta kesiap-iagaan para Camat berikutwarga yang berada di data-ran tinggi guna mewaspadaiterjadinya longsor akibatcurah hujan yang tinggi.

Selain itu tiupan anginkencang, yang kemungkinandapat menumbangkan pepo-honan agar juga menjadi per-hatian masyarakat, teruta-ma terhadap pohon-pohon

STABAT - Paviliun Pemkab Langkat pada Pekan RayaSumatera Utara (PRSU) ke-40 tampil memukau denganmelakukan perubahan disain dan warna yang lebihmenonjolkan kekhasan daerah dengan dominasi warnakuning cerah dan hijau.

“Kita lakukan sebagaimana harapan Bapak Bupatiakan pentingnya memberikan citra positif di masya-rakat luas lewat tampilan yang maksimal,” kata koor-dinator paviliun Pemkab Langkat Asisten Adm. Ek-bangsos dr. H Indra Salahuddin MKes MM didampingisekretaris Kabag Perekonomian Drs. Basrah Pardomuanyang ditemui pada pembukaan PRSU, Jum’at malam.

Berbagai potensi Langkat ditampilkan antara lainminiatur keramba terapung, produk makanan home in-dustri, ramuan obat-obatan, hasil pertanian dan perke-bunan, keramik khas Langkat serta berbagai kegiatanPemkab Langkat yang terpajang dalam galeri foto sertapenyediaan brosur dan media Gema Langkat secaragratis sebagai upaya untuk mengenalkan Langkat lebihluas.

Pada malam pembukaan, paviliun Pemkab Langkatyang juga menampilkan ornamen pelaminan khas me-layu mampu menyedot perhatian dan beberapa pengun-jung mengabadikan hal tersebut, selain menanyakanberbagai potensi dan peluang bisnis yang ditampilkan.“Kita berharap dalam pagelaran budaya Langkat yangtampil Sabtu malam (2 April), masyarakat bisa melihatsecara jelas budaya Langkat yang ada,” jelas Indra. (JUL)

Perubahan Paviliun LangkatBerhasil Sedot Massa

berusia tua yang berada disekitar pemukiman warga.

Kepada Badan Kesbang-polinmas, Kantor Sosialmaupun Bagian Santel untuklebih meningkatkan koor-dinasi serta mengefektifkanpetugas posko yang selamaini bertugas di instansinyamasing-masing, sehinggabila sewaktu-waktu hal yangtidak diinginkan terjadi,masyarakat dapat segeramemperoleh bantuan perta-

ma guna meminimalisir ja-tuhnya korban jiwa.

”Memperhatikan kondisicuaca belakangan ini, hara-pan kita tidak terjadi sesuatuyang luar biasa”, sebut Bupatisebagaimana ditirukan jurubicara Pemkab Langkat itusembari mengharapkan pe-ran seluruh masyarakat gunamewaspadai perubahan cua-ca yang bisa saja berubahtiba-tiba.

(JUL)

STABAT - Keberadaan pe-kerja pers atau jurnalis sa-ngat dibutuhkan semua pi-hak apakah masyarakat,lembaga maupun instansipemerintah dalam hal mem-beritakan, baik yang bersifatinformasi, investigasi, mau-pun saran, bahkan kritikmembangun. Pernyataantersebut disampaikan BupatiLangkat H. Ngogesa Sitepusaat membuka workshopjurnalis yang diselenggara-kan PWI Perwakilan Lang-kat dalam kaitan Hari PersNasional di Ballroom RinduAlam Hotel, Bukit Lawang,Kecamatan Bahorok, Sabtu.

“Pers beretika adalah persyang mengedepankan nuranidalam memberitakan sesua-tu untuk diketahui banyakorang,” kata Ngogesa dalamsambutan tertulisnya yangdibacakan Ketua Bakohu-mas Langkat Drs. Sura Ukur.Dikatakannya hubunganpers dan masyarakat juga

pemerintah adalah semangatkemitraan yang saling mem-butuhkan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (KIP) yangmengharuskan badan publikmemberikan informasi kepa-da masyarakat, harus puladiingat jangan melanggarrambu-rambu pengecualianyang diamanahkan Undang-undang itu sendiri. Untuk ituseorang jurnalis yang profe-sional bukan menakuti ataumenghakimi.

“Pers yang cerdas mampuberikan solusi,” kata Bupatisembari menyampaikan rasaterima kasih atas bantuanrekan pers di Langkat selamaini, sehingga berbagai kegia-tan dan kebijakan Pemerin-tah Daerah dapat diketahuiluas masyarakat.

Ketua PWI Cabang Su-mut Drs M Syahrir dalam ke-sempatan itu menghimbau

kepada seluruh wartawankhususnya keanggotaan PWIagar dari waktu kewaktumeningkatkan kemampuandiri berperan sesuai dengankoridor Undang-undang Po-kok Pers Nomor 40 Tahun1999 dan Kode Etik Jurna-listik (KEJ). Jadikan wadahPWI sebagai bagian darikebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Ketua PWIPerwakilan Langkat H. IbnuKasir dalam laporannya me-nyebutkan, tujuan digelarnyaworkshop selama 2 hari, se-lain memperingati HPN 2011juga upaya untuk menjadi-kan pers sebagai sahabatmasyarakat. Dengan mem-berikan pembekalan kepadapelaku jurnalis agar lebihberetika dan bertanggungjawab baik dalam hal meng-himpun berita, maupun hubu-ngannya dengan narasumber,juga silaturahmi antar sesa-ma insan pers.

(JUL)

Pers Yang Cerdas Mampu Berikan Solusi

HINAI - Bupati Langkat H. Ngogesa Site-pu merasa berbesar hati karena ternyataproduk Langkat mampu bersaing di pasarinternasional khususnya berbagai modelkeramik yang merupakan produk UKM.

”Saya menyambut baik upaya yangdilakukan dan berharap agar dapat mem-pertahankan kepercayaan konsumen,” ujarBupati melalui Asisten Adm. Ekbangsos dr.H. Indra Salahudin, MKes MM pada pele-pasan ekspor perdana keramik Langkat keKroasia bertempat di Galeri KeramikLangkat Lingkungan V-B Kelurahan Ke-bun Lada, Kecamatan Hinai, Minggu.

Selain membuka lapangan kerja, usahayang dilakukan produsen diharapkanmampu mengenalkan potensi Langkat dansalah satunya keramik merupakan asetdan icon bila sewaktu-waktu orang berbi-cara tentang Langkat. Untuk itu pihak pe-rusahaan harus menjunjung nilai dankualitas keramik serta tetap berkordinasidengan instansi terkait guna menemukan

peluang-peluang lain.Wakil Ketua DPRD Drs. Abdul Khair

MM mengapresiasi produk putra Langkatyang menembus pasar Eropa dan berharappembukaan perdagangan ini memberikannilai tambah bagi Pemkab Langkat. Diri-nya berharap para pengusaha baik kecil,menengah maupun besar di KabupatenLangkat untuk berupaya menembus pasarlokal maupun global dengan tetap menge-depankan mutu dan memperhatikan atu-ran-aturan yang ada.

Sebelumnya Manajer Sentra LangkatKeramik HT. Mahmud Yusuf menjelaskan,sebelum ini pihaknya sesungguhnya telahmengekspor keramik Langkat keberbagainegara namun masih menggunakan pihakketiga. Akan tetapi setelah mengikutirangkaian pameran Produksi Ekspo 2010di Jakarta pihaknya langsung melakukankerjasama dan hari ini perdana dilakukandengan nilai ekspor total Rp540 juta.

(JUL)

SERAHKAN TROPHY - Asisten Adm. Ekbangsos dr. H. Indra Salahuddin Mkes MMatas nama Bupati menyerahkan trophy juara umum MTQ ke-44 kepada CamatStabat Drs. M. Nurta didampingi Kepala KUA. (KPK POS/JUL)

STABAT - Terkait musibah kebakaran yang dialami tigawarga Langkat dalam waktu berdekatan, bupati LangkatNgogesa Sitepu memberikan bantuan tanggap daruratkepada para korban.

Ketiga rumah yang terbakar dan menerima bantuanmasing-masing, H. Haris yang beralamat di Dusun BaruJaya Desa Jentera Malay, Kecamatan Wampu. umahnyaterbakar, Selasa sore. Kemudian dua unit rumah diLingkungan V Kebun Sayur Kelurahan Sawit Seberang,Kecamatan Sawit Seberang, milik Lasmianto dan AdiSuseno pada Rabu pagi.

”Sore ini sesuai instruksi Bapak Bupati kita salurkanbantuan dimaksud,” kata Kakan Sosial Drs. T.M. Auzaidi sela-sela usai mengikuti rapat paripurna pembahasanRAPBD 2011 di Gedung Dewan, Rabu.

Kepada pers, Auzai menjelaskan bantuan tanggapdarurat yang disalurkan melalui Kantor Sosial berupasembako yang terdiri atas beras, mie instan, minyakgoreng, gula, bubuk teh, telur ayam dan sarden. Bantuanlain berupa kebutuhan sandang seperti baju, kain sarung,tikar, tempat nasi, piring, gelas, alat perlengkapan mandidan kain panjang. Adapun bantuan tersebut langsungdiserahkan kepada korban disaksikan para Kades danLurah. (JUL)

Bupati LangkatBantu Korban Kebakaran

PANGKALAN BRANDAN - Pembangunan Musholla Al-Nazar SMAN 1 Brandan Barat, sudah rampung 70 persendengan luas bangunan 6 x 6 meter. Musholla ini dirancangdan direncanakan sesuai visi dan misi SMAN 1 BrandanBarat.

Kepala SMAN 1 Brandan Barat, Nazaruddin SPdimengatakan, Minggu lalu, dibangunnya mushollah inisebagai tempat beribadah para guru, TU, dan pelajar. Danjuga untuk tempat kegiatan Rohis (Kerohanian Islam)setiap hari Jum’at bagi para guru dan pelajar. Jugadigunakan untuk pembinaan minat baca Al Qur’an Iqro’/TPA bagi guru dan pelajar. Taman bacaan sebagaimotivasi para pelajar, dewan guru dalam mengamalkanajaran Islam.

Nazaruddin mengucapkan terima kasih kepadapemerintah dan donatur yang telah membantu pemba-ngunan Musholla Al-Nazar. (MIRA)

Musholla SMAN 1Brandan BaratRampung 70 Persen

BERSAMA - Wabup Langkat Budiono SE terlihat beriringan dengan WagubsuGatot Pujonugroho, di sela-sela pembukaan PRSU. (KPK POS/JUL)

GEBANG - Untuk memasyarakatkan olahraga danmengolahragakan masyarakat, Madrasah Ibtidaiyahnegeri dan swasta adakan Porseni ke II KKMI, belumlama ini. Ketua panitia Safaruddin SPdi mengatakan,tujuan dilaksanakan Porseni adalah untuk menggalibakat siswa dibidang olahraga, karena sesuai hadist, didalam tubuh sehat terdapat akal yang waras.

Sementara penanggung jawab Porseni H Nurkhalismengatakan, perserta yang mengikuti Porseni II KKMIdi Kecamatan Gebang adalah MIN Gebang, MIS PaluhManis, MIS Air Tawar, MIS Nrurul Iman Simpang KolamGebang, MIS Nurul Huda Simpang Balai Gajah, MISNurul Hasanah Paya Bengkuang. (MIRA)

Porseni KKMI II di GebangHADIAH - Para pemenang Porseni II KKMI sedang menerima trophy juara. (KPK

POS/MIRA)

RANTAUPRAPAT - Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ)dan Festival Nasyid tingkat Kabupaten LabuhanbatuTahun 2011 diadakan di Kecamatan Bilah Barat. Iniadalah yang terbaik bila dibandingkan denganpelaksanaan di kecamatan lain selama 10 tahun terakhir.Demikian Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor PanusunanSiregar SpPD saat menyampaikan kata sambutan, arahandan bimbingan pada pembukaan pelaksanaan MTQN ke-40 dan Festival Nasyid ke-25 Tingkat KabupatenLabuhanbatu di Lapangan Bola Kaki PTP NusantaraIII Kebun Rantauprapat, Sabtu malam.

Bupati mengatakan, bila dilihat dari sisi pelaksanaanseperti kepanitian, disain mimbar tilawah, panggungkehormatan dan penempatan peserta yang cukup indahdan rapi tidak salah kalau dikatakan pelaksanaan MTQdan Festival Nasyid di Kecamatan Bilah Barat iniadalah yang terbaik selama 10 tahun terakhir.

“Atas semua itu saya secara khusus menyampaikanpenghargaan yang setinggi-tingginya kepada CamatBilah Barat H Faoma Dachi AP dan terima kasih yangsebesar-besarnya kepada seluruh panitia khususnyaManajer PTP III Kebun Rantauprapat yang telahberperan sangat besar dalam menyukseskan pelaksaanMTQ dan Festival Nasyid ini,” kata Bupati. (HAH)

Kecamatan Bilah Barat Terbaik

TEBINGTINGGI - Guna memperoleh keberkahanrahmad dan syafaat dari Allah SWT serta mendapatkemudahan, keteguhan dan ketegaran hati dalammenghadapi proses Ujian Nasional (UN) pada 18-21April 2011, Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi akanmelakukan zhikir doa bersama dilapangan Merdeka SriMersing jalan Sutomo kota setempat.

Zhikir doa bersama yang akan dilaksanakan tersebutbertujuan, agar para siswa-siswi yang menjadi pesertapeserta UN nantinya akan mendapat kelancaran dankemudahan dalam mengikuti ujian mengisi lembarjawaban. Para jemaah zhikir akan diikuti segenapkalangan guru, pelajar, masyarakat, satuan pendidikandan kependidikan se-kota Tebingtinggi, khususnyamereka yang beragama muslim.

Sedangkan bagi kalangan guru yang non muslim lainnyakemungkinan akan dikoordinasikan melakukan doapemberkatan bersama setelah usai pelaksanaan Zhikir.Demikian Kadis Pendidikan (Kadisdik) Kota TebingtinggiDrs.H.Pardamean Siregar MAP, Selasa lalu. (RS)

Doakan Ketegaran SiswaHadapi UN TA 2011

ANEKA

15

JAMBI - Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan BasriAgus MM siap dukung program nasional mengem-bangkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah(KUKM).

Muspika Rantau Utara Budayakan Gotong Royong

Gubernur Dukung Pengembangan KUKM

RANTAUPRAPAT - Kegia-tan gotong royong atauJum’at Bersih terusdigalakan dan dibudayakanmasyarakat Labuhanbatu.Hal ini terbukti kegiatangotong royong terusberlangsung yang diprakar-sai seluruh unsur pimpinanKecamatan (Uspika) diKecamatan Rantau Utara.

Seperti dikatakanCamat Rantau Utara, HarisTopan Hasibuan SH,kegiatan Jum’at Bersih inidigalakan mereka sebagaiupaya adanya kesadaranhidup sehat.

"Hidup sehat harusdimulai dengan hidup

MEDAN - Anmum bekerjasama dengan Stella MarisHospital Medan untuk pertama kalinya di kota inimengajak para ibu yang sedang hamil untuk bersama-sama melakukan Senam Yophyta Materna. Kegiatanyang dilakukan baru-baru ini merupakan bentukdedikasi Anmum untuk mengoptimalkan kesehatan ibudan janin. Senam Yophytta Materna merupakangabungan antara Yoga, Pilates, Hypnotheraphy dan TaiChi diharapkan dapat membantu para ibu hamil tetapbugar, tenang dan nyaman.

Dihadapan sekitar 800 orang ibu ibu hamil, Dr. PrimaProgestian, SpOG mengatakan, Ibu hamil mem-butuhkan lebih banyak energi (atau kalori), protein, vi-tamin A, C, D dan kelompok vitamin B seperti B1, B2,B6, B12, zat besi, kalsium, serat makanan untuk menjagakesehatan ibu dan zat gizi untuk perkembangan otakjanin dalam kandungan seperti omega 3, omega 6, DHA,asam folat dan kolin".

Kecukupan folat secara umum berperan dalammengurangi risiko terjadinya Neural Tube Defects (NTD)atau kecacatan tabung syaraf tulang belakang dan cacatlahir lainnya, risiko terjadinya anemia megaloblastikdan menurunkan kadar homosistein dalam darah,dimana nilainya yang tinggi terasosiasikan denganmeningkatnya risiko terjadinya preeklamsia.

Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Asia Pa-cific Journal of Dinical Nutrition edisi 2007 mengujikadar foist sel darah merah pada lebih dari 700 wanitaAsia usia 18-40 tahun di Jakarta, Beijing dan KualaLumpur, yang kemudian dianalisa untuk memperolehprediksi tingkat NTD kota-kota tersebut.

Studi ini menunjukkan bahwa di Jakarta, 3 dari 5,atau 60 persen wanita usia subur dalam penelitiantersebut memiliki kadar folat sel darah merah yangkurang dari ideal (nilai level folat yang dapat mencegahrisiko NTD secara optimal : 905 nmol/L).

Berdasarkan nilai rata-rata folat tersebut makaberakibat pada prediksi tingkat NTD sebesar 15 dari10.000 kelahiran. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding-kan dengan angka di negara-negara maju sepertiAmerika Utara yang memiliki tingkat NTD hanyasebesar 5 dari 10.000 kelahiran.

Risiko NTD dapat dikurangi hingga 80 persen denganmengkonsumsi folat yang cukup sebelum dan selamakehamilan, terutama pada trimester pertama. Selain itu,folat diketahui dapat menurunkan kadar homosisteindalam darah. Kadar homosistein yang tinggi dikaitkandengan komplikasi selama kehamilan seperti preek-lamsia, kelahiran prematur dan lahir mati.

Sedangkan preeklamsia ditandai dengan tekanandarah yang tinggi, proteinuria (adanya protein dalamurine), serta edema (pembengkakan) setelah kehamilanberusia 20 minggu. Ibu hamil perlu mengkonsumsi giziyang balk, tepat dan seimbang, salah satunya adalahfolat, guna mengoptimalkan perkembangan janinsekaligus mendukung kesehatannya sendiri.

Sementara itu Brand Manager Anmum SystemFonterra Brands Indonesia, dr. Muliaman Mansyurmengatakan, uji klinis yang dilakukan pada sejumlahresponder wanita usia subur konsumsi 2 gelas susuAnmum yang telah difortifikasi asam folat (memberi-kan jumlah setara dengan 680 ug DFE) setiap hari sela-ma 12 minggu secara signifikan meningkatkan kadarfolat sel darah merah dan folat plasma sehingga dapatmembantu mengurangi risiko bayi mengalami NTD danterlihat dapat menurunkan kadar homosistein. (FER)

Anmum Ajak Ibu HamilSenam Yophyta Materna

Lulusan ITM Harus MampuBerwirausaha

KPK POS

E D I S I 142

28 MARET - 3 APRIL 2011SUMUT

JAMBI

Kesiapan tersebut disam-paikan gubernur dalam sesiwawancara dengan petugasBiro Humas dan ProtokolSekretariat Daerah ProvinsiJambi pada pembukaan Pro-gram Ekspose Produk KUKMUnggulan Daerah Tahap II,Pameran SMESCO Fiesta2011, dan Kuliner UKM Wari-san “Enak Nusantara”, Rabu,di Gedung Pusat PromosiKUKM (SMeE’sCO Promo-

tion Center), Jalan GatotSubroto Kav. 94, Jakarta.

Pernyataan gubernur inijuga bisa dicermati dengankepeduliannya terhadap pe-ngembangan usaha kecil danmenengah, yang mana diri-nya beberapa kali turun kelapangan meninjau langsungkegiatan UKM dan mela-kukan temu wicara langsungdengan para pengrajin danpelaku UKM.

Hal ini menunjukkankeseriusan gubernur dalammembina dan menumbuhkembangkan usaha kecil danmenengah di Provinsi Jambi,yang kerap dikatakannyasebagai sektor perekonomianyang sangat penting, yangbisa membuka lapangan ker-ja yang tidak sedikit.

Berkaitan dengan per-nyataan Menteri Negara Ko-perasi dan UKM (MennegKUKM) RI “One Village OneProduct” yang lebih diarti-kan satu daerah satu produkunggulan, gubernur meng-ungkapkan, pemerintah Pro-vinsi Jambi akan mengu-

payakan pembinaan UKMagar setiap daerah, yaknikabupaten/kota, bahkan ka-lau memungkinkan tiap ke-camatan di Provinsi Jambimemiliki produk unggulan.

"Diusahakan agar produkunggulan suatu daerah tidaksama atau tidak tumpangtundih dengan produk ung-gulan daerah lain. Hal inidimaksudkan agar terjadiperputaran dan saling mengi-si antar produk unggulansuatu daerah dengan daerahlain," jelasnya.

Gubernur juga menghim-bau para pelaku UKM diProvinsi Jambi dan mas-

Toluto Motivasi Peserta UAN di MuaraMUARA – Bupati Tapanuli Torang Lumban-tobing (Toluto), lakukan kunjungan kerja diKecamatan Muara, Taput, baru-baru ini, gunamemotivasi peserta Ujian Akhir Nasional(UAN) pada pertengahan April mendatang.Hadir pada kesempatan itu unsur pimpinanSKPD, anggota DPRD Taput asal Muara,tokoh masyarakat dan siswa-siswi pesertaUAN juga guru dan kepala sekolah, orang tuamurid se kecamatan Muara.

Dalam arahannya, Toluto berpesan, gunamenghadapi UAN agar peserta lebih giatbelajar dari biasanya dan bagi guru agarmemberikan perhatian ekstra terhadap siswa/siswi perserta UAN. “Jauhi narkoba, janganbolos sekolah, manfaatkan waktu yang tidakseberapa untuk menghadapi UAN. Kepada or-ang tua kami berharap agar proaktif menga-wasi anak untuk mencapai masa depan yangdiharapkan,” katanya.

Sektor Pariwisata juga menjadi fokus

perhatian Toluto. “Alam Muara adalah objektujuan wisata natural Taput, jadi masyarakatharus ramah mengahadapi wisatawan, kede-pan Muara dijadikan kota wisata manca-negara. Kami minta Dinas PU Kabupatenmemperhatikan infrastruktur jalan menujuKecamatan Muara, belum lagi Muara sebagailumbung buah mangga yang menjadi buahpavorit,” tukasnya.

Anggota DPRD Taput asal Muara, LancerSianturi SE, dalam arahannya menekankanagar komite sekolah termotivasi mencari in-vestor dari anak perantau yang sukses gunapengembangan sekolah. “Anak-anak janganbolos sekolah, seperti dikatakan Bupati Taputtadi. Pihak pemkab akan rutin melakukanrazia terhadap anak sekolah yang bolos, kamijuga berharap agar pemkab melakukanpemagaran terhadap SMA N Muara untukkeyamanan sekolah,” urainya.

(PR)

yarakat yang berniat mem-buka atau menekuni UKMagar benar-benar memilikikeberanian dalam menekuniUKM yang tentunya sangatbermanfaat baik bagi parapelaku UKM itu sendiri mau-pun bagi Bumi SepucukJambi Sembilan Lurah.

Keberadaan exhibition/promotion center atau pusatpameran ini yaitu SMeE’sCOPromotion Center ini jugadikatakan gubernur sangatbaik untuk dimanfaatkanatau diberdayakan, sembariberharap munculnya produk-produk unggulan yang barudari Provinsi Jambi. (INRO)

BERSIH - Kegiatan gotong royong yang diselenggarakan masyarakat dan unsur Muspika diRantau Utara. (KPK POS/HAH)

bersih, diri bersih, hatibersih, terlebih lingkungandan pekaranganpun harusbersih. Niscaya segalapenyakit akan terhindardari diri manusia," kataTopan didampingi Danra-mil Mahmud Tambunan,dan Lurah Padang Mating-gi Ahmad Yani Nasution disela-sela acara gotongroyong, Jum’at lalu.

Sehingga, lanjut dia,pola hidup bersih ini yangdiselenggarakan disetiaplingkungan dapat menjadimotivasi untuk mengajakmasyarakat saling bahumembahu membersihkanlingkungan sekitar. Bahkan,

katanya, rogarm ini demimendukung visi Bupatiyakni Labuhanbatu sehat.

Sementara itu LurahPadang Matinggi, AhmadYani Nasution mengatakan,demi mendukung acara itudirinya mengerahkan seluruhkepala lingkungan untukmember-sihkan yangdimulai dari jalan pelabu-han sampai dengan perba-tasan kompi 126/KC.“Tujuan kami melaksanakankegiatan ini untuk mengajakmasyarakat membiasakandiri dengan hidup bersih,lingkungan bersih danpekarangan bersih,” tukas-nya. (HAH)

MOTIVASI - Bupati Taput, Torang Lumbang Tobing (Toluto), menyampaikan motivasi terhadap pelajar peserta UAN di KecamatanMuara. (KPK POS/Parlindungan Rajagukguk)

SIBUHUAN - Kadis Keseha-tan Daerah Kabupaten PalasDrs. H. Ahmadin Hutagalungmenyampaikan kepada KPKPos melalui Sekretarisnya D.Daulay, pihaknya saat inisangat membutuhkan Ben-dahara yang handal dan siappakai terkait dengan Benda-hara S Bustami yang selamaini bertugas di SKPD sudahmemasuki masa pensiun.

“Saat ini tantangan kedepan sangat berat sebabpersoalan yang akan dihada-pi di Kabupaten Palas sema-kin berat dan semakin kom-pleks khususnya di jajaranDinas Kesehatan selaku peng-gung jawab terselenggaranyaprogram kesehatan di lingku-ngan kabupaten yang baruberkembang,” katanya.

Salah satu tanggung jawabdalam tugas, misalnya dalampengelolaan DAK (Dana Alo-kasi Khusus) kedepan yangbersumber dari APBN 2011,minimal harus mengetahuiaturan tentang KEPMENKESRI Nomor: 1152/MENKES/SKXI/2009 tentang PetunjukTekhnis Penggunaan DAK2010 agar pengelolaannyasesuai dengan JUKLAK yangtelah diatur.

Disamping hal tersebut

harus mengetahui PP Nomor55 Tahun 2005 tentang Per-imbangan Dana, PERMEN-KEU Nomor 175/PMK.07/2009 Tentang Alokasi danPedoman umum Dana Aloka-si Khusus (DAK) tahun 2010,agar Bendahara ke depan da-pat menyesuaikan tugas danfungsinya selaku Penyeleng-gara Negara yang bertang-gung jawab terhadap tugasnya

Dalam hal mencari Ben-dahara yang memiliki SDMyang handal untuk menggan-tikan posisi SB yang sudahpensiun ditambahkan sekre-taris Dinkes Palas tersebuttidak terlepas dengan wewe-nang Bupati Basyrah Lubismelalui Kadis terkait.

Saat KPK Pos menanya-kan tentang kinerja SB yangsudah tidak aktif sejak Maret2010 dikatakan, setiap ma-nusia memiliki kekurangandan kelebihan, tentu dalamsetiap kekurangan temansejawat mungkin merupakantanggung jawab personilyang lain untuk melengka-pinya demi untuk berjalannyaprogram Dinkes ke depan.

Dalam kesempatan yangberbeda, SB selaku benda-hara yang memasuki masapensiun mengatakan, menda-

pat kepercayaan dari KadisHAH untuk merekrut stafyang layak menggantikan-nya. Dan dia sampai saat inimasih masuk kantor untukmemberikan arahan dan lati-han langsung kepada calonpenggantinya dengan tanpamenyebut siapa nama yangdimaksud.

Sehubungan dengan reali-sasi Dana DAK Tahun 2010yang diterima Dinkes Palassenilai Rp Rp5.006.100.000,SB mengatakan belum dapatmemberikan penjelasan seca-ra rinci sebab saat ini sudahpensiun dan jika sudah adaizin dari Kadis Drs. H. Ahma-din Hutagalung akan berse-dia memberi penjelasan se-suai dengan tupoksinya.

Salah satu kepala Puskes-mas di Palas yang dikunjungiKPK Pos berinisial SH mem-beri tanggapan terkait dengandana DAK yang diterima me-lalui Bendahara pada tahun2010 mengatakan, beberapadana yang diterima Puskesmasuntuk meningkatkan pelaya-nan kepada masyarakat tidakada keterangan rinci apakahitu berasal dari dana DAK atautidak, namun sedapat mungkinkami gunakan sesuai denganaturan yang berlaku. (GARI)

Dinkes Palas Butuh Bendahara Handal

MEDAN - Dalam menca-pai kunci keberhasilan diera globalisasi ini, paralulusan Institut TeknologiMedan (ITM) juga harusmemiliki kemampuan ber-wirausaha, selain kemam-puan berbahasa Inggrisdan komputer.

Koordinator KopertisWilayah I Prof Ir M Nawa-wiy Lubis diwakili Rah-mawati SH MAP mengim-bau hal itu pada pada wi-suda 218 lulusan InstitutTeknologi Medan di gedungSelecta Medan, Sabtu lalu.

Dia juga mengimbaupengelola PTS menerap-kan sistem penjaminanmutu, yaitu daya saingbangsa, otonomi pergu-ruan tinggi dan organisasiperguruan tinggi yang se-hat, terprogram dan ber-kesinambungan, sinergisdan terintegrasi.

“Dengan sistem itu, di-harapkan lulusan dari per-guran tinggi mampu me-ngembangkan potensi diriuntuk meningkatkan ki-nerja menjadi seorang pro-fesional dan handal meng-hadapi setiap persoalansekaligus mencari solusi-nya,” katanya.

Sebelumnya, Rektor ITM,Ir Mahrizal Masri MT, me-nyatakan, proses pendidikanberkualitas merupakan ba-gian penting dari komitmenITM dalam menjalankanperan di dunia pendidikantinggi. Usaha berbenah diriterus dilakukan guna pen-capaian kualitas akademisyang lebih baik.

Diakuinya, kemitraanjuga dilakukan guna me-merluas jaringan. Saat ini,ITM telah menjalin ker-jasama dengan Universi-tas Simalungun Siantar,UPMI ISTN, Dinas Taru-kim Pempropsu, PT AddPlus, PT Smart Tbk, PT XLdan PT Evox Ritfa Indo-nesia,

Guna menciptakan da-ya saing bangsa, pihak

ITM mengoptimalkan se-gala sumber daya yangada guna penyehatan or-ganisasi dan otonomi per-guruan tinggi. Hal inisejalan dengan visi danmisi ITM yaitu menjadilembaga pendidikan tinggiterkemuka dan pusat pe-ngembangan ilmu penge-tahuan dan teknologi sertarekayasa.

Tampak hadir, KetuaYayasan Dwiwarna Me-dan Drs H SyamsuddinDjamin dan Ketua Panitiawisuda Ir Mustafa MT.

Dalam laporannya,Mustafa memaparkan wi-suda sarjana ITM kali inimerupakan periode ke-43tahun 2011. Sebanyak 218lulusan yang diwisuda pa-da periode itu berasal dari10 jurusan untuk 3 fakul-tas, yakni fakultas tekno-logi industri terdiri jurusanteknik mesin sebanyak 58orang, jurusan teknik elek-tro 44 orang, jurusan tek-nik industri 18 orang, ju-rusan teknik kimia 9 orangdan jurusan teknik infor-matika 13 orang.

Dari fakultas tekniksipil dan perencanaan ter-diri dari jurusan teknik sipilsebanyak 16 orang, jurusanteknik arsitektur 20 orang,dan teknik perencanaanwilayah dan kota 7 orang.

Sedangkan fakultasteknologi mineral terdiridari jurusan teknik per-tambangan sebanyak 27orang dan jurusan teknikgeologi 6 orang.

Diantara lulusan diwi-suda tersebut terdapatwisudawan berprestasiyakni Mhd Fadli Lubis,jurusan teknik informati-ka dengan IPK 3,55; AriniChairunnisa, teknik PWKdengan IPK 3,54; M Fauzi,jurusan teknik industridengan IPK 3,50; Hendra-wan, teknik mesin denganIPK 3,48; dan Jumawan,teknik pertambangan de-ngan IPK 3,40. (FER)

RANTAUPRAPAT - Liga Pelajar Indonesia (LPI) Xmemperebutkan Piala Bergilir Bupati dan Ketua DPRDLabuhanbatu dimenangkan SMK Negeri I RantauUtara, setelah di final berhasil mengalahkan SMANegeri I Rantau Utara dengan Skor 1-0, Minggu sore, diStadion Binaraga Rantauprapat.

Atas keberhasilan itu, SMK N I Rantau Utara berhasilmemboyong piala bergilir Bupati Labuhanbatuditambah piala tetap, bonus Rp5 juta dan piagampenghargaan. Juara II SMA Negeri I Rantau Utaraberhasil meraih piala tetap ditambah uang pembinaanRp3 Juta dan piagam penghargaan, juara III SMANegeri I Rantau Selatan dan Juara IV SMK SwastaRaudatul Ulum Aek Nabara. (HAH)

SMKN I Rantau Utara Juara LPI

Porseni Tingkat SD/SMPse TebingtinggiTEBINGTINGGI - PekanOlahraga dan Seni (Porse-ni) tingkat SD/SMP Nege-ri dan Swasta se-Kota Te-bingtinggi tahun 2011 se-cara resmi dibuka PejabatWalikota Tebingtinggi DrsH Eddy Syofian MAP, Sela-sa sore, di Lapangan Mer-deka Kota Tebingtinggi.

Berbagai cabang kegia-tan olahraga yang diper-tandingkan antara lain,bola volI (SMP), sepak

bola, tennis meja, larisprint, karate pemula, senibudaya (SD, SMP) dansepak bola. Untuk cabangolahraga sepak bola antarpelajar SD, Pj WalikotaTebingtinggi Drs H EddySyofian MAP melakukantendangan kehormatantanda dimulainya pertan-dingan serta pemukulanbola volley untuk pertan-dingan antar pelajar ting-kat SMP. (RS)

RANTAUPRAPAT - Sebanyak 103 petinju dari 23provinsi se-Indonesia mengikuti dan memperebutkankejuaraan Sarung Tinju Emas (STE) ke-30memperebutkan Piala Bupati dan Ketua DPRDKabupaten Labuhanbatu yang digelar di Gedung OlahRaga (GOR) Rantauprapat selama 5 hari dari tanggal21-26 Maret 2011. Tuan rumah Sumut menurunkan 16petinju (6 wanita dan 10 putra), turun di semua kelasyang dipertandingkan.

Kejurnas STE yang dibuka secara resmi oleh Gubsudiwakili Kadispora Sumut Ristanto SH, ditandai denganpemukulan gong disaksikan Bupati Dr H TigorPanusunan Siregar,SpPD, Ketua DPRD Hj Ellya RossaSiregar SPd, Dan Dim 0209/LB Letkol Iman AbdiZenua, Wakil Bidang Organisasi PB Pertina H SertaGinting, Ketua KONI Sumut Gus Irawan, KetuaPengprov Pertina Sumut H Freddy Simangunsong danKetua Panitia Suhari SIP. (HAH)

103 Petinju Perebutkan PialaBupati Labuhanbatu

ACEH TIMUR - Menjelang pelaksanaan MusabaqahTilawatil Qur’an (MTQ) ke-30 tingkat Provinsi Acehyang dijadwalkan berlangsung Juli 2011 mendatang,Lembaga Pendidikan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabu-paten Aceh Timur, selama tiga hari (20-23 Maret)menseleksi qari-qari’ah peserta MTQ di Gedung IslamicCentre di Kota Langsa. Selekesi dan TC tersebut diikuti129 peserta dari berbagai Kecamatan yang ada diKabupaten.

Para peserta seleksi tersebut merupakan para juaraI, II dan juara III MTQ yang ke-31 tingkat KabupatenAceh Timur dan tingkat Kecamatan yang sudahdiselenggarakan beberapa waktu lalu. Selain itu, pesertajuga berasal dari penunggu juara pertama MTQ ke-29tingkat Provinsi Aceh di Takengon dua tahun silam. (BSO)

LPTQ Aceh TimurSeleksi Qari-Qariah

KPKPOSE D I S I 142

28 MARET - 3 APRIL 2011 HALAMAN 16

Ruang Kerja AnggotaDewan Rp800 Juta

"Harganya kira-kiraRp7,2 juta per meter per-segi," ujar Sumirat diGedung DPR, Senayan,Jakarta, Jumat.

Untuk ruang kerja 560anggota dewan itu, ma-sing-masing dijatah111,1 meter persegi. Arti-nya, harga ruang kerjatiap anggota dewan seki-tar Rp800 juta. "Itu ha-nya bangunan fisiknyasaja, belum termasuk in-terior dan fasilitas pen-dukung," ujarnya.

Ruang kerja itu di-siapkan untuk seoranganggota dewan, lima te-naga ahli dan seorangasisten pribadi.

Kini, proses pemba-

ngunan itu memasukimasa tender. Sudah ada11 calon rekanan me-ngambil dokumen pra-kualifikasi. Panitia me-nargetkan peletakan ba-tu pertama 22 Juni 2011.

Di hari yang samaKetua Dewan Perwa-kilan Rakyat MarzukiAlie mengatakan prosestender proyek gedungbaru DPR melibatkanKPK. Menurutnya, prosesdilakukan transparan,akuntabel, dan terbukabagi publik untuk meni-lai.

"KPK dilibatkan da-lam setiap proses keputu-san," kata Marzuki diDPR, Jumat.

Menurut dia, sebagaipimpinan dewan dirinyatelah berpesan pada pa-nitia tender untuk me-ngikuti aturan sesuaiPerpres tahun 2010. Diamenegaskan, tidak adacalon rekanan yang diarekomendasikan agardimenangkan.

"Tidak ada titipanyang mengatasnamakanpimpinan dewan, itu su-paya terang. Ini bukanproyeknya pimpinan de-wan," katanya.

Dia menegaskan, bilaada yang menyangkut-nyangkutkan nama pim-pinan dewan, itu menga-da-ada.

"Saya bilang, jangandiakal-akali, saya tidakmau itu. Jadi saya me-nyampaikan ini, agartender dilakukan trans-paran, akuntabel, danpublik silahkan menilai.Kpk dilibatkan dalamstiap proses keputusan,"ujarnya. (VN)

JAKARTA - Kepala Biro Pemeliharaan danInstalasi Dewan Perwakilan Rakyat, Su-mirat, menjelaskan, biaya pembangunangedung baru sekitar Rp1,138 triliun.Gedung 36 lantai akan didirikan di atasareal seluas 157 ribu meter persegi, dibelakang Gedung Nusantara I DPR.

LAPOR KE KPKAnda mengetahui tindakan korupsi yang telah

atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK

Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteriayang dapat ditangani KPK, maka akan diproses

lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan

1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30Tahun 2002.a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyeleng

gara negara, dan orang lain yang adakaitannya dengan tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh aparat penegakhukum atau penyelenggara negara;

b. Mendapat perhatian yang meresahkanmasyarakat; dan/atau

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikitRp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, doku-men, gambardan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK.

4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber in-formasi untuk pendalaman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920

Telp: (021) 2557 8300

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX

575 Jakarta 10120Telp: (021) 2557 8389Faks: (021) 5289 2454

SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPKLUBUK PAKAM - Bupa-ti Drs H Amri Tambunanmelalui Wabup H Zai-nuddin Mars atas namapemerintah dan masya-rakat Kabupaten Deli-serdang menyampaikanucapan duka cita bagikorban gempa dan tsu-nami yang terjadi di Je-pang beberapa pekanlalu.

“Atas nama pemerin-tah dan masyarakat De-liserdang, kami menyam-paikan turut berdukacita yang mendalam atasmusibah yang dialamiwarga Jepang di wilayahIwate, Miyagi dan Fuku-shima,” ucap ZainuddinMars kepada Konsul Jen-dral Jepang Mr Yuji Ha-mada di Kantor Konsu-lat Jenderal Jepang diJalan Dipenogoro Me-dan, Rabu lalu.

Wabup yang didam-pingi Plt. Kadis SosialDrs Josia Gurusinga rasapercaya dan optimis, pe-merintah dan masya-rakat Jepang bisa segerabangkit kembali denganmelakukan restrukrisasiakibat dari bencana be-sar yang menimpa nege-ri mata hari terbit itu.

Konsul Jenderal Je-pang di Medan Mr YujiHaik dan berterima k-asih atas perhatian Pem-kab Deli Serdang me-nyampaikan turut ber-duka atas musibah Gem-pa dan tsunami yangdialami warga Jepang.

Kepada Wabup, MrYuji Hamada didampingiKonsul Mr Shigeya Ao-yama menuturkan, bah-wa bencana yang diala-mi warga Jepang ini me-

mang merupakan benca-na yang cukup berat danberdampak luas bagikondisi masyarakat disa-na. Korban bencanagempa dan tsunami su-dah mencapai sekitar 20ribu orang.

Kendati warga di ne-geri sakura itu sebenar-nya sudah terbiasamenghadapi situasi gem-pa dinegaranya, namungempa yang disusul de-ngan tsunami kali inimerupakan bencana ter-besar dalam sejarah. “Cu-kup memperihatinkankarena terjadi begitu

Belasungkawa KorbanTsunami Jepang

Ada Skenario

Miranda & Nunun

Bebas Jeratan HukumJAKARTA - Anggota komisi III BambangSoesatyo menduga adanya kemungkinanmantan Deputy Senior Bank Indonesia MirandaS Goeltom, Nunun Nurbaeti dan Ary Malang-judo lolos dari jerat hukum. Sebab, sudah adaskenario besar yang telah disiapkan.

Menurut Bambang yang disampaikan me-lalui keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat, baikMiranda, Nunun dan Ary akan terbebas darijeratan hukum, jika perkara dugaan penyuapandengan travel cek ini berubah menjadi perkarapenerimaan gratifikasi.

"Kalau perkaranya gratifikasi, Nunun,Miranda dan Ary sebagai pemberi hadiah tidakbisa dihukum. Artinya, ketika pasal penyuapandihilangkan dari dakwaan kepada para peneri-ma travel cek, karena tidak cukup bukti, makapasal dugaan penyuapan yang dituduhkankepada Miranda dan Nunun pun tidak relevanlagi," ujar Bambang.

Dugaan ini bisa terbukti, sebab jika melihatperkara Hamka Yandhu, Dudhie MakmunMurod, Endin AJ Soefihara dan Udju Djuhaeridivonis terkait perkara gratifikasi bukanlahkasus penyuapan. Dan perkara gratifikasi initak mungkin lagi diubah menjadi perkarapenyuapan karena vonis kepada Hamka Yandudkk sudah berkekuatan hukum tetap.

"Saya meramalkan tersangka lainnya sepertiPaskah, Panda, dll juga sebentar lagi disidang-kan akan berkeputusan yang sama. Hanya pasalgratifikasi," ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, Bambang mendugaada upaya pihak tertentu untuk menyesatkanpersepsi publik dalam kasus ini. Ada keboho-ngan karena selalu mengidentifikasi kasus inisebagai penyuapan, tetapi dalam dakwaan yangmuncul adalah perkara gratifikasi.

"Kita pada akhirnya sadar, bahwa kasus cekpelawat calon Deputi Gubernur Senior BIMiranda tidak dapat menyeret pelaku utamapenyuapan. Kita hanya disuguhi drama penang-kapan sejumlah anggota dan mantan anggotaDPR dalam kasus tersebut," paparnya.

Bambang menyimpukan ada tangan-tangankuat yang tidak terlihat bermain ditubuhinstitusi-intansi penegak hukum. "Patut didugamerekalah yang menentukan pasal-pasaldakwaan terhadap setiap tersangka koruptor,"pungkasnya. (IC)

Pembangunan

Kantor Bupati

Labura Terhenti

PENUH tanda tanya, kenapaterhenti?. Itulah pertanyaan yangmuncul di benak masyarakat.Soalnya, baru dua bulandikerjakan, pembangunan kantorBupati Kabupaten LabuhanbatuUtara (Labura) kini sudah terhenti.Dana yang diserap untukmembangunan kantor itudikabarkan mencapai Rp4 Miliar.Namun, kini tak lagi ada kegiatanpengerjaan di lapangan. Adaapa?. Masyarakat di Laburabertanya. Jika terhenti, kapanbangunan kantor ini bakalrampung.

(KPK POS/RAHMAT PANJAITAN)

Program PNPM di DesaHilisataro TerlaksanaNISEL - Pelaksanaan Program PNPMmandiri anggaran 2010, yakni pembu-tan parit sepanjang 1.200 meter di DesaHilisataro Induk yang menelan biayaRp234 juta terlaksana dengan baik.

Program PNPM ini berdampak baikbagi masyarakat Nisel, terutama diDesa Hilisataro Induk, KecamatanToma Kabupaten Nisel.

Selain pembangunan parit, jugapembangunan jalan Telfor di belakangDesa Hilisataro Induk yang menelanbiaya Rp117 juta dan fisik Rp500 juta.

Admiral Sarumaha selaku ketuaTPK, Yardin Duha (Sekretaris) dan FeriSrisiwati Laia (bendahara), mengakuiprogram PNPM, salah satu programpemerintah yang baik, dan dapatmembantu desa-desa yang masihtertinggal.

Diakui, program pemerintah mela-lui PNPM mandiri, sangat berdampakbaik bagi masyarakat Nias Selatan.Dengan program ini, desa-desa yangmasih tertinggal menjadi lebih maju.

(ARM)

TENDER GEDUNG BARU DPR RI LIBATKAN KPK

cepat sehingga wargatidak bisa menyelamat-kan diri, dan mengaki-batkan ribuan orang te-lah kehilangan tempattinggalnya,” kata Konsul.

Yuji Hamada menga-takan, pasca terjadinyatsunami,pemerintah Je-pang didukung seluruhrakyat Jepang yang be-kerja secara sukarela dangotong royong terus be-rusaha membantu me-ngatasi berbagai masa-lah yang ditimbulkandisamping terus beru-paya menemukan parakorban yang hilang.(PS)

BENCANA - Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars menyampaikan Belasungkawamelalui Konsul Jenderal Jepang di Medan Mr Yuji Hamada atas korban bencana Gempadan Tsunami di Jepang belum lama ini. (KPK POS/PS)

Pemkab Deli Serdang

Pertahankan Pola GDSMLUBUK PAKAM - PemerintahKabupaten Deli Serdang masihpertahankan pola Gerakan DeliSerdang membangun (GDSM)untuk membangun daerah.

Pola yang mengandalkankekuatan 3 pilar yakni pemerintahmenyatu dengan kekuatan partisi-pasi masyarakat dan dukunganswasta yang digagas sejak tahun2006, dinilai masih cukup berhasildalam percepatan pemerataanpembangunan.

Bupati Deli Serdang Drs HAmri Tambunan menegaskan halini dalam Musyawarah Perenca-naan Pembangunan (Musrenbang)Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Deli Serdangtahun 2012, di Aula Cendanakantor Bupati, Rabu lalu.

Musrenbang turut dihadiriWabup Deli Serdang H ZainuddinMars, Pimpinan DPRD Sumut,Pimpinan DPRD Deli Serdang,Ketua Bappeda Sumut Ir Riadil ALubis MSi, Kepala Badan Investasidan Promosi Sumut SalmanGinting SH MAP, Kadis TarukimSumut Ir Eddy Salim, RektorUnimed, Rektor IAIN, pejabatkabupaten terdekat, Ketua TPPKK Deli Serdang Hj Anita AmriTambuanan, Sekdakab Drs HAzwar S MSi, para pimpinanSKPD, Camat, Ormas dan LSM.

Selanjutnya bupati menekan-kan pembangunan ke depan harussesuai dengan tuntutan kebutuhanmasyarakat bawah. Karena itudiperlukan program-program danide-ide baru dalam mengisi danmewujudkan pembangunan yangnantinya akan diwariskan kepadagenerasi anak bangsa.

Pemerintah daerah tetapkonsisten melaksankan 5 (Lima)prioritas pembangunan di DeliSerdang yaitu pendidikan, keseha-tan sebagai prioritas meningkat-kan sumber daya manusia dalammewujudkan percepatan pemba-

ngunan, bidang infrastrukturuntuk membangun sarana danprasarana, khususnya jalan,jembatan dan irigasi diharapkanmampu meningkatkanperekonomian masyarakatpedesaan.

Demikian halnya, kemiskinan,pengangguran, kebodohan danlainnya cara penanganannya tetapmengacu kepada 5 prioritaspembangunan daerah denganmemberikan akses dan mutupendidikan, percepatan pemba-ngunan infrastruktur perkotaandan pedesaan, penguatan danpeningkatan pembangunanpertanian, lingkungan, meningkat-kan investasi daerah, penyerapantenaga kerja serta peningkatanpelayanan publik dengan didukungtata pengelolaan pemerintahanyang bersih dan baik.

Memang, seluruh rencanapembangunan yang ditata denganbaik belum tentu tercapai denganbaik, akibat banyaknya rintangan."Oleh karenanya segenap SKPD dijajaran Pemkab Deli Serdangjangan membuang waktu dalammengisi dan mewujudkan pemba-ngunan," harapnya.

Bupati juga menghimbausegenap peserta Musrenbang agarsegera menyusun program danproyek yang mampu memberipeluang kepada masyarakat darikesulitan, melalui programpembangunan yang berorientasikepada sumber daya masyarakatmelalui segenap potensi dankekuatan yang ada.

Dalam Musrenbang tersebut,Kepala Bappeda Sumut Ir RialdiA Lubis MSi, Kepala BadanInvestasi dan Promosi SumutSalman Ginting SH MAP danKadis Tarukim Ir Eddy Salimmemberikan masukan dan arahandalam kaitan rencana pemba-ngunan Propinsi Sumut tahun2012.(PS)

kpk pos edisi 142

Documents