Harga Eceran (Kota Medan):Rp.2.500/eksemplar

EDISI 1211 - 7 NOPEMBER 2010

Redaksi/Usaha:Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit :PT Karya Peduli KebangsaanK O R A N K O R U P S I P O L I T I K K R I M I N A L

KPKPOS

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

<<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

RASANYA tak berlebihan kalau ada yang

mengibaratkan kita seperti berada di negeri

kaum Taliban. Ketika mereka menang perang

di Afganistan, belum satu dasawarsa silam,

kelompok itu meruntuhkan patung Buddha

terbesar di daerah Bamyan. Saat itu kita

barangkali cukup geleng-geleng kepala, tak

perlu khawatir pengaruh buruk itu akan

sampai ke Tanah Air.

Namun, jika menyimak aksi menonjolkan

identitas agama yang belakangan kian kasar

dan cenderung anarkistis, tampaknya

pengaruh kekerasan mereka terasa kuat di

sini. Makna syiar dan nahi munkar, atau

mencegah perbuatan buruk, yang disalah-

pahami, malah berubah menjadi aksi memak-

sakan kehendak yang meresahkan, meski

dalam skala lebih kecil.

Rencana pemindahan patung Buddha,

Amitabha, di Vihara Tri Ratna, Tanjung Balai,

Sumatera Utara, sekadar contoh. Beberapa

organisasi Islam mendesak agar sosok

Amitabha yang kelihatan mencolok itu

dipindahkan, karena ia bukan aspirasi

mayoritas masyarakat di Kota Tanjung Balai.

Kelompok penekan yang telah aktif memak-

sakan pendapatnya itu akhirnya berhasil

mendesakkan sebuah kesepakatan bersama

yang melibatkan wali kota, pengurus vihara,

dan kelompok penekan.

Keputusan ini jelas mencederai toleransi

beragama di negeri ini. Yang patut kita

sesalkan, semua petinggi di Tanjung Balai

dilanda ketakutan jika aspirasi semu itu tak

dipenuhi. Mereka seperti lupa bahwa kita

sedang berada di negara berdasar Panca-

sila dengan konstitusi yang tegas menjamin

kebebasan beragama dan berkeyakinan

tanpa boleh ada gangguan serta ancaman

dari siapa pun. Pemaksaan kehendak

semacam ini justru harus dilawan dengan dia-

log sehat, plus keberanian semua aparat jika

mereka sampai mengancam dengan keke-

rasan.

Bukan di NegeriKaum Taliban

TIMBAS TARIGAN DICACI MAKI WARGA TIMBAS TARIGAN DICACI MAKI WARGA TIMBAS TARIGAN DICACI MAKI WARGA TIMBAS TARIGAN DICACI MAKI WARGA TIMBAS TARIGAN DICACI MAKI WARGA I HAL 8

Rini Malu-malu Kucing

UNGKAP PERASAAN DENGAN ALI UMRIUNGKAP PERASAAN DENGAN ALI UMRIUNGKAP PERASAAN DENGAN ALI UMRIUNGKAP PERASAAN DENGAN ALI UMRIUNGKAP PERASAAN DENGAN ALI UMRI

<<< selanjutnya baca Hal. 2

BINJAI - Perseteruan rumahtangga Hj Rini Sofyanti dengansuaminya HM Ali Umri SH Mkn,sampai saat ini terus berlanjut.Pasalnya, Ali Umri mengajukanbanding setelah hakim menga-bulkan gugatan cerai RiniSofyanti.

Ditemui di gedung DPRDBinjai, Kamis lalu, Rini Sofyantiterlihat malu-malu mengung-

kapkan perasaannya kepadasuaminya itu. Pasalnya, ketikaditanya berulang kali terkaitniatnya untuk kembali, Rinihanya tersenyum sambil menutupmulutnya. “Sudah lah, saat ini nocoment,”ujar Rini singkat.

Rini yang saat itu keluar dariruangan Sekretaris Dewan, tetaptidak ingin berkomentar ketikawartawan terus mengikuti

sampai ke mobilnya. Bahkan, Rinijuga tidak takut kalau Ali Umrimerasa sedih setelah ditinggalpergi olehnya. “Mana mungkinbapak sedih, bapakan banyak…..,”katanya.

Karena jawaban yang dilon-tarkan Rini sangat singkat,wartawan terus mengikutinyasambil mencecar pertanyaan

KPK Pantau Kasus

Rahudman

<<< selanjutnya baca Hal. 2

JAKARTA - Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK) bisa turuntangan mengambil alih kasusdugaan korupsi yang dilakukanWali Kota Medan, Drs RahudmanHarahap MM dari KejaksaanTinggi Sumatera Utara (Kejatisu).KPK masih memberi kesempatankepada Kejatisu untuk menanganikasus ini hingga tuntas. NamunKPK akan terus memantau per-kembangan penanganannya diKejatisu.

"KPK siap mengambil alih ka-sus Rahudman kalau memang adapermintaan masyarakat," demi-kian penegasan Juru Bicara KPK,Johan Budi kepada wartawanKPK Pos di Jakarta, Kamis lalu.

Selain itu menurutnya, KPKjuga siap untuk mengambil alihpenanganan kasus tersebut jikapihak Kejatisu melimpahkannyake KPK. "Kalau Kejatisu melim-pahkannya, KPK juga siap meng-ambil alih penangannya," tegasJohan Budi.

Rahudman Harahap yang saatini Wali Kota Medan, tersandungkasus dugaan korupsi dana Tunja-ngan Penghasilan Aparatur Peme-rintahan Pemerintah KabupatenTapanuli Selatan sebesar Rp1,5miliar pada tahun 2005.

Kejatisu menetapkan Ra-hudman sebagai tersangkaatas dugaan keterlibatannyadalam kasus ini sewaktu menja-bat sebagai Sekretaris DaerahTapsel.

Menurut informasi dari sejum-lah orang dekat Rahudman, WaliKota Medan tersebut hingga kinimasih berada di Jakarta untukmengikuti kegiatan yang diada-kan Kementerian Dalam Negeri.

Kegitan tersebut diikuti parakepala daerah se-Indonesia yangberlangsung sekitar dua pekan.Rahudman disebut-sebut tak bisaburu-buru kembali ke Medankarena terikat 'kontrak' denganMendagri untuk mengikuti kegia-tan tersebut sampai selesai

Jangan 'Main Mata'Sementara itu, Dewan Pim-

pinan Provinsi MasyarakatPancasila Indonesia Suma-

tera Utara (DPP MPI Sumut)minta Kejatisu jangan

'main mata' dalam me-nangani kasus dugaan

korupsi mantan Se-kretaris Daerah Ta-

panuli Selatan(Sekda Tap-

sel)D r sRahud-man Ha-rahap MM.

Pernyataanini disampaikanKetua DPP MPI Su-mut, Bukhari Barus SE MSPdan Bendahara Bobby Octa-vianus Zulkarnain SE, melalui

MEDAN - Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi SumateraUtara (KMAKSU) bersama beberapa lembaga masyarakat,menggelar aksi sejuta tanda tangan di atas spanduksepanjang 50 meter di pagar Kantor Wali Kota Medan, Seninlalu.

Aksi ini merupakan bentuk dukungan kepada KejaksaanTinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk melakukanpenahanan terhadap mantan Sekda Tapsel, Drs RahudmanHarahap MM, tersangka kasus dugaan korupsi TunjanganPenghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapseltahun 2005 senilai Rp1,59 miliar.

Jangan 'Petieskan'Kasus Rahudman

<<< selanjutnya baca Hal. 2

JIKA STATUS HUKUMNYA DITINGKATKAN

Syamsul Arifin Akan Dinonaktifkan

JAKARTA - Selama 4 jam, Gubernur Suma-tera Utara (Sumut), Syamsul Arifin kembalimenjalani pemeriksaan di ruang penyidikKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak dijebloskan ke penjara hingga kini,agenda pemeriksaan sama sekali belum me-nyentuh aspek substansi kasus dugaankorupsi penyalahgunaan APBD Langkattahun 2000 hingga 2007, seperti disangkakankepada mantan Bupati Langkat.

"Hari ini, ada 30 pertanyaan yang diajukanke saya. Pertanyaannya baru mengenai pro-

Syamsul: Pemeriksaan Belumke Substansi Kasus

JAKARTA - Pemerintah pusathingga saat ini masih tetapmengakui Syamsul Arifin se-bagai Gubernur SumateraUtara (Sumut). Saat ini, WakilGubernur Gatot Pudjo Nugro-ho otomatis menjalankansemua kewenangan gubernur.

"Syamsul Arifin akan di-nonaktifkan dari jabatannyasebagai Gubernur SumateraUtara, ketika status hukum-nya ditingkatkan menjaditerdakwa atau sudah mema-suki tahap persidangan. Jadikalau beliau jadi terdakwa,maka harus dikeluarkan surat

keputusan non aktif semen-tara sampai keluar keputusaninkracht,” tegas Menteri Da-lam Negeri Gamawan Fauzi diJakarta, Rabu.

Sesuai aturan, kata Men-dagri, jika sudah ada putusanincrach atau memiliki kekua-tan hukum yang tetap bahwaSyamsul dinyatakan terbuktisecara sah bersalah, Syamsullangsung diberhentikan danWakil Gubernur Sumut GatotPudjo Nugroho secara defini-tif bakal naik sebagai guber-nur.

JAKARTA - Pengungkapanjaringan teroris sekaligusperampok bersenjata diMedan menemukan faktabaru. Setelah mengumum-kan Abu Tholut di balik aksiitu, kini polisi memuncul-kan figur Toni Togar. Priabernama asli Indra Warmanini adalah narapidana ka-sus terorisme dan sejumlahperampokan bersenjatatahun 2003.

Peran Toni yang divonis20 tahun penjara adalahsebagai konsultan sekaliguspenasihat jaringan peram-pok di Medan. Dia menjadiinspirator bagi kelompokitu. Sebagai amir mujahidinIndonesia.

Toni Togar sudah dibawake Jakarta. Sudah dikoordi-nasikan dengan Menkum-ham agar diperiksa ulang

keterlibatannya. Nama To-ni Togar disebut oleh salahseorang anggota kelompokini yang berhasil dibekukoleh Densus 88 Mabes Polri.

Toni Togar adalah nara-pidana kasus peledakansejumlah gereja dan pe-rampokan di kawasan Me-

dan. Toni adalah alumnipesantren Ngruki tahun1990. Ia menjadi staf pe-ngajar di Ngruki tahun1990 hingga 1992. Toni jugapernah mengikuti pelati-han militer Al Jamaah Isla-miyah tahun 1995 di Af-

Toni Togar Konsultan Teror dari LP Siantar

BINJAI - Gelombang ak-si unjuk rasa kader PartaiDemokrat (PD)Langkatserta beberapa elemenmasyarakat lainnya be-berapa waktu lalu, yangmemperotes Kepemim-pinan Rudi Hartono Ba-ngun selaku ketua DPCPartai Demokrat Lang-kat, menjadi perhatianpengurus pusat PD.

Mosi tidak percaya pa-ra kader PD itu, karenaKetua PAC PD LangkatRudi Hartono Bangunyang juga Ketua DPRDLangkat selama ini dini-lai tidak berpihak kepa-da kepentingan masya-rakat. Bahkan Rudi Har-

tono dinilai bertindakmelakukan pemecatankepengurusan tanpa me-lalui prosedur semes-tinya. Akibat tindakansemena-mena itu, men-dorong beberapa kaderPartai Demokrat Lang-kat mengadukan kasusitu ke DPP PD di Jakar-ta.

Ketua Umum DPP PDAnas Urbaningrum me-nyikapi kasus ini secaraserius dan memerintah-kan Sekretaris BidangPenataan OrganisasiDPP PD turun ke Lang-kat dan menangani keki-sruhan yang terjadi diPAC PD tersebut.

Atas perintah KetuaUmum, Seketaris BidangPenataan Organisasi De-wan Pimpinan Pusat(DPP) PD, Ahmad NurPulungan SH MSi turunmeninjau kondisi di PDLangkat. Turunnya Ah-mad Nur ke Langkat gu-na menindaklanjuti pe-ngaduaan yang disam-paikan unsur pengurusdan kader PD Langkatyang menemui KetuaUmum PD Anas Urba-ningrum.

Menurut Ahmad Nur,kedatangannya ke Lang-kat, Jumat lalu, untuk

membahas rencana

PD Langkat Ricuh,

Musdalub Segera Digelar

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2 <<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

KPK POS

SAMBUNGANE D I S I 121

1 - 7 NOPEMBER 2010

2

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pembina : Eggy Sujana SH, MSiPemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis;Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma BaktiSH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No.Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

BUKAN DI NEGERI .....dari hal 1

RINI MALU-MALU KUCING ........................................................................................................................dari hal 1

seputar masalah rumah tangganyatersebut. Namun, Rini tetap engganmenjawab dan masuk ke mobilnya.

Meski sudah masuk ke dalammobil Inova BK 1734 RY miliknya,wartawan terus mencecar perta-nyaan guna mencari keteranganlebih jauh. Sampai akhirnya,ketika ditanya keinginannya untukkembali jika Ali Umri berubah,jawaban Rini seakan memberiharapan. “Insya Allah,”ucapnya.

Disinggung keberadaan anak-nya, Rini mengaku anaknya Real,berada di rumah. Namun Rinitidak mengatakan, di rumah AliUmri atau di rumahnya. Semen-tara, selama perseteruan rumahtangga yang dialami Rini danUmri, Real selalu terlihat di rumahUmri yang berada di perumahanBinjai Indah, Jalan T Amir Ham-zah, Binjai Utara.

Sekedar mengingatkan, Hj RiniSofyanti yang juga anggota DPRDBinjai dari partai Golkar, 23Februari 2010 lalu mengajukangugatan cerai ke PengadilanAgama (PA) Binjai, terhadapsuaminya HM Ali Umri yangpernah menjabat sebagai Wali

Kota Binjai selama 2 periode.Rini pertama kali mengungkap-

kan gugatan cerainya dilakukan diKota Medan. Alasan Rini mengaju-kan gugatan cerai, disebabkantidak ada lagi kecocokan di rumahtangga mereka. Bahkan, Rinimengaku sudah 12 tahun tertekanbatin. “Saya minta maaf denganpak wali, sebab saya tidak bisa jadiistri yang baik,”kata Rini.

Bahkan, Ali Umri tidak me-ngetahuinya dan mengaku terkejutatas tindakan yang dilakukan Rini.“Saya masih mencintai Rini,”kataUmri di rumahnya, Jalan T AmirHamzah Binjai Utara.

Namun, Umri sempat berangsaat menanggapi pengakuan Rinibahwasanya selama 12 tahuntertekan batin. “Kalau Rinimengaku 12 tahun tertekan batin,coba kalian tanya sama dia selama12 tahun ini, tahu gak dimanatempat pakaian saya,” kata Umridengan nada tinggi.

Rini saat temu pers juga menga-ku, pernikahannya dengan Umritak direstui orang tuanya. Bahkan,Rini sampai mencium kaki keduaorang tuanya agar pernikahannya

dengan Umri direstui dan untukmembuat gugatan cerai terhadapsuaminya, ia juga mengakumencium kaki kedua orang tuanya.

Sementara, orang tua Rini HTSofyan membenarkan ucapan yangdisampaikan Rini Sofyanti.“Memang pernikahannya dulutidak direstui, sudah saya bilangjangan sama Umri, tapi dia tetapbandal, ya sudah lah kalau sudahbegini apa lagi yang mau kita buat,apa yang dipilihnya itu jalanterbaik bagi anak saya,”ujarnyabelum lama ini.

Gugatan cerai Rini sudahdiputuskan majelis hakim Drs HAhmad Hasibuan MA dengananggota Drs Ikhsan Nawi danSabaruddin Lubis SH. Majelishakim PA Binjai mengambulkangugatan Hj Rini Sofyanti.

Humas PA Binjai, Syahlanmenjelaskan, Rini telah me-menangkan gugatannya. “Hakimtelah mengambulkan gugatan Rinitertanggal 23 Agustus 2010 lalu,dengan nomor putusan 36/Pdt.G/2010/PA Binjai. Alasan hakimmengambulkan gugatan Rinisesuai dengan gugatannya yakni

tidak ada keharmonisan dalamrumah tangga dan hal itu dibuk-tikan dengan keterangan saksi,”terang Syahlan.

Lebih jauh dikatakan Syahlan,setelah hakim mengambulkangugatan Rini, Ali Umri tidakterima dan akhirnya mengajukanbanding ke Pengadilan TinggiAgama tertanggal 7 September2010 lalu.

“Hal itu dibenarkan, dan diberiwaktu 14 hari setelah putusanuntuk mengajukan banding,”terangnya, seraya menambahkan,sidang gugatan Rini kepada Umriberlangsung sebanyak 15 kali,berawal dari mediasi (perdamaian-red), pembahasan pokok masalah,keterangan saksi, bukti, dan lainsebagainya sampai putusan.

Sementara itu, Syarifuddin,Penasehat Hukum (PH) Ali Umri,saat dikonfirmasi wartawan koranini via selulernya terkait bandingyang diajukan membenarkannya.“Iya, kita memang mengajukanbanding. Sebab, kita menilaiketerangan saksi hanya sebelahpihak,”ujar Syarifuddin.

(SBR)

Mereka pun kini mengusik pertunjukan wayang kulit. Di Sukoharjo,

Jawa Tengah, sekelompok orang bersorban menghampiri kerumunan

orang yang tengah asyik menonton pertunjukan wayang yang digelar

di pekarangan rumah seorang warga Desa Sembung Wetan. Selain

melempari penonton, sebagian dari mereka mengacung-acungkan

pedang sambil bertakbir. Dalam sekejap pertunjukan pun bubar.

Padahal, dalam sejarah Islam di Nusantara, agama dan wayang

adalah dua hal yang sukar dipisahkan. Siapa pun tahu--kelompok

penyerang seharusnya juga tahu--bahwa wayang justru dijadikan me-

dium efektif oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Islam. Para

penyerang itu telah berusaha membuang elemen budaya lokal yang

sesungguhnya merupakan buah kreativitas Wali Sanga dalam

berdakwah.

Agresivitas kelompok radikal yang meningkat belakangan ini harus

dihentikan. Mereka tak boleh lagi menyerang aset dan pemeluk kelompok

Ahmadiyah, menurunkan paksa patung dengan dalih apa pun,

menyerang rencana pendirian gereja, bahkan membubarkan

pertunjukan wayang kulit. Terhadap tindakan brutal atas nama agama

ini, tumpuan akhirnya tertuju pada pihak keamanan. Aparat harus

bertindak lebih tegas demi menimbulkan efek jera dan mengukuhkan

hubungan harmonis di antara pemeluk agama.

Kepada para tokoh dan aktivis gerakan radikal itu harus dibuka

kontak untuk terus berdialog secara sehat. Mereka kudu disadarkan

terus-menerus bahwa kita tengah berada di negeri yang sangat toleran

dalam memandang perbedaan beragama dan berkeyakinan. Bukan di

negeri kaum Taliban. (***)

akan diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa(Musdalub).

"Pentingnya dilakukan Musdalub, karena melihatkondisi Partai Demokrat di Langkat yang kurang baikdalam menjalankan roda politik di daerah itu," tegasAhmad Nur.

Dia juga menilai, Ketua PAC PD Langkat selama initerkesan kurang berwawasan disebabkab tidak pernahikut pengkaderan yang dilakukan DPP PD di Jakarta."Kurangnya wawasan membuat banyak terjadi pemecatanpengurus yang tidak semestinya," tegasnya.

Dikatakan Ahmad Nur, untuk mengantisipasi pemeca-tan yang lebih banyak, dirinya meminta agar KetuaUmum (Ketum) PD agar mengeluarkan rekomendasi untukdigelarnya Musdalub PD Langkat.

Mengenai waktu Musdalub yang rencananya akanlangsung ditangani DPP PD akan disesuaikan dengankondisi di lapangan dan jangan sampai adanya Musdalubini membuat kerancuan dari semua pihak. Yang jelas,Musdalub akan diselenggarakan setelah konsolidasi ditingkat I.

Adapun kandidat yang disarankan Ahmad NurPulungan, hendaknya pemimpin yang berpengalamandalam melaksanakan roda partai. "Diharapkan pemimpinyang mampu menjalin kerja sama dengan pihak pemerin-tah dalam mewujudkan pembangunan yang merata," ujarPulungan.(SBR)

PDLANGKAT RICUH....dari hal 1

ghanistan. Toni terlibat peledakan bom di gereja Pekanbarupada malam Natal tahun 2000, di bawah kordinasiHambali (sekarang ditahan CIA di Guantanamo).

Pada tahun 2003, Toni ikut merencanakan perampokanBank Lippo di Medan, sebelum peledakan JW Marriott,Jakarta, pada tahun yang sama. Dalam peledakan JWMarriott, Toni bersama Noordin M Top dan M Azhariterlibat dalam perekrutan dan penggalangan dana. Toniditangkap bulan Juni 2003 dan dijatuhi hukuman penjara20 tahun di LP Siantar. (SF/BBS)

TONI TOGAR .................................dari hal 1

sedur-prosedur pengeluaranbelanja daerah, anggarandaerah dan macam-macam.Ya, baru tentang proseduradministrasi dalam birokra-si," ungkap Syamsul usaimenjalani pemeriksaan, diGedung KPK Jakarta, Kamis(28/10).

Pemeriksaan itu, sambungbapak tiga anak ini, belum kesubstansi kasus. Memangprosesnya begitu dan sesuaiprosedur pemeriksaan yangdilakukan penyidik KPK,proses itu pun diikutinyadengan kesabaran.

"Saya sudah bilang berka-li-kali, bahwa sebagai pe-mimpin saya siap bertang-gung jawab. Saya amat har-

gai KPK dan mematuhi hu-kum," tegas suami FatimahHabibi.

Ketua DPD Partai GolkarSumatera Utara ini melan-jutkan, perkara bersalah atautidaknya dirinya, itu adalahranah peradilan. Karena itu,pihaknya telah menjelaskansecara detail aliran danaAPBD Langkat yang didugatelah dikorupsi. Penjelasanitu tidak ada yang ditutup-tutupi.

Lulusan Fakultas Ekono-mi Universitas Amir HamzahMedan, tahun 1996 ini, da-tang ke KPK sekitar pukul10.20 WIB dengan ditemanipengacaranya, Syamsul Hu-da. Syamsul mengaku dalam

kodisi sehat dan siap menja-lani pemeriksaan. "Ah sayasehat-sehat saja, siapa bilangsaya sakit. Kalau sakit masaada disini, kalau penyakitgula kan memang tidak bisasembuh," jawab Syamsulyang murah senyum.

Sekeluarnya dari GedungKPK pada pukul 15.05 WIB,Syamsul dibawa mengguna-kan mobil tahanan denganplat nomor B 8638 WU yangakan mengantarkannyakembali ke Rumah Tahanan(Rutan) Kelas I Salemba,Jakarta. KPK mengagenda-kan akan kembali memerik-sa Gubernur Sumut dari Par-tai Golkar tersebut padapekan depan.

Sebelum meninggalkangedung KPK, Gubernur Su-mut sempat berpesan kepadabeberapa stafnya agar peja-bat dan jajaran Pemda Su-mut serta masyaraat Sumuttidak terpengaruh denganpenahanannya. "Kerja de-ngan baik. Ingat Sumut itudiatur dengan sistem bukandiatur oleh orang," pesan or-ang nomor satu di Sumut.

Kepada masyarakat Su-mut, Syamsul meminta di-doakan agar tabah, sabar dankuat menghadapi persoalanyang dialaminya. “Masya-rakat Sumut hendaknya te-tap tenang. Biarkan sayamenjalani proses hukum de-ngan baik. Saya patuh de-

ngan hukum. Soal salah atautidaknya biarlah ranah pera-dilan yang menentukan,"komentarnya.

Syamsul disangka me-langgar Pasal 2 ayat 1 danatau Pasal 3 dan Pasal 8 danatau Pasal 13 UU No 31/1999 tentang PemberantasanKorupsi juncto Pasal 55 ayat1 ke-1 KUHP. Pasal itu ter-kait dengan kasus dugaanpenyelewengan dana APBDLangkat

dari tahun 2000 hingga2007 sebesar Rp102,7 miliar,saat menjabat sebagai Bu-pati Langkat. Syamsul sudahmengembalikan ke Kas Ka-bupaten Langkat sebesarRp62 miliar. (ENDY)

SYAMSUL: PEMERIKSAAN BELUM KE SUBSTANSI KASUS .............................dari hal 1

"Sebaliknya, ji-ka keputusan pe-ngadilan nantinyamenyatakan Syam-sul bebas, Kemen-terian Dalam Ne-geri akan memu-lihkan kembali ja-batannya sebagaigubernur," jelas-nya.

Gamawan me-nambahkan, jikasisa masa jabatanketika nantinyaGatot naik sebagai

gubernur masih lebih dari 2,5 tahun, maka harus dilakukanpemilihan wakil gubernur Sumut. Hal ini sesuai ketentuanpasal 35 UU Nomor 32 Tahun 2010. Kalau sebelum 2,5tahun, maka harus dipilih wakil baru yang diajukan olehpartai, atau dipilih DPRD.

Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentangpemerintahan daerah dinyatakan, apabila kepala daerahdiberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (2),

Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (7) jabatan kepaladaerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhirmasa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukanberdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dandisahkan oleh Presiden.

Pada pasal 35 ayat (2), Apabila terjadi kekosonganjabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapanbelas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orangcalon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh RapatParipurna DPRD berdasarkan usul partai politik ataugabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilihdalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Mendagri mengemukakan selama Syamsul menjalanipenahanan, pelantikan bupati di wilayah provinsiSumatera Utara bisa dilakukan langsung oleh dirinyaselaku Menteri Dalam Negeri. Syamsul juga bisa melantikbupati, asalkan sebelumnya minta ijin terlebih dulu kepadaKPK. “Atau beliau bisa menyerahkan (pelantikan) kewakilnya,” kata Gamawan. (ENDY)

SYAMSUL ARIFIN AKAN

DINONAKTIFKAN ...........dari hal 1

“Aksi sejuta tanda tanganini merupakan bentuk ko-mitmen KMAKSU dalammemberantas korupsi di Su-matera Utara,” kata Kordi-nator KMAKSU, Sugiat San-toso SE, didampingi KetuaUmum Pimpinan Pusat Alian-si Masyarakat PeduliPembaharuan (AMPP), AmranPulungan, Kamis, di Medan.

Sugiat menegaskan, mas-yarakat wajib mendukungpemberantasan korupsi diSumut, demi terciptanya

birokrasi yang bersih dantaat hukum. Karenanya, Ke-jatisu dan jajarannya perludiberikan dukungan moralagar tetap tegar dan tegakdalam melakukan pembe-rantasan korupsi di Sumut.

“Para oknum pejabat ne-gara yang doyan korupsitidak boleh dibiarkan untukterus memperkaya diri dankelompoknya. Untuk itu,KMAKSU mengomandoi pe-ngumpulan sejuta tanda ta-ngan dukung Kejatisu mena-

han tersangka korupsi Ra-hudman Harahap. Kita jugaminta kejaksaan tidak adapilih kasih dalam penegakanhukum,” sebut Sugiat.

Amran Pulungan mene-gaskan, tidak boleh generasianak bangsa disebut sebagaigenerasi koruptor. Karena-nya, generasi muda harustampil di depan melakukangerakan moral dalam pem-berantasan korupsi.

Ditegaskan, mendukungpenegakan hukum dalam

pemberantasan korupsi diSumatera Utara, adalah sa-lah satu bentuk patriotismepemuda yang cinta pem-bangunan bangsa. Karenakorupsi adalah musuh pem-bangunan.

“Kita berharap, tidakakan ada SP3 dalam kasusRahudman Harahap yangsudah ditetatpkan jadi ter-sangka korupsi. Kita jugaberharap izin presiden untukpemeriksaan Rahudman se-gera keluar, sehingga tidak

ada lagi ganjalan bagi kejak-saan untuk memeriksa danmenahan mantan Sekda Tap-sel itu,” tandas Pulungan.

AMPP berharap, Kejatisutidak tergoda bujuk rayumakelar kasus agar kasusdugaan korupsi Rahudman“dipetieskan” atau di-SP3-kan. Untuk itu, KMAKSU,AMPP dan elemen antiko-rupsi lainnya akan meman-tau proses hukum kasus du-gaan korupsi mantan SekdaTapsel itu. (TIM)

JANGAN 'PETIESKAN' KASUS RAHUDMAN ............................................................................dari hal 1

Sekretaris Achmad KusnanSE, kemarin.

Menurutnya, dalam pena-nganan masalah korupsi iniKejatisu diminta serius, dansungguh-sungguh mena-nganinya, agar citra Keja-tisu kembali bangkit sebagaipenegak hukum berwibawa,dan menjadi andalan masya-rakat dalam menegakkanhukum seadil-adinya di re-publik ini.

Sebab, demikian Kusnan,jika Kejatisu tidak serius da-lam menangani kasus du-gaan korupsi TunjanganPenghasilan Anggaran Pe-

merintah Desa (TPAPD)Kabupaten Tapanuli Selatantahun anggaran 2005 sebesarRp1,5 Miliar, yang didugadilakukan Rahudman Hara-hap, kepercayaan masyara-kat Sumut akan menurunterhadap Kejatisu sebagaiintitusi penegak hukum diSumatera Utara.

DPP MPI Sumut juga me-nyambut positif langkah pe-negak hukum yakni, KomisiPemberantasan Korupsi(KPK), Polisi Republik Indo-nesia (Polri) dan Kejaksaandalam mengungkap kasuskorupsi di Sumatera Utara.

Untuk itu, pihaknya mem-berikan acungan jempol ke-pada para penegak hukumini, terutama KPK yang telahmenahan mantan BupatiLangkat Syamsul Arifin SE,dalam dugaan kasus penya-lahgunaan Anggaran Per-belanjaan Negara (APBD)Langkat, tahun 2000 - 2007senilai puluhan miliar ru-piah.

Selain itu, MPI juga me-ngucapkan terima kasih ke-pada masyarakat, mediacetak dan elektronik, baiklokal maupun nasional yangselama ini sudah membantu

pemberitaan dalam mem-bongkar kasus-kasus korupsidi Sumatera Utara.

MPI juga komit sebagairelawan, dalam pemberan-tasan korupsi yang menye-babkan kesusahan bagi mas-yarakat. Setelah penahananSyamsul, diharapkan KPKdan Kejatisu juga mampuuntuk mengungkap kasusdugaan korupsi pejabat lain-nya di Sumatera Utara.

DPP MPI juga mengi-ngatkan, Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) di Suma-tera Utara, seperti PDAMTirtanadi dan BUMD lain-

nya, agar menyikapi kondisiini lebih bijak dan hati-hatidalam menjalankan institusiyang menjadi kebanggaanmasyarakat Sumatera Utaraini. "Pimpinan BUMD diSumut jangan sampai berhu-bungan dengan pihak pene-gak hukum,"ujar Bobby.

Untuk itu, DPP MPI Sumutmenghimbau kepada PLTDirut Tirtanadi yang telahditugaskan Gubsu dimasatransisi ini, agar dapat mem-perbaiki kualitas dan kuan-titas air kepada masyarakatkhususnya di Kota Medan,"tegas Bobby.(ENDY/FR/BBS)

KPK PANTAU KASUS RAHUDMAN ..................................................................................................dari hal 1

Konon kabarnya, setiaphari pemutaran nomor juditogel ini dilakukan di tengahlaut di atas kapal secaraterang-terangan di kawasanBelawan. Judi togel ini mem-berikan bermacam ragamhadiah mulai Rp70 ribu (un-tuk dua nomor) hinggaRp500 ribu.

Seperti yang ditulis mediaonline Starberita, praktekjudi ini dilakukan dengansangat bebas. Maraknya juditogel di Kota Medan peng-ganti Judi Kim yang telahlama hilang. Namun kini,masyarakat kembali bebasbermain judi togel, dan ma-yoritas pemain judi togel ini

adalah masyarakat ekonomimenengah ke bawah.

Salah seorang warga dikawasan Lembaga Pemas-yarakatan mengakui, tempatpenerimaan rekapan togelsudah cukup lama beroperasidi daerah itu. Maraknya juditogel dengan logo GASS,sejumlah ibu rumah tanggamerasa resah, karena peng-hasilan suamianya pas-pasandibawa pulang ke rumah.Mereka berharap, KapolrestaMedan yang baru yaitu Kom-pol Tagam Sinaga bisamembrantas judi togeltersebut. (TIM)

Judi Togel Kebal Hukum

MEDAN - Pengelola judi toto gelap (Togel) merkGASS di kawasan Kota Medan kebal hukum danterkesan menantang petugas kepolisian. Di KotaMedan dan sekitarnya, bahkan dihampir seluruhkota di Sumatera Utara, judi togel merk GASS,belakangan ini makin merajalela.

KPK POS

KORUPSIE D I S I 121

1 - 7 NOVEMBER 2010

3

NASIONAL

Diperiksa KPK, Miranda Goeltom BerangEks MenhutJadi SaksiSKRTBermasalahJAKARTA - Lama menghilang,malah eks Menteri KehutananMalem Sambat Kaban diperiksaKomisi Pemberantasan Korupsi.Pemeriksaan itu terkait dugaankorupsi pengadaan SistemKomunikasi Radio Terpadu(SKRT), di Kementerian Kehu-tanan pada 2006-2007, yangmerupakan program revitalisasidan rehabilitasi hutan senilai Rp180 miliar, namun ada kerugianuang negara sekitar Rp 13 miliar.

"Saya datang untuk memenuhipanggilan penyidik KPK. Sayadiperiksa sebagai saksi untuktersangka WandoyoSiswanto,mantan DirekturPerencanaan dan KeuanganKemenhut mantan staf ahlinyaterkait kasus pangadaan SKRT diDepartemen Kehutanan.Namanya juga atasan, ya jadisaksi buat bawahan," papar MSKaban yang datang ke KPKsekitar pukul 10.30 WIB, Seninpekan lalu.

Mengenakan kemeja putih dancelana panjang abu-abu, Kabanmenjelaskan proyek SKRT yangbermasalah ini merupakanwarisan era Presiden Soeharto."Ini gara-gara Pak Soeharto, he hehe. Ini kan proyek sudah lamapada zaman Pak Harto. Sayacuma meneruskan," papar priaberambut putih bercanda.Memang, sambung Kaban, proyekSKRT saat itu sempat dihentikandan dilanjutkan kembali, karenaada perubahan pengelolaan. Duluada Kanwil Kehutanan di seluruhpropinsi, semenjak otonomidaerah sekarang sudah tidak adalagi, dan tak terpelihara lagi.Karenanya, SKRT dihidupkanlagi karena memang dibutuhkansebagai alat komunikasi disejumlah hutan di Indonesia.

Kaban membantah proyekyang berujung pada dugaantindak pidana korupsi ini disebab-kan adanya penunjukan langsungkepada PT Masaro Radiokom,perusahaan yang dimiliki olehAnggoro Widjojo, kakak AnggodoWidjojo. Pelaksanaan SKRTsudah sesuai prosedur pelaksa-naan barang dan jasa, yakniKeppres Nomer 80 tahun 2003tentang pengadaan barang danjasa di instansi pemerintahan."Jadi substansinya bukan dipengajuan langsung. Karenapenunjukan langsung itu sudahdiatur di keppres tentang bagai-mana caranya. Dephut ketika itumenunjuk langsung PT Masaro,lantaran mempertimbangkanspesifikasi yang ditawarkan. KPKjuga sudah menyelidikinya." kataPolitisi Bulan Bintang.

Kaban juga membantah jikaterjadi kesepakatan dengan DPRdalam pengadaan itu. Dephutdengan DPR tidak adakesepakatan, tidak pernahberkoordinasi siapa yang akanmenang. “Yang jelas dari segipengadaan menurut saya itunormal. Nggak ada, kalau ada yapasti ketahuan lah,” jelas KetuaUmum PBB 2010-2015.

Juru Bicara KPK Johan Budimenjelasakan MS Kabandiperiksa sebagai saksi untuktersangka Wandoyo Siswanto,mantan staf ahlinya pada kasuspangadaan SKRT di DepartemenKehutanan. Sebelumnya, penyidikKPK juga telah menahan mantanKepala Biro Perencanaan danKeuangan KementerianKehutanan, Wandoyo Siswanto.Wandoyo diduga terlibat korupsiSKRT. Selain Kaban, penyidikjuga menjadwalkan pemeriksaanterhadap Sekretaris DirektoratJenderal Perlindungan KonservasiAlam Kemenhut,

Hartono. KPK juga akanmemeriksa Anggoro Widjojosebagai tersangka kasus SKRTdan perwakilan dari perusahaanpemenang proyek SKRT diKemenhut, PT Masaro Radiocom."Agendanya memang begitu,kemarin memang sudah DPO(Daftar Pencarian Orang) danhari ini dijadwalkan diperiksa.Saya belum tahu dia hadir atautidak," lanjut Johan. Sebelumnya,KPK juga telah menetapkanAnggoro Widjojo sebagai tersang-ka kasus korupsi SKRT, pertenga-han 2009 lalu. Tersangka lainnyayaitu Direktur Utama PT MasariRadiocom, Putranefo A Prayugo.Kasus SKRT merupakan programrevitalisasi dan rehabilitasi hutansenilai Rp 180 miliar dan didugamerugikan uang negara sekitarRp 13 miliar. (ENDY)

JAKARTA - Miranda Swaray Goeltom, eks Deputi Gubernur Senior BankIndonesia diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak tanggung-tanggung, pemeriksaan itu dilakukan dua hari berturut-turut. Senindan Selasa pekan lalu. Kondisi ini membuat Miranda stress, sehinggasikap dongkol, sewot, jengkel saat dimintai komentarnya.

MIRANDA DIPERIKSA–MantanDeputi Gubernur Senior BankIndonesia Miranda SwarayGoeltom usai menjalanipemeriksaan di KPK, Jakarta,Senin (25/10). Mirandadiperiksa hampir sembilanjam terkait kasus penyuapancek perjalanan 480 lembarsenilai Rp24 miliar untukmemuluskan dirinya agarterpilih sebagai deputigubernur senior BI tahun2004.

"Kalian (wartawan - Red)tutup mulut, biar saya yangbicara. Saya dipanggil sebagaisaksi untuk lima tersangka. Ke-marin empat tersangka," ketusMiranda, usai menjalani peme-riksaan di ruang penyidik. Haripertama, Wanita kelahiran Jakar-ta 19 Juni 1949, datang ke gedungKPK pukul 09.20 WIB, denganmengenakan setelan blazer abu-abu dipadu rok selutut langsungmasuk gedung lembaga antiko-rupsi, didampingi asistennya.Alumni S1 FE-UI dan Doktor(S3) dalam Ilmu Ekonomi BostonUniversity, USA, enggan mela-deni pertanyaan wartawan.

Sekitar pukul 18.24 WIB, atausekitar sembilan jam diperiksaMiranda keluar dari gedung KPK.Langkahnya yang dikawal se-orang pengawal pribadi berba-dan kekar serta sangar, takmenghiraukan wartawan. Malah

mengangkat handphone. "Ini sayamau sms, atur saja harganya,"papar Miranda berpura-purakarena tak ada dering teleponapalagi nada getar. Dan bergegasmasuk sedan Toyota CrowneRoyal Saloon hitam No Pol B2479 TZ. Mobil tancap gas kabur.

Hari kedua, Miranda SwarayGoeltom kembali diperiksa. Pe-meriksaan berlangsung hanya 3jam, namun raut muka Mirandasudah tidak menunjukkan sikaptak bersahabat. Emosi Mirandanampak kurang terkendali usaidiperiksa, sebab saat bergegasmelangkahkan kakinya menujumobilnya Mercedez-Benz E 260warna hitam berplat B 196 MGdi lobi gedung, tapi terhalangpuluhan wartawan yang memin-ta komentar soal pemeriksaan.

"Kalian tutup mulut, biar sayayang bicara. Saya dipanggil se-bagai saksi untuk lima tersangka.

Kemarin empat tersangka," ketusMiranda. Kelima tersangka yangdimaksud yakni para politikusdari Partai Golkar, Paskah Su-zetta, Bobby Suhardiman, AhmadHafis Zawawi, Anthony ZeidraAbidin, dan Martin Bria Seran.Miranda mengaku, para penyidikmencecarnya seputar proses pe-milihan. Mulai dari pencetususulan namanya di kalanganlegislator hingga hubungannyadengan istri mantan WakapolriAdang Daradjatun,Nunun Nur-baetie yang diduga mendistri-busikan cek pelawat senilai totalRp 24 miliar itu.

"Saya menjawab semua de-ngan sebenarnya. Saya kenal BuNunun sebagai teman sosialita.Saya tidak pernah menjanjikanmemberi uang atau menjanjikanapapun kepada siapapun sebelumatau setelah pemilihan. Jadi sayadipilih sebagai deputi gubernursenior bank sentral periode 2004-2009 karena kemampuan saya,"tegasnya. Saat ditanya penga-kuan bekas politisi PDI Perjua-ngan Agus Condro yang me-nyebut Miranda sebagai pihakyang memberikan cek pelawat

pada para pimpinan fraksi partaiberlambang banteng bermon-cong putih dalam proses pemi-lihannya. "Kamu bohong!! AgusTjondro tidak pernah ngomongseperti itu," bantah Miranda de-ngan emosi tinggi sambil bergegaske mobilnya.

Juru bicara KPK Johan BudiSP mengakui Miranda diperiksapenyidik KPK sebagai saksi.Pemeriksaan kali ini dari pen-jadwalan ulang yang pada 4Oktober 2010. Namun KPK men-dapat surat pemberitahuan, jikaMiranda tidak bisa datang karenasedang berada di luar negeri.Pemeriksaan Miranda terkaitdugaan suap 480 lembar cekperjalanan senilai Rp 24 miliarbagi anggota DPR periode 1999-2004, agar bisa meluluskan Mi-randa menjadi deputi gubernursenior Bank Indonesia tahun2004. Miranda diperiksa dalamkaitan penetapan 26 tersangkabaru anggota Komisi IX DPR RIperiode 1999-2004 karena didugamenerima suap berupa cek perja-lanan setelah pemilihan dirinyamenjadi DGS BI 2004. Para wakilrakyat itu, diantaranya politisi

senior Partai PDI PerjuanganPanda Nababan dan politisiPartai Golkar--mantan MenteriNegara PPN/Kepala Bappenas-Paskah Suzetta.

Jumlah terbesar politisi yangdiduga menerima cek pelawatadalah PDI Perjuangan (14orang), Partai Golkar (10 orang)dan Partai Persatuan Pemba-ngunan (2 orang). Semua ter-sangka dijerat Pasal 5 ayat (2) joPasal 5 ayat (1) huruf a atau hu-ruf b, atau Pasal 11 UU No.31/1999 sebagaimana diubah men-jadi UU No;20/2001 tentangPemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana.

Sementara bekas anggotaDPR yang sudah dijatuhi hu-kuman terkait kasus ini, yakniDudhie Makmun Murod, EndinAJ Soefihara, Hamka Yandhu, danUdju Djuhaeri. Namun hinggakini belum berhasil mengungkapsiapa yang menjadi penyuapdalam kasus tersebut. Pembelicek pelawat itu adalah PT FirstMujur Plantation yang dimilikiArtha Graha Group, milik peng-usaha Tomy Winata. (ENDY)

Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

JAKARTA - Gembar-gembor di tahunpertama pemerintahan Susilo BambangYudhoyono-Boediono dalam membe-rantas korupsi, ternyata hanya lipservice. Tak ada prestasi menyejukkandalam berantas korupsi. TransparencyInternational Indonesia (TII) mencatatindeks persepsi korupsi (IPK) di Indone-sia, sepanjang tahun 2010 tidak menga-lami perubahan, stagnan, tidak menga-lami kemajuan dan tidak jauh berbedadibandingkan tahun sebelumnya. Tahun2010, IPK Indonesia mencapai 2,8 atauberada di posisi 110 dari 178 negara.Tahun 2009, IPK Indonesia menjadi 2,8berada di posisi 111 di antara 180negara. Tahun 2008 mencapai 2,6 atauberada di posisi 126 dari 180 negara.

Jadi, IPK Indonesia pada tahun iniberada satu kelas dengan negara, sepertiBenin, Bolivia, Gabon, Kosovo, danSolomon Island. "Itu artinya tidak adaterobosan baru dalam upaya membe-rantas korupsi di Indonesia. Beberapahal yang membuat indeks itu tidakbergeming adalah sikap tidak tegas daripemerintah dalam penanganan tindakpidana korupsi. Hal itu, tercermin tidaktegasnya penanganan kasus BibitSamad Rianto serta Chandra MartaHamzah, tidak tegasnya penetapanpejabat jaksa agung maupun pimpinanKPK," ungkap Ketua Dewan PengurusTII Todung Mulya Lubis di Jakarta,Selasa pekan lalu.

Selain itu, sambung Todung, kasusrekening gendut perwira Kepolisian,yang belum juga dituntaskan. Jugakasus mafia pajak Gayus Tambunan.Serta kasus korupsi yang dilakukanGubernur, Bupati, Walikota tak pernahtuntas penanganannya. Bahkan,perseteruan antarlembaga penegakhukum, seperti Cicak dan Buaya, jugaantarindividu kedua lembaga itu yangberlarut-larut berdampak negatif padapemberantasan korupsi.

Melemahnya pemberantasan korupsijuga melalui pelemahan sistematis KPK.Upaya pelemahan KPK itu, antara lainmelalui pengajuan judicial reviewterhadap Undang-Undang KPK,legislative review terhadap UU KPK,serta penarikan personel dari KPK."Secara institusional kita tidak melihat

adanya komitmen kuat untuk membe-rantas korupsi," ujar Todung. Karena itu,TII menilai kinerja pemberantasankorupsi di Indonesia selama satu tahunterakhir tidak mengalami kemajuan.Meskipun pemberantasan korupsi bisamembahana dengan segala kege-muruhannya, tapi di sisi lain korupsijalan terus, katanya.

Padahal Presiden SBY sendiri sudahmenjadikan IPK sebagai rujukankeberhasilan. Hal ini sudah diucapkandalam berbagai pidato di hadapan paramenteri, yang menyatakan berdasarkanRencana Pembangunan Jangka Mene-ngah (RPJM), pemerintah menargetkanskor IPK Indonesia 5,0 pada 2015. Apamungkin?, tambah Todung. Advokatsenior ini merasa tak yakin skor 5,0 iniakan tercapa. Bahkan meragukankinerja pemerintah dalam memperkuatlembaga penegakan hukum secarakeseluruhan yang mencakup kepolisian,kejaksaan, Komisi PemberantasanKorupsi dan pengadilan. Selama ini,Presiden SBY lebih banyak berpidatoterkait persoalan ini dibanding melaku-kan tindakan konkret. Padahal, yangdibutuhkan bukan lagi pidato, yangdibutuhkan saat ini adalah tindakannyata.

Sekretaris Jenderal TransparencyInternational-Indonesia (TII) TetenMasduki, hasil survey TII menyebutkannegara yang memperoleh IPK tertinggiadalah Denmark, Selandia Baru, danSingapura. Negara-negara ini mendapatskor 9,3 sehingga dipersepsikan sebagainegara yang paling bersih dari korupsidi antara 178 negara itu. Sedangkan,Somalia dipersepsikan sebagai negarayang “kotor” karena berada di peringkatpaling buncit dengan skor IPK 1,1.

Di antara negara-negara AsiaTenggara, posisi Indonesia ini tak terlalumemuaskan. Selain kalah dibandingSingapura, skor IPK Indonesia masih dibawah Brunei (IPK 5,5) Malaysia (IPK4,4), dan Thailand (IPK 3,5). Meskibegitu, Indonesia masih di atas Vietnam(IPK 2,7), Timor-Timur (IPK 2,5),Filipina (IPK 2,4) dan Myanmar (IPK1,4). Dengan kata lain, IPK di antaranegara Asia Tenggara, Indonesia beradadi posisi kelima di antara 10 negara.

"Kami menilai angka 2,8menunjukkan bahwa pemerintah belumserius memberantas korupsi. Untuk itu,perlu dukungan yang kuat terhadapKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Dulu memang lembaga antikorupsi iniaktif memerangi dan memberantas,namun kini malah diperlemah yangberdampak korupsi kembalimerajalela," komentar Teten. Tetenmenambahkan beberapa lembagapemerintah memberikan kontribusiterhadap stagnan kasus korupsi diIndonesia. Kinerja pengadilan yangburuk terhadap putusan kasus korupsidan legislatif juga tidak menunjukkanusaha maksimal untuk menyusunundang-undang pemberantasan korupsi.

Manajer Tata Kelola Ekonomi TII,Frenky Simanjuntak menjelaskanindeks persepsi korupsi atau CorruptionPerception Index (ICP) merupakanpengukuran tingkat korupsiberdasarkan persepsi negara di dunia.TII yang berbasis di Berlin Jermanmelakukan survei CPI berdasarkanindeks gabungan dari beberapa hasilsurvei yang dilakukan organisasi yangmenggabungkan data terkait persoalankorupsi. "Saya tegaskan metode surveiIPK ini bukan dilakukan oleh dariTransparency International (TI). Sayaingin meluruskan kesalahan sebagianorang selama ini. Bukan TI yangmelakukan survei. ICP lah yang meng-gabungkan data dari 13 survei yangdilakukan 10 organisasi di dunia denganrentang indeks nol (0) sama dengansangat korup dan 10 berarti sangatbersih dari praktik korupsi," jelasnya.Beberapa lembaga survei, sambung dia,antara lain Africa Development Bank,Asian Develompment Bank (ADB),Economist Intelligence Unit, GlobalInsight, World Economic Forum, WorldBank dan Political Economic RiskConsultancy (PERC). Masing-masinglembaga survei ini sangat mungkinberbeda dari tahun ke tahun.

“Namun untuk analisis (mem-bandingkan) antar waktu sebenarnyakurang tepat, karena lembaga-lembagasurvei bisa berbeda dari tahun ke tahun.Dan hasil survei ini masih diterima olehpemerintah negara-negara yang

bersangkutan karena memang belumada metode yang lebih akurat," tambah-nya. Wakil Ketua Komisi Pembe-rantasan Korupsi Bidang PencegahanMuhammad Jasin mengapresiasi hasilsurvei IPK yang dilakukan di 178negara. Salah satu faktor masih stag-nannya indeks persepsi korupsi diIndonesia, karena sistem hukum dansistem politik di Indonesia yang masihkorup. "Sekarang kan untuk menjadianggota DPR, DPRD, kemudian meme-nangi pilkada harus mengumbar duit. Danini berisiko politik, karena setiap pilkadatidak ada yang berakhir tenang, semuaricuh. Inilah yang dinilai oleh para penelitiinternasional itu," kata Jasin.

Di sisi lain, tak ada kemajuan dalampemberantasan korupsi disebabkanbelum efektifnya proses reformasibirokrasi. Juga sistem pemberantasankorupsi yang tak terintegrasi. Tigalembaga penegak hukum yang adaselama ini saja sempat tidak harmonissatu sama lain.

"Pencegahan dan pemberantasankorupsi bukan hanya kewenangan KPK.Lembaga penegak hukum yangbertugas menangani korupsi hakikatnyaberjumlah tiga lembaga, Kepolisian,Kejaksaan dan KPK. Selain itu, adalembaga-lembaga lain yang bertugasmelakukan pencegahan tindak pidanakorupsi. Yakni, lewat reformasi birokrasidi masing-masing lembaga tersebut.Peran ini dipegang oleh KementerianPendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi. Jadi pencegahandan pemberantasan korupsi bukanhanya tugas KPK,” tuturnya.

Yasin pesimistis terhadap rencanapemerintah menjadikan IPK Indonesiapada 2014 menjadi 5,0 atau setaradengan Malaysia. Karenanya, rencanamencapai 5,0, terlalu tinggi dan takmungkin, posisi pada angka menjadi 3,5saja itu bagus. "Memang salah satu yangperlu dilakukan untuk menaikkan IPKIndonesia adalah pemerintah proaktifmendorong reformasi birokrasi yanghingga sekarang baru tiga lembagayang memulainya, yakni Badan peme-riksa Keuangan, Kementerian Keua-ngan, dan Mahkamah Agung,"ungkapnya. (ENDY)

KPK POS

KORUPSIE D I S I 121

1 - 7 NOVEMBER 2010

4

SUMUT

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno,Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, M Nasir Dongoran, Toib Harahap;BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Amoni Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga, Ghazali Hasan (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon EdySaragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima,Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin,Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (AcehTamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian,Sahidin (Kutacane); Syahril (Rokan Hilir), Zulkifli, Kusjul (Indragiri Hulu); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).

Bangunan TrotoarDinilai Sia-siaKISARAN - Pembangunan trotoar yangterletak di Jalan Ahmad Yani, persisnya didepan kantor Bupati Asahan, dinilai sangatmerugikan keuangan Pemkab Asahan.Pasalnya, trotoar yang terletak di jalanprotokol lintas Sumatera ini sejak dibangunhampir setiap hari terbentur dan roboh olehtruk yang lewat.

Pantauan di lapangan, selain tidakmemadai ukuran lebar jalan juga tidak adarambu-rambu untuk mengisyaratkan bah-wa truk tidak diperbolehkan saling men-dahului.

Dorman Silitonga, Ketua LembagaPemantau Pengelola Keuangan dan HartaNegara (LP2KHN) Asahan menyatakan,untuk mengindari kerugian Pemkab agarsegera melakukan pelebaran jalan padaruas sepanjang jalan tersebut. "Kemudianpada sepanjang jalan ini dinas perhubunganmemasang rambu-rambu untuk mengisya-ratkan larangan mendahului," ucap Dor-man, Jumat pekan lalu.(IN)

Kepsek Diduga 'Telap' BOSPANYABUNGAN - Oknum Kepala SekolahDasar Negeri No.142616 Manyabar, Keca-matan Panyabungan, Kabupaten Madina,di duga tidak 'menelap' dana bantuanoperasional sekolah (BOS) triwulan ke tigasenilai Rp 17 juta. Yasin, salah seorangsumber terpercaya mengatakan oknumKepsek terindikasi telah menyalahgunakanjabatannya.

"Soalnya, dana tersebut sudah di cairkanpada bulan Agustus 2010 tapi tidak disalurkan sesuai dengan petunjuk teknisnya,malah di belanjakan untuk kepentinganpribadi," kata Yasin, Senin pekan lalu.

Masih kata sumber, keperluan sekolahtermasuk buku pelajaran tidak ada yangbaru. "Semua masih buku lama. Sayalangsung menemui Kadis PendidikanMandailing Natal Bapak Drs MusaddadDaulay MM, agar dia menindak tegasbawahannya yang telah merusak nama baikdunia pendidikan. Kalau perlu copot darijabatannya," tegas Yasin, Senin pekan lalu.Sementara oknum Kepsek berinisial STD,ketika dikonfirmasi menyangkal semuatuduhan.

Menurutnya, ada unsur keterlambatansaja dan kebetulan pencairan dana BOSbertepatan dengan libur sekolah dan iapulang kampung. "Saya baru bisa mencair-kan dana di bulan September dan semuahonor guru-guru sudah saya bayarkan danyang menyangkut peralatan sekolah sudahsaya belanjakan," ucapnya.

Menejer dana Bos Kabupaten MadinaDarwin Marpaung SH mengatakan sesuaiJuknis dan SP2B pihaknya hanya men-cairkan dana saja.

"Setelah itu bukan urusan kami, kamihanya memonitoring saja ke sekolah. Kan,di situ ada inspektorat untuk memerik-sanya dan setelah selesai SP2B itu bukanurusan kami lagi. Terserah Kepsek lah maudi kemanakannya dana itu, bukan urusankami," ungkap Darwin.(TH)

Pemuda LIRA Sumut :

“Segera Tetapkan TersangkaKorupsi Bina Marga Medan”MEDAN - Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut,Marulam Silalahi SE, meminta Kejaksaan Tinggi Sumut memeriksaAPBD 2009 Dinas Bina Marga Medan. Khususnya untuk proyekdrenase dan gorong-gorong dengan pagu anggaran miliaran rupiah.

“Sampai saat ini pihak pe-negak hukum belum ada yangberani menetapkan siapa ter-sangka dari kasus dugaan ko-rupsi di Dinas Bina Marga KotaMedan. Padahal kasusnya sudahlama sekali dilaporkan ke PoldaSumut. Oleh karenanya, kamimeminta agar pihak Kejatisuuntuk lebih proaktif mengung-kap kasus korupsi, jangan hanyamenunggu bola, sekali-sekalicobalah untuk menjemput bola,”kata Marulam, Rabu pekan lalu.

Dari data yang dimiliki LI-RA, berdasarkan buku APBDPemko Medan, anggaran di Di-nas Bina Marga pada APBD2009 mencapai Rp 133. 814.272.225. Dari total anggaranpada P-APBD 2009 ditambahlagi sebesar Rp 87 miliar yangdihabiskan dalam waktu empatbulan. Masa anggaran terhitungbulan September 2009 hingga 31Desember 2009. “Berdasarkanpenulusuran dan uraian timkami, diketahui nilai anggaran

yang diduga fiktif dan disele-wengkan mencapai Rp 19 mi-liar,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, sesuaipengumuman pelelangan untukpaket pengadaan barang danjasa yang diumumkan pada 9Oktober 2009 dengan No 02/PAN-DBMKM/P-APBD/2009proses pengumuman terhadaptiga proyek program pening-katan dan prasarana aparatur,program rehabilitasi dan pemeli-haraan jalan dan jembatan sertaprogram peningkatan saranadan prasarana kebinamargaandinilai cacat hukum.

“Buktinya melanggar Kep-pres No 80/2003 tentang barangdan jasa, pengumuman lelangtidak disampaikan secara terpe-rinci yakni tiga paket kegiatan,adanya upaya melakukan mani-pulasi kegiatan,” sebutnya.

Selain itu, bebernya,terkait proses pelelanganpada kegiatan programrehabilitasi dan peme-

liharaan jalan dan jembatan,sebanyak 4 paket tidak adadokumen Rencana Kerja danSyarat (RKS) proyek yangdisediakan oleh panitia lelang.

“Hal inilah yang diduga te-lah melenceng dari maksud dantujuan sasaran yang dicapai.Dan ini bisa dicek dari krono-logis administrasi hasil prosesdokumen penawaran yang ada,”katanya.

Selanjutnya, pada prosespelelangan terhadap kegiatan 7paket untuk menunjang kegiat-an kebinamargaan, diduga telahterjadi monopoli dalam halpengadaan 7 paket mobil.

Dimana, anggaran senilai Rp13,3 miliar hanya dilaksanakanoleh 3 rekanan saja. “Diduga adarekanan peliharaan KepalaDinas Bina Marga Kota Medan,”ungkapnya.

Tak hanya itu, dia juga me-nyebutkan, bahwa apa yangsudah dijalankan oleh Poldasusebaiknya lebih ditingkatkanlagi, sehingga dugaan penye-lewengan dan pekerjaan fiktifoleh Dinas Bina Marga KotaMedan bisa segera diketahui.

“Disamping itu, kami jugaminta agar Kejatisu turut serta

melakukan penyidikan ini, ataumeminta agar kasus yang ada diPolda dilimpahkan ke Kejatisu,karena dinilai lamban. Kamiminta kepada para penegakhukum yang telah menerimalaporan ini segera melakukanproses hukum di Dinas BinaMarga Kota Medan, kami du-kung pihak penegak hokum yangakan membawa kasus ini hinggaperadilan,” tegasnya.

Di tempat terpisah, praktisihukum, Muslim Muis SH me-nyampaikan, bila ada dugaantindak pidana korupsi, kemudiansudah ada dilakukan pengum-pulan data dan keterangan sertaanalisis hukumnya ada dugaanpelanggaran. Maka, sudah bisadiambil langkah hukum.

Terkait adanya pernyataanKapoldasu akan membawa per-soalan ini ke peradilan, tentunyasangat baik, sebab apapun yangterjadi dan pelanggaran apapunpembelaannya tetap saja dipengadilan.

“Jadi semakin cepatnya di-bawa ke peradilan, maka se-makin cepat pula persoalan itutuntas, bila sekarang ini mas-yarakat masih bertanya-tanya,”ucapnya.(MEI)

Proyek SwakelolaPengecatan GedungDPRD Asal JadiBINJAI - Proyek swakelola pengecatangedung DPRD Binjai yang terletak di JalanVeteran, Kecamatan Binjai Kota, dengananggaran sebesar Rp 33 juta, terkesan asaljadi. Hal itu terlihat dari tidak semua bagiangedung di cat, seperti terali besi, jendela danpengecatannya hanya satu kali timpa.

Kumar, Sekretaris Dewan saat dikonfir-masi mengatakan tidak tau menahu danmengarahkan ke bagian keuangan. “Sayatidak tahu, coba tanya dengan bagian ke-uangan.” Surianto selaku Kepala BagianKeuangan DPRD Binjai, mengaku tak banyakmengetahui. “Saya tidak tahu berapa kaleng catdan anggaran yang sudah habis. Tanya denganSekwan lah, dia lebih mengetahuinya,” ujarnyamengelak, Senin pekan lalu.

Kata Surianto, untuk pengambilan uangSekwan yang terlebih dahulu menandata-ngani cek. "Kan, tak mungkin Sekwan taktau tentang proyek swakelola ini. Proyekini juga mendapat PPH sebesar 10 persen.Sementara PPL sebesar 1,5 persen, yangmengerjakannya CV Rizki Prabowo, hanyaitu yang saya tahu,” ungkapnya.

Sebelumnya, seorang pekerja yangmengerjakan proyek tersebut mengakupengecatan gedung hanya menghabiskan 15kaleng cat besar dan cat minyak kalengkecil. Pantauan dilapangan terlihat banyakbagian gedung yang tidak di cat. Hanyayang terlihat dalam pandangan mata sajayang di cat, diduga pengerjaan ini hanyaasal jadi. Gedung dewan terlihat takterawat, rumput sudah tumbuh tingginamun tidak dibersihkan.Padahal anggaranuntuk perawatan gedung tersedia, namunpihak Sekwan seakan tidak peduli. (SBR)

RANTAUPRAPAT - BupatiLabuhanbatu dr H TigorPanusunan Siregar SpPDmelalui Inspektur KabupatenH Erwin Siregar SH, memintaseluruh Pegawai Negeri Sipil dijajaran Pemkab setempat agarmenjauhi tindakan yangberbau korupsi. “Saya ingat-kan, Inpres Nomor 5 Tahun2004 tentang percepatanpemberantasan korupsi sejalandengan salah satu misi yangditetapkan, yakni mening-katkan pelaksanaan pene-gakan hukum yang berorientasipada pemberantasan KKN,” ujarInspektur pada Apel Gabungan,Senin pekan lalu.

Untuk itu, bupati memintakepada para PNS supayaberfikir jernih dan mematuhi

semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dikatakan, dalam siklusmanajemen pemerintahan,posisi pengawasan mempunyaiperanan penting dan strategisdalam menentukan keber-hasilan penyelenggaraanpemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan. Karenaitu, diminta peran pengawasanharus ditingkatkan.

“Seluruh aparat pengawasfungsional dituntut harusmampu menjadi teladan danbekerja profesional sehinggalebih baik dari yang diawasidan mampu memotivasi danmenggerakkan semua perang-kat daerah agar bekerja sesuaidengan rencana dan peraturanperundangan yang berlaku,”

ujarnya.Diungkapkan, berdasarkan

hasil pengawasan dan evaluasiyang dilakukan terhadapkinerja SKPD di lingkunganPemkab Labuhan Batu, masihbanyak kekurangan yang harusdibenahi, pelaksanaan tugas yangtidak tepat waktu atau laporanterlambat sehingga berpengaruhdengan tugas yang lain.

Menyikapi hal itu, parakepala SKPD diharapkanmeningkatkan pengetahuandan semangat kerja sertadayagunakan seluruh staf agartugas pokok dan fungsimasing-masing dapat dilak-sanakan secara profesionalsehingga roda organisasi dapatberjalan secara lancar.

Aparat pengawas internal

yang merupakan ujung tombakuntuk menciptakan kinerjapemerintahan yang baik danbersih harus mampu menjaditeladan dan lebih baik dariyang diawasi, baik kualitassikap mental maupun kualitasprofesional supaya bisamendorong semua unsurperencana dan pelaksanabekerja sesuai rencana danperaturan yang berlaku.

Penyusunan dan penetapanKebijaksanaan Umum Ang-garan (KUA) dan Prioritas danPlafond Anggaran Sementara(PPAS) dan R.APBD 2011supaya diproses tepat waktusesuai dengan peraturan.

Kemudian, penggunaanggaran supaya bekerja kerasdengan memacu tugas, mening-

katkan pengawasan danpengendalian terhadap bawahanserta semua kegiatan yangdikelola masing-masing agarsemua program dan kegiatanyang sudah dianggarkan dalamAPBD dan P.APBD 2010m dapatterlaksana tepat waktu dan benarsesuai dengan rencana danperaturan berlaku.

Para pengelola PendapatanDaerah supaya meningkatkankegiatan dan mengintensifkanpemungutan agar realisasipendapatan dapat tercapaiminimal 100 persen sesuaitarget yang ditetapkan.Penyusunan program dankegiatan tahun anggaran 2011SKPD supaya sesuai denganvisi dan misi bupati yang telahditetapkan.(HAH)

Bupati Minta PNS Jauhi Korupsi

Pembangunan Iptek Dinilai HanyaMenghabiskan Anggaran

BINJAI - Mantan Direktur Uta-ma Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Tirtasari Binjai,tahun 2000-2001, DarwinsyahSE, akhirnya angkat bicaraterkait pengajuan anggaransebesar Rp 5,2 miliar untukInstalasi Air Keruh (Intek) atauCentral Water Trade Pump (WTP)yang dilakukan Dirut baru saatini, Dedi Syahfitri.

Menurut Darwinsyah, Jumatpekan lalu, apa yang dilakukanDedi hanya menghabiskan ang-garan APBD saja. Namun, hasil-nya tidak akan pernah memuas-kan. Sebab, bobroknya PDAMTirtasari Binjai bukan karenakurangnya anggaran, tetapiamburadulnya menajemen yangditerapkan.

Lebih jauh dijelaskannya,kebobrokan PDAM Tirtasaraisaat ini juga disebabkan banyak-nya tenaga honorer yang ditam-pung. “Coba kita lihat saat ini,pegawai honorernya saja sudahmencapai 150 orang, bagaimanaperusahaa mau maju. Lebihbanyak pengeluaran daripadapenghasilan,” ujar Darwin.

Parahnya lagi, sudah tenagahonorer jumlahnya cukup besar,

jumlah pelanggan malah ber-tambah sedikit, sekitar 1000pelanggan dari jumlah sekarangsekitar 11.500 pelanggan. “Masasaya menjabat dulu, tenaga ho-norer hanya 80 orang dan jumlahpelanggan dapat naik cukup sig-nifikan, sekitar 2000 pelanggan.Sehingga, penghasilan tidakmenjadi beban untuk membayartenaga honorer,” tegasnya.

Pada tahun 2001 sesuai de-

ngan kenaikan tarif, PDAMTirtasari Binjai sudah bisamandiri dan tidak lagi mengha-rapkan suntikan dana APBD.“Hal itu sudah pernah saya ucap-kan, saat pembahasan kenaikantarif. Apa yang saya katakan ini,bukan berarti saya ingin menjadiDirut lagi, saya tidak mau jadiDirut jika dana PDAM TirtasaraiBinjai tetap diambil dari APBD,”ucapnya.

Melihat kemunduran kinerjaPDAM Tirtasari dan terus meng-habiskan anggaran, Darwindengan tegas mengatakan ke-pada Dirut PDAM Tirtasari, lebihbaik mundur dari pada tidakmampu membuat PDAM men-jadi mandiri. “Kalau cuma sam-pai seperti ini, semua orangpunbisa jadi Dirut. Coba dong, buatPDAM mandiri tanpa ada sun-tikan anggaran. Kalau memangtidak bisa lebih baik mundur,daripada anggaran habis sia-sia,” tukas Darwin .

Ia meminta kepada pemerin-tah kota dan DPRD Binjai, agarterlebih dahulu mempertim-bangan atas pengajuan yangdilakukan Dirut PDAM TirtasariBinjai. “Kalau anggaran kitaberikan begitu saja tanpa adapertimbangan, saya khawatiranggaran yang diberikan habis.Namun, PDAM Tirtasari tetapseperti ini saja tanpa ada kema-juan sedikitpun.”

Menanggapi masalah ini,anggota DPRD Binjai, dari par-tai Hanura Surya Wahyu DanilSH, mengatakan bahwa PDAMTirtasari Binjai sudah banyakyang bersalahan, seperti peng-

angkatan Dirut yang tidak mela-lui fit and propertes dan hal itu su-dah melanggar Peraturan Daerah(Perda) Nomor 12 Tahun 2006.

“Anggaran dari Pemprovsusampai saat ini belum selesaidan masih di audit oleh BadanPemeriksa Keuangan. Kalaupunanggaran yang diajukan inidisetujui, maka terjadi anggaranyang tumpang tindih. Untukmasalah ini, akan kami bahasdalam gabungan komisi sertamembentuk panitia khusus (Pan-sus),” ujar Surya.

Sebelumnya, Dirut PDAMTirtasari mengatakan, pemba-ngunan Iptek atau WTP untukmengontrol debit air sungaiBingei yang masuk pada bakpenampung seresvoar yang di-lengkapi klep buka tutup. “Inikita lakukan untuk memenuhikebutuhan 11.500 pelanggan,”ujar Dedi, seraya menambahkan,saat ini seresvoar di PDAM ha-nya 2 unit yang dapat menam-pung 2000 meter kubik, dengankecepatan air 200 liter per detikdan jika anggaran direalisasi-kan, maka air dapat ditampungsekitar 3000 meter kubik dan 300liter perdetik. (SBR)

Kejatisu PeriksaSekda LangkatLANGKAT - Kejaksaan TinggiSumatera Utara, Senin siang pe-kan lalu, memeriksa Sekda Kabu-paten Langkat, Surya Djahisa ter-kait dugaan kasus korupsi APBDtahun 2007, dalam proyek pema-tangan lahan di Kawasan BukitLawang, Bahorok, yang merugi-kan Negara sebesar Rp 1,7 miliar.

"Pihak Kejati Sumut telahmelakukan pemanggilan danmemeriksa Surya Djahisa SekdaLangkat dalam kasus korupsi AP-BD langkat Tahun 2007," hal inidikatakan Kasi Penkum KejatisuEdi Irsan Kurniawan Tarigan.

Pemeriksaan terhadap SuryaDjahisa masih dalam tahapansebagai saksi. Pemeriksaan dilaku-kan pada hari Kamis dan Jumatlalu. "Karena beliau ada kesibukandinas makanya pemeriksaantidak selesai dan akan dilanjutkanminggu depan ini," kata Edi.

Menurutnya, korupsi APBDlangkat tahun 2007 ini sudahmenetapkan H Taufik menjaditersangka dan sekarang ini jaba-tannya Kabag Keuangan di Ka-bupaten Langkat.

"Walaupun begitu tidakmenutup kemungkinan SuryaDjahisa naik statusnya menjaditersangka," jelasnya.

Menurut Edi Irsan Tarigan,dana APBD Langkat tahun 2007ini sebenarnya dikerjakan padatahun 2002 dan telah merugikannegara sebesar Rp 1.7 milyar.

"Yang menjadi kejanggalankok pengerjaannya udah lamatetapi menggunakan dana APBDTahun 2007," tegasnya. (IMBC)

KPK POS

KORUPSIE D I S I 121

1 - 7 NOVEMBER 2010

5

LIPSUS

Tuntut Naik demi Utang Kampanye

Lagi-lagi Sumatera Utara, khususnya Kota Me-

dan harus menanggung malu atas ulah para

pemimpinnya. Bagaimana tidak setelah orang

nomor satunya, Syamsul Arifin SE yang menjabat

sebagai Gubernur harus ditahan dengan sang-

kaan melakukan korupsi. Kini Kota Medan

bakalan tidak memiliki walikota. Pasalnya, sejak

pekan ini pihak Kejaksaan Tinggi Sumut telah

menetapkan Rahudman Harahap yang baru

beberapa bulan menjabat sebagai Walikota

Medan menjadi tersangka korupsi.

Anggota Dewan, Alat Produksi Parpol

JIKA kinerja anggota dewanyang terhormat sudah baiktidak ada masalah mauberapa pun gaji merekadinaikkan. "Sekarang yangjadi masalah, kerja takmaksimal tapi sudah banyakmenuntut," kata SekretarisDPC GAMKI MedanGelmok Samosir. Seha-rusnya seorang anggotadewan tidak boleh menge-luh. Masalah hutang kepartai jangan lagi dibe-bankan ke masyarakat. Gajiyang diterima selama ini,menurutnya sudah cukupuntuk kebutuhan hidup paraanggota dewan apalagiditambah dengan fasilitas-

fasilitas lainnya. "Cobafikirkan rakyat kecil danjangan hanya memikirkandiri sendiri saja," katanya.

Menurut Direktur GSPInstitute & Syndicated ini,besaran gaji dan tunjangananggota dewan yang naiksebesar Rp 27,6 miliar darianggaran 2010 yang hanyaRp 19 miliar sudah cukuptinggi. Padahal jika dilihatdari kinerja para anggotadewan sangat tidak seban-ding dengan yang pengha-silan yang mereka dapatkan.

"Dengan kinerja yangmasih buruk apa memangpantas mereka menuntutkenaikan gaji. Tunjukan dulu

kerja mereka baru menuntuthak karena sampai saat inimasyarakat belum melihatkinerja mereka," tegasnya.

Ia sangat tidak sepen-dapat jika gaji anggotadewan dinaikkan, alasannyamasih banyak infarstrukturyang perlu dibenahi daripa-da harus membuang-buanganggaran untuk kenaikantunjangan yang notabenesudah berkecukupan."Jangan kaitkan danbebankan utang kepadarakyat karena rakyat sudahcukup menderita dengankeadaan sekarang ini yangserba tidak stabil dalamsegala sektor."

Laki-laki ini menilaisampai saat ini kinerja paraanggota dewan masihdibawah 50 persen. Masalahburuh saja sampai saat inibelum mendapat kepastian.Belum lagi masalah petanidan nelayan serta masya-rakat miskin kota yangmenuntut perhatian peme-rintah untuk perbaikansektor perekonomian."Jangan setelah menjadianggota dewan lalu inginmemaksakan kehendakdemi kepentingan pribadi.Masyarakat pasti tidak akansetuju dengan kenaikantersebut sebelum masyara-kat melihat kinerja yang

maksimal dari paraanggota dewan," ujarGelmok.

Jika ini terjadi, menurut-nya, tindakan tersebutmerupakan suatu sikaparogansi terhadap masya-rakat. Dan alasan paraanggota dewan yangmengkaitkan dengan utangke partai bisa dikatakanalasan primitif. "Jika kinerjasudah maksimal baru bisamenuntut. Jangan majusebagai anggota dewan danpolitisi kalau harus berhu-tang. Anggota dewan harusmenjadi lokomotif dangerbong bagi kepentinganrakyat," tutupnya. (FER)

Kinerja Tak Maksimal Jangan Banyak Menuntut

ANGGOTA dewan seyogyanyaharus menampung aspirasi rakyat,yang menjadi pertanyaan siapayang menyuruh dan membayargaji mereka. Sudah pasti rakyat."Tapi yang jadi masalah mengaparakyat tidak dilibatkan denganmasalah kenaikan gaji paraanggota dewan tersebut," ungkapChairil Chaniago, mewakilimasyarakat Medan Utara. Diamengatakan, fungsi anggota

dewan sekarang ini sudahberbelok dari tujuan saatberkampanye. "Berapa besar lagipenderitaan yang harusditanggung rakyat..? Utangpribadi kok harus dibebankanpada rakyat..? Boleh-boleh ajameminta kenaikan tunjanga tapidalam konteks peningkatankinerja bukan untuk kepentinganpribadi," sebut Chairil.

Jika siap menjadi wakil rakyat

maka mereka harus siap dengankonsekuensi mereka terhadappartai. Selama ini yang tampak,seorang anggota dewan yangdiusung oleh partai hanyamenjadi alat produksi parpoluntuk mengumpulkan pundi-pundi demi kepentingan parpoltersebut. "Seharusnya seseorangsiap menjadi wakil rakyat makaharuslah punya sikap untukmemikirkan kepentingan rakyat,

bukan malah membuat rakyatsengsara."

Meminta kenaikan tunjangansah-sah aja tapi harus adaparameternya. Jika masyarakatnelayan, petani, buruh danmasyarakat kota sudah sejahtera.Tapi jika kesejahteraan tersebutbelum terlaksana maka kinerjapara anggota dewan belumberhasil dan kenaikan tunjangansebaiknya di fikirkan kembali

sehingga tidak menimbulkankemarahan ditengah-tengahmasyarakat yang sudah mulaimenjerit karena keadaan yangsemakin memburuk.

Pria berusia 36 tahun yang saatini sedang berada di Tsikmalayauntuk mengikuti kegiatan hariAgraria Nasional yangdilaksanakan oleh OrganisasiRakyat Serikat Petani Pasundanitu menyarankan, kepada

pemerintah untuk merubahanggaran tersebut. Seharusnyadana tersebut dialokasikan untukkepentingan rakyat. Masyarakattidak akan keberatan jika gaji dantunjangan anggota dewandinaikkan asal tepat sasaran danuntuk kepentingan rakyat. Bukanmalah sebaliknya, demikepentingan pribadi yaitumelunasi hutang-hutangnya kepartai.(FER)

PerluDipertanyakanMENURUT Praktisi Hukum JoiceHutagaol SH, kenaikan gaji dantunjangan anggota dewan perludipertanyakan. Kalau tujuannyahanya untuk melunasi utang kepartai tentu perlu pertimbangan.

Selama inirakyat sudahcukup men-derita jadijangan lagiditambahpenderitaannya.Karena rakyatmemilihwakilnyauntuk dudukdi kursidewan agarbisa men-dengar jeritandan kelu-

hannya. "Bukan malah menyengsa-rakan seperti yang dilakukananggota dewan kita saat ini," ucappengaca yang aktif di LBH KSBSIKorwil Sumut dan aktif menanganiperkara-perkara masyarakat kecilsangat menyesalkan dengan kei-nginan wakil rakyat tersebut.

Yang menjadi pertanyaan, lanjutJoice, jika gaji dan tunjangantersebut dinaikkan akandipergunakan untuk apa..? Dan apalagi yang kurang karena selama inisaja gaji anggota dewan sudah cukuptinggi. "Jika dikaitkan dengankebutuhan hidup keluarga sehari-hari, menurut saya gaji wakil rakyatsudah lebih. Jadi untuk apalagi mintakenaikan gaji. Tapi jika dikaitkandengan utang, menurut saya sangattidak pantas. Alasannya masalahutang wakil rakyat ke partaibukanlah menjadi tanggungjawabrakyat," tuturnya.

Dia menilai wakil rakyat dipilihrakyat untuk bekerja demikepentingan rakyat dan mereka pundigaji oleh rakyat. Jangan gunakanuang rakyat untuk membayarhutang. Ini sungguh tidak masukakal. Selama ini dimana keberadaanwakil rakyat, manakala rakyatdatang ke gedung dewan agarmendengarkan suara jeritan merekayang merasa tertindas? Jangankanmendengar, bahkan wakil rakyattersebut tidak merespon sama sekali.Hingga rakyat pulang denganmembawa penyesalan karena merasasalah memilih wakilnya.

Jika keinginan wakil rakyattersebut disetujui sudah selayak-nyalah anggota dewan memberikanperhatian pada rakyat kecil, harap-nya. Kedepannya, alangkah baiknyajika ingin mencalonkan diri sebagaiwakil rakyat perlu mempersiapkansegala sesuatunya termasuk modalkampanye sehingga tidak adaalasan lagi menuntut kenaikan gajidemi membayar utang ke partai.Dengan demikian wakil rakyat bisamenyatu bersama rakyat, kataalumni UNIKA ini. (FER)

Tidak Ada Korelasinya

"KENAIKAN tunjangan untukmembayar utang ke partai tidakada korelasinya," kata KetuaJurusan Teknik Elektro InstitutTeknologi Medan, Ir HermansyahAlam MT. Apa yang sudah didapat selama ini seharusnyadisyukuri. Jangan terlalu banyakmenuntut sementara kinerjanyabelum tampak. Kinerja anggotadewan selama ini belum kelihatankarena belum menyuarakan hatinurani rakyat yang selama inimereka ucapkan saatberkampanye. Kinerja wakilrakyat masih kurang. Barumencapai 20 persen.Dengankinerja yang begini apa sudahpantas menuntut kenaikan gajisementara kontribusinya kerakyat belum ada sama sekali.

Seorang guru honor, kataHerman sembari memberi contoh,dengan gaji Rp 500 ribu, bisabekerja dengan baik untukmendidik siswanya. Dan dengangaji tersebut si guru bisa men-cukupi kebutuhan keluarganyawalaupun pas-pasan. Tapi karenasi guru bekerja dengan ikhlas dantulus serta menyukuri apa yangdia dapatkan sehingga dia merasatidak kekurangan. Walaupundalam benak sangguru berharapadanyakenaikangaji.

Herman mengimbau kenaikan gajiwakil rakyat tersebut perluditinjau ulang kembali untukmenghindari kemarahan rakyat.Justru seharusnya anggota dewanperlu menyisihkan 10 persen darigajinya untuk rakyat. Bukanmalah menuntut kenaikan gaji.

Kenaikan Butuh ProsesDekan Fisipol Universitas

Sumatera Utara Prof Badaruddinmengatakan, menaikkantunjangan anggota dewa masihbutuh proses. Seharusnya RAPBDlebih di peruntukkan untukpeningkatan dan kesejahteraanrakyat. Bukan malah menaikkangaji anggota dewan yang sudahberkecukupan. Selama ini kinerjapara anggota dewan belummenunjukan sesuatu yangmenggembirakan apalagimembawa perubahan ditengahsituasi ekonomi yang sedanglemah. Para wakil rakyat janganmenjadikan utang untuk alasanmeminta kenaikan gaji. Utangpribadi haruslah menjadi tang-gungjawab pribadi juga, janganlagi membebankannya kepadarakyat karena rakyat sudah cukupmenderita dengan situasi yangsemakin memburuk. "Pemerintahharus punya hati nurani. Jangan

hanya menyetujui saja. Pe-merintah harus punya sikap

tegas. Denganmenunjukan kinerja

yang baik otomatisrakyat pun akansetuju dengankenaikan gaji yangdiminta paraanggota dewan,"

paparnya.(FER)

Tak mengambil pelajarandari kejadian ini, anggotadewan tingkat satunya kiniasyik masyuk memperkayadiri. Indikasinya dari drafrancangan anggaran penda-patan belanja daerah tahun2011, ada kenaikan tunjanganuntuk para anggota dewansebesar Rp 8,5 miliar. Bukannyamensyukuri, malah banyakwakil rakyat yang terhormatitu mengeluh masih kurangdan minta di tambah.

Para anggota dewan itumengaku terus terang belummelunasi utang-utang kampa-nye mereka seperti biaya balihosaat pemilihan tahun 2009 lalu.Dalam draf rancangan terse-but tertulis anggaran sekre-tariat DPRD Sumut berjumlahRp113 miliar. Sementara besargaji dan tunjangan pimpinandan anggota dewan sebesar Rp27,6 miliar, naik dari anggaran2010 yang hanya Rp 19 miliar.Selain itu, DPRD Sumut jugamengajukan pengadaan 29mobil dinas baru yang meng-habiskan dana Rp 7,9miliar.Bila kenaikan disetujui, setiapanggota dewan akan memba-wa pulang (take home pay) se-besar Rp 270 juta per tahunnya.

Artinya, take home pay satuwakil rakyat berkisar Rp 22,5juta per bulan. Ini jumlah yangtidak sedikit untuk menghargaikinerja para anggota dewantersebut. Apakah sudah pantasAPBD 2011 mengalami kenai-kan sebesar Rp 8,5 miliar biladibandingkan dengan kinerjapara anggota dewan. Dan se-baliknya jika mengalami ke-naikan apakah kinerja paraanggota dewan akan menga-lami peningkatan?

Kenaikan tunjangan ituharusnya disesuaikan denganpeningkatan pendapatan aslidaerah dan di sesuaikan denganaturan-aturan yang berlaku.Jika tidak sesuai maka kenaik-an tersebut akan menjadi te-muan. "Kenaikan tunjangansudah diatur dalam PP Nomor21 Tahun 2007 protokuler keua-ngan dewan disesuaikan PPNomor 19 Tahun 2007. Gaji dewantergantung besarnya PAD danbesarnya penghasilan kepaladaerah," kata Elfenda AnandaDirektur Fitra Sumut.

Kenaikan tunjangan yang

dirasakan kurang cukup untukmelunasi utang-utang kam-panye bukan urusan negara.Karena besar kecilnya biayakampanye saat mencalonkansebagai anggota dewan meru-pakan urusan masing-masinganggota dewan tersebut. “Tidaketis sebagai anggota dewanmembebani biaya kempanyekepada negara yang merupakanuang rakyat tersebut,” ujarnya.

Jika kenaikan ditinjau darikinerja yang sudah dilakukananggota dewan maka jawab-nya adalah belum maksimal.Apalagi kinerja anggota dewanmenjadi alasan dalam kenaikantunjangan tersebut. Tidak adaalasan biaya hidup merekatidak cukup dengan memintapenambahan biaya anggaran.

Kenaikan yang diinginkanpara anggota dewan itu meru-pakan suatu wujud kurangpeka-nya mereka dalam halkemiskinan, kesehatan danpendidikan. Kalau melihat visidan misi dari gubernur bahwamasyarakat tidak miskin, tidaksakit dan tidak bodoh makajelaslah anggota dewan yangmerupakan wakil rakyat tidakmenjalankan dan seakan tidakperduli dengan apa yang di-inginkan gubernur tersebut.

“Seharusnya honor dewanharus disesuaikan dengan un-dang-undang yang berlaku danmereka seharusnya lebih sensi-tif dengan kepentingan rakyatkarena mereka semua kegiatanmereka sudah difasilitasi olehnegara,” tegas Elfanda. Lan-jutnya, kenaikan ini merupa-kan pemikiran ingin memper-kaya diri sendiri. Karena dinegara mana pun tidak otoma-tis melakukan hal tersebut.Banyak cara untuk menginter-ventasikan janji-janji mereka.

“Anggota dewan bukan pe-dagang yang harus balik mo-dal. Sebaliknya mengevaluasidiri, bahwa mereka menjadianggota dewan mengatasna-makan rakyat maka merekatidak harus berhutang saatkampanye. Karena merekabisa di fasilitasi negara yangmenurut rakyat sudah cukup".

Kalau kinerja para anggotadewan sudah maksimal tidakmenjadi masalah mengalamikenaikan tunjangan karenahal ini berguna untuk

menghindari terjadinya kecu-rangan-kecurangan dalam arti-an mencari penghasilan tamba-han di luar aturan. “Jika kenaikantunjangan itu diimbangi dengankinerja yang maksimal tidakmenjadi masalah karena sudahada di aggaran,” ujar anggotaDPRD Sumut Komisi E dariFraksi PKS, Siti Aminah.

Siti menambahkan yang perludipantau adalah kinerja paraanggota dewan. Apakah merekabenar-benar atau tidak menjalan-kan tugasnya dengan maksimalsebagai wakil rakyat sehinggakenaikan tunjangan tersebutpantas dilakukan. Atau sebalik-nya, jika kinerja anggota dewantidak maksimal untuk apakenaikan tunjangan itu dilakukan.

Menyikapi salah satu alas-an anggota dewan mengingin-kan kenaikan tunjangan kare-na ingin membayar utang saatkampanye, Siti menyalahisikap rekan-rekan kerjanyatersebut karena telah mela-kukan money politik ataupolitik uang. Secara undang-undang pemilu anggota dewansudah salah karena telah mela-kukan kecurangan saat kampa-nye pencalonan. Untuk itu ja-ngan melibatkan rakyat untukmembayar utang mereka itu.

“Salah mereka sendiri ke-napa mereka money politik dantidak ada alasan menaikantunjangan karena ingin mem-bayar hutang. Ini menandakanmereka anggota dewan tidakberkualitas,” jelasnya.

Munurutnya, kenaikan tun-jangan sebesar Rp 8,5 miliarlebih baik tidak dilakukan jikadi lihat kinerja mereka yangrakus. Dan jumlah tunjangantersebut sangat berlebihan jikatidak dibarengi dengan kinerjamereka kecuali mereka men-jalankan tiga fungsinya seba-gai legislatif, pengawasan danpengangaran. Saat ini kinerjamereka para anggota dewanbelum berkualitas, hanya ba-nyak gertak-getak SKPD saja.

“Parahnya makin kaya me-reka makin rakus. Jangankanuang ratusan juta, uang seratusrupiahpun mereka ambil,” ujar-nya. Sebanyak apapun kegiat-an dan kebijakan yang dilaku-kan sebatas normatif saja.(VN)

KPK POS

POLITIKE D I S I 121

1 - 7 NOVEMBER 2010

6

N A DRIAU

SUMUT

Stuban DPRD Rohilke Bali Dipertanyakan

Luar Biasa…LSM Lakukan Study Banding

117 TenagaHonorDiusulkanJadi PNSBINJAI-Pemerintah Kota (Pemko)Binjai, sejauh ini sudah mengambildata seluruh tenaga honorer disetiap Satuan Perangkat KerjaDaerah (SKPD) untuk dijadikanPegawai Negeri Sipil (PNS).

Dari seluruh SKPD yang ada,Badan Kepagawaian Daerah(BKD) Kota Binjai, mendapatkansekitar 154 jumlah tenaga honorer.Baik gajinya dari APBD/APBNmapun non APBD/APBN. Jumlahtersebut, dibenarkan oleh KepalaBidang Program dan Mutasi BKDBinjai Bahrin, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (27/10).

Dijelaskan Bahrin, dari 154jumlah tenaga honorer yang sudahterdata, tidak semuanya diusulkanke Menpan. Melainkan, terlebihdahulu dilakukan perifikasi diKota Binjai melalui Inspektorat.“Kenapa kita lakukan perifikasi?Sebab, ada syarat yang harusdilengkapi tenaga honorer, dian-tarnya gaji harus dari APBD atauAPBN,”terang Bahrin.

Lebih jauh dikatakannya, selaingaji dari APBD atau APBN, masihada beberapa syarat lainnya yakni,tenaga honorer harus bekerja diintansi pemerintah yang diangkatoleh pejabat intansi itu sendiri,bekerja selama 1 tahun per 31Desember 2005, dan usia serendah-rendahnya 19 tahun dan tidakboleh lebih dari 46 tahun.

“Masa kerja 1 tahun per 31Desember 2005 itu, misalnya adatenaga honorer yang bekerja barusampai tanggal 4 Desember 2005,dan itu tidak bisa diajukan men-jadi PNS. Makanya dari 154 jumlahtenaga honorer yang kita ajukanhanya 117 orang,”terangnya, serayamenambahkan, hal itu diatur dalamPP 48 tahun 2005 dan surat edaranMenpan nomor 5 tahun 2010.

Namun kata Bahrin, dari 117orang yang kita ajukan ke pusat,belum tentu bisa menjadi PNS.Sebab, di pusat kembali dilakukanperifikasi yang dilakukan olehBadan Kepegawain Negara(BKN), Menpan, BPKP, dan regionalBKN Medan. “Perifikasi dilakukandari tanggal 25-30 Oktober 2010,tapi saya belum tahu kapan hasilnyaakan diumumkan,”ucap Bahrin.(SBR)

SUBULUSSALAM – Studi bandingternyata tidak saja dilakukan pihaklegislatif dan eksekutif. LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) jugamelakukannya, dan hasil serta manfaatyang diperoleh lebih nyata. Paling tidak,ada masukan yang dapat disumbangkankepada pemerintah daerah demikemajuan dan kemakmuranmasyarakat.

Seperti yang dilakukan LSM Berkah.Para personil di antaranya SyahrilTinambunan SE (Ketua), Darmin T(Sekretaris), Aristo Hulu (Humas), H.Dagok dan Masril Isa (anggota). Mereka

melakukan perjalanan ke beberapa daerahdi Aceh seperti Aceh Besar, Aceh Jaya,Abdya, dan beberapa daerah lainnya.

Syahril Tinambunan kepada warta-wan Koran ini menyebutkan berbagaihal terkait pemberdayaan ekonomirakyat, khususnya di bidang pertaniantanaman padi di beberapa daerah itu,perlu diterapkan di daerahnya. “Kalaumengenai pertanian tanaman padi, adabaiknya kita belajar dari kabupatenlain. Tidak perlu study banding jauh-jauh menghabiskan dana besar, didaerah tetangga kita pun bisa,”ungkapTinambunan, kemarin di Subulussalam.

Sebagai contoh, kata Syahril Tinam-bunan, dari hasil pertemuannya denganwakil Bupati Aceh Besar H AnwarAhmad SE AK pada Jumat (22/10) pekanlalu, Banyak hal yang dipetik tentangprogram pemberdayaan ekonomi rakyat.khususnya pertanian tanaman padi yangmembuat daerah itu sebagai salah satupenghasil beras terbesar di Aceh.

Demikian juga pemanfaatan hasilhutan seperti di Aceh Barat Daya(Abdya). Menurutnya di daerah Abdiyapemberdayaan biji rotan sangat besarfaedahnya menunjang perekonomianrakyat. Karena biji rotan ini menjadi

komoditi ekspor yang merupakan bahanbaku kosmetik.

“Banyak hal yang perlu kita contohdari daerah tetangga, sesuai kondisiagraris daerah ini,” sebut Tinambunan.

Disisi lain, seputar sengketa lahanrakyat dengan PT MSSB di Subulussa-lam, yang hingga saat ini belum tuntas,telah dibicarakan dengan Al-Fatah salahseorang anggota komisi B di DPR Aceh.Menurutnya Komisi B akan segeramembicarakan nya dengan komisi Auntuk ditindaklanjuti. “Beliau sangatmerespon permasalahan ini,” ujarSyahril Tinambunan.(KAR)

TANAH PUTIH - KebijakanBupati Rokan Hilir Annas Maa-mun melakukan pemekaran desadi wilayah Kabupaten RokanHilir (Rohil) ternyata tidaksemuanya berjalan mulus.

Seperti dimekarkannya DesaUjung Tanjung menjadi 4 Desa,yakni Desa Ujung Tanjung (In-duk) desa Ujung Tanjung Pema-tang Padang, Desa Ujung TanjungSelatan dan desa Impah. Ataskebijakan pemekaran desa terse-but, Bupati Rohil ‘kena batunya’.Untuk desa yang satu ini, kei-nginan Bupati tidak segampangmembalikkan telapak tangan.

Buktinya pelantikan kepaladesa pemekaran Ujung Tanjungtertunda hingga 3 kali. Ada apa?Padahal pemekaran tersebuttidak dipermasalahkan bahkandirespon sejumlah tokoh masya-rakat yang menginginkan peme-karan desa tersebut.

Kebijakan Bupati Rohil me-mekarkan Desa Ujung Tanjungberdampak fatal terhadap wargadi sekitar desa tersebut, sebabmasyarakat resah. Ini akibatulah Bupati Rohil yang diktator.Ia mengeluarkan kebijakan sesu-ka-suka hatinya.

Pemekaran desa-desa lain diwilayah Kab Rohil, kapan sajaAnnas Maamun mau melantik,sesuai jadwal tak pernah ditunda-tunda. Namun baru kali ini kejadianpemekaran desa ditunda-tunda.“Bahkan terancam gagal,”ujarDoni (34) salah seorang pedagangsaat bincang-bincang dengan KPKPos di Ujung Tanjung.

Menurut Doni, Annas Maamuntidak tegas dalam mengambilkeputusan terhadap pemekarandesa Ujung Tanjung. Doni menga-ku Desa Ujung Tanjung lain dariyang lain. Terkesan ada rasa takutBupati terhadap kepala desanya.

Padahal pelantikan kepaladesa (Kades) pemekaran desaUjung Tanjung sudah diagen-dakan Pemkab Rohil, undanganpun sudah beredar. Pelantikan yangdijadwal 15 Oktober, namun gagaldengan alasan bupati sibuk. Kemu-dian pelantikan ditunda 23 Oktober,juga gagal dengan alasan bupatipada tanggal tersebut adakegiatan lain. Selanjutnya ditun-da hingga tanggal 25 Oktober

Pelantikan kades pemekaransesuai undangan digabung de-ngan desa pemekaran yakni DesaSintong, yang pelaksanaannyadijadwalkan 25 Oktober. Ternya-ta yang dilantik Bupati hanyaKades pemekaran Desa Sintong,sedangkan kepala desa pemekaranUjung Tanjung, tidak diikut sertakandalam pelantikan tersebut.

Desa Sintong KecamatanTanah Putih yang dimekarkanBupati menjadi 4 Desa yakniDesa Sintong (desa lama) SintongPusaka, Sintong Bahtera danSintong Makmur.

Pantauan di lapangan, meskipelantikan kades pemekarandesa Ujung Tanjung mengalami

penundaan, ternyata tidak ber-pengaruh. Perpindahan peda-gang dari pasar tradisional Sela-mat Jaya Ujung Tanjung terusberlangsung ke Lapak baru diSimpang Kerbau sekitar 150meter dari Jl Lintas Riau-Sumut.

Lokasi baru pasar tradisionalSimpang Kerbau milik masya-rakat masih dalam wilayah DesaUjung Tanjung. Jaraknya dariPasar lama pasar Selamat Jayake Simpang kerbau hanya ber-jarak berkisar 400 meter.

Informasi yang berkembangmenyebutkan, dampak dari pe-mekaran Desa Ujung Tanjungmenjadi 4 desa sangat mere-sahkan masyarakat disekitardesa tersebut. Selain pengo-songan Pasar Selamat Jaya, sewakontrak yang sedang berjalanpunjuga terputus, dan sewa sisakontrak dikembalikan.

Dampak lain akibat peme-karan desa Ujung Tanjung yangdilakukan Bupati, ratusan mas-yarakat petani kebun di DusunImpah, salah satu dusun yangbakal masuk dalam pemekaranjuga resah. Petani kebun di dusuntersebut ikut jadi sasaran. Jalanumum yang dibangun masya-rakat menuju kebun masyarakatdiputus akibat penggalian seda-lam 2 meter dan sepanjang 6 km.Pengalian itu menggunakan alatberat yang bekerja siang-malam.

Parahnya lagi tanah uruganbekas galian ditumpuk padabadan jalan. Jangankan sepedamotor, pejalan kakipun kesulitanmelewati badan jalan tersebut,terlebih jika hujan. Para petaniyang memiliki lahan didusun itutak bisa beraktifitas.

Anto Isal warga Ujung Tan-jung ketika dimintai keterangan-nya melalui telphon Jumat (29/10) membenarkan pemutusanJalan dusun Impah. Anto mensi-nyalir pemutusan jalan tersebutdiduga dampak dari kebijakanBupati yang melakukan peme-karan desa Ujung Tanjung.

Kata Anto kejadian pemu-tusan jalan tersebut, puluhanmasyarakat yang memiliki lahandi Dusun Impah telah melapor keMapolres Rohil. Namun Polisi tidakmenanggapi laporan tersebut.“Alasan pihak Kepolisian, untuk me-manggil Kepala Desa Ujung Tan-jung H Syamsuri harus mendapatizin dari Bupati Rohil,” ungkap Anto

Abdul warga Tanah Putih yangdihubungi secara terpisahmengatakan alasan yang disam-paikan Polres terkesan dibuat-buat.“Mana ada aturannya memanggilKepala Desa harus Izin Bupati,paling-paling dilaporlah,” katanya.

Menurut Abdul kalau memangdi Polres Rohil tidak ditanggapi,masyarakat yang dirugikan akanmengadu ke Mapolda Riau mela-lui Devisi Propam Polda Riaudengan tembusan ke KomnasHAM– RI, Propam Mabes Polridan Kementerian Kehutanan RI,”katanya.(PUR)

Bupati Rohil‘KENA BATUNYA’

TANAH PUTIH –Studi Banding(Stuban) 30 anggota DPRDRokan Hilir (Rohil) ke KabupatenJembrana Bali disikapi kalanganaktifis LSM dinilai Stubantersebut proyek akal-akalanuntuk menghambur-hamburkanuang rakyat.

Sebanyak 30 Anggota DPRDRohil Stuban ke Bali belum ter-masuk 6 orang PNS dari Sekre-tariat Dewan dan 2 oknum warta-wan harian lokal yang bertolakke Pulau Dewata Bali. Ke-38 orangtersebut disinyalir biaya yang digu-nakan sebesar Rp700.000.000diambil dari APBD Rohil.

Tujuan Stuban anggota DPRDRohil ke Jmbrana Bali itu, untukmelihat dari dekat objek wisataapa dan prospek apa saja yangbisa dikembangkan di Rohil.Namun hingga berita ini ditu-runkan, Stuban DPRD tak jelas.Ketidakjelasan kunjungan itudinilai sejumlah kalangan melu-kai hati rakyat, karena tidak je-las kontribusi apa yang diperolehpara oknum anggota DPRD itu.

“30 anggota DPRD yang ber-angkat ke Bali menggunakanuang rakyat harus mempertang-gungjawabkan uang yang digu-nakan,” ujar Khairuddin KetuaUmum Lembaga Swadaya Mas-yarakat Pemantau Asset Daerah(LSM-PAD) Riau saat bincang-bincang dengan KPK Pos di

Dumai Rabu pekan lalu.Khairuddin putra daerah asal

Bagansipaiapi yang juga Sekre-taris Ikatan Keluarga Rokan Hilir(IKROHIL) Dumai, seorang pen-siunan PNS 3 tahun lalu. Iamengaku sangat kewewa denganprilaku yang tidak terpuji oknumDPRD Rohil. Stuban DPRD yangterpublikasikan ke publik ‘berjo-get ria’ di salah satu kafe di PulauDewata Bali dan berfose di Pan-tai Kuta. “Jelas itu sangatmemalukan,” ungkapnya

Padahal masyarakat berharapsekembalinya para anggota DP-RD yang melakukan Stuban keBali itu, ada ‘oleh-oleh’ yang dija-dikan kontribusi untuk daerahRohil. Ternyata hingga saat ini,potensi apa yang bisa dibangundi Rohil belum juga di publi-kasikan. “Tak jelas apa yangmereka kerjakan,” ujarnya

Stuban dengan jumlah 38orang merupakan pemborosan.“Kalau hanya Stuban ke Ka-bupaten Jembaran, cukup 6 atau8 orang. Diambil dari setiapfraksi ditambah 2 orang PNStermasuk Humas Sekwan. “Untukmempublikasikan kegiatan terse-but cukup dengan relis kepadawartawan,” tandas Khairuddin.

Khairuddin juga mengiritisi keikut sertaan 2 oknum wartawanharian lokal dalam rombonganStuban tersebut. Tugasnya me-liput kegiatan para anggotaDPRD dipulikasikan lewat mediamasing-masing. Sehingga publik

mengetahui apa saja kegiatananggota DPRD ke Jembrana.

Namun hingga saat ini, Stubanyang dilakukan 30 orang anggotaDPRD tersebut belum juga dipu-blikasikan. “Apa gunanya warta-wan ikut, kontribusinya tak jelas.keikutsertaan oknum wartawantersebut perlu dipertanyakan,”ucapnya.

Darwan aktifis LSM TimInfestigasi KPFI (Komisi PencariFakta Independen) Rohil menga-takan, perilaku oknum anggotaDPRD itu tidak terpuji. Pihaknyabekerjasama dengan aktifis LSMlainnya akan melakukan hearingdengan DPRD Rohil yang mela-kukan Stuban ke Bali untukmeminta pertanggungjawapanpara anggota DPRD tersebut.

Kabupaten Jembaran meru-pakan salah satu daerah tujuanuntuk dijadikan perbandingan.Sudah tentu memiliki alasanyang kuat bagi DPRD Rohil ter-hadap potensi daerah yang dikun-jungi akan memiliki kontribusiuntuk dikembangkan di Rohil.Jika tidak ada potensi yang bisadikembangkan, Stuban ini perludipertanyakan. Jangan-janganhanya alasan saja Stuban, ternya-ta tour ke Bali menghabiskanuang rakyat ratusan juta rupiah.

“Jika Stuban DPRD ke Jem-batan tidak bisa dipertanggung-jawabkan, Darwan menghimbausebaiknya uang rakyat yangdigunakan dikembalikan ke Kasdaerah,“ katanya.(PUR)

ACEH TENGGARA - BupatiAceh Tenggara H Hasanuddin B,mengintruksikan kepada Se-kretaris Daerah agar para camatmeningkatkan kinerja dan loyali-tas kepada pimpinan. Juga me-minta camat melakukan konso-lidasi internal dan eksternal diwilayah kerja masing-masing.

Bupati juga meminta agardilakukan inventarisir seluruhpersonil dan aset yang ada. Lak-sanakan tugas-tugas kedinasandengan baik, berdomisili di wila-yah kerja masing-masing untukmemudahkan pelayanan danpembinaan kepada masyarakat

serta mampu mengoperasikankomputer/notebook (Laptop, red).

Sedangkan kepada SekdakabAceh Tenggara, antara lain dimintamelakukan evaluasi kinerja paracamat selama bulan ke depan. Bagicamat yang tidak melaksanakanintruksi, harus dilaporkan padabupati.Intruksi ini berdasarkansurat Bupati nomor 860/ 535pada Tanggal 01 Oktober 2010.

Bupati Aceh Tenggara, H Ha-sanuddin B, ketika ditanya KPKPos seputar intruksi kepada Ca-mat saat pelantikan Eselon II danIII pada 30 September 2010 lalu.Dengan tegas bupati mengatakan

bukan hanya camat yang dieva-luasi kinerjanya. Para kabag,SKPK pun tetap akan di evaluasi.Ini dilakukan untuk peningkatanpelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bupati, semua yangmemegang jabatan harus menja-lankan tugas secara baik. “Karenapejabat adalah pelayan masyarakatdan bukan untuk dilayani,” jelasnya.

Lebih lanjut Bupati menga-takan untuk meningkatkan pela-yanan tentu pejabat dan aparaturpemerintahan harus disiplin dansungguh- dalam menjalankantugas. Sehingga masyarakatdapat dilayani dengan baik.

“Saya dengan tegas mengeluar-kan intruksi ini, bila ada yangtidak menjalankannya tentu akandiambil tindakan tegas,” jelasBupati sembari mengatakanintruksi itu hendaknya dapatditindak lanjuti para camat, paraKabag dan SKPK.

Sementara itu Camat DelengPokhkisen Saliman Desky BA,kepada KPK Pos Jum’at (29-10)di kantornya mengatakan, sesuaiintruksi Bupati ia telah melaku-kan rapat dengan staf. Ia memin-ta para staf hadir tepat waktuyakni pukul 08.00 WIB dan pulangpukul 14.00 WIB. Seluruh staf

harus emmatuhi jam dinas danmeningkatkan kinerja sesuaitugas pokok masing-masing. “In-truksi ini mulai berlaku Tanggal 07oktober 2010 dan Insya Allah telahberjalan dengan baik,”katanya.

Selain bersama staf kata De-leng, ia juga telah rapat denganimam mukim dan Pengulu/ Gecik(Kepdes) di wilayah Kec DelengPokhkisen. Rapat itu untuk mem-bicarakan keamanan (siskamling),kenakalan remaja (narkoba) terma-suk masalah PBB. Juga pemba-ngunan di setiap desa masing-masing agar berjalan dengan baik,”sebut Saliman Desky.(JS)

Bupati: Camat Tingkatkan Disiplin,Kinerja dan Loyalitas

FOTO BERSAMA - AnggotaDPRD Rokan Hilir dan PNSmenyempatkan diri berfotobersama di Depan KantorBupati saat melakukanstudi banding keJembarana Bali belumlama.

Wagub BukaKongres IFKMLAAgaraKUTACANE - Wakil Gubernur(Wagub) Aceh, Muhammad NajarS.Ag, membuka secara resmi Kong-res I Forum Kreatif Pemuda Lem-bah Alas (FKMLA) KabupatenAceh Tenggara. Acara itu berlangsungdi Gedung Olah Raga Sepakat Sege-nep Kutacane, Minggu pekan lalu.

Sekarang ini pemuda dan pe-mudi harus menjadi komunitaspembangunan, anti narkoba danbersatu padu. Juga diharapkanmenjadi garda terdepan menjagakeamanan di tengah-tengah mas-yarakat. Selain itu pemuda diha-rapkan mampu menciptakan pelu-ang ekonomi, baik bagi dirinya danuntuk orang banyak.

“Bukan seperti selama ini,pemuda hanya gemar di bidangolah raga dan seni,” kata Wagub.

“Saya sangat bangga dan salutkepada pemuda sekarang ini, dansaya yakin pemuda sebagai harap-an bangsa bisa menjadi komunitaspembangunan. Pemerintah pastimendukung program pemuda un-tuk kebaikan dan kepentinganrakyat,” tegas Wagub lagi.

Pada kesempatan itu, BupatiAceh Tenggara H.Hasanuddin B,dihadapan ribuan pemuda danpemudi yang memadati GOR Ku-tacane mengatakan sangat men-dukung pemuda Aceh Tenggaramenyelenggarakan Kongres ke IFKMLA. Bahkan ia mengajaksemua pemuda dan pemudi di Bu-mi Sepakat Segenep, dapat meng-urus diri dan menunjukkan akhlakyang mulia di tengah masyarakat.

Pemuda baik yang tinggal didesa, kecamatan bahkan di Kabu-paten, saya harap menjadi pelak-sana tehnis di Desa dalam pemba-ngunan. Baik program PNPM Man-diri, BKPG, dan pembangunanlain. Termasuk pembagian bibitKakao yang diprogramkan Pem-kab untuk dibagikan pada masya-rakat. Coklat yang akan dibagikansebanyak 1,3 juta batang pada tahunini. Dengan upaya ini bupati yakin bisamemajukan pendapatan masyara-kat, khususnya petani.(JS)

KPK POS

POLITIKE D I S I 121

1 - 7 NOVEMBER 2010

7

SUMUT

Isu Miring‘Hajar’Tigor-Suheri

BINTEK –Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menyalami para peserta Bimbingan Tekhnis (Bintek) Manajemen Pemerintahan Desa/Kelurahanbagi Kepala Desa/Lurah se-Kab Langkat.

Muswillub PANSumut Harus AdaInstruksi DPPMEDAN - Mantan Ketua Departe-men Komunikasi Eksternal DewanPimpinan Wilayah Partai AmanatNasional (DPW PAN) Sumut Fakh-ruddin mengatakan, rumor adanyadesakan atau keinginan kader daripartai "Matahari Terbit" untukmelaksanakan Musyawarah Wila-yah Luar Biasa (Muswil LuB) DPWPAN Sumut tidak mudah. Sebab,untuk menggelar MusluB harus adainstruksi dari DPP PAN.

"Jangan mimpi, jika ada kaderPAN di Sumut yang menginginkanMuswil LuB dengan alasan hasilMuswil PAN pada 1 Juli 2010 di Se-lecta disebut-sebut Inkonstitusionalatau alasan lain yang tidak jelaskaitannya. Di PAN, ketentuan Mus-wil LuB sangat jelas dan tegasaturannya," kata Fakhruddin kepa-da wartawan ketika ditemui diBandara Polonia, Medan, sebelumberangkat ke Jakarta bersama rom-bongan untuk menjenguk GubernurSumut di Salemba, Rabu (27/10).

Fakhruddin akrab dipanggil Kocuini ketika ditanya wartawan me-ngakui ada mendengar kader-kaderPAN di Sumut saat ini mulai meng-inginkan DPP PAN agar mengins-truksikan DPW PAN Sumut untukmenggelar Muswil LuB. "Saya mem-bantah kabar angin itu, tidak benar adadesakan Muswil LuB DPW PAN, karenasaya sudah tanya kader PAN lain-nya, seperti Zulkifli Husen, ParluhutanSiregar dan Karsiman Manalu, merekamembantah hal itu," ujarnya.

Ditanya tentang SK Kepengurus-an DPW PAN hasil Muswil di Selec-ta belum juga dikeluarkan DPPPAN, ditegaskan Fakhruddin, daripenjelasan yang diterima, SK kepe-ngurusan DPW PAN priode 2010-2014 sudah diterbitkan dan ditan-datangani Ketua Umum dan SekjenDPP PAN, dan SK itu sudah diterimaDPW PAN pada 13 Oktober 2010."Soal, keterlambatan turunnya SKatau pelantikan kepengurusan barujangan dikaitkan, apalagi diben-turkan dengan ditahannya Gubsu H.Syamsul Arifin yang merupakan abangkandung dari Ketua DPW PAN SumutH. Afandin (Ondim) atau persoalan lain,ini tidak ada hubungannya untukMuswil LuB," tegasnya.

Disebutkan Wakil Sekretaris Ka-rang Taruna ini, ada tiga ketentuanuntuk menggelar Muswil LuB PANSumut, yakni, Ketua diberhentikan,berhalangan tetap dan meninggaldunia. "Jadi, kalau ada desakan, laluapa kriteria dan alasan yang tepat,karena untuk Muswil LuB harus adakeputusan maupun instruksi dariDPP PAN, atau kesalahan fatalyang dilakukan Ketua DPW PANSumut saat ini, jika ini tidak terpe-nuhi, tidak ada itu Muswil LuB PANSumut," tandas Fakhruddin.

Menjawab pertanyaan wartawanmenolak atau mendukung digelarnyaMuswil LuB DPW PAN Sumut, Fakh-ruddin mengemukakan, ini bukan soalmendukung atau menolak. "Jelaskandulu aturan, kriteria dan alasannya,kalau memang harus Muswil LuB,kenapa tidak. Dan kenapa harusMuswil LuB, dilantik dan bekerjasaja belum kok udah bicara tentangMuswil LuB PAN Sumut," ketusnya.

Menanggapi kepengurusan DPWPAN Sumut periode 2010-2014, Fakh-ruddin mengakui kekecewaannya,secara pribadi dia mengkhawatirkaneksistensi PAN pada Pemilu 2014mendatang.

Alasannya, kata Fakhruddin, PANSumut harus belajar dan intropeksidari hasil Pemilu 2009. "Saya taubanyak bagaimana kader-kaderPAN bisa duduk di Gedung DPRmaupun DPRD Sumut. Contohnya,sosok Mulfahri Harahap saja bisaduduk di DPR RI karena "tertolong"keputusan MK dan pemilihan ulang diNias, apalagi kader PAN yang duduk diDPRD Sumut, kita punya "kartumerahnya," ungkapnya.(MH)

Pangkat ‘Naga Bonar’ di SKPD Perlu Diteliti

BINJAI- Daftar Urut Kepang-katan (DUK) di Pemerintah Kota(Pemko) Binjai perlu ditelitikembali. Pada masa HM Ali Umrisebagai Walikota Binjai, didugabanyak yang tak jelas urutankepangkatannya bahkan terkesanseperti pangkat naga bonar.Buktinya jabatan yang diberikanpada seseorang banyak takberpedoman pada DUK dan PPNo.11 tahun 2002.

Walikota Binjai HM Idahamsendiri masih import dari luarkota binjai. Ada yang menjabatKepala Bidang (Kabid) di daerahlain, sampai ke Binjai sudah bisa

menjabat Kadis. Seperti jabatanyang diemban Kepala BadanKepegawaian Daerah (BKD)Binjai, Amir Hamzah.

Keterangan yang dihimpunwartawan koran ini dari Langkattempat dimana Amir sebelumnyabertugas. Diketahui, Amir masihmenjabat sebagai Kepala Bidang(Kabid).

Untuk memperjelas pengang-katan Amir Hamzah sebagaiKepala BKD di Kota Binjai,wartawan Koran ini mencobamenjumpai W Eli Farida, selakuKepala Bagian Informasi BKDBinjai. Sayangnya, Eli yang

akrap disapa Ipong enggan membe-rikan data DUK yang ada di PemkoBinjai. “Kalau mau data DUK,mintak izin dulu lah sama KepalaBKD,”ujar Eli singkat.

Ketika ditanya DUK KepalaBKD, Eli mengaku belum masukke Kota Binjai. Bahkan, Elimenilai Amir Hamzah sudahpantas menjadi Kepala BKD.“Jabatan di Langkat kemarin kansudah golongan 4/a. Berarti sudahpantas,”ungkap Eli.

Disinggung adanya jabatanyang tidak sesuai DUK, Elimengaku hal itu ada. Tetapi kataEli, itu harus ada kebijakan

pemerintah. “Memang kebijakanitu sudah salah,”kata Eli

Menurut Humas Pemko BinjaiDrs Rusli ketika ditanya koranini, Rabu (27/10) di ruangkerjanya, mengetakan memangpada masa Walikota Binjai HMAli Umri banyak penggangkatantidak mengacu pada PP No.11tahun 2002 dan DUK sebagaipedoman, sehinga jabatan dimasing-masing SKPD banyakyang salah.

Sambung Rusli untuk menem-patkan jabatan, seseorang harusmengngikuti mekanisme. Sepertianalisa jabatan, massa kerja dan

usia. Semua itu berpedoman padaDUK, bukan asal menempatkan.Sehingga di SKPD banyakgolongan tinggi menjadi stafBiasa atau non job.

“Salah satu contoh di KecBinjai Selatan sebut saja Pinemyang pangkatnya golongan 4/amenjadi staf biasa. Sementarajabatan camat hanya golongan3/B, begitu juga di Dinas Perhu-bungan Binjai,” ungkap Rusli.Secara terpisah, Bahrin, selakuKepala Bidang Program danMutasi, BKD Binjai, mengatakan,DUK telah diatur dalam PPnomor 11 tahun 2010.

Sebelumnya, Kepala BKDBinjai, Amir Hamzah, sempatmengatakan kepada wartawankoran ini, ia di Langkat menjabatsebagai Sekretaris BKD. “Sayadulu menjabat sebagai sekre-taris,” katanya.

Menanggapi hal ini, ParulianNainggolan pengurus Topan RIBinjai, meminta Walikota meninjaukembali DUK di setiap SatuanPerangkat Kerja Daerah (SKPD).“Kalau memang banyak indikasiseperti itu, seharunya Walikota ambiltindakan untuk meneliti kembalijabatan di Pemko Binjai,”ujarParulian.(SBR)

Kades Harus Rajin Jenguk Warga

LABUHANBATU–Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Tigor-Suheri belakangan ini di hajar berbagai isu miring yang beredardi masyarakat. Disebut-sebut, isu miring itu sengaja dihembus-kan lawan politiknya karena sakit hati atas hasil pemilukadalalu.

Ketua Aliansi Penyelama-tan Indonesia (API) Labuhan-batu Agus Dasopang, mintamasyarakat tidak terpancingisu-isu yang mengarah kepa-da upaya menjatuhkan Tigor-Suhari. Kepemimpinan Tigor-Suhari mendapat kecamandari berbagai pihak, ini tidakterlepas dari oknum-oknumyang pernah menjadi lawanpolitik Tigor-Suhari.

Menurut Agus, saat ini La-buhanbatu menuju peruba-han. Ia meminta masyarakattidak mencari-cari kesalahandan kelemahan, sebab Tigor-Suheri merupakan pilihanwarga yang juga mengingin-kan perubahan ke depan.

“Saat ini, yang harus dila-kukan masyarakat adalahberdo’a dan dukungan. Bukanmencari cari kesalahan dibalik kebenaran. Atau seti-daknya kita diam dan janganmencari penyakit,”ujarnya.

Dibagian lain anggota

investigasi LSM LPPN (Lem-baga Pemantau Penyeleng-gara Negara) Ali Tua Rambedan Dani Siahaan menga-takan masyarakat janganterpancing isu atau informasitidak jelas ujung pangkalnya.Sampai saat ini masyarakatLabuhanbatu masih antusiasmendukung kepemimpinanTigor-Suhari, termasuk untukPemilukada 2015-2020 men-datang.

Sementara itu tokoh akti-vis dan politik di Labuhan-batu, seperti Hasan yang jugaKetua LPPN saat di konfir-masi mengatakan spandukdan isu isu yang berkembangsaat ini hanya isapan jempol.

Hasan justru sangat me-nyanyangkan kinerja aparatpemerintah yang kurang res-pon. Satpol PP terkesan ha-nya diam. Tidak ada tindakanpenertiban spanduk yangsengaja dipasang oknum tidakbertanggung jawab.(TIM/ATR)

STABAT–Bupati Langkat Ngo-gesa Sitepu menyatakan peran se-orang Kepala Desa/Lurah meru-pakan figur sentral di wilayahnya.Tokoh panutan dalam upaya meng-gerakkan dinamisasi pembangun-an. Partisipasi masyarakat sangattergantung dari intensitas komu-nikasi yang dibangunnya terhadapwarga.

“Sebagai Kades/Lurah harusrajin menjenguk keadaan wargaguna menyerap aspirasi,” kataBupati saat memberikan arahanpada pembukaan Bimbingan Tekh-nis (Bintek) Manajemen Pemerin-tahan Desa/Kelurahan bagi Kepa-la Desa/Lurah se - Kab Langkatbertempat di Aula Gedung PKKLangkatbaru-baru ini.

Dikatakannya, Kades/Lurahselaku ujung tombak pemerintah

diharapkan lebih banyak mela-kukan pendekatan kekeluargaandalam penyelesaian masalah yangmuncul, dengan tetap mengede-pankan norma adat istiadat setem-pat. Selain itu kata Bupati, Kades/Lurah dituntut pula memahamimanajemen pemerintahan agardapat memajukan desanya men-jadi mandiri. Sehingga dapatmemberikan nilai tambah bagimasyarakat dan wujud amanahterhadap jabatan yang diemban.

Sebelumnya Ketua DPRDLangkat H. Rudi Hartono Bangun,SE menyambut baik pelaksanaanBintek dan mengharapkan agarkegiatan ini benar-benar mem-berikan bekal pengetahuan danketerampilan bagi para Kades/Lurah.

Kabag Pemdes Drs. Arwin mela-

porkan kegiatan Bintek berlang-sung dalam 3 angkatan dan ma-sing-masing angkatan selama 2hari mulai tanggal 25 s/d 30Oktober. Jumlah peserta terdiridari para Kades/Lurah sebanyak277 orang dengan materi pembe-kalan meliputi : Kemitraan Kadesdan BPD, Manajemen Pemdes,Penyusunan Perdes, Pengawasandan Penyaluran Pupuk Bersubsidi,Pengawasan Pengelolaan Keua-ngan, Kelembagaan dan bantuanSubsidi Pusat serta Peran Komu-nikasi Bagi Pejabat Publik dalamkaitan bergaul dengan pers.

Pembukaan Bintek ditandaidengan pemasangan bad tanda pesertaoleh Bupati. Hadir jajaran SKPD,Ketua TP PKK Ny. Nuraida Ngogesa,Ketua DWP Ny. Khairul Bariah Suryadan undangan lainnya.(JUL)

Bupati Harapkan AuditorProfesional Jalankan TugasSTABAT - Bupati Langkat Ngo-gesa Sitepu menyatakan kebera-daan auditor yang dilakukan jajar-an inspektorat dalam bertugastetap mengedepankan professionalserta jujur dalam melihat persoal-an. Mampu bertanggung jawabterhadap pelaksanaan tugas.

“Saya telah perintahkan inspek-torat untuk segera menyusun faktaintegritas bagi seluruh SKPD,” kataBupati saat membuka kegiatanpelatihan kantor sendiri yangdiselenggarakan inspektorat KabLangkat, belum lama ini.

Menurut Bupati fakta integritasdimaksudkan untuk menjaminsemua pelaksanaan tugas khusus-nya dalam pengelolaan keuangandaerah tetap mengedepankanaturan dan ketentuan. Para KepalaSKPD serta jajaran harus proaktifdalam upaya pemberantasan ko-rupsi, dengan tidak melakukanperbuatan yang melanggar hukum.

Disadari, pengawasan penye-lenggaraan pemerintahan padatahun-tahun mendatang lebihkomplek. Sehingga penguatan danpeningkatan kompetensi sertaperan pengawasan harus semakinmenunjukkan hasil yang lebih baik.Peran auditor yang dilakukan per-sonil inspektorat harus terus me-nerus dilatih demi terciptanya pe-ngawasan dan pembinaan internal.

Sebelumnya Kepala BPKP Per-wakilan Propsu M. Yusuf mene-gaskan Sistem Pengendalian Inter-nal Pemerintahan (SPIP) dimak-sudkan untuk melatih tenagaauditor agar lebih efektif danefisien dalam menjalankan tugas,handal serta continue integral

untuk membackup tidak terja-dinya penyimpangan dalam Pe-ngelolaan Keuangan.

Selain itu dikatakannya, setiapKepala SKPD harus melakukanmonitoring secara regular semen-tara monitoring secara berkaladilakukan oleh jajaran inspektorat.Tata kelola pemerintahan yangbaik dalam mendorong upaya pem-berantasan korupsi menjadi tugasbersama SKPD dan Auditor Ins-pektorat sesuai dengan kewena-ngan yang ada.

Sebelumnya Kepala InspektoratSedar Sembiring, SH menjelaskan

tujuan diselenggarakannya pela-tihan kantor sendiri adalah untukmeningkatkan kualitas SDM da-lam menciptakan aparatur penga-wasan/auditor yang professional.Kegiatan berlangsung selama 10hari kerja 25 Oktober s/d 05 No-pember 2010 dengan mengha-dirkan fasilitator terdiri dariBPKP Perwakilan Propsu, BPKRIPerwakilan Sumut dan BKN Re-gional VI Sumut. Turut hadirSekretaris Inspektorat PropsuAhmad Fuad SH, Kepala SKPDdan seluruh Auditor InspektoratKabupaten.(JUL)

PELATIHAN - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu bersama dengan BPKP Perwakilan Sumut M.Yusuf dan Sekretaris Inspektorat Propsu H. Ahmad Fuad SH serta Inspektorat Kab. LangkatSedar Sembiring SH pada saat membuka kegiatan pelatihan kantor sendiri yangdiselenggarakan Inspektorat Kabupaten Langkat.

PAKPAK BHARAT – DinasKomunikasi dan Informa-tika Pemprovsu melaksana-kan sosialisasi UU No 14tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik (KIP).Sosialisasi ini digelar menin-daklanjuti surat Sekda ProvsuRE Nainggolan No.480/10199tertanggal 21 Oktober 2010.

Pada sosilisasi KIP itujuga dirangkai dengan sosia-lisasi internet sehat. Acaratersebut dilangsungkan diAula Kantor Bupati PakpakBharat Komplek PanoramaIndah, SIndeka, Salah belumlama ini.

Kegiatan itu secara WakilBupati Ir H Maju I Padang,ditandai dengan penyerag-kan cendramata dari Gubsupada Bupati. Penyerahan di-laksanakan Kabid PendapatanUmum/Hubungan Kelemba-gaan Mewakili Kadis KominfoProvsu Dra Denny Simamo-ra. Disaksikan Kasi Penda-patan Umum (PU) Dra Rena-wati Hutajulu, Kabid AptelDoddy Tampubolon ST, dansejumlah staf Dinas Ko-minfo Sumut, Muspida Pak-pak Bharat, Camat/Kadesdan tokoh masyarakat.

Denny Simamora sebagaipenceramah dari Dinas Ko-mimfo Provsu dalam papa-rannya menyebutkan para-digma baru pelayanan infor-masi di era keterbukaan in-formasi publik saat ini perludibangun. Sosialisasi UUNo.14 /2008, merupakanpayung hukum KebebasanMemperoleh Informasi Pu-blik (KMIP).

Disebutkan Simamora,untuk melahirkan UU ini

DPR RI menghabiskan wak-tu 9 tahun. Dimulai tahun1999 dan baru selesai pada2008. Perlu diketahui, lanjutSimamora, bahwa UU inibaru efektif dilaksanakan 2tahun setelah diundangkan.

Menurut Simamora, salahsatu pilar reformasi adalahtransparansi. KeterbukaanInformasi Publik merupa-kan tuntutan perkembanganguna meningkatkan partisi-pasi rakyat. “Kita harusmengubah paradigma daritertutup menjadi terbukan,”ujar Simamora.

Landasan filosofi UU inikata Simamora, terkait de-ngan hak mendapatkan in-formasi yang bagian inte-gral dari Hak Azasi Manusia(HAM). Hal itu juga telahdijamin konstitusi sesuai pa-sal 28 F UUD 1945 yakniterwujudnya tata pemerinta-han yang baik.

Dibagian lain sambutantertulis Bupati Remigo YBerutu,MBA disampaikanWabup Pakpak Bharat me-ngatakan sosialisasi UUsaat ini perlu disikapi secaraserius, guna menambah wa-wasan. “Setelah itu diterap-kan dimasing-masing ins-tansi,” imbuh Bupati.

Terkait pengguna inter-net situs e-mail maupun fa-cebook, Bupati berharap su-paya tetap teguh pada prin-sif-prinsif moral/etika disertainilai-nilai agama. Hal itupenting agar terwujudnya in-ternet sehat. Pada Kesempatanitu bupati juga menyampaikanucapan terima kasih kepadapara nara sumber dan DinasKominfom Provsu.(PT)

Pemprovsu SosialisasikanUU No.14 Tahun 2008

KPK POS

POLITIKE D I S I 121

1 - 7 NOVEMBER 2010

8

SUMUT

LIPAD : Anggota Dewan dari Demokrat Lupakan Rakyat

13 Anggota DPRD,Aklamasi SetujuiP-APBD 2010TEBING TINGGI – Sidang paripurnaDPRD Tebingtinggi dengan agendapenyampaian nota keuangan Ranca-ngan P-APBD Kota Tebingtinggi2010, Jumat (22/10) hanya di hadiri13 anggota dewan. Ke-13 anggotadewan tersebut secara aklamasimenyetujui penetapan P-APBD untukkemudian diserahkan pada Gubsumelalui Walikota Tebingtinggi.

Setelah Ketua DPRD H MohdSyafri Chap mencabut skor, sidangparipurna penyampaian notakeuangan rancangan P-APBD KotaTebingtinggi tetap tak qorum. Sidangparipurna hanya dihadiri 13 dari 25anggota dewan dan pada sidangsebelumnya hanya dihadiri 12 orang.

Ketua DPRD H Mohd Syafri Chapyang memimpin sidang, menyebutkansesuai PP 16 tahun 2010 pasal 78 ayat(6) “Apabila setelah penundaansebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, rapat tidak mengambilkeputusan dan penyelesaiannyadiserahkan kepada Gubernur”.

Dengan telah dilaksanakannyamekanisme dan prosedur, P-APBDKota Tebingtinggi Tahun 2010 dapatdilaksanakan untuk pembangunan,pemerintahan dan kemasyarakatanserta merupakan bagian daritanggungjawab wakil rakyatrepresentasi dari masyarakat KotaTebingtinggi telah terpenuhi.

Pj Walikota Tebingtinggi Drs HEddy Syofian MAP dalam katasambutannya menyebutkanpembahasan rancangan P.APBD TA2010 telah ditempuh melaluibeberapa tahapan. Tapi tidakmemenuhi qorum. Bahkan beberapakali penundaan dilakukan, juga takkorum sehingga DPRD mengambilkeputusan dan penyelesaiannya dise-rahkan kepada Gubsu.

Dimintakannya agar seluruhSKPD tetap mempedomani anggaranyang sesuai dengan ketentuan yangberlaku sambil menunggu keputusanGubsu tentang rancangan P.APBD TA2010 yang nantinya berlaku sampai31 Desember 2010.

Selain itu, diminta tim anggaraneksekutif dan legislatife agar secarabersama-sama melaksanakan penyu-sunan kebijakan umum anggaran(KUA), prioritas plafon anggaransementara (PPAS) serta draft ranca-ngan APBD Tahun 2011 untuk diba-has kembali bersama-sama. Hadirdalam sidang paripurna tersebut,Kapolres Tebingtinggi AKBP RobertHaryanto Watratan SH SSos, me-wakili Kajari, Ketua PN, Plt SekdakoDrs H Agussalim Purba serta paraSKPD, camat, lurah dan berbagaielemen masyarakat. (RS)

Temu PisahKepsek LancarRANTAUPRAPAT - Temu pisah antaraKepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri2 berjalan aman dan lancar. Temu pisahdilakukan Kepsek lama SarimpunanMa.Pd dengan Hamka Muda S.Pd.Acara ini digelar belum lama ini di SMPNegeri 2 Tanjung Haloban Kec BilahHilir Kab Labuhanbatu.

Turut hadir Kepala Desa TanjungHaloban Sangidin, Kepala Desa SeiKasih H Sugimanto, Ketua KomiteSekolah diwakili Amprayetno, dewanguru dan juga siswa-siswi.

Dikatakan Sarimpunan, ia pergiuntuk meniti karir. “Alhamdulllah kinisaya berkedudukan di UPT.CabangDinas Rantau Selatan,”katanya.

Lebih lanjut Sarimpunan mengung-kapkan, sudah 5 tahun bersama di SMPN-2 Bilah Hilir. Atas nama keluargadan secara kedinasan, saya memintamaaf. Kepada Kepsek baru diharapkanmenindak lanjuti program-programuntuk meningkatkan mutu pendidikandi sekolah ini. Serta menjalin koordinasidan mufakat dengan semua pihak.

“Tahun ini saya akan berangkat naikhaji ke tanah suci, mohon do’a,"katanya.

Sementara itu, Hamka mengaku te-lah berada di SMP N-2 Tanjung Halobansejak 23 Maret 1999. Tahun 2005 diadiangkat menjadi wakil Kepsek danpada September 2010 diangkat jadiKepsek.

Hamka menegaskan beberapa bulanini, SMP N-2 TJ.Haloban telah menam-bah program ekstra kurikuler, sepertiDraum Band dan Pencak Silat. Hamkajuga meminta dewan guru memberidukungan dalam melaksanakan prosesbelajar mengajar. Termasuk mengupa-yakan peningkatakan mutu pendidikan.

Kepala Desa Tj Haloban Sangidinpada kesempatan itu mengatakan,pihaknya dari Pemerintah Desa bisabekerjasama dengan Sekolah dalammemajukan pendidikan. Sehinggaanak-anak Tj Haloban dapat melan-jutkan pendidikan ke jenjang lebihtinggi.(MDS)

Timbas Tarigan Dicaci Maki WargaBINJAI - Untuk menjaga jalan yang tersebar di Kota Binjai,Pemerintah Kota (Pemko) Binjai mendirikan portal di Jalan Selamat,Kelurahan Bhakti karya, Kecamatan Binjai Selatan, Rabu (27/10).Namun, belum lagi portal di pasang, puluhan warga setempat sudahberkumpul, guna menghentikan jalannya pemasangan portal.

RP-APBD 2010Langkat 1 T LebihSTABAT - Dalam pidato pengantarnota keuangan Rancangan Peru-bahan APBD 2010 (RP-APBD), Bu-pati Langkat Ngogesa Sitepu me-ngajukan anggaran sebesarRp1.049.750.032.337,00.

Hal itu disampaikan pada rapatparipurna tahap I pembahasan RP-ABPD 2010 di Gedung Dewan,Selasa, (26/10). Adapun usulandimaksud terdiri dari beberapaitem penambahan, di antaranyaPAD dari Rp32,4 milyar bertambahRp1,8 Milyar sehingga menjadi Rp34,2 milyar lebih.

Sisi pendapatan semula sebesarRp888,3 milyar bertambah sebesarRp116,5 milyar menjadi Rp1.004,8triliun. Untuk komponen belanjasemula sebesar Rp942,7 milyarbertambah Rp107,0 milyarsehingga menjadi Rp 1.049,7 trilun.

Penyusunan RP-APBD 2010 inidilakukan setelah sebelumnyamenetapkan Kebijakan UmumAnggaran dan Prioritas FlafonAnggaran Sementara (KUA-PPAS)yang akan dicapai selama sisawaktu pelaksanaan APBD tahunanggaran berjalan. Tentu tetapmemperhatikan prinsip anggaranmeliputi partisipasi masyarakat,transparansi dan akuntabilitas,disiplin, keadilan, efisiensi danefektifitas, serta taat azas.

Sebelumnya Ketua DPRDLangkat Rudi Hartono Bangunmenyatakan mekanisme penyam-paian usul R-P.APBD 2010 mengacukepada ketentuan yang ada sertaakan dilakukan pembahasan secaradetail antara Panitia AnggaranLegislatif dengan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD).(JUL)

Puluhan warga yang berkum-pul ternyata sudah emosi sehinggatidak ada rasa segan atau bersikapsopan dihadapan Wakil Wali KotaBinjai, Timbas Tarigan dan Ka-polres Binjai, Dra Rina Sari Gin-ting. Hal itu ditujukan warga,dengan ucapan yang kotor denganmencaci maki Timbas Tarigan.

“Macam tak ada lagi kerjaanlain yang dilakukan Pemerintahini, jalan bagus-bagus mau dipor-tal. Warga kami mati gara-gara,kalau hal itu terjadi mau peme-rintah bertanggung jawab, nyesalkamipun memilih Kau (Timbas-red),”ujar puluhan warga sambilbersorak-sorak.

Meski dicaci maki oleh puluhanwarga yang sudah emosi, TimbasTarigan awalnya masih terlihattenang. Bahkan, sempat mem-berikan arahan kepada puluhanwarga. “Kita memasang portal ini

hanya untuk menjaga jalan agartidak rusak, sebab truk yangmelintas masih banyak yangmelebihi tonase,”ujar Timbas.

Namun ucapan Timbas terse-but bukannya membuat wargatenang, malah membuat wargasemakin emosi. Pasalnya menurutwarga, apa yang dilakukan peme-rintah hanya memihak kepadaseseorang. “Kami rela jalan inidiportal, tapi tangkap dong orangyang sengaja merusak jembatandi Jalan Sei Lepan, Binjai Selatan,”kata Zaini salah seorang warga.

Disamping itu, puluhan wargaterus bersorak sembari menge-luarkan kata-kata kotor yangdilontarkan kepada Timbas. Se-mentara Timbas tetap terlihattenang dan terus memberikanarahan kepada warga, “Saya tidakada memihak siapapun, sayamenganggap warga disini adalah

rakyat saya semua. Jadi janganada pikiran bahwasanya kamimelakukan ini adanya berpihakkepada seseorang dan saya tidakada takut dengan siapapun ke-cuali Tuhan saya,”ucap Timbas.

Dikarenakan Timbas terusberusaha memasang portal, akhir-nya Zaini meminta kepada Tim-bas agar membahas masalah inidengan pihak-pihak terkait. “Ne-nek moyang kami tidak keberatanjalan ini dipakai semua orang,kenapa pemerintah memasangportal. Jadi kami minta, agar masal-ah ini kita bahas kembali agar tidakterjadi hal-hal yang diinginkan. Kalaumemang bapak memaksa, dan wargaemosi sehingga terjadi keributan, apapemerintah mau bertanggung jawab,”tegas Zaini, seraya menambahkan,jalan ini digunakan oleh wargauntuk mengangkut hasil tani.

Menanggapi permintaan war-ga, Timbas Tarigan terlihat sema-kin bingung dan keringatnya terusbercucuran. Bahkan, Timbas Tari-gan kerap kali menelpon sese-orang guna mencari solusi. Akhir-nya, pemesangan portal ditundauntuk sementara dan rombongan

Wakil Wali Kota Binjai mening-galkan lokasi.

Zaini kepada sejumlah warta-wan menerangkan bahwa, jikaPemko Binjai tetap akan memasangportal. Maka, akan terjadi hal-hal yangtidak diinginkan, “Kami akan laukanapa saja jika portal tersebut tetapdipasang. Sebab kami menilai,pemasangan portal ini ditung-gangi seseorang. Lagian, jalaninikan jalan Provinsi yang dapatdilintasi siapa saja,” ujar Zaini.

Sementara itu, Timbas Tarigankepada wartawan mengatakan,pemasangan portal hanya ditundasementara dengan catatan, muat-an truk tidak lagi melebihi tonase,“Perda kelebihan tonase sudahdicabut, sehingga tidak ada lagikutipan kelebihian tonase. Kitajuga sudah berulang kali mela-yangkan surat agar mutana tidakmelebihi tonase, sementara mua-tan tetap melebihi. Makanya, kitapasang portal agar jalan yang adadi Kota Binjai ini tidak semakinparah,”ujar Timbas, seraya me-nambahkan, ditundanya jalan inijuga disebabkan keadaan yangtidak kondusif.(SBR)

Sulang Silima Padang Datangi DPRD, Bawa ‘BB’

STABAT - Berbagai hujatan dari kaderpartai maupun dari luar kader partaitentang buruknya kinerja anggotadewan dari Fraksi Partai DemokratLangkat. Diberbagi media juga selalumemberitakan dan mencemohkankinerja mereka. Di antaranyadisebutkan bahwa anggota FraksiDemokrat loyo. Tidak pernah berbuatuntuk kepentingan rakyat ataukepentingan partai Demokrat.

Direktur LSM - LIPAD LangkatBambang S didampingi Juliadi belumlama ini dikantornya mengatakananggota DPRD dari partai Demokrattidak mempunyai kredibilitas sebagaiwakil rakyat. Mereka hanyamementingkan diri sendiri dan berupayameraup keuntungan gunamengembalikan dana kampanye yangtelah dikeluarkan ketika pemilu

legislatif lalu.Sebagai wakil rakyat, seharusnya

mereka memberikan kesejahteraanrakyat. Tidak melakukan perbuatanyang menghambur-hamburkan uangrakyat seperti studi banding yangterkesan sepertik piknik. Sebab hasildari studi banding tersebut tidakmembawa dampak positif bagikesejahteraan rakyat.

Belum sikap dan prilaku yang seringditunjukkan para wakil rakyat tersebutmembuat hati dan perasaan rakyatteriris. Mereka para wakil rakyat hanyabisa Datang, Duduk, Duit dan Tidur (D3T). Alasanya merasa kecapekan setelahmelakukan perjalanan jauh saat studibanding

Hujatan itu ternyata tidak membuatFraksi Partai Demokrat DPRD Langkatbercermin dan berpikir mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Malahmereka tenang -tenang saja seakan-akan tidak merasa berdosa. Padahalmereka bisa menjadi anggota dewanatas pilihan dan suara rakyat.

Setahun setelah dilantik menjadianggota DPRD, mereka tidak tahu apayang harus dilakukan untukkesejahteraan rakyat. Kekecewaan inidisampaikan pengurus LSM-LIPADLangkat. “Kita kecewa dengan anggotaDPRD dari Demokrat yang kami pilihuntuk mewakili dan menyambungaspirasi. Sebab anggota DPRD Langkatdari Fraksi Demokrat bukannyamembuat rakyat sejahtera, tapisebaliknya menjadikan rakyatsengsara,” ujar Bambang.

Seperti terjadi beberapa bulan yanglalu, ketika masyarakat meminta DPRDmenuntaskan kasus sengketa lahan

masyarakat dengan PT Jaya BaruPratama di Kec Pangkalan Susu.Sampai saat ini belum diselesaikan,hingga masyarakat bertanya apa kerjaDPRD, kasus ini saja tak kunjung selesai.

Fakta ini kata Bambang, membuatmasyarakat kecewa. Disamping tidakkredibel, anggota dewan dari FraksiDemokrat juga tidak memikirkanrakyat. Sebagai Partai pemenangpemilu 2009 lalu, hendaknya anggotaDPRD dari Partai Demokrat bisamenjaga kepercayaan rakyat. Denganjumlah 12 orang di DPRD Langkat,harusnya bisa berbuat banyak. Partaiyang lebih sedikit mendapatkan kursibisa, berbuat, lalu kenapa Demokrattidak bisa? “Ini membutikan kalauanggota DPR dari Partai DemokratLangkat pantas disebut DPRkarbitan,”tagas Bambang.(JUL)

Bupati lantikAswad SEJadi KepalaBKDLABUHANBATU - Bupati Labu-hanbabtu Dr. H. Tigor PanusunanSiregar, Sp.PD diwakili Wakil BupatiSuhari, SIP menyerahkan tugas dantanggung jawab Badan Kepega-waian Daerah (BKD) kepada Aswad,SE. Penyerahan tugas tersebut dilak-sanakan dalam acara serah terimajabatan pada Selasa pekan lalu diAula kantor BKD Labuhanbatu.

Suhari berpesan kepada Aswadagar berkoordinasi dengan lingku-ngan BKD setempat guna pening-katan pelayanan kepegawaian. Se-cara khusus untuk mempersiapkanrencana penerimaan CPNS PemkabLabuhanbatu tahun 2010.

Aswad diharapkan mampu me-ningkatkan profesionalisme dankomitmen tinggi demi kemajuan dankeberhasilan program yang telahditetapkan oleh peraturan dan per-undang-undangan, mencakup ki-nerja dan pelayanan BKD.

Suhari didampingi Sekdakab,Hasban Ritonga, SH dan InspekturErwin Siregar, SH, secara langsungmenyerahkan berita acara penyera-han tugas dan tanggung jawab BKDkepada Aswad, SE.(TOM)

BARANG BUKTI - Sebuah truk Colt diesel tertonggok di halamanparkir gedung DPRD Pakpak Bharat. Mobil itu adalah pembawakayu yang diduga hasil Ilegal Loging. Didinding mobil itu tertulis,kayu ini tangkapan masyarakat.

PAKPAK BHARAT - Sulang Silimamarga Padang pemilik tanah SiempatRube Kecamatan Siempat Rube KabPakpak Bharat, Jumat (22/10), men-datangi kantor dewan dikomplek Pano-rama Indah Sindeka Salak. Kedatanganmereka untuk bertemu anggota DPRDPakpak Bharat menyampaikan aspirasi,serta mempertanyakan kepastian hukum.

Massa yang berjumlah sekitar 50-anorang datang dengan membawa barangbukti (BB) 140 batang kayu, hasiltangkapan mereka. Kayu tersebutdisinyalir berasal dari Resdes. Saatmelintasi Desa Siempat Rube I, tepat dipersimpangan Pekan Jamburea, wargayang menduga kayu itu hasil ilegallogging. Karenanya masyarakat mena-hannya. Melalui DPRD Pakpak Bharatmasyarakat meminta orang yang didugamembawa kayu hasil illegal logingdiproses secara hukum oleh penegakhukum.

Sementara, mobil jenis eltor milikseseorang warga Salak yang membawabarang haram itu dilepas. Pemilik kayudiduga berinisial HT penduduk Resdes.Termasuk dua oknum aparat berinisialB dan G. Aparat dari kepolisian tersebutdisebut-sebut personil Polresta PakpakBharat. “Kami tak berhak menahanoknum polisi,”jelas warga saat menyam-paikan aspirasi.

Massa saat diterima anggota dewandan melakukan pertemuan di ruangrapat salah satu fraksi.Pertemuan itu

dihadiri Ketua DPRD Pakpak Bharat IrAgustinus Manik dan, anggota dewanlainnya.Turut hadir unsur Muspida,Kapolres Pakpak

Bharat AKBP Suriadi Bahar SH.MHUm, Plt Kadis Dishutlingtam M. ArisGajah, Kades Beres Padang, KadesJakhonar Padang dan beberapa KetuaSulang Silima marga Padang.

Pada kesempatan itu, kedua Kadesmenghimbau Dinas Kehutanan agarmembuata batas koordinat, hutanlindung dengan hutan produksi. Itupenting untuk menghindari permasa-lahan. “JIka tidak warga saya bisa ramai-ramai masuk penjara, ujarnya serayamencontohkan warganya UP dan DPyang kini sedang ditahan. Plt KadisKehutanan M.Aris Gajah mengakuilangkah sosialisasi untuk itu belummaksimal. Aksi damai itu diakhiri janjiakan memproses, Ketua DPRD AgustinusManik. Ia menyakinkan warga bahwapersoalan itu akan dikawal hinggatuntas. Jika kita akan bentuk Pansus,”tegasnya.

Kapolres AKBP Suriadi Bahar SH.M.HUm secara tegas mengatakan siapapunyang terkait dalam pelanggaran UU No41 tahun 1999 harus ditindak. Ia mem-benarkan adanya kasus illegal logging,namun perlu dilakukan cros chek kelapangan. “Menyangkut adanya dugaanpersonilnya terlibat, hal itu akan ditindaksesuai ketentuan, bahkan saat ini sedangdiproses,”ujarnya.(PT)

UCAPAN–Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari,SIP saat menyampaikan selamat bertugaskepada Aswad, SE selaku Kepala BKD yangbaru.

Wakil Walikota Binjai Timbas Tarigan (paling kanan) saat menghadapi warga yang memprotes pemasangan portal salah satu jalan di Kota Binjai. Tampak Timbas didampingiKapolsekta Binjai Selatan belum lama ini.

9KPK POS

E D I S I 121

1 - 7 NOPEMBER 2010

NASIONALPOLITIK

Marzuki Ali 'Permalukan' Demokrat

Ketua DPR Marzuki Ali,kader Partai Demokrat yangdidirikan Presiden SusiloBambang Yudhoyono secarategas menyakiti hati wargaMentawai. Sebagai seorangpemimpin, harusnya Marzukiberupaya membantu kesusahanyang dialami masyarakat.Bukanya menyakiti hati denganpernyataan menyedutkan.

Saat gempa bumi disertaitsunami menghantam Mentawai,ketua DPR Marzuki Ali mene-gaskan tsunami di Mentawaimerupakan risiko bagi masya-rakat yang tinggal di pulautersebut. Jika tidak mau terkenamusibah tsunami, Marzukimenegaskan agar masyarakat diMentawai keluar dari pulautersebut.

"Mentawai baru ada berita-nya karena itu kan jauh pulauitu. Ya, pulau kesapu samaombak besar, kesapu tsunamimungkin konsekuensi orangyang tinggal di pulaulah," kataMarzuki di DPR/MPR RI,Jakarta, Rabu lalu.

Marzuki menuturkan, peri-ngatan dini selama dua jam dariBNPB di Mentawai tak bisabanyak membantu. Sebab,warga tentunya tak sempatmeninggalkan Mentawai.Karena itu, bencana tsunamitidak perlu ditakuti. Bila perluwarga Mentawai pindah. "Kalautakut kena ombak jangantinggal di pinggir pantai, tapikan tsunami ini tentukan haruskita peduli," ujar Marzuki.

Atas pernyataan yangmenyakitkan tersebut, MarzukiAli dituntut segera memintamaaf kepada warga Mentawai.

"Secepatnya, Marzuki harusminta maaf secara terbukakepada warga Mentawai. Ituwajib dan harus," tandaspengamat politik UniversitasIndonesia (UI), Iberamsyah,Kamis (28/10) malam.

Pernyataan Marzuki yangmenyalahkan warga cukupdisayangkan, karena sangatmenyakiti rakyat yang sudahmenderita. "Itu betul-betulmenyakiti masyarakat yangmenderita. Kenapa dia menya-lahkan warga. Mereka kan gak

mau terkena bencana. Siapayang mau nasibnya tertimpabencana," tukasnya.

Seharusnya, tutur Iberam-syah, semua elemen bangsa,terutama para pejabat negara,memberi empati kepada korbanbencana, bukan melemparkomentar yang aneh-aneh.

Iberamsyah terheran-herandengan Sekretaris DewanPembina Partai Demokrat iniyang kerap membuat statemenblunder dan ngawur. Karenanya,Iberamsyah menilai Marzukitidak pantas memimpin parle-men.

"Marzuki sering membuatkomentar ngawur, suka ngaco.Dia standar pemikirannya tidakcukup memenuhi syarat,"tandasnya.

Pasca pernyataan itu, ketuaFraksi Partai Demokrat (FPD) diDPR, M Jafar Hafsah melakukanpembelaan. Menurutnya, Marzu-ki Ali tak bermaksud menyakitiperasaan masyarakat Mentawaiyang sedang dirundung musibah.

"Maksud Pak Marzuki Aliebukan seperti itu, tidak adamaksud untuk menyakiti hatimasyarakat Mentawai,"kataJafar di Jakarta, Kamis (28/10)malam.

Jafar juga menyatakan atasnama partai Demokrat, iameminta maaf atas pernyataan

Marzuki Alie, atas permohonanmaaf rencananya besok anggotadari Partai Demokrat akanmengunjungi Mentawai untukmemberikan bala bantuan.

Terkait kembalinya PresidenSBY ke Hanoi untuk mengikutimengikuti KTT ASEAN setelahmengunjungi Mentawai, jugamenuai kritik. SBY dinilaimenomorduakan rakyat karenatetap pergi lagi ke Hanoi.

"Kalau Presiden tetap pergike Hanoi, itu artinya beliautidak punya kepekaan padapenderitaan rakyatnya yangdilanda cobaan dahsyat," ujarIberamsyah.

Menurutnya, seharusnyaPresiden tidak meninggalkanIndonesia sampai waktu yangtak ditentukan, sebelum pena-nganan pelbagai bencana benar-benar tuntas.

"Beliau harus menjadi'komandan' di Indonesia untukngurus berbagai bencana yangterjadi secara beruntun diIndonesia. Jangan sampai kaburdan pergi ke luar negeri, apapunalasannya," tandasnya.

Ia meminta SBY agar meniruPresiden Chili, Sebastian Pinerayang mau turun tangan lang-sung saat ada warga negaranyaterjebak dalam lokasi penamba-ngan. "Tirulah Presiden Chiliyang turun tangan, dan tak ke

mana-mana sebelum tuntaspenanganannya," ujar Iberam-syah.

Menurutnya, citra SBY bisamakin melorot jika 'kabur' keluar negeri di saat-saat gentingseperti saat ini. "Jelas itu akanberpengaruh pada penurunancitra Presiden, seperti halnyaketika beliau terlambat berkun-jung ke Wasior. Itu dampaknyaluar biasa bagi anjloknya citraPresiden," urainya.

Sebagaimana diberitakan,Presiden SBY dijadwalkanbertolak ke Hanoi pada Jumat(29/10). Pada hari Sabtu (30/10)KTT ASEAN dijadwalkanmembahas sejumlah agendapenting termasuk penyerahantanda kepemimpinan ASEAN, keIndonesia.

Panen KecamanPernyataan Ketua DPR RI

Marzuki Ali yang menyalahkanwarga Mentawai mendapatkecaman dari berbagai pihaktermasuk di dunia maya. Sepertitermuat di websitewww.inilah.com. Kecaman itumuncul pada Jum’at 29 Oktober2010. Di antaranya, dari akundengan nama romen “baru kaliini, dalam sejarah pemerintahanIndonesia, ketua DPR bekaskenek angkot. Mawardi, ya sdhlah, jangan bikin suasana panas.mungkin beliau tidak bermaksud

lain lain. bukannya kita orangIndonesia,banyak ma'af. Rence,orang kayak marzuki ali ini perlujuga kena tsunami,biar taurasa.dasar manusia goblok. onysumaryono, Ora nggenah....Ngaco.... Sebagai simpatisandemokrat saya malu punyasekjen seperti beliau.... Pak...sadar Pak.... Mamat, KetuaDewan Perwakilan Rakyat... gapantas jadi perwakilan rakyatapalagi jadi Ketua... Sakit sekaliRakyat dengan PERNYATA-ANYA!!!!... Mending Diamngomong... sambil merenung"JANGAN2 SAYA PUNYAANDIL TERHADAP BENCANAINI".... Segera bantu merekadengan CEPAT... Suwardi, BapakMARJUKI yang terhormat,bapak berbicara kaya orang yanggak punya rasa kemanusiaan,seharusnya seorang anggotaDEWAN bisa jadi pelindungmasyarakat bukan bikin rusuhsuasana, bpk harus minta maafkpd masyarakat MENTAWAIsecara terbuka.

Hadi, Pembelajaran bagibangsa Indonesia, bhw tempatrawan bencana dilarangdijadikan tempat tinggal.Pemerintah bisa aktifkan lagiprogram transmigrasi.

Inoj, marzuki lagi marzukilagi... bohuat punya anak bangsakayak gitu.. malu2in demokrat

aja loe..jennythalia seeker, marzuki

guoblok asal njeplak....apalaginanti komentarnya tentangpenduduk yg tinggal dekatgunung merapi?

Jamaluddin, repot kauMarzuki... "komentar andamenunjukan kapasitas anda...!!!lebih baik turun aja deh GAKPANTAS KAU JADI ANGGOTADEWAN...APALAGIKETUA...!!! Nurani kaukemana..???.

nova kesalahan terbesar sayaadalah milih marzuki waktupemilu lalu, bisa diulang ga?

Edhar, mohon P' Marzukibaca surat Al An'am ayat 112,agar kita tidak egois danapakah kita ini manusia ataujin,

satria susanto, ketua DPRkok kayak gini....tdk berpendi-dikan,biar bagaimanapunmereka adalah rakyat indone-sia, rakyat yg harus di jaga olehwakilnya di senayan,ini kokmalah di sukurin ckckckck....hidup mereka lebih mulia,meninggal pun dengan muliatidak seperti alibaba dan paraanggotanya yg korupsi aja.

sri rejeki h, Rakyat yg tinggaldi daerah2 rawan bencana,sebaiknya pindah saja keGedung Dewan yg akandibangun dg fasilitas serbamewah. Rumah Dewan kanRumah Rakyat ...

Triati, Pernahkah pak Mrzukimerasakan bencana gempa danSunami seperti kami diSumbar? Pak, kami juga tidakingin terkena musibah, danuntuk pindah tempat tinggaldan kehidupan apa bapak sbgwakil rakyat sudah memikirkanbagaimana kami pindah,kemana akan pindah danbagaimana proses kehidupankami selanjnya?? jangan sakitikami pak. kalau bapak tidakbisa membantu kami, sebaiknyatidak usah berbicara banyaktentang musibah ini.karenakalimat bapak menambahkepedihan kami.trims.

bejo, Emang dikiranyapindah itu gampang? Gak pakeduit? Terus di tempat barulangsung diterima kerja? (IC/MH).

SIAPAKAH yang lebih kuatlegitimasinya di mata rak-yat? Mbah Maridjan, Presi-den Susilo Bambang Yudho-yono (SBY) atau Sri SultanHamengkubuwono X?

Dalam ilmu politik dike-nal istilah kekuasaan (po-wer) dan pengaruh (influ-ence). Secara politik, baikPresiden SBY dan Sri Sultansama-sama punya kekuasa-an yang jauh lebih luas dankuat dibadingkan seorangMbah Maridjan. Dalam tata-nan kekuasaan pemerinta-han Republik Indonesiamaupun Kesultanan Nga-yogyakarta Hadiningratatau Provinsi daerah Istime-wa Yogyakarta, Mbah Marid-jan bukanlah siap-siapa.

Kakek berusia 83 tahunyang ditemukan wafat da-lam keadaan bersujud di ru-mahnya Rabu (27/10) sekitarpukul 05.00 itu seperti rakyatkebanyakan. Dia tinggal dirumah sederhana di DukuhKinahrejo, Desa Umbulharjo,Cangkringan, Sleman, Yog-yakarta, yang berjarak seki-tar 5 km dari puncak Merapi.

Dalam struktur KeratonYogyakarta, misalnya, MbahMaridjan hanyalah salahseorang abdi dalem. Gelar-nya, Mas Penewu SuraksoHargo, bukanlah gelar yangmencerminkan strata ning-rat seorang pejabat keraton.

Namun, secara real poli-tik, Mbah Maridjan memilikipengaruh yang lebih power-full. Itu jelas terlihat dalamkasus Gunung Merapi. Bah-kan hingga gunung berapiaktif itu memuntahkan wed-hus gembel, awan panas ber-gulung-gulung nan memati-kan mirip bulu biri-biri, ma-sih banyak warga yang tidak

menggubris suara penguasatampuk politik.

Entah sudah berapa peja-bat pusat dan daerah, terma-suk Sri Sultan, yang menye-rukan agar warga lerengMerapi turun gunung setiapkali gunung berapi itu me-nunjukkan aktivitasnyamenjelang erupsi. Tetapi,banyak warga yang tetapbergeming di desa mereka diseputar lereng Merapi. Mere-ka seperti tidak menghirau-kan bahaya yang digembor-gemborkan berbagai pejabatitu.

Sebaliknya, warga sekitarlereng memilih bertahansebagaimana Mbah Marid-jan melakukannya setiapkali gunung magis dalamkultur Jawa itu menunjuk-kan aktivitasnya. Warga me-milih ikut bertahan sebagai-mana Mbah Maridjan tetapbertahan di rumahnya. MbahMaridjan memang tidak (per-lu) menyerukan warga seki-tar untuk bertahan. Tetapi,banyak pihak, termasuk SriSultan dan para petingginegeri hingga masyarakatawam, yakin betul bahwatindakan warga lereng Me-rapi itu sebagai bentuk kepa-tuhan pada si Mbah itu.

Nah, di situlah kita bisamelihat kuatnya pengaruhMbah Maridjan yang kekua-tannya melebihi power yangdigenggam para penguasaranah politik. Pengaruh itujauh melampaui legitimasipejabat institusi vulkanologidan instansi pemerintah lain-nya, Sri Sultan bahkan presi-den sekalipun.

Pengaruh dan wibawalahyang menjadikan Mbah Ma-ridjan sebagai figur otori-tatif tanpa harus memerin-

tah atau memegang kuasapemerintahan sekalipun.Mbah Maridjan menang tan-pa bala (pasukan).

Tentu saja pengaruh MbahMaridjan yang luar biasa itutidak didapatnya secara in-stan. Dia menebar dan me-mupuknya dalam rentangwaktu lama dengan prosesalami, tanpa rekayasa. Diatidak perlu tim sukses untukmeraih pengaruh itu. Kekua-tan pengaruh Mbah Maridjanitu berasal keteladanan dansikap amanah dalam men-jalani hidup, dalam memikultanggung jawab.

Karena sudah saguh, yokudhu lungguh sing kukuhora mingkuh (karena sudahmenyanggupi mengembantugas dan memikul tanggungjawab, ya harus teguh meme-gang posisi itu, bukan me-nyingkir meninggalkannya),kata Mbah Maridjan.

Itulah prinsip yang dipe-gang teguh Mbah Maridjansejak dinobatkan menjadiJuru Kunci Merapi oleh SriSultan HamengkubowonoIX pada Maret 1983 hinggaakhir hayatnya. PengasuhPondok Pesantren Al-HikamMalang dan Depok yang jugamantan Ketua Umum PB NUKH Hasyim Muzadi menga-takan posisi sujud MbahMaridjan saat wafat meng-isyaratkan teguhnya sangjuru kunci itu memegangamanah. Dan, amanah itu diapegang teguh dengan penuhikhlas semata-mata meng-harap ridho-Nya.

Setiap Merapi bergolak,Mbah Maridjan enggan larimeninggalkan gelanggangtanggung jawabnya sebagaiJuru Kunci Penjaga Merapi.Dia layaknya kapten kapal

yang hampir karam tetapitidak juga terjun ke sekocisebelum yakin seluruh pe-numpang dan awaknya telahterselamatkan.

Mbah Maridjan menjadi-kan wilayah pengabdiannyaitu sebagai arena jihad yangjika ditinggalkan menjadidosa besar dan aib sosial yangtidak termaafkan. Dan, bagipara mujahidin dan kaptenkapal sejati, gugur di medantugas ialah suatu kehorma-tan. Bahkan, itulah yangdicarinya. Boleh jadi, MbahMaridjan bertahan karenadia yakin masih ada wargayang belum diselamatkan.

Kalau saya ikut mengung-si, nanti ditertawakan samaanak ayam, kata MbahMaridjan.

Mbah Maridjan ialah tipepemimpin satu kata danperbuatan. Dia tidak perlumenggembor-gemborkan la-ku hidup sederhana, jujur, danamanah dengan jargon-jar-gon. Dia mempraktikkansendiri nilai-nilai luhur itutanpa harus koar-koar men-cari popularitas layaknyakebanyakan politisi dan peja-bat negeri ini yang sukaberlagak bak selebritas.Mbah Maridjan sepi ing pam-rih, rame ing gawe alias talkless, do more.

Contoh Pemimpin Amanah

Sebagai juru kunci, kepe-mimpinan Mbah Maridjanpatut dicontoh. Ia beradapaling depan dan tak me-ninggalkan desanya ketikawarga Gunung Merapi keta-kutan. Heroismenya harusjadi teladan pemimpin negeriini yang miskin empati ter-hadap rakyatnya.

Bahkan ketika orang yang

paling dia segani dan junjung,Sultan Hamengkubuwono X,memintanya mengungsi, iatak sedikt pun meninggalkanwarga Lereng Merapi. Seha-rusnya Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono, para pem-bantunya dan seluruh orangyang merasa pemimpin bela-jar dari heroisme Si Mbah.

Mbah Marijan memangselalu tampil tenang. Ia takmenganggap kepulan asap dipuncak Merapi sebagai anca-man. Meski demikian ia tetapmeminta warga waspada.

Kenyataan ini sungguhberlawanan dengan pernya-taan Sri Sultan HB X yangmeminta warga di lerenggunung segera mengungsi."Jika Sultan meminta wargaturun, berarti itu yang bicarabukan Sultan, melainkan Gu-bernur," ujar Mbah Maridjan.

Ketika itu Mbah Marijanjustru berharap Sultan danpemerintah daerah mengi-zinkannya melakukan doabersama memohon kesela-matan agar Merapi tak 'ma-rah'.

Bagi Mbah Marijan, yangdimaksud doa bersama itutidak mesti membuat acarabesar seperti layaknya acara'selamatan' di kampung-kampung dengan mengun-dang banyak orang.

"Cukup semua masyarakatbersama-sama berdoa, bolehdari rumahnya masing-ma-sing, meminta kepada Allahagar Merapi tak jadi meletus,"ujar Mbah Maridjan.

Kini wedhus gembel telahmembawa nyawa juru kunciyang selalu menjaga amanahitu. Selamat jalan, Mbah Ma-ridjan keteladananmu takakan pergi bersama jasadmu.

(IC/MH)

LEGITIMASILEGITIMASILEGITIMASILEGITIMASILEGITIMASIMbah Maridjan, SBY, dan Sri Sultan

DPR kembali membuat kejutan. Setelah sebelumnyamuncul 'korupsi' ayat tembakau di UU Kesehatan, kinimuncul ayat 'siluman' tentang listrik di RUU APBN 2011jelang diketuk palu. Siapa yang bermain?

Suasana Sidang Paripurna DPR, Selasa (26/10) siangmemang cukup melelahkan. Karena di akhir masa sidangke-11 ini, DPR mengesahkan lima RUU. Salah satu RUUyang disahkan adalah RUU APBN.

amun saat pengesahan RUU APBN, suasana berbeda,karena muncul persoalan. Salah satu anggota DPR dariFraksi PDI Perjuangan Ismiyatun menginterupsi muncul-nya satu ayat 'listrik' di RUU APBN 2011.

Padahal, baik di Komisi VII maupun Badan Anggaran(Banggar), ayat listrik tidak disepakati alias tidak adakesepakatan untuk kenaikan Tarif Dasar Listrik pada 2011.Ayat siluman 'listrik' muncul di Pasal 8 ayat 2 huruf b.

Berikut ayat siluman yang dimaksud "(b): Penerapantarif tenaga listrik (TTL) sesuai harga keekonomian secaraotomatis untuk pemakaian energi di atas 50 persenkonsumsi rata-rata nasional tahun 2010 bagi pelangganrumah tangga (R), bisnis (B) dan pemerintah (P) dengandaya mulai 6600 VA (enam ribu enam ratus volt ampere)ke atas."

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI PerjuanganEffendi MS Simbolon menegaskan saat pembahasan diKomisi VII, secara aklamasi menolak kenaikan tarif dasarlistrik. "Secara aklamasi menyepakati tidak ada kenaikantarif dasar listrik," ujarnya ditemui seusai sidang paripurnaDPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/10).

Terkait munculnya ayat listrik di UU APBN, Effendimeminta agar pimpinan DPR membawa persoalan ini kejalur hukum. "Agar mengusut secarta hukum mengapamuncul ayat soal kenaikan listrik ini," ujarnya berapi-api.

Menurut dia, cara memasukkan ayat yang jelas-jelastidak disepakati merupakan cara biadab dan tidakterhormat. Ini cara tidak terhormat, ini upaya biadab. Inijauh lebih biadab dari yang berkelahi di jalanan, tandasnya.

Sementara Menteri Keuangan Agus Martowardojomenegaskan sama sekali tidak ada niatan untuk memasuk-kan ayat listrik tersebut di dalam UU APBN 2011. "Jaditidak ada atention untuk memasukkan pasal itu," ujarnya.

Ia menegaskan, sejak di Komisi VII, termasuk melaluirekomendasi Komisi VII dan pemerintah telah menyepa-kati tidak ada kenaikan listrik. "Pada lampiran BadanAnggaran, TDL tidak naik 2011, pemerintah jugamenegaskan tidak naik. Jadi hal itu satu klausal yang tidakdilihat tim teknis, sudah disepakti untuk tidak dicantum-kan," paparnya.

Sementara Ketua DPR Marzuki Alie menegaskanpihaknya enggan untuk mencari sebab mengapa munculayat listrik di RUU APBN 2011. "Ah, gak usahlah," cetusnya.

Menurut Marzuki, ketika sebuah RUU belum diketukpalu untuk disetujui maka ada peluang untuk perubahan."Jika belum diketuk palu, ada peluang orang untukmengusulkan," ujarnya.

(IC/MH)

Ayat 'Siluman' Listrik

di RUU APBN 2011

SOAL WARGA MENTAWAI

Tuding PNS BIN, Anggota DPRDGunungsitoli Rampas PeralatanGUNUNGSITOLI- AnggotaDPRD Kota Gunungsitoli,Damili Ranimbowo Geadilaporkan ke kepolisian.Damili diadukan atasperbuatannya merampashandphone, KTP dan tandapengenal Riki F Telaumbanuadan Sonitehe Harefa.Keduanya PNS yang tengahmenjalani masa orientasi.

KPK POS

KRIMINALE D I S I 121

1 - 7 NOVEMBER 2010

10

SUMUT, NADNASIONAL

Kades Adukan WargaSUBULUSSALAM - Kepala Desa(Kades) Suka Makmur KecamatanSimpang Kiri, Kota SubulussalamH.Abd Hamid Padang mengadukanseorang warga masyarakat Desa LaeIkan berinisial M Br B (50). Pasalnya iatelah merusak sedikitnya 153 batangtanaman kelapa sawit di lahan kelom-pok tani masyarakat yang berlokasi diDusun Makmur Barat Desa Suka Mak-mur.

Pengakuan Hamid Padang dan bebe-rapa warganya yang tergabung dalamkelompok tani tersebut, menyebutkandulu sekitar tahun 1997 lahan seluasdua hektare memang sempat menjadilahan sengketa. Namun, setelah diper-karakan ke Pengadilan Negeri Singkil,maka lahan tersbut dimenangkan wargasetempat.

Meski demikian M Br B masih meng-klaim lahan tersebut masih miliknya.“Sebenarnya lahan tersebut ada 16orang pemiliknya. 14 orang diantaranyatelah menyerahkan tanah seluas duahektar untuk dikelola sebagai lahanDenplot di bawah naungan Dinas Perke-bunan. Nah, lahan inilah yang diklaimmasih dia yang punya,” ujar HamidPadang dihadapan petugas KepolisianSektor (Polsek) Simpang Kiri yangturun ke TKP, Rabu pekan lalu.

Sembari menunjukkan bukti kepe-milikan yang disahkan PengadilanNegeri Singkil tahun 1997 silam. “Kalaumemang dia masih keberatan kenapatidak sejak dari dulu dia banding.Mengapa setelah puluhan tahun barudipermasalahkan lagi? Ini kan tidakbenar?,” ucap Hamid.

Dari TKP petugas membawa bebe-rapa batang kelapa sawit yang telahdicabut dan dirusak M Br B sebagaibarang bukti, serta menanyai sejumlahsaksi diantaranya Wati (30) yang saatitu sedang bekerja membersihkan lahantersebut.

“Saya tidak kenal orangnya, yangpasti seorang perempuan dan seoranglaki-laki. Tapi yang bawa parang danyang menebas tanaman adalah si perem-puan itu,” jelas Wati.(KARTOLIN)

Penertiban PengawasanTambang Emas LiarTahun 2008, Diduga FiktifPANYABUNGAN - Diduga kuat KabidPertambangan dan Energi tidak me-laksanakan kegiatan penertiban penga-wasan Penambang emas liar, yangmenggunakan anggaran tahun 2008.

Hal tersebut diungkapkan salahseorang tokoh masyarakat yang tidakmau menyebutkan namanya. Dikata-kannya, bahwa kegiatan tersebut samasekali tidak pernah dilaksanakan olehinstansi terkait. Ini dibuktikan denganmasih banyaknya penambang emas liaryang ada di wilayah pantai barat.

“Kalau seandainya kegiatan inidilaksanakan berarti air yang berada diwilayah Batang Natal sampai ke Nataltidak akan mengalami kekeruhan setiapharinya, dan yang merasakan dampaktersebut adalah masyarakat yangmembutuhkan sarana air bersih tersebutyang hingga saat ini terus tercemar,”kata sang tokoh.

Dinas PU Pertambangan dan Energi,dianggap tidak pernah peduli apa yangdi rasakan oleh masyarakat, sehari-harinya memanfaatkan sarana sungai.Sementara informasi yang di peroleh,dinas tersebut dalam laporanya bahwakegiatan itu dilaksanakan namun dilapangan, nol besar alias sama sekalitidak pernah dilakukan penertibanpenambang emas tersebut.

“Kita bisa membuktikan hal tersebut,pada tahun 2009 terjadi pertikaianantara masyarakat penambang emasdengan Sat Pol PP Madina yang manaSatpol PP tersebut secara spontanmelakukan pengambilan secara paksamesin dompeng yang dimiliki olehsejumlah masyarakat di daerah BatangNatal dan Linggabayu.

Berarti dalam hal ini dapat dipasti-kan bahwa kegiatan penertiban penga-wasan penambang emas liar tersebuttidak pernah di laksanakan,” kata dia.

Pada hal, untuk kegiatan itu anggar-an dikucurkan hingga Rp.75 juta. “Nahdi dikemanakan anggaran tersebut? itukan uang negara, seharusnya di kem-balikan pada negara kalau kegiatantersebut tidak dilaksanakan ada apaini,” ungkap sumber.

Diharapkan aparat hukum untukmelakukan audit secara khusus padaDinas PU Pertambangan dan Energi,karena dalam persoalan ini yangdirugikan adalah uang Negara.

Kabid Pertambangan HamonanganHutasuhut, akan mengecek kepadabendahara apakah anggaran tersebutbersumber dari APBD 2008. Hamo-nangan beralasan tidak ingat, karenabanyak yang dipikirkan. “Terlalu ba-nyak pikiran, makanya saya tidak ingatlagi apakah memang ada di tampungatau tidak, “ ujar Hamonangan. Namun,hingga berita ini diturunkan, Hamonangtidak memberikan kepastian atas sum-ber anggaran itu.(TH)

Dua Siswa SLTA Dilaporkan ke Polisi

Pertapakan Rumah Dinas Camat Hiliserangkai BermasalahGUNUNGSITOLI - MasyarakatKecamatan Hiliserangkai, KabupatenNias telah mengirim surat keberatankepada Bupati Nias cq Kadis TRPDKKab Nias tertanggal 20 September2010. Kemudian menyusul surat kedua,Oktober 2010 perihal keberatan ataslokasi pembangunan rumah dinascamat Hiliserangkai di duga dibangunbukan pada lokasi yang disurveisebelumnya. Tetapi dialihkan di tempatyang baru, diduga atas petunjuk CamatHiliserangkai. Sehingga berdampak negatifterhadap kepentingan masyarakat.

Hal itu dikatakan pemilik tanah, ahliwaris, Elison Mendrofa didampingiMartinus Mendrofa kepada wartawandi lokasi pembangunan rumah dinascamat Siliserangkai. Dikatakan, rumahdinas camat yang sedang dikerjakantersebut dibangun di atas badan jalanyang menghubungkan Jalan Golkarmenuju Jalan Botomuzoi, dan jalan ini

sudah dijanjikan Bupati Nias BinahatiB Baeha pada acara hari gotong-royong se-Kabupaten Nias, 27 Agustus2010, untuk ditingkatkan menjadi jalanaspal. “Tetapi dengan adanya bangunanmaka jalan ini buntu,” kata Elison.

Selanjutnya, letak rumah dinascamat ini telah membelakangi jalanraya bahkan apabila ada masyarakatyang membangun dan berdekatandengan rumah dinas tersebut makasudah pasti terganggu aroma yangkurang mengenakkan. Menurutnya,rencana awal survei dari Dinas TRPDKbukan di lokasi yang sekarang diba-ngun. Melainkan di sebelah bawahbangunan ini, tetapi pada waktupematokan proyek tiba-tiba oknumCamat Hiliserangkai bersikerasmerubah lokasi bangunan rumah dinastersebut.

Akibatnya, selain jalan terhalangoleh bangunan juga gedung sekolah

dasar yang dibangun Unicef pasca gempabumi tektonik, pada 2005, terpaksadibongkar karena lokasi bangunan masihkurang. “Rencana kami sejak awalgedung sekolah yang dibangun Uniceftersebut kami jadikan sebagai tempat TKNegeri Hiliserangkai,” ujarnya.

Kemudian, surat penyerahan hibahtanah pertapakan kantor camat danpertapakan rumah Dinas CamatHiliserangkai belum terima olehmasyarakat. “Hemat kami, surat hibahtanah kecamatan tersebut perlu kamiketahui sebagai pegangan kami dananak cucu kami, agar kami ketahuibatas tanah yang telah kami serahkankepada pemerintah dan dimana batastanah kami masyarakat sepenuhnya.Sehingga dalam hal ini ada dugaanterjadi perampasan tanah milik rakyatoleh pemerintah.

Apabila surat hibah tanah ini tidakdiberikan kepada kami, maka tanah

milik kami tersebut kami garapkembali serta kami melarang adaaktifitas dari pihak mana pun tanpaizin dari kami sebagai pemilik tanah,”katanya.

Ketua Komisi B DPRD Nias YuliusLase mengatakan masalah tersebutsudah ditindaklanjuti anggota dewan.Belum lama ini, dewan mengadakanpeninjauan ke lapangan. Dikatakannya,untuk mengklarifikasi kasus tersebutmaka DPRD Nias akan melaksanakandengar pendapat antara pemilik tanahdengan pihak dinas terkait, pada hariSenin pekan depan.

Ketua DPRD Nias, Solo Zai menga-takan kasus tersebut masih belum diagendakan DPRD Nias untuk dibahaskarena dalam waktu dekat ini masihbanyak kegiatan DPRD Nias yangmendesak untuk dibahas. “Saya akanmenanyakan kasus tersebut kepadaKomisi B DPRD Nias,” katanya.(TRG)

Kepala Bagian Humas Sek-da Kota Gunungsitoli, HenrikH Gulo menyesalkan tindakanDamili. Tindakan anggota DP-RD, menyandang gelar sarjanahukum dilakukan dengan ala-san setiap rapat, utusan ekse-kutif harus mengantongi izin

dari wali kota atau sekda. Diluar izin itu, dianggap tidak sah.

Hal itu, kata Henrik, ber-tentangan dengan Perwal No.2tahun 2009 tentang TupoksiHumas dan Keprotokolan, yai-tu di acara dengar pendapatDPRD dengan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD)Kota Gunungsitoli. Juga de-ngan persetujuan anggota DP-RD Gunungsitoli yang telahmenyetujui kenaikan anggaranHumas Pemko Gunungsitoli,dari Rp 18 juta menjadi Rp 40juta, agar setiap seluruh rang-kaian kegiatan DPRD KotaGunungsitoli diliput oleh Bagi-an Humas Setda Kota Gu-nungsitoli.

Anehnya, saat giliran tugasRiki Fernando Telaumbanua

dan Sonitehe Harefa, pada 11Oktober 2010, alat komunikasi,KTP dan tanda pengenal mere-ka dirampas Damili denganalasan orang tidak dikenal.“Saya tidak tahu apa maksuddan tujuannya,” ujar Henrik.

Pada hal, Damili, kerap dise-but ketua besar, mengusulkankepada Pimpinan rapat BadanAnggaran Pembahasan P.A-PBD Kota Gunungsitoli tang-gal 5/10/2010, agar HumasSetda Kota Gunungsitoli di-minta untuk melakukan peli-putan seluruh rangkaian ke-giatan DPRD. “Setelah kamimelaksanakan permintaannyaitu ianya merampas hand-phone, KTP dan tanda pengenalorientasi CPNS dengan menu-ding orang tak dikenal, intel

KPK dan anggota BIN yangmenyamar jadi CPNS. Untukitu mari kita tunggu prosespenyidikan Polres Nias,” kata-nya. Riki, korban perampasan,menegaskan telah membuatlaporan pengaduan.

Sementara Ketua DPRDKota Gunungsitoli Sowaa Lao-li mengakui ada kejadian itu.Sowaa meminta agar perso-alan ini diselesaikan secarabijaksana. “Tentang adanyalaporan pengaduan ke PolresNias kita juga belum menge-tahui secara resmi karena be-lum ada pemberitahuan kepa-da DPRD Kota Gunungsitoli.Namun hal ini kita telah perca-yakan kepada Pemkot Gunung-sitoli untuk menyelesaikanpersoalan,” katanya.(TRG)

PANTAICERMIN - Dua siswaSLTA Pantaicermin, Kabu-paten Serdangbedagai diaman-kan petugas Polsek Pantai-cermin. Pasalnya, membawakabur sepeda motor YamahaMio BK 3413 LE, milik teman-nya Dodi (16) warga Dusun VII,Desa Nagakisar, Pantaicermin,Sergai.

Gabeta Simbolon (16) danIndra Manik (15) warga DusunIV Pematang Durian, DesaNaga Kisar, Perbaungan, Sergai,kini berurusan dengan polisi.Keduanya ditangkap tim Buser

Polsek Pantaicermin, akhirpekan lalu. Mereka diciduk saatmenikmati tuak di rumah sau-daranya, Desa Pagar Jati, Lu-bukpakam, Deliserdang.

Di Mapolsek Pantaicermin,Gabeta mengaku, tidak ada niatuntuk melarikan sepeda motormilik Dodi temen sekolah Indra.“Kami hanya meminjamnya,Rabu (20/10) sekira pukul 20.30WIB ketika Dodi melintasi jem-batan yang berada di perba-tasan Desa Nagakisar-Lubuk-saban atau jalan menuju PantaiMatik-matik untuk membeli

membeli rokok,” jelasnya.Sebenarnya, masih kata

Gabeta, setelah pulang membelirokok ke Tanjungmorawa. Ka-mi mau mengembalikanya. Na-mun karena mendengar kabarorangtua Dodi sudah melaporke polisi. “Jadi kami takut me-ngembalikannya. Kami tidakada niat mencuri, bang, kamimeminjamnya hanya untukmembeli rokok sambil jajan-jalan,” kilahnya sembari me-ngatai Dodi yang tegamelaporkan ke polisi.

Sumber di kepolisian me-

nyebutkan, keduanya dilapor-kan kepolisi karena pemiliksepedamotor merasa sepeda-motor yang dipinjamnya tidakdikembalikan selama tiga hari.Karena itu, pemiliknya mem-buat pengaduan ke MapolsekPantaicermin.

Kapolsek Pantai Cermin mela-lui Kanit Reskrim Aiptu AbdulMuis ketika dikonfirmasi, menga-takan, kedua pelaku masih men-jalani pemeriksaan. Begitu jugadengan barang bukti sepedamotor diamankan di MapolsekPantaicermin, tandasnya. (ADI)

Kedua siswaSLTAPantaicerminketikamemberikanketerangankepadawartawan diMapolsekPantaicermin.

KPK POS/ADI

SERDANGBEDAGAI – Pasangan, jandadan duda diciduk petugas Sat NarkobaPolres Serdangbedagai dari sebuah rumah,Sabtu pekan lalu. Pasalnya, karena didugamengkonsumsi narkotika jenis sabu,dengan barang bukti didapat dari sisaperangkat alat hisap sabu.

Rahman (40) warga Dusun I, DesaLubuk Cemara, dan Nuriani br Tariganalias Yani (30), warga Jalan SunaryoLingkungan X, Kelurahan Tualang, sertaWalidah alias Ida (32) warga JalanKabupaten Gg Keluarga, KelurahanSimpang Tiga Pekan, KecamatanPerbaungan.

Sumber di kepolisian menyebutkan,sebelumnya petugas mendapat informasibahwa di rumah tersangka Yani, sedangberlangsung pesta sabhu. Selanjutnya saatdigerebek, petugas menemukan Rahmandan Yani sedang duduk berduaan. Di lokasiyang sama petugas menemukan sepe-rangkat alat untuk mengkonsumsi sabu.

Rahman disela pemeriksaan petugas,mengaku sudah setahun mengkonsumsisabhu. “Saya pakai sabhu untuk senang-senang saja,” ujar duda yang berprofesisebagai agen padi tersebut.

Sementara itu, Yani hanya tertunduklesu, janda anak dua tersebut pasrah saja.

Sedangkan Ida hanya ketiban sial, paspetugas menggerebek janda beranak duaitu baru sampai di depan pintu dan sekaliandia digaruk petugas ke Mapolres Sergaiuntuk menjalani pemeriksaan bersamarekannya tersebut.

Di lokasi terpisah, petugas Sat NarkobaPolres Sergai, juga berhasil mengamankanIrfan alias Ontoi (30) warga JalanKabupaten, Kecamatan Perbaungan. Daritangannya petugas menemukan barangbukti sembilan amplop daun ganja yangdibungkus kertas. Kasat Narkoba PolresSergai, AKP Nopiardi membenarkanpenangkapan tersebut. (ADI)

Janda dan Duda Diciduk Polisi

Perusahaan BuangLimbah Langsungke Sungai BakalDipidanaTEBING TINGGI - Beberapa perusahaanindustri yang beroperasi dan membuanglimbahnya langsung ke Sungai PadangKota Tebing Tinggi dan sekitarnya terancamdipidana dan perusahaan diancam ditutup.

Pj Walikota Tebing Tinggi Eddy Syofianbersama beberapa anggota DPRD TebingTinggi melakukan peninjauan langsunginstalasi pengelola bahan baku karet dibantaran Sungai Padang, Sabtu pekan lalu.Peninjauan ini dilakukan sehubungandengan menghitamnya air Sungai Padangakibat limbah industri di hulu.

Peninjauan itu berlangsung di PT. ADEIdan PT Batang Hari Tebing Pratama.Kemudian dilanjutkan kembali di beberapapabrik lainnya yang beroperasi dan mem-buang limbah ke Sungai Padang.

Dalam kunjungan ke PT. ADEL yangmengelola bahan baku karet itu, pihakperusahaan PT. ADEI membawa rombo-ngan Pj Walikota dan anggota DPRD TebingTinggi ke lokasi proses instalasi pengolahanlimbah. Di lokasi itu, Pj Walikota dananggota DPRD Tebing Tinggi mendapatpenjelasan tentang proses air limbahsebelum disalurkan ke Sungai Padang.

“Bila setelah dilakukan pengecekan,kemudian ada perusahaan yang tidakmematuhi aturan dengan sengajamembuang limbah ke sungai padang . PihakPemerintah Kota Tebing Tinggi akanmelaporkan pihak perusahaan ke aparatpenegak hukum, ini merupakan sanksi bagiperusahaan yang mengakibatkan aturan, “imbuh Eddy Syofian.

Hingga saat ini air Sungai Padang masihtetap dialirkan limbah industri dari hulu,walaupun sudah ada temuan pihak kantorLingkungan Hidup Kota tebing Tinggitentang salah satu perusahaan membuanglimbah industri ke Sungai Padang.(RS)

PTPN III TakBerlakukanMasa LiburRANTAU PERAPAT - Karyawanperusahaan PTPN III Rantauprapatmengutuk manager karena tidakmemberlakukan hari libur. Hal itudiungkapkan beberapa karyawan yangtidak bersedia dituliskan namanya. “Kamisangat sulit untuk dapat libur dan gajipunpas-pasan,” keluh mereka.

Menurut mereka, karyawan dari pabrikpengolahan getah susu, PTPN III KebunRantauprapat, mendapat tekanan.Dikatakan, lebih kurang 300 orangkaryawan pabrik getah selama tiga bulantidak pernah libur kerja, baik itu Hari Minggumaupun hari-hari besar. Dipaksa terusbekerja tidak boleh istrahat walau puntanggal merah. “Ironisnya, beberpa hari yanglalu saya lagi ga enak badan mau istirahatkebetulan hari Minggu,dengan teganyadipaksa saya harus kerja dijemput ke rumahagar masuk kerja kalau tidak kerja dipotonggaji,” ,jelas sumber itu. “Gaji pokok kamiterima Rp 174 ribu perbulan dan sayabekerja sudah lebih sepuluh tahun diperusahaan PTPN III Rantauprapat iniuntuk mengabdi,” ketusnya.

Menurut keterangan Manager,melaluiAPK Rizky Setiawan mengatakan, hal ituuntuk mengejar target. “Sebab di perusa-haan ini harus mengejar target maka kamibuat kerja hari minggu untuk mengejartarget itu,” ucapnya. Rizki mengakui kalautiga bulan ini karyawan pabrik pengolahangetah susu itu tidak pernah libur kecuali HariLebaran. “Itu pun libur cuman lima hari,”katanya. Mengenai gaji, diakui gaji pokokkaryawan yang sudah bekerja di atas sepuluhtahun sebesar Rp 773,775 perbulannya.

Kepala Disnakersos KabupatenLabuhanbatu M. Manurung mengakukurang percaya apa yang dilakukan olehPimpinan PTPN III Janji. “Kita akan ceknanti kebenarannya, tapi kalau benar jelasitu sudah melanggar,” tegasnya.(HAH)

KRIMINAL

11KPK POS

E D I S I 121

1 - 7 NOPEMBER 2010SUMUT

NASIONAL

SELATPANJANG - Pekan lalu, tiba-tiba saja BupatiMeranti Irwan Nasir bersama Komisi II DPRDKepulauan Meranti melakukan inspeksi mendadak(Sidak) ke PLN Ranting Selatpanjang. Dalam sidaktersebut Bupati sempat meradang, karena kesaldengan manajemen PLN Selatpanjang yang dinilaiamburadul. Ketidak becusan perusahaan platmerah itu menimbulkan maraknya pungutan liarterhadap konsumen yang akan memasang instalasilistrik.

Juru bicara Bupati Kepu-luan Meranti, Syaiful Ikrammenegaskan, temuan di lapa-ngan membuat bupati marah."Bupati tidak hanya kecewa,tapi sempat marah besar. Pihakmanajemen PLN Selatpan-jang dinilai amburadul yangmenyebabkan terjadinya pu-ngutan liar dalam proses pe-nyambugan listrik ke rumah-rumah warga yang dilakukanoleh pihak biro PLN,"kataSyaiful.

Diungkapkannya, bagi war-

ga yang hendak memohoninstalasi listrik, tak hanyasoal pungli yang diresahkan.Kepastian pemasangan jugatidak jelas. "Warga dipungutbiaya di luar ketentuan yangjumlahnya mencapai Rp 4juta," tegas Syaiful.

Menurut Syaiful, PLNSelatpanjang dinilai tidaktegas dalam menegakkanaturan yang telah menjadiketentuan pemerintah. Bu-pati juga menemukan kolusidi kantor tersebut. Dian-

Bupati Meranti "Murka"

dengan Kinerja PLN

MEDAN - Pengguna jasa angkutan kereta api (KA) jurusanMedan-Rantauprapat pp diminta agar lebih meningkatkankewaspadaan, karena keamanan di atas gerbong penum-pang saat ini sudah tidak aman. Bahkan terkesan petugasjaga di gerbong KA, melakukan pembiaran terhadappencuri yang beraksi di dalam gerbong.

Hal ini disampaikan penumpang yang baru saja meng-gunakan alat transportasi darat itu dari Rantauprapatdengan tujuan Medan.

Seorang penumpang bernama Bina Aim Harahap,penduduk Jalan Simanggir, Kotapinang, pekan laluberangkat dari Rantauprapat ke Medan.

Bina yang menumpang kereta api eksekutif itukehilangan sebuah tas berisikan uang Rp1.400.000,handpone E-73, surat-surat penting dan sejumlah pakaianyang seluruhnya berada di dalam tas.

Dikatakan Bina, di atas gerbong ada petugas jagaberinisial ARH dan ASS. Kedua petugas jaga ini seharusnyamemberikan pelayanan keamanan kepada para penum-pang. Namun sebaliknya, petugas jaga ini terkesanmembiarkan para pencolong beraksi di atas gerbong.

"Cukuplah saya yang menjadi korban. Jangan sampaiada penumpang lain yang mengalami nasib serupa saya,"ujar Bina kepada KPK Pos dengan perasaan sedih, serayamenghimbau agar PT KAI di daerah ini meningkatkankeamanan di dalam gerbong. (ZAM)

Awas Copet Dalam Gerbong KA

PT PAL Diduga Serobot Tanah Kelompok Tani

taranya, banyaknya keluargapegawai PLN yang menjadibiro jaringan. "Sesuaiketentuan pegawai PLN dananggota keluarganya tidakboleh memanfaatkan situasimembuat jaringan biro PLN.Namun kenyataannya, ham-pir semua pegawai PLN Se-latpanjang dan keluarganyamerangkap menjadi biromelakuan pendataan pema-sangan listrik ke rumah-rumah warga," kata Syaiful.

Bupati juga menyesalkanpelayanan yang lambat, dandikenakan biaya. Untuk ma-suk dalam daftar tunggucalon pelanggan dikenakanbiasa jaminan matrial biayapemasangan instalasi yangbesarnya bervariasi. Katego-ri sambungan daya 900 wattdikenakan biaya Rp 1,5 juta,daya 1.200 watt biaya di-minta Rp. 3, 5 juta. Sedang-kan 2.400 watt mencpai Rp 4

juta. "Padahal, ketentuanresmi dari pihak PLN, secaranasional hanya dikenakanbiaya Rp 750.000," ungkapSyaiful.

Bupati menilai kondisi iniada unsur kesengajaan pihakPLN untuk menutupi kebo-coran keuangan yang dilari-kan oleh oknum pegawaiPLN. Dari berbagai laporan,kata Syaiful, selama ini sudahterjadi tiga kali terjadi kasusoknum pegawai PLN yangmelarikan uang tagihan lis-trik warga.

Dan, untuk menutupi kasusini, pihak PLN menaikkandaftar tagihan rekening lis-trik pelanggan PLN di Selat-panjang. "Jangan jadikanwarga sebagai ATM untukmenutupi kebobrokan PLN,"Syaiful. Di satu sisi, PLNdinilai tidak mau bertang-gungjawab atas musibah ke-bakaran yang bersumber dari

BINJAI - Perhatian puluhanpedagang dan masyarakatyang berada di seputaranLapanga Merdeka, Binjai,Kamis pekan lalu, menjaditontonan para pedagang danwarga sekitar. Perhatianwarga semula tertuju padakerumunan para pelajar diareal tersebut.

Tiba-tiba perhatianberpaling tertuju pada aksiperkelahian dua pelajar yangjuga turut disaksikan olehteman mereka. Aksi perkela-hian tersebut tidak sampaimerebak kepada aksitawuran. Petugas Intel PolresBinjai yang kebetulan beradadi lokasi, langsung membu-barkan dan mengejar parapelaku.

Sedangkan dua pelajaryang berkelahi berhasil

diamankan petugas danlangsung digiring ke PolsekBinjai Kota. Mereka Beni(16) warga Setabor danGuntur Gumelar (16) wargaKuala. Kedua tercatatpelajar di SMK Putra AndaBinjai, dan masih duduk dibangku kelas II.

Di Polsek Binjai Kota,kedua pelajar itu tetapsaling menyalahkan.Sehingga, untuk memperje-las permasalahan, petugasterlebih dahulu memintaketerangan secara bergilir.Guntur Gumela menutur-kan, awal permasalahandilakukan oleh Beni. Beni,kata Guntur, menghalangijalan Guntur. "Saya maujalan dihalanginya, jadisaya maki, terus dia (Beni-red), tidak terima dan dia

juga menantang sayaberkelahi sepulang sekolah,karena saya tidak takutsaya penuhi aja tantangan-nya," tutur Guntur.

Lain halnya dengan Beni.Meski mengaku meng-halangi jalan Guntur, iatidak ada menantang untukberkelahi. "Sayakanberjalan di kantin, terusjumpa sama dia (Guntur-red), karena sudah adamasalah awal tadi, diamengejek saya dengankata-kata kotor. Setelahpulang sekolah, saya tetapemosi kami berkelahi ditanah lapang," tuturnya.Guna mengingatkankeduanya agar tidakmengulang perbuatan,kepolisian menghadirkanorang tua mereka. (SBR)

Perkelahian Dua Pelajar Jadi Tontonan

arus pendek.Bupati, kata Syaiful, mem-

berikan peringatan kepadamanajemen PLN Selatpanjangagar lebih professional. "Kitaminta PLN segera benahi atauPemkab Meranti akan mela-porkan persoalan ini ke jajaranDireksi PLN secara resmi keJakarta," sebut Syaiful.

Dalam sidak ke PLN, Bu-pati Irwan Nasir juga me-nanyakan kondisi mesin yangdibeli oleh Pemkab Bengkalissenilai Rp 60 miliar. Pasalnya,mesin yang dibeli dengan danaAPBD tersebut, rusak dan taklagi dipergunakan. "Bupatiminta agar pihak PLN segeramengkalkulasikan kerusakanmesin tersebut dan segeradioperasikan," katanya. Mesinyang dibeli dari sumber APBDitu berkapasitas 14 MW. De-ngan kapasitas itu, dipastikankebutuhan listrik di Selat-panjang akan teratasi. (JB)

TERTIB LALIN- Kendati Walikota setempat dan pihak Kepolisian Resor) Aceh Singkil, Kota Subulussalam telah berulangkali menghimbaudan mengingatkan pengendara kenderaan bermotor agar mematuhi rambu lalulintas. Namun kebanyakan warga tampak kurangmenghargainya. Akibatnya para pengendara ini harus berhadapan dengan jalur hukum. Tindakan langsung (Tilang) pun kerap dilakukankepolisian terhadap pengendara yang tak mengindahkan rambu lalulintas untuk ketertiban berlalulintas.Seperti yang tampak dalam rekaman di Jalan Teuku Umar, persis di depan Kantor Walikota Subulussalam, Rabu pekan lalu. Seorang PNSdan sejumlah ranmor tampak ditahan petugas karena tidak memakai pelindung. (KATROLIN)

RANTAUPRAPAT - Masyara-kat yang tergabung dalamKelompok Tani Sentosa GrupDesa Tanjung Halobang, kinimerasa resah dan risau ten-tang diduganya persengketaanlahan sama PT Paten AalamLestari (PT PAL). Pasalnyatanah kelompok tani, di DusunSidinginan Desa Selat BetingKabupaten Labuhan Batu,berdampingan denganPT.PAL.

Ironisnya lagi sudah bera-pa tahun ini sengketa Lahanitu belum juga terselesaikan.Hingga Kelompok Tani Sento-sa dalam setahun, terus berja-ga-jaga untuk mempertahan-kan tanah mereka agar ja-ngan sempat diklaim olehperusahan tersebut.

Belum lama ini WartawanKPK Pos dengan Aliansi Pe-

nyelamatan Indonesia (API)Labuhan Batu, diketuai AgusJamaluddin Dasopang bersa-ma Dewan Pakar, Tahlil Hasi-buan dan beberapa koordina-tor lapangan melakukanpertemuan dengan kelom-pok tani.

Dalam kesempatan itu,beberapa anggota kelompoktani, tampak berjaga di la-han mereka. Sekitar 100hektar, lahan milik 50 petani,terus dijaga. "Masing-masingmendapat 2 hektar. Dantahun 2001 kami mulai di sini,waktu itu masih pancangan,surat pancangan tersebutdikeluar oleh mantan KepalaDesa Selat Beting DamriSiregar dan ada juga dariPJS (Pejabat Sementara)Kepala Desa Abdul RahmanNasution. Ya alhamdulillah

dalam setahun ini kami di sinibercocok tanam saat ini su-dah menghasil," kata mereka.

Usai bertemu dengan parapetani, tim melanjutkan in-vestigas ke PT PAL. Namun,karyawan PT PAL menga-takan, manajer dan humasperusahaan itu tidak beradadi tempat. "Bapak manajertidak ada, kalau pak Humaslagi keluar," kata si karyawan.

Selang beberapa menitdatang salah satu karyawanT.Tarigan. Menurut Tarigandari Bagian Proyek/Tekhnisi."Kalau ada lahan masyara-kat ,yang ada di luas arealPT.PAL kita hargai/gantirugi, Dan apabila tidak maudihargai/ganti rugi tidakapa-apa," katanya

Soal buruh harian lepas(BHL) hanya 10 orang. Dan

dari pihak perusahaan lain,pemborong semuanya seba-nyak menjadi 30 orang de-ngan upah Rp 40.500 danlahan yang sudah dikelolasekitar 400 hektar. BagianProyek/Tekhnis.

Ketua Kelompok Tani

Sentosa, sebut S menyatakanagar perusahaan itu mengem-balikan areal lahan mereka."Harapan kami supaya hakkami dikembalikan sebabnantinya lahan tersebut akanmenjadi," katanya.

(TIM)

Ketua API Labuhan Batu, Dewan Pakar, Koord.Lapangan melakukan pertemuan dengankelompok tani. Kelompok Tani Sentosa kini berkonflik dengan PT PAL soal areal lahan. (KPK

Pos/DOK)

SELATPANJANG - DPRD Riau mendesak PemerintahKabupaten Meranti memanggil perusahaan perkebunan,PT RAPP, PT SRL dan PT LUM yang mengusahai arealHutan Tanaman Industri (HTI) di Pulau Ransang, PulauPadang dan Pulau Tebing Tinggi.

Wakil Ketua DPRD Riau, H. Taufan Andoso Yakinkepada KPK Pos, pekan lalu, menyatakan pemanggilanterkait dengan aksi penolakan pengelolaan HTI olehmasyarakat. "Pemkab Meranti harus memanggil pihakmanajemen perusahaan tersebut. Sebagai penguasadaerah, Pemkab Meranti punya hak untuk melakukan haltersebut," kata Taufan.

Sebagai penguasa daerah, lanjut Taufan, Pemkab Merantiberhak untuk mengetahui secara detil pengelolaan HTI diwilayahnya. Mulai dari persoalan proses keluarnya perizinandan berbagai program pengelolaan pengembangan usahaHTI, yang nota benenya merubah hutan alam menjadi hutanHTI. Dengan upaya ini, kata Taufan, Pemkab Meranti akanmendapat gambaran yang jelas. "Bagaimana proseskeluarnya izin tersebut, termasuk legalitas formal dankualitas hasil pengujian Amdal yang dikantongi ketigaperusahaan tersebut dalam mendapatkan rekomendasi izinHTI dari Kementerian Kehutanan," katanya.

Desakan pemanggilan ketiga perusahaan, lanjut Taufan,tidak hanya terkait persoalan birokrasi. "Tapi jugamenyangkut nasib masyarkat di tiga pulau yang menjadiobjek pengelolaan HTI. Sebagai subjek pembangunan,masyarakat akan menjadi pihak yang paling terasa dariperubahan ekologis hutan alam menjadi hutan industri.Baik dari sisi sosial maupun dampak perubahan ekologisyang nantinya akan bermuara pada dampak lingkungan.Pertimbagan-pertimbangan ini nantinya akan menjadisalah satu alasan bagi Pemkab Meranti dalam menentukansikap. Pemkab Meranti harus tetap konsisten mengede-pankan nasib masyarakat. baik terhadap paparan dampaksosialnya maupun dampak ekologisnya. Semua inimerupakan konsekuensi dari dirubahnya ekosistem hutanalam yang heterogen menjadi hutan industri yangmonokultur," papar Taufan.

Anggota DPR RI asal Riau Wan Abu Bakar juga meng-ungkapkan hal yang sama. Pemkab Meranti, katanya, ha-rus mendapatkan data yang detil Amdal pengelolaan HTIyang menjadi kunci keluarnya izin HTI dari KementerianKehutanan. "Izin Amdal yang di kantongi perusahaan harusdikaji ulang. Pemkab Meranti harus mendapatkan datayang riil dari berbagai dampak negatif yang akan timbuldari dirobahnya hutan alam yang heterogen menjadi HTIyang monokultur. Dan, Pemkab Meranti tidak harus lang-sung menerima seluruh paparan. Artinya, Pemkab Merantijuga harus membuat kajian Amdal terkait pengeloalaanHTI ini," sebut Wan Abu, merupakan mantan GubernurRiau.

Dijelaskannya, kalau memang dari kajian yangdilakukan pemkab mampu membalikkan fakta. Tidak adaalasan bagi Kementerian Kehutanan untuk tidak menca-but izin HTI di Meranti. Pemerintah juga tidak akan maumenjadikan masyarakat sebagai korban. "Inilah satu-satunya alasan yang kuat bagi pemkab Meranti untukmendesak pusat mencabut izin HTI," tegasnya.

(JB)

Pemkab Meranti DidesakPanggil PT RAPP, STL dan LUM

RANTAUPRAPAT - Seluruh elemen masyarakat dimintamewaspadai tindakan imigran ilegal yang coba mem-perdagangkan manusia dengan menjadikan KabupatenLabuhanbatu, khususnya di kawasan pesisir sebagai tran-sit sebelum mencapai negara yang mereka tuju.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati L.Batu Suhari Panepada Sosialisasi Penanggulangan Illegal Migran diKabupaten L.Batu, Rabu pekan lalu. Hadiri dalam acaraAsisten Pemerintahan Drs Karlos Siahaan M Si dan KepalaBadan Kesbang, Politik dan Linmas Nilwansyah SH,menyampaikan itu saat.

Dari beberapa peristiwa migrasi, kata Suhari, paraimigran dari negara-negara Asia Tengah seperti Afganistan,sudah seringkali menyinggahi L.Batu setelah sebelumnyaterdampar di kawasan pantai seperti di Kecamatan PanaiHulu, Panai Tengah dan Panai Hilir. Tindakan bermigrasidari satu negara ke negara lain memang sudah setuaperadaban manusia itu sendiri yang bertujuan mencarikehidupan yang lebih baik di negara lain.

Tetapi kalau migrasi itu berlangsung secara ilegal sepertimencoba memperdagangkan manusia, maka tindakantersebut adalah sebuah kejahatan yang harus diwaspadai,khususnya oleh negara sebagai tempat lintasan pelaku-pelaku kejahatan imigrasi dimaksud.

Untuk itu, I L.Batu sangat membutuhkan sosialisasiimigran ilegal ini guna bisa menangani secara baiktindakan migrasi ilegal yang didasari perang, kemiskinandan tekanan politik maupun mencegah tindak kejahatanmigrasi ilegal yang bertujuan memperdagangkan manusia.Sebagai tindak lanjut sosialisasi tingkat kabupatentersebut, selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi serupadi Kec. Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir.

Sementara narasumber dari IOM (International Orga-nization for Migration) Medan Yong Lai Kong danKatheleen Lina dan Nelly Teo, memaparkan, tujuan dariprogram kerja sama IOM dengan Pemerintah RI adalah,memulangkan imigran secara sukarela, memberikantempat bermukim dan mematahkan keinginan paraimigran reguler dan para pedagang manusia yangmenjadikan Indonesia dan Australia sebagai target mereka.

Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan IOM untukimigran gelap yang terdampar di Indonesia, yaitu jaminankemanusiaan (makanan, akomodasi, pakaian dan keseha-tan). Layanan medis di sejumlah rumah sakit yang menjadimitra IOM, pendampingan dan konseling dan bantuantransportasi sampai ke negara asal bagi imigran yang inginpulang secara sukarela.

Apabila melihat/mencurigai adanya seorang/sekelom-pok migran gelap, harap menghubungi polisi (polsek,polresdan polda) setempat. Kantor Imigrasi Jl. Jend. SudirmanKm 4,5 Sijambi T. Balai Telp. 0623.92220. Kanwil Hukumdan HAM Jl Putri Hijau No. 4 Medan. Kantor IOM Jl.Majapahit No. 43/65 Medan, Telp. 061.4525122 atauhubungi IOM Jakarta pada nomor bebas pulsa 0800 1 2255 66. Turut sebagai narasumber dalam kegiatan itu, yakniKepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai, Asahan SahalaPasaribu. (HAH)

Wabup Labuhan Batu MintaKewaspadaan Soal Imigran

MEDAN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Rabu pekanlalu, kembali menyerahkan empat jenazah tersangkakomplotan bersenjata api, disergap awal Oktober 2010, diKecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai.Penyerahan dilakukan terpisah, di Rumah Sakit Bhayang-kara Polda Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim dan RumahSakit Umum Adam Malik Medan.

Koordinator Tim Pembela Muslim perwakilan Medan,Mahmud Irsad Lubis menyatakan seluruh jenazah darikeluarga yang meminta didampingi TPM telah diserahkankepada keluarga dan dimakamkan.

"Tadi pagi tiga jenazah lainnya sudah diserahkan dandimakamkan keluarga," jelas Irsad. Ketiga jenazah itu,Muhamad Yusuf, Dedy alias Deboy dan Alex alias AsepGunawan. Sementara jenazah Muhamad Darman, kataIrsad, diambil keluarga tanpa didampingi TPM. "Karenapihak keluarga tidak meminta kita," ungkapnya.

Irsad menyatakan, dari delapan jenazah tersangka,enam diantaranya didampingi TPM atas permintaahkerabat. Selain Yusuf, Dedy dan Alex, tiga jenazah lainnyatelah diterima, pekan lalu, Taufik Hidayat, Rahmadsyahalias Bejo dan Zulkarnain.

TPM menegaskan, akan menempuh jalur hukum. "Adainformasi baru hasil investigasi kami. Tapi langkah hukummasih menunggu kesepakatan keluarga, masih berkabung,"tegasnya.

Hasil perburuan selama dua pekan di kawasanperkebunan di Kecamatan Dolok Masihul, polisi menang-kap sebelas tersangka. Enam tersangka tewas dalampenyergapan diwarnai baku tembak, dua ditemukan tewas,tiga lainnya ditangkap dan menyerahkan diri. Polisi jugamenyita empat senjata api milik komplotan, satu pucuksenjata laras panjang jenis M16 (milik Brigadir ManuelSimanjuntak), dua pucuk jenis AK 56, dan satu FN. Serta700 butir amunisi dan magazine.(BBS)

Jenazah Komplotan BersenjataDiserahkan Kepada Keluarga

12

LIPSUS

KPK POS

KRIMINALE D I S I 121

1 - 7 NOPEMBER 2010

KETIKA JURKETIKA JURKETIKA JURKETIKA JURKETIKA JURU PU PU PU PU PARKIRARKIRARKIRARKIRARKIRMENJURMENJURMENJURMENJURMENJURUS KEADILUS KEADILUS KEADILUS KEADILUS KEADILANANANANAN

"AKU ingin keadilan." Kalimat itumeluncur dari bibir hitam miliksosok pria berkulit kelam. ZainalAbidin Nasution (45). Ia bukanlahsiapa-siapa. Dulunya, ia hanyadikenal sebagai juru parkir.Namanya kini mulai menyerayappada kelompok pencari keadilan.Sadis, begitu ia mengenang akankejadian yang dialaminya. Trauma,laku itu pun begitu mudah terlukis-kan pada dirinya. Menangis, bagiandari perjalanannya, usai mende-kam dalam bui.

Zainal, sapaannya. Bukanlahsiapa-siapa. Tapi, ia warga yangtak ingin keadilan berlaku semena-mena. Darahnya sudah tertumpah.Lukanya masih membekas, tapitekadnya masih membara. Zainalterdakwa pembunuh pengusahayang divonis bebas oleh pengadi-lan. Sejak awal Zainal menyangkalsemua tuduhan penyidik Kepoli-sian Sektor Medan Kota.

Sangkalan itu tercium olehmajelis hakim pengadilan. Palupun diketok, Zainal dinyatakan takterbukti sebagai tersangka danterdakwa dalam kasus yangmenjerat dan menghantui buibelasan tahun.

Selepas putusan hakim. Zainalmasih berjuang. Fisiknya memanglepas dari kungkungan penjara.Baginya, hatinya masih dilingkupirasa keadilan yang masih pincang.Ia berjuang didampingi LembagaBantuan Hukum Medan.

***Kasus penembakan sang jukir ini,

berbuntut panjang. Setelah BrigadirAulia Rahman yang merupakananggota Polsekta Medan Kota,penembak kaki Zainal, wargaJalan Pancing yang dituduh pelakupembunuhan terhadap KomisarisPT Sewangi Sejati Luhur Medan,Kusuma Wijaya, ditahan di penjaraPolresta Medan.

Tak lama lagi dua orangkomandan Brigadir Aulia yakniAKP Darwin dan Iptu AdnanPandibu bakal ikut terseretkeranah hukum dan akan diperiksadalam sidang kode etik. "Akandisidang Tim Komisi Kode EtikPoldasu. Namun kapan waktunyabelum bisa dipastikan," akuKasubid Dokliput Poldasu AKBPMP Nainggolan ketika ditanyawartawan di Mapoldasu kemarin.

Diterangkannya, sidang itudigelar setelah AKP DarwinGinting diperiksa Bidang Profesidan Pengamanan (Bid Propam)beberapa waktu lalu.MenurutNainggolan sendiri setelahpemeriksaan selesai maka ber-kasnya diajukan ke Kapolda untuk

membentuk Tim Komisi Kode Etik."Bila terbukti bersalah yangbersangkutan akan dikenakanhukuman sesuai keputusan rapattim itu, tergantung kesalahan dandisesuaikan pasal yang dilanggar,"jelasnya.

Selain AKP Darwin Gintingyang menjabat Kapolsek MedanKota saat peristiwa itu terjadi,tiga personel lain yakni KanitReskrim Iptu Adnan Pandibu,Penyidik Pembantu Aiptu KhairulYani dan Reserse (tugas luar)Brigadir Aulia juga dikenakansidang.

Sementara itu secara terpisahAKP Subeno ketika ditanyawartawan juga mengaku kalauBrigadir Aulia dijatuhi hukumanpenjara 7 hari, terancam sanksikarier dengan penundaan kenaikanpangkat setahun. Sementara AiptuKhairul Yani dihukum penundaangaji berkala setahun dan tegurantertulis. Hukuman itu ditetapkandalam sidang disiplin dipimpinKasat Reskrim Polresta MedanKompol Fadillah Zulkarnaindidampingi Kompol D Purba danSekretaris Sidang AKP Subeno.Penyidangan Aiptu Khairul Yani danBrigadir Aulia disidang di PolrestaMedan karena keduanya bertugas diwilayah Polresta Medan.

Sementara AKP Darwin Gintingproses sidangnya digelar diPoldasu karena berdinas di Polda-su. Sedangkan mantan KanitReskrim saat peristiwa itu IptuAdnan Pandibu akan diproses diPolres Pelabuhan Belawan tempatdia kini bertugas. Selain dihukumpenjara selama tujuh hari, Auliajuga menerima sanksi karir denganpenundaan kenaikan pangkatselama satu tahun. Sedang AiptuKahirul Yani juru periksa (juper)Polsekta Medan Kota yangmenangani kasus Zainal dihukumpenundaan gaji berkala selamasetahun dan teguran tertulis.

"Hukuman Aulia lebih berat,selain penundaan pangkat selamasatu tahun, ditahan , dan penem-patan khusus dan dimutasi bersifatdemosi, sedang Kahirul Yani hanyapenundaan gaji berkala selamasetahun, " kata Sekretaris sidangAKP Subeno, kepada wartawanusai putusan sidang disiplin diPolresta Medan kemarin.

Kedua oknum polisi itu, kataSubeno, terbukti melanggar pasal 6huruf (a) PP RI No 2 Tahun 2003 YoPerkap No Tahun 2006 tentangpelanggaran disiplin dan propfesikepolisian.Sidang disiplin agendaputusan dipimpin Kasat ReskrimPolresta Medan Kompol Fadillah

Zulkarnain didampingi Kompol DPurba dan Sekretaris sidang AKPSubeno dengan dihadiri korbandan keluarga serta pengacaranyaSurya Adinata SH, MKn.

Menurut Subeno yang jugamerupakan Kasi Propram PolrestaMedan, sidang kasus penembakanjukir tersebut sudah selesai dananggota yang terlibat telahdijatuhi hukuman. "Kami sudahjatuhi hukuman kepada anggotayang bersalah, sesuai dengan beratringannya perbuatanya dalamkasus itu, " jelasnya.

Dijelaskan Subeno, PropamPolresta Medan hanya menyidang-kan dua oknum anggota PolsektaMedan Kota karena keduanyamasih berada di wilayah PolrestaMedan. Sedangkan proses sidangAKP Darwin Ginting saat kasus ituditangani menjabat sebagaiKapolsekta Medan Kota digelar diPoldasu karena beliau saat iniberdinas di Poldasu. "Sedangkanuntuk mantan Kanitnya IptuAdnan Pandipu di Polres KP3Belawan karena saat ini beliaubertugas di sana," jelas Subeno.

Polri Harus TegasSecara terpisah, Kuasa hukum

Zainal Abidin, Surya Adinata SHkepada wartawan mengatakan,penanganan kasus ini secarainternal Polri masih terkesantebang pilih karena ada beberapaoknum anggota Polsekta MedanKota mulai dari tugas luar hinggapenyidik tidak tersentuh.

Padahal, kata dia, diduga kuatmereka terlibat melakukanpenyiksaan terhadap Zainal saatproses penyidikan."Dugaan kamiada unsur pilih kasih cukupberalasan, sebab hingga saat inimantan Kapolsekta Medan Kotadan kanitnya hingga saat ini belumdisidangkan," tegas Surya. Menyi-kapi putusan yang diberikaninstitusi Polri terhadap oknumpolisi yang terbukti bersalahdalam kasus Zainal belummemenuhi rasa keadilan.

Menurut Surya, dalam kasuspenembakan Zainal ini, tindakanoknum polisi itu tergolong beratdan fatal, seharunya hukumanyang diberikan juga harus sesuai,misalnya dibebas tugaskan sebagaipenyidik atau dimutasi ke luardaerah, hingga menjadi efek jerauntuk tidak berbuat semena-menaselaku aparat penegak hukum.

Menurut Surya, setelah sidangdisiplin ini diputus, pihaknya akanmenuntut Kapolda agar menggelarsidang kode etik bagi oknumanggota Polsekta Medan Kotatanpa terkecuali. Sedangkan,

laporan pidana Zainal keDireskrim akan didesak segeraditindak lanjuti. "Kami berharapkasus ini menjadi atensi Kapolda-su, hingga bidang yang berwenangmenangani kasus itu dapat segeramenuntaskannya, sebab hinggasaat ini berita acara pemeriksaanbelum juga ada titik terang," tegasSurya.

Seperti diberitakan, Zainalditangkap polisi di rumahnya dandi bawa ke salah satu tempat dikawasan Medan Johor. Di lokasiitulah oknum polisi itu mengekse-kusi kedua kakinya. Dia dipaksamengaku sebagai pembunuhKesuma Wijaya.Peristiwa ituterjadi tanggal 25 Mei 2009 ,Zainal ditangkap dan mengalamipenyiksaan oleh polisi dariKepolisian Sektor Medan Kota.

Metode penangkapan dinilaikuasa hukumnya lebih kepadapenculikan daripada sebuahpenangkapan. Polisi secara brutalmenyiksa Zainal setelah memba-wanya ke dalam sebuah mobil danberputar-putar keliling kota,bukannya langsung menuju kantorpolisi.Di sebuah tempat, Zainalditurunkan, dan di sana dieksekusitembak oleh polisi padahal saat ituZainal sudah tidak berdaya.

Akibat penyiksaan ini, Zainalmengalami gangguan fisik danpsikis. Kedua kakinya jadi cacatkarena ada proktil bersarang dikaki . Setelah proses penyidikandiduga diwarnai penyiksaan, BAPZainal akhirnya tuntas diselesai-kan aparat kepolisian , kemudiandinyatakan P21 oleh KejaksaanNegeri Medan, setelah itu, Zainalpun kemudian diadili di Pengadi-lan Negeri Medan, didakwamelakukan pembunuhan keji.

Setelah melalui persidanganyang panjang, Majleis hakimmenjatuhkan putusan vonis bebaskepada Zainal karena tidakterbukti melakukan perbuatanpidana. Pasca putusa bebas itu,Zainal, istrinya bersama kuasahukumnya pun mulai bergerilyamencari keadilan menuntut polisiyang telah menembaknya. Lapo-ran pengaduan masuk ke PropamPoldasu.

Bahkan, kuasa hukumnya telahmembawa Zainal kehadapanKapoldasu

Irjen Pol Oegroseno di PoldaSumut. Saat itu, Kapolda terusmerespon laporan itu danmemerintahkan Direktur PropamPoldasu agar segera mengusuttuntas kasus penganiayaan danmencari pelaku pembunuhan yangsebenarnya.(S.EDHI)

MAJELIS hakim PengadilanNegeri Medan membebaskanjuru parkir di Jalan SelatPanjang, Medan, Zainal AbidinNasution dari ancamanhukuman 18 tahun penjara.Zainal didakwa melakukanpembunuhan terhadap pe-ngusaha spare part, KesumaWidjaja.

Dalam amar putusan yangdibacakan Suhartanto, Selasa8 Juni 2010. Zainal dinyatakantidak bersalah sebagai manadidakwakan jaksa, ParulianKartagama Sinaga. Parulianmendakwa Zainal denganpasal berlapis, dengan anca-

man hukuman 18 tahunpenjara.

Mendengar putusan majelishakim, Zainal langsungmenitikan air mata. Reaksiharu juga diperlihatkan istriZainal, Listiani. Penasehathukum Zainal, Muslim MuisTanjung dari Lembaga Ban-tuan Hukum Medan, menegas-kan, putusan majelis hakimmembuktikan adanya kebena-ran dan keadilan. "Seperti dugadari awal bahwa klien kamitidak bersalah. Ini dapatdibuktikan dengan keterangandua orang saksi yang tidaksinkron," tegas Muslim.

Keterangan saksi Ngatiyem,pembantu rumah tanggaKesuma, dan keterangan istriKesuma, Ben Tik Wani, dalampersidangan dianggap tidaksesuai fakta kejadian. Salahsatunya, timpal Surya Adinatadari LBH Medan, kemeja dancelana yang dihadirkan dalampersidangan, disebut pakaianterdakwa saat melakukanaksinya, tidak benar karenabuka ukuran Zainal. Suryamenambah, jaksa tidak dapatmenghadirkan dua bukti dalamkasus yang diselidiki olehKepolisian Sektor Medan Kota.

Atas putusan itu, Muslim

menyatakan, LBH Medan akanmenggugat Kapolda SumateraUtara. "Karena terjadi pem-biaran dan penyesatan penye-lidikan hingga klien kamiditahan selama satu tahun 10hari," tegasnya.

Jaksa penuntut, ParulianKartagama Sinaga langsungmenyatakan kasasi atasputusan bebas itu. "Kasasi,"katanya. Zainal ditangkap danditahan Polsek Medan Kota,dengan tuduhan tersangkatunggal pembunuhan KesumaWidjaja. Korban ditemukantewas di garasi mobil, rumah-nya Jalan Bandung, Medan,

pada Selasa (26/5/2009)malam. Dalam penyelidikanZainal pun menderita luka tigatembakan di bagian kaki.

Istri Zainal, membantahsuaminya melarikan diri."Ditangkap dari rumah saattidur," ungkap Listiani, Meilalu. Akibat luka tembakan dikaki suaminya, Listianimengaku berjuang mendapat-kan uang perobatan. "Duatembakan di kaki kiri dan satubutir peluru di kaki kanan.Untuk operasinya, kami harusmengeluarkan uang Rp 3,5juta," tutur Listiani.

(BBS)

Palu Keadilan

LEMBAGA Bantuan Hukum ( LBH ) Medan mendesakpimpinan kepolisian agar mengambil tindakan tegasterhadap mantan Kapolsekta Medan Kota AKP DarwinGinting dan Kanit Reskrim Iptu Adnan Pandibu agardipecat dari keanggotan Polri.

Pemecatan kedua perwira Polri tersebut memangharus dilakukan mengingat keduanya merupakanpimpinan ( Komandan) di Mapolsekta Medan kota yangharus bertanggungjawab.Atas penembakan terhadapJukir Zainal beberapa watu yang lalu." Seharusnyahukuman mereka berdua lebih berat dikarenakanjabatannya sebagai pimpinan,"tegas Ketua LBH Medandidampingi Kepala Divisi HAM Yurika Ningsih ketikadisambangi diruang kerjaannya, kemarin.

Dikatakannya,AKP Darwin Ginting dan Iptu AdnanPandibu harus tetap diperiksa bukan saja didalampersidangan kode etik dan disiplin.Akan tetapi kedua-nya juga harus diseret kepersidangan umum sebabtindakannya tersebut sudah termasuk kedalam krimi-nal. "Polisi harus mempercepat sidang kode etik.Sebabbila terlalu lama akan menimbulkan efek negatif bagikepolisian," ujar Yurika.

Ketika disinggung sidang disiplin yang telah digelarPolresta Medan terhadap terperiksa. Dan mengganjarnyadengan hukuman kurungan selama 7 hari serta hukumanteguran. Menurut Yurika sendiri kalau hal itu semuabelumlah memuaskan ditambah lagi dengan jalannyaproses persidangan di kepolisian tersebut tidak terbukaseperti layaknya dalam persidangan dipengadilan negeri.

Kurang terbukanya persidangan yang digelar polisiitu sendiri dapat dilhat dari Jaksa Penuntut Umum ( JPU)dalam persidangan tersebut. Di mana kalau disidangdisplin tersebut terdakwa/terperiksa kurang mendapatjeratan pasal- pasal dari JPU itu sendiri.

Dan hal itulah yang membuat perbedaan daripersidangan PN yang JPU selalu menerapkan pasal-pasalyang memang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri.Untuk itu, agar penegakkan hukum dinegara ini dapatberjalan dengan baik sudah seharusnyalah.pimpinanPolri yang anggotanya melakukan pelanggaran hukumapalagi sampai-sampai terlibat kriminalitas haruslahdihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan janganlah menutup-nutupinya apalagi membela-nya sebab bila hal itu dilakukan akan membuat citraPolri akan semakin buruk. "Kalau perlu pecat saja polisiyang telah mencoreng citra kepolisian sebab masihbanyak personil-personil Polri yang lebih baik darimereka," pungkasnya. (S.EDHI)

LBH Medan Desak AKP DarwinGinting Dan Iptu Adnan Dipecat

KABAR kasus penangkapan Zainal yang didugadijadikan tersangka rekayasa ini membuat kriminologdari Universitas HKBP Nomensen ( UHN), LessonSihotang SH Mhum, harus angkat bicara. Meskipundirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti kasusyang menimpa juru parkir tesebut.

Kepada KPK Pos, Mei lalu, Lesson menjelaskan bilaada rekayasa BAP, akan dapat dibuktikan selama dalampersidangan. Sebab secara pasti ada keganjilan-keganjilan selama dalam persidangan itu. Dicontohkan-nya, apabila polisi telah melakukan rekayasa BAP, makapara saksi yang sebelumnya telah dimintai keterangan-nya akan kembali dipertanyakan selama dalam persida-ngan.

Dan, apabila dalam keterangan para saksi itu berbedadengan apa yang ada dalam BAP maka sudah dapatdipastikan kalau BAP itu, hanyalah rekayasa yangdilakukan polisi. Dan, lanjut Lesson, apabila hal ituterbukti maka akan bisa menjadi serangan balik buat polisikhususnya penyidiknya dan dapat dituntut secara pidana.

Maka dari itu, kuasa hukum terdakwa harus benar-benar dapat memperhatikan proses persidangan selamapembuktian adanya keganjilan-keganjilan tersebut. "BAPharus sama dengan keterangan saksi dipersidangan," ujarLesson. Ketika ditanya soal penembakan yang dilakukanpolisi terhadap Zainal, dosen Fakultas Hukum UHN ini,dengan santai mengatakan kalau hal itu bisa saja terjadidan kalau ditanya kepada polisi maka akan dijawabtersangka lari atau melakukan perlawanan.

Dan, juga bisa karena adanya faktor kongkalingkongdengan pihak keluarga korban dengan polisi yangmenangani kasus tersebut. Saat ditanya kenapa polisiselalu main tembak, ia mengatakan, kalau selama inifilosofi polisi kita masih menganut teori pembalasan.Artinya, apabila polisi berhasil menangkap pelakukejahatan maka tersangka itupun harus terlebih dahuludipukuli hingga babak belur, maksudnya agar pelaku jugadapat merasakan bagaimana sakitnya perbuatannya itukepada para korbannya.

Maka dari itu untuk memperbaiki citra Polri sudahseharusnya personil Polri itu sendiri harus dapatmeningkatkan mutu pendidikannya sendiri. Denganadanya rekayasa BAP, Lesson mengaku, kalau hal itu bisaterjadi lantaran polisi takut atau pun tidak maukehilangan muka di masyarakat dengan tidak mampumengungkap kasus tersebut.

(S.EDHI)

"Rekayasa BAP Dapat DilihatSelama Persidangan"

KRIMINOLOG, LESSON SIHOTANG

KPK POS

SUARA KPKE D I S I 121

1 - 7 NOVEMBER 2010

13

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.comttd:redaksi

Tuntaskan Kasus

UNDANG SIRAIT

Kejaksaan, Kok Bingung?

DIREKTORATKepahlawanan,Keperintisan danKesetiakawanan diKementerian Sosial telahmenetapkan sepuluh calonpenerima gelar PahlawanNasional pada awal oktober2010, salah satunya adalahmantan penguasa rejimotoriter Orde Baru, Suharto.Kesepuluh nama itu telahdiserahkan ke Dewan Gelar,Tanda Kehormatan danTanda Jasa sebelumakhirnya diserahkan kePresiden.

Berkaitan dengan haltersebut, kami masyarakatkorban tragedi politik 65,dan korban kebijakan politikSuharto serta sejumlahelemen masyarakat sipil diSumatera Utara dengan inimenyatakan sikap : MenolakDengan Tegas RencanaPemerintah Untuk MemberiGelar Pahlawan KepadaSuharto, Dengan AlasanApapun. Penolakan tersebutdidasarkan kepada sejumlahpertimbangan;

Pertama, Selamaberkuasa lebih kurang 32tahun Suharto tercatatsebagai salah satu penguasanomor wahid yang palingbanyak memiliki catatanpelanggaran HAM di dunia.Beberapa peristiwapelanggaran HAM yangmenjadi tanggung jawabSuharto antara lain; TragedyPolitik 65, yang memakanjutaan korban tak berdosa,tragedy kebijakanpembangunan denganpenggusuran rakyat(misalnya Kedungombo),politik pengekangankebebasan Mahasiswa,peristiwa Timor Timur,Talangsari, PenembakanMisterius (Petrus), TanjungPriok, DOM di Aceh,Intervensi dan KonflikGereja HKBP, sampaidengan Tragedy Mei 1998.Berbagai praktikpelanggaran HAM tersebut,sampai akhir hayatnya,tidak pernahdipertanggungjawabkanSuharto baik secara politikmaupun secara hukum.

Itu artinya masyarakatkorban politik Suhartosampai saat ini tidak pernahmendapatkan kebenaran,pemulihan, dan keadilan.Dengan kata lain Suhartotidak memiliki prasyaratdasar sebagai Pahlawan,yakni pemimpin yang bersihdan bertanggung jawab.Sebaliknya, Suharto adalahpemimpin politik yangtangannya penuh lumurandarah rakyat yangditindasnya! KalaupunSuharto disebut memilikisejumlah jasa kepadarepublik ini, menurut kami‘jasa’jasa’ tersebut tidakbisa menghapus dosa-dosapolitik yang dibuatnya.

Kedua, Secara hukum,ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tanggal 13November 1998 tentangPenyelenggaraan Negarayang Bersih dan Bebas KKN,masih berlaku, dan pasal 4

berbunyi: “Upayapemberantasan korupsi,kolusi dan nepotisme harusdilakukan secara tegasterhadap siapa pun juga,baik pejabat negara, mantanpejabat negara, keluargadan kroninya maupun pihakswasta/konglomerattermasuk mantan presidenSoeharto”. Oleh karena ituupaya menetapkan Suhartosebagai pahlawan nasionalbertentangan denganketetapan MPR.

Ketiga, Rencanapemberian gelar pahlawankepada Suharto adalahkebijakan keliru. Prioritasebijakan politik dan hukumyang dibutuhkan saat inidari Rezim SBY-Budionoadalah meluruskan sejarahtragedy Politik 65,mengungkap kebenaran,serta mewujudkan keadilandengan memulihkan hak-hak sipil politik dan hakekonomi sosial budaya parakorban politik Suharto.Sebagai catatan, di Sumutratusan ribu korbanlangsung dan tidak langsungtragedy politik 65 yangsampai saat inikehidupannya sungguhmengenaskan danmemprihatinkan karenahak-haknya sebagai warganegara tidak pernahdipulihkan oleh Negara.Upaya rekonsiliasi yangdilakukan sekelompokorang, denganmengatasnamakan keluargaPahlawan Revolusi dankeluarga Suharto menurutkami adalah rekonsiliasisemu yang menghianatijutaan korban 65 lainnya.

Keempat, Suhartotercatat sebagai pemimpinpolitik nomor satu palingkorup di Dunia (GlobalStolen Asset RecoveryInitiative, United Nations,2005), sama denganperingkat hasil penelitianTransparency International,tahun 2004. Berangkat darikenyataan tersebut kamimelihat bahwa rencanapemberian gelar Pahlawankepada Suharto akanmenjadi cacat sejarah. Kamimendesak supayapemerintah konsistenmelaksanakan amanat TAPMPR RI No XI tahun 1998,serta menyita hartakekayaan Suharto.

Kami juga mendesakPartai Golkar, sebagaikekuatan politik yangmenyokong kekuasaanSuharto selama lebih kurang32 tahun, untuk turutbertanggungjawab terhadappenindasan yang sampaikini terus dialami parakorban 65, dengan mendesakrezim SBY-Budionomengeluarkan kebijakanmengungkap kebenaran,menghadirkan keadilan danmemulihkan hak-hakkorban politik RezimSuharto.

Korban Tragedi Politik 65dan elemen Masyarakat

Sipil di Sumut

Tolak Pemberian GelarPahlawan Kepada Suharto

DARI sebuah diskusi kritis soalPersfektif Hukum dan HAM yangdiselenggarakan AliansiMasyarakat Sipil Anti Penyiksaan(Sikap), tampak hadir korban salahtangkap diiringi penyiksaan yaituHenedy Morasir Purba, 47 tahun,Hema Fristiwati Naibaho, 23tahun, dan Undang Sirait, 43tahun. Sebagai narasumber, didatangkan Majda El Muhtaj(Pusham Unimed) dan Suwardi(IKOHI Sumatera Utara), anggotaaliansi Sikap.

Para korban adalah korbansalah tangkap di iringi penyiksaanoleh polisi untuk kasusperampokan milik Nasib Siraityang terdiri dari pinggan pasu, 2unit handphone, emas 25 gramberbentuk gelang dan anting, uangtunia Rp 2,8 juta, dan satu buahpisau pusaka dari kuningan. Sertaempat helai ulos batak, 1 buahmangkuk/cawan, 4 buah tas kulitwarna hitam dan 2 buah kuncikontak sepeda motor di DesaLumban Lintong, KecamatanLumban Julu, Kabupaten Tobasa,Sumatera Utara. Peristiwa initerjadi pada 20 Agustus 2008 lalu.

Penangkapan tanpa prosedur diiringi penyiksaan kepada parakorban tersebut sangat tidakmanusiawi, merendahkanmartabat manusia serta tidakberprikemanusiaan. Bentuk-bentukpenyiksaan seperti pemukulan,ditunjang dengan kaki, dijambakrambutnya, dipentung, ibu jari kakidi tekan dengan kaki kursi dan diduduki dalam kondisi telanjang,serta dicabuti rambut dan kumis,di sepak hingga pecah gendangtelinga sebelah kiri hinggapendengaran terganggu. HemaFristiwati Naibaho bersamaanaknya tidak diberi makan danminum selama 2 hari, hinggaanaknya yang berumur 2 tahun

harus minum air ludahnya sendiri,ditodongkan pistol pada diri dananaknya serta di ancam akandibunuh seluruh anggotakeluarganya, dipaksa menjilatisepatu seorang polisi, serta harusmembuka baju untuk alas tiduranaknya. Semua bentukpenyiksaan tersebut dilakukan olehpolisi di Polsek Lumban Julu.

Setidaknya korban mengalamibeberapa pelanggaran haksekaligus, antara lain hak untukbebas dari segala bentukpenyiksaan, perlakuan danpenghukuman secara keji yangmerendahkan martabat manusia,dimana hak ini tidak dapatdikurangi, dibatasi maupundihapuskan dalam kondisi apapun(non derogable rights), hak ataspersamaan dan kemerdekaan, hakdiperlakukan sama didepan hukum,hak atas kebebasan dari segalabentuk diskriminasi dan perbedaanperlakuan dalam bentuk apapun,hak atas kehidupan, kebebasan dankeselamatan individu, hak ataspemulihan hak yang efektif danpengadilan yang kompeten, hakkebebasan dari penangkapan,penahanan atau pengasingansewenang-wenang, serta hak ataspemeriksaan yang adil danperadilan yang terbuka olehpengadilan yang independen sertatidak berpihak.

Indikasi adanya mafia di dalamjudiciary system kita ( polisi,kejaksaan dan pengadilan) sangatkental terjadi, sebab dari semuakorban, Undang Sirait bebas demihukum setelah ditahan danmendapat penyiksaan selama 120hari, namun tidak ada suratpemberhentian penyidikan (SP3)dari kepolisian. Rudolf Girsang didakwa 3 bulan 15 hari untuktuduhan kepemilikan senjatatajam, serta Henedy Morasir Purbadan Hema Fristiwati Naibaho

diputuskan bersalah olehpengadilan negeri dan dikuatkanoleh PT dan MA serta dihukumselama 3 tahun. Dua korbanterakhir bebas bersyarat 2 bulanlalu. Korban salah tangkap diiringi dengan penyiksaan ini terusmemperjuangkan hak-haknya ataskeadilan.

Hingga saat ini masih belumada langkah signifikan darikepolisian untuk mengusut pelakuperampokan sesungguhnya, korbansalah tangkap ini memiliki hakrestitusi, dan berhak mengetahuisiapa pelaku sebenarnya dariperampokan tersebut. Disampingitu, polisi juga belum mendorongsatu orangpun pelaku penyidikandengan penyiksaan di PolsekLumban Julu termasuk didalamnya Kapolsek Lumban Julu,Rudi G Sitinjak. Pembiaran olehpolisi, menunjukkan bahwa pelakupenyiksaan masih kebal hukum(impunitas), meski korban telahmelaporkan ke Propam. Hal inijuga menunjukkan bahwa KapoldaSumatera Utara membenarkanpenyidikan dengan kekerasan didalam tubuh kepolisian. Tentu sajaini menunjukkan lemahnyakapasitas penyidik dalammengimplementasikan penyidikanberbasis HAM.

SIKAP mempertanyakankeseriusan polisi dalam melakukanpenyidikan kasus, terkaittransparansi dan akuntabilitasanggaran kasus. Buruknyatransparansi dan akuntabilitasanggaran di kepolisianmenyebabkan kasus-kasus menjadipermainan pemerasan korban danmerusak sistem hukum danperadilan kita. Dan masyarakatmiskin menjadi korban kekerasanberlapis dari negara.

Untuk itu SIKAP menyatakankasus salah tangkap danpenyiksaan yang dialami para

korban adalah pelanggaran HAM.Maka menjadi harga mati bagiKapolda Sumatera Utara Irjen PolOegroseno untuk menyelesaikankasus ini segera sebelum mutasi.Negara bertanggungjawab untukmenyelesaikan kasus salahtangkap di iringi denganpenyiksaan oleh aparat kepolisian,sangat penting untuk mencegahterjadinya impunitas (kebalhukum) di dalam kasus penyiksaanserta memberikan hukuman yangselayaknya dalam menunjukkankeseriusan penghentian penyiksaansebagai pelanggaran HAM.

Narasumber kritis dan korbansalah tangkap dan penyiksaanmeminta Komnas HAM untukmelakukan asistensi ke PoldaSumut terkait kasus penyiksaanyang dialami korban jugamengasistensi Polda Sumutsebagai salah satu lembaga negaraagar tindakan penyiksaan didalam tubuh kepolisan bisadicegah dan dihentikan serta tidakada l agi upaya pembenaranpenyiksaan didalam penyidikankasus-kasus untuk mengejar targetpenuntasan kasus didalam tubuhkepolisian. Bahwa penyidikandengan penyiksaan tidakmenyebabkan berkurangnyapelanggaran hukum, tetapi justrumeningkatkan pelanggaranhukum.

SIKAP meminta kepadaKejaksaan Agung, Komnas HAMdan LPSK untuk melakukanintervensi terhadap kasus salahtangkap dan penyiksaan kepadaUndang Sirait dan kawan-kawan,khususnya terkait pemulihan hakbagi korban. Semoga “DuniaTanpa Penyiksaan” dapat segeradiwujudkan.

Aliansi Masyarakat Sipil AntiPenyiksaan (SIKAP)

SENIN pekan lalu, sempat berem-bus ”kabar baik” bahwa KejaksaanAgung akan mengeluarkandeponeering untuk menutup kasusBibit Samad Rianto dan ChandraM Hamzah.

Kabar tersebut berasal dariJaksa Agung Muda Tindak PidanaKhusus Muhammad Amari. Amarimengatakan bahwa Kejaksaantelah mengambil sikap memilihopsi deponeering. Namun, kabarbaik itu tiba-tiba buyar. Melaluipernyataan terbuka, PelaksanaTugas Jaksa Agung Darmonomembantah pernyataan Amari.Lebih jauh dari sekadar mem-bantah, Darmono mengemukakanbahwa dia telah menegur Amarikarena buru-buru menyampaikanopsi deponeering yang belumdiputuskan Kejaksaan Agung.

Tidak berhenti sampai membe-rikan teguran, Darmono menam-bahkan bahwa pilihan deponeeringharus menunggu Jaksa Agungdefinitif. Seperti mau menutupopsi deponeering, Darmonomenambahkan, sekiranya pilihantetap melimpahkan ke pengadilan,Kejaksaan akan menuntut bebasdua pemimpin Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK) tersebut.Karena amat masuk akal jikasikap Kejaksaan Agung tersebutdinilai membingungkan.

Mengulur waktuBantahan Darmono yang hanya

terjadi dalam hitungan jam atasketerangan Amari menjadi buktilebih lanjut bagaimana sesung-guhnya pendirian KejaksaanAgung dalam skandal Bibit-Chandra. Menilik perjalananskandal yang penuh misteri ini,dari semula dapat dilacak bahwaKejaksaan seperti tidak hendakmenuntaskan skandal ini. Kesanmengulur-ulur penyelesaian secaracepat dan tuntas menjadi faktayang sulit dimentahkan.

Setidaknya ada dua fakta yangmembuktikan taktik buying-timeyang dilakukan pihak Kejaksaan.Pertama, Kejaksaan keliru meru-muskan argumentasi hukum ketikamengeluarkan Surat Keterangan

PenghentianPenuntutan(SKPP) bagiBibit-Chandra.Dengankekeliruan itu,Anggodo Widjojomempunyairuang untukmempersoalkanpilihan instrumenhukum SKPP ini.Sekiranya serius,sejak awalKejaksaan harus dengan cermatmemperhitungkan celah untukadanya praperadilan.

Rasanya, dengan begitu besar-nya perhatian publik dalamskandal Bibit-Chandra, sulitdimengerti Kejaksaan bisa kelirumemilih alasan hukum. Apalagi,berdasarkan temuan Tim 8,Presiden Susilo Bambang Yudho-yono secara eksplisit memerin-tahkan penyelesaian skandal Bibit-Chandra melalui jalur di luarpengadilan (out of court settle-ment). Sebagai institusi yangberada di bawah Presiden, hal ituseharusnya dimaknai Kejaksaansebagai perintah penutupanskandal ini secara permanen.

Selepas dari kesempatanpertama untuk menutup secarapermanen, Kejaksaan dapatkesempatan kedua, yaitu setelahPengadilan Negeri Jakarta Selatanmengabulkan praperadilanpermohonan Anggodo. Ketika itu,diingatkan sejumlah kalanganbahwa pilihan mengajukanbanding dapat dikatakan sebagaipilihan yang keliru. Selain sulitmengalahkan argumentasiAnggodo, pilihan banding akanmenghabiskan banyak waktusehingga upaya penyelesaian kasusBibit-Chandra akan semakintertunda.

Dengan tetap bertahan menga-jukan upaya hukum, termasukmengajukan peninjauan kembalike Mahkamah Agung, kesanmengulur-ulur upaya penyelesaiansecara cepat menjadi sulit untukdibantah. Desain menunda penye-lesaian secara cepat kelihatanmenjadi mudah dibaca daripernyataan Darmono dengan

mempertahankanopsimelimpahkan kepengadilanmeskiKejaksaan akanmenuntut bebasBibit-Chandra.Selain memberitekanan besarbagi Bibit-Chandra, pilihanke pengadilanjelas

memerlukan banyak waktu.Jaksa Agung definitifYang juga menarik dari rang-

kaian bantahan Darmono adalahpernyataan bahwa deponeeringharus menunggu Jaksa Agungdefinitif. Dalam Pasal 35 huruf cUU Nomor 16 Tahun 2004 tentangKejaksaan ditegaskan, tugas danwewenang Jaksa Agung adalahmengesampingkan perkara demikepentingan umum.

Selanjutnya dalam PenjelasanPasal 35 huruf c ditegaskan bahwamengesampingkan perkaramerupakan pelaksanaan asasoportunitas, yang hanya dapatdilakukan Jaksa Agung setelahmemerhatikan saran dan pendapatdari badan-badan kekuasaannegara yang mempunyai hubungandengan masalah tersebut.

Bisa jadi, frase ”mengesam-pingkan perkara merupakanpelaksanaan asas oportunitas yanghanya dapat dilakukan JaksaAgung” hanya dijadikan sebagaidalil untuk menghindari pener-bitan deponeering. Jika dalil itudibenarkan, dalam kedudukansebagai Pelaksana Tugas JaksaAgung, seharusnya Darmono jugatidak dapat melaksanakan tugasdan kewenangan Jaksa Agungyang lain.

Lalu, jika tidak bisa melaksa-nakan tugas dan kewenanganJaksa Agung, apa manfaatnyaPresiden melantik pelaksanatugas? Bukankah tujuan melantikpelaksana tugas agar tugas dankewenangan yang seharusnyadilaksanakan Jaksa Agung tetapberjalan?

Berdasarkan argumentasi ini,sulit menerima argumentasi

Darmono yang mengatakan,penerbitan deponeering harusmenunggu Jaksa Agung definitif.Jika sadar betul dampak dari kasusBibit-Chandra dalam jagatpenegakan hukum terutama dalamagenda pemberantasan korupsi,Darmono seharusnya mampumemanfaatkan posisinya sebagaiPelaksana Tugas Jaksa Agung.Keberanian menutup skandal yangtelah menghabiskan banyak waktudan energi ini pasti akan dicatatsebagai prestasi tersendiri.

Di luar masalah dalil menungguJaksa Agung definitif, bisa jadikeengganan Darmono menerbit-kan deponeering bagi Bibit-Chandra karena adanya keharusanmemerhatikan saran dan pendapatbadan-badan kekuasaan negarayang punya hubungan denganmasalah ini. Dalam kedudukansebagai acting Jaksa Agung,tentunya tidak mudah bagiDarmono berhubungan denganlembaga lain. Dalam masalah ini,kemampuan Darmono berkomuni-kasi dengan lembaga lain—termasuk lembaga politik sepertiDPR—menjadi salah satu ujianuntuk menilai kemampuanDarmono memimpin Kejaksaan.

Terlepas dari perdebatan itu, ditengah kebingungan Kejaksaan,publik nyaris tidak bisa melacaksikap Presiden Yudhoyono. Banyakkalangan percaya, kebingunganyang melanda Kejaksaan akanberakhir jika Presiden memberikansinyal yang jelas. Adakah situasiini menjadi bukti yang sesungguh-nya meluruhnya komitmenPresiden memberantas korupsi?

Jika tidak, seharusnya Presidentidak membiarkan Kejaksaanberlama-lama larut dalamkebingungan. Caranya, tegaskankembali pernyataan yang pernahdisampaikan sebelumnya: skandalBibit-Chandra diselesaikan di luarpengadilan. Dengan mengulangi”pesan” tersebut, tidak perlu adapertanyaan : Kejaksaan, kok,bingung?

Penulis adalah GuruBesar HukumTata Negara dan Direktur Pusat

Studi Konstitusi Fakultas HukumUniversitas Andalas / Kmps 27010

Catatan Saldi Isra Guru

14KPK POS

E D I S I 121

1 - 7 NOPEMBER 2010

SUMUTANEKA

Serasa Mimpi Berada di Rumah Bupati

Program yang merupakanbagian dari percepatan pe-ngadaan listrik nasional10.000 MW ini menggunakanbahan bakar batu bara. Untukmobilisasi pengangkutan ba-tu bara nantinya akan diba-ngun dermaga khusus untuktongkang pengangkut batubara.

“Pengerukan harus dila-kukan sesuai prosedur dantidak merugikan masyarakatserta tidak merusak lingku-ngan,” ujar Bupati Langkatyang disampaikan CamatPangkalan Susu Drs SukhyarMulyamin, MSi pada saatsosialisasi rencana pengeru-

kan dermaga di aula AkperPemkab Langkat, Rabu.

Bupati berharap agar ke-giatan pengerukan jangansampai mengganggu strukturpantai dan dapat menggesergaris pantai yang berakibatdapat merubah kondisi geo-grafis di sekitar pelabuhanyang akan di bangun nanti-nya. Seperti kejadian di be-berapa daerah lain yang ber-akibat fatal seperti menghi-langnya beberapa pulau kecil.

Menyikapi hal tersebutpihak konsorsium kontraktorpelaksana GPEC-NINCECBagus Karya menjelaskanbahwa mengingat pelabuhan

Pangkalan Susu yang masihdalam kategori dangkal ma-ka akan dilakukan pengeru-kan agar dapat dilalui kapaltongkang.

Hal tersebut dilakukantidak semata-mata hanyauntuk memenuhi kepenti-ngan PLTU, akan tetapi telahdilakukan penelitian dan ujimaterial lapangan serta me-menuhi kaidah-kaidah AM-DAL, agar masyarakat seki-tar yang bermata pencariannelayan tidak terganggu.

Kapal keruk yang digu-nakan ramah lingkunganyang dilengkapi cutter edgedan pipa hisap yang akanmembuang material hasilkerukan langsung ke dump-ing area yang ditempatkan dipinggir pantai sehingga tidakmengganggu kondisi geogra-fis pantai.

(JUL)

Pengerukan JanganRusak Struktur PantaiSTABAT - Pemadaman listrik yang sering terjadibelakangan ini akan teratasi dengan dibangunnyaPLTU 2 Sumut dengan kapasitas 2 x 200 MW.Pembangunan PLTU ini direncanakan diPangkalan Susu.

HSP Di Deli SerdangBerlangsung Hikmad

STABAT - "Berada di rumahdinas bupati, serasa mimpi".Ungkapan ini meluncur seca-ra spontan dari bibir JhonEndri (50), salah seorangkorban musibah kebakaranKota Pangkalan Berandanyang terjadi secara beruntun,27 Agustus dan 12 Septemberlalu. Jhon Endri mengung-kapkan hal ini saat acarasilaturrahmi dan pemberianbantuan sekaligus jamuansantap siang bersama BupatiLangkat Ngogesa Sitepu dirumah dinas, Rabu.

“Alhamdulillah, seumur-umur baru kali ini saya me-nginjakkan kaki di rumahdinas Pak Bupati,” ungkap-nya gembira. Bahkan dirinyaseperti bermimpi karena bisamakan siang bersama, meli-hat keseluruh ruangan danbercengkrama dengan orangnomor satu di Langkat terse-but. Jhon bersama rekan-rekan senasib yang berjumlah36 orang merupakan korbanmusibah kebakaran yang ber-asal dari Kelurahan Brandan

Barat dan Kelurahan Bran-dan Timur beberapa waktulalu.

Bupati Ngogesa Sitepusecara khusus pada hari itumenjamu masyarakatnyayang tertimpa musibah gunamemberikan bantuan, setelahsebelumnya saat musibahterjadi juga telah diberikanbantuan tanggap daruratuang tunai sebesar Rp116 jutadi dua kelurahan tersebut.

“Apa yang telah kami per-buat janganlah dinilai darijumlahnya, namun bagiandari kemampuan yang dapatkami berikan kepada bapak/ibu saudara-saudari saya se-kalian secara ikhlas, sebagaiwujud empati atas cobaanyang dialami,” kata Bupatiyang didampingi AsistenEkbangsos Drs H Amir Ham-zah MSi, Kakan Sosial Drs TMAuzai, Kabag Humas H Syah-rizal SSos MSi dan Plt.KepalaBPKAD H Syahrizal.

Bupati berharap agar parakorban musibah kebakarantetap tegar dan tabah serta

mampu bangkit kembali. Se-bab Yang Maha Kuasa mem-berikan cobaan tiada lainuntuk menguji keimananhamba-Nya dan berupayamengambil hikmah dari pe-ristiwa yang terjadi.

Selanjutnya, Bupati jugamenyatakan akan menggra-tiskan pembuatan Izin Men-dirikan Bangunan (IMB) bagipendirian kembali rumah/toko korban kebakaran. Bia-ya retribusinya akan dibayar

BERSAMA - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu berfoto bersama dengan para korban kebakaran Kota Pangkalan Brandan usai acara silaturrahmidan jamuan santap siang bersama di kediaman rumah dinas, Rabu. (KPK POS/JUL)

PENGERUKAN - Pihak konsorsium kontraktor pelaksana GPEC-NINCEC didampingi Sekcam Pangkalan Susu M Suhaimi SSTP memberikansosialisasi rencana pengerukan dermaga PLTU 2 Sumut 2x200 MW di aula Akper Pemkab Langkat, Rabu. (KPK POS/JUL)

PANTAI CERMIN - DPCPartai Hanura (Hati NuraniRakyat) KabupatenSerdangbedagai, Sabtu lalu,

memberikan bantuan 120lembar seng kepada empatkorban bencana alam anginputing beliung disertai

Hanura SergaiBantu Korban Angin Puting-Beliung

MEDAN - Dari 1.416 lulusan Universitas SumateraUtara (USU) yang diwisuda pada periode I TahunAkademik (TA) 2010/2011, sebanyak 802 lulusan atau56,64 persen adalah perempuan. Sisanya, 614 lulusanatau 43,36 persen laki-laki.

Demikian disampaikan Rektor USU, Prof Dr SyahrilPasaribu, dalam sambutannya saat wisuda lulusanuniversitas ini di Auditorium Kampus USU. WisudaUSU ini dilangsungkan dua hari hingga Senin.

Pada wisuda periode kedua, dari 1.829 lulusan yangdiwisuda, sebanyak 1.1077 orang adalah perempuan.Persentasenya mencapai 58,88 persen. Sementara,lulusan pria sebanyak 752 orang (41,12) persen.

Periode berikutnya, lulusan perempuan lebihmeningkat. Dari 1.628 wisudawan, sebanyak 990 or-ang atau 60,81 persen adalah perempuan, dan lulusanpria hanya 638 orang (39,19 persen).

Dari lulusan periode ini yang diwisuda, Rektor USUmengatakan, sebanyak 419 orang di antaranya adalahlulusan berprestasi. Mereka berhasil menyelesaikanprogram pendidikannya dengan lebih cepat danmemiliki prestasi akademik.

Salah seorang wisudawati berprestasi itu ialah drRose Grand Chen, lulusan program pendidikan profesidokter di Alliance College Medical Sciences (ACMS)yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran (FK)USU.(FeR)

Perempuan DominasiLulusan USU

LUBUK PAKAM - Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP)ke-82 Kabupaten Deli Serdang di Alun-alun Pemkab DeliSerdang, Lubuk Pakam berlangsung hikmad. Kamis(28/10).

Upacara yang dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang HZainuddin Mars diikuti seluruh Organisasi Kemas-yarakatan Pemuda (OKP), barisan TNI/Polri,PNS, kadersatgas Narkoba, Mahasiswa, Siswa SMA,SMP, MuspidaDeli Serdang, Unsur DPRD, Ketua GOPTKI Ny Hj AsdianaZainuddin Mars, Ketua Persit KCK, Bhayangkari,LVRI,Kepala SKPD j, Ketua KNPI, dan Ketua Organisasikemasyarakatan lainnya.

Wabup Deli Serdang H Zainuddin Mars menyampaikanpidato Menteri Pemuda dan Olah raga RI Drs Andi AMalaranggeng tentang rangkaian peristiwa bersejarahyang dikontribusikan oleh perjuangan para pemuda.

Harus diakui bahwa peristiwa Sumpah Pemuda 28Oktober 1928 merupakan peristiwa terpenting bermaknakrusial, mengingat pada peristiwa inilah pemuda berhasilmenyatukan tidak hanya visi, tapi juga cita-cita mengenaipersatuan Indonesia melalui tiga butir Sumpah atau Ikraryakni Satu Nusa, Satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. (PS)

hujan deras, Selasa lalu.Keempat korban yang

menerima bantuan, Agus,Adi Wibowo, Sukardi danUtet warga Desa LubukSaban, Kecamatan PantaiCermin, KabupatenSerdang Bedagai.

Ketua DPC HanuraSergai Drs Abdul Rahim Spdidampingi Wakil KetuaMarwan Efendi, BendaharaAstuti SH, Pairan SPdi danWenpi Lubis usai memberi-kan bantuan mengatakan,bantuan yang diberikansemata-mata karena hatinurani dan rasa kepedulianserta keprihatinanterhadap masyarakat yangtertimpa bencana.

Selain itu, kata Rahim,juga merupakan salah satuprogram Partai Hanura,salah satunya prihatinterhadap rakyat.“Walaupun setetes embunyang penting bermanfaat,”ujarnya. (ADI).

secara pribadi oleh bupati.Para korban beserta ke-

luarganya yang hadir jugamendapatkan sekedar uangsaku yang langsung dibagi-kan setelah pemberian ban-tuan masing-masing bagikorban kebakaran di Kelu-rahan Brandan Barat sejum-lah Rp3 juta dan korban ke-bakaran Kelurahan BrandanTimur Rp2 juta.

“Kami berterima kasihatas kepedulian Bapak Bu-

pati yang terus menerusmemperhatikan kami, secaratulus kami mendoakan Ba-pak sekeluarga senantiasadiberi kesehatan dan kekua-tan untuk terus memimpinKabupaten Langkat dan da-lam menunaikan ibadah Hajinantinya beroleh kemabru-ran,” ungkap Hj. FitrianiTobing mewakili seluruh kor-ban musibah yang menyam-paikan sambutannya diacaratersebut. (JUL)

BANTUAN - Bahan bangunan berupa 120 lembar dari DPC Hanura Sergai yang diberikankepada korban angin puting beliung. (KPK POS/ADI)

Peringatan Hari SumpahPemuda di Langkat HikmadSTABAT - Kesepakatan sosial yang dilakukan parapemuda tahun 1928 dan berakhir dengan kesepakatanpolitik mengenai ke-Indonesiaan, ternyata mampumenginspirasi melahirkan NKRI melalui kegigihan parapemuda. Hal tersebut disampaikan Menteri NegaraPemuda dan Olah Raga dalam amanat tertulis yangdibacakan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu saat bertindakselaku inspektur upacara pada peringatan Hari SumpahPemuda (HSP) ke-82 di Alun-alun T. Amir Hamzah Stabat,Kamis.

Inspirasi dan roh kejuangan para pemuda untuk menitikemajuan peradaban bangsa harus ditemukan dandigelorakan setiap saat. Dalam usia yang ke-82 tahunkiranya para pemuda telah banyak memberi sumbangsihdalam pembangunan bangsa. Berbagai even sejarah selaludikawal pemuda hingga pada reformasi tahun 1998.

Pada upacara Peringatan HSP, Bupati Ngogesa Sitepumemberikan penghargaan kepada lima orang pemudapelopor yakni Nazaruddin SPdi dari Brandan Barat yangmempelopori bidang pendidikan. Sujarno dari KecamatanBinjai juara I bidang Kewirausahaan. Anwar Efendi dariHinai juara II bidang kewirausahan. M. Agustami dariTanjung Pura juara I di bidang Seni Budaya dan Pariwisataserta M.Hasbi SPd dari Brandan Barat di bidang SeniBudaya dan Pariwisata.

Di LabuhanbatuPeringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 yang berthe-

makan “Bangun Karakter Pemuda Demi Bangsa Indone-sia Yang Maju dan Bermartabat”, juga dilaksanakan diLabuhanbatu.

Ungkapan itu tertuang dalam pidato tertulis yangdibacakan Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIPpada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 Tahun 2010Tingkat Kabupaten di Lapangan Ikabina Rantauprapat,juga membacakan pidato tertulis Menteri Negara Pemudadan Olahraga dr. Andi A.Mallarangeng. (JUL/HAH)

SALAM PEMUDA - Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars memberi salam juangpemuda kepada Organisasi Kemasyarakatan Pemuda pada peringatan HSP di Alun-Alun Pemkab Deliserdang. (KPK POS/PS)

SALAMI BARISAN - Bupati Langkat beserta Ny. Nuraida Ngogesa tampak menyalamibarisan Bhineka Tunggal Ika usai peringatan HSP ke 82 Tahun 2010 (KPK POS/JUL)

TEBING TINGGI - Segena kepala sekolah swasta,khususnya yang ada di daerah Kota Tebingtinggidiharapkan memiliki kompetensi untuk dapat mema-jukan dunia pendidikan yang berdaya saing menujuarah peningkatan kualitas disegala kurikulum bidangstudy. Demikian Penjabat Walikota Tebingtinggi DrsH Eddy Syofian MAP pada acara pelantikan pengurusBadan Musyawarah Kepala Sekolah/Madrasah Swasta(BMKSS) di Gedung Balai Kartini, Senin.

Dalam kesempatan itu Walikota melantik DarwisSE dari SMP Diponegoro sebagai Ketua PengurusHarian BMKSS. Sedangkan, Sekretaris dijabat DrsSuhartana yang berasal dari SMK-B Taman Siswa.Walikota menekankan keberadaan Kepala Sekolahhendaknya harus mampu mengelola, memimpin, danmensupervisi guru dalam mengembangkan pembe-lajaran berbasis kreativitas, inovasi, kemampuanmemecahkan masalah, berfikir kritis dan bernalurikewirausahaan kepada anak didik seperti yang tertuangdalam Permendiknas No.13 Tahun 2007. (RS)

Kepsek Swasta DiharapMampu Majukan DuniaPendidikan

TEBING TINGGI - Pejabat Walikota Tebingtinggi HEddy Syofian Purba mengingatkan, Plakat LombaTertib Lalulintas dan Angkutan Kota 2009 ‘WahanaTata Nugraha’ yang diperoleh Kota Tebingtinggibukanlah tujuan akhir dari sebuah pengabdian.

"Untuk hidup tertib dibutuhkan komitmen bersama,sebab tujuan yang paling hakiki dari penghargaan iniadalah agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagimasyarakat, serta mampu menciptakan rasa aman dannyaman dalam berkendaraan,” kata Eddy Syofian saatpenyerahan Plakat Penghargaan Wahana Tata Nugrahakategori Tertib Lalulintas dan Angkutan Kota 2009kepada Kepala Dinas Perhubungan Tebingtinggi,Selasa.

Plakat penghargaan tersebut diperoleh kota itu ataskeberhasilan dalam bidang Tertib Lalulintas danAngkutan Kota Tahun 2009. Turut hadir dalam acaraitu Kadis Perhubungan Postel Nainggolan SH, KasatLantas Polresta Tebingtinggi AKP Juliani SIk, KetuaDPC Organda, Murli Purba, dan para stakeholderseperti Kadis Kebersihan dan Pertamanan, Kepala JasaRaharja Tebingtinggi serta pengurus organisasikendaraan bermotor yang ada di Tebingtinggi sertaKasubdis Perhubungan Darat Syafrin Effendi HarahapSH. (RS)

T.Tinggi Terima PlakatTertib Lalulintas danAngkutan

TEBING TINGGI - Pejabat Walikota Tebing Tinggi DrsSyofyan Purba MAP disaksikan pejabat lingkunganpemko melakukan panen di lahan pertanian diKelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis, Sabtulalu.

Kadis pertanian Ir Syarifuddin Nasution, Kadis PUIr Ulil MM, Kadis Deperindagkop Drs Suryo, KakanLHKP Ir Leo Haloho Msi, KP2T Erwin Damanik Msi,Kabag Infokom Kairil Nasution MSi, Camat BajenisFerry Fernando Msi, staf Drs. Adi Nirarto tidakketinggalan memegang sabit demi mensukseskan panenpadi pertama.

Eddy Syofyan mengaku kagum atas kegotongroyongan masyarakat petani dalam menjaga danmelestarikan budaya leluhur. Kehidupan petani yangbegitu tekun dalam mensejahterakan anak-anak jugamenjadi cerminan kasih dalam kehidupan sehari-hari.

Kedepan, Pemko Tebing Tinggi berjanji akanmembangun Lumbung Padi untuk menghindari petanidari tangan tengkulak yang sangat ditakuti. “Sayaharapkan juga agar petani juga bersatu dalammendukung program pemerintah dalam meningkatkankesejahteraan,” ujarnya.

Usai melakukan panen perdana padi, Pj. WalikotaTebing Tinggi didampingi ketua team PKK jugaberkesempatan memberikan piagam penghargaan buatPKK yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan melanjutkan tanya jawab. (RS)

Pj Walikota Tebing TinggiPanen Bersama Petani

ANEKA

15KPK POS

E D I S I 121

1 - 7 NOPEMBER 2010

1,3 Juta Bibit Cacao DisalurkanPada Petani di Agara

SUMUT /NAD

KUTACANE - Bupati Aceh Tenggara,H.Hasanuddin B, dalam waktu dekat akanmenyalurkan 1,3 juta bibit cacao (coklat)kepada masyarakat. Hal itu disampaikanBupati pada acara halal Bi halal di jajaranpemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, baru-baru ini di Kutacane.

Derita Bocah Penderita Giji Buruk

ITM Terus Bangun KualitasPendidikan Anak Bangsa

Dari 16 Kecamatan dan386 Desa di Kabupaten AcehTenggara, tentunya kita ber-harap semua desa yang me-miliki lahan akan kita sa-lurkan. "Hal ini untuk me-ningkatkan penghasilan bagimasyarakat dan juga salahsatu upaya mengurangi ang-ka kemiskinan di Bumi Sepa-kat Segenep ini," sebutBupati.

Dalam kesempatan ituBupati Hasanuddin B, sekali-gus mengajak semua rakyatdi Aceh Tenggara, agar dapatmenanam cacao (coklat) di-semua tanah yang kosong,termasuk juga di belakangrumah. "Saya yakin angkakemiskinan bisa berkurangdan tentunya penghasilanmasyarakat dari waktu kewaktu bisa lebih baik pulasesuai dengan harapan kita

semua, " ujarnya.Bupati berharap agar pe-

nyaluran bibit cacao itubetul-betul dapat berjalandengan baik. "Sudah sayaperintahkan kepada KepalaDinas Hutbun Aceh Tenggarauntuk secepatnya bisa disa-lurkan. Direncanakan padatahun 2011 pemerintah kabu-paten juga akan menyalur-kan kepada masyarakat seki-tar 3 juta bibit cacao lagi,"jelas Bupati Hasanuddin B.

Disebutkan saat ini peme-rintah kabupaten terus beru-paya meningkatkan penda-patan masyarakat melaluisektor pertanian, mengingat85 persen rakyat Aceh Teng-gara rakyatnya hidup darisektor pertanian, peternakan,perkebunan, perikanan danlain sebagainya.

Selain itu, pemkab juga

terus berupaya memajukanmutu pendidikan serta kese-hatan, begitu juga pemba-ngunan jalan baik jalan Ka-bupaten, jalan kecamatan,jalan desa dan juga sampaike jalan kebun penduduk. "Ituakan kita upayakan pemba-ngunannya, irigasi juga akanterus kita perbaiki pemba-ngunannya, termasuk jemba-tan," tegasnya.

Selain itu, kata bupati,sekarang telah dibangun Is-lamic Center di Lawe Pakam,Jalan dua Jalur, PerguruanTinggi Gunung Leuser, danjuga Masjid AT Taqwa Kuta-cane sedang dilaksanakanpembangunannya.

Sementara itu Kadishut-bun Kabupaten Aceh Teng-gara, Ir Ishak Bukhari MM,ketika ditemui KPK Posseusai mengikuti Rapat Ko-ordinasi Rutin di OproomKantor Bupati menjelaskan,penyaluran bibit cacao (Cok-lat) yang telah disampaikanBupati diberbagai kesempa-tan itu, tahun 2010 ini seba-nyak 1,3 Juta batang. "InsyaAllah disalurkan pada akhirNovember ini," ucap Ishak. (JS)

MEDAN - Institut Teknologi Medan (ITM) terus berbenahdiri guna pencapaian kualitas pendidikan/akademikanak bangsa yang lebih baik. Pencapaian kualitastersebut, ITM saat ini telah memiliki potensi yang besarsebagai modal dalam pengembangannya.

“Potensi yang besar itu terletak pada sumber dayayang dimiliki, baik sumber daya manusia terutama stafpengajar maupun sarana dan prasarana yang cukupmemadai,” ujar Ka Biro Administrasi Umum (BAU) ITM,M Vivahmi Manafsyah SH MSi, Rabu, di Kampus ITMJalan Gedung Arca Medan.

Vivahmi yang juga Ka Humas ITM ini menjelaskan,dengan berbagai disiplin ilmu dan fasilitas yang dimiliki,ITM memiliki peran strategi dalam pembangunanbangsa.

Peran tersebut diantaranya, para sarjana/alumni ITM,Teknik Sipil dan Perencanaan Wilayah dan Kotamemiliki andil besar dalam mewujudkan kehidupan kotadan kabupaten yang nyaman, aman, manusiawi, tidakmerusak lingkungan.

“Para sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan siap danmampu memberi andil dalam pembangunan bangsadiantaranya mampu menata ruang kota/kabupaten bagipenduduk yang dilengkapi fasilitas umum yang layakm”jelasnya.

Ramah LingkunganMewujudkan kehidupan kota/kabupaten yang nyaman

dan ramah lingkungan, hanya bisa dilakukan denganperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baikdari semua pihak yang berkepentingan.

Dicontohkannya, dengan kualifikasi bidang keilmuandari seorang sarjana ITM Jurusan Teknik Sipil, Arsitekturserta Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, siapmembangun suatu daerah tanpa menimbulkan banjir,tanah longsor, polusi udara, polusi suara, lalu lintas macetdan dapat meningkatkan kesejaheraan penduduk.

Artinya setiap bangunan yang didirikan akanmempertimbangkan karakteristik budaya penduduksetempat dan tidak menimbulkan efek rumah kaca.Begitu juga transportasi jalan yang dibangun, akanmemperhatikan kondisi geologi agar tidak longsor danmenghindari pemanfaatan daerah pertanian subur agarpembangunan tidak merusak lingkungan.

“Dalam aplikasinya, para ahli/sarjana perencananITM siap memberikan konstribusi positif dalam programpembangunan bangsa termasuk membangun tata ruangkota/kabupaten yang baik dan terencana,” ungkap MVivahmi.(FeR)

PEKERJAAN

ASAL JADI

PROYEK Jalan Provinsi Kutacane-Medan yangdikerjakan PT. Husni Utama, terindikasi asal jadi,terutama dalam pembuatan saluran parit. Proyekini diduga dikontrakkan Dishub Aceh Tenggarakepada pihak ketiga dan hingga kini belum rampungdikerjakan. Bahkan, terindikasi dikerjakan asal jadi,karena ada beberapa titik telah ambruk. Akibatnyaproyek ini merugikan keuangan Negara yang tidaksedikit.. (KPK POS/IST)

BINJAI - Keceriaan sudah taktampak lagi dari M Raski (2) wargaJalan Sawo, Keluharan BandarSenembah, Kecamatan BinjaiBarat. Pasalnya, diumurnya yangmasih balita itu, ia sudah menderitagiji buruk dan kini terpaksa dirawatdi RSU dr Djoelham Binjai.

Menurut Sri Rohani (34) ibu MRaski, anaknya mulai sakit sejakhari pertama merayakan Idul Fitri.Dimana, Raski mengalami sakitmencret. Penyakitnya tersebut takkunjung sembuh sampai beratbadan M Raski menurun.

Takut terjadi hal yang takdiinginkan, akhirnya M Raskidibawa ke rumah sakit AL Fuad, diJalan A Yani, Kecamatan BinjaiKota. Setelah dirawat, M Raskidinyatakan terkena giji buruk.

Namun sayangnya kata SriRohani, setelah anaknya dirawatselama sembilan hari di rumah

sakit Al Fuad, tidak tampakperubahan. Malah berat badananaknya semakin menurun, yangtadinya 8 kilo menjadi 6 kilo.

“Kalau belum sakit dulu, beratbadan anak saya 10 kilo. Setelahsakit, berat badannya turun jadi 8kilo. Setelah dibawa ke RS ALFuad, berat badannya terus turunmenjadi 6 kilo,” terang Sri Rohani.

Dikarenakan tidak ada peruba-han, akhirnya Sri Rohani membawaanaknya pulang dan merawatnya dirumah (berobat jalan-red). Namun,kondisi anaknya terus menurunsehingga dilarikan ke RSU drDjoelham, di Jalan SultanHasanuddin, Binjai Kota. “Sayapindah karena tak ada perubahan.Sudahlah biayanya besar sampaiRp2 juta. Sebelum ke RSU drDjoelham saya sempat membawapulang anak saya dan 10 hari beradadi rumah sambil berobat tapi tidak

juga sembuh,”cetus Sri Rohani.Untuk selanjutnya, M Raski

menjalani pemeriksan dan ternyata,selain terkena giji buruk M Raskijuga mempunyai penyakit TB Paruyang membuatnya tidak seleramakan. “Kata dokter anak saya adapenyakit paru-paru, makanya gakselera makan,”ujarnya.

Selama di RSU dr Djoelahm,akhirnya M Raski mengalamikemajuan. Sebab, sudah maumakan dan berat badannya naik 1kilo. “Berat badan anak sayatadinya 6 kilo, sekarang jadi 7 kilo.Padahal, anak saya baru 2 pekan dirumah sakit ini,”ucap Sri.

Sementara itu, Drg Susyantoselaku Dirut RSU dr DjoelhamBinjai, kepada wartawan koran ini,Rabu, mengatakan, anak yangterkena giji buruk itu masuk 4Oktober 2010 lalu dan saat inikondisinya sudah mulai baikan.

“Memang anak itu memilikipenyakit ikutan atau TB Paru.Sehingga menghambat pertumbu-hannya disebabkan tidak seleramakan,”ujar Susyanto.

Susyanto juga mengatakan,untuk biaya yang dikenakankepada pasien giji buruk itu, 100persen ditanggung oleh JaminanKesehatan Daerah (Jamkesda).“Selain itu, ibu Wali Kota Binjai,besok (hari ini-red) akan memberi-kan bantuan berupa biskuitpengganti asi,”ungkapnya.

Susyanto juga tak lupamemberikan himbaunnya kepadamasyarakat Kota Binjai, agar rajinmemperhatikan giji anak agartidak terkena giji buruk. “Anak-anakkita sekarang ini banyak yangsudah memakai kaca mata, jadibuat ibu-ibu perhatikan makanananaknya seperti rajin memberisayuran,”jelas Susyanto. (SBR)

Pedagang IkanMinta Pasar Gelugur Direhab

KISARAN - PTPN 3 Sei Dadap,Kabupaten Asahan, sambut positif alokasianggaran Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Pedesaan yang pelaksanaannyasecara transparan yang didukung dengankegiatan gotongroyong masyarakat desaitu sendiri.

Hal ini dikemukakan H. Budi RachmanManager PTPN 3 Kebun Sei Dadap ketikadikonfrimasi tentang adanya partisipasibantuan sebagai dukungan dalampembangunan Desa Sei Dadap. Sumberdana PNPM MP tahap 2 tahun 2010sebesar Rp197 juta yang dialokasikanmembangun tanggul penahan banjirsepanjang 110 meter yang saat ini tengahdikerjakan.

Untuk memaksimalkan pembangunantersebut, PTPN 3 Sei Dadap melaluiManager Budi Rahman membuka hatidengan memberikan bantuan berupakarung pupuk sebanyak 1500 zak. Bantuanini disambut antusias oleh masyarakatkhususnya yang bermukim di sepanjangdaerah aliran sungai (DAS).

Tokoh masyarakat yang diwakili Ir.Bahrum mengucapkan terima kasih ataskepedulian dan perhatian yang mendalamdari Manager PTPN 3 Kebun Sei Dadap.Bahrum menghimbau agar pendudukkhususnya di sepanjang DAS untukproaktif menghindari pencemaran sungaimaupun lingkungan, termasuk sampahsebaiknya dibakar sehingga tidakterbawak air.(IN)

PTPN 3 Sei DadapSambut Positif PNPM Mandiri

RANTAUPRAPAT - Para pedagang ikan di Pasar BaruRantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, yang akandirelokasi ke Komplek Pasar Gelugur Rantauprapat,terancam tak bisa berusaha secara leluasa di KomplekPasar Gelugur apabila meja ikan di lokasi baru tersebuttidak direhab.

Ketua Persatuan Pedagang Ikan Pasar Baru Rantau-prapat H Ridwan menyampaikan keluhan mereka kepadaWakil Bupati L.Batu Suhari Pane SIP saat wabupmeninjau para pedagang Pasar Baru Rantauprapat,Selasa.

H Ridwan menyampaikan, mereka sangat setujudengan rencana Pemkab L.Batu yang akan merelokasipara pedagang khususnya pedagang ikan Pasar Baru kePasar Gelugur, terlebih kondisi dan daya dukung PasarBaru saat ini sudah tidak memadai, memprihatinkankarena semrawut, sempit, becek dan kotor.

Namun, ungkapnya, ketika mereka mengecek meja ikandi Komplek Pasar Gelugur, mereka kecewa karena mejaikan di tempat yang baru tidak memungkinkan merekauntuk berjualan. Sebab, meja ikan di Pasar Gelugur jauhlebih kecil ketimbang di Pasar Baru.

Kemudian, kotak tempat ikan pedagang yang terbuatdari bahan fiber juga tidak bisa dimasukkan ke dalamlokasi jualan, karena sempitnya lokasi meja ikandimaksud. Padahal di Pasar Baru Rantauprapat, mejaikan walau berjumlah lebih dari satu buah bisa masuk ketempat mereka berdagang.

Selain itu, H Ridwan juga mengeluhkan lantai sebagaitempat bongkar ikan dari truk ke para pedagang yangdinilai tidak akan kuat menahan benturan fiber ikanketika diturunkan dari truk. Truk pengangkut fiber ikanjuga dinilai pedagang akan tersangkut ketika mencobamasuk ke pintu Pasar Gelugur.

Para pedagang, tandas H Ridwan, sudah menyam-paikan permohonan kepada Dinas Pasar dan KebersihanL.Batu agar setiap pedagang mendapat penambahan satumeja ikan lagi dari meja ikan yang sudah ada agar mejaikannya menjadi luas sehingga bisa dijajakan di meja-meja tersebut.

Mereka juga memohon agar kotak ikan dari fiber bisadimasukkan ke lokasi berjualan karena selain tidakmungkin fiber berjauhan dari para pedagang, juga tempatuntuk menaruhnya di tempat lain pun sudah tidak ada.Mereka juga minta lantai dan pintu masuk yang akandilintasi truk agar direhab, sehingga mereka lebih leluasaberusaha di tempat yang baru ketimbang di tempat lama.

Menanggapi keluhan itu, Suhari Pane didampingi Plt.Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan L.Batu H Riadimenjawab, Dinas Pasar dan Kebersihan akan mereali-sasikan semua permohonan pedagang ikanl. Tetapi dengansatu syarat, para pedagang Pasar Baru termasuk pedagangikan pindah dulu ke Pasar Gelugur, baru akan direhabsesuai dengan realitas tempat berdagang ikan yang ideal.

“Permohonan pedagang ikan akan direalisasi sesuaiidealnya, tapi pindah dulu baru direhab. Sebab, sekarangtidak bisa direhab karena bangunan Pasar Gelugur belumdiserahterimakan dari pemborongnya kepada PemkabL.Batu. Kalau sudah diserahterimakan, baru lah kita re-hab sesuai keinginan pedagang ikan,” papar Riadi.

Wabup dan rombongan saat itu juga meninjaukeberadaan para pedagang lain, seperti pedagang sayur-mayur, penjual bumbu, bunga, pakaian dan sebagainya

(HAH)

Wakil Bupati L.BatuLantik Pejabat Eselon IIRANTAUPRAPAT - Wakil Bupati Labuhanbatu SuhariPane SIP mengambil sumpah jabatan dan melantikpejabat eselon II, yakni Kepala Badan KepegawaianDaerah (BKD), 3 pejabat eselon IIIa dan 2 lagi pejabateselon IVa, Kamis lalu, di Ruang Data dan Karya KantorBupati L.Batu.

Kepala BKD yang dilantik yakni Aswad SE, 2 pejabateselon IIIa Drs Edi Gani Ginting sebagai Sekretaris DinasKependudukan dan Catatan Sipil, Faisal Amri SiregarST sebagai Sekretaris Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu dan Affendy SH sebagaiSekretaris BKD.

Sedangkan 2 pejabat eselon IVa yang dilantik yakniSarinah Ama. PD menjadi Kepala UPT PendidikanKecamatan Bilah Barat dan Ratna Sari Nasution SPdsebagai Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kec.Panai Tengah.

Wakil Bupati Suhari Pane ketika membacakan pidatoBupati Tigor Panusunan Siregar Sp PD, mengatakan,pelantikan kali ini dilaksanakan dalam rangka mengisijabatan yang kosong karena mutasi dan pensiun sekaliguspemutasian dalam rangka promosi jabatan danpenyegaran jabatan guna meningkatkan kinerja PNSguna menghadapi tantangan yang makin berat di masamendatang. (HAH)

Halal Bi Halal JajaranPemkab AgaraKUTACANE - Halal Bi Halal jajaran Pemerintah AcehTenggara, yang dilaksanakan di lapangan Pemkabsetempat berlangsung, Sabtu lalu, penuh rasa ke keluar-gaan.

Bupati H Hasanuddin B, dalam sambutannya mengha-rapkan kepada semua PNS di lingkungan Setdakab AcehTenggara, tetap memperkuat jalinan silaturrahim baiksesama dan juga dengan masyarakat.

Melalui Halal Bi Halal ini Bupati H.Hasanuddin B,mengajak semua PNS di Aceh Tenggara, agar dapatbekerja dengan maksimal dengan niat yang tulus danikhlas, agar rakyat di Bumi Sepakat Segenep yang kitacintai ini kehidupan rakyatnya bisa sejahtera rukun dandamai berlandaskan iman dan Taqwa kata Bupati di Akhirsambutannya.(JS)

Wakil BupatiTerima Audensi TKSKISARAN - WAKIL Bupati Asahan H. Surya didampingiasisten dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten AsahanDr. Habinsaran Nasution menerima audensi PersatuanPerawat Tenaga Kerja Sukarela (TKS) KabupatenAsahan, Jumat lalu, di ruang kerja wakil bupati.

Audensi Persatuan Perawat TKS Kabupaten Asahanini didampingi Sekretaris Sangkot Sinaga besertaanggota lainnya. Dalam kesempatan itu perawat TKSmenyampaikan permohonan bantuan kesejahteraanuntuk anggaran 2011 baik di Puskesmas maupun diRumah Sakit Umum.

Wakil Bupati Asahan H. Surya mengatakan, PemkabAsahan di bawah kepemimpinan Bupati H Taufan GamaSimatupang berkomitmen untuk mensejahterakanmasyarakat Asahan. Di antaranya para perawat TKSbaik itu tenaga honor akan diupayakan diangkat menjadiPNS yang disesuaikan dengan peraturan dan perunda-ngan yang ada dalam pengangkatan pegawai.

Kadis Kesehatan Habinsaran mengatakan, kesejah-teraan perawat TKS perlu diperhatikan, karena selamaini telah mengabdi dan banyak membantu dibidangkesehatan. Sekretaris PP TKS Kabupaten Asahan SangkotSinaga meminta agar SKPD memberikan kemudahanbagi seluruh tenaga honorer dalam pendataan yangdisesuaikan dengan surat edaran Menpan No. 5 Tahun2010. (IN)

KPKPOS

E D I S I 121

1 - 7 NOPEMBER 2010HALAMAN 16

PT Star Indonesia

Gugat Wali Kota Medan

MEDAN - PT Star Indonesiamenggugat Wali Kota Medan ataspembongkaran kerangka videotron diJalan Imam Bonjol dekat BandaraPolonia Medan milik PT Star Indone-sia.

Ada Uang di BalikBocornya Rentut Gayus

Gugatan itu disam-paikan Direktur UtamaPT Star IndonesiaIskandar ST melaluitim kuasa hukumnyaSyahril SH SpN, DrsHasnul Amar SH, dan AHerwan Bispo SH.

"Gugatan sudahkami layangkan kePengadilan NegeriMedan siang tadi," kataSyahril kepada warta-wan di Medan usaimenyampaikan berkasgugatan PT StarIndonesia ke PN Medan,Rabu petang pekan lalu.

Menurut Syahril,tidak hanya Wali KotaMedan yang digugat, PTStar Indonesia jugamenggugat KepalaDinas PertamananMedan yang menjadieksekutor pembong-karan videotrontersebut.

Syahril mengatakan,

dasar gugatan PT StarIndonesia adalah sikapWali Kota Medan tidakmengindahkan perika-tan kerja sama yangdibuat antara PT StarIndonesia dengan WaliKota Medan pada tahun2008. Di dalam perika-tan kerjasama itu, kataSyahril, Wali KotaMedan memberikan izinlokasi videotron kepadaPT Star Indonesia diJalan Imam Bonjoldekat Bandara PoloniaMedan.

Dalam perikatankerjasama yangtertuang dalam suratizin 640/2682 nomor4616/Sip/III/2008 yangdiberikan Wali KotaMedan itu khususnyapada Pasal 4 ayat 3dinyatakan PemkoMedan bersedia mem-bersihkan areal lokasiuntuk pemasanganvideotron dari kebe-radaan media luar (minibillboard, billboard,spanduk, umbul-umbul,dan sebagainya).

Namun kenyataan-nya Wali Kota Medantidak mengindahkan-nya. Kerangka video-tron yang sudahdibangun PT StarIndonesia malahdibongkar DinasPertamanan atasperintah Wali KotaMedan.

Sementara PTMultigrafindo yangtidak punya izin lokasimembangun billboarddi lokasi yang samamilik PT star Indonesia,malah dibiarkanmembangun billboard.PT Multigrafindo tidakmengindahkan kesepa-katan yang telah dibuatantara PT Star Indone-

sia dengan PemkoMedan.

"Maka itu kita jugaakan menggugat PTMultigrafindo yangtelah membangunbillboard di lokasivideotron milik PT StarIndonesia tersebut,"beber Syahril.

Anehnya, billboardmilik PT Multigrafindoyang nyata-nyata takpunya izin lokasidibiarkan tetap berdiri,sedang kerangkavideotron milik PT StarIndonesia justrudibongkar oleh DinasPertamanan KotaMedan.

PT Star Indonesia,sambungnya, memba-ngun kerangka video-tron itu sejak 2008.Tetapi kontruksinyatidak dapat diselesai-kan, apalagi dimanfaat-kan untuk pemasanganiklan karena terganggudengan billboard milikPT Multigrafindo.

Wali Kota Medanmaupun Dinas Perta-manan diduga 'takut'membongkar billboardmilik PT Multigrafindokarena billboardtersebut sengajadipasang pemiliknyadengan iklan bergam-bar Kapoldasu Irjen PolOegroseno.

"Berkali-kali klienkami baik langsungmaupun melalui kamimengajukan keberatandan meminta penjela-san kepada pihak DinasPertamanan yang

membiarkan billboardmilik PT Multigrafindoberdiri di lokasi berizinmilik PT Star Indone-sia. Namun tidak adatanggapan maupunrespon," ungkapSyahril.

Bahkan saat papankerangka videotron PTStar Indonesia tersebutdibongkar, tidak adasedikitpun pemberita-huan sebelumnyakepada PT StarIndonesia baik lisanmaupun tertulis.

Akibat pelanggaranperikatan kerja samayang dilakukan WaliKota Medan ini danjuga tindakan pem-bongkaran kerangkavideotron tersebut, PTStar Indonesia menga-lamai kerugian cukupbesar baik secaramateril, terlebih secaramoril.

Syahril menyebut-kan dalam gugatantersebut pihaknyamenyampaikan tigatuntutan kepada WaliKota Medan. Pertama,memasang kembalikerangka videotronyang telah dibongkar dilokasi semula.

Kedua, membersih-kan areal lokasi untukpemasangan videotrondari keberadaan medialuar, terutama billboardPT Multigrafindo, danketiga, membayar gantirugi sebesar Rp200 jutakepada PT StarIndonesia

.(GUS)

MEDAN - Praktisi hukum, Eggy Sudjana menya-takan, praktek mafia hukum di Indonesia harussegera diberangus, agar penegakan hukum dinegeri ini benar-benar berdasarkan ketentuanperundang-undangan dan berasaskan keadilan.

Hal itu disampaikan Eggy Sudjana dalam orasipolitiknya pada deklarasi Lembaga PerlindunganKorban Mafia Hukum (LPKMH) Amanah RakyatMadani (Armada) Sumut, di Medan, Senin.

Deklarasi Armada Sumut dibacakan MASiddik Surbakti didampingi deklarator lainnya,antara lain Iskandar ST, Ikwaluddin SimatupangSH, MHum, Tosim Gurning, dan Nur Alamsyah.

“Pemberantasan praktek mafia hukum danmakelar kasus adalah kewajiban kita bersama.Walaupun pemerintah telah membentuk SatuanTugas Pemberantasan Mafia Hukum, namunfaktanya, praktek mafia hukum masih sajamenghantui masyarakat pencari keadilan,”katanya.

Eggy juga menyatakan, kebijakan pemerintahdalam bidang politik, hukum dan ekonomi, belumberpihak kepada kepentingan masyarakat ba-nyak. Dirinya mencontohkan, sumber daya alamSumatera Utara, baik hutan, perkebunan dan hasillaut, kalau dikelola dengan baik dengan meman-faatkan sumber daya manusia yang ada, sudahbarang tentu, hasilnya dapat memberikankontribusi kepada pemerintah daerah yangnantinya penyaluran akhirnya kepada masyara-kat. “Tapi itu tidak terjadi, malah pemerintahdaerah sendiri, memanfaatkannya hanya untukkepentingan pengusaha, penguasa dan orang-or-ang tertentu,” ungkapnya.

Eggy Sudjana menerangkan, kehadiran LPK-MH Armada untuk memberikan advokasi terha-dap masyarakat yang menjadi korban atasadanya praktek mafia hukum.

”Khusus Sumut, saya kira praktek mafiahukum masih saja mendominasi, khususnyadalam penanganan kasus-kasus hukum. Olehsebab itu, kita berharap dengan hadirnya lembagaini, masyarakat dapat diberi pendampingan danpemahaman bahwa hukum itu harus ditegakkanseadil-adilnya dan berdasarkan kejujuran,”ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengadvokasimasyarakat yang menjadi korban praktek mafiahukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan danpengadilan. Hal ini dilakukan secara terbuka danbertujuan sosial. Karena pihaknya mencermati,bahwa hukum belum sepenuhnya ditegakkan dimasyarakat banyak, karena yang terjadi masih‘membela yang bayar’.

“Kita akan memfasilitasi masyarakat yangkurang mampu dalam mencari keadilan yanghakiki,” tuturnya.

Ke depannya, kata Eggi, lembaga ini akanmenjadi inspirator dan korektor terhadap kinerjapemerintahan, dan tetap eksis dalam membela danmenegakkan hukum bagi masyarakat banyak.

Sebelumnya, saat tiba di Vip Room BandaraPolonia, Eggy menyatakan, pemerintah masihsangat kurang melibatkan masyarakat dalampembangunan. Padahal, apabila rakyat dilibat-kan, maka tidak akan ada lagi krisis dan kericu-han-kericuhan yang terjadi seperti saat ini.

"Partisipasi masyarakat dilibatkan hanyasebatas pemilihan saja. Setelah itu rakyatditinggalkan. Malahan setelah terpilih rakyatdiperas dan dipijak-pijak," katanya. (FEL/RIL)

Praktek Mafia HukumMasih MendominasiSumut

PENGUMUMANNOMOR : PENG-03/WPJ.26/2010

TENTANGPELUNASAN PAJAK PENGHASILAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan tetapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dihimbau untuk segeramembetulkan SPT Tahunan dan menghitung kembali angsuran bulanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25-nya.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan penjualan barang secara grosir maupun eceran dan/atau penyerahan jasa melalui satu atau lebih tempat usaha,dihimbau untuk menghitung kembali besarnya peredaran usaha setiap bulan dan melunasi angsuran PPh Pasal 25 sebesar 0,75 % dari peredaran usahasetiap bulan untuk masing-masing tempat usaha.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih harus melunasi kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2 diatas, dapat menyetorkannya keKantor Pos atau Bank Persepsi.

4. Untuk mewujudkan transparansi pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada system self assessment, pegawai DirektoratJenderal Pajak dilarang meminta Wajib Pajak melakukan pembayaran di muka atas kekurangan pembayaran PPh akhir tahun pajak (PPh Pasal 29).

5. Apabila terdapat pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang meminta Wajib Pajak melakukan pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud butir 4,dapat melaporkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II atau melalu Kring Pajak 500200.

Pematang Siantar, 14 Oktober 2010A.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara II

ttd

Harta Indra TariganNIP 195808251980121001

Sumber : Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kota Pinang Jl. Bukit, Kota Pinang, Telp. (0624) 95522, Fax. (0624) 95330

BELUM DIBONGKAR - Billboard milik PT Multigrafindo bergambar Kapoldasu Irjen Pol Oegroseno di Jalan Imam Bonjol dekat Bandara Polonia Medan, hinggaRabu (27/10) masih dibiarkan berdiri karena Wali Kota dan Dinas Pertamanan Kota Medan diduga 'takut' membongkarnya meski tak berizin. (KPK POS/RONY)

LPKMH ARMADA DIDEKLARASIKAN

JAKARTA - Jaksa Agung Muda Pengawasan,Marwan Effendi, menilai ada motif uang dibalik kebocoran dan pemalsuan rencana penun-tutan (rentut) terhadap terdakwa GayusTambunan.

"Sudah jelas lah itu," kata Jaksa Agung MudaPengawasan, Marwan Effendy, di KejaksaanAgung, Jumat.

Menurut Marwan, oknum jaksa tidak mung-kin melakukan hal tersebut apabila tidak adaimbalannya. "Dengan ada itu kan otomatisenggak mungkin dia mau berbuat itu kalauenggak ada tetek bengeknya," ujar mantanJaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu.

Kejaksaan sendiri menyerahkan persoalandugaan suap tersebut kepada pihak penyidik."Nanti biar Pak Ito-lah, tanya Pak Ito, Pak Itobilang buka semua itu," ujar Marwan. Diamenambahkan, pihaknya akan membantukabareskrim, dalam melakukan pembuktiankasus tersebut.

Kemudian apakah, jaksa Cirus mengakuibahwa dia memberikan surat rahasia tersebutkepada Haposan Hutagalung? Marwan tidakmenjawab secara jelas. "Enggak ngaku, enggakmenerangkan juga enggak apa-apa. Yangpenting ada saksi, ada alat bukti, sudah," katadia.

Kemarin kejaksaan melaporkan dugaanpemalsuan rencana penuntutan terhadap GayusTambunan terkait perkara pajak pada awal2010 ke Bareskrim Mabes Polri. Pasal yangdisangkakan, pasal 263 ayat 1 dan atau ayat 2KUHP dengan terlapor C dan H.

Atas pelaporan itu, Kepala Badan Reserse danKriminal Polri, Komjen Ito Sumardi menga-takan Polri segera memanggil jaksa C yangdilaporkan karena dugaan bocornya rentuttersebut. "Secepat mungkin, satu atau dua hariini akan dilakukan pemanggilan,"kata ItoSumardi, hari ini.

Menurut dia, tim Polri sudah bekerja mempe-lajari surat Kejagung. Tim Polri, kata dia, akanbekerja sama dengan tim Kejagung untukmelakukan pemeriksaan terhadap jaksa C yangdilaporkan tersebut. "Tim segera melakukanlangkah-langkah hukum," kata dia. (VN)