Harga Eceran (Kota Medan):Rp.2.500/eksemplar

EDISI 12422 - 28 NOPEMBER 2010

Redaksi/Usaha:Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit :PT Karya Peduli KebangsaanK O R A N K O R U P S I P O L I T I K K R I M I N A L

KPKPOS

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

<<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

DELAPAN anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) diadukan ke Badan Kehor-

matan (BK). Para pengadu adalah koalisi

sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM). Delapan anggota dewan yang

diadukan itu melakukan studi banding ke

Yunani, akhir Oktober lalu.

Terbang jauh ke negeri seribu dewa itu,

mereka mau studi soal etika. Belajar

bagaimana negeri itu mengatur etika para

wakil rakyatnya. Lama studi banding itu sudah

diatur dalam Keputusan DPR Nomor 58.

Berlangsung dari tanggal 23 hingga 29

Oktober 2010.

Tapi fakta yang ditemukan sejumlah LSM

tidak begitu. Mereka menemukan bahwa studi

ke Yunani cuma sampai tanggal 27 Oktober.

Selanjutnya dari tanggal 27 sampai 29

Oktober, para anggota dewan itu 'plesir' ke

Turki.

Itu sejumlah LSM lain menilai, bahwa

kunjungan ke Yunani itu mengada-ada. Jika

studi ke Yunani itu bisa dipersingkat hingga

tanggal 27 Oktober, mestinya mereka bisa

pulang cepat. Artinya, bisa hemat biaya. Sisa

uang bisa dikembalikan ke negara.

Lantaran sempat singgah di Turki,

sejumlah LSM itu menilai bahwa delapan

anggota dewan ini patut diduga mengunakan

anggaran tidak sesuai dengan peruntukan.

Ironisnya, delapan anggota dewan yang

dilaporkan itu adalah anggota Badan

Kehormatan juga. Walhasil dari sebelas

anggota badan itu, cuma tiga orang yang tidak

berstatus terlapor. Artinya, cuma tiga orang

itulah nanti yang memeriksa delapan kawan

mereka.

Perbandingan yang timpang itu juga yang

dikeluhkan Ketua Badan Kehormatan Gayus

Lumbuun. Gayus mengaku kesulitan. Jumlah

tiga orang itu jelas tidak cukup untuk memeriksa

Plesir ke Turki

ORANG MISKIN DILARANG JADI PNS ORANG MISKIN DILARANG JADI PNS ORANG MISKIN DILARANG JADI PNS ORANG MISKIN DILARANG JADI PNS ORANG MISKIN DILARANG JADI PNS I HAL 9

Perubahan Arus Lalin TakMelalui Kajian Mendalam

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Usut Dugaan Korupsi Rahudman

di Pemko Medan

FKMPP-GEMAS DESAK KEJATISU

MEDAN - Desakanagar Wali Kota MedanDrs Rahudman Hara-hap MM yang didugaterlibat kasus korupsidana Tunjangan Peng-hasilan Aparat Peme-rintahan Desa (TPA-PD) Pemkab Tapseltahun 2005, senilaiRp5,9 miliar, terusmengalir dari berba-gai elemen masyara-kat Kota Medan.

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Sebab, tidak hanya dugaankorupsi di Pemkab Tapsel sajayang perlu diusut, ada jugadugaan korupsi yang disinyalirdilakukan Rahudman sewaktumenjadi Pj Wali Kota Medan.

Hal ini berdasarkan temuandiperoleh Forum Mahasiswa Pe-duli Rakyat Miskin Kota (FK-MPP-GEMAS) Medan yang di-sampaikan langsung kepada TimIntel Kejatisu, Kamis lalu.

FKMPP-GEMAS mendesakagar dugaan korupsi yang disi-nyalir dilakukan Rahudman se-masa Pj. Wali Kota dan ketikamenjadi Sekdakab di Taspel sege-

ra disidik.FKMPP-Gemas melalui per-

wakilannya Yasrul Rangkuti me-ngatakan, terdapat dugaan ko-rupsi pelepasan lahan di JalanJawa Medan. Indikasinya, ketikaRahudman menjadi Pj WalikotaMedan, terdapat surat perjanjianNo 593.5/2193/30/2010 tertang-gal 12 Februari 2010, tentang su-rat perjanjian sewa lahan kosongsebesar Rp3.130.512.000, selama20 tahun, di atas lahan seluas26.620 M2 di kawasan persim-pangan Jalan Timur dengan JalanVeteran Medan.

MEDAN - Status hukum WaliKota Medan Drs RahudmanHarahap MM, bisa ditingkat-kan, bila Kejatisu memilikicukup bukti atas tuduhan yangdisangkakan padanya (Rahud-man-red) saat menjabat seba-gai Sekdakab Tapanuli Selatan(Tapsel). Dengan cukup bukti,maka status hukum terhadapRahudman bisa ditingkatkandan harus ditahan.

"Artinya status hukum ter-hadap Rahudman ditingkatkankualitasnya," demikian pene-gasan Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis (foto), di

Status Hukum RahudmanBisa Ditingkatkan

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

MEDAN - PengamatTransportasi dan TataKota, Abdul Rahimmenilai, perubahan aruslalu lintas (lalin) di intiKota Medan yang mulaidiberlakukan, Sabtu (20/11), tidak melalui kajianmendalam. Terkesankajian yang dilakukanhanya melibatkan orang-

orang Pemko Medan,Kepolisian dan lainnya.

“Seharusnya adaevaluasi yang dilakukan.Kajian itu seharusnyabukan hanya melibatkanorang-orang Pemko dankepolisian saja. Sebaik-nya melibatkan timindependen sepertiakademisi, pengamat

perkotaan dan tidakterkecuali masyarakatluas,” tegasnya.

Penegasan ini dikemu-kakan Abdul Rahimmenanggapi pernyataanWali Kota Medan DrsRahudman Harahap MM,yang menyebutkan,

perubahan arus lalu

JAKARTA - AkhirnyaBupati Nias, Binahati BBaeha ditetapkan seba-gai tersangka oleh Ko-misi Pemberantasan Ko-rupsi (KPK). Perubahanstatus hukum Bupati Ni-as terkait kasus dugaankorupsi penggunaan da-na bantuan bencana tsu-nami di Kepulauan Nias,Sumetara Utara tahun2006-2007.

Kasus yang dilaporkanmasyarakat ini, memangdua tahun lebih tak dita-ngani KPK dengan ala-

san tak jelas. Namun sete-lah diunjukrasa hampir 9kali, KPK menangani se-cara serius.

"Penanganan kasusbutuh proses penyeli-dikan yang panjang. Kini

penyidik KPK mening-katkan kasusnya ke pe-nyidikan sekaligus mene-tapkan Bupati Nias Bi-nahati B Baeha sebagaitersangka," ungkap FerryWibisono, Direktur Pe-nuntutan KPK juga me-rangkap Plt Direktur Pe-nyidikan di Jakarta, Se-lasa.

Modus yang dilakukanBupati Nias, sambungdia, dengan melakukanpengelembungan hargapengadaan barang untuk

Dana Tsunami Dikorup,Bupati Nias Jadi Tersangka

<<< selanjutnya baca Hal. 2

LUBUK PAKAM - Man-syuria Dachi, staf BadanPertanahan Nasional(BPN) Kabupaten DeliSerdang tersangka du-gaan korupsi pengadaanLahan Gardu PLN, Seninlalu, sekira pukul 18.10WIB, setelah menjalanipemeriksaan langsungditahan Kejaksaan Ne-geri Lubuk Pakam danditipkan di LembagaPermasyarakatan(LP)Lubuk Pakam.

Tersangka merupakanorang ketiga yang sudah

Staf BPN Ditahan, Camat Menyusul

KASUS DUGAAN KORUPSI SYAMSUL ARIFIN

Anggota DPR Kecipratan APBD Langkat

KPK Sita Brankas Berisi Uang

Dari Rumah Pribadi Syamsul

Pengecer KPK PosDiancam Suruhan PejabatMEDAN - Seorang pria bertubuhkekar yang datang mengenderaimobil, Senin pekan lalu, me-ngancam pengecer koran KPKPos yang berjualan di seputaranJalan Juanda Medan. Ancamanitu dilakukan agar pengecarkoran itu tidak menjual KPKPos.

"Jangan jual koran ini. Kus-ikat kau nanti," begitu sergah

pria bertubuh kekar tersebut saatturun dari mobilnya.

Mendengar sergahan disertaiancaman itu, pengecer KPK Posyang diketahui bermarga Manik,'mati ketakutan'. Kepada KPKPos Manik mengaku, saat men-jual KPK Pos di Jalan Juanda,Senin lalu, dia didatangi priabertubuh kekar. Diduga pria itu

MEDAN - Petugas KomisiPemberantasan Korupsi

(KPK), Senin lalu, meng-geledah kediaman pribadiGubernur Sumatera Utara,Syamsul Arifin, di JalanSTM Suka Darma, Kelu-rahan Sukamaju, Keca-matan Medan Johor.

Dalam penggeledahanitu, terlihat sejumlah per-sonel Satuan Brimob ber-senjata lengkap menga-

wal petugas Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK).

Apa hasil penggeledahan?KPK hingga kemarin masih be-lum bisa memastikan jumlahuang yang disita dari rumahpribadi Syamsul Arifin. WakilKetua KPK Moh Jasin menje-laskan, hasil penyitaan masihdalam proses pendataan. Jikasudah terdata semua, nantinyaakan diumumkan.

JAKARTA - Bagi-bagi uang korupsiAPBD Langkat, tak hanya melekat

di kalangan selebritis, artis pe-nyanyi dangdut, mantan Pang-dam Bukit Barisan, juga kala-ngan anggota DPR RI punkecipratan aliran dana AP-BD Langkat, yang disele-wengkan saat

Syamsul Arifin menja-

di Bupati Langkat.Buktinya, setidaknya ada empat

wakil rakyat dengan sebutan yangterhormat, diperiksa Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) secara inten-sif. Sedikitnya ada empat anggota DPRyang diperiksa dengan status sebagaisaksi dalam kasus korupsi APBDLangkat. Mereka, Abdul Wahab Dali-munte, Ignatius Moelyono, dan Edi

Ramli Sitanggang dari Fraksi PartaiDemokrat (FPD) dan Hasrul Azwardari Fraksi PPP.

"Memang KPK terus melacak alirandana APBD Langkat. Beberapa ang-gota DPR yang kami periksa sempatkaget. Tahunya terima duit bukan dariuang pribadi, namun uang APBD," kataPelaksana tugas (Plt) Direktur Penyi-

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

KASUS LAHAN GARDU INDUK PLN

DIGIRING - Tersangka Mansyuria Dachi digiring petugas Kejaksaan menujumobil tahanan untuk dititipkan di Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam.(KPK POS/PS)

PERUBAHAN - Suasana perubahan arus lalu lintas (lalin) di inti Kota Medan, yang dimulai, Sabtu (20/11). (KPK POS/S.EDHI)

BINAHATI B BAEHA

KPK POS

SAMBUNGANE D I S I 124

22 - 28 NOPEMBER 2010

2

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Eggy Sujana SH, MSi Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin;Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis;Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma BaktiSH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No.Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

PLESIR KE TURKI ........dari hal 1

STAF BPN DITAHAN, CAMAT MENYUSUL.................................................................................dari hal 1

Bisa Main MataDi tempat terpisah, prak-

tisi hukum Martin Sima-ngunsong SH mengatakan,sistem penerapan hukum diIndonesia masih sangat le-mah. Hal ini dikatakannyaterkait kasus dugaan korupsiyang dilakukan WalikotaMedan Rahudman Harahap.

"Belum ditahannya Ra-hudman sampai saat inikemungkinan aparat hukumkita masih menggunakanazas praduga tak bersalah,"ucapnya.

Menurut Martin, seandai-nya pemerintah menerapkanbatasan-batasan proses hu-kum dan tidak lagi menggu-nakan azas pradaduga takbersalah mungkin proseshukum Rahudman bisa cepatselesai.

Penerapan hukum azaspraduga tak bersalah terse-but, lanjutnya, akan mem-buka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk ber-main di belakang. “Lambandan bertele-telenya pena-nganan kasus korupsi yangdilakukan orang nomor satudi Pemko Medan itu bukantidak mungkin akan menim-bulkan opini adanya mainmata antara Rahudman danpihak aparat hukum,” ujar-nya.

Martin mengatakan, tidakadanya batasan-batasanproses hukum di Indonesiamengakibatkan pihak kepo-lisian dan aparat hukumtidak bisa bekerja denganmaksimal sehingga penaha-nan Rahudman yang nota-bene sudah menjadi tersang-

ka tidak terlaksana.Dikatakan, apabila bata-

san-batasan tersebuat dibuatdan ditetapkan pastilah pro-ses hukum di Indonesia bisaberjalan sesuai kapasitasnya.“Tapi dengan tidak adanyabatasan tersebut memung-kinkan adanya permainanantara si tersangka denganpihak aparat hukum,” pa-parnya.

Kolusi dan NepotismeSelanjutnya Yasrul Rang-

kuti menambahkan, selainmasalah dugaan korupsipenggunaan anggaran diPemko Medan, Rahudmanjuga diduga melakukan kolu-si dan nepotisme terhadappengangkatan terhadap pe-jabat di lingkungan PemkoMedan.

"Salah satunya, jabatan

Kadis Pendapatan Kota Me-dan yang kini dijabat SahrulHarahap dan Direktur RSUPirngadi Medan, dr Dewi,"ujar Yasrul lagi.

Ketika bertemu Tim IntelKejatisu pekan lalu, tak ha-nya masalah dugaan korupsiRahudman saja yang diadu-kan FKMPP-Gemas, melain-kan juga kasus dugaan ko-rupsi yang terjadi di KotaMedan lainnya. Seperti kasusdugaan korupsi di Dinas Pen-didikan Kota Medan, adanyapemotongan dana BOS, pe-ngutipan dana sertifikasiguru, dan pengutipan kartupelajar sebesar Rp5.000.Rangkaian kegiatan ini sudahdimasukan ke dalam Ang-garan APBD Kota Medan.

Rangkuti juga menutur-kan, adanya dugaan penyim-

pangan dana DAK, blokgrant bantuan operasionalmutu BOS yang diindikasi-kan merugikan negara Rp2,2miliar, yang diduga dilaku-kan Marasutan Siregar me-lalui pengelembungan datasiswa yang seharusnya33.360 siswa diajukan men-jadi 58.357 siswa.

Menyikapi adanya berba-gai dugaan kasus korupsiyang disampaikan elemenmasyarakat tersebut, Kasub-si Humas Kejatisu, AndreSimbolon SH mengatakan,pihaknya segera mempela-jari laporan tersebut. "Berkasyang disampaikan elemenmasyarakat ini akan dite-ruskan kepada unsur pim-pinan untuk ditindaklan-juti,"katanya.

(FER/FEL)

USUT DUGAAN KORUPSI RAHUDMAN DI PEMKO MEDAN ...............................dari hal 1

delapan orang itu. Tiga orang itu juga tidak memiliki kekuatan politik

yang cukup guna mengawasi delapan kawan mereka yang dituduh

"plesir" itu.

Lantas bagaimana solusinya? Atau meminjam Socrates, filsuf Yunani

kuno, berabad-abad lampau : "quis custodiet ipsos custodes" alias "siapa

yang mengawasi pengawas," itu?

Badan kehormatan adalah badan kelengkapan DPR yang

kedudukanya diatur dalam Undang- undang Nomor 27 tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD. Di situ disebutkan bahwa badan ini bertugas

melakukan penyelidikan atas pengaduan atas dugaan pelangaran-

pelanggaran kode etik. Badan yang beranggotakan 11 orang itu bersifat

kolegial. Artinya, semua keputusan harus dilakukan secara bersama-

sama 11 orang itu.

Di situlah rumitnya kasus ini. Delapan dari 11 anggota badan itu

sungguh sulit diharapkan menyetujui penyelidikan atas kunjungan ke

Tukri itu. Begitulah rumitnya lembaga legislatif kita. (***)

lintas di Kota Medan, ternyata bukan jaminan mengata-si kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Medan.

"Mana bisa kita menjamin tidak macet lagi. Peruba-han arus ini, paling tidak bisa memberi kenyamananbagi masyarakat Kota Medan serta pengguna jalanlainnya,” ujar Rahudman, saat dikonfirmasi usai SholatJum’at di Masjid Pemko Medan.

Menjawab pertanyaan jika perubahan arus tersebuttidak menunjukkan dampak yang signifikan, apakahakan ada kebijakan baru?. Menjawab pertanyaan itu,Rahudman Harahap berdalih, tetap akan mengupa-yakan program tersebut bisa berjalan efektif.

“Kita kaji dalam beberapa bulan ini, bukan berartikebijakan ini akan dihapuskan dan diganti dengankebijakan baru," tutur pria berkumis tebal ini sembarimenaiki Mobil Dinas Toyota Camry BK 1 D.

Masalah AnggaranDibagian lain penjelasannya, Abdul Rahim mengata-

kan, dalam upaya pengoperasian perubahan jalantersebut, sebaiknya Pemko Medan serta dinas terkaitjuga harus membeberkan jumlah anggaran yangdigunakan. Karena anggaran yang digunakan ituberasal dari uang rakyat.

“Sampai sekarang belum ada keterangan berapabesar anggaran yang telah dihabiskan. Jangan ditutupi,ini harus transparan dan diinformasikan kepublik.Anggaran itu adalah dari uang rakyat,” bebernya.

Ditambahkannya, dalam pelaksanaan perubahan aruslalu lintas tersebut, akan terus dievaluasi secara simultan.Artinya, evaluasi tersebut akan menilai sejauh manakeberhasilan dari rencana perubahan arus tersebut. (VIN)

PERUBAHAN ARUS ...dari hal 1

ditahan dari empat orangyang sudah ditetapkan seba-gai tersangka. Sepekan sebe-lumnya pihak kejaksaanjuga telah melakukan pena-han tersadap dua tersangkalainnya yakni pemilik lahanH. Sali Rozimin Putra (60)warga Komplek Titi Kuning,Medan dan Syamsir KepalaDesa Petangguhan.

Para tersangka diduga ku-at melakukan korupsi pem-bebasan lahan untuk garduinduk PLN seluas 7 Ha ter-letak di Dusun VI, Desa Pe-tangguhan, Kecamatan Ga-lang Kabupaten Deli Ser-dang. Ditemukan, adanyapembayaran 2 kali terhadaplahan tersebut pada waktu

yang bersamaan, yaituRp1.034.000.000 kepadapemilik lahan Nurhayati danRp230 juta kepada tersangkaH. Sali Rozimin Putra.

Tumpang tindih pemba-yaran lahan terhadap 2 pemi-lik lahan, kepada Nurhayatiselaku pemilik lahan yangsah sudah dibayarkan pem-belian tanah seluas 7 hektar.Kemudian di atas lahan ter-sebut tersangka H. Sali Rozi-min Putra diduga sengajadiciptakan menjadi pemiliktanah dengan luas 230 meterpersegi berdasarkan buktikepemilikan tanah yang di-keluarkan Kepala Desa dandiketahui Camat Galangdengan juru ukur dari pihak

BPN Deli Serdang.Kepala Kejaksaan Negeri

Lubuk Pakam, TambokNainggolan SH, melalui KasiPidsus Supriandi Daulay SH,kepada sejumlah wartawanmengatakan penahanan ter-hadap tersangka MansyuriaDachi dilakukan karena ter-kait mark up (penggelem-bungan) nilai ganti rugi dantuduhan penambahan luastanah.

“Penahanan terhadap ter-sangka yang juga anggotaSekretariat Pengadaan Ta-nah (Tim 9) diduga meru-gikan negara sebesar Rp230juta dengan tuduhan penam-bahan luas tanah 12.300 M2,”sebut Supriandi Daulay SH.

Disebutkan, hingga kinimasih tiga orang yang dita-han dari empat tersangka.Sementara Camat Keca-matan Galang HadisyamHamzah belum dilakukanpenahanan, sebungan masihdalam penyidikan sebagaisaksi dalam berkas berbeda(split-red). "Camatnya belumditahan, karena masih peme-riksaan sebagai saksi dalamberkas terpisah,” sebutnya.

Sementara itu PenasihatHukum (PH) dari tersangka,Zulfan Effendi SH men-jelaskan, penahanan terha-dap kliennya belum mencu-kupi unsur dugaan korupsiyang disangkakan, denganalasan bahwa dasar kepe-

milikan lahan setelah diukurulang ada selisih luas lahansekitar 4.099 M2.

Menurutnya, jika memangada selisih luas lahan dapatdimusyawarahkan denganTIM 9 dan mengembalikanselisih luas lahan tersebutkepada PLN.

“Surat pernyataan daritersangka H. Sali Rajiminyang mengaku pemilik lahantermasuk kasus perdata(sengketa kepemilikan).Kalau benar tersangka H.Sali Rajimin membuat suratpernyataan itu adalah salah,maka perkara ini termasukperkara kriminal biasa (pa-sal 263 atau 266) KUH Pi-dana,”ujarnya. (PS).

rekonstruksi bencana Nias,seperti pengadaan saranapenangkapan ikan dan pe-ngadaan mesin jahit untukpengembangan ekonomi ke-luarga.

Pengadaan dilakukantanpa melalui proses tender,padahal keadaan saat itusudah melewati masa tang-gap darurat alias tidak men-desak. Karenanya, ada indi-kasi tindak pidana korupsidalam pengelolaan danabantuan bagi korban benca-na alam Tsunami dari Men-kokesra, tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Pe-mantau Pengelolaan Keua-ngan dan Harta Negara(LP2KHN), Herman JayaHarefa yang melaporkanketidakberesan bantuan da-na tsunami di Nias. Laporanitu disodorkan ke KPK tahun2008. Pada 12 November2009, KPK memulai penye-

lidikan dengan mengeluar-kan Surat Perintah Penye-lidikan (Sprinlid) Nomer 64/01/11/2010.

Penyelidikan berjalansatu tahun, anehnya hinggakini tidak ada kabarnya.Apakah kasusnya dihentikan,dilimpahkan ke lembagapenegakan hukum lainnya.Ini yang tidak jelas, sehinggamenjadi tanda tanya.

Herman menjelaskan, pas-ca tsunami Aceh dan Niaspada 2004, pemerintah Niasmengajukan anggaran untukpemberdayaan masyarakatke Kementerian KoordinatorKesejahteraan Rakyat pada2006 dan disetuji.

Kementerian lantas me-ngucurkan dana sebesar Rp9,48 miliar dari APBN kerekening pemerintah Nias diBank BNI.

Hasil penelusuran LP2-KHN , ditemukan jika Maret

2008 oknum pemerintah Niasmenarik seluruh dana di re-kening Bank BNI tersebutuntuk mendanai programpemberdayaan masyarakat.Pemkab Nias menggunakandana tersebut untuk membelisejumlah barang, seperti pe-rahu boat, mesin perahu,jaring, peti es, traktor, mesinjahit, dan seragam sekolah.

Berdasarkan data, terung-kap pembelajaan hanya me-makan biaya sekitar Rp5,7miliar. Sisa dananya tidakjelas. LP2KHN menyebuttelah terjadi kerugian negarasekitar Rp3,7 miliar dalamkasus ini. Hasil penelusuranLP2KHN, diketahui bahwaoknum Pemkab Nias mela-kukan penggelembunganharga barang juga data pe-nunjukkan langsung dalampengadaan barang ini.

Setelah LP2KHN mene-lusuri ke tempat mereka beli,

ternyata harga barangnya dimark-up sampai 100%. Mo-dus lain, yakni mereka me-ngadakan barang dan jasatanpa lelang. Padahal adatim untuk melaksanakanlelangnya. Penggunaan ang-garan juga diduga dilaksa-nakan langsung Bupati Bina-hati Baeha dan istrinya, LeniTrisandi bersama KabagUmum Pemkab Nias, Bazidu-hu Ziliwu tanpa mengin-dahkan Keppres 80/2003tentang pedoman pelaksa-naan penyedia barang danjasa pemerintah.

KPK Turun ke NiasTerkait penetapan Bupati

Nias Binahati B. Baeha SHsebagai tersangka, enamanggota KPK tiba di Mapol-res Nias, Sabtu (20/11), danmulai bekerja melaksanakantugas Senin ini.

Kasat Reskrim Polres Ni-as AKP E Hulu SH menga-

takan kepada wartawan me-lalui telepon selulernya Sab-tu (20/11) siang.

Menurut E. Hulu, pihakPolres Nias tidak mengetahuiapa materi yang akan dilak-sanakan KPK, karena PolresNias hanya sebatas mem-fasilitasi ruangan dalammengambil keterangan danpemeriksaan.

Informasi yang diperoleh,KPK sebelumnya telah mela-kukan pemeriksaan terhadapmantan Kabag Umum Pem-kab Nias B.Ziliwu. Dalampemeriksaan, B Ziliwu sela-ku Kabag Umum pada waktuitu menyatakan, ada sejum-lah pejabat yang ikut menik-mati dana bantuan sosialuntuk bencana tsunami diNias. Nama-nama pejabatyang ikut menikmati uangkorup itu telah disebutkankepada KPK.

(ENDY/YAGI)

DANA TSUNAMI DIKORUP, BUPATI NIAS JADI TERSANGKA...........................dari hal 1

adalah suruhan pejabat yangkini tersangkut kasus korupsidi daerah ini.

Pada penerbitan Edisi 123yang beredar Senin lalu, Ko-ran KPK Pos menurunkanberita utama menyangkutdugaan korupsi yang dilaku-kan Wali Kota Medan DrsRahudman Harahap MMdan proses penyidikan yangdilakukan KPK terhadapGubsu Syamsul Arifin.

Apakah ancaman yangdilakukan pria bertubuhkekar itu ada kaitan denganberita utama KPK Pos terse-but, tidak diketahui persis.Pria itu hanya berkata; "Ja-ngan kau jual lagi koran ini.

Bahaya kau nanti".Manik menceritakan, saat

sibuk menjual koran, diadidatangi pria bertubuh ke-kar dengan mengenderaimobil Suzuki. Melihat adacalon pembeli yang meng-hampirinya, Manik bergegasdan menawarkan koran KPKPos. Namun apa yang terjadi,dengan nada keras disertaiancaman pria langsung me-larang Manik menjual koranKPK Pos. ”Jangan kau jualkoran itu semua pejabat diSumut korupsi,” tiru Manik.

Pria yang sudah 2 tahunlebih menjadi pengecer setiaKPK Pos kaget mendapatancaman itu. "Saya cuma

cari makan pak," ujar Manikmemelas. Bahkan saat itu,Manik sempat mengatakan;"Kalau koran ini tidak bolehdijual, ya borong lah semua".

Mendengar jawaban Ma-nik, si pria yang diduga ada-lah suruhan oknum pejabatyang terindikasi korupsi ma-kin marah. "Apa kau bi-lang....!!. Jangan jual koranini. Bahaya kau nanti," ger-tak si pria yang kemudianberlalu dari tempat kejadian.

Manik mengakui, sejakmenjual koran KPK Pos, barukali ini dia mendapat anca-man. Padahal, katanya, sela-ma ini KPK Pos cukup gencarmemberikan tentang dugaan

korupsi di Sumut, termasukkasus dugan korupsi yangmelibatkan Syamsul Arifin.

Manik merasa heran, sete-lah KPK Pos menyajikanberita tentang dugaan ko-rupsi yang melibatkan WaliKota Medan, dia diancamdan dilarang menjual KPKPos.

Pasca ancaman tersebut,Manik sempat tidak ber-gairah dan ketakutan men-jual KPK Pos.

Namun setelah diberikansemangat dan pengertiankalau pemberitaan korupsiRahudman hanyalah salahsatu upaya media cetak KPKPos untuk menegakan hu-

kum di Negara ini mem-buatnya kembali bersema-ngat dan mau menjual Ko-ran KPK Pos, meskipun harusdilakukan dengan ekstrahati-hati.

Manik mengakui, selamaini jika KPK Pos menurun-kan laporan tentang dugaankorupsi yang dilakukan peja-bat di Sumut, terutama soalkasus dugaan korupsi danaAPBD di Langkat dan me-nyangkut dugaan korupsiyang dilakukan mantan Sek-dakab Tapsel, penjualan ece-ran KPK Pos di seputaranJalan Juanda meningkattajam.

(S.EDHI)

PENGECER KPK POS DIANCAM SURUHAN PEJABAT ...............................................dari hal 1

“Hasil sitaan masih dihimpun tim penyidik. Kita tunggusaja penjelasan dari tim,” ujar Moh Jasin, di Jakarta,kemarin. Jumlah uang belum bisa dipastikan lantaran saatmelakukan penggeledahan, selain menemukan uangratusan juta rupiah, ratusan juta uang asing, serta emas,penyidik juga membawa satu brankas yang belumdiketahui apa isinya. Brankas terpaksa diangkut lantarandalam penggeledahan yang berlangsung hingga pukul20.00 WIB itu, penyidik tidak bisa membukanya di tempat.

Jika ternyata isi brankas adalah uang, maka jumlahuang yang disita lebih dari Rp1 miliar. Jasin sendirimengaku belum tahu berapa jumlah uang cash yang sudahdisita, lantaran belum menerima penjelasan dari penyidik.

Prosedur di KPK, hasil dari penggeledahan atau punperkembangan penting proses penyidikan, dilaporkansecara berkala oleh tim penyidik ke pimpinan KPK.Hingga kemarin, pimpinan belum menerima laporan. “Timbelum menyampaikan laporan,” cetus Jasin. (TIM/BBS)

KPK SITA ..........................................dari hal 1

ruang kerjanya, kemarin,ketika kepadanya ditanyamengenai status Rahudmanyang dinyatakan sebagaitersangka oleh Kejatisudalam dugaan korupsi yangdilakukan Rahudman, saatmenjadi Sekdakab di Tapsel.

Menurut Muis, permoho-nan ijin pemeriksaan ter-hadap Rahudman yang di-sampaikan Kejatisu kepadaPresiden melalui KejaksaanAgung terkesan hanya mem-

perlambat jalannya proseshukum yang ada.

"Artinya, permohonan ijintersebut harus dipertanya-kan. Apakah permohonantersebut benar sudah diki-rimkan atau belum.

Dalam undang-undangkorupsi, Rahudman sudahmenjadi tersangka jadi ti-dak perlu diminta ijin da-lam pemeriksaannya,"tegasnya.

Muslim mendesak pihak

Kejaksaan harus segera me-lakukan penahanan terdahapRahudman. Penahanandilakukan agar tersangka ti-dak melarikan diri. Agartidak menghilangkan barangbukti dan tidak mengulangiperbuatannya.

Minimal penahanan ter-sebut berfungsi untuk men-cegah tersangka memper-baiki barang bukti yangada.

Harapan ke depan untuk

para pembuat undang-un-dang agar lebih memperha-tikan fungsi dari undang-undang yang dibuat. Artinya,jika seseorang sudah menjaditersangka maka langsungdinonaktifkan dari jaba-tanya dan harus ditahan.

“Walaupun Rahudmandinonaktifkan dari jaba-tannya sebagai WalikotaMedan, Rahudman harus di-tahan. Penahanan terdahdapRahudman yang paling pen-

ting,” tegasnya.Menyangkut masalah pe-

meriksaan Rahudman, Asis-ten Pidana Khusus Kejatisu,Erbindo Saragih menegas-kan, bila izin dari Presidentak kunjung turun, penyidikKejatisu dengan sendirinyadapat memanggil dan meme-riksa Rahudman, terkait sta-tusnya sebagai tersangkadugaan korupsi TPAPD Tap-sel.

(VIN)

STATUS HUKUM RAHUDMAN BISA DITINGKATKAN ................................................dari hal 1

dikan KPK, Feri Wibisono, di Jakarta, kemarin.Feri juga Direktur Penuntutan KPK melanjutkan ada

kesulitan dalam penelusuran aliran uang atau punpenghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi APBDLangkat. Pasalnya, dana yang diselewengkan tidak hanyadari satu tahun anggaran APBD tapi multiyears. Adapengeluaran, tapi banyak yang tidak disertai buktipengeluaran. Beruntung masih ada catatan tentangpengeluaran itu.

Selain itu, sambung dia, KPK masih perlu memeriksasaksi-saksi lagi yang terus berkembang. Apalagi saksi itubanyak yang tinggal di Langkat maupun Medan, SumateraUtara. Meski demikian KPK sudah menargetkan kasuskorupsi yang menyeret Syamsul Arifin sebagai tersangkaitu bisa selekasnya dilimpahkan ke Pengadilan TindakPidana Korupsi (Tipikor) antara akhir Desember tahunini atau awal Januari tahun depan.

"Ada tiga target yang ditetapkan KPK dalampengungkapan dugaan korupsi APBD Langkat itu.Pertama adalah target penuntasan perkaranya. Targetkedua adalah penghitungan kerugian negaranya. Adapuntarget ketiga adalah pengembalian kerugian negara.Untuk hitungan kerugian negaranya, angka awalnyasekitar Rp102 miliar. Tapi sudah ada yang dikembalikansekitar Rp60 miliar. Jadi, masih ada kerugian negarasekitar Rp40 miliaran," urai Feri.

Apakah ada tersangka lain dalam kasus dugaanpenyalahgunaan dana APBD Kabupaten Langkat periode2000-2007? "Ini kan masih dalam proses, ya tunggu sajananti pasti akan berkembang," jawabnya singkat.

Tersangka baru itu dari anggota DPR atau pejabat diKabupaten Langkat? "Belum bisa ngomong sekarang.Karena masih kosentrasi menangani Syamsul Arifinsebelum masa penahanan sementara habis waktunya,"katanya.

Politisi Partai Golkar yang tersangkut kasus dugaanpenyalahgunaan dana APBD Kabupaten Langkat periode2000-2007. Perbuatan Syamsul saat menjabat sebagaiBupati Langkat itu, diduga merugikan keuangan negarasebesar Rp99 miliar. Syamul Arifin ditahan sejak 22 Oktobersilam, setelah mangkir satu kali dari panggilan KPK.

KPK menjeratnya dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2ayat (1), Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 13 UU 31/1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan AtasUndang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pembe-rantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP. (ENDY)

ANGGOTA DPR .......................dari hal 1

KPK POS

KORUPSIE D I S I 124

22 - 28 NOVEMBER 2010

3

NASIONAL

Bakrie Group Tak Tersentuh HukumJAKARTA - Tiga kelompok usaha Bakrie, yakni Kaltim Prima Coal, Bumi Resources, danArtumin yang disebut-sebut sebagai penyuap Gayus Tambunan dengan memberi uangsebesar US$500 ribu, hingga kini belum tersentuh hukum. Aparat penegak hukum harusberani meringkus penyuap sekaligus menyeretnya ke depan pengadilan.

Raih Adipura, Walikota Jadi Tersangka

IPO Krakatau Steel

Korupsi Tingkat Tinggi

"Kasus Gayus seakan-akan berhenti diGayus dan Haposan. Belum ada pengu-saha yang menyuap dipanggil. Padahal,Gayus sudah mengakui diberi uang dariBakrie Group. Pengakuan itu di depanpenyidik juga persidangan maupun kepa-da media massa," ungkap Zainal ArifinMochtar, Direktur Pusat Kajian Antiko-

rupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) diJakarta, Jumat pekan lalu.

Diungkapkan, penegakan hukum jangantebang pilih. Selain penerima suap yaknimantan pegawai Ditjen Pajak, selayaknyapenyuap juga diperiksa dan diadili. Apalantaran penyuap dengan memiliki uang yangmelimpah, sehingga kebal hukum. Mengingat,

hingga kini belum juga diperiksa terhadappelaku penyuapnya.

"Anehnya aparat penegak hukumbelum memeriksa perusahaan wajib pajakyang memberi uang kepada Gayus.Padahal, di persidangan, Gayus mengakuperusahaan besar milik Bakrie, yakniKaltim Prima Coal, Bumi Resources, danArtumin belum juga diperiksa. Ketiganyadisebut-sebut memberi uang sebesar US$500 ribu kepada Gayus sebagai imbalanpenyelesaian masalah pajak," tandasnya.

Zaenal berharap, penyuap Gayus wajibdiperiksa. Namun, proses penanganannya

harus dilakukan tim independen. Sebab,sangat sulit jika proses penangannyamasih dilakukan kepolisian dan kejaksaan.

Dipersidangan dan pengakuan Gayusdi media massa acapkali menyebutkanuang puluhan miliar tersimpan di rekeningnya diperoleh sebagai imbalan setelahmembantu perusahaan Bakrie Group,yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC), PTBumi Resources, dan PT Arutmin. Bantuanitu untuk mengeluarkan SKP (SuratKetetapan Pajak) PT KPC yang tertahansejak tahun 2008 di KPP Cabang Gambir."Saya diberi US$ 500 ribu," kata Gayus

Tambunan saat bersaksi untuk terdakwaAndi Kosasih di Pengadilan NegeriJakarta Selatan.

Selanjutnya, Gayus diminta membantuPT Bumi Resources yang sedang bandingdi Pengadilan Pajak pada 2005 dan men-dapatkan fee US$500.000. Gayus jugadiminta membantu mengurus Surat Pem-beritahuan Tahunan (SPT) Sunset PolicyPT KPC dan Arutmin dan mendapat feeUS$2 juta. "Jika tiga perusahan Bakriesebagai penyuap tak diringkus, diperiksadan diadili, ya sangat keterlaluan hukumdi negeri ini," tambah Zaenal. (ENDY)

JAKARTA - Komisi PemberantasanKorupsi menetapkan Walikota BekasiMochtar Mohamad sebagai tersangkakasus dugaan korupsi penggunaan danaAPBD periode 2010 untuk melakukanpenyuapan demi kota Bekasi di JawaBarat sebagai pemenang Piala Adipura2010, untuk kota terbersih.

"Penetapan sebagai tersangka, setelahproses penyelidikan yang panjang. Suratperintah penyidikan Walikota Bekasiditeken Pimpinan KPK Haryono Umar.Mochtar Mohamad juga langsung dicekalberpergian keluar negeri," ungkappimpinan KPK, Bibit Samad Rianto, diJakarta, Selasa pekan lalu.

Dijelaskan wali Kota Bekasi yang jugapolitisi PDIP terjerat tiga kasus korupsi.

Kasus pertama, terkait agar bisamendapatkan Adipura untuk PemkotBekasi, Mochtar Mohammad didugamemberi perintah pada kepala dinas,camat, hingga Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) agar berpartisipasi atauberkontribusi memberikan dana untukkeperluan pengurusan pemenanganpenghargaan tersebut.

Kasus kedua, terkait dugaan upayapenyuapan pengesahan APBD Tahun2010. Wali Kota Bekasi diduga memintadana partisipasi sebesar dua persen darianggaran proyek kepada beberapa kepaladinas, guna mempercepat proses penge-sahan APBD tersebut.

Sedangkan kasus ketiga, MochtarMohammad mengadakan perjanjian

kredit multiguna untuk kepentinganpribadi.

Namun untuk melunasinya Wali KotaBekasi diduga memerintahkan stafnyauntuk membantu penyelesaian pembayar-an kreditnya dengan menggunakan danadari kegiatan dialog, audiensi Wali Kotadengan tokoh masyarakat, atau organisasidengan anggaran tahun 2009, didugadengan cara mark up dan SPJ fiktif.

"Sampai sekarang sedang dihitungkerugiannya (negara) berapa," sambungjuru bicara KPK, Johan Budi sambilmenambahkan Mochtar Mohammaddisangkakan pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3,dan atau Pasal 5 ayat 1, atau Pasal 5 ayat1, Pasal 12 huruf e atau huruf f, Pasal 13 joPasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi.Terungkapnya keterlibatan Walikota

Bekasi, bermula pada Juli 2010 saat KPKmenangkap tangan Kabid DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPPKAD) Kota BekasiHerry Suparjan dan Pejabat InspektoratWilayah Pemkot Bekasi Hery Lukmansesaat melakukan transaksi suap sebesarRp200 juta dengan auditor BPK JawaBarat Suharto.

Keterangan para tersangka pada kasussuap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Jawa Barat, menyebutkan bahwa WaliKota Bekasi Mochtar Muhammad pernahmemberikan arahan, agar jajaran Pemkotmelakukan segala upaya agar auditkeuangan Bekasi tahun 2009 memperoleh

Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK JawaBarat. Juga dalam upaya memperolehAdipura bagi Kota Bekasi.

Walikota Bekasi menjanjikan sejumlahuang kepada Kepala Sub Auditor BPKJawa Barat III Suharto dan Kepala SeksiWilayah BPK Jawa Barat III EnangHernawan. Setelah menjalani prosespanjang, Suharto dan Enang dijatuhihukuman selama 4 tahun penjara olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan mantan Sekda Kota BekasiTjandra Utama Effendy divonis 3 tahunpenjara, di Pengadilan Tipikor, Senin pekanlalu. Dua jam setelah hukuman dijatuhkankepada mantan Sekda Kota Bekasi, KPKlangsung menetapkan Walikota Bekasijadi tersangka. (ENDY)

JAKARTA - Korupsi barutingkat tinggi kembali tum-buh di negeri ini. Korupsicanggih kelas elite itu, me-manfaatkan penawaran um-um saham perdana PT Kra-katau Steel, (KS) denganmenjual harga saham yangsangat rendah. Padahal, peru-sahaan plat merah BUMNyang berdiri pada PresidenSoekarno dari hasil utangnegara Rusia itu, adalah peru-sahaan strategis.

"Penjualan harga sahammendekati batas bawah agakmencurigakan. MengingatIndonesia saat ini sedangdiserbu hot money atau arusmodal jangka pendek yangmemilih investasi di pasarfinansial. KPK harusnya mu-lai mengusut kasus dugaankorupsi finansial seperti kasuspenjualan saham KS dan taksekadar mengusut kasus su-ap," ucap Agus Sunaryanto,Koordinator Divisi Inves-tigasi dan Informasi Indone-sian Corruption Watch (ICW)di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Diungkapkan permintaanterhadap saham PT KS padahari pertama juga tinggi,bahkan terjadi oversubscribeatau kelebihan permintaanhingga 9 kali lipat. Hari keduapenjualan saham pabrik ba-jak di Cilegon, pihak asingmulai menjual saham sehing-ga sisa saham yang dipeganginvestor asing tinggal limapersen. Fakta ini kontradiktifdengan pernyataan pemerin-tah sebelumnya yang menya-takan, melakukan pengalo-kasian saham pada investorasing guna menjaring investorberkualitas.

Pelepasan saham PT KSoleh investor asing mengin-dikasikan bahwa yang mem-beli saham adalah investorjangka pendek yang mengam-bil untung dari selisih hargasaham di pasar perdana de-ngan pasar sekunder.

Dari fakta-fakta yangmuncul di permukaan, mun-cul banyak dugaan bahwa dibalik proses privatisasi yangtertutup tersebut, terjadipraktek-praktek insider tra-ding dan harus diinvestigasipenegak hukum.

Kementrian BUMN adalahpihak paling bertanggung-jawab atas kekisruhan ini.Privatisasi KS harus diusutbukan hanya oleh pemegangotoritas pasar modal, Bape-pam-LK atau Badan Peme-riksa dan Pengawas PasarModal – Lembaga Keuangantetapi juga KPK, karena adaindikasi kuat terjadinya tindakpidana korupsi, ungkapnya.

Agus mengungkapkanskandal murahnya penawar-

an harga saham perusahaanbaja nasional ini, malah men-jadi buah bibir di mata mas-yarakat internasional. Hal ituterungkap pada KonferensiInternasional Antikorupsi ke-14 (International Anti Cor-ruption Conference) di Bang-kok, Thailand, pekan lalu.

"Privatisasi KS harus diu-sut bukan hanya oleh otoritaspasar modal, badan PengawasPasar Modal dan LembagaKeuangan (Bapepam-LK).Tetapi juga Komisi Pembe-rantasan Korupsi karena adaindikasi kuat terjadinya tin-dak pidana korupsi," ucapAgus

Sejumlah pengamat anti-korupsi global, lanjut dia,mengklasifikasikan skandalsaham IPO itu sebagai suatubentuk kejahatan korupsi.Untuk itu, mereka mereko-mendasikan agar perilakukoruptif sektor swasta daninvestor di pasar finansial,segera dimasukkan dalamyurisdiksi pemberantasankorupsi. Kategori pasar finan-sial meliputi perdagangansaham, surat utang negara(obligasi) dan juga termasukpasar uang (kurs).

Dalam sesi workshop Isthere a rule of investor incombating corruption GeorgKell, Executive Director ofUnited Nation Global Com-pact menyatakan ada kaitanerat antara kekuasaan, politikdan uang. Karena itu, pembe-rantasan korupsi harus meli-hat ketiganya dalam perspek-tif yang terintegrasi. Kell danpara pembicara lainnya ber-sepakat bahwa perilaku sek-tor swasta dan investor di pa-sar finansial harus masuk da-lam yurisdiksi pemberan-tasan korupsi.

"Agar pemberantasan ko-rupsi bisa efektif, maka baikkekuasaan, politik dan uang(pasar finansial dan sektorswasta) harus dimasukkandalam pengawasan. Pembe-rantasan korupsi di sektorswasta juga sangat pentingkarena pada akhirnya akanmemberikan keuntungan ke-pada investor," kata Kell,seperti dituturkan oleh Agus.

Cameron S Kerry, GeneralCouncil of US State Depart-ment of Commerce, investordi pasar finansial akan lebihdiuntungkan dengan berin-vestasi di perusahaan yangtelah menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi.

"Tren dunia internasionalsaat ini, sedang terjadi upayamemasukkan sektor finansialitu ke dalam yurisdiksi UUAntikorupsi," papar Agus.

Deputi Koordinator ICW,Adnan Topan Husodo, me-

nambahkan, praktek korupsikonvensional seperti menilapanggaran pemerintah, peng-gelapan atau penggelem-bungan harga akan mudahdideteksi oleh penegak hu-kum. Sementara korupsi dipasar finansial yang diasum-sikan sebagai wilayah sektorswasta tidak termasuk dalamkategori korupsi.

“Bila kemudian KPK me-nempatkan kasus penjualansaham KS ini sama dengankasus korupsi konvensionallainnya, maka sampai kapanpun KPK tidak akan mampumengungkapnya. Merekayang terlibat dalam kasus inijuga memahami bahwa sela-ma ini KPK hanya melakukaninvestigasi secara konven-sional dan memahami korupsisekadar penyuapan ataupenggelembungan harga,”kata Adnan.

KPK sebetulnya sudah bisamulai melakukan investigasipenjualan saham KS karenaindikasi unsur-unsur korupsidalam privatisasinya sudahterpenuhi.

Pertama, unsur kerugiannegara didapat karena sahamyang dijual terlalu murahsehingga KS hanya men-dapatkan tambahan modalyang lebih rendah dariseharusnya. Kedua, unsur me-nyalahgunakan wewenang,terutama bagi para pejabatpublik yang terlibat dalampenentuan harga yang terlalumurah.

Ketiga, unsur memperkayadiri sendiri atau korporasiterpenuhi karena ada pihak-pihak lain yang diuntungkanoleh penjualan itu. “Bahkanpada hari-hari ini ketikaharga saham KS diperda-gangkan pada kisaran hargaRp 1.200 per saham, sudahnaik dari harga perdana yangsebesar Rp 850 per saham,”ungkapnya.

Keempat, terdapat unsurpelanggaran hukum yang bisadiselidiki pada praktek insidertrading melalui penyembu-nyian informasi dan penja-tahan. Padahal dengan meka-nisme IPO semestinya semuapihak bisa mendapatkan sa-ham di pasar perdana. Tetapipraktek yang terjadi menun-jukkan adanya penjatahanatau penjualan dengan me-kanisme strategic sales.

Seperti diketahui, hargasaham KS yang dilepas kebursa saham segera melam-bung tinggi. Pada saat sahamdilepas ke publik di pasarsekunder, harga saham dile-pas pada harga Rp 1.200 per sa-ham atau naik 42 persen dariharga di pasar perdana yanghanya Rp 850 per saham.(ENDY)

JAKARTA - Hukuman yangdijatuhkan terhadap parakoruptor, selama ini masihsangat rendah, sangat ri-ngan, belum sepandan de-ngan perbuatannya, danmasih memberikan perla-kuan yang layak bagi korup-tor. Buktinya PengadilanTindak Pidana Korupsi rata-rata menghukum 4-5 tahunpenjara bagi koruptor. Se-hingga tidak membuat jerapelakunya, malah menjadicirus bagi pejabat untukkorup. Wacana hukuman punberkembang, diantaranyamemiskinkan koruptor yangtelah memiskinkan rakyat.

"Hukuman Tipikor palingberat hanya menimpa jaksaUrip Tri Gunawan, 20 tahun.Ini sejarah Tipikor, setelahitu tak ada lagi. Apalagi,Pengadilan Negeri lebih gilalagi, vonis bagi koruptor ra-ta-rata hanya 2 tahun pen-jara," ungkap Direktur PusatKajian Antikorupsi Univer-sitas Gadjah Mada, ZainalArifin mochtar dalam disku-si 'Jaksa Agung dalam Kan-dungan' di Jakarta, kemarin.

Hukuman yang sangatringan, sambung Zainal, je-las tak membuat koruptoryang paling banyak dilaku-kan pejabat negara, wakilrakyat, kepala daerah danpejabat daerah, merasa je-rah. Perlu ada tindakan nya-ta dari para penegak hukumuntuk membuat jera bagipara koruptor.

Langkah itu, tidak harusmembuat peraturan hukumbaru. Melainkan mening-katkan hukuman seberat-

beratnya kepada koruptor,bila perlu diterapkan huku-man mati. Pemerintah tidakseenaknya memberikan gra-si dan remisi bagi koruptor.Juga memiskinkan para ko-ruptor merupakan hukumanyang paling tepat dan pas,urainya.

Ketua Mahkamah Kons-titusi Mahfud MD mendu-kung hukuman mati bagikoruptor kakap, mengingatvonis mati tidak melanggarundang-undang bahkanHAM. Seharusnya, pidanamati bagi koruptor bisaditerapkan dengan pertim-bangan tertentu.

"Pertimbangan itu, yakeberanian penegak hukumyakni hakim yang memutusdan jaksa yang menuntut.Saat ini, hukuman mati ha-nya untuk terpidana narko-ba dan teroris saja. Sudahsaatnya dijatuhkan kepadakoruptor. Saya setuju dansaya dukung," paparnyadalam diskusi minguan.

Diungkapkan, dalam Un-dang-Undang Pemberantas-an Tindak Pidana Korupsi,hukuman mati ini diaturdalam 2 pasal, yakni Pasal 2ayat (2). Pasal itu berbunyi :Dalam hal tindak pidanakorupsi sebagaimana yangdiatur dalam ayat (1) dilaku-kan dalam keadaan tertentu,pidana mati dapat dija-tuhkan.

"Keadaan tertentu itu se-suai ketentuan adalah kea-daan yang dapat dijadikanalasan pemberatan pidanabagi pelaku tindak pidanakorupsi yaitu bila korupsi

dilakukan terhadap danayang diperuntukkan bagi pe-nanggulangan keadaan ba-haya, bencana alam nasio-nal, penanggulangan akibatkerusuhan sosial yang me-luas, penanggulangan krisisekonomi dan moneter, danpengulangan korupsi," urainya.

Selain penerapan huku-man mati, sambung Mahfud,juga pemiskinan bagi korup-tor. Artinya, harta hasil ko-rupsi maupun dana pribadiharus disita negara. Menghu-kum dengan langkah pemis-kinan memang sangat tepat.Memang butuh keberanianpenegak hukum untuk meng-hukumannya.

Memang tindakan korup-si membuat rusaknya pene-gakan hukum. Bahkan, aki-bat ulah koruptor membuatribuan rakyat Indonesiamenjadi miskin. "Rakyatdimiskinkan oleh pelakukorupsi. Orang-orang sepertiitu tidak hanya dihukumberat, tapi juga harus dimis-kinkan," pintanya.

Dewan Perwakilan Rak-yat (DPR) kini mengem-bangkan wacana penerapanhukuman pemiskinan untukpara koruptor. Harta korup-tor dirampas negara dandijadikan pelaku korupsibenar-benar miskin. Hukum-an itu dinilai lebih efektifuntuk mengurangi tingkatkorupsi di Indonesia."Kitasedang kembangkan wacanapemiskinan koruptor. Iniakan lebih efektif dari pidanapenjara yang hukumannyaselama ini masih sangatringan," papar anggota Ko-

misi III DPR dari FraksiGerindra, Martin Hutabarat.

Dicontohkan kasus GayusTambunan, pejabat pajakyang mengkorupsi uang pa-jak, kembali menyuap aparatpenegak hukum menjadibukti betapa berkuasanyauang dalam penegakan hu-kum di Indonesia. Parahnya,uang suap yang diberikan ituberasal dari hasil korupsiyang merugikan negara.

"Gayus masih bisa mem-beli para pejabat, para pene-gak hukum dari hasil korup-sinya. Apa tidak gila ini. Inimenunjukkan hukuman ke-pada Gayus juga Gayus-gayus lainnya selama initidakmenimbulkan efek jerakepada para pelakunya. Ko-ruptor hanya dihukum ren-dah, selebihnya dia habiskanuang hasil korupsinya di luarpenjara," tandasnya.

Karena itu, hukum pemis-kinan akan lebih ditakutioleh orang-orang yang akanmelakukan tindak pidanakorupsi. Jika hartanya disitanegara akan berfikir berkali-kali untuk melakukan korup-si. Sehingga, penerapan hu-kuman pemiskinan menjadipilihan yang sangat rasionalbagi para koruptor diIndonesia, ungkapnya.

Wacana pemiskinan ini,menjadi agenda DPR dimasa depan untuk diolahmenjadi undang-undang,sehingga penegak hukummemiliki acuan yang harusdilaksanakan dalam mem-vonis para koruptor yangmakin merajalela di repu-blik ini, tambahnya. (ENDY)

Memiskinkan Koruptor,Kenapa Tidak?

Terdakwa kasus penggelapan pajak, GayusH.P. Tambunan menangis saat sidanglanjutannya di Pengadilan Negeri JakartaSelatan, Senin (15/11). Gayus akhirnyamengakui bahwa ia sempat keluar tahananMako Brimob dan pergi ke Bali, denganalasan bertemu dengan keluarga pada awalNovember 2010.

Tampak pasewaktu muqubat campelanggar(perlakuanyang disakpejabat PeTamiang dmasyarakahalaman kkejaksaan simpang kaceh tamiaBSO

KPK POS

KORUPSIE D I S I 124

22 - 28 NOVEMBER 2010

4

SUMUT

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno,Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, M Nasir Dongoran, Toib Harahap;BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Amoni Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga, Ghazali Hasan (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon EdySaragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima,Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin,Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (AcehTamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian,Sahidin (Kutacane); Syahril (Rokan Hilir), Zulkifli, Kusjul (Indragiri Hulu); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).

Warga Pintu Air DapatBantuan Kursi RodaMEDAN - Masyarakat di Medan hingga saatini masih banyak yang membutuhkan ulur-an kursi roda, terutama bagi masyarakatyang lumpuh maupun yang terserangpenyakit sehingga mengakibatkan takmampu lagi untuk berjalan.

Menyentuh kebutuhan ini, Ketua UmumGerakan Masyarakat Cinta Damai, FahiraIdris bersama anggota DPD RI, Parlin-dungan Purba secara spontan langsungmenyalurkan bantuan kursi roda kepadamasyarakat yang membutuhkan.

Salah satunya Rukiah, warga Jalan PintuAir IV Lingkungan 16 No 280 Medan yangdiberi bantuan sebuah kursi roda olehGerakan Masyarakat Cinta Damai dananggota DPD RI, Parlindungan Purba.

Penyerahan bantuan itu merupakankegiatan spontan yang dilakukan di sela-sela kegiatan kopi darat dan donor darahSukarela GEMA DAMAI di Medan, kemarin.“Kami berupaya untuk mendengar keluhanmasyarakat langsung, terutama masya-rakat yang sedang mengalami sakit danmembutuhkan uluran tangan. Kami sangatsenang bisa membantu orang-orang yangmembutuhkan,” ujar anak dari mantanMenakertrans Fahmi Idris ini.

Parlindungan Purba menyebutkan diri-nya juga sangat senang bisa langsungmembantu orang yang sangat membutuh-kan seperti Rukiah.(MEI)

Tender Proyek PNPM Terindikasi DiintervensiSEI RAMPAH - Tender proyekProgram NasionalPemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri di Desa SilauRakyat, Kecamatan Sei Rampah,Kabupaten Serdang Bedagai,Sabtu pekan lalu, berlangsungricuh. Pasalnya, terindikasifasilitator mengintervensi TimPengelola Kegiatan (TPK), soalproyek dengan jenis pekerjaanpengerasan jalan dan temboklening penahan jalan. Sebab,diduga dikerjakan tidak sesuaidengan Bestek yangdipaparkan pada pelakasanaanlelang ditinjau dari nilai paguRp 153.247.000, denganpengerjaan kedua proyektersebut.

Usut PembangunanGedung DPRD 'Asal Jadi'PALUTA - Pelaksanaan proyek denganmenggunakan anggaran pendapatan belan-ja daerah (APBD) dan anggaran penda-patan belanja negara (APBN) tahun 2009di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta)diduga kuat banyak bermasalah. Termasukpembangunan gedung kantor dewan perwa-kilan rakyat yang menghabiskan danasebesar Rp 3.289.809.000, yang di kerjakanPT Surya Jaya Prasetya. Menurut penilaianmasyarakat, banyak yang sudah menyalahiaturan dan ketentuan dan dikerjakan asaljadi. Seperti ruang ketua dan wakil ketua Idan II, bahkan ruangan komisi dan fraksi,ditambah kamar mandi, ukurannyaberkurang dan tak sesuai standar.

Pantauan di lapangan, dinding gedungsudah mengalami retak-retak. Ironisnyapara anggota dewan tidak ada yang pedulisoal ini, malah plang kantornya sendiri yangjelas menyalahi aturan secara penulisanadmidnistrasi luput dari perhatian mereka.Masyarakat kesal melihat kinerja wakilrakyat yang tidak profesional ini. Masyara-kat meminta pihak terkait seperti kejaksaandan badan keuangan mengusut dugaanpenyimpangan dan melakukan audit terha-dap proyek bermasalah tersebut. (MND)

GUNUNGSITOLI – LembagaSwadaya Masyarakat Infor-mation Corruption Watch(LSM ICW) Nias telahmengirim surat kepada kepalaPT Pelindo I (Persero) Suma-tera Utara yang beralamat diJalan Krakatau Ujung No.100Medan dengan surat bernomor: 04/L/ICW/N/XI/2010tanggal 18 November 2010perihal pelaksanaan proyekyang di duga asal jadi dilingkungan PT Pelindo IGunungsitoli yang dilak-sanakan CV Dua Ribu beri-nisial PS.

Dari keterangan yangdihimpun dan hasil investigasitim LSM ICW di lapanganmenyebutkan proyek gudangalat berat milik Pelindo ICabang Sibolga yang berlokasidi Pelabuhan Angin Gunung-

sitoli yang dikerjakan CV DuaRibu terdapat berbagai dugaanpenyimpangan dalam melak-sanakan item pekerjaan.Misalnya, proyek gudang alatberat tersebut diduga belum

ditenderkan sehingga terin-dikasi menyalahi KeppresNo.80 tahun 2003 tentangpengadaan barang dan jasapemerintah.

Kemudian, faving blok yang

sudah dipasang sebagian sudahamblas dan rusak ketikadilindas alat berat milikPelindo yang akan memasukigudang. Hal ini terjadi akibatkontraktor belum melakukanpemadatan tanah di lokasiproyek dan faving blok yangdigunakan kurang bagusmutunya. Proyek juga tidakmemasang plang proyek sejakawal pembangunan yangdisinyalir untuk mengelabuimasyarakat.

Ketua LSM ICW Nias YarediZebua didampingi Wakil KetuaFanolo Zebua mengatakan,berdasarkan hasil investigasiyang dilakukan pihaknya dilokasi proyek ternyata penger-jaan proyek diduga menyalahibestek. Dugaan penyimpangansebagaimana yang pihaknyalaporkan bahwa hanya

sebagian faving blok yangsudah dibongkar.

"Namun kitamengkhawatirkan kwalitasfaving blok seluruhnya tidakmemenuhi standar dan kitamengharapkan agar favingblok yang belum dibongkarsupaya diperbaiki kembali,"kata Yaredi, Jumat pekan lalu.Fanolo menambahkan, jikaareal faving blok belummenggunakan mesin pemadat-an maka proyek tidak akantahan lama. "Uang negarasengaja dihambur-hamburkankarena lemahnya pengawasanbaik secara internal di lingkunganPelindo maupun pengawasansecara umum dari pemerintah.Oleh karena itu, kita minta aparathukum baik Kejatisu maupunKapoldasu untuk mengusut kasusini secara tuntas," tegasnya.(YAGI)

ICW Laporkan Dugaan Penyimpangan Proyek Pelindo

Dalam hasil tender yangdigelar, penawaran termurahtidak di menangkan, yang me-nang penawaran tinggi. Sejum-lah perusahaan yang lulus Admi-

nistrasi ikut pelelangan yakni,CV Munawaroh Rp 125.485.000,perusahaan Faisal Arif Rp 144.052.180, CV Mutiara Raya Rp124.872.650, perusahaan Su-prapto HW Rp 144.052.180, danperusaahan Mulkan Saragih Rp144.480.000. Dari nilai lelang itu,anehnya dimenangkan perusa-haan Faisal Arip dan perusahaanSuprapto HW. Sangat tidak

wajar, tender lelang di me-nangkan oleh nilai tertinggi,seharusnya di menangkan CVMutiara Raya Rp 124.872.650.

Pimpinan CV Mutiara Raya,Sarlim Sipayung mengatakan,sangat kecewa dengan pelak-sanaan lelang tersebut. Seha-rusnya Petunjuk Tehnik Opera-sional (PTO) bersih, artinyaharga terendah adalah sebagai

pemenang. Ia mengaku tidakmendukung dengan kebijakanyang dibuat oleh fasilitator yangdijabat oleh Eli tersebut.

Hal senada juga di katakanMulkan Saragih selaku peme-nang kedua. Ia mengatakan, daripelaksanaan lelang itu, jelasterdapat adanya kecuranganpada panitia lelang.

“Kalau udah kalah, ngaku

kalah aja napa, masak nilaipenawarannya tertinggi mintadimenangkan," ujarnya serayaberharap agar ke depan programkerja PNPM Mandiri untukmewujudkan pembangunanberkualitas dan merataterutama di kabupaten ini bersihdari KKN.

Semenatara itu, fasilitator Elidihubungi mengatakan, tidakada menerima uang dari keduapemenang untuk memuluskanlelang tender proyek. “Sayatidak ada menerima upeti darikedua pemenang," ucapnya sem-bari menjelaskan bahwa nilaipagu dari lelang itu dirahasiakan.

Sedangkan, Ketua panitiaTim Pengelola Kegiatan Sugengmengaku, belum mengetahuinilai pagu lelang yang dira-hasiakan oleh fasilitator, pada-hal harus diketahui sebelumdigelarnya pelelangan. "Sayatidak mengatahui nilai paguyang di rahasiakan oleh fasili-tator. Seharusnya diketahui lebihdahulu, bukan setelah selesaitender lelang," ucapnya.(MEI)

Terkait Tender, PemborongDiminta Buat Pernyataan

Gema Damai GelarKopdar dan Dondar

Periksa KadisPemotong DAKPANYABUNGAN–Kejaksaan NegeriPanyabungan maupun Kapolres Mandai-ling Natal sudah selayaknya memeriksaKepala Dinas Pendidikan KabupatenMandailing Natal Drs Musaddad Daulaydan stafnya terkait pemotongan DanaAlokasi Khusus (DAK) Pendidikan padatahun angaran 2009 lalu.

Pemotongan DAK tersebut dilakukanoleh oknum Kepala Seksi Rehabilitasisebesar 22,5 persen dengan modus pemoto-ngan pajak yang dibebankan kepada kepalasekolah. Penyetoran pajak itu setelah pen-cairan dana dari Bank PembangunanDaerah Sumatera Utara Cabang Panya-bungan, dilakukan kepala tukang yangkemudian menyetorkan kepada staf KasiRehabilitasi ditambah pembayaran mate-rai 6000 dan administrasi sebesar Rp 300ribu per termin pencaiaran dana.

Soal pemotongan pajak ini, dibenarkansalah satu kepala tukang pelaksana rehabi-litasi sekolah dasar di Kecamatan Sinunu-kan, yang tidak mau disebutkan namanya.Menurutnya, selain pemotongan sebesar Rp300 ribu, masih ada lagi uang siluman lain-nya. Dan setiap kepala sekolah mendapatpotongan DAK antara lima sampai tujuhpersen, sudah termasuk bagian komitesekolah. "Akibat banyaknya pemotongan,dana jelas berkurang yang akhirnya pekerja-an asal jadi," kata sumber sambil meng-iyakan bahwa pemotongan dilakukanoknum dinas pendidikan.

Salah seorang wakil masyarakat sangatmenyesalkan sikap Kadis yang membiarkanstafnya melakukan pemotongan tersebut."Kalau di taksir, uang negara melayangmencapai Rp 3 miliar, yang di duga untukmemperkaya diri sendiri tanpa memikirkanmasa depan anak-anak didik yang kita ha-rapkan nantinya," ujarnya sambil memin-ta identitasnya di tutupi, Jumat pekan lalu.

Menurutnya, sudah selayaknya Kajaridan Kapolres Madina memeriksa Kadis danjajarannya hingga seluruh kepala sekolahyang mendapat DAK.(TH)

Pemilik CVMutiara Raya,Sarlim Sipayungdi dampingipemenang kedua,Mulkan Saragih.Keduanyamengaku kecewadengan hasilpelelangantender proyekPNPM di DesaSilau Rakyat,Kecamatan SeiRampah,KabupatenSerdang Bedagai.

MEDAN - Setelah memiliki ang-gota sebanyak 18 ribu orangmelalui jejaring sosial Twitteryang tersebar di seluruh Indonesia,Gerakan Masyarakat Cinta DamaiIndonesia (Gema Damai) yang dideklarasikan bersamaan denganPeringatan Hari Sumpah Pemuda,28 Oktober 2010 di Tugu Prokla-masi, Jakarta, menggelar kopidarat dan donor darah (Kopdardan Dondar) sukarela di Medan.

Donor darah yang menjadisalah satu prioritas dari organisasiyang diketuai putri mantan Men-teri Tenaga Kerja dan TransmigrasiFahmi Idris ini, Fahira Fahmi Idrisyang bekerjasama dengan PMICorner Cambridge di gelar diCambridge, Minggu pekan lalu.

“Donor darah salah satu prio-ritas Gema Damai dengan menca-nangkan program donor darah,gaya hidup ku mulai di gelar padaperingatan Sumpah Pemuda Okto-ber 2010. Dari kegiatan itu, kitamenghasilkan pendonor darahsukarela terbanyak dalam periodedonor darah di DKI,” ujar KetuaUmum Gema Damai, Fahira Fah-mi Idris.

Secara pro aktif, lanjut Fahira,Gema Damai turut pula berpartisi-pasi dalam penggalangan 10 ribudonor darah sukarela PMI bersamasalah satu media elektronik yangdilandasi dengan Everyone can bea hero yang digelar selama 15 haridi berbagai kota di Indonesiaseperti Jakarta, Bandung, Yogya-karta, Surabaya, Medan, Pekan-baru, Makassar, Denpasar, Banjar-masin, Manado dan Padang.

“Donor yang digelar ini jugamerupakan sosialisasi kedamaianuntuk Provinsi Sumut khususnyaMedan. Karena itu, dalam kegiatan

ini kita mengundang organisasiperguruan tinggi, BEM, organisasisekolah SMA, kepemudaan, orga-nisasi usaha serta anggota yangsudah terjaring melalui situsjejaring sosial Twitter,” jabar Fahirayang turut didampingi bakal calonKetua Umum Gema Damai Su-mut John Pieter Gultom dan WakilKetua Linofa Rifianty.

Selain menggelar donor darah,Sabtu malam lalu, di lokasi yangsama, Fahira juga menggelarpertemuan dengan para tokohlintas agama di daerah ini, di anta-ranya tokoh agama dari KristenProtestan, Katholik, Budha, Hindu,Forum Umat Islam dan lainnya.

Inti dari pertemuan itu, kataFahira, untuk menyatukan persepsitentang damai yang harus terusdibangun oleh bangsa Indonesia.Tidak ketinggalan, persoalankonflik yang terjadi di Sumutseperti di Balige dan Tanjungbalaijuga menjadi topik hangat dalampertemuan itu.

“Ke depan konflik-konflikyang bersinggungan dengan SARAharus diselesaikan secara sinergidengan Gema Damai dan antar-lintas agama. Karena kita berha-rap konflik yang bisa merugikansemua pihak tidak perlu terjadi,kan semuanya bisa diselesaikandengan cara-cara yang damai,”jelas Fahira.

Sementara Anggota DPD RIutusan Daerah Parlindungan Pur-ba yang hadir saat donor darah me-ngaku bangga dengan kehadiranorganisasi yang terbentuk dari jejaringsosial, namun bekerja nyata untukkebutuhan banyak orang. “Saya salut,pemimpinnya orang muda danmampu berbuat yang sangatpositif seperti ini,” tegasnya.(MEI)

BINJAI - Dinas Pendidikan danPengajaran (P dan P) KotaBinjai, tampaknya tak inginterjerumus ke hotel prodeodalam melaksanakan tender didinas tersebut. Pasalnya, Indriselaku panitia lelang mengakusudah meminta kepada setiappemborong untuk membuatsurat pernyataan pertanggung-jawaban proyek yang akandikerjakan di tahun 2011 men-datang.

“Kita membuat pernyataantersebut hanya untuk meng-hindari hal-hal yang tak diinginkan dalam pelaksanaanproyek yang dikerjakan setiappemborong. Jika pelaksaantetap tidak sesuai denganbestek atau rancangan angga-ran biaya, maka kita akanmembuat laporan kepada pani-tia kuasa pengguna anggarandan pengawas serta pemborongakan dimintai pertanggungjawabannya,” papar Indri.

Lebih jauh dijelaskannya,pelaksanaan tender sudah dila-kukan Jumat pekan lalu laludengan jumlah tender sebanyak7 paket untuk pengadaan disejumlah sekolah dasar dengananggaran dana alokasi khusus(DAK) sebesar Rp 5 miliar yangdituangkan ke RAPBD tahun2011.

“Pengadaan tujuh paket ituterdiri dari pengadaan perpus-takaan, SD, SMP, lab bahasa,alat IPA, alat peraga IPS, alatperaga kesenian, dan olah raga,”ujarnya. Selain tujuh pakettersebut, Indri juga mengatakan

bahwa ada 36 paket lainnyayang di peruntukan untuk pem-bangunan fisik dengan anggar-an sebesar Rp 11 miliar. Dari 36paket itu, sekitar 12 paket untukSMP Negeri dan sisanya untukSD serta SMA. “Di Kota Binjai,sekolah Negeri sudah 80 persenkondisinya sudah baik,” katalagi.

Pelaksaan tender ini sam-bungnya, akan berakhir padaSelasa pekan depan dan peme-riksaan berkas akan dilakukanJumat pekan depan. “Kita akan

upayakan, awal bulan Desem-ber 2011 mendatang pengumankita sudah mengeluarkan pe-ngumuman pemenang." Namundalam pelaksaan tender terse-but, Dinas P dan P Kota Binjaimemakai pengaman dari Ga-bungan Pengusaha Seluruh In-donesia (Ganpensi) Kota Bin-jai. “Kita bukannya tidak inginmemakai aparat kepolisian.Kami menilai, Gapensi sudahberpengalaman dan sejauh inipelaksaan tender tidak adakeributan,” alasannya.(SBR)

I n d r i

Tampak pasewaktu muqubat campelanggar(perlakuanyang disakpejabat PeTamiang dmasyarakahalaman kkejaksaan simpang kaceh tamiaBSO

KPK POS

KORUPSIE D I S I 124

22 - 28 NOVEMBER 2010

5

LIPSUS

Pengawasan Rutan

Lemah, Pemerintah

Janji Buat SOP

NEGERI HABITAT PARA PENYARUNEGERI ini pantas disebut sebagaihabitat atau tempat kediaman parapenyaru. Penyaru adalah orang yangmelakukan praktik menyaru atau menya-mar dengan tujuan mengelabui pihak lain.

Kejadian terbaru terkait aksi penya-ruan bisa disimak ketika media massamenampilkan foto seseorang mirip GayusTambunan sedang menyaksikanpertandingan tenis di Bali. Publik tersentakkarena orang itu memang begitu serupaGayus, tersangka kasus mafia perpajakan.

Tapi, tentu saja, awalnya Gayusmenyangkal dengan dalih tak pernahkeluar dari tahanan Brimob, tidakmengajukan izin sakit, dan tak menyukaitenis. Adapun pihak kepolisianmenyatakan, Gayus memang sempat takberada di sel karena minta izin untuk takkembali ke tahanan.

Menurut penelusuran Kompas,ketiadaan Gayus terkuak ketika KepalaBareskrim Ito Sumardi menjalankaninspeksi mendadak ke Rutan Brimob. Itotak menemukan Gayus di rumah tahanan.Sempat muncul ancaman, jika Gayus taksegera kembali, akan ada perintah tembakdi tempat terhadapnya. Gayus akhirnyaditemukan polisi di rumahnya. Gayus pundijemput Densus 88 (Kompas, 10/11).

Manakah yang benar? PernyataanGayus ataukah pihak kepolisian? Dari duapenegasan itu saja sudah menunjukkanadanya ketidaksinkronan pengakuan.

Inilah penyaruan yang tidak sempurnakarena masing-masing pihak yangberkepentingan menyodorkan pernyataanyang bertentangan. Jika Gayus mengakuiorang yang menyaksikan turnamen tenisitu adalah benar dirinya, publik makinyakin seorang tahanan yang memilikiuang berlimpah ruah memang bisamengatur penjaga sesuai kehendakhasratnya.

Apabila pihak kepolisian menyatakanmemang memberikan keleluasaan bagiGayus, maka persepsi publik tentangoknum-oknum keamanan yang gampangmenerima suap adalah benar adanya.

Tetapi, pengandaian itu tipis peluangnyadihadirkan karena pasti menciptakanharu-biru bagi negeri habitat parapenyaru.

Soal kebohonganMenyaru (disguise), dalam Oxford

Advanced Learner’s Dictionary 7thEdition (2010), berarti mengubah penam-pilan sehingga orang-orang tak mengenali.Makna lain: menyembunyikan ataumengubah sesuatu sehingga tidak mampudikenali. Hanya saja, menyaru tak sebatasdalam domain penampilan fisik belaka.Menyaru juga bisa dikaitkan dengan soalkebohongan, terutama dalam komunikasi.

Seseorang yang memiliki kebiasaanmenyaru dengan kata-kata adalahpembohong. Bukan tampilan fisik yangdisarukan, melainkan ucapan-ucapanverbal yang dimaksudkan mengelabuiorang lain. Bahkan, gerak-gerik nonverbalpun bisa juga dikerahkan dalam aksipenyaruan.

Filsuf Sissela Bok (sebagaimanadiuraikan James Edwin Mahon, TwoDefinitons of Lying, 2008) menyatakan,ketika kita secara sengaja berbohong, kitamengomunikasikan pesan-pesan untukmenyesatkan pihak lain. Kita dapatmelakukan kebohongan dengan gesture,dengan penyaruan, bertindak atau takbertindak, bahkan dengan bungkamsekalipun.

Memang, berbohong didefinisikansebagai pesan-pesan muslihat yangsengaja dinyatakan. Tapi, berbohong dapatdisampaikan dengan sinyal-sinyal asap,kode Morse, bahasa tanda, dan hal-halserupa. Pengelabuan adalah kategori yangluas, dan berbohong merupakan bagiandarinya. Korupsi adalah bentuk keboho-ngan karena menyarukan kepentinganpribadi yang diatasnamakan kepentinganumum.

Memberikan bantuan kepada korban-korban bencana alam dapat menjadi

kebohongan atau ketidaktulusan karenaumbul-umbul dan spanduk parpol ataukorporasi sengaja menyarukan donasi.Studi banding atau kunjungan kerja yangbegitu sering dilakukan wakil rakyatadalah kebohongan karena menyarukanmaksud untuk berwisata belaka.

Menengok korban kekerasan untukmenaikkan popularitas pejabat adalahkebohongan karena menyaru dalambentuk perilaku simpati. Tentu saja, terlalubanyak daftar kasus kebohongan yangdisarukan dalam berbagai ragam strategiyang mengesankan kebaikan.

Pertanyaannya, mengapa kebohonganyang dipraktikkan dalam aneka teknikpenyaruan begitu gampang digulirkan?Peter Winch (dikutip James A Jaksa danMichael S Pritchard, CommunicationEthics: Methods of Analysis, 1994)menyatakan bahasa yang digunakandalam masyarakat tertentu memangdiatur oleh konvensi-konvensi, tetapinorma kejujuran tidak jadi persoalandalam konvensi tersebut.

Artinya, penggunaan bahasa yang baikdan benar memang secara terus-menerusdigalakkan, hanya saja pelanggaranterhadap norma-norma kejujuran dalamberbahasa tak pernah dipersoalkan secaramoral. Penyaruan bisa terjadi dalampemakaian bahasa yang menunjukkantata krama linguistik yang amat tertib.

Namun, sebenarnya dalam ketertibanberbahasa justru penyaruan mampudilakukan secara sempurna. Sebagaimanaseseorang yang menyaru sehingga secarafisik tak bisa dikenali orang lain, retorikapolitik yang disajikan dalam kesantunantak lepas dari kepentingan penyaruan.

Dari aspek prosedural kebahasaanterkesan rasional. Dari sisi kemampuanmengundang perhatian khalayak tak perludiragukan. Namun, ketika sang penyampairetorika sekali saja melakukan penyaruandan diketahui kebohongannya, semuaucapannya hanya akan dimaknai sebagaistrategi penyaruan belaka.

Pertahanan diri

Apakah setiap penyaruan sebagairealisasi kebohongan adalah aksi yangsecara moral buruk? Tentu saja, adabeberapa pengecualian dalam lingkup ini.Aksi penyaruan yang dimaksudkan untukpertahanan diri pada sebuah rezim yangsangat menindas dapat diterima secaraetis, bahkan penyaruan dapat dipakaiuntuk melakukan perlawanan.

James C Scott (sebagaimana diulasHelena Flam, Anger in Repressive Regimes,2004) mengemukakan ada dua reaksiprotes yang kasatmata dijalankan kaumlemah. Pertama, kelompok yang tertindasmengalami ketakutan sehingga harusbertindak hati-hati dan mempraktikkanpenyaruan sebagai bentuk protes bersifatanonim. Kedua, kaum yang direpresimenunjukkan kemarahan terbuka untukmenunjukkan protes yang lebih berbahaya.

Penyaruan dalam suasana rezim politikyang sangat opresif dapat dibenarkanuntuk menyelamatkan diri, terutama bagikaum lemah yang secara kontinu hendakdimusnahkan. Tapi, dalam situasi yanglebih terbuka dan demokratis tak ada dalihyang membenarkan penyaruan. Ironisnya,dalam keadaan yang lebih transparan,penyaruan justru dijalankan orang-orangyang dari perspektif kelas sosial justrumemperlihatkan kemapanan finansial.

Kenyataan itu dapat disimak ketikaada orang yang mangkir dari panggilankomisi antikorupsi dengan menyarusebagai orang sakit. Atau, menyarukankamar tahanan sebagai ruang pribadiyang demikian mewah. Penyaruan adalahbentuk pengelabuan. Sedangkan pengela-buan, menurut Joseph W Caddell (Primeron Deception, 2004), memiliki dua kriteria.

Pertama, dilakukan secara sengaja.Kedua, dirancang untuk meraih keuntu-ngan bagi pelakunya. Dalam kasus orangmirip Gayus, siapa yang sengaja menyarudan keuntungan apa yang diraihnya? Dinegeri habitat para penyaru tentu publikmemiliki dugaan cerdas: orang berlimpahharta dalam tahanan yang perlu hiburandengan cara menyuap petugas. (TL/KMPS)

GAYUS Halomoan Partahanan Tambunan, 30 tahun,mantan pegawai pajak golongan III A, sepertinya tidakmau berhenti membuat heboh di negeri ini. Saatmenjadi tersangka kasus korupsi dan pencucian uang,pertengahan 2009, ia berusaha menyuap dan menge-labui hukum dengan merekayasa kasus sehinggaakhirnya divonis bebas. Uang lebih dari Rp 25 miliaryang diblokir polisi pun dikembalikan kepadanya.

Sepak terjangnya itu terkuak sehingga Gayuskembali diadili dengan dakwaan yang lebih berat.Namun, belum lagi usai persidangan, ia kembali berulahdengan menyuap polisi penjaga Rumah TahananMarkas Brimob Kepala Dua, Depok, agar bebas di luartahanan.

Gayus semula masih beroleh simpati dari masyara-kat. Apalagi, ia mengakui adanya rekayasa dalamperkaranya sehingga ada polisi, jaksa, dan hakim yangterseret menjadi tersangka. Simpati publik makinterasa saat ia ”jujur” mengakui perusahaan grupBakrie, seperti Kaltim Prima Coal, Bumi Resources, danArutmin, memberikan uang dengan total mencapai Rp30 miliar kepadanya terkait pajak.

Setiap sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menghadirkan Gayus sebagai saksi atau terdakwaselalu ramai pengunjung. Pengunjung berharap Gayusterus mengungkapkan hal baru. Di pikiran masyarakat,Gayus diidentikkan sebagai pengungkap kebenarandalam membongkar mafia pajak dan mafia hukum.

Citra ini sedikit menolong Gayus mengingat banyakorang menganggap ia bukanlah pihak yang palingbersalah dalam perkara mafia hukum. Gayus hanyakorban yang diperas uangnya oleh aparat penegakhukum.

Setelah terkuak kasus Gayus bisa melenggang daritahanannya, pandangan orang kini tentu berubah.Orang ramai menghujatnya. Bahkan, ada yang menun-tut agar ia dihukum mati sebab yang ia lakukansungguh mengusik rasa keadilan.

Gayus juga dikhawatirkan tak bisa membantumengungkapkan kasus mafia pajak dan mafia hukum.Buktinya, ia enggan mengungkapkan ke publik siapasaja wajib pajak yang menyuapnya. Masih ada uangnyasenilai Rp 70 miliar yang belum diketahui publik siapapemasoknya.

Sosok Gayus pun kian aneh di mata banyak orang.Bagaimana bisa, orang yang tengah menjalani sidangdengan ancaman hukuman penjara seumur hidupdengan enteng kembali melakukan tindak pidana.

Yang pasti, kini ancaman hukuman untuk Gayusmakin menumpuk. Kasus keluar dari Rutan Brimobmenambah panjang daftar pelanggaran yang menjeratGayus. Saat ini ia diadili di Pengadilan Negeri JakartaSelatan dengan empat dakwaan, yakni korupsi pajakPT Surya Alam Tunggal, penyuapan terhadap polisi,penyuapan terhadap hakim Pengadilan Negeri Tange-rang, dan pemberian keterangan palsu terkait dengankepemilikan uang Rp 30 miliar yang diblokir polisi.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia,Indriyanto Seno Adji, mengatakan, jika perkara suap diRutan Brimob diajukan ke pengadilan, Gayus otomatiskembali diadili dengan dakwaan baru. Namun,hukuman untuk persidangan pertama dan kedua tidakbisa diakumulasi. Hukumannya hanya sepertiga dariancaman terberat.(MEI/KMPS)

Tumpukan Hukuman

untuk Gayus TambunanPEMERINTAH berniat mem-buat standar operasi proseduratau SOP di tempat-tempatpenahanan, baik rutan maupunlembaga pemasyarakatan.Langkah ini ditempuh setelahkasus keluarnya Gayus Halo-moan Tambunan dari RutanMako Brimob Kelapa DuaDepok. Di Lembaga Pemasya-rakatan (LP) pengetatan pe-ngawasan dilakukan setelahbisnis esek-esek di dalam LPditayangkan salah satu stasiuntelevesi nasional.

Namun yang lebih menarikperhatian publik adalah keluar-nya Gayus dari Rutan MakoBrimob dengan menyuap petu-gas jaga. Pengawasan Rutanternyata lemah sehingga ta-hanan bisa bolak-balik keluartanpa izin dari pejabat ber-wenang. Dalam insiden keper-gian Gayus, dianggap lalai,sembilan orang oknum polisiyang bertugas menjaga Gayusdinyatakan sebagai tersangka.Lalu, siapa yang sebenarnyayang bertanggung jawab me-ngawasi Rutan?

Yang pasti, dalam kasusGayus semua lembaga penegakhukum saling lempar tanggungjawab. Izin keluar tahananseharusnya ada di tangan maje-lis hakim yang mengadili per-kara ini. Albertina Ho, ketuamajelis hakim, membantahmemberikan izin. Penuntutumum dan penasihat hukumsetali tiga uang, mengaku tidaktahu keluarnya Gayus apalagisampai pergi ke Bali. MenteriHukum dan HAM PatrialisAkbar mengaku tak punyaotoritas mengawasi Rutan diMako Brimob.

Karena itulah, pertemuanlembaga-lembaga terkait digelar. Misalnya pertemuan Polri,Satgas Pemberantasan MafiaHukum, Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan(PPATK), Kejaksaan Agung,serta Kementerian Hukum danHAM di Mabes Polri, Selasapekan lalu.

Kepala Badan Reserse danKriminal (Kabareskrim) MabesPolri Komjen Ito Sumardi me-ngatakan pertemuan tersebutmembahas masalah penahan-an Rutan dan LP. Dijelaskanbahwa Rutan adalah tempatbagi orang yang dalam prosespemeriksaan hingga prosespengadilan. Jika sudah diputuspengadilan, orang tersebutditempatkan pada LP. Bagi

orang yang berstatus tahanandi Mako Brimob ditempatkanpada Rutan. “Bukan LP. Samajuga yang berada di beberapakantor kepolisian dan kejak-saan,” katanya.

Dengan landasan tersebut,pertemuan tersebut akanmengatur kembali SOP perihalpenahanan. Dengan kata lain,SOP yang sudah ada pun akandirevisi kembali demi penguat-an pengawasan terhadap paratahanan baik di Rutan maupundi LP. “Dasar inilah nanti akandiatur kembali SOP-nya, ten-tang statusnya, pada siapabertanggungjawab,” katanya.

Cabang Rutan, jelas diasesuai dengan ketentuan perun-dangan yang mengaturnya,lembaga berwenang harus me-nunjuk kepala Rutan-nya seca-ra birokratif pegawai. SemisalRutan Mako Brimob, lembagayang berwenang adalah Ke-menkumham-lah yang menun-juk Kepala Rutan tersebut.Begitupun dengan Rutan ca-bang kejaksaan.

Ito mengakui terdapat kele-mahan terhadap penunjukanKarutan dan dalam penga-wasan. Namun dia engganmembeberkan kelemahan padabagian mana pengawasan ter-sebut. Dengan pertemuan terse-but diharapkan dapat disepa-kati SOP yang nantinya akansegera dibahas kembali secaramendalam. Begitupun statusRutan yang akan segera dikem-balikan sesuai dengan fungsi-nya. “Jadi dari hasil pertemuantadi disepakati nanti dalamdekat kita akan perbaiki SOP,kemudian kita perbaiki semuaSOP kemudian kita kemba-likan status Rutan. Kemudianjuga bagaimana orang ditem-patkan di sana, atas dasarsiapa,” katanya

Ketua Satgas PemberantasMafia hukum Kuntoro Ma-ngunsubroto mengatakan per-temuan tersebut membahasperbaikan sistem yang telahada. Koordinasi antar lembagapenegak hukum dilakukan da-lam rangka berupaya meng-ambil langkah perbaikanterhadap pengawasan terhadapRutan maupun LP.

“Jadi kelanjutan pertemuanini adalah kita bersama-samamenyusun prosedur tetap ba-gaimana menangani lebih baiklagi dan bagaimana kitamenyusun sistem yang lebihbaik,” katanya.(MEI/HOC)

Tampak pasewaktu muqubat campelanggar(perlakuanyang disakpejabat PeTamiang dmasyarakahalaman kkejaksaan simpang kaceh tamiaBSO

SELATPANJANG – PemerintahKabupaten (Pemkab) Merantirjangan hanya obral janjiterkait rencana pembangunantiga titik body jalan yangruntuh di Pulau Padang didesa Bagan Melibur danMengkirau.

KPK POS

POLITIKE D I S I 124

22 - 28 NOVEMBER 2010

6

N A DRIAU

SUMUT

Pemkab Meranti Jangan Obral Janji

Gubernur: Kembalikan Lahan Warga

KementerianPerindusterianSiapkan Dana 30 MSUBULUSSALAM - Kementerian Perin-dustrian akan membantu penyediaan MesinMinyak Goreng (Migor) di Kota Subulussalammencapai 30 Milyar. Sebab pabrik minyakgoring (Migor) sangat menguntungkanmasyarakat, khususnya masyarakat KotaSubulussalam dan dapat mengurangi peng-angguran. Pemerintah provinsi (Pemprov)Aceh melalui dana Otonomi Khusus (Otsus)juga siap membantu pembangunan gedungpabrik migor di Subulussalam.

“Kita telah sharing dengan provinsimelalui dana Otsus untuk membantu gedungpabrik. Sementara lahan didanai APBK,”sebut Kepala Disperindagkop dan UKMSubulussalam H Darmansyah SPd MMkepada wartawan di kantornya Jumat (19/11) kemarin.

Menurut Darmansyah, untuk pengadaantempat, Pemko sebelumnya telah menye-diakan lahan seluas 2 hektar di kawasan DesaBatubatu Kecamatan Simpang Kiri. “Kitadari Pemoko menyediakan lahannya, untukgedungnya dibantu provinsi. Mesinnya dariPusat bersumber dari dana KementerianPerindusterian,” terangnya.

Pengadaan mesin dan perangkatnya diper-kirakan menelan dana Rp30 milyar itu masihmenunggu kajian dari Kementerian Perin-dustrian RI. Sejauh ini menurutnya,Kementerian Perindustrian masih meng-anggarkan biaya sebesar Rp500 juta untukbiaya study kelayakan, perencanaan, amdal,dan yang lainnya melibatkan tim ahli dariperguruan tinggi.

“Tim akan datang lagi ke daerah kitauntuk meneliti dan selanjutnya membuatperencanaan. Kita berharap, pusat dapatsegera merealisasikan pembangunannya,”ujar Darmansyah.

Pabrik SaguSementara itu, menyinggung pabrik Sagu

melalui dana Otsus tahun 2009 yang terkesantidak dikerjakan sepenuh hati, Darmansyahmengaku pihaknya tidak bisa berbuatbanyak. Karena kontraktornya bukan daridaerahnya.

“Tak obahnya seperti bangunan sekolahyang terbengkalai. Karena semuanya dita-ngani provinsi. Kita sudah sering pertanyakankepada kontraktornya di Banda Aceh, namuntidak jelas keberadaanya. Bahkan akhir-akhirini tidak bis dihubungi,”aku Darmansyah dandibenarkan pihak pemborong bangunantempat pabrik Sagu, Saidi Bancin.

“Saya bahkan sudah tiga kali ke BandaAceh, tapi tak pernah ketemu dengan kontrak-tornya,” timpal Saidi, mengaku sejumlahperangkat pabrik tidak lengkap, tidak layakpakai karena banyak perangkatnya rusak.Karena itu pihaknya terpaksa mengambilkebijakan demi masyarakat.

Meski demikian, menurut Darmansyah,pihaknya telah membuat kebijakan untukmembangun tempat pabrik di dua desa yaknidi Desa Panglima Saman Kecamatan Run-deng dan Pulo Kedep Kecamatan SultanDaulat sekaligus melengkapi perangkat mesinyang belum ada. Sudah menganggarkan danamelalui APBK setempat sebesar Rp20 juta perpabrik.(KAR)

Ansor: IdahamBeraniMEDAN - Gerakan Pemuda Ansormengapreseasi sikap tegas Walikota BinjaiHM Idaham SH MSi menutup usahapenambangan galian C tanpa izin diKelurahan Tanah Seribu, Kecamatan BinjaiSelatan.

Apresiasi tersebut disampaikan KetuaPimpinan Cabang Gerakan Pemuda AnsorKota Binjai Kamaluddin Pane kepadawartawan di Medan, Jumat (19/11).

”Kita mengapresiasi sikap tegasWalikota Binjai karena telah beranimenutup galian C ilegal di KelurahanTanah Seribu yang sudah beroperasi selamabertahun-tahun,” ujar Kamal.

Selain mengapresiasi kinerja WalikotaBinjai, Kamal juga menyampaikan apre-siasi yang tinggi terhadap TNI/Polri yangmendukung penuh dilaksanakannyapenutupan galian C ilegal.

Menurut Kamal, tindakan menutupgalian C di Kelurahan Tanah Seribumerupakan kebijakan tepat. Sebab galianC tersebut tidak memiliki izin sehinggamerugikan Pemko Binjai dari sektor PAD.

Kemudian, aktivitas galian C tanpa izintelah merusak lingkungan mengakibatkanterganggunya pangairan sekitar 50 hektareareal persawahan.

Tuntut Ganti RugiSementara menurut data Wahana

Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara,akibat galian C ini, Pemko Binjai didugadirugikan sekitar Rp 12 miliar per tahun.

Dalam hal ini, Pemko Binjai harusmelakukan gugatan atas pengerukankekayaan alam Binjai selama kurang lebih10 tahun.

“Bila pemko berhasil mengembalikankekayaan alam binjai yang telah hilang darigalian C ilegal tersebut, diperkirakan dapatmembangun dan melengkapi sarana danprasarana SD, SMP, Madrasah yang ada diBinjai,” ujar Kamal.

Siapapun pemilik usaha galian C, harussegera digugat oleh Pemko Binjai agarmengembalikan kekayaan alam Binjai yangselama ini tidak masuk ke kad daerah,tandas Kamal.(MH/REL)

RAPAT–Wakil Bupati Langkat Budiono, SE selaku Ketua Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melakukan rapat terkait percepatanPenanggulangan Kemiskinan daerah.

SUBULUSSALAM - LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) GerakanMasyarakat Pembebasan KotaSubulussalam (GEMPA) yang diketuaiJaminuddin B, Jum’at (19/11) diSubulussalam Melalui siaran persmengatakan sengketa lahan wargayang diserobot PT. Ubertraco sudahselesai.

Hal itu melalui intruksi GubernurAceh tentang pengembalian BatasHGU PT.Ubertraco. Badan PertanahanNasional (BPN) Aceh diperintahkanuntuk mengukur ulang dalam kurun 5bulan didampingi pihak perusahan danmasyarakat Aceh Singkil yangberakhir pada tanggal 26 Oktober2010.

Dalam hal ini warga korban HGUPT.Ubertraco didampingi LSMGEMPA Kota Subulussalam sepakatuntuk membentuk Koperasi.Pembentukan Koperasi denan namaKoperasi Jasa Bersama Group inibagian dari upaya menghadang pihakperusahaan khususnya PT Ubertracountuk menyerobot lahan masyarakat.

H.Sairun,S.Ag sebagai DewanPembina LSM Gempa mengatakanbahwa pembentukan Koperasi untukmengayomi masyarakat dari 22 DesaKabupaten Aceh Singkil. Termasukmengantisipasi agar warga tidak lagimenjual tanahnya pada perusahan.Jika terdesak keperluan uang bisamelalui koperasi.

“Koperasilah yang menampungnyabukan lagi orang yang mau mencarikeuntungan di atas penderitaanmasyarakat,”kata Sairun.

Disebutkan Sairun, LSM Gempadilahirkan pada aktifis mahasiswapada 2006 silam, tujuan pendiriannyauntuk membantu masyarakat yangtertindas. Artinya selama LSM iniberdiri maka pihak perusahaan tidaklagi bisa mengancam untukmendapatkankan kebun dan lahanmasyarakat.

Menurut Sairun, HGU dapatmengayomi masyarakat danmemperkejakan sesuia keahliannyatetapi PT.Ubertraco sebaliknya. “Pihakperusahan ingin menguasai kebun dan

lahan warga dan menafikan UMP.Pekerja hanya mendapat Rp18.000/hari, hal ini jangan terulang kembali,”terangnya.

Diharapkan pihak PT.Ubertracoberjiwa besar menerima keputusandari Tim Fasilitasi Provinsi Aceh.Karena masyarakat telah berjiwabesar selama 22 tahun menanggungderita. PT.Ubertraco memanfaatkanlahan warga untuk mengambilkeuntungan bisnis.

“Pihak perusahaan jangan lagimerugikan masyarakat yang sudah 22tahun tertindas. Kepedihan danpenjajahan harus dibumihanguskandari muka bumi ini,” tandas MasriantoSH sekretaris LSM Gempa.(KAR)

TKPKFokuskanPemberdayaanMasyarakat

Penegasan ini diungkapkanKetua BPD Desa MengkirauBurhanuddin kepada KPK Posbaru-baru ini di Teluk Belitung.

"Kita minta Pemkab benar-benar komit merealisasikanjanji tersebut. Soalnya, sudahsering masayarakat dijanjikanberbagai program pembangu-nan. Nyatanya, sampai hari inikondisi pembangunan di PulauPadang masih sangat minim.Padahal daerah ini adalahpenyuplai terbesar PAD diMeranti" ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, kuat-nya desakan msyarakat agarpemkab segera membanguntiga titik jalan yang runtuh ter-sebut karena akibatnya sangatfatal mengingat fungsi jalantersebut. Tiga titik jalan itumerupakan jalan lintas PulauPadang yang menjadi sentralurat nadi ekonomi masyarakatyang bermukim di 14 desa.Terputusnya jalan tersebut,praktis seluruh aktifitas per-ekonomian masyarakat ter-ganggu. Sebagai upaya pe-nanggulangannya, masyarakattelah berupaya dengan memba-ngun jembatan sementara se-cara gotong royong.

Camat Merbau Duriat kepa-da KPK Pos juga mengakui, tigatitik ruas jalan yang runtuh ter-sebut merupakan jalan sentraldi Pulau Padang. Jalan ini tidakhanya menghubungkan 14 desadi Pulau Padang, tapi jugamenjadi jalan lintas antarakabupaten Bengkalis dan Me-rantai di kawasan pesisir.

Praktis jalan ini menjadi nadiyang sangat vital bagi arusbarang dan jasa angkutanumum. "Kita sudah ajukanpembangunan jalan tersebutdalam Musrembang. Tapi apa-kah masuk dalam programAPBD tahun 2011 atau tidak,itu di luar kewenangan pihakkecamatan. Kalaupun tidakmasuk, kita berharap PemkabMeranti isa memprioritaskanpembangunan tiga titik jalantersebut pada tahun ini juga,"kata Duriat.

Sementara itu Asisten ISekdakab Meranti H. Faturrah-man kepada KPK Pos meng-akui, program pembangunanjalan lintas Bagan Melibur danMengkirau sebenarnya sudahmasuk dalam penyusunan ang-garan pembangunan tahun2011. Namun, melihat mende-saknya penanganan tiga titikbody jalan yang runtuh tersebut,tidak tertutup kemungkinanPemkab Meranti akan segeramelakukan penanganan lebihawal. Soal bagaimana tekhnis-nya, ini akan di bahas di pemkabMeranti.

"Bupati sudah intruksikanKadis PU dan Binamarga un-tuk melakukan survei ke lokasi.Melakukan pendataan tekhnisdan menghitung kekuatan bia-ya yang dibutuhkan. Kalaumemang kondisinya mendesak,proses pembangunan tiga titikjalan tersebut dipercepat demikepentingan masyarakat. Un-tuk itu, masyarkaat diharapkanbisa menyikapi persoalan inisecara arif dan sabar. PemkabMeranti tetap komit segeramembangun tiga titik jalanyang runtuh tersebut," tegasAsisten I.(JB)

STABAT - Wakil Bupati Langkat Budiono,SE menginstruksikan Satuan SKPD yangtergabung dalam Tim Kordinasi Penang-gulangan Kemiskinan (TKPK) memfo-kuskan program kegiatannya untukpemberdayaan masyarakat secara berke-lanjutan.

“Arahan Bapak Bupati, Tim ini harusmemberikan fungsi maksimal dalam tugasdan kewenangannya,” kata Budiono saatmemimpin rapat SKPD yang tergabungdalam TKPK di ruang rapatnya, Kamis(18/11). Melalui Tim yang dibentukdiharapkan akan terjadi kordinasi maksi-mal yang mampu memutus kendala-kendala di lapangan.

Pada sisi lain, Wakil Bupati mengingat-kan agar Tim ini segera melakukan actiondengan melihat kepada Tupoksi instansiselanjutnya diwujudkan dalam tugasbersama. Orientasi Musrenbang yangselama ini terfokus kepada pembangunanfisik semata, sudah saatnya dikurangidengan lebih memberi interest kepadaupaya peningkatan pembangunan eko-nomi kerakyatan yang dampaknya bisalangsung dirasakan masyarakat.

Keterlibatan dunia usaha dalam ikutmenanggulangi pemberantasan kemiskin-an di Kabupaten Langkat, mutlak diper-lukan dan untuk itu SKPD yang bersen-tuhan dengan kepentingan dunia usahaharus mulai memanfaatkan momentumyang ada untuk membantu masyarakatekonomi lemah.

Sebelumnya Kepala Bappeda Ir. H.Ansyarullah, MMA selaku SekretarisTKPK menjelaskan pembentukan TKPKsebagaimana keputusan Bupati LangkatNomor 415.05-71/K/2010 Tanggal 4Nopember 2010, mengacu kepada Perpresnomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan

penanggulangan kemiskinan dan Permen-dagri nomor 42 Tahun 2010 tentang TKPKPropinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam Tim ini terdri dari 3 KelompokKerja yang membidangi pendataan daninformasi, pengembangan kemitraan danpengaduan masyarakat, sementara meli-puti 4 Kelompok Program masing-masingProgram Bansos Terpadu berbasis keke-luargaan, Program Nangkis berbasisPemberdayaan Masyarakat, ProgramNangkis berbasis Pemberdayaan UsahaEkonomi Mikro dan Kecil serta Programyang disesuaikan dengan kebutuhandaerah.

Melalui TKPK yang di Ketua langsungWakil Bupati Langkat Budiono, SEdiharapkan seluruh SKPD yang selamaini menangani penanggulangan kemiskin-an secara masing-masing, akan dipadukansehingga dampak positifnya bisa dira-sakan lebih maksimal. Hadir dalamkesempatan itu antara lain Staf AhliBupati Bidang Kemasyarakatan Drs. H.Amir Hamzah, MSi, para Asisten, sertaSKPD tekhnis terkait.(JUL)

BANTAIYAN - Perjanjian Perda-maian antara Menejemen PT.Sindora Seraya (SS) denganPengurus Koperasi Datuk DewaPahlawan (KDDP) KecamatanBatu Hampar atas lahan KKPA(Keredit Koperasi Primer Ang-gota) di Kepenghuluan BantaiyanKecamatan Batu Hampar RokanHilir, telah disepakati dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian damai itu dilak-sanakan dihadapan para pejabatPemkab dan DPRD Rokan Hilir,pada 29 Juli 2010 lalu ternyatamasih menuai polemic. PT. SSingkar janji dengan seenaknyamembatalkan perjanjian perda-maian secara sepihak.

“Padahal pihak Pemkab Rohildan DPRD Rohil telah berupayamasksimal untuk menyelesaikansengketa tersebut, tapi tidakdihargai PT. SS,” ujar Rijal aktifisLSM BPKN Riau.

Menurut Rijal lahirnya per-janjian perdamaian tersebutdampak dari pemblokiran aksesjalan masuk ke kebun PT. San-dora Seraya yang telah berlangsunglama. Itu terjadi karena tidak adanyapenyelesaian kasus tanah KKPAdengan PT. SS. Namun setelah keduabelah pihak berselisih duduk

bersama guna mencari jalanpenyelesain. Komisi II DPRDRohil menyurati kedua belah pihakPT. SS dan pihak Koperasi DatukDewa Pahlawan sesuai surat No :005/DPRD-RH/VII/2010/214tanggal 26 Juli 2010. Pertemuan ter-sebut untuk mencari penyelesainatas kasus tanah KKPA di Bantaiyan.

Ternyata PT. SS selain IngkarJanji dengan membatalkan per-janjian tersebut secara sepihak.PT. SS menggugat oknum peng-urus KDDP ke Pengadilan Nege-ri Ujung Tanjung. “Gugatan PT.SS ke PN” sebagai trik menghin-dar dari kewajiban yang tertu-ang dalam perjanjian perdamai-an yang telah disepakati.

Pertemuan dan sekaligus pe-nandatanganan perjanjian per-damaian antara pengurus Kope-rasi KDDP dengan MenejemenPT. SS tersebut berlangusng diGedung DPRD Rokan Hilir di-pimpin Ketua Komisi II DPRDRohil Darmalis SE didampingisejumlah anggota DPRD Rohil.Antara lain Karmila Sari, Leo-nard Situmorang SH, Qulliya,Syahril Putra dan Amansyahturut hadir Dinas PerkebunanRohil Syahril, Camat Batu Ham-par, Penghulu Bantaiyan dan

Bantaiyan Hilir.Sementara itu menejemen PT. SS

yang hadir dalam pertemuantersebut Agus Setiawan, ZainulMR, Ir. Ranjana, Ir. M. Siman-juntak, Adi, M. Malau SH sedang-kan dari pihak pengurus KDDPAbdul Rachman Bakar, Maaruf,Ramli, Muin. K, Syafri, KarimAlimar, Halilintar/Roni, Ruslan danRamli Husin.

Secara terpisah ucapan sena-da juga disampaikan RamliKepala Dusun di KepenghuluanBantaiyan. Menurut Ramli per-janjan perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak yangberselisih setelah mendengarmasukan dan saran dari parapeserta rapat dimpimpin KetuaKomsi II DPRD Rohil Darmalis.

Kesepakatan dalam perjanjiantersebut bahwa pihak PT. SindoraSeraya memberikan uang konpen-sasi kepada Koperasi Datuk DewaPahlawan sebesar Rp2.500.000.000.Kompensasi ini disetujui pengurusKoperasi Datuk Dewa Pahlawandan perwakilan yang ditunjukmasyarakat.

Menurut Ramli selain kom-pensasi berbentuk uang, pihak PT.Sindora Seraya juga menyerah-kan lahan kepada Koperasi Da-

tuk Deswa Pahlawan seluas582,293 Hektar sesuai plotingawal. Namun apabila kurangakan dicukupkan dari sisa arealperizinan dengan catatan (bukandalam areal HGU) dan lahantersebut dijamin pihak PT. Sin-dora Seraya tidak bermasalah.

Pernyataan PT. Sindora Sera-ya yang akan memberikan lahanseluas 582,293 hektar itu disetu-jui pihak Koperasi Datuk DewaPahlawan disaksikan perwakilandari masyarakat.

Untuk mempertegas letak danluas lahan yang akan diserahkan,PT. SS dan pengurus KDDPmelakukan survei ke lokasi di-laksanakan selambat-lambat-nya tanggal 8 Agustus 2010.Pelaksanaan survei dilakukanbersama-sama instansi terkait.

Setelah ditanda tangani per-janjian perdamaian, maka pihakPT. Sindora Seraya dapat mela-kukan kegiatan permanen padalahan yang diblokir dan pihakKoperasi Datuk Dewa Pahlawanmenyetujui. Dalam perjanjiantersebut apabila salah satu pihakmelanggar isi perjanjian makapihak yang melanggar perjanjianakan dituntut sesuai hukum yangberlaku.(PUR)

PT. SS Coreng KewibawaanLegislatif dan Eksekutif

Tampak pasewaktu muqubat campelanggar(perlakuanyang disakpejabat PeTamiang dmasyarakahalaman kkejaksaan simpang kaceh tamiaBSO

KPK POS

POLITIKE D I S I 124

22 - 28 NOVEMBER 2010

7

SUMUT

Kadisdik PNS Mangkir Dicopot

Pj BupatiBuka Pembekalan BPDPANYABUNGAN - Pejabat Bupati Mandai-ling Natal Ir Aspan Sopyan Batubara MMmembuka pembekalan Badan MusyawarahDesa (BPD) di Hotel Madina SejahteraKelurahan Dalan Lidang Kec Panyabungan,Kamis kemarin.

Peserta pembekalan itu dari setiap Desa diKec Panyabungan Kota, PanyabunganSelatan, Panyabungan Barat, PanyabunganUtara, Bukit Malintang dan Siabu. Tampilsebagai nara sumber dari Pemkab SahnanPasribu Asiten I Tata Praja, H Aswan HasibuanKadis Kependudukan, Sayuti Lubis KepalaInspektorat, Drs Sapei Kadis Pasar, DPKADKeuangan Jon Amri dan Kabag HukumHarlan Batubara SH.

Dalam sambutannya Pj Bupati mengata-kan keberadaan BPD sama dengan DPRD.Hanya saja BPD berada di desa tapi tugasdan fungsinya sama. Karena itu BPD harusbetul-betul menjalin kerjasama dengan peme-rintahan desa agar tercapai pembangunanyang diharapkan masyarakat maupunPemkab.

Sementara Ridwan Efendi Daulay KabagPemerintahan Desa (Pemdes) kepada KPK Posmengatakan pembekalan ini bertujuan agarBPD mengetahui tugas dan fungsinya. “BPDtugasnya menampung asprirasi masyarakt didesa, karena itu harus benar-benar mengertitugas dan fungsinya,” kata Ridwan KabagPemdes.(TH)

DPRD tak Tahu Batas Wilayah PTPN 2 di Binjai

SERGAI - Kepala DinasPendidikan Serdang Bedagai DrsH Rivai Bakri Tanjung MM,menegaskan akan mencopotatau memutasikan, kepalasekolah dan guru yang tidakaktif bertugas.

Pemkab Asahan LantikPejabat Struktural Eselon IIIKISARAN - Pemkab Asahan di Aula Melati diKantor Bupati Asahan (16/11) melakukanpengambilan sumpah pemuda dan pelantikan.Hal ini adalah merupakan perwujudan darikepercayaan pemerintah dalam melaksa-nakan tugas pada jabatan yang di emban.

Demikian disampaikan Bupati AsahanTaufan Gama Simatupang melalui WakilnyaSurya saat pelantikan sejumlah pejabat. Parapejabat yang dilantik di antarnyaTaswir, sebe-lumnya menjabat Pegawai Badan Penang-gulangan Bencana Daerah Kab. Asahanmenjadi Pj. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum.

Ir. Ahmad Subari, dari Sekretaris DinasPekerjaan Umum menjadi Kabid UsahaEkonomi Masyarakat pada Badan Pember-dayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Drs.Sarmadan Harapan, dari Kepala BidangUsaha Ekonomi Masyarakat pada BadanPemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa menjadi pegawai pada Badan Pember-dayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.(IN)

”Saya tidak mau ada Kepsekatau guru yang menjadi duridalam Diknas,” tegas Tanjungpada saat apel bersama pekan

lalu di halaman kantor CamatBintang Bayu. Apel itu dihadiriCamat Drs H Mariyono SP, staf,Kacabdis Sunarrudin S.Pd,Kapuskesmas dr Lidia Vera,Kepala Desa, Sekdes, Perang-kat Desa dan para KepalaSekolah.

Tanjung mengatakan, tin-dakan tegas ini sesuai PP 23Tahun 2010 tentang disiplinPNS yang diundangkan dalamlembaga negara No 74 Tahun

2010. PNS yang tidak bekerjaatau tidak bertugas tanpa adaalasan yang jelas akan diber-hentikan dengan tidak hormatatau paling tidak dipindah tu-gaskan. Itu tidak perlu me-nunggu ketetapan pusat. Bupa-ti sendiri yang akan melakukan-nya. ”Saya tegaskan, Kepsekdan guru akan saya copot jikamelanggar aturan disiplin,”ujar Tanjung.

Menanggapi peringatan ke-

ras Kadisdik tersebut, SyamsuriSamin S.Pd Kepala SekolahBandar Pinang Kebun kepadaKPK Pos mengatakan itu suatukeharusan demi terwujudnyapendidikan bermutu dan ber-kwalitas. ”Memang sangat be-rat hukuman yang harus dite-rima PNS jika melanggar disi-plin. Tapi itu semua sesuaidengan sumpah janji saat diang-kat menjadi PNS,”sebut Syam-suri.(ARM)

Akhir-akhir ini sejumlah PNS termasuk guru sering mangkir dan meninggalkan tugasnya sebagai pendidik dan memilih keluyuran di pusat-pusat perbelanjaan padasaat jam kerja.

Guru Wajib Hayati Tugas Sebagai Pendidik

Kebersamaan danKepedulian MeriahkanHUT KORPRISTABAT - Dalam rangka memperingati HariUlang Tahun organisasi para Abdi negara yangtergabung dalam KORPRI, kepanitiaanperingatan HUT KORPRI ke-39 tahun 2010Kab Langkat menyelenggarakan berbagaikegiatan bernuansa kebersamaan dan memu-puk jiwa sosial.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia DrsSura Ukur didampingi Sekretaris M EfendiMatondang, SE di Sekretariat Korpri, Jumat(19/11).

“Sebagaimana arahan Ketua Korpri Kabu-paten Langkat, untuk tahun ini HUT Korprilebih diarahkan kepada kegiatan yang memu-puk semangat kebersamaan dan rasa kepedu-lian sosial sesama keluarga besar Korpri,”sebut Sura yang juga Asisten Adm Umum.

Thema nasional yang ditetapkan untukperingatan HUT Korpri tahun ini adalah “De-ngan Netralitas dan Profesional Korpri SiapMendukung Reformasi Birokrasi Untuk Mem-berikan Pelayanan Optimal di Masyarakat”.

Sejalan dengan thema yang diusungbeberapa kegiatan dilaksanakan, Di antaranyaolah raga, ziarah, lomba pengucap PancaPrasetya Korpri, gerak jalan santai, pemberiansantunan pada dhuafa, pemberian bingkisankepada para senioren Korpri. Pemberian beasiswa kepada putra-putri warga Korprigolongan I dan II yang berprestasi, santunankemalangan.

Di tempat yang sama, Syahrizal selaku Ke-tua Seksi Publikasi Dokumentasi mengharap-kan dukungan pers mempublikasikan kegiat-an yang mulai 18 s/d 29 Nopember 2010.“Kami berharap pers mendukung kegiatanKorpri,” ucapnya.(JUL)

NIKMATI JALAN PAGI–Tampak wajah ceria keanggotaanKorpri Langkat sedang menikmati jalan pagi bersamasembari menghirup udara segar, usai pelaksanaan apelyang menjadi program pada setiap Jumatnya sebelumdilanjutkan dengan olah raga mandiri.

BINJAI –Perseteruan masyarakatKelurahan Bhakti Karya, KecamatanBinjai Selatan, ternyata belumberakhir sampai pemasangan portalsaja. Melainkan, puluhan masyarakatberbodnong-bondong mendatangigedung DPRD Binjai jumat pekanlalu di Jalan Veteran, KecamatanBinjai Kota sekitar pukul 15.00 Wib.

Puluhan warga yang tiba di gedungDewan terhormat itu, ternyata sudahdihadang oleh Brimob, TNI,Satpol PPdan aparat kepolisian dari PolresBinjai. Sementara itu, DPRD Binjaimasih mengadakan rapat pleno.

Setelah DPRD Binjai selesaimenggelar rapat pleno, sedikitnya 7orang perwakilan dari masyarakatdiperkenankan masuk ke ruang rapat

utama DPRD Binjai. Sebelummembahas permasalahan yangterjadi, sejumlah anggota Dewanterlebih dahulu melaksanakankewajiban yakni shalat.

Dikarenakan anggota Dewanmasih sholat, perwakilan darimasyarakat itu menunggu sejenakdan berselang beberapa menit,akhirnya anggota Dewan serta KetuaDPRD Binjai, Ir Haris Hato, masukke ruang rapat utama gunamembahas masalah yang terjadi.

Dalam pertemuan tersebut, IrHaris Harto yang akrab disapa Ajo,memperkenankan kepada Zeni yangmewakili masyarakat, agarmenceritakan sedikit masalah yangterjadi dan kedatangan masyarakat

ke DPRD Binjai menurut Zeni hanyameminta keadilan.

Menanggapi masalah yang ada, IrHaris Harto mengatakan bahwa,selama ini DPRD Binjai memangbelum pernah menerima surat ataudata dari PTPN 2 terkait batas-batasyang sudah dilepas oleh PTPN 2.Selain itu, Haris Harto dan anggotaDPRD Binjai lainnya, mengaku tidakmengetahui, galian C yang dikelolaoleh masyarakat, apakah masukwilayah Binjai atau sudah wilayahLangkat.

“Saya rasa, solusi yang terbaikuntuk masalah ini, kita akan secepatmungkin memanggil pihak terkaitkhusunya PTPN 2 guna memintapenjelasan tentang lahan yang

sampai saat ini belum jelas. Kalaumemang HGU sudah habis, untuk apaPTPN 2 menanam tebu dan masihsebuk sampai sekarang ini. Bahkan,Pajak dari lahan PTPN 2 kita jugatidak tahu, apakah dibayar atautidak,”tegas Haris Harto.

Hal senada juga dikatakan M Yusufdan Khairul, yang juga anggotaDPRD Binjai. Menurut keduanya,lebih baik diketahui terlebih dahululahan galian C tersebut, apakahmasuk wilayah hukum Binjai atauLangkat, “Kalau belum jelas wilayahmana, kita belum bisa bekerja. Iyakalau galian C itu wilayah Binjai,kalau sudah wilayah Langkat, apakata orang Langkat nanti,”ujarKhairul.(SBR)

Tingkatkan PAD

Pemko BinjaiUsulkanDelapanRanperdaBINJAI-Walikota Binjai, HMIdaham tampaknya benar-benar ingin meningkatkanPenghasilan Asli Daerah (PAD).Hal itu diperlihatkannya, setelahmengusulkan 8 Peraturan Dae-rah (Perda) melalui surat ter-tulis kepada DPRD Binjaidengan nomor 100-6496 ter-tanggal 27 Oktober 2010.

Dalam surat itu WalikotaBinjai menyatakan untukmemenuhi ketentuan pasal136 ayat (1) undang-undangnomor 32 tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, sebelumditetapkan menjadi Perda,perlu mendapat persetujuandari DPRD.

Berdasarkan usulan Perdaanggota DPRD Binjai terlihatsibuk memanggil Satuan Pe-rangkat Kerja Daerah (SKPD)yang ada di Binjai, guna mem-beritahukan 8 Rancangan Pe-raturan Daerah (Ranperda) yangdisulkan Wali Kota Binjai.

Selain memberitahukan 8Ranperda tersebut, DPRDBinjai menekankan kepadasetiap SKPD harus menam-bah PAD. Dinas Tarukim mi-salnya, diminta tingkatkanPAD sebesar Rp2 miliar, danRSU Dr Djoelham BinjaiRp1,1 miliar.

Adapun 8 Ranperda yangdisulkan Walikota Binjai di an-taranya, Perda tentang BeaPerolehan Hak atas Tanahdan Bangunan, Pajak Daerah,Retribusi Jasa Umum, Retri-busi Jasa Usaha, RetribusPerizinan Tertentu, Penga-wasan Muatan Angkutan Ba-rang, Penyelenggaraan Admi-nistrasi Kependudukan de-ngan SIAK dan Izin Mendiri-kan Bangunan (IMB).

Di tempat terpisah KetuaDPRD kota Binjai H HarisHarto kepada koran ini Jum’-at kemarin mengatakan 8Ranperda yang diajukanPemko Binjai telah dibahasmasing-masig komisi denganmengundang para SKPD. Pem-bahasan itu dilakukan agar tidakterjadi tumpang tindih.

Lanjut haris Harto bahwapembahasan 8 Ranperda itusudah mendapat kesimpulandi masing-masing komisi dantelah diplenohkan Jum’atpekan lalu sekitar pukul 15.30WIB dihadiri sekitar 75 persenanggota dewan. “Sidang Pari-purna yang akan diadakan Senin(22/11) yang akan datang dapatdituangkan dan disampaikanpada sidang paripurna DPRD,”tandas Haris.(SBR)

PALUTA – Abunawas secararesmi ditugaskan menjadipelaksana tugas Kepala DesaAek Raru Kec. Simangambatkab Paluta, terhitung sejakApril 2009 silam. Pengangkat-an Abunawas berdasarkansurat nota tugas yang dike-luarkan Sekretaris DaerahKabupaten (Sekdakab) PadangLawas Utara (Paluta) Drs HPanusunan Siregar denganNomor : 141/0989/2009.

Abunawas sebelumnyamenjabat Kasi Pendapatan di

Kantor Kecamatan Sima-ngambat menggantikanBoyak Kasibuan Kepala DesaAek Raru yang terpilih padapemilihan kepala desasebelumnya.

Seperti dituturkan Pinayu-ngan Hasibuan, salah satuTokoh Masyarakat Desa AekRaru. Kepada KPK Pos iamengatakan Bonyak Hasibu-an setelah terpilih danditetapkan sebagai kepaladesa oleh Pj Bupati PAlutaDrs Arsyad Lubis, MM pada

17 Desember 2007. Berdasarkanperiodesasi seharusnya BonyakHasibuan masih menjabatKepala Desa Aek Raru.

Atas penunjukan Abunawasmembuat masyarakatbingung karena tidak menge-tahui apa dasar SekdakanPaluta memerintahkanAbunawas menjadi KepalaDesa Aek Raru. “Kamimasyarakat sama sekali tidakmenerimanya,” tutur Pimayu-ngan dengan kesal.

Menurut masyarakat

kebijakan Sekdakab tersebuthanya untuk memecah belahwarga Aek Raru. Sebab tanpaalasan yang jelas, kepala desahasil pemilihan tiba-tibadiberhentikan. Bahkanberhentian Bonyak Hasibuantanpa disertai surat pemecat-an. “Ada apa. ini semua adalahpolitik rekayasa. Kamimasyarakat jangan di bodoh-bodohi oleh pemerintah.Sekdakab harus transparandan berdasarkan faktamengganti Bonyak Hasibuan,”

pinta warga Aek Raru.Saat KPK Pos hendak

menkonfirmasi persoalankepada Sekdakab Palutatidak berhasil. Menurutstafnya Sekdakab sedangmengikuti rapat paripurna.Dan saat KPK Pos memintatanggapan anggota DPRDPaluta tentang masalah inidari Fraksi Hanura mengata-kan penggantian Kepala DesaAek Raru syarat politik danterkait Daftar Pemilih Tetap(DPT) pilkada lalu.(DHSB)

Sekdakab Gunakan ‘Tangan Besi’ Angkat Abunawas

STABAT - Keberadaan seorangguru dalam sebuah lembagapendidikan, memegang aspekpenting bagi terbentuknya pe-rilaku generasi bangsa yangberakhlak, berpengetahuanserta menjunjung tinggi normamasyarakat.

“Guru merupakan sosok se-orang yang patut ditiru danoleh karenanya momentum Ha-ri Guru Nasional dijadikan un-tuk mengembalikan martabatpara pendidik yang sempatternoda oleh segelintir oknumyang belum menghayati sepe-nuhnya tugas sebagai pendidik”.Pernyataan tersebut disam-paikan Wakil Bupati LangkatBudiono, SE ketika menerimaaudiensi pengurus PersatuanGuru RepubIik Indonesia (PG-RI) Kabupaten Langkat di ru-ang kerjanya, Jumat (19/11).

Pertemuan Wakil BupatiLangkat dengan pengurus PG-RI yang didampingi Kadis P&PDrs. Syam Sumarno, MAP danKabag Humas H. Syahrizal,S.Sos, Msi, terkait akan dilak-sanakannya HUT PGRI yangke 65 dan peringatan HariGuru Nasional (HGN) ke 16yang direncanakan akan diha-diri tidak kurang dari 5000-anGuru yang telah berhimpundalam wadah PGRI.

Beberapa peristiwa yangsempat menodai citra namabaik guru, seperti kekerasan ter-hadap siswa, pelecehan ter-hadap anak didik, bahkanprilaku oknum guru yang tidakmencerminkan sebagaimanasosok yang layak ditiru, daribeberapa pemberitaan yangmuncul, hendaknya hal ini diKabupaten Langkat menjadi

salah satu fokus dalam meraihkembali martabat guru yangtelah sejak dahulu merupakansosok pribadi tauladan. Diingatkan Budiono, pergeserantata nilai anak didik maupunpara orang tua saat ini, hen-daknya tidak menyurutkankeseriusan guru dalam membe-rikan pengajaran kepada anakdidiknya secara sungguh-sung-guh.

Sebelumnya Ketua PGRILangkat Jumiran SPd yangdidampingi Ketua PanitiaSamto S.Sos dan sekretaris Drs.Sudiatman SPd melaporkan,menyongsong HUT PGRI danHGN yang seyogyanya di peri-ngati setiap tanggal 25 Nopem-ber, namun secara terkordinirakan dilaksanakan dalam suatuapel akbar guru di Alun-alun T.Amir Hamzah pada tanggal 30

Nopember 2010.Khusus tanggal 25 Nopem-

ber 2010, peringatan tersebutdilangsungkan di masing-ma-sing sekolah dengan mengun-dang para pejabat setingkatAsisten Pemkab Langkat untukhadir menjadi pembinaupacara.

Beberapa event yang digelardalam membesarkan wadahorganisasi guru tersebut antaralain pertandingan bola volleyputra-putri, Badminton putra-putri, paduan suara serta pelak-sanaan seminar sehari dengantema “Memacu peran strategisguru dalam mewujudkan guruyang profesional, bermartabatdan sejahtera”. Selain itu jugaakan diberikan bingkisan bagiguru terpencil teladan dan guruyang memasuki masa purnabhakti.(JUL)

ILUSTRASI

Tampak pasewaktu muqubat campelanggar(perlakuanyang disakpejabat PeTamiang dmasyarakahalaman kkejaksaan simpang kaceh tamiaBSO

KPK POS

POLITIKE D I S I 124

22 - 28 NOVEMBER 2010

8

SUMUT

Pers Berperan Penting dalam Kehidupan Berdemokrasi

Musancab PPPSeteluk Aru SuksesP.BERANDAN - Musyawarah Anak Cabang(Musancab) Partai Persatuan Pembangunan(PPP) yang berlambang Ka’bah dan bera-zaskan islam berlangsung di SKB JlnThamrin P.Berandan.

Musancab inidiikuti seluruhPimpinan AnakCabang (PAC) PPPse-Teluk Aru diha-diri pengurus DPWPPP Sumut NurulAzhar, SH, KetuaDPC LangkatNurcholis, Sekre-taris, Abdul Gani

dan pengurus lainnya.Wakil Ketua DPC PPP Langkat Mukhtar

kepada KPS Pos belum lama ini menga-takan Munscab PPP se-Teluk Aru dihadiriPAC Babalan, Brandan Barat, Sei Lepandan Besitang untuk memilih PAC PPPperiode 2010-2015. Musancab tersebutberjalan aman dan lancar dan berhasilmemilih kader Partai berprestasi.

“Ke depan, kita harapkan PPP punyakader siap pakai dan berani tampil ditengah-tengah masyarakat,” tegasnyasembari mengatakan para fungsionaris dankader diharapkan dapat mengisi pemba-ngunan.

Dijelaskan Muktar untuk memilih ketuadalam Musancab dilakukan dengan sistemformatur. Artinya rapat paripurna diMusancab memilih formatur untuk selanjutmenyusun kepengurusan PAC. PAC SeiLepan, ketua terpilih Basyirun, PACBabalan M.Rizal, PAC Besitang M. Syafari,PAC Brandan Barat Efendi Adek. (MIRA)

“Tak Dukung Program Pembanguan Dicopot”AEKKANOPAN - Masyarakat LabuhanbatuUtara (Labura) sangat bersyukur atasterwujudnya Kabupaten Labura. Bahkansaat ini telah ada Bupati dan WakilBupati defenitif yakni H Kharuddin SyahSitorus SE alias H Buyung dan H MinanPasaribu SH MM untuk periode 2010-2015.

Aneh, Mobil Sudah Dijual Dipakai Lagi

LOKAKARYA –Kabag Humas Langkat H. Syahrizal,S.Sos,M.Si (dua dari kanan) tampak hadir pada Lokakarya Pejabat Kehumasan se-Indonesia yang berlangsung diThe Sunan Hotel Solo – Jawa Tengah.

GUNUNGSITOLI–Sebagai pilar ke-empat demokrasi setelah lembagaeksekutif, legislatif dan yudikatif perssangat berperan penting dalam perkem-bangan dan kehidupan demokrasi diIndonesia. Karena Pers masih dianggapsebagai satu-satunya sumber informasiyang dipercaya oleh masyarakat.

Demikian penegasan Ketua PWIcabang Sumatera Utara Drs.Muhammad Syahrir pada kegiatanbimbingan tekhnis (Bimtek) kehumasandan kewartawanan di pemerintahKabupaten Nias, yang berlangsung diruang Oval lantai tiga Kantor BupatiNias jalan Pelud Binaka Gunungsitoliselatan Kamis minggu lalu.

Dikatakan bahwa berbagai informasidisajikan secara gamblang dan dikon-sumsi masyarakat setiap harinya.Kebebasan Pers seakan telah menjadisebuah indikator tingkat demokrasi

disuatu Negara.Lebih lanjut dikatakan,kebebasan

pers diIndonesia mulai terjamin dalamUU Nomer 40 tahun 1999. dalamkonsideran undang-undang tersebut,dijelaskan bahwa kemerdekaan Persmerupakan salah satu wujud kedaulatanrakyat dan menjadi unsur yang sangatpenting untuk menciptakan kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernega-ra yang demokratis, sehingga kemerde-kaan mengeluarkan pikiran dan penda-pat sebagaimana tercantum dalampasal 28 UUD 1945 harus dijamin.

Pada hakekatnya wartawan memilikilima fungsi utama dalam menjalankantugas sebagai jurnalistik yakni, Perssebagai informasi (to inform) berfungsimenyebarkan informasi secepatnyakepada masyarakat yang aktual, akurat,faktnual dan menarik, pers sebagaiedukas (to educate) menyebarkan

informasi yang berorientasi komersilddalam kerangka mendidik masyarakatitu sendiri,ujarnya.

Pers sebagai Kontrol sosial dankoreksi (to influence) berfungsimengawasi atau mengontrol kekuasaaneksekutif, legisltif, dan yudikatif agarkekuasaan mereka tidak menjadi korupdan absolut. Pers sebagai hiburan (toentertain) harus mampu memeinkandirinya sebagai wahana rekreasi yangmenyenangkan sekaligus yangmenyehatkan bagi semua laqpisanmasyarakat.pers sebagai mediasi (tomediate) sebagai penghubbung ataufasilitator juga mediator dan harusmampu menghubungkan tempat yangsatu dengan tempat yang lain, peristiwayang satu dengan yang lainnya orangyang satu dengan personil lainnya.

Kebebasan pers menjadi syaratmutlak agar pers secara optimal dapat

melakukan perannya. Peran pers tidakakan dapat dijalankan bila tidak adajaminan terhadap kebebasan pers, makauntuk menjamin kemerdekaan pers, persNasional yang profesional mempunyaihak mencari, memperoleh, menyimpan,mengolah, dan menyebarluaskangagasan dan informasi yang mendidikserta menghibur yang durasinya aktual,akurat, faktual dan menarik untukdikonsumsi masyarakat.

Kepada segenap insan pers dariberbagai media cetak dan elektornikyang aktif melaksanakan tugasjurnalistik di kepulauan Nias, untukselalu tunduk dan patuh pada setiapbutir Kode Etik Jurnalistik KEJ), tidakmenyalah gunakan profesi agar terbebasdari segala gugatan hukum.

Sehingga kepatuhan pada KEJmengharuskan pemberitaan yangdisajikan wartawan memenuhi sarat

akurat dan berimbang, profesionaluntuk mendapatkan data maupundalam menguji informasi melaluikonfirmasi (check and rechceck) agarberita yang dibuat wartawan tidan akandituding beritikat buruk, bohong danfitnah. Dengan demikian pentaatanpada KEJ akan menghindari munculnyaberita-berita yang sifatnya menghakimi(trial by the press) atau yang lazimdituding sebagai pembunuhan karekterseseorang.

Bupati Nias yang diwakili olehAsisten I pemerintahan dan kesraSamson P.Zai SH,MH, membuka secararesmi kegiatan tersebut selama dua hariberturut-turut mulau hari Kamis sampaiJumat. Turut hadir pada acara tersebut,Wapemred Harian Waspada Drs.H.Sofian Harahap, dan beberapa SKPDserta wartawan yang merupakanpeserta Bimtek.(YAGI)

Bupati dan Wakil Bupati dilantikSenin pekan lalu oleh wakil GubernurSumatera Utara (Wagubsu) GatotPujonugroho.

Acara pelantikan dan pengambilansumpah jabatan diawali rapat paripurnaistimewa di gedung DPRD Laburadipimpin oleh Ketua DPRD Drs H AliTambunan. Juga dirangkai serah terimajabatan dari Drs Asrin Naim padaBupati H kharuddin Syah Sitorus SE.

Kepada Asrin Wagubsu mengucapkanterima kasih atas pengabdian selamamenjadi Penjabat Bupati dan telah

berhasil melaksanakan pemilukadadengan aman dan damai. Wagubsu jugaberpesan dan berharap kepada Bupatidan Wakil Bupati agar dapat mem-bangun kekompakan dan semangatberprestasi, menggerakkan SKPD secarasinerjis dan saling mendukung, mengem-bangkan program nuansa kebangsaandan jatidiri masyarakat khususnyagenerasi muda.

“Prioritaskan pembangunan berbasiskekuatan potensi daerah,”katanya.

Pada kesempatan itu juga berpesanagar membangun komunikasi denganrakyat sehingga apa yang diinginkanrakyat diketahui. Juga agar terwujudnyapenyelenggaraan pemerintahan yangbaik dan bertanggung jawab. Memba-ngun kerjasama dengan muspika danlegislatif , tokoh agama dan masyarakat.Secara profesional melakukan koor-dinasi maupun konsultasi dengan peme-rintah provinsi.

Acara pelantikan ini dihadiri salahsatu calon bupati yaitu Ir Salomo

Parlindungan Hutabarat, KapolresLabuhanbatu AKBP Robert KennedySIK, Dandim Labuhanbatu, KajariRantauprapat, Bupati Labuhanbatu Drtigor Panusunan Siregar, mantan BupatiLabuhanbatu HT Milwan dan BupatiAsahan Taupan Gama Simatupang.

Wartawan DikebiriSaat berlangsung pelantikan,

wartawan merasa dikebiri panitiapelantikan karena dilarang melakukanpeliputan dengan menutup pintu ruangparipurna dan dikawal kekat petugasLinmas. Hal ini jelas bertentangandengan UU PERS NO 40 tahun 1999.Apalagi Ketua DPRD Labura Ali Tam-bunan saat membukan rapat paripurnamengatakan paripurna istimewa ter-buka dan dibuka untuk umum.

Atas kejadian ini, wartawan cobamempertanyakan kepada SekretarisDewan Suren Situmorang. Namun iahanya memberikan jawaban berbeli-belit sembari mengatakan, kenapa tidakdari kemarin wartawan melakukan

protes. Atas jawaban itu, wartawan danSuren sempat tegang namun akhirnyaterkendali setalah Kabag Humas Pem-kab Labura SA Hasibuan dan Iptu PSBrahmana selaku Intelkam Polres Labu-hanbatu tiba di ruang Sekwan.

Pada kesempatan itu, Kabag Humasminta maaf atas kekeliruan tersebut.Dan Kasat Intelkam Polres Labu-hanbatu mengaku tidak melakukanpelarangan wartawan meliput. Ataskejadian wartawan berharap BupatiLabura H kharuddinsyah Sitorus ber-tindak tegas.

Tak Dukung DicopotPada kesempatan itu Wagubsu mene-

gaskan SKPD yang tidak mendukungprogram pembangunan akan dicopotdari jabatannya.

Sebab rakyat Labura mengharapkanada peningkatan pembangunan danpelayanan pemerintahan. Dan hal itudalam rangka percepatan pembangu-nan untuk mengejar ketinggalan dariKabupaten yang lain.(STJG)

STABAT–Pejabat humas harus mem-persiapkan diri memasuki era kom-petisi atau era image war (perang citra)di tengah gelombang informasi komu-nikasi yang sudah tidak terbendung.Untuk itu humas tidak boleh berdiamdiri menyikapi tuntutan era transpa-ransi publik. “Revitalisasi kehumasandiharapkan mampu membangun citrasekaligus reputasi instansi secara baikdan benar. ”Pernyataan tersebut disam-paikan Sekretaris Menteri Pendaya-gunaan Apratur Negara & ReformasiBirokrasi (Sesmenpan-RB) TasdikKinanto SH,M.Hum saat memberisambutan sekaligus membuka Loka-karya Pejabat Kehumasan se-Indo-nesia yang berlangsung di The SunanHotel Solo – Jawa Tengah, pekan lalu,sebagai siaran pers diterima wartawandi Stabat belum lama ini.

Dikatakannya, revitalisasi fungsikehumasan pada instansi pemerintahdidasarkan atas kesepakatan bersama3 menteri yakni Mendagri, Menko-minfo dan Menpan pada tahun 2007.Pada sisi lain dintruksikan pejabathumas selain sebagai juru bicarapemerintah, harus pula mengambilperan sebagai advisor (penasehat) sertakonsultan bagi top management.

Hal tersebut ditujukan, mengingattantangan pejabat humas saat inicukup kompleks diantaranya semakinkritisnya masyarakat, menjamurnyaorganisasi pers yang muncul, perkem-bangan tekhnologi informasi yangsignifikan serta masyarakat telahmelek akan media. Oleh karenanya ujarTasdik, pejabat humas harus handaldan efektif dalam memilih dan memi-lah informasi yang benar, cepat dantepat untuk disampaikan kepada topmanagement ataupun dipublikasikanke public.

Revitalisasi kehumasan berupayamenyempurnakan proses kerja kehu-masan agar lebih hidup dan mampumenjawab tantangan era keterbukaaninformasi. Pada akhir arahannya, Sesmen-pan-RB mengingatkan bahwa sebaikapapun kinerja yang dilakukan instansipemerintah, jika citra positif belumterbangun, maka pemerintah akansemakin ditinggalkan masyarakatnya.

Beberapa narasumber yang turutditampilkan antara lain Deputi BidangProgram dan Reformasi BirokrasiDr.Ismail Mohammad, Dosen univer-sitas Padjajaran Bandung Dr. ElvinaroArdianto,MSi serta Managing editorMajalah Swa Sembada Drs. TeguhPoeradisastra MSi.(JUL)

Pejabat HumasKawal ReputasiInstansi

BINJAI-Mobil dinas semasa jabatan WaliKota Binjai HM Ali Umri SH Mkn jenisToyota Camry Bk I R sempat dikatakansudah dijual. Ucapan tersebut, dikatakanlangsung oleha HM Idaham, Wali KotaBinjai saat ini di selala-sela acara harigotong royong di lapangan SMP Negeri4, Kelurahan Timbang Langkat, Keca-matan Binjai Timur.

Namun, ada yang aneh dengan ucapanIdaham tersebut. Pasalnya, saat meng-hadiri rapat paripurna di DPRD binjaisenen pekan lalu Jalan Veteran, Keca-matan Binjai Kota, Idaham masihmemakai mobil dinas Toyata Camrytersebut. Padahal sebelumnya, di acarahari gotong royong, Idaham memakaimobil baru yang dibelinya jenis ToyotaPrado dengan BK I R.

Menanggapi hal tersebut, Idaham saatdikonfirmasi di gedung DPRD Binjaisetelah selesai mengadakan rapat pari-purna, kepada wartawan mengatakan,mobil dinas semasa Ali Umri adalahmilik negara, “Mobil inikan punyanegara, saya masih berhak mema-kainya,”ujar Idaham singkat dan masukke dalam mobil dinas semasa Ali Umriitu.

Ternyata bukan itu saja yang menjadibahan pembicaraan di tengah-tengahmasyarakat. Pembelian mobil dinasIdaham jenis Toyota Prado yang dibelidengan harga Rp960 juta dengan ang-garan PAPBD 2010 juga menjadi bahanpembicaraan. Apalagi, pembelian mobil

dinas Wali Kota dengan Wakil Wali Kotaperbandingan harganya begitu jauh.Bayangkan saja, mobil dinas Wakil WaliKota Binjai, Timbas Tarigan, jenis KijangInnova hanya seharga Rp250 juta danmobil dinas untuk protokoler senilaiRp160 juta.

HM. Idaham saat dikonfirmasi me-ngatakan, mobil baru dinas WalikotaBinjai dirasanya sudah sesuai denganketentuan dan peraturan yang ada,terutama mengenai tentang pengadaanmobil dinas Wali Kota Binjai yang baru.

Selain itu, Idaham juga menerangkanbahwa, sesuai dengan peraturan yangdibenarkan oleh Menteri Dalam Negeri(Mendagri). Mobil dinas Wali Kota bisadiganti dengan yang baru jika sudah dipakai selama 5 tahun dan pembelianmobil hanya cukup satu kali saja.

“Sesuai dengan peraturan yang adamobil dinas Wali Kota harus dibawah3000 cc,”jelas Idaham, seraya menam-bahkan, mobil ini dibeli karena sudahdianggarkan sebelum masa saya danmobil dinas yang lama sudah tidak adalagi di kantor Wali Kota .

Sementara itu, sejumlah PegawaiNegeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota(Pemko) Binjai, membantah umur mobildinas semasa Ali Umri menjabat, “Mobildinas Wali Kota yang lama masihberjalan 4 tahun. Untuk menjual mobildinas tersebut, harus melalui lelangdengan masa pakai lima tahun danpemenang lelang tersebut diproritaskan

untuk Wali Kota yang lama,”ujar PNSyang enggan menyebutkan namanya.

Ditambahkannya, pergantian mobildinas, kalau diikuti sesuai denganprosedur harus melihat kondisi mobiltersebut. Misalnya, mobil tersebut meng-alami kecelakaan atau kerusakan yangcukup parah. Dan untuk memperbaik-annya memakan anggaran cukup besar.Maka dari itu, bisa membeli yang baru.Kalau yang ini, umurnya masih 4 tahundan kondisi mobil masih bagus.

“Jadi kalau kita pikir untuk apamembeli yang baru. Nanti dimata mas-yarakat Wali Kota Binjai terekasnmelakukan pemborosan anggaran,”tegas PNS itu.

Hal senada juga dikatakan anggotaDPRD Binjai, Lazuardi, mengatakanbahwa anggaran itu sudah disahkandalam PAPBD. Meskipun begitu, Lazuar-di sangat menyayangkan, kenapa pem-belian mobil tersebut terekasan dipak-sakan kalau memang mobil dnas yanglama masih bisa digunakan.

Lazuardi juga menduga, dalam hitu-ngan jabatan Wali Kota Binjai hanyalima tahun, sehingga Wali Kota Binjaimembeli mobil pada tahun 2010 ini. Halitu dilakukan untuk disesuaikan denganjabatan, bilamana Idaham hanya men-jabat hanya satu periode, “Dengandemikan, jika mobil tersebut dilelangkansudah mencukupi persyaratan dan Ida-ham juga berhak memiliki atas mobiltersebut,”ujar Lazuardi menduga.(SBR)

Wujud PenguatanPembangunan PartisipatifMelalui P2SPPSTABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepumelalui Wakil Bupati langkat Budiono SEmenyampaikan Program PengembanganSistem Pembangunan Partisipatif ( P2SPP)yang kita laksanakan tahun ini adalahsebagai Pilot Proyek Tahun pertama diSumatera Utara hal tersebut disampaikanpada acara pembukaan Musrenbang khususProgram Pengembangan Partisipatif(P2SPP) di Ruang Pola Kantor BuaptiSenin, (14/11).

“Kita telah diberi kepercayaan untukmelaksanakan Program ini, jangan sampaigagal dan tertunda“ tegas Bupati. Mus-renbang yang kita laksanakan ini meru-pakan forum antar pelaku pembangunandalam rangka menyusun rencana pem-bangunan Daerah untuk mendorong prosespengintegrasian sebagai wujud penguatanpembangunan partisipatif.

Musrenbang khusus P2SPP ini meru-pakan usulan dari hasil Musrenbang Keca-matan, dan diharapkan kepada para pesertaMusrenbang harus dapat memantapkan danmempertajam prioritas usulan Programyang akan kita ajukan.

Kepala Badan PMDK Drs. Jaya Sitepusebelumnya melaporkan bahwa tujuandiselenggarakan Musrenbang khususP2SPP ini terlaksananya kegiatan pem-bangunan di Desa, Kecamatan melaluimusyawarah yang didanai oleh PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah, adanyatransparasi/keterbukaan informasi tentangkegiatan pembanguan yang dilaksanakanoleh masyarakat desa.

Materi yang dimusrenbangkan BidangFisik Sarana Prasarana (Infrastruktur),bidang Sosbud (Sarana Kesehatan, Pendi-dikan), bidang Ekonomi (UEP,SPP), pesertaterdiri dari Camat 23 orang, BKAD 23orang, Perwakilan Kades 23 orang danutusan masyarakat 69 orang berjumlah 138orang, kegiatan ini berlangsung selama satuhari.

Musrenbang dihadiri oleh AsistenEkbangsos Dr.Indra Salahudin MKS.Kepala Bappeda. Ir.H. Ansyarullah MMA,Kepala Inspektorat Sedar Sembiring SHdan undangan lainnya.(JUL)

Tampak pasewaktu muqubat campelanggar(perlakuanyang disakpejabat PeTamiang dmasyarakahalaman kkejaksaan simpang kaceh tamiaBSO

9KPK POS

E D I S I 124

22 - 28 NOPEMBER 2010

NASIONALDAERAH

POLITIK

ANIMO masyarakat untukmenjadi Calo PegawaiNegeri Sipil (PNS) diSumatera Utara sangatluar biasa. Setiap adapembukaan penerimaanCPNS, baik tingkat provinsidan kabupaten kota,masyarakat selalu 'menye-mut' mengikutinya. Parapemburu CPNS terpaksamengelurkan sejumlah uanghanya memenuhi sederetpersyarat yang sebenarnyatidak terlalu urgen.

Fakta lain menunjukkan,pelarmar yang berharapmenjadi CPNS tidak sajadatang dari ProvinsiSumatera Utara, tapi jugadari luar Pulau Sumatera.Apalagi dengan sistem barudimana pendaftarandilakukan melalui internet.Kalau sistem ini belumteruji, dikarenakan tidaksemua masyarakat melektekhnologi.

Alhasil, kebijakanpendaftaran online untukmemangkas birokrasi,ternyata menjadi peluanguntuk menindas danmendzalimi hak-hakmasyarakat. Pemerintahdan para pejabat di negeriini, sepertinya belum jeradan belum puas untukmenyengsarakan danmenyusahkan rakyatnya.Anehnya lagi, hampirseluruh instansi mengguna-kan internetisasi dalampendaftaran CPNS, padahalpola ini belum pernahdisosialisasikan secara baikkepada masyarakat.

Terlepas dari sistemtersebut, para pemburuCPNS dengan harapantinggi melakukan berbagaicara agar paling tidak bisa

ikut ujian. Kondisi iniseakan seiring sejalandengan isu beredar, untuklulus CPNS kekuatanrupiah masih sangatmenentukan. Artinya siapayang punya duit, bisa lulus.Meskipun isu suap ini tidakdapat dibuktikan, karenalayak seperti kentut,tercium baunya, tapi taknampak wujudnya.

Dibeberapa daerah diSumatera Utara, tarif agarbisa lulus menjadi CPNSberpariasi. Dari puluan jutahingga ratusan juta rupiah,sesuai dengan ijazah yangdipergunakan saat mela-mar. Tamatan SMA, D-Isampai DII tidak samadengan pelamar yangmenggunakan ijazah S-1dan S-2. Kondisi ini seakanmemperkuat dugaanmasyarakat bahwa, parapemburu CNPS ternyatadiburu kekuatan rupiah.

Sesuai dengan tujuan-nya, pengangkatan CPNSdilakukan guna meningkat-kan pelayanan primakepada masyarakat. DiIndonesia, jumlah PNShingga akhir Juni 2009mencapai 4,38 juta orang.Terdapat ketidakseim-bangan antara tenagapelayan dan mereka yangmelayani. Di Indonesia, satuPNS melayani tujuh orang.Sementara di negara lain,ASEAN misalnya, satupegawai melayani 2-4orang.

Sampai saat ini, pelaya-nan publik masih menga-dopsi model-model penjaja-han di mana pegawai negeriharus dilayani rakyatbukan melayani masyara-kat. Ke depan, pandangan

ini perlu diubah agarmenghasilkan pelayan-pelayan prima yang benar-benar mengabdi padarakyat, bukan kekuasaan.Seleksi yang tidak bebasKKN hanya akan melesta-rikan kultur feodal yangtelah lama melekat dalamdiri aparat negara ini.

Motivasi menjadi PNSyang semata-mata hanyamengejar karier danjaminan pekerjaan seringkali merusak kultur dancitra PNS. Maklum, ketikapekerjaan yang dikejar,menghalalkan segala carapun dilakukan. Denganbegitu angan-anganmenjadikan PNS sebagaimasyarakat pelayan seringternodai sejak seleksi yangkurang menjunjung tinggietika dan transparansi.

Di tengah sulitnyamenembus lapangan kerja,status PNS menjadi idolamasyarakat. Banyakmertua mencari menantuyang berstatus PNS.Menjadi PNS identikdengan jaminan masadepan yang cerah, terma-suk jaminan hari tua.Karena itu status dianggapbergengsi, dan untukukuran Indonesia yangmasih miskin, menjadi PNSidaman dan buruan semuaorang.

Ironisnya, setiap musimpenerimaan CPNS selalumuncul dugaan kongka-likong antara pesertaseleksi dan oknum-oknumdari instansi pemerintah.Meski sulit dibuktikan,tetapi aroma KKN itubegitu menyengat. Mena-riknya lagi, masyarakatpercaya rekrutmen CPNS

tidak mungkin tanpa suap.Karenanya segala upayaditempuh meski harusmenyetor sekarung uang,asal ada kepastian tidakpeduli.

Kecurangan dalamseleksi CPNS menjadi celahdalam PP No. 98/2000tentang Pengadaan PNS.Dalam PP itu, seleksitertulis hanya sekali untukmenjaring sedikit daribanyak calon, diragukanbenar-benar objektif danmembuka peluang terjadikolusi. Demikian jugapelaksanaan seleksi yangdilaksanakan PNS lapa-ngan, rawan terjadi ajangtitipan, mempergunakanmekanisme koneksi, dansuap.

Pada tahapan penilaianhasil ujian dan penentuankelulusan rawan manipulasidan kecurangan karenapanitia seleksi memilikiotoritas tinggi. Pada kasusKKN terkait penerimaanCPNS, calon PNS yangmampu membayar mahaltentu saja akan diluluskanmeski nilai ujiannya sangatjeblok.

Karena itu, sulit meng-harapkan seleksi yang tidakmenjunjung tinggi etikadan transparansi dapatmemperbaiki kualitasaparatur pemerintahan.Karena Reformasi birokrasitidak akan berjalan ditengah praktik jual belikursi dan jabatan. Berbagaifakta di atas, secara pastimenjadikan para pemburuCPNS, benar-benar menjadiburuan rupiah oleh pejabatyang hanya memikirkanrupiah…nasib-nasib.

(TIM)

FORMASI Calon Pegawai Negreri Sipil(CPNS) Tahun 2010 di KabupatenMandailing Natal (Madina) tidak masukakal lagi. Pasalnya si miskin semangkinmenjerit dan harus mempunyai uangratusan juta rupiah, jika ingin lulus.Demikian disampaikan Baktar Nasu-tion salah satu tokoh masyarakat danpengamat Sosial dan Politik, Selasa (16/11) kepada KPK Pos di Panyabungan.

Nah, kalau begini terus, putus sudahharapan si miskin menjadi pegawainegeri sipil di Pemda Madina. "Jikamengandalkan uang ratusan juta rupiah,jangankan uang ratusan juta, uang perutaja susah dapat di Kabupaten Mandai-ling natal ini,"Kata Baktar

"Isu yang saya dapat di kalanganmasyarakat luas seperti di warung kopidi Panyabungan, DIII Keguruan, PGSDdipatok Rp80 juta dan aneh nya lagi S1mencapai ratusan juta rupiah. Ini kansudah luar biasa,"ujar Baktar sambiltersenyum.

Lebih lanjut dikatakannya dalampenerimaan CPNSD formasi tahun 2010ini harus di pantau secara dekat. Harusmelibatkan pemantau dari Independentsehingga dalam penerimaan CPNSD diKabupaten Mandailing Natal dapatberjalan dengan baik. Selama ini kitaketahui setiap penerimaan CPNS baikdi Kabupaten Mandailing Natal danKabupaten Kota lainya selalu mengan-dalkan kekuatan uang. Dalam artitanpa uang maka jangan pernah harapuntuk penjadi pengawai negeri sipil.

Jika realitasnya seperti ini, bagai-mana masyarakat ekonomi rendah yangtidak mampu untuk memenuhi persya-

ratan uang agar dapat lulus dalampenerimaan CPNS tersebut. Kita lihatsaja nanti, dan di Madina sama-samakita ketahui bahwa banyak masyarakatyang selalu sakit hati setiap adapenerimaan CPNS. Dan inidi sebabkanharga atau pasaran untuk menjadi PNSterlalu tinggi tanpa melihat mutu dankualitas peserta CPNS tersebut.

Masih kata Baktar, PemerintahDaerah dalam penerimaan CPNSformasi 2010 ini harus melibatkan timindependent yang nantinya dapatmengawal berkas-berkas ujian. Sehing-ga tidak terjadi permainan di tengahperjalanan. "ini penitng agar kecurigaanmasyarakat tentang penerimaan CPNSselama ini jadi berkurang," kata baktar.

Hal senada di sampaikan S. Nasution.Dalam penerimaan CPNSD PemkabMadina harus taransparan. Tuduhanyang mengatakan harus mengeluarkanbiaya ratusan juta rupiah, ini harusdihilangkan, sehingga budaya Korupsi,Kolusi dan Nepotismi di Bumi GordangSambilan ini dapat dihilangkan."Pemberantasan KKN merupakanprogram pemerintah di negara kita ini,"uangkap Nasution.

Seperti tahun-tahun sebelumnya,kalau kita tidak memiliki sejumlahuang maka jangan pernah berharapuntuk menjadi PNS.

"Bagaimana nasib orang yang tidakmempunyai finansial memadai, tetaptidak ada perkembangan, tetap menjadipetani atau buruh. Orang miskin yangtidak memiliki kemampuan keuanganakan tetap menjerit," Ungkap Nasution.

(TH)

PUTUS SUDAH

Harapan Si Miskin

DaftarCPNS OnlineApakah Sudah Tepat?PEMKO Medan membukapendaftaran baru Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) lewat online.Pendaftaran dibuka mulai tanggal20 November sampai tanggal 4Desember.

Sedangkan proses ujian 15Desember dan pengumuman pada22 Desember 2010. Kepala BadanKepegawaian Daerah PemkoMedan Lahum Lubis menjelaskan,dengan menggunakan internettersebut, akan membuatpenanganan pendaftaran CPNSsemakin lebih praktis dan efisien.Dan yang terpenting bisamemastikan pelamar tidak gagapteknologi (Gaptek).

"Kalau tahun lalu memangmelalui kantor pos, dan untuk tahunini kita akan lihat nanti. Melihatkondisi sekarang, sepertinya sudahlayak jika via internet. Kalau untukSumber Daya Manusia (SDM)Pemko Medan juga sudah siapdalam penerimaan pendaftaran viainternet,"ujarnya.

Untuk lokasi ujian, pihaknyaakan memakai sejumlah gedungsekolah di Kota Medan. "Jadi kamimanfaatkan gedung sekolah dangurunya sebagai pengawas ujian.Hal ini seperti beberapa waktulalu,"ujarnya.

Lahum belum bisa memastikangedung sekolah mana saja yangakan dipakai. Pihaknya masihmelakukan pembicaraan denganpihak sekolah memalui dinaspendidikan agar ujian tidakberbenturan dengan proses belajarmengajar.

Untuk Kota Medan, sebutnyapendaftaran dilakukan memaluiinternet di website

Pemko yang alamatnyadiumumkan bersamaan denganpengumuman rincian formasikebutuhan CPNS. Pengumumanakan dilakukan melalui media masacetak. "Untuk itulah, bagi parapeserta CPNS harus mengikutiinformasi CPNS ini,"katanya.

Saat ditanya apakah dalampengadaan soal ujian pihaknyamasih bekerjasama dengan USUatau dengan PTN lain. Lahummengaku belum bisa memastikanapakah dalam pembuatan soalujian masih bekerjasama denganUSU atau tidak. Tapi kemungkinansama seperti tahun kemarin USUyang membuat soal ujian. "Kitabelum tau pembuatan soal dari PTNmana, kemungkinan masihbekerjasama dengan USU sepertitahun kemarin,"ujarnya.

Kepala Bagian Humas Pemko

Medan Drs Hanas Hasibuan MAP,menjelaskan kuota penerimaanCPNS di Pemko Medan untuk tahun2010 berjumlah 324 orang.Dikatakan Hanas, secarakeseluruhan formasi yang akanditerima dalam penerimaan CPNS2010 itu adalah tenaga guru (56orang). Tenaga kesehatan (80 orang).Tenaga teknis (188 orang) .

Jumlah kuota yang disediakanmembuka peluang besar bagi parapemcari kerja untuk mendaftarsebagai CPNS Pemko Medan. Initerlihat dari antusias warga KotaMedan bahkan warga diluar KotaMedan yang ingin mendaftar.Banyaknya kuota yang tersediauntuk menjadi PNS Pemko Medan

membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk berbuatcurang. Artinya, untuk terdaftarsebagai PNS Pemko Medan tariffpendaftaran pun sudah disediakan.Mulai dari puluhan juta sampairatusan juta.

Menurut informasi yang ada,untuk D3 tarif yang disediakanmencapai Rp80 juta

sementara untuk golongan 3Aatau S1 tarif yang disediakanmencapai Rp140 juta.

Tarif ini ditawarkan oleh paraoknum berseragam coklat yangnotabene pegawai

Pemko Medan itu sendiri kepadapara CPNS yang ingin lulus. Inilahgambaran

pemerintahan yang ada di KotaMedan.

Ditempat terpisah PresidenPerjuangan Hukum Dan Politik(PHP) Aldian Pinem SH.MHummengatakan, dalam hal penerimaanCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

di jajaran pemerintah pusat,termasuk Pemerintahan Daerah(Pemda) maupun di lembaga-lembaga lainnya, sangatmengharapkan adanya kebijakandan perhatian dari MenteriPemenrintahan dan AparaturNegara (Menpan).

Banyaknya calo-calo yangmenjual jasa yang menawarkanada uang bisa diurus masukmenjadi pegawai negeri. Bahkanada isu seolah-olah ada bersifatjatah dari para pejabat.

Jika hal ini terus berlangsung,Aldian meyakini bangsa Indonesiaakan menjelma menjadimentalited-mentalited koruptor.Bagaimana tidak dikatakanbegitu, jika dari awal saja dia telahkotor karena berani menyogok.Ketika memegang suatu jabatan iaakan berupaya bagaimanapuncaranya untuk mengembalikanuang yang telah dikeluarkan saatmasuk menjadi PNS.

"Maka dari itu sangatdiharapkan adanya transparansidari pemerintah",kata Aldian.

Menurut Aldian, pemerintah bisamembentuk panitia tim Indepen-dent. Tim independent tersebutharuslah dari beberapa unsurseperti unsur akademisi, unsurDeparteman Agama, unsurDepartemen Dalam Negeri, unsurKejaksaan, dan unsur Kepolisian.

Kelima unsur tersebut bersifatmengawasi dan memantau sistempenerimaan CPNS. Mulai daripemeriksaan hasil ujian denganmenggunakan sistem komputersampai keluarnya pengumuman.Dan hasil pemeriksaan komputertersebut jangan lagi dikotak katik.Selain itu tim Independent haruswajib menandatangani beritaacara pemeriksaan tersebut,sarannya.

Menurut Aldian, apabila adapengawasan terbuka seperti ini dansudah masuk unsur-unsur eksternalmaka penerimaan CPNS tersebutakan bersih tanpa adanya unsurKKN.

Aldian juga mengimbau,masyarakat haruslah berhati-hatikarena dalam penerimaan CPNSakan bermunculan spekulan-spekulan dan ini sudah menjadibudaya dinegara kita.

"Jika masyarakat menemukanpenipuan yang bersifat spekulasisegeralah melaporkannya kepadapihak yang berwajib tapi dengansyarat sudah ada transaksipenerimaan uang",jelasnya.

(VN/FeR)

ALDIAN PINEM SH.MHUM

PENGUMUMAN hasilujian tulis seleksi CPNSUniversitas SumateraUtara (USU) Tahun 2010telah diumumkan yangdipusatkan di AuditoriumUSU. Demikian disampai-kan Kepala Humas USU,Bisru Hafi SSos MSi.

Dijelaskannya, bagipeserta yang dinyatakanlulus akan mengikuti seleksitahapan berikutnya.“Informasi juga dapatdiakses melalui websitewww.usu.ac.id, atau padaBiro SDM USU di BiroRektor USU,” ungkapnya.

Untuk tahun anggaranini, USU menerima seba-nyak 91 CPNS baru. Merekaterdiri dari untuk tenagadosen sebanyak 38 orang,dan tenaga fungsionalumum 53 orang.

Kualifikasi yang dibu-

tuhkan ialah untuk dosenterdiri dari Dokter Umum,Dokter Gigi, PsikologiKlinis Psikologi Sosial,Teknik Elektro, TeknikIndustri, Teknik Sipil, IlmuKomputer, Informatika,Fisika, Farmasi, Apoteker,Ilmu Tanah, Akuntansi,Manajemen, AdministrasiNegara, Ilmu Politik danIlmu Hukum.

Sedangkan untuk tenagafungsional umum S1 terdiridari program studi IlmuKeperawatan, Ilmu Komu-nikasi dan D-III ProgramStudi Keperawatan,Kebidanan, KesehatanLingkungan, Elektromedik,Teknik Elektronika, TeknikSipil, Ilmu Komputer,Akuntansi, dan Kese-kretariatan.(FeR)

USU Terima 91 CPNS Baru

HTI PT RAPP Caplok Lahan WargaSELATPANJANG - Masyarakat dilima desa di Pulau Padang bakalkehilangan lahan garapannya.Pasalnya, lahan warga tersebutmasuk dalam konsesi lahan HTIPT RAPP. Pernyataan ini diung-kapkan Sekretarsi DewanPimpinan Daerah Serikat TaniRiau (STR) Kabupaten KepulauanMeranti, Sutarno kepada KPKPos, Jumat pekan lalu, di TelukBelitung .

KPK POS

KRIMINALE D I S I 124

22 - 28 NOVEMBER 2010

10

SUMUT, NADNASIONAL

Warga KeluhkanKeberadaan KilangPadi di JalinsumSEI RAMPAH–Warga yang tinggalberdekatan dengan keberadaan disejumlah kilang padi, mengeluh.Pasalnya, sejumlah kilang padidipinggir Jalan Lintas Sumatera(Jalinsum) itu mengakibatkan polusiudara yang berasal dari prosespenggilingan dan pembakaran kulitpadi, hingga abu berterbangan.

Contohnya, di kilang padi milikBagong yang berada di Jalinsum DusunVI, Desa Firdaus, Kecamatan SeiRampah, Kabupaten Serdang Bedagai,tepatnya sekitar 500 meter dari KantorBupati Sergai. Polusi udara yang berasaldari kilang ini, kata Ani (53) wargaDusun VI, Desa Firdaur, Sei Rampah,mengotori pakaian dan rumahnya.

“Polusi udara yang berasal dariproses penggilingan dan pembakarankulit padi mengotori pakaian yangdijemur dan seisi rumah. Kotoran itudari abu (sekam) yang berterbangandibawa angin dari kilangnya Bagong,”jelasnya.

Polusi udara ini tidak hanya dialamiwarga Dusun VI, tapi juga merembet keDusun VII. Di Dusun VII polusi berasadari kilang padi milik A Ki di JalinsumDusun IX Desa Firdaus, Sei Rampah.

Walaupun dipagar dengan tembokcukup tinggi, namun tetap jugamenyebabkan polusi udara. Maulana(45) warga Dusun VII, Desa Firdaus,mengaku, sejak beroperasinya kilangpadi tersebut, ia selalu mendapatkandampaknya.

Warga berharap agar pihak terkaitturun ke lapangan melihat apa yangdialami warga. Pemerhati lingkungan,Ebit warga Sei Rampah menyarankan,agar pemilik atau pengusaha kilang-kilang padi berupaya memindahkanusahanya ke tempat lain. MengingatKecamatan Sei Rampah merupakan IbuKota Kabupaten Sergai.

“Sebelum nantinya ada tindakantegas dari pihak terkait, lebih baik adakesadaran dari pihak pengusaha,”ujarnya. (ADI)

Mayat tanpa kepaladitemukan Membusukdi Sungai KareiSILAU KAHEAN - Sesosok mayattanpa kepala dan telah membusukterapung di sungai karei tepatnya diSampuran Siboro. Mayat ditemukanwarga Desa Bandar Nagori KecamatanSilau Kahean dengan posisi telungkupkarena tersangkut pada salah satucabang kayu yang ada di bantaransungai. Kepala Desa Nagori Bandar,Jenrisman Purba, Senin pekan lalu,mulanya menerima laporan dari war-ganya, akan temuan sesosok mayattersebut. Tanpa pikir panjang, Jenrismanmengajak beberapa warga untuk me-nuju TKP.

Setibanya di lokasi, mereka meng-aku, mencium aroma busuk menyengat.Jenrisman selanjutnya melaporkantemuan mayat kepada Kepala Kepo-lisian Sektor Silau Kahean, AKP Lamin.

Pihak kepolisian hingga kini belummengetahui identitas korban. Lamin punmeminta kepada warga yang merasakehilangan anggota keluarganya untukmemberikan laporan.

Selain Kepolisian Sektor SilauKahean, personel dari Kepolisian Kota-rih pun turun ke lokasi kejadian, dipim-pin AKP Gamal Lusiawan. KeberadaanGamal guna memastikan sosok mayatdi lokasi.

Beberapa hari sebelum penemuanmayat, Polsek Kotarih menerimalaporan orang hilang. Disebutkan pihakkeluarganya, kerabat mereka itu sudahhilang, tak kembali ke rumah selama 21hari.(ARM)

Polres Langsa TangkapPedagang Mirasdan Lima PenjudiLANGSA - Operasi rutin digelar PolresKota Langsa berhasil menangkap,Amril, pedagang minuman keras (Miras)di kediamannya di Desa Melayu IKecamatan Langsa Kota. Penangkap-an itu bersamaan dengan diamankan-nya lima oknum sedang berjudi.

Kelima oknum yang diciduk saatberjudi, Sofyan Ibrahim, Syahrul,Junaidi, Safarudin dan Tarmizi. BersamaAmril dan barang bukti miras, belasanbotol, mereka digiring ke Polres KotaLangsa.

Kasat Reskrim Polresta Langsa, AKPGalih Indra Giri mengungkapkan, ba-rang bukti yang disita dari ke lima ok-num berjudi, batu domino dan sejumlahuang. “Semua hasil temuan ini selan-jutnya akan diproses,” kata Galih.(BSO)

Untuk itu, lanjut Sutarno, mas-yarakat mendesak agar peme-rintah daerah dan pemprov segeramembentuk tim terpadu yangmelibatkan tim independen untukmelakukan mapping (pemetaan)lahan konsesi PT RAPP. Hal inidilakukan agar ada kejelasanbatas-batas antara lahan HTI dankebun masyarakat.

Dan, PT RAPP harus menga-komodir sikap tegas warga darilima desa ini dengan tidak memak-sakan kehendak. Artinya, PTRAPP tidak bisa menjadikansurat rekomendasi dari Menhuttersebut untuk melegalkanpenguasaan lahan-lahanmasayarakat. Soalnya, suratrekomendasi dari Menhuttersebut tidak memiliki data-data titik batas yang jelas di manalahah konsesi PT RAPP.

“Sebelum dilakukan mapping(pemetaan) oleh tim independen, PT

“Data ini kita ketahui dari hasilcopian peta lahan konsesi PT RAPPyang kita miliki. Hampir 60 persendari lahan kebun milik warga limadesa di Pulau Padang, masuk dalamkonsesi lahan HTI PT RAPP.Konsekuensinya, warga lima desatersebut akan kehilangan hakuntuk menggarap di lahan itu,” kata

Sutarno.Menurut Sutarno, kondisi ini

jelas membuat masyarakat cemas.Sebagai konsekuensinya, STRbersama masyarakat telah mela-kukan penandaan (plangnisasi)batas-batas lahan milik warga.Dengan upaya ini masyarkatsudah memberikan satu ultima-tum bahwa lahan-lahan tersebutadalah milik warga yang tidakboleh diganggu gugat.

Kalau pun pihak PT RAPPtetap ngotot melakukan pemak-saan kehendak seperti yang dila-kukan PT SRL di KecamatanRansang, konsekuensinya akanberhadapan dengan masyarakatdari lima desa tersebut. Masyarakattetap tidak akan mundur, dan siapmempertahankan lahan garapanmereka meskipun harus membuatpagar betis. “Ini sudah menjadiharga mati yang tidak bias dita-war-tawar lagi,” ungak Sutarno.

RAPP tetap tidak boleh melakukaneksploitasi di Pulau Padang . Kalautetap ngeyel dan memaksakankehendak, akan ada perlawanandari masyarakat. Kita tidak inginperampasan lahan di Pulau Ran-sang terulang di Pulau Padang,”ujar Sutarno.

Dari penelusuran data KPK Posdi lapangan, lahan milik warga dilima desa yang masuk dalamkonsesi PT RAPP tersebut di anta-ranya, Desa Bagan Melibur, DesaMekarsari, Kelurahan Teluk Beli-tung, Desa Pelantai, Desa MerantiBunting dan Desa Lukit. Dikawasan ini juga sekitar 2000hektar lahan konsesi PT KondurPetroleum masuk dalam konsesiHTI PT RAPP.

Sementara itu sejumla anggotaDRPD Meranti asal Dapil Merbaumendesak pemerintah KabupatenKepulauan Meranti danPemerintah Propinsi Riau untuk

segera tanggap dengan keinginanmasyarkat dan STR.

Pemerintah daerah, harus segeramelakukan pemetaan di PulauPadang terkait dengan konsesilahan HTI PT RAPP. “Janganbiarkan masyarakat menghadapimasalah ini sendirian. Kalau me-mang Pemkab Mernati komitmemperjuangkan hak-hak mas-yarakat, seharusnya Pemkab Me-ranti segera mengakomodir kei-nginan masyarkat Pulau Padangtersebut.

Jangan biarkan lahanmasyarakat dikuasai perusahaan.Kita juga tidak ingin kasus peram-pasan dan penguasan lahan milikwarga di Pulau Ransang terjadi diPulau Padang. Apalagi masya-rakat juga sudah siap menolakdengan segela konsekuensinya,”tegas Basiran Sarjono salah se-orang anggota DRPD Meranti asalMerbau. (JB)

Kasus Penganiayaan Wartawan

Polresta Binjai

Periksa

Petugas Dishub

Sejumlahtumpukansampah di PasarBaru Perbaunganyangmenyebabkanbau dan becek.Ini terjadi karenalambannyapemindahansampah dan parapembuangsampah engganmemasukkan kedalam baksampah sehinggaterlihat sampahmenumpuk di sisikanan-kiripenampungansementara.

Pedagang Pasar Baru Perbaungan Mengeluh

BINJAI - Sikap arogansi yang ditunju-kan M Nur, petugas Dinas Perhu-bungan (Dishub) Kota Binjai, terha-dap M Aswin, wartawan PosmetroMedan. Ditanggapi serius oleh PolresBinjai. Setelah membuat laporan,Polres Binjai melanjuti laporandengan memeriksa petugas Dishub.

Kapolresta Binjai AKBP Rina SariGinting, mengatakan, setiap adalaporan dari masyarakat akan ditang-gapi dengan lugas. Begitu juga denganlaporan oleh wartawan. “Setiap adalaporan dari warga atau masyarakat,akan kita tindak lanjuti dan masalahpetugas Dishub dengan wartawan ituakan kita proses seadil-adilnya. Agardikedua belah pihak tidak merasadirugikan,” ujar Rina.

Sementara itu, M Aswin mengaku,setelah kejadian tersebut, pangkalpahanya memar disebabkan terjatuhdan menimpa sepeda motornya, “Kalaukemarin yang terasa sakit hanya leherakibat dicekik. Ternyata hari ini, pangkalpaha saya juga memar,”kata Aswin.

Secara terpisah, Kadis Perhubu-ngan Kota Binjai, HT Fadlan memintamasalah tersebut jangan diperpan-jang. “Cobalah kalian kasi sarankepada teman kalian itu, agarmasalah ini tidak diperpanjang. Kalaumemang dia (Aswin-red) tidak mau,itu tidak jadi masalah. Sebab hak diamembuat laporan,” kata Fadlan.

Fadlan mengungkapkan, jika di-inginkan Dishub minta maaf. “MakaDishub akan bersedia datang untukmenghadapnya. Kalau dia mau berda-mai, saya pasti datang menghadapuntuk minta maaf. Karena masalahini hanya gara-gara macet dan terjadiselisih paham anggota saya dengandia,” kata Fadlan.

Sebenarnya sambung Fadlan,malam kejadian tersebut anggotanyatidak mengetahui bahwa orang yangmenegur itu adalah wartawan, “Kitasama-sama tahu, malam itu jalan padatdan macet total, jadi anggota saya sudahkelelahan jadi wajar dong beristirahatsebentar. Lagian, wartawan itu sempatmengeluarkan kata-kata kotor kepa-da anggota saya, bagaimana anggotasaya tidak marah,” ucap Fadlan.

Sebelumnya, Aswin wartawanPosmetro Medan, terjebak macet diJalan Sudirman tepat di ApotikRosani. Meski jalan macet total, Aswinmelihat M Nur santai sambil menghisapsebatang rokok. Sehingga Aswin berangdan menegur M Nur. Namun, M Nur takterima dan mencekik leher sambilmendorong Aswin sampai terjatuhdari atas keretanya.(SBR)

EmpatPelaku MaisirDicambuk

KPKPOS/BSO

Tampak pada gambar sewaktu melakukan uqubat cambuk bagi pelanggar MAISIR(perlakuan perjudian) yang disaksikan para pejabat Pemkab Aceh Tamiang danratusan masyarakat umum di halaman kantor kejaksaan Negeri kuala simpangkabupaten aceh tamiang.

ACEH TAMIANG - Empatterdakwa pelanggaran QanunSyariat Islam, Kamis siangpekan lalu, dieksekusi cambukdi halaman kantor KejaksaanNegeri Kuala Simpang,Kabupaten Aceh Tamiang(Daerah Bumi Muda Sedia).

Eksekusi empat terdakwatersebut dilakukan berdasarkanputusan PengadilanMahkamah Syariah KualaSimpang, tanggal 2 Nopember 2010, dalam perkara pelanggar Maisir (perjudian), Nomor 07-

08-09-10/JN/2010/MSY-KSGtertanggal 10 Nopember 2010.Ke empat terdakwa, BayhatiAlias Ayi Bin Abdul Muthalibnomor : 07//JN/2010/MSY-KSG tanggal 2 Nopember 2010,telah melanggar pasal 5 jopasal 23 (1) Qanun ProvinsiNAD nomor 13 tahun 2003tentang Maisir jo pasal 53 (1)KUHP, dengan amar putusan,uqubat cambuk di depanpejabat dan masyarakat umumsebanyak enam kali cambukan.

Terdakwa kedua, MislanAlias Ilan Bin Salamun Nomor08/JN/2010/MSY-KSG tanggal10 Nopember 2010 telahmelanggar pasal 5 jo pasal 23(1) Qanun Provinsi NAD nomor13 tahun 2003 tentang Maisir jopasal 55 (1) ke – 1 KUHP,

dengan amar dijatuhkanuqubat cambuk di depanpejabat dan masyarakat umumsebanyak tujuh kali cambukan.Terdakwa ketiga, Mariadi AliasAdil bin Hasan dijatuhi hukumanempat kali cambukan. Terdakwakeempat, Suprianto Alias SupriBin Yastori juga empat kalicambukan.

Dalam pelaksanaan eksekusicambuk dihadiri Bupati AcehTamiang, Drs. H. Abdul Latief,Kapolres, Drs. Armia Fahmi,Ketua DPRK Aceh Tamiang, Ir.Rosman, Kepala KantorSyariat Islam, Kepala Kejak-saan, M. Basyar Rifa’I, SH. M.Basyar Rifa’i, SH mengatakaneksekusi cambuk itu dengantetap mengacu pada ketentuanhukum yang berlaku.(BSO)

PERBAUNGAN - Sejumlah pedagang diPasar Baru, Perbaungan, Kecamatan Per-baungan, Kabupaten Serdang Bedagai,mengeluh. Pasalnya, sejumlah barang da-gangan mereka yang ditinggalkan selaluhilang, Padahal, setiap pedagang telahmengeluarkan biaya untuk keamanan.

Ketika pedagang menanyakan kepadapenjaga malam pasar, selalu mendapatjawaban, tidak tahu. Jawaban ini bertolakbelakang dengan fakta di lapangan, dimana penjagaan tiap malam selaludilakukan. “Kami selalu mengalamikehilangan barang dagangan. Padahal,Kami selalu memberikan uang keamananRp 1.000 per hari,” sebut Namun sepertinyapercuma saja, sebab masih saja ada

pedagang yang kehilangan barang daga-ngannya,” ujar Ida (34), pedagang sayur-mayur, Senin pekan lalu.

Ida dan pedagang lainnya, pasti menga-lami kekecewaan. Lantaran kutipan untukpengamanan saban hari mereka setor.“Sepertinya percuma saja (membayar),masih saja ada pedagang yang kehilanganbarang dagangannya,” sebut parapedagang.

Diungkapkan, tak hanya daganganyang kerap dicuri, peralatan perdaganganseperti timbangan pun raib. Kondisimenambah ketidaknyamanan para peda-gang. “Pasar Baru tidak nyaman lagi,kemungkinan memang ada orang-orangyang tidak bertanggungjawab, mencuri

barang dagangan. Kerugian kita memangsedikit tapi kalau dihitung-hitung setiaphari ada yang hilang dikalikan dengansejumlah pedagang yang menitipkanbarang itu jumlahnya besar juga,” protespedagang.

Nunung, pedagang pakaian, mangaku,keamanan pasar Baru sudah tidak nyamanlagi. Buktinya, hampir setiap hari ada sajasejumlah pedagang kehilangan. “Kitaberharap agar aparat keamanan untuksegera menertibkan oknum yang tidakbertanggungjawab itu karena ini sudahmeresahkan. Sudah pasti ada oknumnyayang memang sengaja melakukananya.Bahkan bisa jadi memang ada sindikatnya,”tuding para pedagang yang ditemui. (ADI)

SEI RAMPAH - Para pedagang danpembeli di Pasar Baru, Perbaungan,Serdang Bedagai, mendesak petugasDinas Perindustrian, Perdagangan danPasar (Disperindagsar) Kabupaten Ser-dang Bedagai segera memindahkansampah yang telah menumpuk di beberapatempat. Selain menimbulkan bau tak sedapjuga membuat mampet saluran air.

Nuraidah (32), pedagang sayuran dipasar tersebut, Senin pekan lalu, menga-takan, setiap saat sampah seperti buah dansayuran rusak dan busuk dibuang ketempat penampungan sementara. Tetapi,pemindahan ke tempat penampungan

akhir (TPA) tak tentu jadwalnya. “Kadangdua atau tiga hari sekali baru diangkat.Lihat saja, sejumlah tumpukan sampahmelebihi kapasitas penampungan semen-tara, sehingga meluas ke jalan," katanya.

Pedagang lainnya menyebutkan, sam-pah tersebut menimbulkan bau tak sedapkarena pembusukan buah dan sayur."Dengan pembuangan ke TPA tak teratur,kalau hujan, selain becek, bau busuk itusemakin keras dan lalatnya tambahbanyak," katanya.

Padahal, kata Malik (28), pedagangpakaian khusus wanita, mereka setiap hariharus membayar uang kebersihan Rp 1.000.

Mulanya, aku Malik, saat pasar barudioperasikan, kebersihan terjaga. Seka-rang makin tak terurus. “Kalau siang baunyamenyengat dan lalatnya banyak sehingga sulitmenarik pembeli,” kata pria anak satu ini yangbaru berdagang di pasar tersebut.

Rini (35), warga Pantai Cermin, setiaphari membeli sayuran untuk rumahmakannya, mengaku terganggu dengantumpukan sampah tersebut. Selain bau taksedap, jalan dilorong-lorong kios menjadibecek hingga sulit untuk dilalui. “Semes-tinya sampah-sampah itu segera dipindah-kan. Karena sangat bau dan mengganggupejalan,” katanya.

Pantauan di lokasi, hampir di setiapsudut lokasi pasar atau jalanan terdapatpenumpukan sampah, bahkan di arealparkir. Anehnya, walaupun sudah disedia-kan bak truk sampah yang sewaktu-waktutinggal ditarik. Namun, para pembuangsampah enggan memasukkan ke dalam-nya sehingga terlihat sampah menumpukdi sisi kanan-kiri penampungan sementaratersebut. (ADI)

Tumpukan Sampahdi Pasar Baru Diprotes

Tampak pasewaktu muqubat campelanggar(perlakuanyang disakpejabat PeTamiang dmasyarakahalaman kkejaksaan simpang kaceh tamiaBSO

KRIMINAL

11KPK POS

E D I S I 124

22 - 28 NOPEMBER 2010SUMUT

NASIONAL

BINJAI - Pemasangan portal di lintasan galian C,Jalan Samanhudi, Kelurahan Bhakti Karya,Kecamatan Binjai Seletan, Kota Binjai, berujungricuh. Pasalnya, ratusan warga memprotes upayapemasangan portal, guna menghadang ataumenutup lintasan truk bermuatan tanah galian.Tindakan pemasangan dipimpin langsungKapolresta Binjai, AKBP Rina Sari Ginting.

Tak terima dengan tinda-kan itu, warga melancarkanserangan. Mereka melemparipetugas dengan Lumpur. RinaSari Ginting pun menjadi sasa-ran lumpur yang dilemparkanwarga. Aksi kericuhan tersebutberlangsung hingga Jumatmalam, pekan lalu.

Keterangan yang dihimpun,pemasangan itu dilakukansetelah Polresta Binjai mene-rima laporan dari PTPN II, SeiSemayang. Dalam laporan-nya, PTPN II mengungkapkanadanya penggarapan yangdilakukan masyarakat di ar-eal perkebunan PTPN II. Me-nanggapi laporan itu, petugasPolres Binjai dibantu personilTNI, Brimbob, dan Arhanud,turun ke lokasi guna mema-sang portal yang sudah disiap-kan oleh PTPN II. Namun,tindakan yang dilakukan petu-gas dihadang oleh massa.

Sebelum dilakukan pema-sangan, Kapolres Binjai terle-bih dahulu melakukan perte-muan dengan Zeni selakuKetua Laskar Merah Putih(LMP) dan Edi Nelson Sem-biring yang akrab disapa ACong yang juga pengurusLMP.

Rina Sari Ginting menegas-kan, didirikannya portal terse-but berdasarkan lahan n ga-lian C masih lahan PTPN II.Penggalian itu, ujarnya, tidakmemiliki izin usaha. Menang-gapi hal itu, A Cong dengannada emosi meminta suratyang membuktikan lahantersebut milik PTPN II. Na-mun, permintaan tersebuttidak dapat diperlihatkan oleh

pihak PTPN II.Saat dilakukan perte-

muan, antara Polersta Binjaidengan tokoh masyarakat,ratusan masyarakat sudahberkumpul dan melakukanpenghadangan tiga truk mi-lik PTPN II yang membawaportal. Sedangkan perte-muan yang dilakukan, hing-ga selesai tidak mendapat-kan kesepakatan. Untuk se-lanjutnya, Kapolres Binjaidan sejumlah personel yangsudah disiagakan, terus me-mantau kegiatan masyara-kat sambil mencari solusiterbaik.

Selama Kapolres dan per-sonelnya berdiam diri, se-jumlah masyarakat memba-wa plang yang ditanam ditengah-tengah lahan terseb-ut dengan menuliskan "Ta-nah ini milik kelompok tanimaju bersama dengan luas 30Ha, dan saat ini dalam pe-ngawasan LMP".

Dikarenakan hari sema-kin siang, akhirnya Kapolresbeserta personilnya me-ngambil keputusan bahwaportal tetap dipasang. Se-hingga, petugas menyaran-kan kepada masyarakat agarsegera membersihkan jalandan tidak menghalangi petu-gas. Mendengar ucapan daripetugas, emosi masyarakatkembali memuncak danmembentuk barisan.

Namun, upaya masya-rakat membentuk barisansia-sia, dan petugas memintakunci truk, yang diletakkanwarga di tengah jalan. Sete-lah kunci salah satu truk

Pemasangan Portal Diwarnai Kericuhan

SEI RAMPAH - Orangtua korban pemerkosaan, OpenHutasoit dan Tiurma Br Manulang histeris di ruangansidang Pengadilan Negeri (PN) Tebingtinggi, ketikamendengar amar putusan dibacakan pimpinan majelishakim, Br Bakara SH, Selasa pekan lalu. Pasalnya, duaterdakwa pemerkosaan hanya dijatuhi hukuman percoba-an selama 18 bulan.

Orang tua korban, mengaku kecewa atas vonis hakim.Menurut mereka, hakim tidak mempunyai hati nurani."Sebab, sudah jelas kedua pelaku bersama-sama melaku-kan pemerkosaan, namun hanya dijatuhi hukuman sangatringan. Kalau dilihat dari hukuman yang diterimakeduanya, kami curiga dengan JPU yang hanya mengaju-kan tuntutan 3 tahun pada sidang," ungkap orang tuakorban.

Sembari menangis, kedua orang tua korban, menutur-kan, bahwa akibat perbuatan kedua terpidana hukumanpercobaan 18 bulan penjara, Francis Sinaga (16) dan AManurung (17), putri mereka sekarang trauma. "Dan lebihbanyak menyendiri dan termenung. Anakku sekarangenggan sekolah dan keluar dari rumah. Ia sering diejek-ejek temannya, yang mengatakannya sudah bolong (tidakperawan)," tutur mereka.

Diungkapkan, peristiwa tragis yang dialami putrimereka, bermula dari datangnya kedua pelaku ke warungmilik mereka. Saat itu, putrinya mengatakan, kios merekatutup karena kedua orang tuanya sedang ke Gereja. "TapiFrancis tetap memanggil dan akan memberi uang Rp 50ribu, dan langsung menariknya ke pohon pisang yangberada di samping warung," ungkap ibu korban. Di lokasiitu, kedua remaja ini melakukan pemerkosaan kepada putriTiurma.

Perbuatan itu baru diketahui, setelah korban terlepasdari pegangan keduanya. Salah seorang warga bernama,Dame Br Hutapea yang melintas dan melihat putri merekasedang dipeluk. Kehadiran Dame inilah, kata orang tuakorban, putri mereka menjerit meminta tolong, spontanberhasil melepaskan diri dari dekapan kedua remaja itu."Ia langsung lari masuk ke rumah, dan menceritakankejadian itu," ungkap ibu korban. Akibat peristiwa itu,korban hingga kini tak mau sekolah karena trauma danmalu. (RYAD)

Keluarga Korban PemerkosaanHisteris Mendengar PutusanHakim

Petani Ujung Tanjung Desak Polda

Riau Usut Perambah Hutan Impah

berhasil didapat, petugasmencoba menggeser trukdengan menarik rem tangan,sehingga truk berjalan tanpasopir, ke arah warga.

Melihat truk berjalan kearah blokade warga, hal inimenambah suasana makinpanas. Bahkan, wargamengira rekan mereka adayang terjepit truk. Sehingga,warga melempari petugasdengan lumpur danKapolresta Binjai AKBPRina Sari Ginting, juga ikutterkena lumpur. Dari wajahhingga kakinya menempellumpur.

Warga yang sudah emositerus melakukan aksi pelem-paran secara membabi buta.Kondisi itu memaksa perso-nel Polresta Binjai dan apa-rat lainnya, mundur. Kondisinyaris tambah gaduh, saatajudan Kapolresta Binjai,mengokang senjata dan hen-dak melakukan tembakanperingatan. AKBP Rina SariGinting langsung mencegahtindakan ajudannya.

Guna memastikan adatidaknya warga yang terjepittruk. Kapolres beserta mas-yarakat menggeser truk ter-sebut, dan tidak ditemukansatu orang pun yang terjepit.Hal ini menyulut emosi per-sonel, yang menganggapadanya upaya provokator.Dan polisi pun berupayamenangkap orang yang me-ngatakan adanya wargayang terjepit.

Untuk beberapa saat kon-disi kembali kondusif. Petu-gas kembali meminta masya-rakat untuk membersihkanjalan, agar portal dapat dipa-sang. Kali ini, upaya petugasberhasil dan truk pengangkutportal dapat dimasukan danakhirnya portal dapat didiri-kan.

Zeni kepada wartawan,mengatakan, Hak Guna Usa-ha (HGU) PTPN II sudah

habis dan lahan ini sudahdiserahkan kepada rakyat."Kalau memang PTPN IIingin mengambil kembalilahan ini, tunjukan suratnya,dan mana-mana saja bataslahan PTPN II. Tapi setelahkami minta surat-surat ke-pemilikan lahan itu, kenapatidak ada diperlihatkanPTPN," kata Zeni dengannada emosi.

Warga yang tidak terimadengan pemasangan portalterus melakukan aksinya.Sekitar 17.20 WIB, PolrestaBinjai menangkap 4 orang.Pasalnya, duamobil dan em-pat unit sepeda motor milik

warga, mencoba mendatangike lokasi Galian C yang su-dah dijaga petugas sejak siang.Petugas pun melarang wargamendekati lokasi galian. Takterima dengan larangan itu,ke empat warga tersebutmencoba menabrak petugas.

Mereka yang diamankan,Sayani (36),Haryono (30),Ramli (29), Dejon (30), kese-muanya, warga KelurahanBakti Karya, KecamatanBinjai Selatan. Polisi jugamengamankan Kijang KapsulBK.1078 XR, dan mobil TaffGT BK1049 ID. Penahanan keempat warga itu, dibenarkanoleh Kapolresta Binjai. (SBR)

TANAH PUTIH - Sekitar 40petani kebun Dusun Impah Sei.Madar, Desa Ujung Tanjung,Kecamatan Tanah Putih, Ro-kan Hilir mendesak PoldaRiau mengusut sampai tuntastindakan dua karyawan AlwiBin Zainal Abidin dan Sima-tupang yang bertugas sebagaioperator alat berat milik PT.HH, karena merusak jalanumum milik warga Impah danmeluluhlantakkan hutan ne-gara kawasan Impah DesaUjung Tanjung.

Masyarakat juga menga-dukan H. Syamsuri AF, Peng-hulu Ujung Tanjung dan H.Asnur alias Kemet, karenadiduga sebagai pemodalpembukaan perkebunan dikawasan Impah, terkait pe-rambahan hutan negara seluas7.000 hektar terletak di DusunImpah Sei. Madar Ujung Tan-jung.

Dalam laporan itu, masya-rakat mendesak Kapolda Riauuntuk mengusut sampai tuntastentang perambahan hutanDusun Impah diduga dilaku-kan PT. HH. Perambahan inidisinyalir berlangsung sejaktahun 200. Lahan seluas 7.000hektar tersebut dikuasai ke-luarga besar H.Syamsuri. Na-mun disayangkan, lahan sel-uas itu dijadikan lahan tiduroleh H. Syamsuri, meski adayang ditanami sawit jum-lahnya tak seberapa.

Masyarakat Desa UjungTanjung yang menggarap la-han tersebut beranggapanbahwa lahan kawasan Impahsebagai lahan tidur bekastebangan perusahaan HPHyang ditinggalkan. Namunketika digarap masyarakatuntuk dijadikan kebun, H.Syamsuri mengklaim lahanyang dikuasai masyarakattersebut adalah miliknya.Kemudian dengan seenaknyaH. Syamsuri mengusir masya-rakat yang menggarap lahantersebut dengan alasan bahwalahan tersebut adalah milik-nya.

Di lapangan, denganmenggunakan alat berat pi-hak H Syamsuri terus berakti-fitas membuat kanal di kawa-san lahan tidur tersebut. Se-lain itu, jalan umum dusun

Impah yang dibangun de-ngan swadaya masyarakatmenuju kebun masyarakatjuga digali PT. HH dengankedalaman 2 meter X 2 me-ter panjang 6 KM. Sementaratanah urukan bekas galianditumpuk pada badan jalan,sehingga masyarakat yangmemilki kebun di kawasanImpah tidak bisa berakti-fitas.

Berdasarkan keteranganKepala Dinas KehutananRokan Hilir, Tukiman Martobelum lama ini mengatakan,PT. HH Ujung Tanjung belummengantongi izin pelepasanhutan dari Menteri Kehu-tanan RI. Untuk mengetahuilebih jelas, pihaknya akanmembentuk Tim guna me-ngecek kebenaran laporanmasyarakat terkait peram-bahan hutan Impah.

Tukiman Marto berjanjibersana Wakil Bupati Rohilakan membentuk Tim. "Da-lam waktu dekat pihaknyaakan turun ke lapangan me-ninjau langsung," katanya.

Menurut Tukiman Marto,perusahaan yang akan mem-buka lokasi kebun tanpa izinpelepasan hutan dari MenteriKehutanan RI adalah pe-langgaran dan bisa dipidana.Dinas Kehutanan Rohil ha-nya memberikan rekomen-dasi dan tidak ada kewena-ngan memberi izin pelepasanhutan. "Setahu saya PT. HHbelum mengantongi izin pele-pasan hutan, karena pihak-nya belum pernah memberi-kan izin prinsip atau reko-mendasi terkait pelepasanhutan Impah," ujar Tukiman.

Sejumlah keteranganyang dihimpun KPK Pos diUjung Tanjung menyebutkan,'lahan tidur' dusun Impahyang sebagian telah dikuasaimasyarakat terancamdiambil alih H. Syamsuriyang mengetahui bahwamasyarakat penggarap dikawasan Impah tersebutbelum memiliki alas hak dariInstansi terkait.

Meski perambahan hutanImpah dan pemutusan jalanoleh PT. HH telah dilapormasyarakat ke MapolresRohil, namun masyarakatkhawatir terhadap lahanyang dikuasai masyarakattersebut, bakal diklaimH.Syamsuri bahwa lahanyang digarap masyakat ituadalah miliknya. Sebagaicontoh lahan yang digarapPak Sumo CS di dusun Impahdiklaim H. Syamsuri bahwalahan tersebut adalah milik-nya.

Atas laporan masyarakatUjung Tanjung terhadapmanajemen PT. HH, dua or-ang saksi terkait perambahandan perusakan jalan umumtelah dipanggil MapolresRohil untuk dimintai ketera-ngan. Namun keterangansaksi terkesan dibiarkan,karena hingga kini belum adatindak lanjut dari hasil peme-riksaan saksi tersebut. Mas-yarakat kemudian melaporke Mapolda Riau dengantembusan ke Kapolri, Pro-pam Mabes Polri, IrwasumMabes Polri dan MenteriKehutanan dan KejaksaanAgung RI.

(PUR)

Diduga Tewas Disiksa,Keluarga Desak PolisiTangkap Penculik RusselMEDAN - Pasangan suami Istri (Pasutri), Roni danUndriani alias Aing mendesak aparat kepolisian PoldaJambi untuk menangkap pela-ku penculikan anaknya, RusselWen Cholter yang diduga te-was akibat disiksa. Bukan itusaja, keluarga korban jugamengharapkan kepada mas-yarakat untuk mau membantumemberitahukan keberadaanAhmad Suharto alias Poksun(39) (foto) dan mau melapor-kannya ke kantor polisi terde-kat. Poksun diduga sebagaipelaku.

Pengakuan itu diungkapkankedua orang tua korban ketika ditemui sejumlahwartawan di Medan, Jumat pekan lalu. Kasus penculikanterhadap anaknya yang baru berusia 4 tahun didugadilakukan Poksun ini bermula dari persahabatannyadengan ayah kandung korban.

Ketika itu persisnya di bulan Oktober 2010 ,ayahkandung korban, Roni menyuruh Poksun untuk datang kekediamannya di Jalan Tengku Amir Hamzah No 599, BinjaiUtara untuk menangih utang kepada orang lain. Lalupelaku yang tinggal di kawasan Lingkungan II Galang inipun datang ke kediaman Roni.

Sesampainya di sana Poksun tidak berhasil ketemudengan Roni dan hanya mendapati Russel Wen Cholteryang sedang asyik bermain di dalam rumahnya. Lantaspria yang diduga kuat sebagai pelaku penculikan yangberujung dengan kematian inipun membawa Russel untukjalan-jalan tanpa terlebih dahulu minta izin kepada keduaorangtuannya.

Pasangan suami istri inipun akhirnya mengetahuikeberadaan anaknya di kawasan Provinsi Jambi. Setelahmenghubungi ponsel pelaku yang mengaku kalau Russelmasih bersama dengannya. Mendengar pengakuan Poksunmembuat mereka berdua menjadi kesal dan setelah lamamencari keberadaan anak kandungnya. Akhirnya, Senin(15/11), Roni dan Aing inipun langsung mendatangiRumah Sakit Asia Medika di Jambi untuk melihat kondisianak kesayangan tersebut setelah diberitahukan olehPoksun melalui handphone.

Namun nasib sial lagi-lagi menimpa keluargan ini, Rabupekan lalu, anak kesaayangannya inipun meninggal dunia,diduga disiksa oleh pelaku. Dan selanjutnya kasus inipunmereka laporkan ke Polda Jambi, sedangkan pelaku yangmau diminta pertanggung jawabanya hinggga saat initidak berhasil dihubungi dan menghilang tidak tahukeberadaannya.

"Selama diculik, anak saya dibanting bahkan yang lebihkejam lagi tubuhnya disulut api rokok dan disuruh minumair sabun," terang ibu kandung korban, Aing denganberlinangan air mata. Dengan kaburnya Poksun yang didugakuat sebagai pelaku penculikan yang berujung dengankematian anaknya. Pasutri inipun rencananya akan membuatlaporan pengaduan ke Polda Sumut mengingat tempatkejadian perkara (TKP) berada di kawasan Binjai Utara.

Selain itu keduanya juga mengharapkan kepadamasyarakat yang melihat ataupun mengetahui kebera-daan Poksun untuk segera melaporkannya kekantor polisiterdekat. (S.EDHI)

SASARAN LUMPUR - Kepala Polresta Binjai, AKBP Rina Sari Ginting juga menjadi sasaranpelemparan lumpur oleh warga yang memprotes pemasangan portal. PTPN II memintabantuan kepolisian untuk memasang portal sebagai pemutus lintasan truk yang memuattanah galian yang diambil dari areal PTPN II. Klaim itu mendapat protes dari warga didampingiLaskar Merah Putih, menyatakan areal itu sudah menjadi milik warga. (KPKPos/SBR)

Dua Unit Alat Berat milik PT.HH sedang beroperasi di Dusun Impah. (KPKPos/PUR)

MEDAN - Personel dari Unit Ranmor Polresta Medanmeringkus tiga kawanan pelaku pencurian kendaraanbermotor (Curanmor) di Jalan Ayahanda Medan. Tersangka,Joko Susilo (20) warga Jalan Pulo Seram Lingkungan VIBahari Belawan, Raymon Hutauruk (22), Warga Jalan OrdeBaru Medan, dan Robin warga Jalan Ayahanda Medan,ditangkap petugas karena terbukti melakukan pencuriansepeda motor Yamaha RX King BK 4753 HE milikMuhammad Wibowo (23) Warga jalan Stasiun LorongAbadi No 35 Medan Belawan, di Jalan Gudang KapurMedan Labuhan.

Saat diamankan, dari tangan ketiga tersangka ini,petugas menyita tiga unit sepeda motor, Honda Supra XBK 2987 KT, Yamaha RX King BK 4753 HE, dan SuzukiTornado. Selanjutnya, ketiga tersangka beserta barangbukti diboyong ke Mapolresta Medan, untuk memper-tanggung jawabkan perbuatannya.

Saat dimintai keterangan di Mapolresta Medan,kawanan ini mengaku mempunyai peran masing-masing.Joko Susilo berperan sebagai eksekutor, Reymon sebagaiperantara, antara Joko dan Robin dalam jualbeli sepedamotor curian tersebut. Joko juga mengaku, telah berulangkali melakukan aksi curanmor di kawasan Medan-Belawan.

Kanit Ranmor, AKP Ronald FC Sipayung mengatakan,ketiga pelaku ini ditangkap berdasarkan pengembangankasus curanmor sebelumnya yang telah berhasil meringkusdua tersangka RIK dan Han. "Ketiga pelaku ini ditangkapberdasarkan pengembangan dari dua pelaku yangsebelumnya berhasil ditangkap," Ungkap Ronald.(S.EDHI)

Kawanan Pelaku CuranmorDibekuk

MEDAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fisip USUmelalui Ketua Umumnya Roland Muary mengecamsemakin maraknya perjudian di Kota Medan. Kegiatanperjudian seperti judi togel bernama, Gabungan Anak Senadan Sekip (GASS) yang bermarkas di Tanah Garapankawasan Tanjung Gusta Medan sepertinya bebas melaku-kan kegiatannya tanpa tersentuh oleh para penegakhukum.

"Kami sangat menyesalkan kenapa judi khususnya juditogel kembali marak di Kota Medan. Padahal, dulu juditogel ini sempat di redam saat Kepolisian tertinggi dijabatoleh Sutanto," tegas Roland.

Dikatakannya, maraknya judi togel ini semakinmeresahkan. Pasalnya, perjudian akan semakin bertum-buh mengingat berbagai kasus perjudian seperti kasus judibola, bilyar hingga judi dalam internet masih merupakankegemaran hingga sekarang.

Ketua Barisan Demokrasi Mahasiswa Unimed (Baris-dem) Tumpak Hutabarat juga mengatakan perjudian dikota Medan sengaja dipelihara oleh oknum aparatkeamanan, sehingga nantinya akan ada transaksi tawarmenawar dengan para agen judi dalam soal penggerebakan."Judi ini sengaja dipelihara, sebab judi ini bisa menjadisumber pemasukan bagi oknum aparat dan bagi orang-orang yang terlibat didalamnya," tuturnya.

Sementara itu Kasubaghumas Polresta Medan AKP Ed-ward Tampubolon mengatakan, maraknya perjudian dengannama GASS di Kota Medan ini semakin meresahkan. Namun,saat dilakukan penggerebakan pihaknya selalu menemukanjalan buntu. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat melaluitokoh agama dan tokoh masyarakat sangat diharapkandalam meredam aksi perjudian tersebut. (S.EDHI)

Mahasiswa Sebut Judi Marak diMedan

12

LIPSUS

KPK POS

KRIMINALE D I S I 124

22 - 28 NOPEMBER 2010

Rakyat Sigagan

KEHIDUPAN warga di DesaSigagan, Dusun Suka Maju,Kecamatan Simangambat,Padanglawas Utara (Paluta), kianmemprihatinkan. Pasca tanamanperkebunan sawit dan karetmereka dihancurkan PT WonorejoPerdana, rakyat di sana kehilanganmata pencarian.

Rakyat di Desa Sigagan tak bisalagi memberi nafkah keluargamereka. Biaya sekolah anak-anaktak lagi bisa dipenuhi. RakyatSigagan pasrah akan nasib yangmenimpa diri mereka, setelahkebun sawit dan karet yangditanam sejak lima tahun yanglalu hancur dibuldoser pengusahaperkebunan yang mendapatpengawalan anggota Brimobtersebut.

Pasca okupasi yang dilakukanPT Wonorejo Perdana, suasana diDesa Sigagan, semakin tak menen-tu. Rakyat sepertinya hidup dalamketidakpastian. Mereka hanya bisameratap sedih akibat ratusanhektar tanaman kelapa sawit dankaret mereka diluluhlantakkanpenguasa perkebunan itu.

Seperti dilaporkan dariSimangambat, saat okupasidilakukan (pertengahan Agustus2010 lalu-red), anggota Brimobbersenjata lengkap yangdidatangkan dari

Padangsidimpuan melakukanpengawalan ekstra ketat, sehinggapihak perkebunan leluasamenghancurkan tanaman sawitdan karet di areal lahan yangdipersengketakan tersebut.

Atas sikap pengusaha itu, wargadi sana mengadukn tindakan yangdilakukan pihak pengusaha.Namun warga mengaku kecewaterhadap Kapolres Tapsel yangkurang tanggap menyikapipengaduan yang merekasampaikan. Mereka sudah mengadusecara resmi ke Mapolres beberapajam setelah kejadian (KPK POS,Edisi 109). Namun hingga kinilaporan masyarakat belum jugaditanggapi.

"Kami minta agar Kapolresmenindaklanjuti pengaduan yangkami sampaikan. Lahan yangdirusak PT Wonorejo merupakanharapan hidup kami. Itulah untukmakan anak, istri dan keluargakami," ujar warga Simangambatkepada KPK Pos sambil menitikanair mata, kemarin.

Salah seorang tokohmasyarakat Simangambat P.Siregar mengatakan, pihaknyapunya bukti otentik, tentang HGUmilik PT Wonorejo Perdana.Perusahaan perkebunan swasta itumemiliki izin HGU 9.160 hektar diSimangambat. Dari luas HGU itu,

PT Wonorejo diduga telahmerampas lahan milik rakyatseluas 160 hektar. Inilah yangmenjadi permasalahan.

"Lahan milik rakyat yangdirampas itulah yang dihancurkan,sehingga rakyat menderita dan takpunya mata pencarian lagi," kata PSiregar.

Siregar dan sejumlah tokohmasyarakat di Simangambat telahmenyampaikan pengaduan tertuliske Kapolri dan KementerianKehutanan serta instansi terkait.Rakyat melaporkan lahan merekayang dirampas PT WonorejoPerdana.

Masyarakat menghimbauBupati Kabupaten Paluta danKetua DPRD Paluta supayamenangani kasus yang menjadihajat hidup ratusan jiwa rakyatSigagan itu. Tak hanya itu,masyarakat Simangambat jugamemohon agar wakil rakyat yangberasal dari daerah itu pulang kekampung dan melihat penderitaanyang kini tengah dirasakanmasyarakat.

Arogansi pihak pengusaha jugamenjadi catatan tersendiri bagimasyarakat di sana. Ada kesan,pimpinan perusahaan PT WonorejoPerdana yang ditemui mengakutidak takut pada siapaun termasukwartawan. "Tak berguna fungsi

wartawan pada kami," begitujawaban dari pihak perusahaansaat ditemui media massa diSimangambat.

Tidak TakutPimpinan PT Wonorejo Perdana

juga mengaku tak takut denganpengaduan masyarakat DesaSigagan, KecamatanSimangambat kepada KomnasHAM, Kepolisian maupunwartawan.

Paisal Siregar selaku pimpinanPT Wonorejo Perdana menyatakanhal ini di rumah makan keluarga,Gunungtua, beberapa waktu lalu,pasca pengrusakan tanamankelapa sawit dan karet milikrakyat Desa Sigagan, KecamatanSimangambat.

Tokoh masyarakatSimangambat, P Siregarmengatakan, rakyat akan terusberjuang untuk menegakkankebenaran. Jangan biarkanmasyarakat marah.

Menindaklanjuti keberutalanPT Wonorejo Perdana, delegasimasyarakat Sigagan beberapawaktu lalu bertemu denganKomnas HAM di Jakarta. Delegasiyang diterima tim mediasi ituberjanji akan turun ke Palutauntuk melihat kehidupan rakyatyang tanamannya sudah dirusakpihak perusahaan. (TIM)

MENDERITMENDERITMENDERITMENDERITMENDERITAAAAATanah Rakyat

Berada

di Areal HGU

BADAN Pertanahan Nasional (BPN), memberikanHGU (Hak Guna Usaha) kepada PT WonorejoPerdana atas tanah negara seluas lebih kurang 9.492hektar, yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan.HGU ini dikeluarkan atas keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN No.64/HGU/BPN/1994, yangditanda tangani Soni Harsono, tertanggal 22 Agustus1994.

Dalam putusan itu, Meneg Agraria/Kepala BPN diantaranya menetapkan penerima HGU diwajibkanuntuk memenuhi ketentuan-ketentuan peraturanMenteri Pertanian dan Agraria No.11/1962 juntoNo.2 Tahun 1964 yang telah diubah dengan peraturanbersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perta-nian tanggal 20 Agustus 1969 No.8 Tahun 1969 danNomor 2/Pert/OP/B/1969.

Dibagian lain keputusan itu disebutkan, apabila didalam areal yang diberikan HGU ternyata masihterdapat pendudukan/penggarapan rakyat secaramenetap serta belum mendapat penyelesaian, makamenjadi kewajiban dan tanggungjawab sepenuhnyadari penerima HGU untuk menyelesaikan dengansebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan yangberlaku. HGU yang diberikan kepada PT WonorejoPerdana baru akan berakhir pada 31 Desember 2029.

Seperti yang diungkapkan pemuka masyarakatDesa Sigagan, Kecamatan Simangambat, KabupatenPaluta kepada KPK Pos, warga di sana memper-tanyakan batas HGU yang diberikan kepada PTWonorejo Perdana tersebut.

Soalnya, kata tokoh masyarakat SimangambatSutan Mahodum Naposo Hasibuan dan P Siregar,dari 9.492 hektar HGU PT Wonorejo Perdana, 160hektar merupakan hak milik rakyat Desa Sigagan,Dusun Suka Maju, Kecamatan Simangambat,Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta).

Areal seluas 160 hektar tersebut merupakan hakmilik rakyat yang dikuasai turun temurun. Di ataslahan seluas 160 hektar itu, sudah ditanami sawit dankaret yang saat okupasi dilakukan PT WonorejoAgustus 2010 lalu, sudah mulai dipanen.

Dikatakan, berulangkali rakyat Sigagan mendesakPemkab Paluta dan BPN setempat untuk mengukurbatas HGU PT Wonorejo dengan tanah rakyat yangada di sana. Namun hingga kini permintaan rakyatitu tak pernah digubris.

Pengukuran ulang ini mendesak dilakukan, karenamasyarakat mensinyalir, tanah milik mereka masukdalam peta lahan HGU yang dikeluarkan kepada PTWonorejo.

Akhirnya, setelah pembumihangusan dilakukan PTWonorejo, tim dari Pemkab baru akan turun kelapangan meneliti batas antara HGU dan tanahrakyat. "Rakyat sudah menderita kerugian yang takkecil. Kami minta keadilan ditegakkan di negeri ini,"ujar Hasibuan dan Siregar, yang mengaku tak akanmenyerah atas tindakan yang dilakukan pengusahadi atas tanah leluhur mereka.

Kedua tokoh masyarakat ini juga menyesalkansikap agoransi orang-orang PT Wonorejo. Dalamkeputusan Menteri Negara Agraria/Badan Pertana-han Nasional saat mengeluarkan HGU kepada PTWonorejo Perdana disebutkan, apabila di dalam arealHGU ternyata masih terdapat pendudukan/peng-garapan rakyat secara menetap serta belum men-dapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dantanggungjawab sepenuhnya dari penerima HGU.

"Kami bukan penggarap. Tanah itu milik kami dansudah kami duduki secara turun temurun. Jadi harusdiselesaikan," tegas Hasibuan dan Siregar yangmeminta agar Komnas HAM, Kapolri dan pihakterkait menyelesaikan masalah ini secepatnya. (TIM)

DPRD Paluta Bela RakyatWAKIL rakyat Paluta ternyata tak mau tinggal diam.Apa yang dialami rakyat Sigagan, menjadi perhatianwakil rakyat di sana. DPRD Paluta berjanji tetapmembela masyarakat yang tertindas akibatpengrusakan perkebunan karet dan kelapa sawit yangdilakukan PT Wonorejo Perdana.

Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi I DPRDPaluta, Drs Amas Muda Siregar, pihaknya akan terusmembela masyarakat sampai dimanapun sesuai denganhukum yang berlaku. “Kebenaran harus ditegakkan,”ujar Amas Muda.

Penegasan ini dikemukakan Amas Muda menanggapipengaduan masyarakat Simangambat yang lahanpertanian mereka dirusak PT Wonorejo Perdanabeberapa waktu lalu. Padahal pertanian yang terdiridari tanaman karet dan kelapa sawit tersebut siappanen.

Guna menyelesaikan kasus pengrusakan itu, DPRDPaluta membentuk tim khusus. Tim DPRD dalam waktudekat ini melaksanakan peninjauan kembali ke lokasipengrusakan yang dilakukan PT Wonorejo Perdana.

Masalah pengrusakan tanaman rakyat itu juga sudahdibahas di Komisi I DPRD Paluta yang dipimpinlangsung Ketua Komisi Drs Amas Muda Siregar. Halini dilakukan setelah DPRD setempat menerimalangsung pengaduan masyarakat yang diterima WakilKetua DPRD Paluta, H Ahmad Sailan Siregar.

Sidang membahas pengaduan masyarakat iniberlangsung, Senin lalu, di ruang sidang DPRD Paluta,yang dibuka Wakil Ketua DPRD H. Ahmad SailanSiregar.

Hadir pada kesempatan itu beberapa anggota DPRD,yang juga dihadiri Kabag Hukum dari Pemkab Paluta,Burhanuddin Harahap SH, Kepala Dinas Kehutanandan Perkebunan, dari BPN. Beberapa orang utusanmasyarakat dari lima desa yang menjadi korban jugahadir. Di antaranya Kepala Desa, tokoh adat LuatSimangambat, Sutan Mahodum Naposo Hasibuan,utusan masyarakat Panggana Siregar. Kasus ini akandisidangkan kembali setelah tim khusus yang dibentukKomisi I DPRD Paluta menyeleaikan tugasnyameninjau lokasi. (TIM)

KASUS pengrusakan lahan perkebu-nan rakyat Desa Sigagan, Kecama-tan Simangambat, Kabupaten Palu-ta, yang dilakukan pihak PT Wono-rejo Perdana kini ditangani KomnasHAM.

Komisi Nasional Hak Azasi Ma-nusia itu berjanji akan turun kePaluta menyelidiki kasus pengru-sakan yang kini menelantarkankehidupan hajat hidup orang banyakdi kabupaten itu.

Janji ini disampaikan dua stafKomnas HAM, Agus Kuntoro danOdis, saat menerima delegasi tokohmasyarakat Simangambat di kantorKomnas HAM di Jakarta, akhirAgustus lalu.

Sahlin alias Sutan MahodumNaposo Hasibuan tokoh adat Keca-matan Simangambat bersama Kepa-la Desa Sigagan Hormat Nasutiondidampingi Biro KPK Pos Kabu-paten Padang Lawas Utara (Paluta)Panggana Siregar, menemui KomnasHAM mengadukan nasib rakyatyang tertindas di Labura.

Dalam pertemuan dengan stafKomnas HAM, delegasi tokoh masya-rakat Simangambat menyampaikankronolis pengrusakan areal perkebunankaret dan kelapa sawit rakyat yang

dilakukan PT Wonorejo Perdana.Dilaporkan, pengrusakan itu

dilakukan pihak perusahaan yangdipimpin Sawaluddin Lubis danAligaga Hasibuan. Kedua orang inimengaku sebagai Humas PT Wono-rejo Perdana. Pengrusakan dilaku-kan dengan mengerahkan 12 unitbuldoser yang mendapat penga-walan bersenjata lengkap dari Bri-mob Polres Tapanuli Selatan.

Akibat okupasi yang 'membabibuta' itu, ratusan hektar tanamankaret dan kelapa sawit milik rakyatDesa Sigagan hancur total. Padahalkedua jenis tanaman keras itu sudahberusia antara 4-6 tahun. Kebanya-kan di antaranya sudah panen.

Tokoh masyarakat itu menga-takan, berulangkali Komnas HAMmenyebutkan, pihaknya akan turunke Paluta untuk meninjau bagai-mana sebenarnya perusakan tana-man masyarakat yang dilakukan PTWonorejo Perdana.

Menurut Agus Kuntoro, KomnasHAM akan mengangkat permasa-lahan ini ke pusat. "Komnas HAMberjanji akan menyelesaikan masa-lah pelanggaran hak azasi manusiaitu ke pusat," ujar Kepala DesaSigagan dan tokoh adat serta P.

Siregar kepada KPK Pos di Gunung-tua, mengutip penjelasan yangdisampaikan kepada mereka.

Menurut P. Siregar, permasalahanini disampaikan ke Komnas HAMPusat karena pengaduan masyara-kat Desa Sigagan ke Polres Tapselsama sekali tidak ada realisasinya.

Pengaduan masyarakat itu tidakditerima Polres Tapsel, karena sepertidikemukakan seorang petugas IpdaSB Siregar di Mapolres, PT WonorejoPerdana mempunyai HGU.

Masih menurut SB Siregar, tana-man masyarakat Desa Sigagan ituberada di dalam kawasan HGU PTWonorejo Perdana. Menerima penje-lasan sepihak ini, masyarakat ter-paksa balik kanan meninggalkanMapolres Tapsel.

"Polisi menolak pengaduan kami.Kemana lagi kami harus mengadu,kecuali ke Komnas HAM," kata PSiregar, seraya menambahkan, de-ngan semangat yang masih tersisamereka berangkat ke Jakarta.

Masyarakat Desa Sigagan memo-hon kepada Komnas HAM agarmerasakan apa yang dirasakanmasyarakat yang tak berdaya ini,karena kehidupan untuk masa depansudah tidak ada lagi.

"Anak-anak kami terpaksa ber-henti sekolah, kemana lagi kamiberusaha. Kami sekarang tinggal dirumah saja. Kami tidak lagi bisamenyampaikan tangisan hati kami,"tutur masyarakat Simangambatkepada KPK Pos.

Setelah PT Wonorejo Perdanamerusak ratusan hektar tanamanmasyarakat di Kecamatan Sima-ngambat, Kabupaten Padang LawasUtara, lima orang utusan masya-rakat dari lima desa, yakni DesaSigagan, Simangambat Julu, Sima-ngambat Jae, Ujung Gading Julu,Ujung Gading Jae, mengadukankasus ini ke Polri, Komnas HAM,DPRD dan Pemkab.

Kelima utusan itu adalah, SutanMahodum Naposo Hasibuan (tokohadapt), Panggana Siregar (utusanmasyarakat), Hormat Nasution utu-san Kepala Desa. Perwakilan wargaini juga berangkat ke Jakarta menga-dukan nasib mereka ke Komnas HAM.

Menerima pengaduan masyara-kat ini, kemudian Komnas HAMmenyurati Bupati Kabupaten Pa-dang Lawas Utara, 30 Agustus 2010.Sementara pengaduan masyarakatke Polres Tapsel, hingga kini takpernah ditanggapi. (TIM)

Komnas HAM Usut Kasus Sigagan

KPK POS

SUARA KPKE D I S I 124

22 - 28 NOVEMBER 2010

13

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.comttd:redaksi

Pemberantasan Korupsi Minus Peran Negara

Erupsi Saham Krakatau Steel

Catatan Adnan Topan Husodo

SUKA atau tidak, melejitnyaharga saham PT Krakatau Steelsebesar 49,41 persen pada haripertama dan kumulatif pada harikedua naik sebesar 78,82 persentelah menguatkan dugaanbanyak pihak tentang adanyaindikasi masalah di balikpenawaran saham perdana PTKrakatau Steel.

Menko Perekonomian HattaRajasa menyatakanketidakheranan atas naiknyaharga sebagai akibat mekanismepasar. Jika keyakinan akan pasarmemang menjadi acuannya,mengapa pemerintah tidakmengikuti ”denyut pasar” dalammenetapkan (book building)harga saham perdana PTKrakatau Steel (KRAS)?

Pemerintah dan pendukung”harga Rp 850” menyatakan, halitu disebabkan oleh dipilihnyainvestor berkualitas. Itulahmengapa Kompas dan banyakmedia menyoroti aksi jual asingyang masif atas saham perdanaKRAS di bursa. Karena asing”dicitrakan” berkualitas.Kualitas, menurut HikmahantoJuwana dalam artikel opiniKompas (20/11/2010), diartikansebagai ”investor akanmemegang saham yang diperolehuntuk jangka panjang”.

Substansi pengawasanJika pemerintah dan para

pihak berpegang pada etika pasarmy word is my bond, asumsipreferensi investor berkualitasharuslah dapat

dipertanggungjawabkan. Itukarena, faktanya, terjadi aksi jualsaham IPO di bursa secara masif.

Di sebuah media on-line,Ketua Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan(Bapepam-LK) menyatakan, aksijual asing terjadi karena banyakkeributan di seputar IPO KS. Jikaitu asumsinya, berpegang padamekanisme pasar, jual cepatdalam jumlah banyak (panicselling) tentu akan mendorongharga turun.

Bagi saya, inkonsistensi logika”mekanisme pasar” terjadi duakali. Pertama, di pasar perdananaiknya permintaan tidakmeningkatkan harga; dan keduadi bursa aksi jual masif justrumenaikkan harga.

Hikmahanto, dalamtulisannya di Kompas, menuruthemat saya, melihat kewajaranIPO KRAS dari sisi hukum positifprosedural penawaran sahamperdana (IPO). Yangdipermasalahkan banyak pihakialah tentang konflikkepentingan dan adanyakeuntungan pihak-pihak tertentu.

Untuk itu, jika ukurannya bestpractice sistem pengawasan danpenegakan hukum, terlalusederhana dan terlampau cepatmenarik kesimpulan kewajaranhanya dari penilaian prosedural.

Kewajaran harga danperolehan manfaat hanya dapatdisimpulkan jika unsur-unsurmanipulasi pasar dan/atauinsider trading (Pasal 90-97Undang-Undang Nomor 8 Tahun1995 tentang Pasar Modal) telahdiperiksa dan disidik oleh

otoritas (Bapepam-LK, Pasal 5).Jika pembentukan harga di

pasar perdana dan bursadirekonstruksikan, indikasi motif(keuntungan pihak tertentu)sebagaimana diatur dalam Pasal92 UU Pasar Modal cukupterlihat, yakni investormerealisasikan keuntungantinggi pada saat pertama.

Hukum pidana pasar modalmengatur transaksi wajar adalahterjadi tanpa pengelabuaninformasi (Pasal 90), hargaterjadi bukan karenapersekongkolan antara order belidan jual yang membentuk harga(Pasal 91), serta tidakmendatangkan kerugian publikuntuk perolehan keuntunganpihak tertentu (Pasal 92).

Saya, ketika KRAS dibuka dipapan bursa, langsung memantaulalu lintas order dan transaksisahamnya. Bukan karena saya

memegang saham KRAS, karenasaya memang tidak memegangsaham satu lot pun. SahamKRAS, dalam hitungan detik,dengan lot tidak terlampaubanyak dibentuk ke Rp 950, Rp1.080, dan Rp 1.100. Pembentukantiga tangga harga tersebutterjadi di menit pertamatransaksi KRAS.

Sinyal persekongkolanSetelah itu, dalam hitungan

detik ke detik, saham KRASmenunjukkan sebuah indikasiterjadinya persekongkolanpembentukan harga. Kenapademikian? Setidaknya ada duasinyal, pertama, transaksi dalamwaktu singkat sudah menembuske angka menuju Rp 1 triliun; dankedua, harga dipicu naik justrudari inisiatif pembeli (bidinisiator).

Begini ceritanya, jika harganaik dari detik ke detik,

mekanismenya order belimengejar harga di atas hargasebelumnya yang disimpan olehsekuritas di posisi order jual (bidinisiator). Sebaliknya, jika hargaturun, sekuritas yang memasangorder jual mengejar harga orderbeli di bawah harga sebelumnya(ask inisiator).

Masifnya penjualan terjadisetelah harga terbentuk kekisaran di atas Rp 1.100. Di sisiini saya rasa panic selling tidaktampak karena penjual melepassetelah harga dibuka dari hargayang terdongkrak order beli.Daya beli saham KRAS yangmampu mengejar keinginan jualdi harga tinggi menyisakan tanyakarena jumlahnya mencapai Rp1,991 triliun pada hari pertamadan Rp 2,53 triliun pada harikedua. Angka yang tidak kecil,untuk dikatakan sebagai”mekanisme pasar”.

Mendorong hasrat belisedemikian masifnya pada saatinformasi sendiri tengah tidakjelas (ribut), sungguh sebuahpertanyaan untuk negara denganpemain lokal di bursanya yanghanya sekitar 350.000 orang.

Di sinilah kesan konflikkepentingan tercium. Kesannya(indikasi), sudah ada skenariokekuatan yang siap membeli dibursa karena jumlahnya yangmasif (besar). Di sinilah, prosesbook building dan penerimapenjatahan harus diskemakan keperdagangan orang dalam (Pasal95-97) karena kesan adanyakepentingan harga rendah di IPOuntuk keuntungan di bursa(transaksi mendahului informasi).

Ada dua kemungkinan,pertama, skenario peminat serius(jangka panjang) memangmengambil di pasar sekunder.Yang harus dibuktikan melaluiproses pemeriksaan danpenyidikan adalah apakah sudahada kesepakatan di belakang(back door) dengan ”penerimajatah”.

Kemungkinan kedua, dana-dana lokal—di mana yangterbesar tentu saja juga BUMN—mengambil di sekunder dari”penerima jatah”. Jika ini terjadi,tentu skema konflik kepentinganmenjadi semakin meluas danterbuka.

Tulisan ini tidak menuduh,berasaskan praduga tak bersalah.Semua asumsi harus dibuktikandalam pemeriksaan danpenyidikan. Yang ingin sayadorong adalah pemeriksaan danpenyidikan dengan cepat dantepat sasaran oleh otoritaskarena sinyal indikatif telahcukup terlihat dari pertanyaanpublik itu sendiri.

Dengan demikian, mendorongproses penegakan hukum melaluiupaya hukum oleh publik (classaction) adalah sah dalam negarademokrasi dan sistem pasar. Halini agar citra pasar modal bisamembuat tata kelola BUMNlebih baik dan terlepas daripraktik sapi perah (korupsi), tidakmenyisakan korupsi denganmekanisme pasar itu sendiri.

Penulis adalah PengamatEkonomi, anggota perkumpulan

ICW / Kmps 141110

Catatan Yanuar Rizky

PADA 9–13 November tahunini digelar InternationalAnti Corruption Conference(IACC) yang merupakankonferensi globalantikorupsi. Dalamkonferensi ini berbagaimacam elemen antikorupsibertemu,mulai dari aktiviscivil society, akademisi,peneliti, perwakilanpemerintah, serta pelibatansektor swasta.

Tujuan dari konferensi iniadalah untuk membangunkomitmen bersama gerakanantikorupsi dalam spektrumglobal. Tekanan padaglobalisasi pemberantasankorupsi mengindikasikansemakin kuatnya perhatianinternasional pada isukorupsi, sekaligus membukapeluang yang kian besarbagi kerja samainternasional dalammemberantas korupsi.Dalam IACC kali ini temabesar yang diangkat adalahRestoring Trust: GlobalAction for Transparency.

Tema ini menjadi pokokpembicaraan untukmembangun kembalikepercayaan publikterhadap pemerintah dalamagenda pemberantasankorupsi. Mengembalikankepercayaan publik bukantugas yang mudah karenamembutuhkan tindakannyata, bukan hanya daripemerintah tetapi jugasektor swasta dan civilsociety. Indonesia sendiri,melalui perwakilanbeberapa NGO sepertiTransparency InternasionalIndonesia (TII) danIndonesia Corruption Watch(ICW), menyampaikanbeberapa isu krusial yangmenjadi persoalan seriusdalam mengefektifkanpemberantasan korupsi diIndonesia.Selain perwakilanNGO Indonesia,KomisiPemberantasan Korupsi(KPK) juga diundangsebagai salah satunarasumber sekaliguspeserta. Sayangnya tidakada perwakilan PemerintahIndonesia yang mengikutiagenda akbar tersebut.

Ironi Komisi IndependenMembaca perkembangan

terakhir agendapemberantasan korupsi di

Indonesia,terdapat dua isupokok yang secarasignifikan memengaruhikeberhasilan sekaliguskegagalan programpemberantasan korupsi.Pertama, fenomenapelemahan komisiindependen KPK. Dalamkonteks global,upaya untukmemandulkan KPK bukanhanya menjadi persoalandalam negeri semata.

Di beberapa negara lainseperti KoreaSelatan,Nigeria,danThailand, masing-masingkomisi independenpemberantas korupsimenghadapi tantanganserius yang berhubungandengan isu pelemahan. DiNigeria,Nuhu Nibadu,salahseorang anggota komisiindependen yang berwenangmenangani korupsi harusmelarikan diri keluar negerikarena menghadapiintimidasi dan ancamanpembunuhan dari politisisetempat. Hal itudisebabkan Ruhu dan rekan-rekannya membongkarkasus korupsi yangmelibatkan politisiberpengaruh di Nigeria.

Di Thailand, di manaIACC digelar tahun ini,menghadapi persoalan yangsedikit berbeda. Paraanggota komisiindependennya dicopot olehpenguasa Thailand pasca-Thaksin Shinawatra.Sementara di Korea Selatan,komisi antikorupsinyadilebur dengan lembagayang sudah ada danditempatkan di bawahkendali presiden.Untuk yangterakhir, alasannya sungguhtidak masuk akal karenapemberantasan korupsidianggap bisa menggangguakselerasi pertumbuhan danpembangunan ekonomi.

Sesungguhnya realitaspelemahan KPK merupakansebuah fakta yang ironiskarena dalam konteksglobal komisi independensudah disepakati sebagaijawaban atas mandulnyapenegakan hukum dalamkasus korupsi. Bahkandalam konferensi negarapeserta konvensi UNCACyang diselenggarakan diDoha,Qatar,November 2009lalu, salah saturekomendasinya adalahpeningkatan tanggung

jawab negara peserta untukmenjaga, memelihara, danmemperkuat lembagaantikorupsi yangindependen.

Selain itu, salah satuprinsip utama konvensiUNCAC adalahmenempatkan komisiindependen pemberantasankorupsi sebagai lembaga

yang tetap,bukan ad hoc.Dalam konteksIndonesia,KPK yang mulaimenunjukkan kinerjanyajustru dilemahkan secarapolitik. Lingkungan politiktidak mendukung samasekali keberlanjutan KPKsehingga berimbas padaIndeks Persepsi Korupsi(IPK) Indonesia yang pada

tahun 2010 tidak beranjakdari skor 2,8, atau samadengan tahun sebelumnya.

Demikian halnya wacanapolitik dominan selalumengasumsikan bahwasecara hukum KPK adalahlembaga sementara. Eksis-tensinya bisa dihapuskansepanjang kepolisian dankejaksaan sudah mampu

memberantas korupsi secaraefektif. Kedua, isu pokokyang disampaikan dalamkonferensi oleh delegasiIndonesia adalah kegagalanpemerintah dalammengomandoi agendapemberantasan korupsi.

Agenda strategis danpenting yang seharusnyadapat berjalan jika adakemauan politik pemerintahadalah reformasi aparatpenegak hukum, terutamakepolisian dan kejaksaan.Catatan merah kedualembaga ini sudah banyakdikoleksi. Terakhir dalamkasus Gayus Tambunan,salah satu terdakwa kasusmafia pajak yangseharusnya mendekam dipenjara Brimob Kelapa Dua,Depok, justru bisaberlenggang kaki ke Baliuntuk menyaksikanpertandingan tenis dunia.

Bertubi-tubinya faktaatas bobroknya moralaparatur penegak hukumseharusnya sudah cukupbagi pemerintah untukmenegaskan kembalikomitmennya terhadappemberantasankorupsi.Tentu tidak padatempatnya kita mengatakanpemerintah takut padaaparat penegak hukum.Barangkali yang lebih tepat,memperbaiki aparatpenegak hukum adalahprioritas kerja yang belummampu diselesaikan olehpemerintah.

Hilangnya GoldenMoment

Sudah banyakmomentum perbaikan yanggagal dimanfaatkan denganbaik oleh Presiden. Di luarkasus Gayus yang baruterangkat, kasus rekeninggendut di Mabes Polri, kasuspenangkapan Urip TriGunawan,kasus dugaanketerlibatan aparat penegakhukum dalam berbagaimacam praktik kejahatanmerupakan golden momentyang hilang karena sikappemerintah yang tidak jelas.

Sebaliknya,upayamendorong reformasipenegakan hukum olehpemerintah masih terlihatkurang serius, terutama saatPresiden lebih memilihuntuk mengangkat Kapolribaru Timur Pradopo yangmemiliki persoalan latarbelakang pada isu

penegakan HAM diIndonesia dibandingkanyang lain. Pertimbangannyasungguh sangat politis,sekedar untuk menjaga suhupolitik di parlemen tidakbergejolak. Presidenmemang telah membentukSatgas Mafia Hukum, akantetapi kinerja Satgas MafiaHukum tidak optimal dangagal menyentuh akarmasalah mafia hukum danhanya menjadi alatpencitraan pemerintah.

Harus ada keberaniandari Presiden untukmenggebrak dan mengambilalih tongkat komandopemberantasan korupsi.Demikian halnya dengan isureformasi birokrasi yangdalam survei KPK tahun2010 tidak mengalamikemajuan.KPK baru sajamelansirhasilsurveiIndeksIntegritasSektorPublik yang kesimpulannyamengecewakan. Dari skalaintegritas tertinggi 10,sektor publik hanyamendapatkan angka rata-rata skor 5,42, atau turundibandingkan skor tahunlalu.

Hasil survei itumenggambarkan betapaburuknya kinerja birokrasidan tingkat korupsi dilembaga birokrasi yangtidak berkurang. Inisekaligus membuktikanbahwa ternyata kenaikanpendapatan (renumerasi)pegawai negeri bukanjawaban yang tepat untukmenjalankan agendareformasi birokrasi.Terakhir,Presiden jugabelum menandatanganiStranas PemberantasanKorupsi yang sudah disusunsejak awal pemerintahanSBY-Boediono terbentuk.

Padahal, Stranas Pembe-rantasan Korupsi merupa-kan guidelines yang disusunoleh pemerintah untukmengawal agenda pembe-rantasan korupsi. Dalamsituasi negara acuh tak acuhterhadap pemberantasankorupsi, tampaknya sulitmemperbaiki kepercayaanpublik terhadap pemerintahdan lembaga penegakhukum.(*)

Penulis adalah WakilKoordinator IndonesiaCorruption Watch / Sin

141110

Tampak pasewaktu muqubat campelanggar(perlakuanyang disakpejabat PeTamiang dmasyarakahalaman kkejaksaan simpang kaceh tamiaBSO

14KPK POS

E D I S I 124

22 - 28 NOPEMBER 2010

SUMUTANEKA

Deli Serdang Juara II Porprovsu Dengan 64 Medali

“Bersama kita bisa mewu-judkan keluarga yang sehatsebagai investasi bangsa kedepan yang tak ternilai har-ganya,” ujar Wakil BupatiLangkat Budiono SE ketikamembacakan pidato tertulisMenteri Kesehatan RI dr.Endang Rahayu Sedyaning-sih MPH, Dr PH pada peri-ngatan Hari Kesehatan Na-sional (HKN) ke-46 tahun2010 di lapangan kantor bu-pati, Senin.

Undang-undang RI No-mor 36 tahun 2009 menga-manatkan, pembangunankesehatan ditujukan untukmeningkatkan kesadaran,kemauan dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang,agar terwujud derajat kese-hatan masyarakat yang se-tinggi-tingginya sebagai in-vestasi bagi pembangunanbangsa.

Pada kesempatan tersebutWakil Bupati Langkat Budio-no, SE mengingatkan kepadaseluruh peserta apel bahwapermasalahan kesehatan ha-rus diselesaikan secara ber-sama-sama didukung olehperan serta berbagai pihak,baik lintas sektoral, organisasikemasyarakatan, LSM mau-pun dunia usaha.

Usai pelaksanaan apel,Wakil Bupati Langkat Budio-no SE di dampingi Sekdakab

Langkat Drs Surya DjahisaMSi, Asisten Adm. Umum DrsSura Ukur, Asisten Adm.Ekbangsos Dr IndraSalahudin Kadis Kesehatandrg Herman Sadeck MBAMsc, memberikan penghar-gaan kepada beberapa petu-gas kesehatan yang telahberprestasi dan berdedikasi.

Mereka yang menerimapenghargaan di antaranya drLisdayani (Kepala Puskes-mas Desa Teluk), dr Sukardi(Kepala Puskesmas NamuUkur), dr Bambang Budhi S(Kepala Puskesmas P. Bran-dan). Linda Nurmala (Puskes-mas Stabat Lama), Sri Har-tati (Puskesmas Desa Lama),Wenta Ginting (PuskesmasPadang Cermin). Sedangkanuntuk petugas non para medisKasi P2B2 dan ML DinkesLangkat Benamuli, SKM,Legimun dan Sugito. (JUL)

Keluarga Sehat

Investasi BangsaSTABAT - Keluarga yang sehat akan membentukmasyarakat, desa/kelurahan sehat, kecamatan sehat,kabupaten dan kota sehat, provinsi sehat dan padaakhirnya terciptalah Bangsa yang sehat dan kuat.

Tiga Gedung KelompokBelajar Anak Diresmikan

LUBUK PAKAM - Pemerin-tah Kabupaten Deli Sedangmenyatakan bangga ataskeberhasilan atlit Deli Ser-dang memboyong 64 medalidan bertengger di posisi keduaPorprovsu (Pekan OlahragaProvinsi Sumatera Utara).

Hasil yang diperolehmembuktikan para atlit begi-tu juga pembina cabang-cabang olah raga telah mem-persiapkan diri secara baikdan maksimal, kendati masihada cabang olah raga yangbelum dapat meyumbangmedali.

Hal ini diutarakan Wakil

bupati Deli Serdang Zainud-din Mars pada wartawan disela-sela acara Open HouseHari Raya Idul Adha di rumahdinas wabup di Lubuk Pa-kam, Rabu.

Wabup mengingatkan da-lam prestasi ini para atlitmaupun para pembinanyajangan cepat berpuas diri,melainkan harus semakinmengasah keterampilan, se-hingga pada even-even lain-nya atlit-atlit Deli Serdangsemakin diperhitungkan atlit-atlit dari daerah lain. Adapunperolehan medali dari 10cabang Olah Raga yang di-

raih Deli Serdang, 26 Emas,5 Perak dan 20 Perunggu.Medali Emas diperoleh daripencak silat 13, angkat beratdan binaraga 9, sepakbola 1,tenis meja 1 dan dari cabangatletik 2.

Sedangkan medali perakdari pencak silat 5, angkatberat dan binaraga 6, karate1, voli 2, tinju 1, tenis meja 1dan cabang atletik 2. Kemu-dian Perunggu, dari cabangpencak silat 5, angkat beratdan binaraga 4, karate 4,Ttnju 1, tenis meja 2 dancabang atletik 4.

(PS)

KERUMUNAN - Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars, di tengah kerumunankesebelasan kabupaten itu usai partai final sepakbola Porprovsu yang dimenangkan DeliSerdang 2-1 atas Asahan di Stadion Teladan Medan.(KPK POS /DOK).

SELAMAT - Wakil Bupati Langkat Budiono SE beri ucapan selamat kepada dokter, bidan, petugas non para medis yang berprestasi danberdedikasi pada upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke -46 di lapangan kantor Bupati Langkat, Senin. (KPK POS/JUL)

P.BRANDAN - Rencanapembangunan tower ponselAxis di lingkungan 9, Kelu-rahan Pelawi Utara, Keca-matan Babalan, kini menuaimasalah. Tower ini rencana-nya dibangun pengusahadari Medan.

Kepala Lingkungan 9 Abd.Rahim Nasution beserta RT/RW Heri Ridho, mengundangwarga yang terkena imbastower Axis pada Jumat lalu.Undangan itu tujuannyauntuk memberi kompensasikepada warga di sana, yakniRp200 ribu untuk setiap KK.Dalam pertemuan itu, wargayang diundang hanya 10 KK.Dari hasil pertemuan, warga

yang bersedia menerimakompensasi hanya sebagiankecil.

Penolakan itu dilakuikanwarga karena nilai kompen-sasi sangat kecil. Sehinggaaparat desa merencanakanakan mengajukan tambahan.Pembangunan tower itu di-rencanakan di atas sebidangtanah milik Murni Silalahi diJalan Pendidikan bersebela-han dengan sekolah MTSAlwasliyah Pangkalan Be-randan.

Salah seorang warga danKepala Humas LSM PEKALangkat mengatakan, pihak-nya keberatan pembuatantower Axis ini dengan bebe-

Rencana Pembangunan Tower Axis Bermasalah

ACEH TAMIANG - Peringatan Hari Pahlawan 2010memberi arti bagi anggota veteran di daerah 'BumiMuda Sedia', Kabupaten Aceh Tamiang. Anggotaveteran di daerah itu menerima bingkisan dari BupatiAceh Tamiang, Drs Abdul Latief, sebagai tanda jasayang telah memperjuangkan kemerdekaan NegaraIndonesia.

“Veteran telah berbuat untuk negeri Persada ini,bahwa jasa mereka kepada bangsa dan Negarasangatlah besar, sehingga mereka layak mendapatkanpenghargaan," ujar bupati. (BSO)

Peringatan HariPahlawan di AcehTamiang SEI.RAMPAH - Ketua Forum PAUD Serdang Bedagai Hj

Evi Diana Erry Nuradi meresmikan tiga unit gedung ruangkelompok belajar terpadu Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD), Kamis-Jumat, yang berada di Desa Kotarih Pekan,Kecamatan Kotarih, Desa Kuta Baru, Kecamatan TebingTinggi dan Desa Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan,Sergai.

Acara peresmian yang dihadiri Camat dan warga itu,Hj Evi Diana secara khusus menyerahkan bantuan mobilerberupa, meja dan kursi-kursi belajar anak didik kepadamasing-masing penanggungjawab gedung PAUD.

Usai menyerahkan mobilier, Hj Evi Diana mengatakan,agar masyarakat di ketiga desa dan sekitarnya memanfa-atkan fasilitas yang sudah disediakan semaksimal mungkindalam upaya mencerdaskan sumber daya anak.

Dengan dibangunnya gedung kelompok belajar anak-anak di tiga desa tersebut, kata Hj Evi Nuradi, merupakanwujud perhatian serius Bupati Sergai Ir HT Erry Nuradi,MSi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, karenaselama ini anak-anak berusia dini di ketiga yaitu, desaKotarih Pekan, Desa Kuta Baru dan Desa Lidah Tanahhanya belajar dan bermain di lingkungan kantor KepalaDesa.

Dengan tersedianya fasilitas tempat belajar itu, Hj EviDiana berharap anak didik dapat belajar dan bermain lebihterarah. “Forum PAUD tidak henti-hentinya akan selalumendorong Pemkab Sergai untuk terus meningkatkanjumlah gedung kelompok belajar PAUD di Sergai,”ungkapnya.(MEI)

rapa alasan. Di antaranya,membawa dampak padaalat-alat elektronik. Sepertihalnya tower yang ada diGang Mesjid. Alat elektronikwarga di sana rusak danhingga kini protes yang di-lancarkan warga tidak di-tanggapi.

Warga lainnya, FaridaNasution yang rumahnyaberhadapan dengan rencanapembangun tower Axis, jugakeberatan dengan kompen-sasi Rp200 ribu. Dia meng-harapkan agar Lurah PelawiUtara dan Camat Babalanmenghentikan rencana pem-bangunan tower Axis terse-but. (MIRA)

BINJAI - Dinas Kesehatan(Dinkes) Kota Binjai, akanmenggelar kegiatan untukmenyambut Hari KesehatanNasional (HKN). Kegiatanyang digelar, berlangsungdari 19 - 23 November 2011mendatang.

Kepala Dinas (Kadis) Ke-sehatan Kota Binjai, Dr TMurad El Fuad SPA, di ruangkerjanya, Kamis pekan lalu,mengatakan, kegiatan yangakan dibuat diantaranya,gotong royong untuk Pemba-rantasan Sarang Nyamuk(PSN), foging satu lingku-ngan di setiap Kelurahan dan

Kecamatan yang paling ba-nyak DBD. Jumat bersih disetiap Kelurahan, penghija-uan, yang akan menanam1000 pohon di sepanjangJalan Perintis Kemerdekaan,Binjai Utara, dengan mena-nam jenis pohon keras. “Pe-nanaman pohon itu, akandilakukan Wali Kota Binjai,”kata Fuad.

Fuad juga mengaku, selainmengadakan kegiatan go-tong royong, Dinkes jugamembuat kegiatan perlom-baan olah raga yang akandiikuti dari Pukesmas, danrumah sakit di Kota Binjai.

Menyambut HKN Ke 46, Dinkes Gelar KegiatanKegiatan ini digelar tanggal19-22 November 2011 ditanah lapang merdeka Bin-jai.

“Setelah kita mengada-kan kegiatan itu, dihari pun-cak kita juga akan menga-dakan upacara bendera, ba-zar, yang diselenggarakanseluruh Puskesmas yang adadi lima kecamatan denganperlombaan menyiapkanmakanan bergizi, senam ma-sal sebanyak 350 PNS, dariPuskesmas, Arhanud, Bri-mob, RS, atraksi drum band,dan lomba jalan santai ting-kat pelajar,” ujar Fuad. (SBR)

Kebun Silau DuniaUtamakan Putra DaerahSILAU KAHEAN - PTPN 3 Kebun Silau Dunia mengu-tamakan putra daerah atau warga di sekitar lingkunganperkebunan dalam perekrutan tenaga kerja baik penderesmaupun pemanen.

Hal tersebut disampaikan Askep Rayon A Ir Gurid HadiCahyo Pramono di hadapan 200 peserta Sosial ImpectAsessmentr (SIA) beberapa waktu lalu di Aula Cacao.Penegasan ini menjawab permintaan Drs Darwantomewakili peserta yang meminta putra daerah yang ada disekitar kebun diberikan kesempatan sebagai karyawanjika ada penerimaan.

Gurid sapaan akrab Askep Rayon A, yang pada saat itumewakili Manager mengatakan, akan memprioritaskanputra daerah jika ada penerimaan karyawan. Namun harusdiketahui, para calon tersebut nantinya harus memenuhisyarat dan memenuhi harapan masyarakat dan perkebunanpastinya. Jika yang lalu mungkin ada yang merasa kecewa,pihak pantia penerimaan karyawan pada tahun ini sudahmencoba untuk lebih selektif dan ketat. "Kita berupayasemaksimal mungkin untuk netral. Para Wartawan danLSM juga ikut memantau setiap tahapan-tahapanpenerimaan calon karyawan," ucapnya. (ARM)

GEDUNG PAUD - Ketua Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sergai Hj Evi Dianameresmikan gedung PAUD terpadu di Desa Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi. (KPK

POS/IST)

KISARAN - Desa se Kecamatan Sei Dadap, Kabupa-ten Asahan, mengadakan musyawarah antar desa(MAD) membahas alokasi dana dampak moneter.Fasilitator Pemkab Asahan, Sapril menyampaikanarahannya bahwa Kecamatan Sei Dadap adalah salahsatu dari 25 Kecamatan yang sukses dalampelaksanaan PNPM baik fisik maupun Simpan PinjamPerempuan (SPP).

Alokasi Dana pasca dampak krisis yang diperuntuk-kan bagi Kabupaten Asahan sebesar Rp1,5 miliar yangdiberikan kepada 5 Kecamatan termasuk KecamatanSei Dadap yang berdampak imbas dari krisis global.

Dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Sei Dadapada 3 Desa yang layak untuk mendapat dana tersebut,dengan persyaratan jumlah masyarakat yang kurangberuntung (miskin) ditambah partisipasi masyarakat,kemudian ditinjau dari segi pengembalian SPP.Adapun 3 Desa yang layak untuk mengajukan usulanke Pemkab Asahan antara lain : 1). Desa Tanjung Asam,2). Desa Pasiran, 3). Desa Sei Kama I.

Namun Desa Sei Kama I gugur dalam forummusyawarah dan mufakat disebabkan para pelakukurang respon dan tidak tanggap. Penuturan Bahrum,salah satu Pemuka Masyarakat Desa Sei Dadap I/II,komitmen Program PNPM Pedesaan adalah merupa-kan contoh yang berharga sebab transparansi untukmengambil keputusan melalui voting dan mufakat,sehingga Desa Sei Dadap I/II naik ke Ranking 3 untukmenggantikan posisi Desa Sei Kamah I. "Mari kitamembangun desa kita masing-masing melalui Pro-gram PNPM Pedesaan," imbuh Bahrum. (IN)

Desa se KecamatanSei Dadap Bahas AlokasiAnggaran

KISARAN - Persoalan gizi pada anak-anak berusia balitamasih menjadi masalah serius pada sebagian besarKabupaten/kota di Indonesia, khususnya KabupatenAsahan. Hal ini disebabkan karena para ibu kurangpengetahuan dan informasi. Padahal Pemkab Asahandalam mengatisipasi gizi buruk telah mengalokasikanRp150 juta untuk penanganan gizi buruk yang sesuaidengan visi dan misinya yakni mewujudkan masyarakatyang sehat.

"Timbulnya kasus gizi buruk, karena orang tuanyaenggan membawa anaknya ke Posyandu, maka kamiminta para ibu yang memiliki balita segera control keposyandu,“ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Asahan,drg Habinsaran, Selasa, di Kantor Bupati PemkabAsahan. (IN)

Dinkes Bawa Balita kePosyandu

SERGAI - Kepengurusan Forum KomunikasiPembinaan Jalan Daerah (FKPJD) Sumatera Utarayang ditetapkan Gubsu melalui keputusan Nomor188.44/174/Kpts 2010 tanggal 23 Maret 2010 akandikukuhkan Dirjen Binamarga Kementerian PU IrDjoko Murianto, 8 Desember 2010 di aula Theme ParkPantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

Selain pengukuhan pengurus FKPJD Sumut itu,akan dilaksanakan seminar nasional menghadirkanpembicara Wakil Menteri PU Dr Ir Hermanto DardakMSc, Dirjen Binamarga, Direktur Bina Program,Direktur Prasarana Wilayah Barat Kementerian PUdan Pengurus Himpunan Pengembangan Jalan Indone-sia (HPJI) Pusat.

Hal itu diungkapkan Ketua FKPJD Sumut Ir HUmar Zunaidi Hasibuan MM didampingi Ketua HPJISumut Ir Gunawan Surya Lubis dan beberapapengurus saat mengadakan audiensi kepada BupatiSergai Ir HT Erry Nuradi MSi di ruang rapat bupati diSei Rampah, Kamis.

Dikemukakan Umar Z Hasibuan, FKPJD Sumutmerupakan wadah komunikasi para Kepala Dinas PUdan Binamarga di Sumut yang bertujuan antara lainuntuk mensinergikan pembangunan jalan daerah didalam wilayah yang berdekatan agar dapat lebihberdayaguna dan berhasilguna.

Tujuan lain dibentuknya forum itu menurut UmarHasibuan, adalah untuk meningkatkan SDM aparaturdi lingkungan instansi Dinas PU Binamarga diKabupaten/Kota. Melakukan kerjasama dan salingsiap membantu bila terjadi bencana alam di suatudaerah. Meningkatkan komunikasi pengembangansistem informasi jasa konstruksi serta teknikpengembangan jalan dan jembatan yang membantudalam tugas-tugas kebinamargaan dan untukmempermudah pembinaan bagi instansi pembinapusat maupun provinsi dalam meningkatkan kualitasjalan daerah.

"Pengukuhan dan seminar nasional FKPJD sertarapat kerja teknis dan koordinasi pembinaan jalan diSumut yang dihadiri tidak kurang 200-an peserta danyang pertama dilaksanakan di Indonesia nantinyadiharapkan dapat menjadi embrio bagi daerah lain diIndonesia untuk menyamakan persepsi dalampembinaan jalan-jalan daerah," katanya.

Bupati didampingi Kadis Binamarga Sergaisekaligus Wakil Ketua FKPJD Sumut Ir Yusran SyafriMSi dan Staf Ahli Bupati Drs Rachmad Karo-Karodalam kesempatan itu menyambut baik terbentuknyawadah FKPJD di Sumut terlebih-lebih pengukuhannyadilaksanakan di Kabupaten Sergai.

Diharapkan Bupati, FKPJD dengan berbagaiprogram kerjanya dapat menyahuti berbagai aspirasidaerah utamanya peningkatan pembangunaninfrastruktur jalan dan jembatan yang sangatdibutuhkan di kabupaten/kota.

Dipaparkan Bupati, sekitar 1.600 kilometer panjangjalan di wilayah Kabupaten Sergai terdiri dari jalannegara, jalan provinsi dan jalan kabupaten dengankualitas yang berbeda. Dari panjang itu belumtermasuk poros jalan desa dan jalan perkebunan yangseluruhnya mencapai sekitar 5.000 kilometer.

Kedepan, Bupati Erry Nuradi berharap FKPJDdapat membuat terobosan untuk peningkatan danpenetapan jenis jalan-jalan di daerah, mengingatdewasa ini alat transportasi yang melintasi badanjalan tidak sebanding dengan kualitas jalan yang adasehingga memperpendek usia jalan.(MEI)

Pengurus FKPJD SumutDikukuhkan di Sergai

ANEKA

15KPK POS

E D I S I 124

22 - 28 NOPEMBER 2010

Ibadah Kurban WujudKepedulian Sesama Manusia

SUMUT /NAD

LUBUK PAKAM - Bupati Deliserdang Drs H Amri Tambunan besertakeluarga, Wabup H Zainuddin Mars beserta keluarga, Muspida,Kapolres Deliserdang AKBP Pranyoto, Sekdakab Drs H Azwar S Msi,bersama ribuan umat muslim di Lubuk Pakam melaksanakan shalatIdul Adha 1431 H, di Lapangan Segitiga Lubuk Pakam, Rabu lalu.

Transportasi Antar Kota RGM Diluncurkan

Khatib Buya KH Amirud-din MS dalam khutbahnyamengajak umat untuk mem-bangun kebersamaan danjiwa rela berkorban denganIbadah Haji dan kurban.

Disebutkan, hakikat kur-ban adalah menguji manusiaagar rela mengorbankan apayang paling dicintainya un-tuk mematuhi dan meme-nuhi printah Allah SWT.Nilai penting Ibadah kurbanadalah mewujudkan danmengedepankan rasa pedulikepada sesama manusia se-bagai orang yang mendapatkelebihan rezeki.

Rezeki itu untuk 'diperan-kan' sebagai mediasi meno-long dan membuat orangsusah menjadi senang. Se-dangkan dimensi dituntut-nya kurban itu harus dila-kukan karena setiap rezekiseseorang di dalamnya adakewajiban berbagi.(Q.S.Al-Baqarah :3).

"Jumlah orang kaya (ber-kelebihan-red) lebih banyakdari orang yang susah (keku-rangan). Jadi wajar orangsusah cemburu. Oleh sebabitu wajar mereka wajib ber-bagi, menghindarkan kesen-jangan sosial,"kata khatib.

Bupati Drs H Amri Tam-bunan usai shalat Idul Adhakepada sejumlah wartawanmengatakan, Hari Raya IdulAdha harus dimaknai sebagaiupaya memperkokoh rasakebersamaan dan pengorba-nan untuk diaplikasikan da-lam kehidupan sehari-hari,khususnya di KabupatenDeliserdang untuk dijadikansebagai modal kekuatanmembangun Deli Serdang.

Usai melaksanakan sholatIdul Adha dilanjutkan de-ngan pelaksanaan penyem-belihan hewan kurban di

Kompleks Kantor BupatiDeliserdang sejumlah 7 ekorlembu dan 4 ekor kambing.

DI LANGKATWakil Bupati Langkat

Budiono SE melakukan sha-lat Idul Adha bersama ratu-san warga komplek perkan-toran Bupati yang dipusat-kan di Masjid As-SyuhadaStabat. Tampak selain WakilBupati beserta Ny. Vivi Bu-diono dan keluarga, jugahadir sejumlah pejabat Mus-pida diantaranya Ketua PNTajuddin SH MH, Kasdim0203 Langkat Mayor (Inf) A.Nugraha, Sekda Drs H SuryaDjahisa, MSi dan SKPD dijajaran Pemkab Langkat.

Bertindak sebagai khatib,Al Ustadz H.Zukifli AhamadDian Lc yang dalam khut-bahnya menghimbau umatIslam untuk senantiasa me-warisi keikhlasan NabiyullahIbrahim AS dalam berbuatuntuk kepentingan agama,menempatkan seruan AllahSWT di atas segalanya, agarmendapatkan kebahagiaanyang hakiki.

Pada hari yang sama, ber-tempat di Masjid Raya Ba-tang Serangan, Kabag Hu-mas Langkat H SyahrizalSSos MSi bertindak selakuIman dan Khatib Shalat IdulAdha yang dihadiri CamatZainul Arifin SSos, KUAPoso Harahap SAg sertamasyarakat yang memenuhilokasi ibadah. Dalam uraiankhutbahnya, Rizal menghim-bau jama’ah untuk selalumenebar aroma kebajikandimana saja berada. Sebabdengan kebajikan yang dita-nam maka dipastikan keba-jikan juga yang kelak akandiperoleh.

Usai pelaksanaan ShalatIdul Adha, disejumlah masjid

dan musholla dilakukan pe-nyembelihan hewan qurbanyang selanjutnya dibagikankepada yang berhak mene-rimanya. Hewan kurban yangdisembelih sebanyak 19 ekor.

DI SERDANG BEDAGAIMenyambut Idul Adha

1431 H, jajaran Pemkab Ser-dang Bedagai menyediakan31 ekor lembu kurban untukdisembelih dan disalurkankepada warga di 17 kecama-tan. Hewan kurban itu dian-taranya berasal dari BupatiSergai Ir HT Erry Nuradi MSibeserta keluarga sebanyakdua ekor lembu. Dari WakilBupati Ir H Soekirman beser-ta keluarga satu ekor lembu.Dari Sekdakab Drs H HarisFadillah MSi beserta keluar-ga satu ekor lembu dan daripara Kepala SKPD sertaPNS Pemkab Sergai dianta-ranya dari Kadis Pendidikan

RANTAU PRAPAT - DR HAmarullah Nasution SEMBA sebagai Direksimeluncurkan transportasiangkutan umum PT. RantauGerbang Mandiri (RGM)Tour, Sabtu lalu, di KantorPusat Jalan Sisingama-ngaraja, Sigambal Rantau-prapat, Kabupaten La-buhanbatu.

Pada kesempatan itu,pemilik Kampus UniversitasLabuhanbatu (ULB) itumenyebutkan, kita pantasgembira sebab biasanyakantor pusat angkutantransfortasi umum berada diibukota Provinsi SumateraMedan, sedangkan RGMberpusat di kota kita ini.

Ditambahkannya,armada RGM saat iniberjumlah 24 Unit (nantiakan kita tambah) yangakan menjelajahi AntarKota Antar Provinsi (AKAP)

sampai keperbatasan Aceh."Saya minta kepada parasupir untuk tidak mengece-wakan para penumpang,jangan oper sewa. Saudaramemiliki tanggung jawabbesar membangun ekonomibangsa, karena transportmerupakan urat nadi

perekonomian. Banyaktransfortasi yang tutupgara-gara supir mengece-wakan sewa,” tuturnya.

Sementara itu, pihak PTJasa Raharja Rantauprapatturut gembira, karenaDireksi RGM akan bekerja-sama dengan perusahaan

TRANSPORTASI - DR Amarullah MBA (kiri), P .Daulay MSI dan H. Ramlan Rambe menyaksikan peluncuran Angkutan Rantauprapat Gerbang Mandiri (RGM). (KPK POS/HAH)

Bupati Sergai

Sambut

Perayaan

Natal PGPI

SEI.RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai menyambut baikdan mendukung perayaan Natal tahun 2010 bagi seluruhumat Kristiani di Kabupaten Sergai, termasuk umatPersekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI)Kabupaten Sergai yang akan merayakan Natal pada 10Desember 2010.

Hal itu dikemukakan Bupati Erry Nuradi saatmenerima audiensi Panitia Natal 2010 PGPI Sergaidipimpin Pdt MH Sihombing dan Panitia PeresmianGereja Katolik Santo Petrus, Kuala Lama, KecamatanPantai Cermin di ruang rapat Bupati di Sei Rampah,Selasa.

Ditegaskan Bupati, Pemkab Sergai akan tetap komitmemberikan dukungan kepada semua elemen masyarakattanpa membeda-bedakan agama maupun suku yang selalubersama-sama pemerintah ikut memberikan andil dalamproses pembangunan Kabupaten Sergai di berbagaisektor.

"Kita patut bersyukur walaupun di Kabupaten Sergaiterdapat berbagai suku dan agama, namun masyara-katnya tetap kompak, saling menghormati, hidup rukundamai, dan ditengah-tengah keberagaman itu suasanasosial kemasyarakatan di daerah ini menjadi lebih indah,"ujar Bupati.

Sebelumnya, Pdt MH Sihombing didampingi beberapapengurus PGPI Sergai diantaranya Pdt TH Manalu, PdtDonny Sitorus dan Penasehat PGPI MP Naibahomelaporkan, pada perayaan Natal PGPI KabupatenSergai tahun 2010 akan diisi dengan berbagai kegiatansosial yakni memberikan bantuan kepada lebih ratusanjanda/duda PGPI, atlit yatim piatu dan penyandangcacat.

"Dalam kesempatan itu seluruh warga PGPI Sergaikarena kerinduannya maka kami berharap Bupati ErryNuradi dapat hadir pada perayaan natal tersebut," kataPdt MH Sihombing.

Sementara itu Panitia Pemberkatan Gereja St PetrusDesa Kuala Lama, Drs Jarmen Sijabat juga melaporkanbahwa umat Katolik Kecamatan Pantai Cermin menyam-paikan ucapan terima kasih kepada Bupati Sergai yangtelah turut memberikan bantuan untuk pembangunanGereja St Petrus Kuala Lama yang dimulai peletakanbatu pertamanya dilaksanakan pada bulan April 2010lalu. (MEI)

beserta PNS KacabdisdikKecamatan.

Penyembelihannya dilak-sanakan usai shalat Idul Ad-ha, Rabu dan Kamis, disak-sikan langsung para pejabatdan PNS Pemkab Sergaiyang berkurban.

Selain menyerahkan he-wan kurban, bupati didam-pingi Ketua TP PKK Hj EviDiana dan sejumlah pejabateselon II Pemkab Sergai,Rabu, meninjau pelaksanaanpenyembelihan hewan qur-ban di Mesjid Al-Ikhlas Du-sun I, Desa Pematang Setrakdan Desa Sialang Buah, Ke-camatan Teluk Mengkudu.Sedangkan wakil bupati me-ninjau penyembelihan kur-ban Kacabdisdik dan wargadi Mesjid Nurhasanah, DesaKarang Anyar, KecamatanPegajahan.

Shalat Idul Adha

Sebelum menyerahkandan menyaksikan penyem-belihan hewan kurban, bu-pati bersama Ketua DPRDSergai H Azmi Yuli SitorusSH MSP, Sekdakab masing-masing beserta keluarga danmanajer PTPN 4 Kebun Ado-lina Ir H Khairuddin Nasu-tion, para pejabat PemkabSergai dan warga masya-rakat melaksanakan shalatIdul Adha di Mesjid Al-Mu'a-wanah, Kelurahan BatangTerap, Kecamatan Perbau-ngan.

Bertindak sebagai imamdalam sholat Ied, Muham-mad Mursalim dan khatibAbdul Hadi SSos yang dalamceramahnya mengajak mas-yarakat yang mampu untukberkurban sebagai wujudketaqwaan kepada AllahSWT.LEPAS PAWAI TAKBIRAN

Bupati Labuhanbatu dr HTigor Panusunan Siregar,SpPD didampingi Wakil Bu-pati Suhari Pane, SIP, KetuaDPRD dan Unsur Muspida,Selasa malam, yang diawalidengan pemukulan bedukmelepas pawai takbiran IdulAdha 1431 H dari Alun-AlunLapangan Ikabina Rantau-prapat.

Dalam kesempatan itubaik secara pribadi maupunkedinasan, bupati mengu-capkan selamat hari rayaIdul Adha 1431 H kepadaseluruh lapisan masyarakatLabuhanbatu. Kepada pani-tia penyelenggara dan peser-ta pawai takbiran dia jugamengucapkan terima kasih.

Sementara Ketua PHBILabuhanbatu Drs H ZulfanArief yang juga KepalaKantor Kementerian Agamadaerah itu dalam laporannyamenyebutkan, peserta yangmengikuti pawai takbiranIdul Adha 1431 H ini terdiridari kenderaan roda tiga(betor) sebanyak 250 unit,kenderaan roda dua 500 unitdan kenderaan roda empatsebanyak 50 unit yang mengi-tari dua kecamatan yaknikecamatan Rantau Utara dankecamatan Rantau Selatan.

DI BINTANG BAYUDengan berkurban atau

menyembelih hewan sepertilembu dan kambing, dapatmencerminkan sikap danpola hidup bersama di te-ngah-tengah masyarakat.

Hal tersebut dikatakanMuinson Saragih KabidPembinaan dan PengawasanKetenagakerjaan di sela-selapelaksanaan penyembelihanhewan kurban Pemkab Ser-gai di Desa Gudang Garam,Kecamatan Bintang Bayu.Tampak hadir ditengah-

tengah warga, Sekcam DrsZulkan, Kades Purwono, KasiTrantib, Kasi PMD dan ra-tusan warga.

Ditempat yang sama Sek-cam Drs Zulkan didampingiKades Gudang Garam, Pur-wono kepada KPK Pos me-nyampaikan terima kasihkepada Bupati Sergai yangtetap peduli kepada masya-rakatnya.

Ditempat terpisah, Ka-cabdis Bintang Bayu, Sunar-rudin SPd, ditemui di lokasipenyembelihan hewan kur-ban di Bandar Pinang Kebunmenyebutkan, berkurbanadalah suatu kewajiban bagiummat Islam yang mampubaik lahir maupun bathin, jadibukan kemampuan materisemata.

DI TEBING TINGGIRibuan umat Islam di

Kota Tebingtinggi, Rabupagi, menggelar sholat IdulAdha 1431 H. Hujan gerimismembuat lapangan Merdekakota setempat tidak dapatdipergunakan sehingga PjWalikota dan Muspida meng-gelar sholat Idul Adha dianjungan Sri Mersing.

Usai menggelar SholatIdul Adha, Pj Walikota Te-bingtinggi menggelar openhouse di rumah dinas JalanSutomo dan dilanjutkandengan melakukan pemoto-ngan hewan kurban di Kam-pung Melayu yang didam-pingi para pimpinan SKPD.

Sebanyak 447 ekor hewanqurban terdiri dari 301 lem-bu dan 146 ekor kambingdipotong dalam rangka IdulAdha 1431 H di Kota Tebing-tinggi. Dari jumlah tersebut,7 ekor lembu merupakanhewan kurban dari PemkoTebingtinggi.

(PS/JUL/MEI/HAH/ARM/RS)

IDUL ADHA DAN KURBAN DI BERBAGAI DAERAH

BEDUK - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar Sp.PD bersama Ketua DPRD Hj. Ellya Rosa Siregar dan Kajari RantauprapatH Ali Napiah Pohan SH sedang memukul beduk sebagai pertanda pelepasan pawai takbiran Idul Adha 1431 H. (KPK POS/HAH)

IDUL ADHA - Bupati Deliserdang Drs H Amri Tambunan beserta unsur Muspida sedang melaksanakan Shalat Idul Adha 1431 H, di Lapangan Segitiga Lubuk Pakam. (KPK POS/PS)

asuransi kecelakaan itu.“Kami doakan agar bisRGM dan penumpangnyaselamat, namun jika adakecelakaan kami akan beriperlindungan, untuk yangmeninggal kami kasih Rp25juta dengan persayaratanyang mudah dan kalau luka-

luka akan kami ganti sesuaibiaya yang tertera dalamsurat dokter dan maksimalRp10 juta. Plus kalau cacatseumur hidup akan kamitambah lagi, mudah-mudahan jangan ada yangluka-luka,” tegasnya.

(HAH)

KISARAN - Undang-undangNo. 28/2009 tentang pajakdaerah dan retribusi daerah,ternyata membawa penga-ruh terhadap pola pemungu-tan pajak daerah. Terhitungmulai 1 Januari 2011, beaperolehan hak atas tanah danbangunan (BPHHTB) akandikelola ke daerah.

Bupati Asahan, H TaufanGama Simatupang menga-takan, Pemerintahan Kabu-paten (Pemkab) Asahan siapuntuk mengelola pajak terse-but. "Bahkan saya berharaptahun 2011 sudah bisa dike-lola oleh Asahan," jelasnyakepada wartawan, Rabu, usaimelakukan ziarah ke makamPahlawan Kisaran.

Pemkab Asahan saat initengah membahas persiapan

untuk mengelola sumberpendapatan baru tersebut.“Persoalan ini lagi sayaprioritaskan untuk dibahasdengan mengundang pihak-pihak yang terkait. MisalnyaBadan Pertahanan Nasional(BPN) dan untuk mengelolasumber pendapatan ini mini-mal hingga tahun 2014, teta-pi saya berharap tahun 2011sudah mulai dijalankan,"sebutnya.

"Jika sudah selesai diba-has, saya akan paparkan kerekan-rekan semuanya danmasyarakat, agar dapat di-ketahui secara luas," ujarTaufan seraya mengelolapotensi tersebut adalah Di-nas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Asset (DP-PKA).

Ditempat terpisah KepalaBidang (Kabid) PenetapanDPPKA, J. Sastro SH didam-pingi Kasi Litbang, ApriadiSE mengatakan, potensi darikedua sumber pendapatantersebut saat ditangani pe-merintah pusat, daerah men-dapat sekitar 64% setiaptahun.

Untuk tahun 2010 ini,Pemkab Asahan akan mene-rima sekitar Rp2,5 miliar daripajak tersebut. "Jadi kalaukita yang mengelola tentusemua untuk daerah dankedepan kita tidak lagi me-nyetor ke pusat," sebut Jumi-no Sastro yang mengatakandraf peraturan daerah yangmenyangkut sumber penda-patan baru tersebut sudahdiajukan. (IN)

Pemkab Asahan Siap Kelola BPHTB dan PBBACEH TIMUR - Kepengurusan Pertina Aceh dikukuhkan.Dalam Dunia olahraga tinju di Aceh juga diharapkanakan lebih berprestasi. Bahkan diharapkan akan mampumelahirkan atlet-atlet tinju handal untuk kemajuanolahraga tinju di tanah air.

Bila pembinaan dilakukan dengan baik, atlet-atlet tinjudari provinsi ujung barat tanah air ini diprediksikan akanmampu berbicara banyak dikancah pertinjuan di tanahair bahkan dikancah internasional.

Demikian dikatakan Drs H Serta Ginting, Ketua BidangOrganisasi dan Daerah Pertina Pusat saat melantikkepengurusan Pertina Aceh masa bhakti 2009-2013,Jum’at lalu, di GOR KONI Banda Aceh.

Adapun susunan pengurus yang dilantik adalahPelindung: Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan PagdamIM. Pembina : T. Rayuan Sukma SSos, Ketua Umum MusriIdris SE MSi. Ketua Harian Drs Irfan Nur, Sekretaris: EdyNirwan, Bendahara: Ibrahim Aji, Komisi Tehnik Kepelati-han dan Pertandingan: Idaman Anhar, ST, KomisiPembinaan Prestasi dan Permasalahan Atlet: SamsulQamal, Komisi Wasit/Hukum: Sabaruddin SPd, KomisiKesehatan: Dr. Muhammad, Komisi Usaha dan Dana : T.Novrizal Aiyub, SE.Ak dan Komisi Hubungan Masyarakat: Saiful serta sejumlah nama lainnya. (BSO)

Tinju Aceh Diharapkan Berprestasi

KPKPOS

E D I S I 124

22 - 28 NOPEMBER 2010HALAMAN 16

Baru Ditambal Sudah Rusak Lagi

BINJAI - Tampaknya BadanPengawas Keuangan danPembanguan (BPKP) harus lebihekstra dalam melakukan pengawasan.Pasalnya, setiap kali pembangunanyang dilakukan selalu terkesan asaljadi atau tak sesuai dengan bestek.Seperti halnya perbaikan jalanprovinsi yang ada di Kota Binjai, baruditambal sudah rusak lagi.Gayus Potret

Kultur Korupsidi Tahanan

Keterangan yangberhasil dihimpunwartawan koran ini, ditahun 2010 DinasBinamarga Kota Binjaidan Langkat mendapatkucuran dana dariprovinsi yangjumlahnya mencapaimiliaran rupiah.Diketahui, anggaranyang diberikan keLangkat untukperbaikan dua ruasJalan Provinsi danBinjai sebanyak 3 ruasjalan provinsi.

Namun, dalampengerjaan perawatanjalan yang dilakukanDinas BinamargaBinjai sekitar dua bulanyang lalu terkesan asaljadi, sebab jalan yangditambal sudah mulaihancur kembali.

Pantauan wartawankoran ini di sejumlahruas jalan provinsi di

Kota Binjai yangdiperbaikaidiantaranya, JalanBinjai-Kuala, JalanUmar Baki, dan JalanMT Haryono,kondisinya sudah cukupparah. Pasalnya, aspalpenambal jalan sudahberlubang.

Bahkan, di JalanBinjai-Kuala dan UmarBaki, kerusakan jalanbukan hanya berlubangtetapi sudah terkupak-kapik. Tak hanya itu,keruskan Jalan Binjai-Kuala yang sempatdidemo warga, kinikondisinya kembaliberdebu dan rusak. Halitu disebabkan masihada sejumlah lubangyang tidak ditambal.

Sementara itu,Faujiah, selakuBandahara di DinasBinamarga saatdikonfirmasi terkait

masalah tersebut,enggan memberikanketerangan.“Udah…udah…., lagisibuk saya,”ujar Faujiahsingkat dan engganmemberian keteranganlebih jauh saat ditanya

wartawan koran ini.Menanggapi hal ini,

P Nainggolan pengurusTopan RI Kota Binjaimeminta kepada DinasBinamarga tingkat Idan anggota DPRDtingkat I, untuk

JAKARTA - Anggota Komisi III DewanPerwakilan Rakyat dari Fraksi PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan, EvaKusuma Sundari, menilai kasus GayusTambunan yang bebas ke luar dan masuktahanan merupakan potret kultur korupsiyang sistemik di rumah tahanan.

"Saya ada informasi bahwa Gayus itusudah 68 kali ke luar tahanan," kata Eva digedung DPR, Jakarta, kemarin.

Artinya, menurut Eva, tidak hanya kasusfoto di Bali itu saja yang menandakan Gayuskeluar dari tahanan. "Jadi, ada kultur korupyang sangat sistemik di rumah tahanan," kataEva.

Oleh karena itu, Eva mengharapkanpembenahan yang radikal dalam kepolisiandan mengusulkan ada pelibatan pihak laindalam penanganan kasus Gayus. "Tidak bolehkepolisian saja karena sejak awal sudahmenunjukkan kontaminasi dan ada biaskepentingan," kata Eva.

Menurutnya, Komisi PemberantasanKorupsi bisa menjadi lembaga yangmelakukan supervisi para penyidik lembagapenegak hukum dalam penanganan kasus ini.Presiden pun didesak menginstruksikankoordinasi dan kerjasama antar lembagapenegak hukum untuk penuntasan kasusGayus itu. "Itikad itu bisa dikuatkan denganpolitical will-nya Pak SBY. Kan ini sudahantarlembaga," kata Eva.

Kasus suap Gayus ini terkuak saat Gayuskeluar dari Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua,Depok, 5 November 2010. Saat itu Gayusmengakui dirinya keluar dan sempat mampirke rumahnya di kawasan Kelapa Gading.

Namun, beredar foto orang yang miripGayus ternyata bepergian ke Bali untukmenonton turnamen tenis internasional.Gayus pun membantah foto itu. Polisikemudian mengusut kasus ini. Akhirnyadiketahui sembilan petugas Rutan MakoBrimob terindikasi menerima suap dariGayus. Suap diberikan agar Gayus mendapat-kan kenyamanan di dalam penjara. (VN)

meninjau kembalianggaran yangdialokasikan keBinamarga Binjaiuntuk perbaikan danperawatan jalanprovinsi. “Kalaumemang anggaran

direalisasikansepenuhnya untuk

perbaikan jalan,tidak mungkin jalan itubaru dikerjakan sudahrusak. Berartikan adaapa-apanya,” tegas PNainggolan.(sbr)

PERBAIKAN JALAN PROVINSI ASAL JADI

PENGUMUMANNOMOR: PENG-04/WPJ.26/2010

TENTANGPENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN

PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari masyarakat atau instansi lain mengenai modus penipuan yang mengatasnamakan

pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Bahwa akhir-akhir ini telah beredar surat yang mengatasnamakan salah satu pejabat/direktur di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak mengenai "Pembayaran Kekurangan DBH PBB Migas Tahun 2009 yang diperhitungkan pada Tahun Pajak 2010".

2. Informasi sebagaimana dimaksud butir 1 adalah TIDAK BENAR alias BOHONG. Untuk itu kepada masyarakat atau instansi

yang menerima surat tersebut diminta agar mengabaikan atau tidak menanggapinya.

3. Selanjutnya perlu kami tegaskan kembali bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah mengadakan berbagai undian berhadiah

secara independent maupun bekerjasama dengan pihak lain. Apabila masyarakat mendapatkan kupon undian berhadiah yang

mencantumkan pengesahan dari pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (misalnya: dalam kemasan sabun, kopi, susu dan lain-

lain), diminta agar mengabaikannya atau tidak menanggapinya.

Demikian disampaikan, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya.

Pematang Siantar, 20 Oktober 2010

A.n. Direktur Jenderal Pajak

Pj. Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara II

t.t.d

Harta Indra Tarigan

NIP 195808251980121001

Sumber : Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kota Pinang Jl. Bukit, Kota Pinang, Telp. (0624) 95522, Fax. (0624) 95330

PUTRA ARIANTO SE

KETUA

H AMIRUL M BAHAR SH

WAKIL KETUA

H SYAFRIADI MANIK SH

WAKIL KETUA

H SAZALI SSOS

SEKRETARIS DEWAN

RUSAK - Jalan provinsi yang berada di ruas Binjai-Kuala baru saja diperbaiki, kini sudah rusak kembali. (KPK POS/SBR)

L.PAKAM - KepalaDinas PengelolaanKeuangan Daerah(PKD) Deli Serdang AS,diperiksa penyidikKejaksaan Negeri(Kejari) Lubuk Pakamterkait dugaan korupsipembangunan BalaiBenih Ikan (BBI) airtawar anggaran tahun2007 di Desa LengauSeprang, KecamatanTanjung Morawa, DeliSerdang.

Informasi diperoleh,Kamis pekan lalu,menyebutkan, danayang dialokasikan

untuk pembangunanBBI tersebut sebesarRp2,069 miliar. Namundalam pelaksanaannyadinilai tidak wajar,sehingga didugaterdapat kerugiannegara sekira Rp300juta lebih. Pemeriksaanterhadap AS selakuKabag KeuanganPemkab Deliserdangyang mencairkan danaproyek tersebut.“Pemeriksaan sudahmasuk penyidikan,”sebut sumber KPK Posdi Kejari Lubuk Pakam.

Pantauan wartawanKPK Pos, AS diperiksaselama 10 jam, sejakpukul 10.00 hinggapukul 19.00 WIB. AShadir di kejakasaansekira pukul 10.00mengenakan baju batikdengan mengenderaimobil dinas BK 679 Mdan langsung memasukiruangan KasubsiPenuntut Pidana Umumtempat dilakukannyapemeriksaan olehpenyidik Ricky MalikiPA Sinaga SH.

Sementara itu, AS

yang sempat dikonfir-masi saat hendak shalatMagrib, mengakudirinya diperiksaterkait dugaan korupsiproyek Balai BenihIkan (BBI) tahun 2007dan dicecar sebanyak25 pertayaan seputarpencairan dana proyekBBI. “Semuanyatentang pencairandana,” ucapnya singkat.

Kabar lain menye-butkan, sebelumnyapihak Kejari Lubukpa-kam telah melakukanpemeriksaan terhadapbeberapa pejabatDiskanla dan sepuluhoknum PNS diskanladeli Serdang tentangpelaksanaan proyekyang dikerjakan olehdinas tersebut.

Makelar KasusDi tengah berlang-

sung pemeriksaan olehpenyidik kejakasanterhada AS, ada seorangoknum berisial SSdiduga sebagai makelerkasus (markus).

Pasalnya oknumyang dikenal sebagairekanan 'sukses' di

kabupaten itu hilirmudik dan ke luarmasuk ke ruangan KasiIntel dan ruanganpemeriksaan.

Gerak gerik oknumtersebut terkesanmenghindar daripantauan sejumlahwartawan yang sedang

DUGAAN KORUPSI BBI DISKANLA

Kejari Pakam Periksa Kadis PKD Deli Serdang

menunggu di luar ruangpemeriksaan. Bahkansaat ke luar dari ruangpemeriksaan oknumtersebut terburu-buruberanjak meninggalkankantor Adiyaksa itu.

Sejauh ini belumdiperoleh informasiresmi dari Kejari Lubuk

Pakam Tambok Naing-golan SH maupun KasiPidsus berapa orangyang dijadikan tersang-ka dalam kasus ini,termasuk kehadiranoknum yang didugamarkus di ruangan KasiIntel dan ruang peme-riksan tersebut.(PS)

JAKARTA - Seorang istribisa menentukan suami-nya selamat atau gagalmemimpin sebuah daer-ah. Jumat dua pekan lalu,nasihat lawas ini diingat-kan kembali Menteri Da-lam Negeri GamawanFauzi saat menutuporientasi kepala daerahyang baru terpilih. Seba-nyak 60 bupati dan walikota hasil pemilihan ta-hun ini, bersama istrimereka, diwajibkan me-ngikuti penataran sela-ma tiga pekan di Jakar-ta.

Mereka ditatar soal

etika kepemimpinan, pe-merintahan bersih, peren-canaan pembangunan,hubungan pusat dan dae-rah, serta keuangan dae-rah. Para istri juga men-dapat pembekalan sepu-tar tugas suami mereka."Banyak gubernur, bupa-ti, dan wali kota yanggagal karena tak didu-kung para istri," kataGamawan.

Menteri Gamawan ri-sau karena jumlah guber-nur, wali kota, dan bupatiyang tersangkut kasuskorupsi kian banyak. Da-ri 33 provinsi, 18 guber-

nurnya menjadi terdak-wa, tersangka, atau dipe-riksa penyidik hukumkarena membuat kepu-tusan yang merugikankeuangan negara. Dandari 491 kabupaten/kota,sebanyak 130 pemim-pinnya menjadi pesaki-tan Komisi Pemberanta-san Korupsi, kejaksaan,atau kepolisian. Dalamperhitungan IndonesiaCorruption Watch, totalkerugian negara dari se-luruh kasus korupsi kepa-la daerah mencapaiRp4,8 triliun.

Dari jumlah itu, menu-rut Gamawan, sebagianbesar yang terjerat kasuskorupsi adalah merekayang tak punya latar biro-krasi, seperti pengusahadan akademisi. Sejak oto-nomi berlaku pada 2001dan pemilihan langsungdigelar, calon kepala dae-rah memang banyak yangberasal dari pebisnis, artis,atau akademisi. Buntutnya,ketika terpilih dan menja-bat, mereka tak memahamiteknis pekerjaannya. "Mem-buat disposisi saja salah,"kata bekas Gubernur Suma-tera Barat ini. "Akhirnyaberurusan dengan polisi."

Kajian KementerianDalam Negeri menyebut-kan penghasilan kepaladaerah yang lebih kecilketimbang ongkos untukpemilihan mendorong me-reka mencari penggantinyadari kas negara setelahmenjabat. Rata-rata se-orang calon kepala daerahmenghabiskan Rp200 mi-liar untuk ikut pemilihan.Sedangkan penghasilan se-lama lima tahun hanyaRp2-3 miliar.

Menurut Direktur Jen-deral Otonomi DaerahDjohermansyah Djohan,umumnya calon kepaladaerah mendapat soko-ngan dana berlimpah itudari pengusaha yang ber-harap mendapat proyek.

(MT/BBS)

Balas Budi, Mendorong Kepala

Daerah Punya Tabiat Korup