“KEWENANGAN MK MENGUJI TAP MPR”

PRO

1) Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, Tap MPR dimasukkan kembali ke

dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tap MPR yang ada pada saat ini

menurut pasal 2 Tap MPR 2003 ada terdapat beberapa Tap MPR yang masih berlaku

dari jumlah Tap MPR yang berkisar antara 139 Tap. Dan Tap MPR yang masih berlaku

tersebut adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik

Indonesia Nomor XXV/MPRS/I966 tentang Pembubaran Partai Kornunis Indonesia,

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dan

Ketetapan Majelis Permusyawararan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999

tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Sifat dari ketiga Tap MPR tersebut

bersifat besichking (pengaturannya internal).

2) Mengenai tentang wewenang MK menguji ketetapan yang telah dibentuk oleh MPR

(Tap MPR) dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam

pasal 10 ayat (1) terdapat kewenangan MK yang disebutkan dalam poin a-d. Dan

tidak terdapat satu poin pun yang menyatakan bahwasanya MK berhak menguji Tap

MPR. Namun kami akan memberikan sebuah penawaran dimana apabila Tap MPR

tetap ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan maka akan terdapat recht

vacuum (kekosongan hukum) apabila suatu saat Tap MPR yang ada bertentangan

dengan Konstitusi. Penawaran yang kami maksudkan adalah dengan menjudicial

review UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah memasukkan Tap MPR dalam hirearki

peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan melaksanakan hal tersebut, MK

tetap menjalankan keajibannya sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh

konstitusi dan selesai sudah polemik yang ada mengenai keberadaan Tap MPR dalam

hirearki peraturan perundangan.

3) Tap MPR menurut Prof. Dr Harun Al-Rasyid mempunyai dua fungsi yakni fungsi

regelling dan besichking. Namun mengingat dari konstitusi kita yang telah merubah

MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara maka tidak dimungkinkannya lagi

suatu Tap MPR yang mempunyai sifat regelling, sehingga Tap MPR yang berlaku

untuk sekarang ini adalah bersifat besichking saja.

KEWENANGAN MK MENGUJI TAP MPR

KONTRA

1. Dalam hal memasukkan Tap MPR ke dalam hirearki peraturan perundangan pada

pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 maka telah terdapat suatu alasan