penulisan hukum implikasi putusan mahkamah … · tentang mpr, dpr, dpd dprd dan uu no. 17 tahun...
TRANSCRIPT
i
PENULISAN HUKUM
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-XI/2013
TENTANG PENGUJIAN UU NOMOR 27 TAHUN 2009 MPR, DPR, DPD
DAN DPRD,DAN UU NO. 17 TAHUN 2003 KEUANGAN NEGARA
TERHADAP UUD NKRI 1945
Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaandalam bidang Ilmu Hukum
OLEH
RANI PUTRI KIRMAYATI
09400333
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2015
ii
iii
iv
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Rani Putri Kirmayati
Nim : 09400333
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul :
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 Tentang
Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan UU
No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara Terhadap UUD NKRI 1945
Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini
tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh
gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian
ataupun keseluruhan, kecuali yang secaratertulis dikutip dalam naskah ini dan
disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan
terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum
ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA
PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang
merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Malang, 21 Januari 2015
Yang menyatakan
Rani Putri Kirmayati
v
Ungkapan pribadi:
Tiada karunia yang selalu diidam-idamkan
kecuali dengan bersyukur akan nikmat yang
ALLAH SWT berikan rizki yang halal dan
ilmu yang bermanfaat
Tiada hari paling indah kecuali kasih
sayang orang tua dan penyemangat hidupku
Motto :
Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira ,
Man Sara Ala Darbi Washala (siapa yang
bersungguh-sungguh akan sukses, siapa
yang bersabar akan beruntung, siapa yang
berjalan di jalanNya akan sampai ke tujuan)
vi
ABSTRAKSI
Nama : Rani Putri Kirmayati
Nim : 09400333
Judul : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-
XI/2013 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Tentang
MPR, DPR, DPD,dan DPRD,dan UU No. 17 Tahun 2003
Keuangan NegaraTerhadap UUD NKRI 1945
Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum
Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 yang memutus
beberapa permohonan pemohon tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009
Tentang MPR, DPR, DPD DPRD dan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan
NegaraTerhadap UUD NKRI 1945 yang memangkas kewenangan Badan
Anggaran DPR RI dikarenakan ada penyelewengan kewenangan.Penelitian ini
dengan rumusan masalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan
Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun
2009 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD,dan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan
Negara Terhadap UUD NKRI 1945 dan apa implikasi putusan Mahkamah
Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 tentang PengujianUU No. 27 Tahun 2009
Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD,dan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan
Negara Terhadap UUD NKRI 1945.Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif,jenis Bahan hukum primer diperoleh dari hukum
positif/perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari karya ilmiah, hasil-
hasil penulisan, jurnal, bahan hukum tersier dari kamus hukum serta
ensiklopedia.Teknik pengumpulan bahan hukum dari putusan Mahkamah
Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa dasar pertimbangan hukum menurut penulis
ada yang tidak seuai dengan putusan selanjutnya diperoleh 2 (dua) implikasi
positif adalah untuk mempercepat dalam perencanaan APBN dan negatifnya
adalah memperlebar peran eksekutif dan mempersempit peran Badan
Anggaran.Kesimpulannya, dasar pertimbangan hukum ada yang tidak sesuai
dengan putusan dan peran Badan Anggaran dalam menyetujui pembahasan APBN
bersama pemerintah akan kurang maksimal. Saran Hakim Mahkamah Konstitusi
dalam memutus putusan harus memperhatikan dasar pertimbangan hukum dengan
bijaksana.
Kata kunci: Pengujian, Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi,Badan Anggaran
vii
ABSTRACT
Name : Rani Putri Kirmayati
Nim : 09400333
Title : Implications of the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-
XI/2013 on Judicial Law 27 Year 2009 MPR, DPR, DPD, DPRD,
and Parliament, and the Law 17 2003 state finances to UUDNKRI
1945
Supervisor :Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum
Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum
In the decision of the Constitutional Court No. 35 / PUU-XI /2013, which
cut off some of the applicants request Testing Law 27 Year 2009 MPR, DPR,
DPD Parliament and Law 17 2003 State UUD NKRI 1945 which slashed the
authority of the House of Representatives Budget Committee because there is
abuse. This study with the formulation of the problem what is the legal basis of
the decision of the Constitutional Court judgment No. 35 / PUU-XI / 2013 on
Judicial Law 27 Year 2009 on MPR, DPR, DPD and DPRD, and the Law 17 Year
2003 NKRI 1945 and what the implications of the decision of the Constitutional
Court No. 35 / PUU-XI / 2013 on Judicial Law 27 Year 2009 on MPR, DPR,
DPD and DPRD, and the Law 17 2003 state finances to UUDNKRI 1945. This
study uses normative juridical approach, type of primary legal materials obtained
from positive law / law and secondary law of the scientific work, the results of the
writing, journal, tertiary legal materials from the dictionary law and encyclopedia.
Material collection techniques law of the Constitutional Court decision No. 35 /
PUU-XI / 2013 then analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of
basic research that legal considerations according to the author there are not
compatible with the subsequent judgment obtained two (2) is to accelerate the
positive implications in planning the state budget and the negative is not an
executive role and widen the narrow role of the Budget Committee. In conclusion,
there are legal considerations that are not in accordance with the decision and the
role of the Budget Committee to approve the state budget discussions with the
government will be less than the maximum. Suggestions Judge of the
Constitutional Court in deciding the verdict should pay attention to basic legal
considerations wisely.
Keywords: Testing, Law, Constitutional Court, Budget Board
viii
KATA PENGANTAR
Assalamua’alaikumWr. Wb
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan Taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul: “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-
XI/2013 Tentang Pengujian UU NO. 27 TAHUN 2009 MPR, DPR, DPD DAN
DPRD, DAN UU NO. 17 TAHUN 2003 Keuangan Negara Terhadap UUD NKRI
1945”.Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad
SAW, beserta sahabat-sahabat-Nya yang telah membawa kita dari zaman jahiliah
kealam yang terang-menderang seperti sekarang ini.
Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang. Selama penyusunan skripsi ini, bantuan dari berbagai
pihak sangat besar sekali bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
yang terhormat:
1. Dr. H. Muhadjir Effendi, M.Ap., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Malang yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh perkuliahan
di UMM dan berbagai fasilitas yang disediakan
2. Dr. Sulardi, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang.
3. Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum selaku Dosen pembimbing pertama yang
telah memotivasi dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
sehingga segala kesulitan yang penulis hadapi dapat teratasi.
4. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum selaku Dosen pembimbing kedua
yang juga telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan
skripsi ini.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya
dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, Insya Allah penulis akan selalu
mengamalkan apa yang Bapak/Ibu Dosen berikan selama ini.
ix
6. Untuk keluarga tercinta Bapak, Ibu, adik-adikku tersayang Ibsar,
Anggit,Wisma, telah memberikan doa restu, semangat dan segalanya yang
begitu berarti bagi penulis, sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi
dan studi S1.
7. Untuk Arif Yudianto yang telah menyemangatiku, memberiku nasehat, dan
selalu sabar sebagai orang spesial dalam kehidupanku sehingga membantu
dalam menyelesaikannya skripsi saya.
8. Teman-teman: Dini, Ria, wilhy, Roby, Harry, Sinta, Putra, Hafiz, Irfan, Arif,
Trya, Ratna, Yunita, Budi, Eko, Binti, Amin, Sahari, Romy, Adi, Ifa, Gagus,
serta semua yang tidak dapat penulis uraikan satu persatu, terimakasih
atasmasukandankebersamaanselamaini.
9. Teman-temankakak tingkat: mbak ria, mbak risky,mas panji, mas deby dll
terimakasih telah memotivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini,
yang tiada bosan-bosannya memberikan pendapat dan saran, sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Semoga penelitian ini bermanfaat dan menambah pengetahuan pembaca.
Kritik dan saran sangat dibutuhkan agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga
Allah SWT membalas amal kebaikan kita semua. Amin YaRabbal ‘Alamin.
Malang, 21 Januari 2015
Penulis,
Rani Putri Kirmayati
x
DAFTAR ISI
Halaman
Lembar Cover/ Sampul Dalam ...................................................................... i
Lembar Pengesahan ...................................................................................... ii
Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat .............................. iv
Ungkapan Pribadi/Motto ............................................................................... v
Abstraksi ........................................................................................................ vi
Abtract ........................................................................................................... vii
Kata Pengantar ............................................................................................... viii
Daftar Isi ........................................................................................................ x
Daftar Tabel/Bagan/Gambar .......................................................................... xii
Daftar Lampiran ............................................................................................. xiii
BAB I PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1
B.Rumusan Masalah ..................................................................................... 10
C.Tujuan Penulisan ........................................................................................ 11
D.Manfaat dan Kegunaan Penelitian ............................................................. 11
1.Manfaat Penelitian ................................................................................. 11
2.Kegunaan Penelitian .............................................................................. 12
E.Metode Penelitian ....................................................................................... 13
1.Pendekatan Penelitian ............................................................................ 13
2.Jenis Bahan hukum ................................................................................ 13
3.Teknik pengumpulan bahan hukum ....................................................... 14
4.Teknik analisa bahan hukum.................................................................. 15
F.Sistematika Penulisan ............................................................................ 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A.Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum ................................................. 18
B.Tinjauan Umum Tentang Konstitusi ......................................................... 25
C.Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi ...................................... 27
1. Mahkamah Konstitusi ........................................................................... 27
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ..................................................... 29
xi
D.Konsep JudicialReview .............................................................................. 32
E. Prosedur JudicialReviewdi Mahkamah Konstitusi .................................... 35
1. Kelengkapan Permohonan ................................................................. 35
2. Pihak-pihak dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.................... 36
3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon ........................ 37
4. Legal StandingUji Formal.................................................................. 39
5. Uji Formil dan Inkonstitusisionalitas UU Mahkamah
Konstitusi ........................................................................................... 40
F.Putusan Mahkamah Konstitusi ................................................................... 41
G.Tinjauan Umum Kewenangan Badan Anggaran DPR RI ......................... 48
1. Kewenangan ......................................................................................... 48
2. Keuangan Negara ................................................................................. 53
3. Badan Anggaran DPR RI .................................................................... 66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.Posisi kasus pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013
tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD dan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara Terhadap UUD
NKRI 1945 .................................................................................................... 75
B.Dasar pertimbangan Hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-
XI/2013 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR,
DPD DPRD dan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara Terhadap
UUD NKRI 1945. .......................................................................................... 86
C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 tentang
Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD DPRD dan
UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara Terhadap UUD NKRI 1945.. 121
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................................... 127
B. Saran ................................................................................................ 129
Daftar Pustaka ................................................................................................ 131
Index ............................................................................................................... 133
Glosarium ....................................................................................................... 135
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Pembahasan rincian anggaran ................................................................... 4
Tabel 2: Belanja pemerintah pusat berdaarkan klasifikasi ekonomi ....................... 56
Tabel 3 : Proses Penyusunan APBN dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.
35/PUU-XI/2013 .............................................................................................. 80
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Surat Tugas Bimbingan Penulisan Tugas Akhir
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Penulisan Tugas Akhir
Lampiran 3. Berita Acara Seminar Proposal Penulisan Tugas Akhir
Lampiran 4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. /PUU-XI/2013 Pengujian
Tentang UU Nomor 27 Tahun 2009 MPR, DPR, DPD dan DPRD,dan UU No. 17
Tahun 2003 Keuangan NegaraterhadapUUD NKRI 1945
131
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif.
Jakarta. Sinar Grafika.
Andrian Sutedi. 2012.Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
Arifin P. Soeria Atmadja. 2010. Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum Teori,
Praktik, dan Kritik edisi ke Tiga. Jakarta. Rajawali Pres
Bernand L. Tanya, dkk. 2010. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan
Generasi. Yogyakarta. Genta Publishing.
Iriyanto A. Baso Ence. 2008. Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas
Mahkamah Konstitusi Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah
Konstitusi. Bandung. P.T. Alumni
Jimly Asshiddiqie. 2012.Perkembangan dan Konsilidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi. Jakarta. Sinar Grafika.
Jimly Asshididdiqie. 2010. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta. Sinar
Grafika.
Maruarar Siahaan. 2012.Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Edisi 2. Jakarta. Sinar Grafika.
Mexsasai Indra. 2011. Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. PT. Refika
Aditama.
Ni’matul Huda, 2005. Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi. Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada.
Philipus M.Hadjon,dkk. 2011. Pengantar Hukum Indonesia Introduction To The
Indonesian Administration. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
R. Soeroso. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.
Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi
Parlementer Dalam Sistem Presidentil Indonesia. Jakarta. PT Raja
Grafindo Persada.
Samsul Wahidin. 2007. Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia. Yogyakarta.
Pustaka Pelajar.
132
Steven Tweedie.(et.al.,). 2008. Penguatan Manajemen Fraksi Meningkatkan
Kinerja Fraksi dan Penyusunan Indikator Baseline Kinerja
Fraksi di DPR RI. Jakarta. UNDP Indonesia.
Zainuddin Ali. 2011. Filsafat Hukum. Jakarta. Sinar Grafika
Perundang-undangan
UUD NKRI 1945
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD
UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD
UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahakamah Konstitusi
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Internet
Arul Muhammmad. Putusan Mahkamah
Konstitusi.http://arulinside.wordpress.com/2012/03/20/mencermati-makna-
hukum-putusan-mk-yang-bersifat-final/diakses pada tanggal 14 agustus 2014
http://www.antikorupsi.org/id/content/perkembangan-uji-materi-pembubaran-
banggar-dpr diakses pada tanggal 25 maret 2014
Masfardi, 2014, Politik Dan Hukum, http://infopublik.org/read/80732/-dpr-
sambut-positif-keputusan-mk-kurangi-wewenang-banggar.html diakses pada
tanggal 11 oktober 2014
Rina Atriana, 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Pangkas Kewenangan Badan
Anggaran DPR Berbau Kompromihttp://infopublik.org/read/80732/-dpr-sambut-
positif-keputusan-mk-kurangi-wewenang-banggar.html detik.news. diakses pada
tanggal 11 oktober 2014
Helmy Boemiya, Teori kewenangan dan sumber-sumber kewenangan (Atribusi,
Delegasi dan Mandat).
http://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-
delegasi-dan-mandat/ diakses pada tanggal 7 November 2014
PC IMM Banyumas. http://immcabangbanyumas.blogspot.com/2011/07/kolektif-
kolegial-regulasi-organisasi.html diakses pada tanggal 20 Agustus 2014
http://arulinside.wordpress.com/2012/03/20/mencermati-makna-hukum-putusan-
mk-yang-bersifat-final/diakses pada tanggal 14 Agustus 2014
133
DAFTAR INDEKS
A
APBN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 52, 53, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
67, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79,
80, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 111, 113, 116, 118, 119, 120,
121, 122, 125, 126
B
Badan Anggaran 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11,
12, 14, 16, 48, 66, 69, 70, 71, 72,
75, 76, 77, 79, 80, 84, 89, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101,
102, 104, 105, 107, 108, 109, 111,
113, 118, 119, 120, 121, 122, 125
C
Checks and balances 94, 99, 103,
113, 116, 118, 124
D
Dasar Pertimbangan Hukum 85
F
Fungsi Anggaran 2, 4, 5, 6, 8, 67, 68,
69, 91, 94, 95, 96, 98, 109, 112
I
Implikasi putusan 118, 125
J
Judicial Review 2, 7, 26, 32, 33, 34,
36, 74, 82, 85, 88, 104, 109, 114,
115, 117, 124
K
Kewenangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 20, 26, 28, 32, 34, 35,
36, 38, 48, 49, 51, 66, 75, 77, 78,
84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93,
96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105,
107, 108, 109, 111, 113, 114, 117,
118, 120, 121, 122, 124, 125
Konstitusionalitas 7, 33, 40, 86, 87,
88, 92, 93, 104, 110, 114, 124
L
legal standing 38, 39, 86, 87, 88, 124
M
Mahkamah Konstitusi 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 47, 66, 74, 75, 76, 79,
82, 83, 85, 86, 87, 92, 96, 104,
107, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 117, 118, 119, 121, 122, 124,
125, 126
P
Putusan 3, 5, 8, 10, 11, 16, 27, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 75, 79, 82, 84,
85, 87, 109, 110, 111, 113, 114,
115, 118
R
Rechtsstaat 17, 18, 19, 20, 21, 23
Rule Of Law 17, 18, 19, 20, 21, 23
134
U
UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan
Negara 1, 10, 11, 13, 16, 74, 75,
85, 89, 118, 124, 126
UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD 1
UUD NKRI 1945 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40,
41, 44, 55, 58, 59, 61, 65, 66, 67,
68, 74, 75, 82, 83, 85, 86, 87, 90,
92, 93, 94, 96, 97, 100, 101, 106,
107, 110, 114, 117, 118, 124, 126
135
GLOSARIUM
APBN : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
BPHTB : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP : Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan
DAK : Dana Alokasi Khusus
DAU : Dana Alokasi Umum
DPD : Dewan Perwakilan Daerah
DPID : Dana Peyesuaian Infrastruktur Daerah
DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FITRA : Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran
IBC : Indonesia Budget Center
ICW : Indonesia Corruption Watch
K/L : Kementrian atau Lembaga
Kemendiknas : Kementrian Pendidikan Nasional
MK : Mahkamah Konstitusi
MPR : Majelis Pemusyawaratan Rakyat
PBB : Pajak Bumi Dan Bangunan
PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PPh : Pajak Penghasilan
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
RAPBN : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RKA-K/L : Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Atau Lembaga
SDA : Sumber Daya Alam
UU MD 3 : Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD
UUD NKRI : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
YLBHI : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia