kata pengantar - ptun-manado.go.idweb.ptun-manado.go.id/wp-content/uploads/2017/04/... · sebagai...

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 1

KATA PENGANTAR

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai salah satu penyelengara

pemerintahan dibidang hukum perlu mempunyai Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka evaluasi LKjIP.

Penyusunan LKJIP ini berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi

Pemerintahan. Yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggaran pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Sehubungan denga telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun

2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha

Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

sehingga nantinya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tinggal meyisahkan

satu propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Utara

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2016 ini, masih

belum sempurna. Oleh karena itu koreksi, kritik dan saran untuk kesempurnaan

LKjIP ini sangat kami harapkan.


Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado tahun 2015 ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan

pembinaan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kedepan.

Manado, 2 Januari 2017

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

KETUA

JAMRES SARAAN, SH.,MH N I P. 19640816.199103.1.003


EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan adanya Peraturan tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado selaku instansi pemerintah dibawah Mahkamah Agung RI.

Sebagai peradilan tingkat pertama merasa perlu ikut mempertanggung

jawabkan kinerjanya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

tahun 2016 untuk menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2016 dari Pengadilan

Tata Usaha Negara Manado.

Selanjutnya bahwa LKJIP Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun

2016 ini disusun merupakan Laporan terhadap “Pencapaian Kinerja“,

(Performance Result) dari jajaran dibawah Lembaga Tinggi Negara

Mahkamah Agung RI, selama kurun waktu 1 tahun dari bulan Januari s/d

Desember 2016, yang selanjutnya dianalisa dan diperbandingkan dengan “

Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga “ (Renja-KL) tahun 2016, yang

sepenuhnya mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menetapkan program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk tahun 2016 yang

seluruhnya berjumlah Rp. 6.600.893.000,- dan DIPA 05 dengan program

Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) untuk

tahun 2016 yang seluruhnya berjumlah Rp. 37.500.000,-

Dalam LKjIP ini tertuang kinerja utama dari Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Pengadilan Tata usaha Negara Manado tahun 2016, tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah menyelesaian perkara yang

diajukan masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukumnya. Oleh

karenanya proses mulai berkas masuk menjadi perkara sampai putusan

dengan penyelesaian minutasi perkara dan pelaksanaan putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan sasaran strategis yang selalu


berpatokan pada faktor indikator kinerja maupun target yang diinginkan dari

realisasi dan pencapaian out put dan out come kinerja lembaga. Faktor

pendukung yaitu sarana prasarana dan anggaran adalah merupakan satu

kesatuan yang tak terpisahkan dari proses managemen yang juga ikut menjadi

penentu keberhasilan.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................

1

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) .................................. 3

DAFTAR ISI ............................................................................................... 5

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................

A. Latar Belakang ....................................................................................

B. Tugas dan Fungsi .................................................................................

C. Sistematika Penyajian ...........................................................................

6

6

8

13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................

A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ............................................................

1. Visi dan Misi ......................................................................................

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ...........................................................

B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 .............................................................

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016 ............

14

14

14

15

16

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Kinerja ...

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran

organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil

pengukuran kinerja) .............................................................................

24

24

39

BAB IV PENUTUP .................................................................................

A. Kesimpulan ..........................................................................................

B. Saran-saran .........................................................................................

64

64

65

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Rencana Kinerja Tahun 2016

4. Rencana Kinerja Tahun 2017

5. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019

6. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado didirikan berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1992 (pasal 2 ayat 3) dan Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/012/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993.

Pada awalnya berdirinya daerah Hukum PTUN Manado meliputi seluruh

wilayah Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi

Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1997 didirikan PTUN Palu yang daerah hukumnya meliputi

wilayah Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga

Daerah Hukum PTUN Manado tinggal Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi

Sulawesi Utara. Tahun 2000 Propinsi Sulawesi Utara dimekarkan menjadi

Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo maka saat ini Daerah Hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado meliputi seluruh wilayah Kabupaten

dan Kota didalam wilayah Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo.

Sehubungan denga telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016

Tanggal 25 April 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sehingga

nantinya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tinggal meyisahkan satu

propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Utara.

1. Wilayah Hukum PTUN Manado Di Propinsi Sulawesi Utara Terdiri Dari Kabupaten Dan Kota Sebagai Berikut :

1. Kabupaten Bolaang Mongondouw 2. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 3. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 4. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5. Kabupaten Kepulauan Sangihe 6. Kabupaten Kepulauan Talaud 7. Kabupaten Kepulauan Sitaro 8. Kabupaten Minahasa 9. Kabupaten Minahasa Selatan 10. Kabupaten Minahasa Utara 11. Kabupaten Minahasa Tenggara 12. Kota Bitung 13. Kota Kotamobagu


14. Kota Manado 15. Kota Tomohon Propinsi Gorontalo.

2. Wilayah hukum PTUN Manado Propinsi Gorontalo terdiri dari Kabupaten dan Kota sebagai berikut :

1. Kabupaten Boalemo 2. Kabupaten Gorontalo 3. Kabupaten Pohuwato 4. Kabupaten Bone Bolango 5. Kabupaten Gorontalo Utara 6. Kota Gorontalo

Peta Provinsi Sulawesi Utara

Peta Propinsi Gorontalo

.


B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai salah satu Pelaksana

kekuasaan Yudikatif dibawah Mahkmah Agung RI dalam melaksanakan

tugasnya adalah Mandiri yang bebas dari intervensi dan pengaruh dari

lembaga/institusi lain. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menetapkan Program Kerja,

Rencana Strategi dan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur dalam

pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Tugas dan wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

dan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 yaitu memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, yang pada

hakekatnya merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertujuan

untuk menegakan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi

terselenggaranya Negara Republik Indonesia. Disamping tugas pokoknya,

Aspek sumber daya manusia dan pengelolaan sarana dan prasarana serta

pembinaan dan pengawasan harus semakin ditingkatkan, hal ini menjadi arah

kebijakan umum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

Hal ini dilaksanakan untuk menopang terwujudnya Visi Mahkamah

Agung RI “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” melalui

kekuasaan yudikatif yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan

publik, profesional dan memberi pelayanan yang berkualitas, etis, terjangkau

dan biaya ringan bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan

pelayanan publik.

Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara kepengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan

guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan

lembaga peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan

sesuai tuntutan Undang-undang Dasar 1945.


Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di

bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi

Hakim yang profesional.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha

Negara Manado terdiri dari:

1. Pimpinan; terdiri dari:

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

2. Para Hakim.

3. Pejabat Kepaniteraan ; yang terdiri dari :

Panitera

Wakil Panitera

Panitera Muda Perkara

Panitera Muda Hukum

4. Pejabat Kesekretariatan ; yang terdiri dari :

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

5. Kelompok Tenaga Fungsional ; yang terdiri dari :

Para Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan strukturorganisasi diatas

adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua.

Ketua Mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan

berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan

perkara yang diajukan oleh Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan

tingkahlaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan

Fungsional serta perangkat Administrasi peradilan di daerah

hukumnya.


Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan

wajar dan seksama.

Wakil Ketua sebagai unsure pimpinan bertugas membantu Ketua

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

2. Majelis Hakim

Pada prinsipnya bertugas memeriksa dan memutus sengketa

Tata Usaha Negara yang ditugaskan oleh pimpinan serta

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan seperti menjadi

Hakim Pengawas bagian.

3. Panitera

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan

mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera

Pengganti, Jurusita serta pelaksana di bagian teknis Pengadilan

Tata Usaha Negara Manado.

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti

bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya persidangan.

Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana

yang diterima di Kepaniteraan.

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan Undang-

undang yang berlaku.

Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,

putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan

pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat

lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

4. Sekretaris

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum,

mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian,

Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksanaan di bagian

kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.


Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bartanggung jawab

atas penggunaan anggaran. atas keberadaan dan pemanfaatan

Barang Milik Negara (BMN).

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab

membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang

Administrasi Umum / Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-

tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dak Kesekretariatan

berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2015 adalah terdiri dari :


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

PANITERA

Eddy Jacob,SH

SEKRETARIS

Martha Sumale

HAKIM

1. Henry T. Simamora, SH.

2. Baharuddin, SH.MH

3. Ceckly J. Kereh, SH

4. Yusuf Ngongo, SH

5. Zarina, SH

6. Sanny Pattipeilohy, SH.MH

7. Andi Darmawan, SH

8. Christin Andriani, SH.MH

9. Retno Ariyani,SH

10. Maria P. Telew, SH

11. Donny Poja, SH

KETUA

Jamres Saraan, SH.MH

WAKIL KETUA

Dra. Labobar Alentji, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

1. Harry Turangan, S.Sos

2.. Alfred Paat, SH

4. Purba Rolina

5. Jacob Makalew

6. Joppi Tumbuan, SH

7. Andi B. Iskandar, SH

PANMUD HUKUM

Joel J. A. Roeroe,SH

STAF

-

PANMUD PERKARA

Oktofien W.

Makalew, SH

STAF

-

KASUBAG

KEPEGAWAIAN,

ORGANISASI dan TATA

LAKSANA

Yanti Y. Wonok

STAF KEPEGAWAIAN

-

KASUBAG

UMUM dan KEUANGAN

Maria Rampengan, SE

STAF KEUANGAN

-

KASUBAG

PERANCANAAN,

TEKNOLOGI INFORMASI

dan PELAPORAN

Marfel Rompas, SE

STAF UMUM

-

JURU SITA PENGGANTI

1. Jolla Tumbuan, SH

2. Samson Wongkar

3. Jaenal Sujoko

4. Iswanto Kau

WAKIL PANITERA

Antonius Wowiling, SH


C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado, sebagai berikut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

Kata Pengantar

Executive Summary ( Ikhtisar Eksekutif )

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar Belakang, Tugas

dan Fungsi serta Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang menguraikan

tentang Rencana Strategis 2015 – 2019 yang terdiri dari Visi

dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Program Utama

dan Kegiatan Pokok, Rencana Kinerja Tahunan 2016,

Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang Pengukuran

Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Bab IV Penutup yang menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

Bab V Merupakan lampiran-lampiran dari Struktur Organisasi,

Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2016, Matriks

Rencana Strategis 2015 – 2019 dan SK Tim Penyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2015-

2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan

tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui

penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas

dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta

sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah

Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang

(RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan

misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok

dan fungsi Pengadilan.Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus

dilaksanakan, yaitu :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, adalah sebagai berikut :


1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efisien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

2. Tujuan dan sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dapat

memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak

dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

7. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

8. Program peningkatan saran dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

9. Program peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN.


B. Rencana Kinerja Tahunan 2016

Bahwa kesembilan Sasaran Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan

Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah dapat digambarkan Rencana

Kinerja Utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado itu sendiri, dan

dapat pula dibuat suatu perkiraan seberapa besar target yang akan dicapai

dengan penjelasan program sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara :

Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado setiap tahun

cenderung meningkat, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh

karena seberapa besarpun perkara yang masuk Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado maka intitusi ini tetap solid akan melaksanakan tugas

sesuai dengan Tupoksi.

Dalam peningkatan penyelesaian perkaran dalam setiap tahun, maka

ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan

dicapai, yaitu :

a. Jumlah Perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan

SOP yang telah ditetapkan dengan target 60 perkara ;

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan target 27 perkara ;

2. Peningkatan aksebilitas Putusan Hakim;

Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2016

100 Perkara Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

banding adalah 49 Perkara dengan Persentase 49%, tidak mengajukan

upaya Hukum Kasasi sebanyak 73 Perkara dan tidak melakukan Upaya

Hukum Peninjauan Kembali sebanyak 100 Perkara:

3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;

Indikator bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah

melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat :

a. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap ;

b. Jumlah Berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis;

c. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,

tempat dan para pihak ;


e. Jumlah Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara ;

f. Jumlah Responden yang puas terhadap proses peradilan.

4. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice).

Sasaran Tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja ;

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;

Jumlah permohonan perkara Prodeo tidak ada Perkara yang masuk.

b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal

1 hari kerja sejak diputus.

Indikator kinerja persentase jumlah perkara yang menarik perhatian

masyarakat terdapat 2 perkara yaitu perkara Pemilukada Manado dan

Pemilukada Minahasa Utara. Bahwa masing-masing dua perkara ini

banyak dihadiri oleh masa pendukung kurang lebih 500 orang

pengunjung siding yang dating setiap kali persidangan sampai dengan

putusan dibacakan.

5. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan ;

Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-

144/KMA/2010 tentang keterbukaan informasi pada badan peradilan

maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari

setiap Pengadilan dan sebagai Indikator pencapaian peningkatan

aksebilitas tersebut dapat diukur antara lain melalui prosentase proses

penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan ;

6. Meningkatnya kualitas Pengawasan.

Pengawasan pada prinsipnya berujuan agar suatu organisasi

selalu berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang

berlaku, namun sekalipun ketatnya pengawasan seringkali masih juga

dijumpai adanya ketidakpuasan atas pelayanan. Adapun Indikator

adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur kinerja utama

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah :

1. Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.


2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

7. Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas tekhnis lainnya ;

Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya daya dukungan managemen

peradilan yang tersedia melalui DIPA, dan sebagai Indikator pencapaian

peningkatan program tersebut dapat diukur melalui :

a. Tersedianya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan

Sistim Akuntansi Pemerintah ( SAP ) ;

b. Optimalisasi penyerapan anggaran DIPA 01 ;

Optimalisasi penyerapan anggaran DIPA 05 ;

d. Peningkatan Kualitas SDM ;

Sumber Daya Manusia sangat diperlukan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk

menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan memahami

job masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya

peningkatan SDM dan sebagai Indikatornya adalah :

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat tekhnis ;

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non tekhnis.

Jumlah penambahan pegawai baru..

8. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung;

Prosentase penyelenggaraan operasional perkantoran yang berbasis

tekhnologi Informasi, dan sebagai indikator pencapaian peningkatan

program tersebut dapat diukur melalui :

a. Prosentase peningkatan kapasitas dan kualitas website

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

b. Prosentase pengusulan rehabilitasi gedung kantor Pengadilan

Tata Usaha Negara Manado ;

c. Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Pengadilan.


9. Program Peningkatan Manajemen Peradilan TUN ;

Bahwa dengan adanya DIPA 05, maka Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado dipercayakan untuk menyelenggarakan perkara-perkara prodeo

dan sebagai indikator kinerja bahwa DIPA 05 tersebut telah

direalisasikan secara optimal maka dapat dilihat dari :

a. Prosentase jumlah dana yang tersedia untuk perkara prodeo;

b. Prosentase pelaksanaan penertiban / pengamanan selama

persidangan ;

c. Prosentase pelaksanaan konsumsi persidangan;

d. Prosentase Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum.

Sembilan Sasaran Kinerja dapat dilihat dari table berikut ini;

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatnya penyelesaian

perkara a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan 100%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

60 Perkara 65 Perkara 100Perkara


a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

96 Perkara

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%

e. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

100%

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100%


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan


eksternal yang ditindaklanjuti. 100%

7. Program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya.

a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sietem akuntansi pemerintah (SAP)

b. Optimalnya penhyerapan anggaran c. Peningkatan Kualitas SDM

100%

100% 100%

8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Mahkamah Agung

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan

100%

9. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer

dan TUN

a. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN b. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN

Melalui Pembebasan Biaya Perkara c. Tersedianya Layanan Bantuan hukum

55 Pkr 2 Pkr

192 JL

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016

Bahwa Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah

pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan

khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen,

sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, menciptakan tolok ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado,

sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET


a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan

100%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Incraht Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

60 Perkara 65 Perkara

100Perkara


a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

96 Perkara

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat

100%


waktu, tempat dan para pihak.

d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%


100%


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100%


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%



100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

7. Program dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya

a.Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sietem akuntansi pemerintah (SAP)

b. Optimalnya penyerapan anggaran c. Peningkatan Kualitas SDM

100%

100% 100%

8. Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur Mahkamah

Agung

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur pengadilan

100%

9. Program peningkatan

manajemen Peradilan

Militer dan TUN

a. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN b. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN

Melalui Pembebasan Biaya Perkara c. Tersedianya Layanan Bantuan hukum

55 Pkr

2 Pkr

192 JL


PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan

di bawah ini:

Nama : EDDY JACOB, SH

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : JAMRES SARAAN, SH. MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja

tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan saksi.

Ketua

JAMRES SARAAN, SH. MH NIP. 19640816.199103.1.003

Manado, 10 Januari 2017 Panitera

EDDY JACOB, SH NIP. 19570731.198403.1.003


PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan

di bawah ini:

Nama : MARTHA SUMALE

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : JAMRES SARAAN, SH. MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja

tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan saksi.

Ketua

JAMRES SARAAN, SH. MH NIP. 19640816.199103.1.003

Manado, 10 Januari 2017 Sekretaris

MARTHA SUMALE NIP. 19610330198403.2.001


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan

perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah

proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja

merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai

dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan

alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara

target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan

realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan

tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan

pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target

yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut

diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO

SASARAN STRATEGI

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)



100%

21 Perkara

21 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

98 Perkara

98 %



Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

60 Perkara 65 Perkara

100Perkara

51Perkara 27Perkara 8 Perkara

85% 41.53%

8%


a. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

96Perkara 96 Perkara 100%

b. Jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100Perkara 100Perkara 100%

c. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.


d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara



100% 100% 100%


a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100% 50% 50%


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara TUN yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

5 Perkara

5 Perkara

100%




100% 100% 100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 0% 0%

7. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

b. Optimalisasi penyerapan anggaran

c. Peningkatan Kualitas SDM

100% 100% 100%

100% 96,24% 100%

100% 96,24% 100%

8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA


100% 99,21% 99,21%

9. Program peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN

a. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN

b. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN melalui pembebasan biaya perkara

c. Tersedianya layanan Pos Bantuan Hukum

55Prk

2 Prk

192 JL

100%

0

100%

100%

0

100%

Keadaan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun

2016 adalah sebagai berikut :


No. Nomor Perkara Klasifikasi Proses

1 01/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Inkracht

2 02/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Inkracht

3 03/G/2016/PTUN.MDO Lain-Lain Inkracht



6 06/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding



9 09/G/2016/PTUN.MDO Pemilukada Kasasi


11 11/P/FP/2016/PTUN.MDO Fiktif Positif Inkracht



14 14/G/2016/PTUN.MDO Perijinan Banding


16 16/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Banding




20 20/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Kasasi











31 31/G/2016/PTUN.MDO Lain-Lain Cabut







38 38/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Cabut

39 39/G/2016/PTUN.MDO Lain-Lain Banding


41 41/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Putus












52 52/G/2016/PTUN.MDO Lain-Lain Putus




56 56/G/2016/PTUN.MDO Pemilukada Banding


58 58/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Cabut

59 59/G/2016/PTUN.MDO Pemilukada Banding






65 65/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Berjalan





70 70/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Cabut



73 73/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Berjalan


75 75/G/2016/PTUN.MDO Tender Banding



78 78/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Berjalan

79 79/G/2016/PTUN.MDO Perijinan Berjalan



82 82/G/2016/PTUN.MDO Lain-Lain Berjalan











93 93/G/2016/PTUN.MDO Lain - Lain Berjalan




97 01/P/FP /2016/PTUN.MDO Fiktif Positif Inkracht





Jumlah : 100 perkara

Klasifikasi :

Pertanahan : 46 perkara

Kepegawaian : 17 perkara

Fiktif Positif : 4 perkara

Perijinan : 2 perkara

Tender : 1 perkara

Pemilukada : 3 perkara

Lain – lain : 27 perkara


REKAPITULASI PERKARA TAHUN 2016


Tingkat Pertama

Sisa Tahun 2015 : 21 perkara

Masuk Tahun 2016 : 96 perkara

Putus/Cabut/Dismissal Tahun 2016 : 98 perkara

Sisa Tahun ini : 19 perkara

Permohonan UUAP

Sisa 2015 : -

Masuk 2016 : 4 perkara

Putus 2016 : 4 perkara

Tingkat Banding

Sisa Tahun 2015 :17 perkara


Putus Tahun 2016 : 32 perkara

Cabut : -

Sisa Akhir (belum putus) : 36 perkara

a. Sudah dikirim : 31 perkara

b. Belum dikirim : 5 perkara

Tingkat Kasasi



Putus Tahun 2016 : 7 perkara

Cabut : -

Sisa Akhir (belum putus) : 28 perkara


b. Belum dikirim : 9 perkara

Tingkat Peninjauan Kembali


Kembali Masuk tahun 2016 : 8 perkara

Putus 2016 : 3 perkara

Cabut : 1 perkara

Sisa akhir (belum putus) : 6 perkara


b. Belum dikirm : 2 perkara

Eksekusi

Sisa tahun 2015 : -

Masuk tahun 2016 : 6 perkara

Dalam Proses : -


Rekapitulasi Perkara Pada Tingkat Pertama di

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2016

Rekapitulasi Perkara Pada Tingkat Banding di



Rekapitulasi Perkara Pada Tingkat Kasasi di


Rekapitulasi Perkara Pada Tingkat Peninjauan Kembali di



Rekapitulasi Proses Eksekusi di


0

1

2

3

4

5

6

7

Sisa tahun 2015 Masuk Tahun 2016 Dalam Proses


REKAPITULASI PERMOHONAN BANDING TAHUN 2016


No. Nomor Perkara Tanggal

Permohonan

Banding

Tanggal

Pemberitahuan

Pernyataan

Banding

Tanggal Terima

Memori Banding

Tanggal

Penyerahan

Memori

Banding

Tanggal Terima

Kontra Memori

Banding

Tanggal

Penyerahan

Kontra Memori

Banding

Tanggal

Memeriksa

Berkas

(inzageh)

Tanggal

Kirim

Berkas

KET

1 27/G/2015/PTUN.MDO 22-01-2016 25-01-2016 23-02-2016 24-02-2016 02-03-2016 07-03-2016 - 22-04-2016 Putus

2 36/G/2015/PTUN.MDO 19-01-2016 22-01-2016 21-03-2016 22-03-2016 06-04-2016 07-04-2016 14-03-2016 - Putus

3 39/G/2015/PTUN.MDO 22-01-2016 25-01-2016 - - - - - - Putus

4 42/G/2015/PTUN.MDO 14-01-2016 18-01-2016 18-02-2016 22-02-2016 18-03-2016 18-03-2016 14-03-2016 18-03-2016 Putus

5 44/G/2015/PTUN.MDO 21-01-2016 - - - - - - - Putus

6 45/G/2015/PTUN.MDO 21-01-2016 25-01-2016 25-02-2016 25-02-2016 07-03-2016 07-03-2016 - 19-04-2016 Putus

7 33/G/2015/PTUN.MDO 06-04-2016 07-04-2016 14-06-2016 14-06-2016 - - 18-07-2016 11-10-2016 -

8 52/G/2015/PTUN.MDO 13-05-2016 16-05-2016 13-05-2016 16-05-2016 16-08-2016 16-08-2016 18-07-2016 24-08-2016 Putus

9 53/G/2015/PTUN.MDO 16-05-2016 17-05-2016 - - - - - 03-08-2016 Putus

10 50/G/2015/PTUN.MDO 20-05-2016 23-05-2016 17-07-2016 20-07-2016 29-27-2016 01-08-2016 18-07-2016 07-09-2016 Putus

11 54/G/2015/PTUN.MDO 25-05-2016 26-05-2016 10-06-2016 13-06-2016 27-07-2016 28-07-2016 18-07-2016 07-09-2016 Putus

12 09/G/2016/PTUN.MDO 17-06-2016 17-06-2016 01-07-2016 01-07-2016 25-07-2016 26-07-2016 18-07-2016 24-08-2016 Putus

13 16/G/2016/PTUN.MDO 16-07-2016 24-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 - - - - -

14 19/G/2016/PTUN.MDO 25-07-2016 26-07-2016 16-09-2016 16-09-2016 23-09-2016 23-09-2016 02-09-2016 - -

15 18/G/2016/PTUN.MDO 27-07-2016 02-08-2016 19-09-2016 23-09-2016 - - 02-09-2016 - -

16 20/G/2016/PTUN.MDO 05-08-2016 09-08-2016 08-09-2016 08-09-2016 26-09-2016 27-09-2016 04-10-2016 11-10-2016 Putus

17 27/G/2016/PTUN.MDO 05-08-2016 10-08-2016 08-09-2016 08-09-2016 26-09-2016 27-09-2016 04-10-2016 11-10-2016 Putus

18 28/G/2016/PTUN.MDO 05-08-2016 09-08-2016 08-09-2016 08-09-2016 26-09-2016 27-09-2016 04-10-2016 11-10-2016 Putus

19 26/G/2016/PTUN.MDO 09-08-2016 10-08-2016 08-09-2016 08-09-2016 26-09-2016 27-09-2016 04-10-2016 10-10-2016 -

20 25/G/2016/PTUN.MDO 10-08-2016 10-08-2016 08-09-2016 08-09-2016 26-09-2016 27-09-2016 04-10-2016 10-10-2016 -

21 06/G/2016/PTUN.MDO 11-08-2016 11-08-2016 - - - - 18-10-2016 - -

22 23/G/2016/PTUN.MDO 15-08-2016 15-08-2016 30-08-2016 31-08-2016 17-10-2016 18-10-2016 - - -

23 14/G/2016/PTUN.MDO 22-08-2016 24-08-2016 21-09-2016 23-09-2016 - - 18-10-2016 05-12-2016 -

24 21/G/2016/PTUN.MDO 24-08-2016 25-08-2016 19-10-2016 19-10-2016 23-11-2016 24-11-2016 18-10-2016 - -

25 12/G/2016/PTUN.MDO 26-08-2016 29-08-2016 - 28-11-2016 - - 15-11-2016 - -

26 24/G/2016/PTUN.MDO 30-08-2016 31-08-2016 - - - - 18-10-2016 - -

27 29/G/2016/PTUN.MDO 01-09-2016 01-09-2016 06-10-2016 06-10-2016 - - - - -

28 34/G/2016/PTUN.MDO 26-09-2016 - - - - - - - -

29 32/G/2016/PTUN.MDO 04-10-2016 04-10-2016 - - - - 18-10-2016 - -

30 42/G/2016/PTUN.MDO 04-10-2016 05-10-2016 17-10-2016 17-10-2016 - - 17-11-2016 - -

31 39/G/2016/PTUN.MDO 13-09-2016 14-09-2016 18-10-2016 18-10-2016 09-11-2016 10-11-2016 18-10-2016 06-12-2016 -

32 45/G/2016/PTUN.MDO 08-11-2016 09-11-2016 - - - - - - -

33 43/G/2016/PTUN.MDO 25-10-2016 28-10-2016 - - - - 17-11-2016 - -

34 55/G/2016/PTUN.MDO 14-11-2016 14-11-2016 - - - - - - -


35 53/G/2016/PTUN.MDO 16-11-2016 21-11-2016 - - - - - - -

36 36/G/2016/PTUN.MDO 16-11-2016 16-11-2016 - - - - - - -

37 37/G/2016/PTUN.MDO 17-11-2016 21-11-2016 - - - - - - -

38 30/G/2016/PTUN.MDO 17-11-2016 17-11-2016 - - - - - - -

39 08/G/2016/PTUN.MDO 18-11-2016 21-11-2016 - - - - - - -

40 50/G/2016/PTUN.MDO 18-11-2016 21-11-2016 - - - - - - -

41 48/G/2016/PTUN.MDO 21-11-2016 - - - - - - - -

42 74/G/2016/PTUN.MDO 22-11-2016 - - - - - - - -

43 51/G/2016/PTUN.MDO 22-11-2016 - - - - - - - -

44 69/G/2016/PTUN.MDO 29-11-2016 - - - - - - - -

45 61/G/2016/PTUN.MDO 01-12-2016 - - - - - - - -

46 54/G/2016/PTUN.MDO 05-12-2016 - - - - - - - -

47 59/G/2016/PTUN.MDO 05-12-2016 06-12-2016 - - - - - - -

48 57/G/2016/PTUN.MDO 06-12-2016 - - - - - - - -

49 46/G/2016/PTUN.MDO 07-12-2016 - - - - - - - -

50 67/G/2016/PTUN.MDO 13-12-2016 - - - - - - - -

51 60/G/2016/PTUN.MDO 14-12-2016 - - - - - - - -


REKAPITULASI PERMOHONAN KASASI TAHUN 2016



Permohonan

Kasasi

Tanggal

Pemberitahuan

Pernyataan Kasasi

Tanggal Terima

Memori Kasasi

Tanggal

Penyerahan

Memori

Kasasi

Tanggal Terima

Kontra Memori

Kasasi

Tanggal

Penyerahan

Kontra Memori

Kasasi

Tanggal

Memeriksa

Berkas

(inzageh)

Tanggal

Kirim

Berkas

KET

1 03/G/2015/PTUN.MDO 07-03-2016 10-03-2016 16-03-2016 17-03-2016 31-03-2016 04-04-2016 - - -

2 09/G/2015/PTUN.MDO 29-03-2016 - 08-04-2016 08-04-2016 04-05-2016 04-05-2016 - - -

3 10/G/2015/PTUN.MDO 10-02-2016 - - - - - - - -

4 13/G/2015/PTUN.MDO 28-01-2016 - 04-02-2016 - 25-02-2016 - - - -

5 35/G/2014/PTUN.MDO 21-01-2016 - - - - - - 23-06-2016 Putus

6 22/G/2015/PTUN.MDO 19-04-2016 - - - - - - - -

7 18/G/2015/PTUN.MDO 11-05-2016 11-05-2016 18-05-2016 19-05-2016 - - - - -

8 58/G/2014/PTUN.MDO 23-05-2016 24-05-2016 - - - - - 16-08-2016 -

9 16/G/2015/PTUN.MDO 29-06-2016 30-06-2016 12-07-2016 13-07-2016 26-07-2016 26-07-2016 - 19-09-2016 -

10 19/G/2015/PTUN.MDO 30-06-2016 30-06-2016 12-07-2016 13-07-2016 28-07-2016 26-07-2016 - 19-09-2016 -

11 02/G/2015/PTUN.MDO 01-07-2016 01-07-2016 14-07-2016 15-07-2016 29-07-2016 26-07-2016 - 19-09-2016 -

12 27/G/2015/PTUN.MDO 25-07-2016 - - - - - - - -

13 45/G/2015/PTUN.MDO 25-07-2016 - - - 31-08-2016 - - 21-09-2016 -

14 44/G/2015/PTUN.MDO 27-07-2016 27-07-2016 08-08-2016 08-08-2016 - - - 21-09-2016 -

15 31/G/2015/PTUN.MDO 08-08-2016 - - - - - - - -

16 35/G/2015/PTUN.MDO 08-08-2016 - - - - - - - -

17 29/G/2015/PTUN.MDO 09-08-2016 09-08-2016 09-08-2016 09-08-2016 05-09-2016 05-09-2016 - 10-10-2016 -

18 21/G/2015/PTUN.MDO - - - - - - - - -

19 42/G/2015/PTUN.MDO 29-08-2016 30-08-2016 09-09-2016 09-09-2016 23-09-2016 23-09-2016 - 10-10-2016 -

20 36/G/2015/PTUN.MDO 26-10-2016 - 07-11-2016 08-11-2016 18-11-2016 28-11-2016 - - -

21 09/G/2016/PTUN.MDO 28-10-2016 - - - - - - - -

22 27/G/2016/PTUN.MDO 28-11-2016 30-11-2016 - - - - - - -

23 50/G/2015/PTUN.MDO 30-11-2016 - - - - - - - -

24 20/G/2016/PTUN.MDO 07-12-2016 - - - - - - - -

25 25/G/2016/PTUN.MDO 07-12-2016 - - - - - - - -

26 26/G/2016/PTUN.MDO 07-12-2016 - - - - - - - -

27 28/G/2016/PTUN.MDO 07-12-2016 - - - - - - - -


REKAPITULASI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) TAHUN 2016



Permohonan

PK

Tanggal

Pemberitahuan

Pernyataan PK

Tanggal Terima

Memori PK

Tanggal

Penyerahan

Memori PK

Tanggal

Terima

Kontra

Memori PK

Tanggal

Penyerahan

Kontra

Memori PK

Tanggal

Kirim Berkas

KET

1 24/G/2013/PTUN.MDO - - - - - - - Cabut

2 04/G/201/PTUN.MDO 25-04-2016 - 25-04-2016 26-04-2016 24-05-2016 - - -

3 11/P/FP/2016/PTUN.MDO 03-05-2016 - 03-05-2016 10-05-2016 08-06-2016 08-06-2016 03-10-2016 -

4 10/G/2014/PTUN.MDO 31-08-2016 - 31-08-2016 27-09-2016 - - - -

5 41/G/2014/PTUN.MDO 09-09-2016 - 09-09-2016 13-09-2016 - - - -

6 33/G/2014/PTUN.MDO 29-06-2016 - 29-06-2016 29-06-2016 03-08-2016 03-08-2016 03-10-2016 -

7 43/G/2014/PTUN.MDO 16-11-2016 - - - - - - -

8 57/G/2014/PTUN.MDO 17-11-2016 - - - - - - -


KASUS GUGATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

TAHUN 2016

NO.

KASUS PERKARA

SISA TH

2015

MASUK TH

2016

PUTUS TH

2016

SISA TH

2016 BANDING KASASI PK KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pertanahan 13 46 48 11 36 12 7

2 Kepegawaian 5 17 20 2 10 9 -

3 Pajak - - - - - - -

4 Perijinan 1 2 2 1 2 3 -

5 Lelang - - - - - - -

6 Tender - 1 1 - - - -

7 Badan Hukum - - - - - - -

8 Kehutanan - - - - - - -

9 Pemilukada 1 3 3 1 2 1 -

10 Partai Politik - - - - - - -

11 UUAP - 4 4 - - - -

12 Lain-lain 1 27 24 4 11 2 1

J U M L A H 21 100 102 19 61 27 8


Dilihat dari tabel tersebut di atas, secara umum dapat dilihat

terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator

kinerjanya, bahkan ada yang melampauinya. Namun demikian juga

terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan

pada Tahun 2016 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator yang

tidak berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat

perbaikan penanganan di masa mendatang.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun

2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada

tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir

tahun 2016, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan

sebagai berikut:

Sasaran Strategis


Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN %


100%

21 Perkara

21 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan:

100%

102 Perkara

102 %

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Perkara gugatan TUN yang masuk tahun 2016 dan tidak dapat

diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang

harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa

perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember

2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2016, sedangkan yang

masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada

yang masih dalam tahapan, jawaban, replik, duplik,

pembuktian/saksi.


Tahun 2015 perkara masuk sebanyak 58 perkara dan sisa perkara

gugatan TUN Tahun 2015 sebanyak 21 perkara dan pada Tahun

2016 diselesaikan seluruhnya sebanyak 102 Perkara.

Penyelesaian perkara Tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun

2016 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan

bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata

Usaha Negara Manado telah berjalan dengan baik dan lancar

sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak

selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan TUN

yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Tahun

2014 Capaian %

2015 Capaian %

2016 Capaian %

Sisa Gugatan TUN

100 % 100 % 100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas

kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2015

dengan capaian tahun 2016 sebanyak 100%.

b. Persentase perkara yang diselesaikan:

- Perkara gugatan TUN yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 100

perkara, diselesaikan sebanyak 102 perkara dan sisa 19 perkara

Keadaan Perkara gugatan TUN Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado Tahun 2016 ;

No Bulan Masuk Putus/cabut

1. Januari 6 10

2. Pebruari 9 3

3. Maret 11 5

4. April 10 1

5. Mei 12 9

6. Juni 5 6

7. Juli 8 10

8. Agustus 8 13

9. September 10 6

10. Oktober 7 8

11. Nopember 4 18

12. Desember 6 9

Jumlah 96 98


Laporan Perkara Permohonan UUAP ;

No Bulan Masuk Putus

1. Januari

2. Pebruari

3. Maret

4. April

5. Mei 1

6. Juni 1 1

7. Juli 1

8. Agustus

9. September

10. Oktober 1

11. Nopember 1 1

12. Desember 1

Jumlah 4 4

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan TUN yang

diselesaikan, sebagai berikut:

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

60 Perkara 65 Perkara 100 Perkara

51 27 8

3. Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran Tersebut diatas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja :

a. Persentase/Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK

yang disampaikan secara lengkap.

b. Persentase/Jumlah berkas yang deregister dan siap di distribusikan

ke majelis.

c. Persentase/jumlah Penyampaian pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para pihak.

d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Perkara

2014 2014 2016

masuk selesai Capaian %



TUN 89 55 61,79% 58 51 87,93% 100 102 102%


e. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat

digambarkan sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1. 2. 3. 4. 5.

Persentase/Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase/Jumlah berkas yang deregister dan siap di distribusikan ke majelis. Persentase/jumlah Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.

96Perkara 100Perkara 100Perkara 100Perkara 100%

96 Perkara 100Perkara 100Perkara 100Perkara 100%

100%

100%

100%

100%

100%

1. Indikator Kinerja prosentase jumlah berkas yang diajukan banding,

kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap telah melampaui

target di atas 100% sesuai yang ditargetkan, dimana dapat dilihat dari

96 perkara yang ditargetkan, 96 perkara yang siap diajukan banding,

kasasi dan PK dan tidak terdapat berkas perkara yang dikembalikan

pada tahun 2016, ini karena adanya sisa perkara dari tahun 2015.

Penerimaan biaya perkara Tahun 2015 Rp. 99.027.324,- saldo kas

Rp. 12.502.361,- saldo bank Rp. 86.524.963,- jumlah penerimaan

biaya perkara Tahun 2016 Rp. 132.768.544,- Saldo kas Rp.

7.301.801,- Saldo Bank Rp. 125.466.743,- terjadi kenaikan sebesar

34.07% ;

2. Indikator Kinerja prosentase jumlah berkas yang diregister dan siap

disidangkan ke majelis mencapai 100 % dimana dilihat dari 100

perkara yang ditargetkan yang dapat terealisasi sebanyak 100

perkara yang siap disidangkan ke majelis sesuai perkara yang

terdaftar ;


3. Indikator Kinerja prosentase jumlah penyampaian pemberitahuan

Relass putusan / penetapan tepat waktu, tempat dan para pihak

mencapai 100 % sesuai yang ditargetkan, dimana dapat dilihat dari

target yang ditetapkan yaitu 100 perkara dan terealisasi 102 perkara ;

4. Indikator Kinerja prosentase Ratio majelis hakim terhadap perkara

mencapai 100% ;

5. Indikator Kinerja Persentase responden yang puas terhadap proses

peradilan 100% karena tidak ada laporan pengaduan proses

persidangan.

4. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice).

Sasaran Tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja ;

c. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;

Indikator kinerja persentase jumlah perkara prodeo yang

diselesaikan tidak ada perkara yang ditargetkan tidak ada perkara,

terealisasi tidak ada perkara.

d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal

1 hari kerja sejak diputus.

Indikator kinerja persentase jumlah perkara yang menarik

perhatian masyarakat terdapat 2 perkara yaitu perkara Pemilukada

Manado dan Pemilukada Minahasa Utara. Bahwa masing-masing dua

perkara ini banyak dihadiri oleh masa pendukung kurang lebih 500

orang pengunjung siding yang dating setiap kali persidangan sampai

dengan putusan dibacakan.

5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran tersebut diatas mempunyai indikator kinerja Permohonan

eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti.

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

Persentase Permohonan eksekusi

5 Perkara

5 Perkara

100%


atas putusan yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja persentase jumlah eksekusi tepat waktu mencapai

100% yaitu dari 5 Perkara yang ditargetkan terdapat 5 perkara yang

terealisasi hal ini disebabkan karena bertambahnya perkara yang

dikabulkan gugatannya di tingkat peninjauan kembali.

Untuk Indikator Kinerja tersebut diatas dapat dilihat perbandingan

dengan tahun- tahun sebelumnya, dimana perubahan-perubahan

tersebut sangat nampak seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini:


Sasaran tersebut mempunyai 2 (dua) indikator Kinerja yaitu :

3. Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

4. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

Pencapaian Indikator kinerja sasaran pada Tahun 2016 dapat

digambarkan sebagai berikut

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

a. Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

0% 0%

0

20

40

60

80

100

Sisa disidangkan Banding Kasasi PK Eksekusi

2015

2016


1. Indikator kinerja persentase Pengaduan Masyarakat yang

ditindaklanjuti yang telah ditargetkan, ini dimaksudkan bahwa untuk

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk tahun 2016 terdapat

pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan teknis

2. Indikator kinerja prosentase temuan yang ditindaklanjuti tidak

mencapai target 100%, ini dimaksudkan bahwa untuk Pengadilan

Tata Usaha Negara Manado untuk Tahun 2016 tidak terdapat

temuan dari hasil pengawasan baik pengawasan Internal yaitu dari

Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding, Mahkamah Agung RI

maupun pengawasan Eksternal yaitu dari Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK).

7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Sasaran tersebut mempunyai 3 (tiga) indikator Kinerja sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

a. Meningkatnya Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

100%

100%

b. Optimalnya penyerapan anggaran

100%

98.30%

c. Penungkatan Kualitas SDM 100% 100%

a. Meningkatnya Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

peradilan dapat dilihat dalam table dibawah ini

1) Gedung dan Tanah Kantor

Nama Kantor

Alamat Tahun

Perolehan

Luas Bangunant

anah

Nilai Perolehan

No Sertifikat/St

atus Ket

1 2 3 4 5 6 7


Jl. Pomorouw No. 66 Manado

1991 1000m2/ 3500m2

Rp.255.000.000/ Rp.130.625.000

18.01.05.19.4.00007/ Hak Pakai

Sertifikat sudah an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI


2) Rumah dan Tanah Negara

Nama Alamat Tahun

Perolehan

Luas Tanah/ Jumlah Rudis

Nilai Perolehan

No Sertifikat/

Status Ket

1 2 3 4 5 6 7


Kel. Taas Kec. Tikala Baru Manado

1991 1500m2/ 5 Unit

Rp.57.500.000

18.01.05.19.4.00022/ Hak Pakai



Jl. Adipura Kel. Kima Atas Kec. Mapanget

2009 4.132m2/ 3 Unit

Rp.510.079.000

18.01.05.19.4.00010/ Hak Pakai


3) Kendaraan Roda Empat

No Nama Harga Perolehan Tahun Perolehan

Kondisi Keterangan Jumlah/Merek

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Rp. 169.579.000 Transfer Masuk MARI

2007 1 (satu) unit/Toyota Vios

Baik DB. 3 AA


Rp. 204.200.000 APBN

2011 1 (satu) unit/Nissan Livina

Baik DB. 4250 AM

4) Kendaraan Roda Dua

No Nama Harga Perolehan Tahun Perolehan

Kondisi Ket Jumlah/Merek


Rp. 14.795.000 APBN

2007 1 (satu) unit/Suzuki FL

125 RCD Baik

DB. 6849 MM


Rp. 13.750.000 APBN

2008 1 (satu) unit/Suzuki FL 125 RCD

Baik DB. 6049 MM


Rp. 13.750.000 APBN

2008 1 (satu) unit/Suzuki FL

125 RCD Baik

DB. 6648 MM


Rp. 14.065.000 APBN

2009 1 (satu) unit/Honda

Revo 115 Baik

DB. 6226 MN


Rp. 14.065.000 APBN

2009 1 (satu) unit/Honda

Revo 115 Baik

DB 6225 MN


Rp.15.037.000 APBN

2011 1 (satu) unit/Yamaha

Jupiter MX Baik

DB 6617 MN


Rp.14.925.000 APBN


Xeon 125 Baik

DB 6616 MN


Rp.16.600.000 APBN


Soul GT Baik

DB 2657 A


5) Peralatan dan Mesin

No Nama Barang Jumlah Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

1. Mesin Foto Copy Folio 2 2

2. Lemari Besi Metal 14 14 3

3. Lemari Kayu 26 23

4. Rak Kayu 1 1

5. Filling Cabinet Besi 29 29

6. Brandkas 2 2

7. Peti Uang Kas 2 2

8. Tabung Pemadam Api 5 5

9. CCTV 2 2

10. Papan Visual 6 6

11. White Board 3 3

12. Mesin Absensi 1 1

13. Alat Pengaman Sinyal 1 1

14. LCD Projector/Infocus 1 1

15. Perkakas Kantor Lainnya 10 10

16. Meja Kerja Kayu 62 61 1

17. Kursi Besi Metal 152 152

18. Kursi Kayu 20 14 6

19. Sice 11 9 2

20. Bangku Panjang Besi 2 2

21. Bangku Panjang Kayu 8 4 4

22. Meja Komputer 7 7

23. Meja Telepon 2 2

24. Kasur/Springbed 7 4 3

25. Meja Makan Besi 4 3 1

26. Meja Makan Kayu 3 1 2

27. Partisi 1 1

28. Jam Elektronik 7 4 3

29. Mesin Pemotong Rumput 1 1

30. Mesin Cuci 1 1

31. AC Split 21 21

32. Kipas Angin 9 9

33. Sound System 9 9

34. Wireless 1 1

35. Step Up/ Down 1 1

36. Stabilisator 1 1

37. Lambang Garuda Pancasila 2 2

38. Gambar Presiden/Wakil 4 4

39. Tiang Bendera 3 3

40. Tangga Alumunium 1 1

41. Kaca Hias 3 3

42. Dispenser 2 2

43. Mimbar/Podium 1 1

44. Palu Sidang 3 3

45. Lambang Instansi 2 2

46. Karpet 2 2

47. UPS 2 2

48. Telepone (PABX) 1 1


49. Pesawat Telepon 2 2

50. Faximile 1 1

51. Genset 1 1

52. Internet 1 1

53. PC Unit 27 27

54. Laptop 9 9

55. Monitor 1 1

56. Printer 11 11

57. Scanner 1 1

58. Server 2 2

59. Router 3 3

60. Modem 1 1

61. Head Copy Terminal 1 1

62. Bak Penampung 1 1

63. Monografi 1057 1057

64. Software Computer 2 2

b. Anggaran untuk program ini adalah ;

Pagu Realisasi % Sisa Anggaran

(1) (2) (3) (4)

6.128.618.000,- 6.024.245.098,- 98,30 104.372.902,-

Anggaran yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung, dialokasikan dan

direalisasikan sebagai berikut ;

Jenis Belanja Pagu Realisasi %

Sisa

Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5)

52- Belanja Barang 872.494.000,- 865.707.984,- 99,22 6.789.016,-

51- Belanja Pegawai 5.356.124.000,- 5.158.537.114 98,14 97.586.886,-

Dari Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat perbandingan pencapaian

kinerja dengan tahun sebelumnya, dimana perubahan-perubahan tersebut

sangat nampak seperti yang terlihat dalam table dan grafik tersebut di

bawah ini :


Perbandingan Jumlah Anggaran Yang Diusul Tersedia Dan Terealisasi Untuk Tahun 2015 dan 2016 Untuk Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Tahun

Jumlah Anggaran

Usulan (Rp)

Dalam DIPA (Rp)

Terealisasi (Rp)

Sisa anggaran

(Rp)

2015 6.451.003.000,- 5.490.617.000,- 5.706.329.640,- 234.287.360,-

2016 1.435.480.000,- 6.128.618.000,- 6.024.245.098,- 104.372.902,-

Grafik Perbandingan Jumlah Anggaran Yang Diusul Tersedia,

Terealisasi Dan Sisa Untuk Tahun 2015 Dan 2016 Untuk Untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

0

1000000000

2000000000

3000000000

4000000000

5000000000

6000000000

7000000000

Usulan Dalam DIPA Terealisasi Sisa

2015

2016

c. Peningkatan Kualitas SDM

Sumber Daya Manusia meliputi sumber daya manusia teknis

yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial.

Jumlah Pegawai PTUN Manado sampai dengan 31 Desember 2016 adalah terdiri dari Hakim sebanyak 10 Orang, Panitera sebanyak 1 Orang, Wapan sebanyak 1 Orang, Panmud sebanyak 2 Orang, Panitera Pengganti sebanyak 7 Orang, Jurusita Pengganti sebanyak 4 Orang, Tenaga teknis yudisial sebanyak 25 Orang, tenaga teknis yudisial sebanyak 27 orang. Hakim terdiri dari 13 orang, Panitera Pengganti terdiri dari 7 orang, dan Jurusita Pengganti terdiri dari 4 orang.

1. Jumlah Hakim

Jumlah personil Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Per 31 Desember 2016 sebanyak 10 orang termasuk Ketua, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


No Nama / NIP Pangkat / Gol

Ruang Jabatan

1 Jamres Saraan, SH., MH. NIP. 19640816 199103 1 003

Pembina Utama Muda (IV/c)

Ketua

2 Hendry Tohonan Simamora, SH. NIP. 19741113 200502 1 001

Penata (III/c) Hakim Pratama

Madya

3 Baharuddin, SH., MH. NIP. 19730510 200604 1 003


Madya

4 Zarina, SH. NIP. 19720513 200604 2 001


Madya

5 Sanny Pattipeilohy, SH., MH. NIP. 19781228 200604 2 036


Madya

6 Anang Suseno Hadi, SH NIP.198412082007041001


Madya

7 Tiar Mahardi, SH.,MH NIP.198408212007041001


Madya

8 Salman Khalik Alfarisi,SH NP.198208192007041001


Madya

9 Christin Andriani, SH., MH. NIP. 19840420 200704 2 001


Madya

10 Donny Poja, SH. NIP. 19770623 200904 1 002

Penata Muda Tk.1 (III/b)

Hakim Pratama Muda

2. Jumlah Kepaniteraan

Jumlah personil Kepaniteraan Per 31 Desember tahun 2016 sebanyak 11

orang termasuk Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera

Pengganti sebagai berikut :


Ruang Jabatan

1 Eddy Jacob, SH.

NIP. 19570731 198403 1 003

Pembina Tingkat 1

(IV/b) Panitera

2 Antonius Wowiling, SH.

NIP. 19580723 198312 1 001

Penata Tingkat 1

(III/d) Wakil Panitera

3 Mahiruddin, SH.

NIP. 19680307 198903 1 003

Penata Tingkat 1

(III/d)

Panitera Muda

Perkara

4 Joel. J. A. Roeroe, SH.

NIP. 19700110 199103 1 005

Penata Tingkat 1

(III/d)

Panitera Muda

Hukum

5 Harry Turangan, S.Sos.

NIP. 19571020 198003 1 005

Penata Tingkat 1

(III/d) Panitera Pengganti

6 Andi Basoka Iskandar, SH.

NIP. 19580925 198103 1 005

Penata Tingkat 1


7 Oktofien W. Makalew, SH.

NIP. 19681006 199103 2 001

Penata Tingkat 1


8 Alfred. Z. Paat, SH.

NIP. 19630426 199803 1 001

Penata Tingkat 1


9 Purba Rolina

NIP. 19580106 197801 2001 Penata (III/c) Panitera Pengganti

10 Jacob J. J. Makalew

NIP. 19600704 198402 1 001 Penata (III/c) Panitera Pengganti

11 Joppi Tumbuan, SH.

NIP. 19690901 199003 1 003 Penata (III/c) Panitera Pengganti


3. Jumlah Jurusita Pengganti

Jumlah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Per

31 Desember Tahun 2016 sebanyak 4 orang yaitu :


Ruang Jabatan

1 Jolla Tumbuan, SH.

NIP. 19680703 199302 2 001

Penata Muda

Tingkat 1 (III/b) Jurusita Pengganti

2 Samson B. Wongkar, SE.

NIP. 19760103 200112 1 001

Pengatur

Tingkat 1 (II/d) Jurusita Pengganti

3 Jaenal A. Sujoko, SH.

NIP. 19790516 200604 1 004 Pengatur (II/c) Jurusita Pengganti

4 Iswanto Kau

NIP. 19770803 200604 1 002 Pengatur (II/c) Jurusita Pengganti

Sumber Daya Manusia Non Teknis Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial/Kesekretariatan pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Manado Per 31 Desember Tahun 2016 sebanyak 4 orang pejabat

struktural adalah sebagai berikut :


Ruang Jabatan

1 Martha Sumale

NIP. 19610330 198403 2 001

Pembina Tingkat

1 (IV/b) Sekretaris

2

Marfel Rompas, SE

NIP. 19710313 199303 1 004 Penata Tingkat 1

(III/d)

Kasubag Perencanaan

Teknologi Informasi dan

Pelaporan

3 Maria S. Rampengan, SE

NIP. 19761021 200502 2 001

Penata Tingkat 1

(III/d)

Kasubag Umum dan

Keuangan

4 Yanti Y. Wonok

NIP. 19740130 199303 2 002 Penata (III/c)

Kasubag Kepegawaian dan

Organisasi Tata Laksana

Jumlah tenaga honorer di pengadilan Tata Usaha Negara Manado Per 31

Desember Tahun 2016 sebanyak 10 orang.

Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Manado dapat dilihat dari tabel dan statistik dibawah ini :


a. Berdasarkan Golongan

Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah

I a

I b

I c

Id

II a

II b

II c

II d

III a

III b

III c

III d

IV a

IV b

IV c

IV d

IV e

-

-

-

-

-

-

2

1

-

1

7

7

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

2

12

9

-

2

1

-

-

Jumlah 20 9 29

b. Berdasarkan pendidikan

Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah

Strata 2 (S2)

Strata 1 (S1)

D III

SLTA

SLTP

SD

3

15

-

2

-

-

2

4

-

3

-

-

5

19

-

5

-

-

Jumlah 20 9 29

c. Berdasarkan Jabatan Teknis / Fungsional

Jabatan Teknis

Golongan Jumlah

I II III IV

L P L P L P L P L P

Hakim

Calon Hakim

Panitera

Wakil Panitera

Panitera Muda

Panitera Pengganti

Jurusita Pengganti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

1

2

5

-

3

-

-

-

-

2

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

1

1

2

5

3

3

-

-

-

-

2

1

Jumlah - - 3 - 14 6 2 - 19 6


a. Berdasarkan Jabatan Struktur dan Staf

Jabatan Struktural

dan Staf

Golongan Jumlah

I II III IV

L P L P L P L P L P

Sekretaris

Kasub Bag

Kepegawaian dan

Organisasi Tata

Laksana

Kasub Bag Umum

dan Keuangan

Kasub bag

Perencanaan

Teknologi Informasi

dan Pelaporan

Staf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

-

-

Jumlah - - - - 1 2 - 1 1 3

Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan

Keadaan 31 Desember 2016

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I II III IV

Laki-Laki

Perempuan


Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan 31 Desember 2016

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SD SMP SMA D III S1 S2

Laki-laki

Perempuan

Daftar Mutasi Promosi

No Nama Nip Pangkat Jabatan

Pejabat yang Mengeluarkan SK Mutasi dan

Promosi Nomor SK

Tanggal SK

1 Andi

Darmawan, S.H

19830803 200704 1

001 III/c

Hakim PTUN

Manado

Dirjen Badilmitun MARI

317/Djmt/Kep/10/ 2016

3 Oktober 2016

Hakim PTUN Pontianak

2 Ceckly

Kereh, S.H

19800604 200604 1

002 III/c

Hakim PTUN

Manado


317/Djmt/Kep/10/ 2016

3 Oktober 2016


3 Maria

Pingkan Telew, S.H

19840323 200805 2

001 III/b

Hakim PTUN

Manado


317/Djmt/Kep/10/ 2016

3 Oktober 2016


4 Yusuf

Ngongo, S.H

19740118 200604 1

004 III/c

Hakim PTUN

Manado


317/Djmt/Kep/10/ 2016

3 Oktober 2016

Hakim PTUN Pekan Baru

5

Retno Ariyani, S.H

19840307 200805 2

002 III/b

Hakim PTUN

Manado


317/Djmt/Kep/10/ 2016

3 Oktober 2016

Hakim PTUN Mataram

6

Dra. Labobar

Alentji, S.H. M.H

19540807 197903 2

001 IV/c

Wakil Ketua PTUN

Manado


316/Djmt/Kep/10/ 2016

Ketua PTUN Ambon


3 Oktober 2016

7

Salman Khalik Alfarisi,

S.H.

19820819 200704 1

001 III/c

Hakim PTUN

Pontianak


317/Djmt/Kep/10/ 2016

3 Oktober 2016

Hakim PTUN Manado

8 Anang Suseno

Hadi, S.H.

19841208 200704 1

001 III/c

Hakim PTUN

Mataram


317/Djmt/Kep/10/ 2016

3 Oktober 2016

Hakim PTUN Manado

9 Tiar

Mahardi, S.H., M.H.

19840821 200704 1

001 III/c

Hakim PTUN Jambi


317/Djmt/Kep/10/ 2016

3 Oktober 2016

Hakim PTUN Manado

Pensiun

Untuk Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak ada

Pegawai Negeri yang dipensiunkan.

Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran pada Tahun 2016 dapat

digambarkan sebagai berikut :

No INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1. 2. 3.

Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non teknis Jumlah pegawai baru

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

Indikator Kinerja jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis telah

terealisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, ini dilihat dari

keikutsertaan pegawai dalam bimbingan teknis yang diadakan oleh

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung

R.I, yaitu ;

1. Konsultasi ke Mahkamah Agung RI yang di tugaskan kepada Eddy

Jacob, SH dan Martha Sumale pada tanggal 7 – 8 Januari 2016

2. Konsultasi ke Mahkamah Agung RI yang di tugaskan kepada Ketua

PTUN Manado, Mula H. Sirait, SH.MH pada tanggal 8 Januari 2016

3. Kegiatan Sosialisasi Pendampingan Penyusunan LKKL Tahun 2015

yang dilaksanakan oleh KPPN Manado yang ditugaskan kepada Jaenal

Arifin Sujoko dan Iswanto Kau pada tanggal 20 Januari 2016

4. Kegiatan Pendampingan Laporan Keuangan Tahun 2015 pada Unit

Akuntansi Wilayah di Lingkungan Mahkamah Agung RI provinsi Sulawesi


Utara yang ditugaskan kepada Marfel Rompas, SE dan Jaenal Arifin

Sujoko pada tanggal 21 – 22 Januari 2016

5. Kegiatan Bimtek Penyusunan LK UAPPA-W Lingkup Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Sulawes Utara yang ditugaskan kepada Marfel

Rompas, SE dan Jaenal Arifin Sujoko pada tanggal 21 Januari 2016

6. Kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang

/ Jasa Pemerintah pada PN Tahuna yang dilaksanakan di PTA Manado

yang ditugaskan kepada Iswanto Kau pada tanggal 25 – 26 Januari

2016

7. Kegiatan Pembinaan menyangkut materi Kepemimpinan dan

Pelaksanaan Perma 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang ditugaskan kepada

Jamres Saraan,SH.MH, Dra. Labobar Alentji, SH.MH, Martha Sumale,

Antonius Wowiling, SH, Joel J. A. Roeroe, SH, Yusuf Ngongo, SH,

Yanti Yunita Wonok, Jolla Tumbuan, SH pada tanggal 27 – 30

Januari 2016

8. Kegiatan Pembinaan menyangkut Materi Kepemimpinan dan

Pelaksanaan Perma No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang ditugaskan kepada

Hendry T. Simamora, SH , Ceckly J. Kereh, SH, Christin Andriyani

SH.MH, Andi Darmawan, SH , Retno Ariyani, SH , dan Maria P.

Telew, SH pada tanggal 27 – 30 Januari 2016

9. Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun

Anggaran 2015 yang ditugaskan kepada Maria S. Rampengan, SE dan

Jaenal A. Sujoko pada tanggal 28 Januari 2016

10. Kegiatan Rekonsiliasi Data dalam rangka Penyusunan Laporan

Keuangan / BMN tahun anggaran 2015 DIPA 005.05 Ditjen Badan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditugaskan

kepada Marfel Rompas, SE dan Jaenal A. Sujoko pada tanggal 1 – 3

Februari 2016

11. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pendalaman Materi

Keterbukaan Informasi Publik yang ditugaskan kepada Dra. Labobar

Alentji, SH.MH pada tanggal 15 – 20 Februari 2016

12. Kegiatan Rapat Persiapan dan Anwijzing Kelompok Kerja (POKJA)

Pengadaan barang / jasa pada PN Tahuna yang dilaksanakan di PTA

Manado yang ditugaskan kepada Iswanto Kau pada tanggal 12 – 15

Februari 2016

13. Kegiatan Rapat Pembukaan Penawaran, Koreksi Aritmatik, Evaluasi

Penawaran, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah pada PN Tahuna yang dilaksanakan di PTA

Manado yang ditugaskan kepada Iswanto Kau pada tanggal 19 – 26

Februari 2016


14. Kegiatan Workshop Pembuatan Bukti Potong PPH pasal 21, E-Filing,

dan MPN G-2 yang ditugaskan kepada Samson B. Wongkar dan

Jaenal A. Sujoko pada tanggal 23 Februari 2016

15. Kegiatan Rapat Pembuktian Kualifikasi Kelompok Kerja (POKJA)

Pengadaan barang / jasa pada PN Tahuna yang dilaksanakan di PTA

Manado yang ditugaskan kepada Iswanto Kau pada tanggal 29 Februari

2016

16. Pelatihan Pemantapan KEPPH yang ditugaskan kepada Andi

Darmawan, SH dan Maria P. Telew, SH pada tanggal 29 Februari 2016

– 5 Maret 2016

17. Bimtek Admin IT Peradilan Tata Usaha yang ditugaskan kepada Joel J.

A. Roeroe, SH pada tanggal 22 – 24 Maret 2016

18. Pelatihan Pemantapan KEPPH yang ditugaskan kepada Christin

Andriani, SH.MH pada tanggal 14 – 19 Maret 2016

19. Bimtek dan Pelatihan Kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua Peradilan

Tata Usaha Negara yang ditugaskan kepada Jamres Saraan, SH.MH

pada tanggal 14 – 18 Maret 2016

20. Bimtek dan Pelatihan Kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua Peradilan

Tata Usaha Negara yang ditugaskan kepada Dra. Labobar Alentji,

SH.MH pada tanggal 16 – 18 Maret 2016

21. Sosialisasi PMK Nomor 11/PMK.05/2016 dan Aplikasi SAS yang

ditugaskan kepada Iswanto Kau pada tanggal 21 Maret 2016

22. Diklat Hakim Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang di

tugaskan kepada Baharuddin, SH.MH, Zarina, SH, Andi Darmawan,

SH, Christin Andriani, SH.MH, Retno Ariyani, SH, Maria P. Telew,

SH, Donny Poja, SH pada tanggal 11 – 15 April 2016

23. Rapat Evaluasi Program / Kegiatan APBN Triwulan I Tahun Anggaran

2016 yang ditugaskan kepada Marfel Rompas, SE pada tanggal 12 April

2016

24. Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Tata Usaha Negara yang

ditugaskan kepada Joppi Tumbuan, SH pada tanggal 20 – 22 April

2016

25. Bimbingan Teknis Panitera Muda Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

yang ditugaskan kepada Jacob J. J. Makalew pada tanggal 20 – 22

April 2016

26. Bimbingan Teknis Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara yang

ditugaskan kepada Jaenal A. Sujoko pada tanggal 25 -27 April 2016

27. Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka

Mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang

ditugaskan kepada Maria S. Rampengan, SE pada tanggal 28 April

2016


28. Sosialisasi dan Rekonsiliasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

(BPJS) yang ditugaskan kepada Samson B. Wongkar, SE pada tanggal

28 April 2016

29. Diklat Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Angkatan XI Tahun

Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Martha Sumale pada tanggal 8

– 20 Mei 2016

30. Bimbingan Teknis Bendahara Keuangan Perkara yang ditugaskan

kepada Jolla Tumbuan, SH pada tanggal 11 – 13 Mei 2016

31. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program / Kegiatan APBN Triwulan II

Tahun Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Martha Sumale dan

Maria S. Rampengan, SE pada tanggal 18 Juli 2016

32. Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VIII Tahun Anggaran 2016

yang ditugaskan kepada Marfel Rompas, SE pada tanggal 24 Juli – 22

November 20163

33. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VIII Tahun Anggaran 2016

yang ditugaskan kepada Maria S. Rampengan, SE pada tanggal 24 Juli

– 30 November 2016

34. Diklat Kuasa Penguna Anggaran (KPA) Angkatan VII dan VIII Tahun

Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Martha Sumale pada tanggal

31 Juli 2016 – 5 Agustus 2016

35. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan II Tahun Anggaran

2016 yang ditugaskan kepada Jaenal A. Sujoko dan Samson B.

Wongkar pada tanggal 29 juli 2016

36. Diklat Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah

Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya Angkatan V Tahun

Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Yanti Yunita Wonok pada

tanggal 18 – 25 September 2016

37. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahun

Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Jamres Saraan, SH.MH,

Hendry T. Simamora, SH, Joel J. A. Roeroe, SH, dan Jolla Tumbuan,

SH pada tanggal 28 – 30 September 2016

38. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Wilayah Sulawesi Tahun Anggaran

2016 yang ditugaskan kepada Yanti Yunita Wonok pada tanggal 16 –

21 Oktober 2016

39. Worshop Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan yang ditugaskan kepada

Eddy Jacob, SH dan Christie V. Tuuk

40. Diklat Bendahara Wilayah Manado tahun Anggaran 2016 yang

ditugaskan kepada Jolla Tumbuan, SH , dan Iswanto kau pada tanggal

24 – 28 Oktober 2016

41. Diklat Teknis Fungsional Panitera Peradilan Tata Usaha Negara di

Indonesia yang ditugaskan kepada Antonius Wowiling, SH dan

Mahiruddin, SH pada tanggal 30 Oktober 2016 – 5 November 20163


42. Seleksi dan Uji Kelayakan Calon Panitera Pengadilan Tingkat Banding

yang ditugaskan kepada Eddy Jacob, SH pada tanggal 7 November

2016

43. Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi PNBP yang ditugaskan kepada

Jolla Tumbuan, SH dan Iswanto Kau pada tanggal 8 November 2016

44. Koordinasi dalam rangka Pengoperasian Pengadilan Tata Usaha Negara

Gorontalo yang ditugaskan kepada Martha Sumale dan Marfel

Rompas, SE pada tanggal 10 – 11 November 2016

45. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan

Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang ditugaskan kepada Jaenal A.

Sujoko pada tanggal 15 – 18 November 2016

46. Kegiatan Monitoring Evaluasi Laporan Keuangan dan Pembinaan oleh

kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

yang ditugaskan kepada Dra. Labobar Alentji, SH. MH , Eddy jacob,

SH, dan Martha Sumale pada tanggal 17 November 2016

47. Seminar Implementasi Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tk III

Angkata VIII yang ditugaskan kepada Martha Sumale pada tanggal 21

November 2016

48. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian

(SIKEP) yang ditugaskan kepada Yanti Yunita Wonok, Helini K. M.

Mongan, dan Maria I. Ungga pada tanggal 23 – 25 November 2016

49. Diklat Teknis Fungsional Sengketa Administrasi Pemerintahan yang

ditugaskan kepada Joel J. A. Roeroe SH, dan Oktofien W. Makalew,

SH pada tanggal 28 November 2016 – 3 Desember 2016

50. Seminar Implementasi Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tk IV

Angkata VIII yang ditugaskan kepada Martha Sumale pada tanggal 28

November 2016

51. Pembahasan Usulan RKA-KL Tahun Anggaran 2018 yang ditugaskan

kepada Martha Sumale dan Jaenal A. Sujoko pada tanggal 5

Desember 2016

52. Kegiatan Treasury Learning Center (TLC) yang ditugaskan kepada

Jaenal A. Sujoko pada tanggal 19 Desember 2016

8. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah

Agung

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %


100%

99,21%

99,21%

Tersedianya sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado tidak terlepas dari anggaran yang dapat diserap pada tahun


2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mendapat anggaran

pengadaan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 357.500.000

dan dapat terserap sebesar Rp. 354.673.000 atau capaian realisasi

penyediaan sarana dan prasarana aparatur pengadilan adalah sebesar

99,21%.

Pada Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mendapat

Anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.

472.275.000,- dan dapat terserap sebesar Rp. 459.163.000,- atau

97.22%. Sisa Anggaran yang tidak terserap Rp.13.112.000,-

Kegiatan yang dilakukan berupa :

a. Pengadaan

Pengadaan barang yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016

berupa :

1. Pengadaan Meubelair 40 Unit

2. Pengadaan AC Standing 1 Unit

3. Pengadaan Alat Pengolah Data 12 Unit

4. Pengadaan ESKUM 1 Sistem

5. Pengadaan ATR 1 Sistem

6. Pengadaan Sarana Pendukung SIPP 23 Unit

7. Pengadaan Anti virus 1 Sistem

Perbandingan dengan Tahun 2015 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tahun

Jumlah Anggaran

Usulan (Rp)

Dalam DIPA (Rp)

Terealisasi (Rp)

Sisa anggaran

(Rp)

2015 6.576.490.000,- 357.500.000,- 354.673.000,- 2.827.000,-

2016 1.745.000.000,- 430.275.000,- 459.163.000,- 13.112.000,-

9. Program Peningkatan Managemen Peradilan Militer dan TUN

Sasaran tersebut mempunyai tujuan agar dapat terpenuhinya Sarana

dan Preasarana yang optimal pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado, Indikator Kinerja yaitu ;

a. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN; b. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN melalui pembebasan biaya

perkara; c. Tersedianya layanan Pos Bantuan Hukum.


Pencapaian target Indikator kinerja pada Tahun 2016 dapat digambarkan

sebagai berikut ;

No INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

a. b. c.

Penyelesaian Perkara Peradilan TUN Penyelesaian Perkara Peradilan TUN melalui pembebasan biaya perkara Tersedianya layanan Pos Bantuan Hukum

55Prk

2 Prk

192 JL

100%

0

100%

100%

0

100%

a. Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Peradilan TUN sejumlah Rp.

14.000.000,- meliputi tersedianya konsumsi persidangan dan biaya

pengamanan sidang dimana target 2016 adalah 55 Perkara, sedangkan

perkara yang masuk berjumlah 100 Perkara dengan demikian

penyerapan anggaran telah melampaui target 100%

b. Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Peradilan TUN melalui

pembebasan biaya perkara sejumlah Rp 1.300.000,- hal ini tidak

terserap oleh karena tidak ada permohonan yang masuk untuk

pembebasan biaya perkara (Prodeo).

c. Indikator Kinerja kegiatan Layanan Pos Bantuan Hukum di PTUN

Manado sejumlah Rp. 22.200.000,- yang meliputi belanja barang ATK

dan Honor Jasa Konsultan Hukum terealisasi 100% dengan volume 192

Jam Layanan.

Dari ketiga indikator tersebut diatas dapat dilihat pencapaian kinerja

dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak terdapat perubahan-perubahan yang

terjadi seperti yang terlihat dalam grafik tersebut dibawah ini ;


0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Keamanan dan

Konsumsi

Persidangan

Prodeo Pos Layanan Hukum

2014

2015

Pengelolaan Keuangan Negara di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado secara keseluruhan sebagaimana Dana yang telah

dialokasikan dalam Program Peningkatan Managemen Peradilan Militer dan

TUN Tahun Anggaran 2016 baik yang telah direalisasikan maupun yang

belum terealisasikan sebagai berikut :

Pelaksanaan

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersedia dana anggaran

pendapatan belanja yaitu Rp. 36.180.000,- dengan rincian dapat dilihat pada

table dibawah ini :

Kode Uraian Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

521219 521211

Biaya Pengamanan Sidang dan Konsumsi Persidangan

10.000.000,-

4.000.000,-

10.000.000,-

4.000.000,-

0,-

0,-

521219

Biaya Perkara Prodeo

1.300.000,- 0,- 1.300.000,-

1059.003 Pos Bantuan Hukum

22.200.000,- 22.180.000,- 20.000,-

Jumlah 37.500.000,- 36.180.000,- 1.320.000,-

Dari alokasi anggaran belanja yang tidak terealisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.320.000,-


Perbandingan Jumlah Anggaran Yang Diusul Tersedia Dan Terealisasi Untuk Tahun 2015 dan 2016 Untuk Program

Peningkatan Managemen Peradilan Militer dan TUN

Tahun

Jumlah Anggaran

Usulan (Rp)

Dalam DIPA (Rp)

Terealisasi (Rp)

Sisa anggaran

(Rp)

2015 50.000.000,- 37.350.000,- 34.440.000,- 2.910.000

2016 55.000.000,- 37.500.000,- 36.180.000,- 1.320.000,-

Grafik Perbandingan Jumlah Anggaran Yang Diusul, Tersedia

Terealisasi Dan Sisa Untuk Tahun 2015 Dan 2016 untuk Program

Peningkatan Managemen Peradilan Militer dan TUN

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

Usulan Dalam DIPA Terealisasi Sisa

2015

2016


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa untuk memenuhi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah disusun sesuai dengan

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 323/SEK/OT.01.2/II/2016

tertanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian LKJIP tahun 2016

dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

2. Bahwa sesuai rencana strategis tahun 2015 – 2019 yang dijabarkan

dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sesuai dengan tujuan

dalam program utama dan kegiatan pokok yang dijabarkan dalam

rencana kerja 2016, maka akuntabilitas kinerja Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado selama tahun 2016 telah diukur dan dianalisa dengan

hasil sebagai berikut:

a) Indikator prosentase perkara yang diselesaikan tahun 2016

adalah 100% dari 100 perkara yang masuk, diputus 98 perkara,

selebihnya ada perkara yang dissmisal, gugur, diteruskan dan

dicabut.

b) Keberhasilan yang telah dicapai antara lain tidak ditemukan

adanya temuan yang dapat ditindaklanjuti hasil pengawasan baik

itu pengawasan secara internal maupun eksternal.

3. Hambatan/masalah yang masih diahadapi antara lain :

Belum memadainya ruang sidang dan ruang kerja bagi pegawai

PTUN Manado yang berakibatkan kepada Hakim dalam melakukan

persidangan harus melalui antrian (bergantian sidang) juga kepada

para pihak harus menunggu terlalu lama untuk menjalani

persidangan.

Tidak ada tenaga Staff di bagian bagian kesekretariatan dan

kepaniteraaan, tenaga yang ada saat ini yang diperbantukan adalah

tenaga staff honorer.

Adanya dana yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum

berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang

maksimal belum terwujud.


Kendaraan operasional yang dimiliki roda 4 (empat) hanya

menyisahkan 2 Unit Kendaraan masih sangat diharapkan

penambahan operasional roda 4 (empat)

Masih terdapat lahan kosong untuk pembangunan rumah dinas

seluas 2600M2 untuk pembangunan Rumah Dinas Hakim

B. Saran – saran

1. Guna mencapai target dan hasil maksimal dari kinerja aparat Pengadilan

Tata Usaha Negara Manado, kendalanya diklat bimbingan teknis dan

non teknis yudisial ditingkatkan pada masa yang akan datang.

2. Rekrutmen tenaga administrasi dan IT perlu terus diadakan minimal 1

tahun sekali.

3. Meningkatkan Alokasi dana (DIPA) untuk Tahun anggaran selanjutnya.

4. Perlu adanya pembangunan gedung kantor yang sesuai prototype yang

telah ditetapkan Mahkamah Agung dilokasi yang telah tersedia,

5. Perlu adanya penambahan pegawai untuk tenaga staff secepatnya.

6. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKAKL yang

telah diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Demikian Laporan Tahunan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Manado, 10 Januari 2017


KETUA

JAMRES SARAAN, SH.,MH N I P. 19640816.199103.1.003


LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LKJIP

1. Struktur Organisasi PTUN Tahun 2016

2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

3. Matriks Renstra 2015-2019

4. RKT 2017

5. PKT 2017

6. SK Tim Penyusun LKIP

7. Lampiran-lampiran lainnya.

kata pengantar - ptun-manado.go.idweb.ptun-manado.go.id/wp-content/uploads/2017/04/... · sebagai...

Documents