· web viewakuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi...

Sekretariat Daerah Kabupaten Poso 2016

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Poso

Tahun 2016

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan akuntabilitas didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis, rencana kerja tahuann dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekretariat Daerah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyusunan dan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Poso dilakukan dengan menggunakan metode pembanding capaian kinerja program. Metode pembanding capaian program kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang akan menghasilkan suatu pencapaian target program kerja.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 melaksanakan 22 (dua puluh dua) Program dan 82 (delapan puluh dua) Kegiatan, adalah sebagai berikut :

No Program/kegiatan Anggaran Ralisasi %Fisik Keuangan

20



Tahun 2016

1 2 3 4 5 6I. ADMINISTRASI PERKANTORAN 8.447.120.084 99,12 8.366.843.039 99,12

1. Penyediaan jasa surat menyurat 23.769.760 98,98 23.527.000 98,98

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.253.989.923 98,48 1.234.922.791 98,48

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

251.169.200 99,49 250.876.000 99,49

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

50.971.000 86,86 44.275.720 86,86

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

92.609.451 99,99 92.600.330 99,99

6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5.000.000 100 5.000.000 100

7. Penyediaan alat tulis kantor 254.132.900 99,69 253.353.440 99,69

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

183.927.800 99,99 183.916.750 99,99

9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

20.420.000 100 20.420.000 100

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

313.599.000 99,42 311.783.109 99,42

11. Penyediaan makanan dan minuman

1.076.563.000 99,82 1.074.660.350 99,82

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.439.631.500 99,93 2.437.822.709 99,93

13. Penyediaan jasa administrasi keuangan

72.600.000 99,59 72.300.000 99,59

14. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran

1.416.679.000 96,84 1.371.847.000 96,84

15. Koordinasi dan pembinaan dalam daerah

991.057.550 99,85 989.537.840 99,85

II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

5.329.493.380 99,37 5.296.056.028 99,37

1. Pembangunan gedung kantor 794.541.000 99,90 793.741.000 99,90

2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.268.200.000 100 1.268.200.000 100

3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

43.935.000 99,41 43.676.500 99,41

4. Pengadaan peralatan gedung kantor

542.227.930 99,95 541.977.130 99,95

5. Pengadaan meubelair 240.000.000 100,00 240.000.000 100,00

6. pemerliharan rutin / berkala rumah jabatan

899.393.300 97,50 876.878.300 97,50

7. pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

273.869.000 100,00 273.869.000 100,00

21



Tahun 2016

8. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1.236.102.150 99,22 1.226.499.098 99,22

9. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

11.225.000 100,00 11.225.000 100,00

10. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

20.000.000 100,00 20.000.000 100,00

III. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

71.250.000 100,00 71.250.000 100,00

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

60.000.000 100,00 60.000.000 100,00

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

11.250.000 100,00 11.250.000 100,00

IV. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

655.559.143 96,70 633.953.043 96,70

1. Pendidikan dan pelatihan formal 216.988.143 97,72 212.044.443 97,72

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

191.809.000 96,14 184.409.000 96,14

3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

246.762.000 96,25 237.499.600 96,25

4. Pendidikan dan pelatihan teknis 0 0 0 0

IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

369.923.257 99,65 368.631.058 99,65

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

201.036.250 99,50 200.040.450 99,50

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

24.667.000 99,99 24.665.000 99,99

3. Penyusunan pelaporan pronogsis realisasi anggaran

29.095.000 100,00 29.095.000 100,00

4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

24.963.000 100,00 24.962.500 100,00

5. Penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah (LPPD) tahun 2015

90.162.007 99,67 89.868.108 99,67

V. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

70.000.000 100,00 70.000.000 100,00

1. Pengadaan alat studio dan komunikasi

70.000.000 100,00 70.000.000 100,00

VI. FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

25.006.500 100,00 25.006.500 100,00

1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika

25.006.500 100,00 25.006.500 100,00

VII. KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1.012.640.000 100,00 1.012.640.000 100,00

22



Tahun 2016

1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

62.500.000 100,00 62.500.000 100,00

2. Penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah

95.450.000 100,00 95.450.000 100,00

3. Penyebaran informasi yang bersifat penyuluh bagi masyarakat

854.690.000 100,00 854.690.000 100,00

VIII. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

349.890.000 100,00 349.890.000 100,00

1. Pengawasan dan penyaluran raskin

294.515.000 100,00 294.515.000 100,00

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

55.375.000 100,00 55.375.000 100,00

IX. PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

2.926.586.000 97,72 2.859.930.200 97,72

1. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

2.926.586.000 97,72 2.859.930.200 97,72

X. PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1.790.581.161 99,15 1.775.400.883 99,15

1. Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi social dan kemasyarakat

750.000.000 99,96 749.728.060 99,96

2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri

200.000.000 94,45 188.899.612 94,45

3. Rapat koordinasi unsure muspida 85.266.000 98,92 84.341.000 98,92

4. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

181.075.000 99,32 179.835.000 99,32

5. Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah

73.305.000 98,28 72.045.000 98,28

6. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

150.000.000 99,86 149.788.250 99,86

7. Fasilitasi pelantikan kepala daerah / wakil kepala daerah dan pimpinan / anggota DPRD

119.232.161 100,00 119.232.161 100,00

8. Evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan

40.880.000 99,74 40.775.000 99,74

9. Fasilitasi peningkatan kinerja kecamatan dan kelurahan

164.468.000 99,96 164.401.800 99,96

10. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

26.355.000 100,00 26.355.000 100,00

23



Tahun 2016

XI. PENIGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

57.470.000 99,89 57.409.000 99,89

1. Penyusunan analisa standar belanja

57.470.000 99,89 57.409.000 99,89

XII. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

974.910.000 99,25 967.591.000 99,25

1. Pengawasan dan penyelenggaraan PILKADES

898.610.000 99,20 891.431.000 99,20

2. Penetapan dan pengawasan tapal batas desa

76.300.000 99,82 76.160.000 99,82

XIII. PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

111.550.000 99,70 111.217.500 99,70

1. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

111.550.000 99,70 111.217.500 99,70

XIV. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN

146.200.000 100,00 146.200.000 100,00

1. Penyusunan system informasi pertanahan yang handal

125.000.000 100,00 125.000.000 100,00

2. Sosialisasi system informasi pertanahan asset pemda

21.200.000 100,00 21.200.000 100,00

XV. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

109.440.000 100,00 109.440.000 100,00

1. Verifikasi pengelolaaan dana alokasi dana desa (ADD)

109.440.000 100,00 109.440.000 100,00

XVI. PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

144.200.000 99,63 143.660.000 99,63

1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

144.200.000 99,63 143.660.000 99,63

XVII. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.461.929.570 99,78 1.458.693.800 99,78

1. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

683.560.200 99,83 682.425.800 99,83

2. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

94.550.000 100,00 94.550.000 100,00

3. Publikasi peraturan perundang-undangan

60.700.000 100,00 60.700.000 100,00

4. Pembinaan keluarga sadar hukum 121.470.000 99,64 121.030.000 99,645. Koordinasi rencana aksi nasional

hak asasi manusia4.790.000 96,24 4.610.000 96,24

6. Penanganan kasus litigasi dan non litigasi

369.079.370 99,76 368.198.000 99,76

7. Evaluasi perda 127.780.000 99,53 127.180.000 99,53

XVIII. PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

582.407.496 99,96 582.195.250 99,96

1. Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah

421.737.595 99,96 421.568.318 99,96

24



Tahun 2016

2. Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran

0 0 0 0

3. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

160.669.901 99,97 160.626.932 99,97

XIX. PEMBINAAN DAN PELAYANAN HIDUP BERAGAMA

1.598.811.000 99,82 1.595.906.508 99,82

1. Fasilitasi jamaah haji 309.396.000 99,74 308.594.508 99,742. Pembinaan dan pelatihan seni

baca kitab suci808.810.000 99,77 806.982.000 99,77

3. Kunjungan kerja kegamaan 480.605.000 99,94 480.330.000 99,94

XX. PENINGKATAN KINERJA EKONOMI MAKRO DAERAH, SERTA INVESTASI DAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

14.990.000 99,00 14.880.000 99,00

1. Koordinasi pengendalian inflasi daerah

14.990.000 99,00 14.880.000 99,00

XXI. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)

357.371.017 99,69 356.268.900 99,69

1. Penyusunan rencana peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan daerah (penataan kelembagaan)

26.700.000 100,00 26.700.000 100,00

2. Penyusunan penyempurnaan peraturan bupati tentang kelembagaan

50.353.000 99,68 50.190.000 99,68

3. Penyusunan kamus jabatan 0 0 0 04. Penyusunan grand design

reformasi birokrasi/finalisasi road map reformasi birokrasi

19.840.000 97,37 19.318.000 97,37

5. Fasilitasi percepatan P3D 33.235.000 99,65 33.120.000 99,65

XXII. PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

27.288.000 100,00 27.288.000 100,00

1. Penyusunan penetapan kinerja pemerintah daerah

27.288.000 100,00 27.288.000 100,00

2. Sosialisasi / workshop penyusunan inovasi pelayanan publik

0 0 0 0

Faktor kunci penentu keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso yaitu sebagai staf pembantu Bupati sehingga mempunyai peluang otoritas untuk mengadakan koordinasi antar instansi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah dalam hal berbagai persoalan daerah, sehingga diharapkan terwujudnya suatu kesamaan pandangan dan gerak langkah dalam mengatasi persoalan / permasalahan yang dihadapi didaerah.

Beberapa langkah yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, antara lain : Penyelarasan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat yang

dilayani;

25



Tahun 2016

Pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah secara terus-menerus dan sistematis sehingga mampu melaksanakan program pemerintah daerah secara tepat guna dan berhasil; dan

Penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural dan fungsional yang berorientasi pada keahlian dan kualifikasi pendidikan masing-masing pegawai.

A. CAPAIANCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAHKINERJA SEKRETARIAT DAERAHKinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok invidu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena

26



Tahun 2016

masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Dalam menetapkan indikator kinerja utama, sekretariat daerah terlebih dahulu menentukan apa yang menjadi kinerja dari masing-masing bagian. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Poso yang telah ditetapkan. Selain untuk pengukuran kinerja capaian tahun 2016, indikator kinerja utama juga telah digunakan penyusunan perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2017. Karena kinerja utama mengandung tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga indikator kinerja utama akan menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Berikut diuraikan capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016, sebagai berikut :

(1) Perbandingan Antara Terget Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2016Adapun perbandingan antara target kinerja dan realisasi tahun 2016 diuraiankan pada tabel berikut ini :

Tabel : 3.1PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2016

No Sasaran Indikator Utama Satuan Target Realisasi Capaian (%)

1 Terselenggaranya pelayanan yang cepat, tepat, efisien, tertib administrasi di lingkungan intern

Jumlah perda yang disahkan

dok. 14 14 100

Jumlah perbup yang disahkan

dok. 48 48 10

Jumlah sosialisasi

keg. 1 1 100

27



Tahun 2016

organisasi dan kepada masyarakat.

peraturan perundang-undangan

Presentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan

% 100 99,70 99,70

Jumlah RTM yang menerima raskin

RTM 17.980 17.980 100

Jumlah administrasi batas desa

desa 25 25 100

Jumlah kegiatan keagamaan

keg. 3 3 100

Jumlah peserta lomba keagamaan

orang 1.520 1.520 100

2 Terwujudnya kemampuan kerja yang efisiensi dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan.

Jumlah perda kelembagaan

dok. 1 1 100

Jumlah perbup tupoksi

dok. 5 5 100

perangkat daerah yang diamanatkan oleh undang-undang

OPD 31 31 100

Presentase rapat koordinasi KDH dan WKDH dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya

% 100 100 100

Presentase kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri

% 100 100 100

Jumlah kecamatan yang memiliki alat komunikasi (SSB)

kec. 16 16 100

3 Terwujudnya Presentase tahun 1 1 100

28



Tahun 2016

kualitas hasil kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan pembangunan yang terpadu sesuai dengan keinginan masyarakat.

wilayah perbatasan yang memiliki tapal batas

LPPD tepat waktu

Dok. 1 1 100

Jumlah kecamatan yang telah menerapkan adm. terpadu kecamatan

% 100 100 100

Rata-rata 99,98

Berdasarkan hasil perhitungan dari uraian diatas, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, sehingga dapat di nilai dan dipelajari guna perbaikan program dimasa yang akan datang.

Pencapaian Indikator kinerja setiap kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 belum dapat diketahui atau diprediksi tingkat capaiannya, dengan demikian indikator kinerja diukur dengan menggunakan skala pengukuran ordinal yang dikelompokkan sebagai berikut : 85 s/d 100 : Sangat Berhasil 70 s/d <85 : Berhasil 55 s/d <70 : Cukup Berhasil 0 s/d 55 : Kurang Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran target kinerja pemerintah daerah tahun 2016 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka diperoleh gambaran bahwa realisasi kinerja pada tahun 2016 mencapai 99,98% atau sangat berhasil.

29



Tahun 2016

Adapun pencapaian indikator kinerja sekretariat berdasarkan sasaran strategis dengan menggunakan skala pengukuran ordinal secara terukur dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

Tabel. 3.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN KABUPATEN POSO TAHUN 2016

No Sasaran Strategis

Indikator Utama Target Realisasi Capaian (%)

Interval (%)<55

55-<70

70-<85

85-100>

1. Terselenggaranya pelayanan yang cepat, tepat, efisien, tertib administrasi di lingkungan intrn organisasi dan kepada masyarakat

Jumlah perda yang disahkan

14 14 100 √

Jumlah perbup yang disahkan

48 48 100 √

Jumlah Jumlah sosialisasi sosialisasi peraturan peraturan perundang-perundang-undanganundangan

11 11 100100 √√

Presentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan

100 99,70 99,70 √

Jumlah RTM yang menerima raskin

17.980 17.980 100 √

Jumlah administrasi batas desa

25 25 100 √

Jumlah kegiatan keagamaan

3 3 100 √

Jumlah peserta lomba keagamaan

1520 1520 100 √

Rata - rata capaian sasaran kesatu 99,96 √2 Terwujudnya

kemampuan kerja yang efisiensi dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan

Jumlah perda kelembagaan

1 1 100 √

Jumlah perbub tupoksi

5 5 100 √

Perangkat daerah yang diamantkan oleh undang-undang

31 31 100 √

Presentase rapat koordinasi KDH dan WKDH dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya

100 100 100 √

Presentase kunjungan kerja pejabat Negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

100 100 100 √

Jumlah kecamatan

16 16 100 √

30



Tahun 2016

yang memiliki alat komunikasi (SSB)

Rata - rata capaian sasaran kesatu 100 √3 Terwujudnya

kualitas hasil kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan pembangunan yang terpadu sesuai dengan keinginan masyarakat

Presentase wilayah perbatasan yang memiliki tapal batas

1 1 100 √

LPPD tepat waktu

1 1 100 √

Jumlah kecamatan yang telah menerapkan adm terpadu kecamatan

100 100 100 √

Rata - rata capaian sasaran kelima 100 √

Dari hasil pengukuran ordinal Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tentang penetapan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), jumlah sasaran 3 dengan 16 Indikator, dapat dilihat pencapaian persasaran sesuai kelas interval sebagai berikut :

Tabel. 3.3KELAS INTERVAL

No PREDIKAT SASARAN1 Sangat Berhasil 162 Berhasil 03 Cukup Berhasil 04 Kurang Berhasil 0

Jumlah 16

(2) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2016Berikut adalah gambaran perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2015 dan realisasi serta capaian kinerja tahun 2016 yang diuraiakan sebagai berikut :

Tabel. 3.4Perbandingan Sasaran Realisasi Kinerja

dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

31



Tahun 2016

Sasaran KesatuTerselenggaranya pelayanan yang cepat,

tepat, efisien, tertib administrasi di lingkungan intern organisasi dan kepada

masyarakatNo INDIKATOR UTAMA REALISASI

2015CAPAIAN (%) 2015

REALISASI 2016

CAPAIAN (%) 2016

1 Jumlah perda yang disahkan 50 100 14 100

2 Jumlah perbup yang disahkan 100 100 48 100

3 Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan

0 0 1 100

4 Presentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan

20% 20 100 99,70

5 Jumlah RTM yang menerima raskin 18.801 RTM 100 17.980 100

6 Jumlah administrasi batas desa 18 Desa 100 25 100

7 Jumlah kegiatan keagamaan 11 keg. 100 3 100

8 Jumlah peserta lomba keagamaan 850 org 100 1.520 100

Capaian rata-rata 77,5 99,96Tabel. 3.5

Perbandingan Sasaran Realisasi Kinerja dan Capaian KinerjaTahun 2015 dan Tahun 2016

Sasaran KeduaTerwujudnya kemampuan kerja yang efisiensi dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan

No INDIKATOR UTAMA REALISASI 2015

CAPAIAN (%) 2015

REALISASI 2016

CAPAIAN (%) 2016

1 Jumlah perda kelembagaan 2 perda 100 1 100

2 Jumlah perbup tupoksi 2 perda 100 5 100

3 perangkat daerah yang diamanatkan oleh undang-undang

4 otd 50 31 100

4 Presentase rapat koordinasi KDH dan WKDH dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya

94,62% 94,62 100 100

5 Presentase kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri

99,85% 99,85 100 100

6 Jumlah kecamatan yang memiliki alat komunikasi (SSB)

16 kec. 100 16 100

Capaian rata-rata 90,74 100

32



Tahun 2016

Tabel. 3.6Perbandingan Sasaran Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun 2015 dan Tahun 2016

Sasaran KetigaTerwujudnya kualitas hasil kerja dalam

melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan pembangunan yang terpadu

No INDIKATOR UTAMA REALISASI 2015

CAPAIAN (%) 2015

REALISASI 2016

CAPAIAN (%) 2016

1 Presentase wilayah perbatasan yang memiliki tapal batas

0 0 1 100

2 LPPD tepat waktu 0 0 1 1003 Jumlah kecamatan

yang telah menerapkan adm. terpadu kecamatan

5 kec. 100 100 100

Capaian rata-rata 33,33 100

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa capaian tahun 2015 sebesar 74,38% dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan pada tahun 2016 meningkat dengan realisasi sebesar 99,98%.

(3) Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Kinerja pemerintah daerah kabupaten poso dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terdiri dari motivasi, pengetahuan, keahlian, pendidikan dan pelatihan serta sikap aparatur daerah. Realisasi pencapaian kinerja Kabupaten Poso Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel perbandingan realisasi kinerja sebagai berikut : Terselenggaranya pelayanan yang cepat, tepat, efisien, tertib

administrasi di lingkungan intern organisasi dan kepada masyarakat, dengan capaian sasaran 99,96% atau sangat berhasil hal ini disebabkan oleh adanya komitmen pemerintah sekretariat daerah kabupaten poso dalam upaya peningkatan jumlah peraturan daerah yang disahkan, jumlah peraturan bupati yang disahkan, jumlah RTM yang menerima raskin, jumlah administrasi batas desa, jumlah kegiatan keagamaan serta jumlah peserta lomba keagamaan yang rata-rata terealisasi dengan capaian yang sangat baik. Adapun penyelesaian konflik pertanahan menurun sehingga masih perlu pembenahan dan perbaikan, agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

33



Tahun 2016

Terwujudnya kemampuan kerja yang efisiensi dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan, dengan capaian sasaran tahun 2016 mencapai 100% atau sangat berhasil hal ini disebabkan karena kerja keras yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah kabupaten poso dalam hal merumuskan kelembagaan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rapat konsultasi dan koordinasi kepala daerah dan wakil kepala daerah ke pusat dan jumlah kecamatan yang memiliki alat komunikasi sehingga target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

Terwujudnya kualitas hasil kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan pembangunan yang terpadu sesuai dengan keinginan masyarakat, dengan capaian kinerja rata-rata 100% disebabkan karena adanya motivasi pemerintah sekretariat daerah dalam hal penentuan tapal batas antara kabupaten serta jumlah kecamatan yang menerapkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dan terwujudnya kualitas hasil kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan pembangunan.

(4) Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian KinerjaDalam melaksanakan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, pencapaian kinerja ditunjang dengan program dan kegiatan, antara lain :1) Bagian Adminitrasi Pemerintahan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru; dan Program Fasilitas Percepatan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan.2) Bagian Pemerintahan Desa

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;

dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

3) Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan

34



Tahun 2016

Program Pengkhayatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan; dan

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.4) Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; dan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

5) Bagian Pertanahan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah.6) Bagian Hubungan Masyarakat

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; dan

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.7) Bagian Hukum

Program Penataan Perundang-Undangan.8) Bagian Umum

Program Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH.9) Bagian Organisasi

Program Peningkatan Kelembagaan

B. REALISASI KEUANGANAlokasi Anggaran Pendapatan untuk Sekretariat Daerah Kabupaten

Poso Tahun 2016 sebesar Rp. 1.117.114.000,00 dengan capaian sebesar Rp. 867.274.264,00 atau 77,69 %.

Sedangkan Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 sebesar Rp. 38.953.586.824,00 dan realisasi sebesar Rp. 38.714.580.282,00 atau 99,39 %, yang terdiri dari :

Tabel : 3.5BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG

TAHUN 2016

35



Tahun 2016

URAIAN ANGGARAN REALISASI

1. PENDAPATAN Rp. 1.117.114.000,00 Rp. 867.274.264,00

1.1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.117.114.000,00 Rp. 867.274.264,00

1.1.2. Hasil Retribusi Daerah Rp. 1.117.114.000,00 Rp. 867.274.264,00

2. BELANJA Rp. 38.953.586.824,00 Rp. 38.714.580.282,00

2.1. Belanja Tidak Langsung

Rp. 12.319.030.216,00 Rp. 12.314.329.573,00

2.1.1. Belanja Pegawai Rp. 12.319.030.216,00 Rp. 12.314.329.573,002.2. Belanja Langsung Rp. 26.634.556.608,00 Rp. 26.400.250.709,00

2.2.1. Belanja Pegawai Rp. 3.167.178.000,00 Rp. 3.095.767.000,002.2.2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 17.775.015.678,00 Rp. 17.680.030.079,00

- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial

Rp. 17.775.015.678,00 Rp. 17.680.030.079,00

2.2.3. Belanja Modal Rp. 5.692.362.930,00 Rp. 5.624.453.630,00

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016, Sekretariat Daerah mendapat alokasi dana sebesar belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.319.030.216,00,- dengan realisasi sebesar 12.314.329.573,00,- atau mencapai 99,96 %, sementara untuk belanja langsung sebesar Rp. 26.634.556.608,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.400.250.709,00,- atau mencapai 99,12 %.

36

· web viewakuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi...

Documents