kecamatan kepanjenkidul jl. ciliwung no 48 …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1392.pdf ·...

1

KECAMATAN KEPANJENKIDUL JL. CILIWUNG NO 48 KOTA BLITAR

KOTA BLITAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah

diterbitkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih

lanjut didasarkan atas pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No 53 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,

Kecamatan Kepanjenkidul selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut

selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja

diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan

sebagai subsistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya

memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Blitar, capaian,

tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan

dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup

Pemerintah Kota.

2


KOTA BLITAR

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik, dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Untuk mewujudkan harapan

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar diwajibkan untuk menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2015 dimaksudkan

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian

indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah

ditetapkan. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;

2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;

3. Daya dorong (supporting unit) bagi SKPD lain untuk

menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara

baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

3


KOTA BLITAR

A. Tugas Pokok dan Fungsi

I. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2014

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Blitar,

maka Kecamatan Kepanjenkidul sebagai perangkat daerah dipimpin

oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan juga

melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menjalankan

tugas sebagaimana dimaksud kecamatan melaksanakan fungsi ;

1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan

tugas umum pemerintahan kecamatan

2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah

diwilayah kerjanya

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan

pemerintahan kelurahan

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

5. Penyelenggaran administrasi kependudukan dan pelayanan

kependudukan

6. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan

7. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat,

kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial.

8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta

penyelenggaraan tugas tampung tantra diwilayah kerjanya

9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan

rumah tangga kecamatan

4


KOTA BLITAR

10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan dibidang

administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, pengelolaan anggaran,perlengkapan, kehumasan

11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi

pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan

sarana prasarana kerja

12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja

dilingkungan kantor

13. Penyusunan dan pelaksanaan stándar Pelayanan Publik (SPP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

14. Pelaksanaan Sistem Pengendalain Intern Pemerintah (SPIP)

15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan

16. Pengelolaan pengaduan masyarakat

17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya

terkait Kecamatan secara berkala melalui sub domain website

Pemerintah Daerah

18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kecamatan

dan

19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsinya , Kecamatan mempunyai

kewenangan :

1. Penetapan dan pengembangan visi, misi tujuan dan sasaran

perumusan kebijakan teknis , penyusunan program,

pengendalian, pembinaan dan pengawasan di Kecamatan.

2. Pengkoordinasian terhadap jalannya Pemerintahan Kecamatan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

5


KOTA BLITAR

3. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan

swadaya gotong royong masyarakat.

5. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan

ketertiban wilayah.

6. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan.

7. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum.

8. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan ditingkat Kecamatan.

9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan

pemerintahan kelurahan.

10. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik

dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan

pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan

perundang-undangan.

11. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan , proses

pengalihan perubahan status tanah kekayaan kelurahan.

Susunan organisasi Kecamatan Kepanjenkidul , terdiri dari :

1. Camat

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :

1. Sub Bagian Umum , Kepegawaian, dan Kearsipan

2. Sub Bagian Keuangan dan Program

3. Seksi Tata Pemerintahan

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

6


KOTA BLITAR

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

7. Kelompok Jabatan Fungsional

SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN KEPANJENKIDUL

( Perda Nomor 4 Tahun 2013 )

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI PEREKONOMIAN

DAN PEMBANGUNAN

SEKSI PEMBER- DAYAAN

MASYARAKAT DAN KESOS

SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

UMUM

KASUBAG UMUM,KEPEGAWAIAN

DAN KEARSIPAN

SEKRETARIS

CAMAT

KASUBAG KEUANGAN DAN

PROGRAM

7


KOTA BLITAR

Yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1.) Camat

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan Walikota.

2.) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Camat.Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

administrasi dilingkungan Kecamatan meliputi Perencanaan,

mengkoordinasikan tugas pada seksi, pengelolaan administrasi umum ,

rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi

keuangan. Untuk menjalankan tugasnya sekretariat Kecamatan

menjalankan fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Camat.

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan

perencanaan dan program kerja masing-masing seksi secara

terpadu.

c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas

dan fungsi seksi-seksi di lingkungan Dinas

d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan

program / Kegiatan Sekretariat

e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT)

f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA)

8


KOTA BLITAR

g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumnen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran (DPPA)

i. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan

penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi

kecamatan.

j. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah

tangga dan tata usaha kecamatan.

k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas,

tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan.

l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi

perlengkapan, sarana prasarana , keamanan kantor dan

penyelenggaraan rapat - rapat dinas

m. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian /

pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan

digunakan dalam rangka penyelenggaran tugas pokok dan

fungsi

n. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi

o. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik

daerah

p. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana

dan produk hukum lainnya

q. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah

r. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

keuangan

s. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan

9


KOTA BLITAR

t. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standart Operasional

Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standart Pelayanan

Publik (SPP)

u. Fasilitasi pelaksanaan sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)

v. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki

kualitas pelayanan

w. Fasilitasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ( LAKIP) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Walikota ( LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah ( LPPD )

x. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan

masyarakat

y. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya

terkait layanan dikecamatan secara berkala melalui sub domain

website Pemerintah Daerah

z. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan

informasi dan publikasi

aa. Penyelenggaraan , pembinaan dan pengendalian pelayanan

administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan

bb. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan , monitoring,

evaluasi dan pelaporan kinerja

cc. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh camat sesuai

dengan bidang tugasnya.

10


KOTA BLITAR

2). Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Kearsipan yang dalam

melaksnakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

sekretaris. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan kearsipan

melaksanakan tugas :

a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan

kebijakan operasional dibidang administrasi umum

b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi

dan pembinaan administrsi umum

c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan /atau

kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan kearsipan

d. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum

e. Melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan

f. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga,

protokoler,upacara dan rapat dinas

g. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas

kehumasan

h. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana

i. Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi

kepegawaian

j. Melaksanakan pembelian /pengadaan atau pembangunan aset

tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

k. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi

l. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah

11


KOTA BLITAR

m. Melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa sarana

prasarana di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

n. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Standart

Pelayanan Publik ( SPP )

o. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

p. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)

dan/atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

pelayanan

q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,

pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja di Sub

Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3). Sub Bagian Keuangan dan Program :

Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian Keuangan dan Program yang dalam melaksanakan tugasnya

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian

Keuangan dan Program melaksanakan tugas :


kebijakan operasional dibidang administrasi keuangan dan

program


dan pembinaan administrasi keuangan dan program

c. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program

dan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran

12


KOTA BLITAR

operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit

di Kecamatan

d. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau

kegiatan administrasi keuangan dan program

e. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran ( DPPA)

f. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan

keuangan dan pertanggungjawaban keuangan

g. Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

melaksanakan penatausahaan keuangan

h. Melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai

i. Menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan

j. Menyusun Rencana Stategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja

Tahunan ( RKT)

k. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan

pelaporan kinerja

l. Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK)

m. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP)

n. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota

(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

tugas,pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja

administrasi keuangan dan program

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

13


KOTA BLITAR

4). Seksi Tata Pemerintahan :

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata

Pemerintahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan

mempunyai tugas :


kebijakan operasional seksi tata pemerintahan


dan pembinaan pemerintahan

c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau

kegiatan tata pemerintahan

d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standart,

prosedur dan kriteria pada seksi tata pemerintahan

e. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan administrasi

pertanahan/keagrariaan

f. Mengumpulkan dan mengevaluasi data sebagai bahan

penyusunan monografi wilayah kecamatan

g. Melaksanakan inventarisasi tanah bekas bengkok

h. Menyiapkan bahan pembinaan politik dan ideologi Negara

i. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi

penyelenggaraan kerjasama antar kelurahan dan penyelesaian

perselisihan sengketa yang terjadi di Kelurahan

j. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi

pemanfaatan tanah bekas bengkok

k. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

pemerintahan Kecamatan

l. Membantu penyelenggaraan Pemilihan Umum ( pemilihan

Walikota, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan pemilihan

Legislatif )

14


KOTA BLITAR

m. Membantu dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan

pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

n. Melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data

dalam rangka peningkatan pelayanan kependudukan

o. Melaksanakan pengelolaan data/dokumentasi pelayanan dan

pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan

p. Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan

persyaratan ( Standart Pelayanan Prima) kepada masyarakat

q. Melaksanakan percepatan pencapaian standart pelayanan publik

diwilayahnya

r. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan pelayanan masyarakat

s. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan

bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat.

t. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta

penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya

u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan bidang tugasnya

5). Seksi Perekonomian Dan Pembangunan :

Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala

Seksi Perekonomian dan Pembangunan yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi

Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :


kebijakan operasional pada seksi perekonomian dan

pembangunan


dan pembinaan perekonomian dan pembangunan

15


KOTA BLITAR

c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau

kegiatan seksi perekonomian dan pembangunan


prosedur dan kriteria pada seksi perekonomian dan

pembangunan

e. Melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan

terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat kelurahan,

usaha industri kecil dan menengah

f. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi

perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan

pembangunan sarana prasarana kelurahan

g. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi penyusunan rencana

pembangunan kelurahan dan/ atau Kecamatan

h. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi dan pengawasan

penyaluran bantuan pembangunan

i. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang wilayah

kecamatan dan penyusunan profil kelurahan

j. Menyiapkan bahan dan tata pelaksanaan pembangunan serta

memantau pelaksanaan peningkatan produksi pertanian,

perkebunan, perikanan dan peternakan

k. Melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi

pelaksanaan pembangunan diwilayah kecamatan

l. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap usaha-usaha

ketahanan pangan dan lingkungan hidup

m. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan

kecamatan

16


KOTA BLITAR

n. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan

pembangunan sarana dan prasarana

o. Melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan

pengembalian dana bergulir dalam rangka menunjang

keberhasilan pembangunan diwilayah kecamatan

p. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

perekonomian dan pembangunan

q. Melakukan pendataan hasil kerja perekonomian dan

pembangunan

r. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta


s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat


6). Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Kesejahteraan Sosial yang dalam melaksanakan tugasnya berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud

mempunyai tugas :


kebijakan operasional dibudang pemberdayaan Masyarakat dan

Kesejahteraan Sosial.


dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Sosial.

c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan /atau

kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

17


KOTA BLITAR


prosedur dan kriteria Pemberdayaan Masyarakat dan

Kesejateraan Sosial.

e. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi

organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Kecamatan.

f. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan

pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi

masyarakat dan pemberantasan penyakit menular di Kecamatan.

g. Melaksanakan koordinasi pendataan, dan pemantauan

penyaluran bantuan sosial

h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program

pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kecamatan

i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang

mempuntai program kerja dan kegiatan pemberdayaan

Masyarakat di wilayah kerja kecamatan

j. Menyiapkan bahan dan data sebagi dukungan pelaksanaan

program penanggulangan kemiskinan

k. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan

pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang

dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta

l. Menyiapkan bahan laporan tugas pemberdayaan masyarakat di

wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan

kepada satuan kerja perangkat daerah yang terkait

m. Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut

serta dalam perrencanaan dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat

18


KOTA BLITAR

n. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan

pengiriman,penyaluran dan pendistribusian bantuan-

bantuansosial

o. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

p. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta


q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat


7). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud

mempunyai tugas :


kebijakan operasional ketentraman dan ketertiban umum

b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagi bahan koordinasi

dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/ atau

kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum

d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standart

prosedur dan kriteria ketentraman dan ketertiban umum

e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan bantuan Polisi Pamomg

Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara

Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah

Kecamatan

19


KOTA BLITAR

f. Menyiapkan bahan sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan

kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antar umat

beragama dengan Pemerintah

g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang

berada di wilayah kesra Kecamatan untuk mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah

Kecamatan

h. Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan

obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya

lainnya

i. Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan

pencegahan serta penanggulangan bencana alam dan

penanganan pengungsi

j. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam

pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum

k. Menyiapakan dan menyusun bahan pembinaan ketentraman dan

ketertiban

l. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan

perundang-undangan

m. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan situasi dan

kondisi ketentraman dan ketertiban Kecamatan

n. Membantu pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum

(Pemilihan Walikota, pemiliohan Gubernur,pemilihan Presiden

dan pemilihan Legislatif)

20


KOTA BLITAR

o. Menyiapkan bahan sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi

penanganan perlindungan masyarakat akibat pelanggaran HAM

dan masalah sosial di Kecamatan

p. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

ketentraman dan ketertiban umum

q. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta


r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat


8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Camat dalam

rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan

tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh

peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional

dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Camat.

9. Tata Kerja Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat, pejabat

struktural lainnya serta kelompok jabatan fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing

maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah

Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan

pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila

21


KOTA BLITAR

terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah

pembinaan yang diperlukan.

3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya.

4. Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta

bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan

menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku

5. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,

tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

6. Dalam pelaksanaan tugas kecamatan , Camat memberikan

pengarahan , perintah , petunjuk baik secara lisan maupun

tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan

telaahan staf

7. Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan

mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala

Seksi serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan

administratif.

8. Sekretaris dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas

berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Camat serta

memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan

maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.

9. Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi

dan berkonsultasi kepada Sekretaris serta memberikan

22


KOTA BLITAR

pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-

masing.

10. Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan

secara hierarkis.

11. Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar

ketentuan sebagaimana dimaksud maka pejabat yang

bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan

masing-masing.

Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis,

mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja

secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan

permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat

yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

B. Analisa Perkembangan Strategik

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1. Adanya Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 dan Peraturan

Walikota Nomor : 47 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Kecamatan Kota Blitar, telah memberi kekuatan hukum

atas kewenangan Kecamatan untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya.

2. Tersedianya jumlah aparatur yang cukup serta suasana kerja yang

kondusif.

23


KOTA BLITAR

Tabel 1 JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN KEPANJENKIDUL

BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki – laki 13

2. Perempuan 10

Jumlah 23

Tabel 2

DATA PEGAWAI KECAMATAN KEPANJENKIDUL MENURUT GOLONGAN

(Posisi Desember 2015)

NO URAIAN JUMLAH

1. Golongan IV

Pembina Tk I ( IV/b) 1

Pembina ( IV/a) 1

Jumlah 2

NO URAIAN JUMLAH

2. Golongan III

Penata Tk. I (III/d) 4

Penata ( III/c) 2

Penata Muda Tk. I ( III/b) 2

Penata Muda ( III/a) 1

Jumlah 9

24


KOTA BLITAR

3. Golongan II

Pengatur Tk. I ( II/d) 1

Pengatur ( II/c) 5

Pengatur Muda Tk. I ( II/b) 2

Pengatur Muda ( II/a) 1

Jumlah 9

4. Golongan I

Juru Tingkat I ( I/d) -

Juru ( I/c) 2

Juru Muda Tingkat I ( I/b) -

Juru Muda ( I/a) -

Jumlah 2

5. PTT 1

6. Outshourching 4

Jumlah Keseluruhan 27

Tabel 3

DATA PEGAWAI KECAMATAN KEPANJENKIDUL

BERDASARKAN PENDIDIKAN ( Posisi Desember 2015 )

NO URAIAN JUMLAH

1. Pasca Sarjana (S2) 1

2. Sarjana (S1) 7

3. Diploma 2

4. SLTA 11

5. SLTP 2

6. SD 0

J U M L A H 23

25


KOTA BLITAR

3. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai.

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah dilengkapi Sarana dan

Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsinya.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini,

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5

Daftar Sarana dan Prasarana

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah

1. Tanah 2.130 Meter2

2. Gedung 3 unit

3. Meja Kerja Eselon IV 6 buah

4. Meja Kayu 10 buah

5. Meja Rapat Panjang dan oval 9 buah

6. Meja Kursi Tamu/sofa 3 unit

7. Kursi Kerja Pimpinan 1 buah

8. Kursi Pimpinan Rapat 10 buah

9. Kursi Kerja Kayu 21 buah

10. Kursi Plastik 300 buah

11. Kursi tunggu pelayanan 5 buah

12. Almari Arsip Kayu 19 buah

13. Rak arsip kayu 3 buah

14. Rak arsip besi 9 buah

15. Filling cabinet 12 buah

16. Rak / Bufet 1 buah

17. Rak surat 1 buah

18. Mesin Ketik 1 buah

26


KOTA BLITAR


19. Brankas 1 buah

20. Komputer 19 unit

21. Scan maker 1 buah

22. Laminating 1 buah

23. Laptop 10 Unit

24. Camera digital 4 Buah

25. Pesawat HT 1 Buah

26. Pesawat Ric `1 Unit

27. Televisi 4 Buah

28. Pesawat Telepon 10 Buah

29. Sound system 4 Unit

30. Lampu senter 6 Buah

31. Podium 2 Buah

32. Pemadam api 8 Buah

33. Kendaraan Operasional

34. a. Sepeda Motor 6 Unit

b. Mobil 3 Unit

c. Sepeda motor roda tiga 1 unit

35. Jaringan telepon 1 Unit

36. Gerobak sampah 1 Unit

37. Timbangan gantung 1 Unit

38. Mesin absensi 1 Unit

39. Papan data 5 Buah

40. Tenda 2 Unit

41. AC 6 Unit

42. Mesin penghacur kertas 1 Unit

43. Rak buku 1 Unit

27


KOTA BLITAR


44. Meja tempat buku tamu 1 Unit

45. Gantungan Koran 1 Unit

46. Monitor LCD 2 Unit

47. LCD presentasi 2 Unit

48. Layar presentasi 2 Unit

49. Printer 24 Unit

50. Flashdisk 6 Buah

51. Handycam 2 Unit

52. Meja server 1 Unit

53. Rak tempat tanaman toga 1 Unit

54. CCTV 8 Unit

55. Almari biasa 1 Unit

56. Papan jadwal kegiatan 2 Unit

57. Papan struktur organisasi 1 Unit

58. Kipas angin 6 Unit

59. Pompa air 2 Unit

60. Papan data elektronik, neon box 4 Unit

61. Tablet axioo, ASUS, Samsung 3 Unit

62. Kursi putar hidrolik 2 Unit

63. Kursi pejabat eselon IV 1 Unit

64. Meja kerja staf 1 Unit

65. Printer warna scanner 1 Unit

66. Korden aula 1 Unit

67. Jaringan LAN dan wifi outdoor 1 Unit

68. Korden vertical 1 Unit

28


KOTA BLITAR

4. Tersedianya anggaran yang memadai

Dukungan dana operasional untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsi tiap-tiap seksi dilingkungan Kecamatan

Kepanjenkidul yang cukup memadai yang bersumber dari APBD

Kota Blitar yang dipergunakan untuk belanja Administrasi

Umum, Pemeliharaan dan Belanja modal.

Weakness ( Kelemahan )

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang memahami

tupoksi yang telah ditetapkan.

Dari sekian banyak pegawai di Kecamatan Kepanjenkidul, masih

terdapat pegawai yang belum mampu memahami dan menguasai

bidang tugasnya masing-masing. Hal ini disebabkan masih

sedikitnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh

pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Belum maksimalnya pengelolaan aset daerah dikarenakan

masih lemahnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan aset

daerah tersebut. Dengan semakin bertambahnya sarana dan

prasarana kantor dalam menunjang kegiatan pelayanan

diperlukan pula manajemen pengelolaan aset yang baik.

Sedangkan selama ini untuk pengelolaan aset masih belum

maksimal .

3. Kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan

perundang – undangan yang berlaku, khususnya peraturan

perundangan yang baru. Sehingga akan menghambat

pelaksanaan tugas sehari – hari.

4. Belum terkelolanya data base secara optimal, mengakibatkan

kurangnya akurasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan

kegiatan.

29


KOTA BLITAR

2. Lingkungan Eksternal

a. Opportunity ( Peluang )

1. Meningkatnya pertisipasi dan swadaya masyarakat

Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan partisipasi

masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di berbagai

bidang, baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

maupun evaluasi, telah memberikan kontribusi besar bagi

pemerintah khususnya Kecamatan Kepanjenkidul untuk

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

2. Dukungan Database dari SKPD lain

Dukungan database dari instansi – instansi baik horisontal

maupun vertikal sangat mendukung dalam pelaksanaan

kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi

menghasilkan manfaat yang positif dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Karena segala kegiatan dapat dilaksanakan

dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja

akan meningkat, sehingga semakin memudahkan proses

pelayanan kepada masyarakat.

4. Kerjasama dan komitmen dengan SKPD lain dalam pelaksanaan

program dan kegiatan

Kerjasama dan komitmen dengan SKPD lain dalam pelaksanaan

program dan kegiatan selama ini terjalin secara koordinatif dan

sangat mendukung implementasi kebijaksanaan kecamatan.

5. Diterapkannya tata kelola pembinaan birokrasi dan aparatur dari

30


KOTA BLITAR

Pemerintah Kota Blitar yang lebih terarah dan terpola , sehingga

akan meningkatkan motifasi kerja aparatur.

b Treatment ( Ancaman )

1 Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa turun jika

pemerintah tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Masyarakat selalu dinamis dan berubah, sehingga jika

pemerintah tidak tanggap dan tidak melakukan perbaikan akan

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat .

2. Tuntutan keterbukaan, demokratisasi dan pelayanan dari

masyarakat yang tidak proporsional

3. Rendahnya tingkat kemakmuran masyarakat sebagai akibat

naiknya harga barang kebutuhan dan sempitnya lapangan kerja

4. Meningkatnya teknologi informasi yang cepat pada saat ini tanpa

diimbangi oleh peningkatan SDM masyarakat akan berdampak

negatif dari teknologi informasi tersebut.

5. Tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda menentukan

tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang berbeda

pula.

6. Sering berubahnya peraturan perundangan akan menghambat

terlaksananya program dan kegiatan di kecamatan.

31

KOTA BLITAR


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENSTRA SKPD

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan

mandat. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun secara sistematis, terarah dan terpadu Perencanaan ini

memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang ,

ancaman serta isu – isu strategis. Dalam Rencana Strategis disusun

suatu misi, visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran

yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar dengan memperhitungkan kemampuan

unit pelaksana.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan

yang bersisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi

pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut

ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan harus diarahkan

agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif,

inovatif, serta produktif.

Adapun visi organisasi dari Kecamatan Kepanjenkidul

adalah : “Mewujudkan Kecamatan Kepanjenkidul Yang

Profesional Dalam Memberdayakan Dan Melayanai

Masyarakat“

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang

telah di tetapakan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh

anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

32

KOTA BLITAR


Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Kepanjenkidul

Kota Blitar tahun 2011-2015 dilaksanakan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan

masyarakat yang efektif, cepat dan tepat ;

2. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan disegala bidang;

3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah

3. Tujuan dan Sasaran

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan

analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasi misi.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah

Kota Blitar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja,

baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu

organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja

Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis,

Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar dengan nara sumber

dari Bappeda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta

Inspektorat Daerah. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi

dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2015.

33

KOTA BLITAR


Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama

merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain

berkurangnya jumlah indikator juga merevisi penempatan

indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan

keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam

pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan

Pemerintah Kota Blitar yaitu antara lain:

1. Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang

dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran

penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

2. Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja.

Berdasarkan hasil reviu tersebut, selanjutnya diuraikan pada

tabel berikut:

34

KOTA BLITAR


Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Sebelum Reviu dan Setelah Reviu

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

NO. Sebelum Reviu Setelah Reviu

Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja Target Kinerja

Tahun 2015 Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Target

Kinerja

Tahun 2015

1 Terwujudnya

peningkatan

kualitas tata

kelola

pemerintahan dan pelayanan

kepada

masyarakat

Peningkatan Kepercayaan danKepuasan Masyarakat dalam pelayanan

Jumlah Komplain masyarakat menurun

0 % Meningkatkan

Kualitas

Pelayanan

Administrasi

Kecamatan

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Nilai

IKM

BAIK

Tersusunnya Dukumen IKM

1 Dokumen

Jumlah pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bulan

Jumlah pemenuhan jasa kebersihan

12 bulan

Jumlah penyediaan ATK

1paket

35

KOTA BLITAR


Jumlah barang cetakan dan penggandaan

6 jenis

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik

9 jenis

Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga

28 jenis

Jumlah bahan bacaan dan perundang – undangan

5 jenis

Terpenuhinya makanan dan minuman

2450 dos

Terselaksananya perjalanan dinas

10 kali

Tersedianya tenaga keamanan kantor

10 orang

Jumlah mebelair 1 unit

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

9 jenis

Frekwensi pemeliharaan gedung kantor

4 Jenis

Frekwensi pemelihran kendaraan dinas

5 unit

36

KOTA BLITAR


Jumlah pemeliharaan mebelair

1 unit

Tersedianya pemeliharaan taman

1 kegiatan

Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

11 jenis

Tersusunnya LAKIP 1 dokumen

Tersusunnya dokumen perencanaan dan keuangan

4 dokumen

Tersusunnya monografi kecamatan

1 dokumen

Tersusunnya Profil kecamatan dan kelurahan

1 dokumen

Terlaksananya lelang eks bengkok, intensifikasi PBB

2 kegiatan

Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur

2 kegiatan

Frekwensi kegiatan fasilitasi pemilu

1 kegiatan

37

KOTA BLITAR


2. Terwujudnya

Pemberdayaan

Masyarakat dan Lembaga

Organisasi

Masyarakat

Mewujudkan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Lembaga

Organisasi

Masyarakat

Jumlah peserta sosialisasi program raskin

700 orang Meningkatkan

partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

Prosentase

usulan

masyarakat yang menjadi

skala prioritas

Prosentase kelurahan

yang

melaksanakan

musrenbag

tepat waktu

14%

100%

Jumlah penerima raskin

2684 orang

Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan

5 kegiatan

Lomba kelurahan berhasil

1kali

Frekwensi fasilitasi peran lembaga masyarakat kelurahan, pembekalan persiapan reorganisasi RT/RW dan LPMK dan pengukuhan RT/RW dan LPMK

503 buku dan

600 orang

Frekwensi perencanaan,

monitoring dan evaluasi PPMK

3 kegiatan

38

KOTA BLITAR


Frekwensi kerjabakti lingkungan dan lomba kebersihan lingkungan

8 kali dan 1 kali

Frekwensi kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2 kegiatan

Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan

125 orang

Frekwensi kegiatan pameran produk unggulan

1 kali

3. Terwujudnya

Lingkungan

yang kondusif

Mewujudkan

Lingkungan

yang Kondusif

Frekwensi patroli gabungan, pembinaan siskamling , forum muspika dan pembekalan linmas dan petugas posko pam pemilu

54 kali, 293 orang, 2 kali 260 orang

39

KOTA BLITAR


B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bersamaan dengan Reviu rencana strategis Kecamatan juga

dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta

menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi

pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Reviu Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kepanjenkidul

tertuang pada SK Camat Kepanjenkidul Tentang Penyempurnaan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kepanjenkidul Kota

Blitar Tahun 2015 Nomor : 26A/Tahun 2015. Berikut ini

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kepanjenkidul tahun 2015

sebelum dan setelah Reviu berikut :

40

KOTA BLITAR


Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Sebelum dan Sesudah Revieu

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2015

No Sebelum Reviu Setelah Reviu

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

Target Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Utama

Target

1. Peningkatan Kepercayaan danKepuasan Masyarakat dalam pelayanan

Jumlah komplain dari masyarakat menurun

0 % Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Administrasi

Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM BAIK


1 dokumen


12 bulan


12 bulan


1paket


6 jenis


9 jenis

41

KOTA BLITAR



28 jenis

Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan

5 jenis


2450 dos


10 kali


10 orang



9 jenis


4 Jenis


5 unit


1 unit


1 kegiatan


11 jenis


42

KOTA BLITAR



4 dokumen


1 dokumen


1 dokumen


2 kegiatan


2 kegiatan

Jumlah kegiatan keperansertaan event daerah dan hari besar lainnya

11 kegiatan


1 kegiatan

2. Mewujudkan Pemberdayaan

Masyarakat dan

Lembaga Organisasi

Masyarakat


700 orang Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat Dalam

Pembangunan

Prosentase usulan masyarakat yang

menjadi skala

prioritas

Prosentase

kelurahan yang

35%

100% Jumlah penerima raskin

2684 orang

Jumlah kegiatan pemberdayaan

5 kegiatan

43

KOTA BLITAR


lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan

melaksanakan

musrenbag tepat

waktu


1kali


503 buku dan 600

orang

Frekwensi perencanaan, monitoring dan evaluasi PPMK

3 kegiatan

Frekwensi kerjabakti lingkungan dan lomba kebersihan lingkungan

8 kali dan 1 kali


2 kegiatan

Jumlah peserta

musrenbang tingkat kecamatan

125 orang


1 kali

44

KOTA BLITAR


3. Mewujudkan

Lingkungan yang

Kondusif



45

KOTA BLITAR


C. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana

kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi

di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses

tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan

untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan

yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan

lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang

tidak terarah.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah

Kecamatan hasil Review dan sebagai bahan tahun 2015

diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai

berikut:

46

KOTA BLITAR


Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Revieu

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2015

No Sebelum Revieu Setelah Revieu

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

Target Sasaran Strategis Indikator

Kinerja Utama

Target

1. Peningkatan Kepercayaan danKepuasan Masyarakat dalam pelayanan

Jumlah komplain dari masyarakat menurun

0 % Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Administrasi

Kecamatan


Nilai IKM BAIK


1 dokumen


12 bulan


12 bulan


1paket


6 jenis

47

KOTA BLITAR



9 jenis


28 jenis

Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan

5 jenis


2450 dos


10 kali


10 orang



9 jenis


4 Jenis


5 unit


1 unit

48

KOTA BLITAR



1 kegiatan


11 jenis



4 dokumen


1 dokumen


1 dokumen


2 kegiatan


2 kegiatan

Jumlah kegiatan keperansertaan event daerah dan hari besar lainnya

11 kegiatan


1 kegiatan

49

KOTA BLITAR


2. Mewujudkan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Lembaga Organisasi

Masyarakat


700 orang Meningkatnya

Partisipasi

Masyarakat Dalam Pembangunan

Prosentase usulan

masyarakat yang

menjadi skala prioritas

Prosentase

kelurahan yang melaksanakan

musrenbag tepat

waktu

15%

100%

Jumlah penerima raskin

2684 orang

Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan

5 kegiatan


1kali


503 buku dan

600 orang

Frekwensi perencanaan,

monitoring dan evaluasi PPMK

3 kegiatan

Frekwensi kerjabakti lingkungan dan lomba kebersihan

8 kali dan 1 kali

50

KOTA BLITAR


lingkungan


2 kegiatan

Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan

125 orang


1 kali

3. Mewujudkan

Lingkungan Yang

Kondusif



51

KOTA BLITAR


III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kepanjenkidul

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun

2015 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas

target – target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2015 beserta

realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan

untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan

dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi

tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan

kegiatannya. Oleh karena itu, analisis pencapaian kinerja

selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat

keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya

telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran

ordinal sebagai berikut :

Standar Pengukuran Kinerja dengan Skala Ordinal:

NO NILAI PREDIKAT

1 85 s/d 100 Sangat Berhasil

2 70 > X < 85 Berhasil

3 55 > X < 70 Cukup Berhasil

4 0 > X < 55 Kurang berhasil

52

KOTA BLITAR


B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

visi dan misi Kecamatan Kepanjenkidul .

Pencapaian masing – masing sasaran terhadap target

yang direncanakan dalam tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel

berikut:

TUJUAN SASARAN CAPAIAN

INDIKATOR TARGET REALISASI

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan


Nilai IKM = BAIK

Nilai mutu pelayanan

IKM = BAIK

100%

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Prosentase usulan masyarakat yang menjadi skala prioritas

15% 14% 93%

Prosentase kelurahan yang melaksanakan musrenbag tepat waktu

100 % 100 % 100 %

53

KOTA BLITAR


Penjelasan atas capaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai

berikut :

Sasaran 1

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi

Kecamatan

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya

adalah sebagai berikut :

No Indikator Target Realisasi Capaian

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


IKM = BAIK


IKM = BAIK

100%

Dalam perjanjian kinerja Kecamatan Kepanjenkidul Pada

Tahun 2015 salah satu target indikator sasaran dalam

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kecamatan

adalah Indek Kepuasan masyarakat dengan nilai B. Nilai Unsur

Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari

hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh

Kecamatan Kepanjenkidul terhadap 150 responden.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna

layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi

berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan

oleh kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Tingkat kepuasan

masyarakat terhadap layanan yang di berikan di Kecamatan

Ke[panjenkidul pada Tahun 2015 beerdasar dari survey IKM yang

dilakukan adalah B.(BAIK). Dari hasil suevey IKM Tahun 2015

salah satu indikator penilaian unsure palayan tertinggi dan perlu

dipertahankan adalah adalah kompetensi petugas (pengetahuan,

keahlian,ketrampilan,dan pengalaman) dalam memberikan

54

KOTA BLITAR


layanan. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan

oleh Kecamatan Kepanjenkidul diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas SDM aparatur dalam pelayanan

2. Perbaikan sarana dan prasarana yang dapat memberikan

kenyamanan bagi pengguna layanan

3. Adanya kejelasan prosedur pelayanan yang dituangkan

dalam Stndart Operasional Prosedur (SOP) serta

komitmen petugas layanan dalam pelaksanaan SOP

Dalam peningkatan layanan kecamatan ke depan ,

diprioritaskan unsur penilaian yang paling rendah dalam survey

IKM adalah kesopanan, kesigapan, kecermatan dan keramahan

petugas dalam memberi layanan . Solusi yang dilakukan adalah

dengan memberikan teguran dan pembinaan terhadap petugas

layanan yang tidak memenuhi kriteria tersebut

Sasaran 2

Terwujudnya Peningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya

adalah sebagai berikut :


1 Prosentase usulan masyarakat yang menjadi skala prioritas

15% 14% 93%

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

tingkat kecamatan di selenggarakan untuk mendapatkan

masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah

kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil

55

KOTA BLITAR


Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas

kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Masukan tersebut

sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan

yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai

dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

pada tahun berikutnya Rencana Pembangunan Kecamatan serta

masukan untuk Renja SKPD Kecamatan. Prosentase usulan

masyarakat yang menjadi skala prioritas menjadi salah satu

indikator keberhasilan dalam perjanjian kinerja pada

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dari

musrenbang yang dilaksanakan dari tingkat kelurahan maka

terdapat 300 usulan dan hasil dalam musrenbang tingkat

kecamatan yang menjadi skala prioritas untuk dibahas dalam

forum SKPD di tingkat kota sebanyak 42 usulan . Capaian untuk

indikator prosentase usulan masyarakat yang menjadi skala

prioritas mencapai 14%.

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasi

indikator sasaran yang kedua adalah sebagai berikut :


1 Prosentase kelurahan yang melaksanakan musrenbag tepat waktU

100% 100% 100%

Berdasarkan surat yang diterima dari Bappeda terkait

pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan

dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan forum SKPD

maka untuk musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan

hendaknya dilaksanakan paling lama minggu ke dua bulan

Pebruari. Jadwal pelaksanaan musrenbang Tahun 2015 tingkat

kelurahan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan

Kepanjenkidul sebagai berikut:

56

KOTA BLITAR


No. Hari/Tanggal Waktu Wilayah

1. Rabu, 04-02 2015 19.00WIB Kel

Kepanjenkidul

2. Jum’at, 30-01 2015 19.00WIB Kel. Kauman

3. Jum’at, 06-02-2015 19.00WIB Kel.Kepanjenlor

4. Jum’at, 06-02-2015 19.00WIB Kel. Bendo

5. Jum’at, 06-02-2015 19.00WIB Kel. Ngadirejo

6. Selasa, 03-02-2015 19.00WIB Kel. Tanggung

7. Selasa 03-02-2015 19.00WIB Kel. Sentul

Dari jadwal pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan

di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul berdasar tabel diatas semua

dilaksanakan sebelum minggu kedua bulan Pebruari sesuai

dengan petunjuk pelaksanaan musrenbang dari Bappeda,

sehingga capaian indikator sasaran yang kedua yakni prosentase

kelurahan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu mencapai

100% sesuai dengan target.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir

pengukuran kinerja diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2015

semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada

visi dan misi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Dalam

pelaksanaan program / kegiatan Kecamatan KepanjenkidulKota

Blitar pada tahun 2015 dengan nilai rata-rata pengukuran kinerja

sebesar 97,52% sehingga masuk dalam kategori Sangat

Berhasil.

Selain itu ada beberapa faktor yang merupakan pendorong

keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam

pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi.

57

KOTA BLITAR


1. Faktor Pendorong :

a. Mekanisme kerja Kecamatan Kepanjenkidul yang

berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada

pembangunan sektoral.

b. Sarana dan prasarana di Kecamatan Kepanjenkidul yang

memadai.

c. Kualitas SDM yang meningkat dibandingkan tahun –

tahun sebelumnya.

d. Adanya partisipasi masyarakat dan lembaga

kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan

e. Adanya penggunaan aplikasi program – program

pengelolaan administrasi seperti administrasi keuangan,

administrasi barang juga administrasi kependudukan.

2. Faktor Penghambat :

a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai

perencanaan dan penelitian serta pengkajian.

b. Tidak adanya pemahaman / persepsi yang sama diantara

aparatur kecamatan dalam memahami peraturan

sehingga berbeda – beda dalam mengintepretasikannya.

c. Sering terjadinya perubahan personil dalam

penatausahaan keuangan dan kegiatan.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara

keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dapat

dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai

58

KOTA BLITAR


hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi

sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2015 Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar didukung dengan anggaran sebesar

Rp. 7.405.957.898 , dengan realisasi anggaran sampai dengan

tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 7.183.999.462 atau

97,52% dengan rincian per program sebagai berikut :

PROGRAM PAGU ANGGARAN

REALISASI CAPAIAN

Program pelayanan administrasi perkantoran

477.332.068 442.973.201 92,80%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

285.652.900 265.219.116 92,87%

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25.801.900 25.516.900 98,90%

Program peningkatan dan pengembangan engelolaan keuangan daerah

58.747.150 64.945.518 110%

Program peningkatan kualitas pelayanan prima pemerintah

283.718.100 278.777.100 98,25%

Program perlindungan konservasi sumber daya alam

26.573.000 26.573.000 100%

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat dan PMKS lainnya

5.096.344.350 4.997523.150 98,06%

Program pengelolaan keragaman

budaya

93.743.850 93.743.850 100%

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

108.669.900 106.684.877 98,17%

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

130.213.500 117.478.500 90,22%

Program pendidikan politik masyarakat

96.425.150 56.450.150 58,54%

59

KOTA BLITAR


Program peningkatan keberdyaan masyarakat

547.466.000 534.660.350 97,66%

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

163.450.000 163.350.000 99,94%

Program pengembangan data/statistic daerah

11.089.950 10.103.750 84,90%

JUMLAH 7.405.957.898 7.183.999.462 97,52%

60

KOTA BLITAR


BAB IV

PENU T U P

A . K e s i m p u l a n

Berdasarakan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi

kinerja dapat disimpulkan bahwa rata – rata capaian kinerja

daerah memperoleh predikat Sangat Berhasil. Nilai tersebut

berasal dari indikator sasaran dalam setiap misi pada tahun 2015

dengan perincian sebagai berikut :

1. Misi I dengan sasaran peningkatan kepercayaan dan

kepuasan masyarakat dalam pelayanan dengan peningkatan

kualitas dan penambahan fasilitas sarana prasarana

pelayanan serta tata kelola pemerintahan dengan nilai

capaian kinerja sasaran sebesar 92,09% masuk kategori

sangat berhasil

2. Misi II dengan sasaran peningkatan keberdayaan masyarakat

dan lembaga organisasi masyarakat dengan menciptakan

suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk

berkembang melalui pemberdayaan masyarakat dan lembaga

organisasi kemasyarakatan dengan nilai capaian kinerja

sasaran sebesar 98,12% masuk kategori sangat berhasil

3. Misi III dengan sasaran Peningkatan ketentraman dan

ketertiban wilayah dengan meningkatkan jalinan kerjasama

dan koordinasi dengan POLRI dan TNI , serta tokoh agama

dan tokoh masyarakat. Dengan nilai capaian kinerja sasaran

sebesar 98,17% masuk kategori sangat berhasil.

B. Saran

Sesuai dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan

terhadap kinerja kegiatan dalam penyelenggaraan program,

kegiatan dan kebijakan daerah selama Tahun Anggaran 2015,

61

KOTA BLITAR


dalam penetapan perencanaan kegiatan kedepan agar dilakukan

dengan lebih cermat, dan merupakan kebutuhan obyektif

masyarakat dan tak kalah pentingnya haruslah didasarkan pada

Renstra SKPD 2016-2021 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

Sehingga dari tahun ke tahun akan terwujud peningkatan

kualitas secara signifikan terhadap penyelenggaraaan tugas –

tugas Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar pada khususnya dan

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar pada

umumnya.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam

LAKIP Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar semoga dapat

memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan

program dan kegiatan pada Kecamatan Kepanjenkidul

Pemerintah Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita,

sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan

untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar

dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota

Blitar.

Blitar, 16 Mei 2016

CAMAT KEPANJENKIDUL

SUHARJOKO, S.Sos.MM Pembina Tk. I

NIP. 19610326 198303 1 009

kecamatan kepanjenkidul jl. ciliwung no 48 …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1392.pdf ·...

Documents