bab i pendahuluan - kecamatan muara · pdf filesatuan kerja perangkat daerah untuk...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)Kecamatan Muara Jawa Tahun 2015 1

A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)

merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut

ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya

adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2013 tentang Aksi

Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi dan Surat Edaran Bupati tentang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kabupaten Kutai

Kartanegara

Dari beberapa peraturan tersebut diatas, setiap Instansi Pemerintah

diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Sistem AKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk

terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen

berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk

mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi

secara efesien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut,

setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategies

Plan), Rencana Kerja (Perfomance Plan), Penetapan Kinerja (Perfomance

Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Perfomance

Accountability Report).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan

Muara Jawa Tahun 2015 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mempertanggung jawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan

BAB I PENDAHULUAN


dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk

memacu perbaikan kinerja Kecamatan Muara Jawa pada tahun mendatang.

B. Kedudukan

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, posisi Camat dalam Pemerintahan :

1. Camat bukan lagi berperan sebagai kepala wilayah (Aparat

dekonsentrasi ).

2. Camat berperan sebagai perangkat daerah dibantu perangkat

Kecamatan

3. Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda dari PNS yang menguasai

tekhnis pemerintahan.

4. Camat memimpin Kecamatan yang membawahi desa dan atau

Kelurahan.

5. Sumber penerimaan Kecamatan berasal dari pemerintah daerah

Kabupaten.

6. Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

C. Kewenangan Camat dalam menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan.

Sesuai dengan kedudukan tersebut di atas maka tugas umum

pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan.

2. Mengkoordinir kegiatan Trantib.

3. Mengkoordinir penerapan Peraturan-Perundangan.

4. Mengkoordinir Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum.

5. Mengkoordinir kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.

6. Membina pemerintahan Desa/Kelurahan.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi tugasnya atau yang

belum mampu dillaksanakan Desa/Kelurahan.


8. Diluar kewenangan atribut, Camat juga memperoleh pelimpahan sebagian

kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Wewenang Camat

Camat dalam malaksanakan sebagian wewenang Bupati yang

dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi :

a. Kewenangan Perijinan

b. Kewenangan Rekomendasi

c. Kewenangan Pembinaan

d. Kewenangan Pengawasan

e. Kewenangan Fasilitasi

f. Kewenangan Penetapan

g. Kewenangan Penyelenggaraan

h. Kewenangan lain yang dilimpahkan

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang

Organisasi Pemerintah Daerah dan perda 14 tahun 2008 tentang Organisasi

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan maka tugas pokoknya adalah

menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan dan melaksanakan

kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani

sebagian urusan Otonomi daerah. (struktur organisasi dan DUK terlampir)


Fungsi dari Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Kecamatan

2. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah

Kecamatan

3. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan

Bangsa

4. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

5. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang

Ketentraman dan Ketertiban Umum

6. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

7. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Sosial dan

Kemasyarakatan

8. Pelaksanaan Penatausahaan Kecamatan

9. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan

10. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

Tugas Pokok dan Fungsinya.

URAIAN TUGAS CAMAT :

a) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina,

mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan.

b) Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dalam bidang tugas umum pemerintahan.

d) Merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang

tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan pemerintahan,

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,

pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan

umum.


e) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja dan Penyusunan Laporan

Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

f) Merumuskan kebijakan operasional dibidang tugas umum

pemerintahan, yang meliputi urusan pada seksi pemerintahan,

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,

pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan

umum.

g) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

h) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat

i) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan

j) Mengkoordinasikan pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan

umum

k) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan

l) Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

m) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa

atau Kelurahan.

n) Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang

meliputi aspek-aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinsi, Pembinaan

Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan

Kewenangan lain yang dilimpahkan mencakup penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku

o) Merencanakan, Mengelola, Mengendalikan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Kewenanganyang dilimpahkan oleh Bupati.


p) Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian program dan Kegiatan

ditingkat kecamatan.

q) Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tahunan Penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan dan penyelenggaraan kewenangan

Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati serta pelaksanaan kegiatan

dibidang tugasnya sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

kepada Bupati

r) Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksaan kegiatan pokok dalam

penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah sebagai bahan Informasi

dan pertanggungjawaban kepada Bupati.

s) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi Teknis dan

Organisasi lain yang menyengkut Bidang Tugas dan Tanggung

Jawabnya

t) Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Stategik serta Kebijakan

Operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan, yang meliputi

urusan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum,

Pemeberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan

pelayanan Umum.

u) Melaksanakan dan Melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas umum tersebut di atas, Camat dibantu

oleh :

Sekretaris Camat mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam tupoksi

sekretaris camat sbb :

a) Menyusun Rencana Kerja Sekertariat Kecamatan sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas

b) Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas

dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas


c) Mengkonsultasikan kegiatan Sekertariat yang bersifat Urgen kepada

Camat

d) Memberikan saran dan masukan kepada Camat tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

e) Melaksanakan ketatausahaan, Tata Naskah Dinas, urusan kearsipan

serta perpustakaan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f) Mengkoordinasikan,menghimpun dan menyusun rencana strategik

serta kebijakan operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan, yang

meliputi urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum,

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan

Pelayanan Umum.

g) Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja Kecamatan

h) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pengisian Blanko Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak-Pajak

Pribadi (LP2P) dilingkungan Kecamatan.

i) Mengkoordinasikan laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Bulanan

Pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai

Kartanegara dan Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara.

j) Menghimpun dan menyampaikan bahan-bahan laporan Penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan

Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

k) Menyiapkan bahan-bahan penyuluhan kepada instansi terkait dan

masyarakat dibidang Dokumentasi dan Informasi.

l) Melakukan Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan unit lain yang

terkait dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas.


m) Menyiapkan Bahan Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Kantor,

Pembinaan Serta Pengembangan Pegawai.

n) Menyelenggarakan proses Administrasi Perijinan Bidang Pelayanan

Pemungutan Pendapatan Daerah yang merupakan pelimpahan

kewenangan dari Bupati

o) Mengkoordinasikan Sub-Sub Bagian yang melaksanakan Urusan

Umum, Kerumahtanggaan, Keuangan dan Kepegawaian dilingkungan

Kecamatan.

p) Mengkoordinasikan Inventarisasi dan Mempersiapkan Urusan

Penghapusan Barang

q) Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas dan Menginventarisasi

Permasalahan Sekertariat serta mencari alternatif pemecahannya.

r) Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evalusi kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesektariatan

s) Melaksanakan dan melaporkan Pelaksanaan Tugas lainnya yang


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Camat dibantu oleh:

Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Memimpin, Membimbing, meneliti dan Menilai Hasil Kerja Bawahan

b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bagian Umum sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas.

c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Umum

berdasarkan skala Prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas

d) Mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Umum yang bersifat Urgen

kepada Sekretaris

e) Memberikan saran dan masukan kepada sekretaris tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

f) Menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan Sub Bagian Umum


g) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi

h) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Kecamatan, meliputi

ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol.

i) Menyiapkan dan mengolah bahan-bahan laporan untuk penyusunan

laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap akhir tahun.

j) Melaksanakan layanan administrasi dalam lingkup Kecamatan.

k) Menyiapkan pelaksanaan pemusnahan arsip yang tidak berlaku.

l) Meneliti dan memeriksa hasil pengetikan dan pengadaan.

m) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan

perlengkapan dan perbekalan.

n) Menyusun, mendistribusikan Rencana Kebutuhan Perlengkapan,

Daftar Inventrasisasi dan Perlengkapan Kantor.

o) Memelihara Kebersihan Kantor dan rumah Jabatan Camat.

p) Melaksanakan Urusan Pengadaan, Inventarisasi dan penghapusan

Barang.

q) Mengevaluasi pelaksanaan tugas menginventarisasi permasalahan di

sub bagian Umum serta mencari alternatif pemecahannya.

r) Menghimpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen pengadaan

barang dilingkungan kecamatan secara sistematis kepada kantor

pengelolaan aset Daerah.

s) Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang


Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut

a) Menyusun rencana Kerja dan Anggaran Sub Bagian Keuangan sebagai

Pedoman pelaksanaan Tugas

b) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Keuangan

berdasarkan Skala Prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan

tugas.


c) Mengkolsutasikan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang bersifat urgen

kepada sekertaris.

d) Memberikan saran dan masukan kepada sekertaris tentang langkah-


e) Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Keuangan.

f) Menyiapkan, mengelola bahan untuk pengambilan kebijakan dan

penganggaran, penatausahaan, akutansi dan pertanggungjawaban

keuangan Kecamatan.

g) Menyusun, mengusulkan dan menganalisasi data dan dokumen

penganggaran, penatausahaan, akutansi dan pertanggungjawaban

keuangan kecamatan.

h) Menyiapkan, mengelola bahan untuk sosialisasi petunjuk tekhnis dan

bahan pembinaan kegiatan penganggaran, penatausahaan, akutansi

dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.

i) Memeriksa, meneliti penyiapan bahan pencairan anggaran oleh

Bendaharawan/Pemegang Kas.

j) Memeriksa, meneliti pelaksanaan pembukuan keuangan oleh

bendaharawan/ pemegang kas.

k) Memeriksa,meneliti penyiapan dan penyusunan laporan

pertanggungjawaban keuangan oleh bendaharawan /pemegang kas.

l) Menghimpun usulan RKA/DPA unit kerja internal Kecamatan sesuai

dengan data yang adaberdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran.

m) Melaksanakan verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan

anggaran Kecamatan.

n) Menyiapkan, mengelola bahan laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kecamatan.

o) Membuat Laporan Keuangan Kecamatan.


p) Melaksanakan dan Melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang


Sub Bagian Kepegawaian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Memimpin, Membimbing, meneliti dan menilai hasil Kerja bawahan.

b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bagian Kepegawaian

sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas.

c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian

Kepegawaian berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam

Pelaksanaan Tugas.

d) Mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian yang bersifat

Urgen kepada Sekertaris.

e) Memberikan saran dan masukan kepada Sekertaris tentang langkah-


f) Menyusn laporan Rekapitulasi daftar hadir bulanan Pegawai untuk

disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai Kartanegara dan

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

g) Menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan Sub Bagian

Kepegawaian.

h) Menghimpun Permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian

Kepegawaian.

i) Mengumpulkan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan

yang berkaitan dengan Bidang Tugas Sub Bagian Kepegawaian

sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas.

j) Menghimpun bahan dan Data untuk perumusan kebijakan terkait

dengan Urusan Kepegawaian dan Diklat.

k) Menghimpun, mengusulkan kelengkapan Administrasi Pengangkatan

CPNS menjadi PNS dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan

Kecamatan sesuai syarat yang ditentukan.

l) Menyiapkan daftar hadir pegawai dilingkungan Kecamatan.


m) Menghimpun, memproses Data dan mengusulkan pemberian

penghargaan, pensiun, pemberian sangsi bagi PNS.

n) Menghimpun, menginventarisir dan mengusulkan permohonan cuti

pegawai dilingkungan Kecamatan.

o) Menyusun Daftar Urut Kepengangkatan dan fasilitasi pembuatan DP3

PNS.

p) Menyusun Daftar Penjagaan dan Mengusulkan Kenaikan Pangkat, Gaji

Berkala serta KP.4 Pegawai dilingkungan Kecamatan

q) Menghimpun dan memfasilitasi pengisian Blanko Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggaran (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak pribadi

(LP2P) dilingkungan Kecamatan.

r) Menghimpun, mengusulkan kelengkapan Administrasi Pembuatan

Asuransi Kesehatan PNS, TASPEN dan TAPERUM.

s) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Memimpin, Membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan

b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi pemerintahan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas.

c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi pemerintahan

berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas.

d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi pemerintahan yang bersifat urgen

kepada Camat melalui Sekertaris.

e) Memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui Sekertaris

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

f) Menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan

umum, pemerintahan Desa/ Kelurahan, Pembinaan bidang Pertanahan

dan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan.


g) Mempersiapkan bahan pembinaan Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil.

h) Menyusun Rencana dan Program Kerja sebagai bahan untuk

melaksanakan kegiatan

i) Mendata, Menghimpun dan mengelola data yang berhubungan dengan

bidang tugasnya.

j) Melaksanakan Administrasi Pertanahan yang menjadi urusan

Kecamatan

k) Menyiapkan Bahan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi

Pemerintahan.

l) Melaksanakan Pembinaan serta peningkatan Kapasitas Pemerintahan

Desa/ Kelurahan.

m) Menyelenggarakan Administrasi Bidang Kependudukan dan Catatan

Sipil serta melakukan Pelaporan

n) Menyelenggarakan Proses Administrasi, Perijinan Bidang Pendaftaran

Kependudukan dan Pertanahan yang merupakan Pelimpahan

kewenangan dari Bupati

o) Memfasilitasi, menganalisis materi Peraturan Desa dan Keputusan

Lurah yang disampaikan kepada Bupati.

p) Menyiapkan bahan dan menyusun Monografi Kecamatan serta

Pembinaan Monografi Desa/Kelurahan.

q) Melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan

Desa dan/ atau Kelurahan.

r) Melaksanakan Pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan Desa,

Badan Permusyawaratan desa (BPD).

s) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa

dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

t) Memfasilitasi penataan maupun perselisihan batas Wilayah antar Desa/

Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan.

u) Memfasilitasi Penyelesaian pengaduan masalah pertanahan.


v) Memfasilitasi penyusunan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepala

Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan.

w) Melaksanakan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil.

x) Menghimpun, Menyusun Data Kependudukan dan Catatan Sipil.

y) Melaksanakan Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil terhadap

Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

z) Melaksanakan dan melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang


Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas sebagai

berikut :

a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan

b) Menyusun Rencana kerja dan Anggaran seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa sebagai pedoman melaksanakan tugas.

c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas.

d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

yang bersifat Urgen kepada Camat melalui Sekretaris.

e) Memberikan Saran dan Masukan kepada Camat melalui Sekretaris

tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

f) Menyusun program kegiatan pembinaan perekonomian Masyarakat

Desa/ Kelurahan, Perbankan, Perkreditan Rakyat, Perkoprasian,

Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil, usaha

Informal dan kehutanan serta peningkatan Produksi dan Distribusi hasil

Produksi.

g) Memfasilitasi, Monitoring, Evaluasi pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan pembangunan Tingkat Desa / Kelurahan dan Kecamatan.


h) Mempersiapkan bahan urusan dalam bidang perindustrian dan

perdagangan, bidang Pertanian, Bidang Kehutanan, bidang Lingkungan

Hidup, bidang Perkoprasian, bidang Pertambangan dan Energi,

Pembinaan Lingkungan Hidup.

i) Memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan

peran serta, prakarsa dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat.

j) Melaksanakan Pengumpulan dan pelaporan Data Kegiatan usaha

Industri kecil, sumber Daya Alam dan sumber Daya manusia sektor

Industri.

k) Melaksanakan pengumpulan, Koordinasi dan Pelaporan data bidang

pertanian.

l) Melakukan koordinasi, Bimbingan dan pemantauan terhadap ketahanan

pangan diwilayah Kecamatan, pengembangan Kelompok Tani dan

kelembagaan Ekonomi Petani, Kelembagaan Kelompok Usaha

Ekonomi Produktif.

m) Monitoring, melaporkan perkembangan harga sembilan bahan pokok

n) Mengkoordinasikan pembinaan, pemantauan dan perlindungan

terhadap koperasi, usaha perkebunan dan Peternakan.

o) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata,

usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata.

p) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data profil Kecamatan dan

Desa, data kegiatan Pembangunan Desa / Kelurahan dan Kecamatan.

q) Menyelenggarakan proses Administrasi Perizinan bidang Pertanian,

Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Pertambangan yang

merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

r) Melaksanakan Pengumpulan dan Pelaporan data Perumahan,

bangunan gedung dan drainase lingkungan.

s) Melakasanakan pengendalian pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana

dan prasarana Lingkungan.


t) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan lokasi daur ulang

sampah (LDUS) dan air bersih Pedesaan.

u) Melaksanakan koordinasi dan Sosialisasi rencana tata ruang.

v) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan Data sumber pencemaran

lingkungan hidup, sumber Daya Alam dan sumber daya buatan, serta

memfasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup.

w) Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan,

rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air.

x) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data penambangan

sumber daya mineral dan energi dan pengambilan air bawah tanah.

y) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan

b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi ketentraman, ketertiban

umum dan linmas sebagai pedoman melaksanakan tugas.

c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi ketentraman,

ketertiban umum dan linmas berdasarkan skala prioritas sebagai

pedoman dalam melaksanakan tugas.

d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi ketentramam, ketertiban umum dan

linmas yang bersifat urgen kepada camat melalui sekertaris.

e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekertaris


f) Mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan

ketertiban umum serta tertib perijinan.

g) Mempersiapkan bahan serta penyelenggaraan pembinaan aparat

penertiban, Polisi Pamong Praja, Linmas Kecamatan dan Linmas Desa/

kelurahan


h) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan

ketertiban, kesatuan bangsa, potensi perlindungan masyarakat dan

penanggulanagan bencana.

i) Menghimpun, menyusun serta mengolah data, melakukan koordinasi

dengan unit lain terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan

ketertiban serta perlindungan masyarakat.

j) Mengatur penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban.

k) Penegakan, pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta

peraturan perundang-undangan lainya.

l) Menyiapkan bahan pembinaan dalam langkah pembauran Kesatuan

Bangsa.

m) Melaksanakan identifikasi potensi masalah ketentraman dan ketertiban

serta upaya pencegahan.

n) Memproses Administrasi, rekomendasi dan perijinan bidang politik

dalam negeri dan Administrasi publik yang merupakan pelimpahan

kewenangan dari Bupati.

o) Menginventarisasi, menyusun dan melaporkan data bidang

ketentraman dan ketertiban serta Linmas.

p) Melakukan upaya prefentip terhadap gangguan ketentraman dan

ketertiban masyarakat.

q) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan

partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya

masyarakat tingkat kecamatan dan mantan anggota organisasi

terlarang.

r) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data WNI ketrurunan dan

WNA.

s) Mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ideologi,

organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan

kerukunan ummat beragama.

t) Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.


u) Melakukan Pencegahan atas pengelolaan sumber daya alam tanpa izin

dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

v) Melakukan pencegahan dan penanggulangan permasalahan kenakalan

remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, Zat adiktif dan

bahan berbahaya.

w) Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset

pemerintah daerah.

x) Melakukan pengawasan dan pengendalian wilayah yang berhubungan

dengan ketentraman dan ketertiban.

y) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penegakan

peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Sebagai berikut :

a) Memimpin, Membimbin, Meneliti dan menilai hasil Kerja Bawahan.

b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial

sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas.

c) Menyusun Sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Kesejahteraan

Sosial berdasarkan Skala Prioritas sebagai Pedoman dalam

Melaksanakan Tugas.

d) Mengkolsutasikan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial yang bersifat

Urgen kepada Camat melalui Sekertaris.

e) Memberikan Saran dan Masukan kepada Camat melalui sekertaris

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan

tugasnya.

f) Mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan

pelayanan serta bantuan sosial, Kepemudaan, Peranan Wanita dan

Olah Raga, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.


g) Mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan

kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan

masyarakat.

h) Menghimpun, menyusun dan mengolah data, menginventarisasi dan

mengevaluasi permasalahan bidang kesejahteraan sosial.

i) Melaksanakan urusan bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan,

kepemudaan, olah raga, peranan wanita, dan kehidupan beragama.

j) Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan, lembaga

swadaya masyarakat (LSM), pemberdayaan lembaga Adat.

k) Mdenyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang ketenaga

kerjaan dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan oleh raga yang

merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati

l) Melaksanakan koordinasi program keluarga berencana (KB).

m) Menghimpun dan menyusun data bantuan sosial dan organisasi sosial

kemasyarakatan.

n) Menyiapkan bahan pembinaan bagi penderita cacat, tuna karya, tuna

wisma, tuna rungu, tuna susila dan panti asuhan.

o) Menyiapkan bahan dan data untuk pengajuan permintaan bantuan bagi

korban bencana serta pendistribusiannya.

p) Menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan

terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan.

q) Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak

terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkotika dan penyandang

masalah sosial.

r) Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan

keperamukaan, karang taruna, organisasi kepemudaaan dan

keolahragaan.

s) Menyiapkan bahan pembinaan serta sosialisasi kesejahteraan keluarga

peranan wanita dan organisasi kewanitaan.


t) Melaksanakan pendataan mengenai angkatan tenaga kerja sebagai

bahan pembinaan tenaga kerja.

u) Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan

penataan penduduk.

v) Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaaan pendidikan

sekolah, maupun luar sekolah dan pendataan sarana dan prasarana

pendidikan.

w) Melaksanakan koordinasi pemberantasan wabah penyakit, imunisasi

balita dan anak sekolah.

x) Melakasanakan koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi,

kegiatan posyandu.

y) Menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan

keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi

pengadaan sarana dan prasarana peribadatan dan krehidupan

beragama.

z) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.

Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

a) Memimpin, membimbing, meneliti hasil kerja bawahan.

b) Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Umum

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pelayanan Umum

berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi pelayanan umum yang bersifat urgen

kepada camat melalui sekretaris.

e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekertaris


f) Menyusun rencana dan pegram seksi pelayanan umum sebagai bahan

untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi


pengelolaan kekayaan, inventarisasi desa/ kelurahan, kebersihan,

sarana dan prasarana umum.

g) Menyusun rencana kerja, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan

perizinan.

h) Mengiventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah dilingkup

kecamatan.

i) Menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang pekerjaan

umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan

kewenangan dari Bupati.

j) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan

pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman.

k) Menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan

kekayaan Desa/ Kelurahan.

l) Menghimpun dan mengolah data potensi wilayah sebagai bahan

perencanaan dan pengembangan wilayah kecamatan.

m) Meneliti dan melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan

perizinan serta menetapkan besaran retribusi.

n) Melakasanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelayanan

perizinan dan non perizinan.

o) Menginventarisasi kantor, rumah dinas, balai desa dan bangunan milik

pemerintah lainnya.

p) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data tanah kas desa dan

kekayaan desa.

q) Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi

daerah.

r) Menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan

keindahan lingkungan.

s) Menghimpun, mengolah data, dan membuat bahan masukan untuk

pengembangan sarana dan prasarana umum.


t) Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan

bangunan

u) Melakukan pemantauan terhadap pembangunan, peningkatan,

pemeliharaan jalan, drainase pedesaan dan pemukiman.

v) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan daerah milik jalan dan

saluran drainase, daerah milik irigasi dan sumber daya air

w) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan pembangunan

jaringan jalan, jembatan dan drainase.

x) Mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan

umum.

y) Melaksanakan pemantauan pembangunan dan pemeliharaan jaringan

irigasi desa, jaringan tersier dan jaringan irigasi sumur pompa.

z) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Camat Muara Jawa selama

tahun 2015. Capaian kinerja (performance result) 2015 tersebut

diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2015 sebagai

tolo ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap

rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola

pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Kantor Camat Muara Jawa

disusun sebagai berikut :

Bab. I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang

penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab. II Perencanaan Kinerja, bab ini menguraikan ringkasan ikhtisar

perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.


Bab III Akuntabilitas Kinerja,

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja dengan membandingkan target dengan realisasi tahun ini,

membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

serta membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan rencana

strategis organisasi.

Hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang telah

dilakukan. Serta analisis program kegiatan yang menunjang

keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menjelaskan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan umum dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Kantor Camat Muara Jawa tahun 2015 dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang

akan datang.


A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Jawa

Kabupaten Kutai Kartanegara yang berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Sasaran-sasaran strategis tersebut sebagai implementasi dari visi dan misi

Kantor Camat Muara Jawa yang ditetapkan sebagai berikut :

Visi

Rumusan visi dan misi Kantor Camat Muara Jawa mengacu pada visi dan

misi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus pada tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan, maka visi Kantor Camat Muara Jawa

ditetapkan sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN KECAMATAN MUARA JAWA TERDEPAN DALAM

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Kantor Camat Muara

Jawa yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menyelenggarakan pelayanan yang bertanggungjawab, transparan,

akuntabel dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan pembinaan sosialisasi dan koordinasi bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


3. Menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan potensi

pendapatan asli daerah.

4. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan institusi dalam

upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.

5. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kedisiplinan dan

profesionalisme aparatur.

Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahun. Kantor Camat Muara Jawa memahami apa

yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan

misinya untuk kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun kedepan,

dengan diformulasikanya tujuan strategis dan mempertimbangkan

sumber daya serta kemampuan yang dimiliki. Dengan merumuskan

tujuan strategis, Kantor Camat Muara Jawa dapat mengukur sejauh mana

visi dan misi organisasi telah dicapai, dalam rangka mendukung

pencapaian visi dan misi pembangunan secara berkelanjutan. Agar dapat

diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya,

maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja

(performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan strategis tersebut

diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya program, rencana kerja, dan anggaran bidang

administrasi pemerintahan umum Tahun 2015.

2. Tertibnya administrasi Penatausahaan Keuangan, Anggaran dan

Perbendaharaan.


3. Meningkatnya pembinaan administrasi kepegawaian dan

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

4. Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung aparatur.

5. Terwujudnya redormasi birokrasi serta meningkatkan partisipasi

dalam proses perencanaan pembangunan.

6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui PATEN.

7. Meningkatkan ketaatan aparatur terhadap peraturan perundang-

undangan disegala bidang.

Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, sasaran yang ingin

dicapai adalah :

1. Terlaksananya Fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan serta menumbuhkan

kepercayaan Masyarakat melalui pelayanan yang prima (Excellent

Service).

Program

Kecamatan Muara Jawa pada tahun anggaran 2015

melaksanakan beberapa program sebagai berikut :

Kode Program

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

30. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

32. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

36. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Perencanaan Pembangunan.

Kebijakan

Untuk melaksanakan program-program tersebut, kebijakan yang

ditetapkan adalah :

1. Peningkatan Standart Kualitas dan Mutu Pelayanan;

2. Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP).

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

4. Penyediaan wadah informasi dan komunikasi publik dalam rangka

penyeleggaraan undang-undang transparansi publik.

5. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur.

6. Peningkatan Disiplin dan Profesionalisme Aparatur.

7. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap kinerja pegawai dan

menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara

berjenjang.

B. Rencana Kinerja

Rencana kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan

tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan

sarsaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil proses

penetapan kegiatan ini diwujudkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)


yang berisi sasaran, program kegiatan prioritas dan target yang akan

dilaksanakan pada tahun mendatang sebagai dasar menghitung prakiraan

alokasi anggaran dalam APBD. Selanjutnya untuk menjabarkan rencana

tersebut SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yang

memuat rencana induk dalam bentuk program dan kegiatan menjadi suatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sebagai komitmen yang

akan dicapai (targeting setting) dalam waktu tertentu.

Selain itu, sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu

program kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Renstra-

SKPD juga terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam

perencanaan anggaran, yaitu :

1. Perencanaan anggaran hendaknya berkaitan langsung dengan tujuan

dan sasaran yang hendak dicapai.

2. Adanya keterpaduan, konsistensi, dan singkronisasi antara perencanaan

dengan penganggaran.

3. Dapat menyesuaikan keadaan dilapangan pada saat dilaksanakan

sehingga rencana bersifat fleksibel.

4. Perhitungan yang cermat terhadap kemungkinan resiko yang akan terjadi

ketika pelaksanaan kegiatan.

5. Rencana kinerja memuat petunjuk yang jelas tentang penjabaran yang

lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

Mendasari hal tersebut, Nampak bahwa menyusun rencana

merupakan kegiatan intelektual bersifat perspektif yang mengandung arti

suatu rencana yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang harus

mempertimbangkan berbagai hal diantaranya persepsi yang jelas kedepan

yang diinginkan oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu, sehingga SKPD

yang akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan

mempunyai perhitungan yang cermat dan tepat tentang kendala dan resiko

yang mungkin terjadi serta upaya minimalisasi berbagai factor ketidakpastian


dengan berbagai dampak negatif dan petunjuk yang jelas tentang penjabaran

lebih lanjut dari rencana program kerja.

Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan ini perlu adanya

pola piker komperhensif yang mampu memproyeksikan program apa yang

akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, siapa yang terlibat sarana dan

prasarana apa yang diperlukan serta berapa anggaran yang dibutuhkan

pada masing-masing kegiatan.

Selanjutnya untuk membantu kelancaran proses penyusunan program

kegiatan dan anggaran perlu dilakukan pemilahan antara program prioritas

dengan program regular. Sebagai ilustrasi, berikut kami ilustrasikan rencana

kinerja prioritas Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara :

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target

Terlaksananya Fungsi

Kecamatan dalam

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan serta

menumbuhkan

kepercayaan

Masyarakat melalui

pelayanan yang prima

(Excellent Service).

Persentase Ketertiban administrasi surat

menyurat.

100%

Menurunnya Jumlah kasus-kasus di bidang

pertanahan.

100%

Persentase Pelaksanaan Pembangunan

Infrastruktur di Kecamatan.

100%

Presentase sarana dan prasarana yang

dipelihara dalam rangka mendukung

kegiatan operasional SKPD.

100%

Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan tepat waktu.

2 Dok

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap

Pelayanan kami melalui PATEN Excellent.

100%


C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang

akan dicapai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam penetapan

kinerja sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program dan

kegiatan untuk mendukung pencapaian visi, misi SKPD. Perjanjian Kinerja ini

disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang

merupakan penjabaran Perda APBD Tahun 2015.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan

diwujudkan oleh SKPD dalam suatu masa atau waktu tertentu dengan

mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada. Secara rinci

perjanjian kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2015 meliputi :

Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Target Program Anggaran

Terlaksananya

Fungsi

Kecamatan dalam

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan

serta

menumbuhkan

kepercayaan

Masyarakat

melalui pelayanan

yang prima

Persentase

Ketersediaan

administrasi surat

menyurat.

100% Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1,644,824,030

Persentase

Pelaksanaan

Pembangunan

Infrastruktur di

Kecamatan

100% Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Infrastruktur

6,280,000,000

Presentase sarana

dan prasarana yang

dipelihara dalam

rangka mendukung

100% Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

448,501,530


(Excellent

Service).

kegiatan

operasional SKPD.

Tersusunya

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan Tepat

waktu.

2 dok Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.

12,050,000

Tingkat Kepuasan

Masyarakat

terhadap

Pelayanan kami

melalui PATEN

Excellent.


Kualitas Pelayanan Publik.

92,000,000

Tingkat Serapan

aspirasi Masarakat

dalam bidang

pembangunan


Partisipasi Masyarakat

dalam membangun desa.

21,525,000


Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumber daya pelaksanaan kebijakan program yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas yang

memadai. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk

melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan

kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Kecamatan Muara Jawa.

Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu factor

penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa

masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja

pemerintahan dengan mengacu pada dinamika kebutuhan Masyarakat.

Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan proses

perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan

untuk lebih transparan dan clean governance. Penilaian kinerja juga tidak

terlepas dari kegiatan mengolah data input menjadi output dan outcome yang

menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai

manfaat kepada Masyarakat.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program

kegiatan suatu SKPD pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, visi dan misi

Kecamatan Muara Jawa. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi. Tingkat capaian

kinerja masing-masing indikator kinerja utama 6 (enam) program dan 27

(dua pulub tujuh) kegiatan dapat dilustrasikan sebagai berikut :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Sasaran Indikator Kinerja Utama Target

2015

Capaian

2015

Terlaksananya Fungsi

Kecamatan dalam

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan serta

menumbuhkan

kepercayaan

Masyarakat melalui

pelayanan yang prima

(Excellent Service).

Persentase Ketertiban administrasi

surat menyurat.

100% 90%

Persentase Partisipasi Masyarakat

dalam membangun desa

100% 85%

Persentase Pelaksanaan

Pembangunan Infrastruktur di

Kecamatan.

100% 90%

Presentase sarana dan prasarana

yang dipelihara dalam rangka

mendukung kegiatan operasional

SKPD.

100% 100%

Tersusunya Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan tepat waktu.

2 Dok 2 dok

Tingkat Kepuasan Masyarakat

terhadap Pelayanan kami melalui

PATEN Keliling.

100% 100%

Dari tabel capaian kinerja diatas, secara umum tingkat keberhasilan kinerja

Kecamatan Muara Jawa telah mendekati harapan yang telah ditetapkan, hal ini

belum optimal memang kalau dilihat dari target capaian yang ditetapkan dalam

perjanjian kinerja, akan tetapi data ini bisa kami jadikan bahan evaluasi untuk

perbaikan disegala bidang.


B. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan sebagai upaya untuk mendukung

pencapaian indikator kinerja kegiatan dan untuk memberikan penjelasan

terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan keberhasilan serta mencari

solusi alternative untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan suatu

program atau kegiatan dengan cara membandingkan persentase capaian

Indikator Kinerja Utama pada tahun anggaran 2015 dengan tahun

anggaran sebelumnya. Selain itu, evaluasi kinerja ini juga mempunyai

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan capaian realisasi,

kemajuan serta kendala yang terjadi dalam rangka instropeksi dan

perbaikan dalam menyususn perencanaan program dan anggaran serta

pelaksanaannya dimasa yang akan datang. Hasil evaluasi kinerja

Kecamatan Muara Jawa tahun 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terlaksananya Fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan administrasi

pemerintahan.

Keberhasilan sasaran strategis pada kegiatan ini diukur melalui 2 Indikator

Kinerja Utama yang di dukung oleh 2 (dua) program yaitu Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, adapun

target dan realisasi dapat kami jabarkan sebagai berikut :

Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Target

2015

Capaian

2015

Hambatan dan

Antisipasi

Analisis

Capaian

Terlaksananya

Fungsi Kecamatan

dalam

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

Persentase

Ketertiban

administrasi surat

menyurat.

100% 90% Belum adanya

aplikasi surat

menyurat

sehingga masih

menggunakan

system manual.

Target belum

tercapai

optimal , 2016

diupayakan

ada system


surat

menyurat.

Menurunnya

Jumlah kasus-

kasus

kedisiplinan

pegawai.

100% 85% Belum

diberlakukanya

system e-

kinerja, hanya

menggunakan

absensi finger

Target belum

tercapai

optimal, 2016

absensi

online

Tersusunya

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan tepat

waktu.

2 Dok 2 dok - Target

Tercapai

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di

Kecamatan.


Kinerja Utama yang di dukung oleh Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Infrastruktur di Kecamatan dengan , adapun target dan realisasi

dapat kami jabarkan sebagai berikut :

Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Target

2015

Capaian

2015

Hambatan dan

Antisipasi

Analisis

Capaian

Terlaksananya

Fungsi Kecamatan

dalam

Pembangunan

Persentase

Pelaksanaan

Pembangunan

Infrastruktur di

Kecamatan

100% 100% Kurangnya

pengawasan

terhadap

kualitas

pekerjaan.

Target

Tercapai


Presentase

sarana dan

prasarana yang

dipelihara dalam

rangka

mendukung

kegiatan

operasional

SKPD.

100% 100% - Target

Tercapai

Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat yang Prima melalui

PATEN Keliling.


Kinerja Utama yang di dukung oleh Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Masyarakat, adapun target dan realisasi dapat kami jabarkan

sebagai berikut :

Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Target

2015

Capaian

2015

Hambatan dan

Antisipasi

Analisis

Capaian

Terlaksananya

Fungsi Kecamatan

dalam Pelayanan

Prima Kepada

Masyarakat

Tingkat

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

Pelayanan kami

melalui PATEN

Keliling.

100% 86% Kendaraan

Operasional dan

Peralatan

kurang

memadai.

Target 2016

akan

diperbaiki

Selanjutnya , terkait dengan realisasi belanja Kecamatan Muara Jawa

Tahun anggaran 2015, secara umum menunjukan bahwa capaian keberhasilan

atas pelaksanaan program kegiatan dapat dikategorikan telah sesuai dengan


sasaran dan target yang direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa

kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

1. Aspek Perencanaan

a. Pola piker dalam menyusun perencanaan anggaran masih bersifat

rutinitas dan belum visioner yang didasarkan pada kebutuhan riil dan

hasil analisa.

b. Perencanaan program dan kegiatan masih bersifat parsial dan sektoral

c. Adanya program atau kegiatan baru yang pelaksanaannya muncul pada

tahun anggaran berjalan, sehingga ada kesan tidak terencana dan

berdampak adanya revisi, penyesuaian kode rekening belanja dan

pembebanan anggaran.

2. Aspek Pelaksanaan

a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan

kemampuan dibidang perencanaan anggaran, program kegiatan serta

pengelolaan keuangan dan asset daerah.

b. Adanya kebijakan atau regulasi rasionalisasi anggaran pada tahun

berjalan semester I, yang berdampak tidak terlaksananya beberapa

kegiatan.

c. Masih banyak perbedaan persepsi terhadap prosedur pelaksanaan

kegiatan yang berdampak adanya multi tafsir terhadap peraturan

perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan.

3. Aspek Penatausahaan

a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan

kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah.

b. Masih adanya penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi yang baru

sehingga banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh

SKPD.

c. Belum adanya komitmen bersama dalam melaksanakan regulasi yang

ada sehingga menghambat proses pengambilan keputusan.


C. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban

mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan

keuangan yang berlaku meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran

uang SKPD. Sedangkan instrument utama akuntabilitas keuangan adalah

anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik

sehingga Nampak proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan

untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan

operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan ketentuan

tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Muara Jawa dari

alokasi anggaran Rp. 8.524.300.560,- terealisasi sebesar Rp.

8.396.917.314,00 atau sekitar 98,51% belum termasuk belanja gaji dan

tunjangan pegawai. LRA terlampir.


A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Muara

Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 merupakan salah satu

bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja

(TAPKIN) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin

dan wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun

anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada

seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai untuk

mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selain itu, penyusunan LAKIP ini

juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja

suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat

dijadikan input terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran,

penyusunan program kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi Kecamatan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan

Muara Jawa pada Tahun 2015 berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat

dari persentase capaian output kegiatan 98,51% dengan penyerapan

anggaran sebesar Rp. 8.396.917.314,-. Output dan serapan anggaran ini

didukung oleh 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase Ketertiban administrasi surat menyurat.

2. Menurunnya tingkat ketidak disiplinan Pegawai.

3. Persentase Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan.

BAB IV P E N U T U P


4. Presentase sarana dan prasarana yang dipelihara dalam rangka

mendukung kegiatan operasional SKPD.

5. Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu.

6. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kami melalui

PATEN Keliling.

B. Saran

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain karena

rahmat dan ridho Allah SWT dan dukungan semua pihak, kerjasama antar

bagian serta partisipasi seluruh pegawai Kantor Camat Muara Jawa. Selain

keberhasilan yang telah dicapai, tentunya tidak dipungkiri masih terdapat

beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu

diperbaiki kedepan, antara lain penempatan sumber daya manusia sesuai

dengan kompetensi, peningkatan sumber daya tenaga ahli dan

peningkatan sarana pendukung. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan

untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun-tahun mendatang

perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dibidang administrasi

pemerintah dan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

2. Meningkatkan fungsi kontrol melalui penerapan SPIP yang baik dan

tepat.

3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur.

4. Meningkatkan disiplin pegawai.

5. Menerapkan reward dan punishment terhadap hasil evaluasi kinerja

pegawai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kecamatan Muara Jawa Tahun 2015, dengan harapan dapat dijadikan bahan

koreksi dan instropeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan


kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Muara Jawa, 20 Januari 2016

Camat Muara Jawa

AHMAD JUNAIDI, A.Ma.Pd

Nip. 19720224 199203 1 006


INDIKATOR KEBERHASILAN KINERJA

KECAMATAN MUARA JAWA TAHUN 2015

1. Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan.

Sistem Informasi Managemen Surat

Sistem Pemetaan Batas Tanah by GPS.


2. Bidang Pelayanan Publik


3. Bidang Reformasi Birokrasi

JUARA I The best Performance PATEN

JUARA I Gelar Managemen Perubahan

bab i pendahuluan - kecamatan muara · pdf filesatuan kerja perangkat daerah untuk...

Documents