jurnal mimbar teori edward(2)

7/23/2019 Jurnal Mimbar Teori Edward(2)

http://slidepdf.com/reader/full/jurnal-mimbar-teori-edward2 1/11

MIMBAR

JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK

April – Juni 2013 ISSN : 2252-5270 Volume 2 No.2

0



MIMBAR



1



MIMBAR



2

Analisis Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil Dan

Menengah Di Kabupaten Bengkulu Utara

Oleh:Edi Darmawi, S.Sos., M.Si

AbstrakAnalisis Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Di Kabupaten Bengkulu Utara

Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada keberhasilan pengembangan industri kecil

dan menengah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang

ditinjau dari wilayah kerja di Disperindag Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan utama penelitian

ini adalah untuk mengetahui keberhasilan pengembangan industri kecil dan menengah di

kabupaten Bengkulu Utara. Keberhasilan pengembangan industri kecil dan menengah di

Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2010-2012 diamati dengan menggunakan teori Edward III(1980 : 10-11) yang mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut meliputi :

Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian deskriptif

kualitatif. Penentuan informan menggunakan metode purposive menurut pendapat Moleong,

(2000) metode purposive menghendaki seorang peneliti memilih informan yang dianggap tahu

(key infoman) dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui

masalahnya secara mendalam. Dalam metode yang digunakan untuk menganalisis dengan melihatempat tahapan tersebut terdiri atas: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti simpulkan bahwa tingkat keberhasilan

pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Bengkulu Utara masih terhambat, hal

ini dikarenakan antara lain : Belum terjalin komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan

(bupati) dengan pelaksana di lapangan (pejabat dan staf instansi terkait) dan pengelola industri

kecil dan menengah. Rendahnya kualitas pejabat dan staf Badan Perencanaan Daerah serta

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar menghambat evaluasi pelaksanaan program

kegiatan pengembangan industri dan menengah dalam memberikan pelayanan publik. Hambatan

ini juga ditambah dengan kurang tersedianya sarana kerja yaitu internet dan komputer untuk

memberikan pelayanan secara on-line dan memberikan informasi kepada masyarakat luas secara

cepat dan tepat. Sikap pejabat terkait cenderung mempertimbangan kepentingan politik daripada

kemampuan dan profesionalitas. Selanjutnya, perubahan struktur birokrasi dan perubahan tugas

pokok dan fungsi instansi menjadikan unit kerja kurang fokus dalam menjalankan

kewenangannya.

Keywords: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

A. Pendahuluan

Struktur perekonomian Indonesiasebenarnya berbasis agraria, namun dalam

perkembangannya telah bergeser ataumengalami perubahan menjadi negara yang

basis perekonomiannya industri, khususnyaindustri manufaktur. Namun proses

perkembangan perekonomian Indonesia telahmengalami stagnansi setelah krisis ekonomiyang melilit tajam.

Secara historis, industrialisasi diIndonesia sebenarnya telah dimulai padamasa penjajahan Belanda, tepatnya setelahadanya sistem tanam paksa (cultivation

system) pada 1830-an. Pada periode ini,sejumlah industri seperti industri makanandan minuman, tekstil dan rokok kretek telahditemukan. Meskipun demikian, Pangestudan Sato (1997:xi) berpendapat bahwaindustrialisasi modern di Indonesia dimulaiketika presiden Soeharto berkuasa pada

pertengahan 1960- an. Pemerintah Orde Baru



MIMBAR



3

secara sengaja bermaksud merombak strukturekonomi Indonesia, dari yang berbasis padasektor pertanian ke yang berbasis pada sektorindustri.

Usaha pemerintah Orde Baru memangtidak sia-sia, telah terjadi transformasi yangcukup besar struktur ekonomi Indonesia.Pada 1960-an misalnya, sumbangan sektor

pertanian kepada GDP masih mencapai 53 persen. Pada awal 1990-an, sumbangansektor pertanian kepada GDP turun menjadi19 persen. Sebaliknya, sumbangan sektorindustri manufaktur mengalami pelonjakansampai tiga kali lipat, yakni dari hanya 8

persen mencapai 24 persen pada kurun waktuyang sama (Aswicahyono, 1997:2; Hill,2000:5).

Kemunculan industri kecil menengahmerupakan efek lain dari adanya industri-industri besar. Sampai tahun 2000-an,kelompok industri yang terkatagori mikro,kecil dan menengah tergolong yang paling

besar di Indonesia. Industri kecil menengahmuncul karena adanya sumber daya manusiadan sumber daya alam Indonesia yangmendukung. Begitu pula dengan Industrikecil, menengah di Kabupaten BengkuluUtara cenderung muncul karena adanyasumber daya alam yang dapat digali dan

potensial.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan(Disperindag) Kabupaten Bengkulu Utaramerupakan motor penggerak dalam membina

pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) diBengkulu Utara. Beragam hasil karya industrikecil terus dipupuk agar berkembang demimenumbuh kembangkan ekonomimasyarakat. Seperti usaha gula aren,

pembuatan kerajinan kayu, dan kelompok pembuat kerupuk opak, masih banyak lagi jenis usaha kecil menengah yang perlumendapat perhatian khusus dari pemerintahagar dapat terus berkembang dan menopang

kehidupan perekonomian rakyat BengkuluUtara.UKM harus memiliki Tanda Daftar

Industrai (TDI). Industri Kecil yang wajibmemiliki TDI (Tanda Daftar Industri)meliputi jenis industri yang tercantum dalamLampiran huruf D Peraturan MenteriPerindustrian Nomor 07/MIND/PER/5/2005dan atau perubahannya, dengan nilai investasi

perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pengurusan TDI merupakan bagian

dari tugas Bidang Industri pada Disperindag

Kabupaten Bengkulu Utara. Tidak semua pelaku UKM di Kabupaten Bengkulu Utaramengerti dan memahami pentingnya TDI

bagi perkembangan usahanya, oleh sebab itu peneliti tertarik mengangkat judul “ Analisis

Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil

Menengah Kabupaten Bengkulu Utara (Studi

Pada Tahun 2010-2012)”.

B. Landasan Teoritis

1. Kebijakan Publik

Pengkajian atau penganalisaankebijakan dalam studi administrasi publik

perlu kiranya meninjau pengertian kebijakan publik yang bermacam-macam pengertiannya. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Wahab, 1997:2) :

“kebijakan publik diartikan sebagai

pedoman untuk bertindak. Dalammaknanya seperti itu mungkin berupadeklarasi mengenai dasar pedoman

bertindak, suatu arah tindakan tertentusuatu program mengenai aktifitas-aktitastertentu atau suatu rencana. Jadi istilahkebijaksanaan lebih sering dan secara luasdipergunakan dalam kaitannya dengankegiatan-kegiatan pemerintah serta

perilaku negara pada umumnya”

Maka tidak salah apabila Dye, (dalamWinarno, 2002:15) mengatakan bahwakebijakan publik adalah apapun yang dipilih

pemerintah untuk dilakukan atau tidakdilakukan. Senada dengan definisi Dye,Easton, (dalam Islamy, 1997:19-20)menegaskan bahwa hanya pemerintahlahyang secara sah dapat berbuat sesuatu padamasyarakatnya dan pilihan melakukansesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk

pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat(“The Autorititative Allocatiion of Values forthe Whole Society”).

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakantahap yang sangat krusial dalam proseskebijakan publik. Suatu program kebijakanharus di implementasikan agar mempunyaidampak atau tujuan yang diinginkan(Winarno, 2002 : 101). Dalam pengertianyang luas, implementasi kebijakanmerupakan alat administrasi hukum di mana

berbagai aktor, organisasi, prosedur, danteknik yang bekerja bersama-sama untuk

menjalankan kebijakan guna meraih dampakatau tujuan yang diinginkan. Maka Van



MIMBAR



4

Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakansebagai:

”Tindakan-tindakan yang dilakukan olehindividu (atau kelompok) pemerintahmaupun swasta yang diarahkan untukmencapai tujuan-tujuan yang telahditetapkan dalam keputusan-keputusankebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakanini mencakup usaha-usaha untukmengubah keputusan-keputusan menjaditindakan-tindakan operasional dalamkurun waktu tertentu maupun dalamrangka melanjutkan usaha-usaha untukmencapai perubahan-perubahan besar dankecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian,tahap implementasi terjadi hanya setelahundang-undang ditetapkan dan danadisediakan untuk membiayaiimplementasi tersebut”.

Edward III (1980 : 10-11) mengajukanempat faktor atau variabel yang berpengaruhterhadap keberhasilan atau kegagalanimplementasi kebijakan. Empat variabel tadimeliputi communication, resource,

dispotition and bureaucratis structure.

1. Komunikasi

Setiap kebijakan publik harusmempunyai standar dan tujuan yang jelas,agar bisa dilaksanakan dengan efektif.Dalam implementasi menurut Edward III(1980 : 10), komunikasi mempunyi peranan

penting tidak hanya bagi para implementator,tapi juga bagi para “policy maker” karena

bagaimanapun juga dalam implementasi yangefektif, komunikasi harus jelas dan tegas,untuk menghindari kebingungan diantara

para pelaksana sebagai akibat adanyakelonggaran dalam menafsirkan kebijakan-kebijakan tersebut. Ketetapan dan keakuratan

informasi kebijakan menjadi tujuan yangsebenarnya ingin dicapai dari satuimplementasi kebijakan, sehingga hasilnyasesuai dangan yang diharapkan.

Selain itu komunikasi dua arah sangat penting antara para pembuat kebijakandengan pelaksana kebijakan. Dengandemikian prospek implementasi yang efektifsangat ditentukan oleh kejelasan denganmana standar dan tujuan ditetapkan dandikomunikasikan dengan pelaksana secarakonsisten dan akurat (accuracy and

consistency).

2. Sumber Daya

Edward III (1980 : 10-11)mengemukakan faktor sumber daya inimempunyai peranan penting dalam meng-implementasikan kebijakan. Karena

bagaimanapun jelas dan konsistennyaketentuan atau aturan-aturan serta akuratnyakomunikasi yang disampaikan, bila sumberdaya tidak tersedia untuk memperlancarimplementasi kebijakan, maka suatuimplementasi kebijakan akan mengalamikegagalan.

Sumber daya yang dimaksud antaralain mencakup, staff yang harus mempunyaikeahlian dan kemampuan untukmelaksanakan tugas, perintah dan anjuranatasan/pimpinan. Selain itu harus adaketetapan atau kelayakan antara jumlah stafyang dibutuhkan. Keahlian yang dimilikiharus sesuai dengan tugas yang akandikerjakan, dana untuk membiayaiimplementasi tersebut, informasi yangrelevan dan cukup tentang caramengimplementasikan suatu kebijakan sertakesanggupan dari berbagai pihak yangterlibat dalam implementasi kebijakantersebut. Kewenangan dan fasilitas juga

penting dalam implementasi kebijakansehingga hasilnya sesuai dengan yangdikehendaki.

3.

DisposisiDisposisi dalam implementasikebijakan publik ini diartikan oleh Edward III(1980 : 11) sebagai kecenderungan,keinginan atau kesepakatan para pelaksana(implementator) untuk melaksanakankebijakan. Jika ingin berhasil secara efektifdan efisien, para pelaksana tidak hanya harusmengetahui apa yang harus dilakukan danmempunyai kemampuan untuk melakukankebijakan itu, tetapi mereka harusmempunyai kemauan dan keleluasaan karenakompleknya kebijakan yang akan di

implementasikan.Van Meter dan Van Horn, (1975 : 472)sedikit berbeda dalam mengomentaridisposisi ini, selain variabel-variabel diatas,maka disposisi masih harus disaring (be

filtered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana, dalam batas mana kebijakan itudilaksanakan.

4. Struktur Birokrasi

Ketidakefisienan struktur birokrasi(deficiences in bureucratie structure) menjadifaktor penting dan mempengaruhikeberhasilan atau kegagalan implementasi

kebijakan, Edward III, (1980 : 11). Struktur



MIMBAR



5

organisasi ini mencakup aspek-aspek seperti :struktur organisasi, pembagian kewenangan,hubungan antar unit-unit organisasi didalamorganisasi itu sendiri dan hubungan antaraorganisasi dengan organisasi luar.

Empat faktor atau variabel yangmempengaruhi implementasi kebijakan tadi,saling berinteraksi satu sama lain dan

berpengaruh langsung terhadap implementasikebijakan. Sedang pengaruh tidak langsungyaitu melalui dampak satu sama lain.

Berdasarkan definisi diatas makaimplementasi berkenaan dengan berbagaikegiatan yang diiarahkan pada realisasi

program, Gordon, 1986 (dalam Keban,2004;72). Dalam hal ini menurut Keban(2004; 72-73) administrator mengatur caramengorganisir, yaitu mengatur sumber daya,unit-unit, dan metode-metode untukmelaksanakan program, melakukaninterpretasi berkenaan denganmenterjemahkan bahasa atau istilah-istilah

program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima danfeasible. Menerapkan atau memberikan

pelayanan rutin, melakukakan pembayaran- pembayaran, guna merealisasi tujuan-tujuan program.

3.

Industri Kecil dan Menengaha. Industri Kecil

Badan Pusat Statistik mendefiniskanUsaha Mikro sebagai usaha yang memilikitenaga kerja lebih dari 4 orang. SedangkanUsaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha

produktif yang berskala kecil dan memenuhikriteria kekayaan bersih paling banyakRp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha atau memiliki hasil penjualan paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah) per tahun serta dapat menerima kreditdari bank maksimal di atas Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai denganRp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).World Bank mendefinisikan Usaha Kecil atauSmall Enterprise, dengan kriteria: Jumlahkaryawan kurang dari 30 orang; Pendapatansetahun tidak melebihi $ 3 juta; Jumlah asettidak melebihi $ 3 juta.

Namun demikian pengertian terbarumengenai Usaha Kecil menurutUndangUndang Nomor 20 tahun 2008 adalahusaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaanyang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dariusaha menengah atau usaha besar yangmemiliki kekayaan bersih lebih dariRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)sampai dengan paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha; atau mememiliki hasil penjualantahunan lebih dari Rp.300.000.000,00(tigaratus juta rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta rupiah).

b. Usaha Menengah

Pengertian Usaha Menengah menurutBadan Pusat Statistik adalah usaha yangmemiliki tenaga kerja antara 20 orang hingga99 orang. Sedangkan Usaha Menengahsebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun1998 adalah usaha bersifat produktif yangmemenuhi kriteria kekayaan usaha bersihlebih besar dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyaksebesar Rp.10.000.000.000,00, (sepuluhmilyar rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha serta dapat menerimakredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) s/dRp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).World Bank mendefinisikan Usaha

Menengah atau Medium Enterprise adalahusaha dengan kriteria : Jumlah karyawanmaksimal 300 orang; Pendapatan setahunhingga sejumlah $ 15 juta; Jumlah asethingga sejumlah $ 15 juta Sedangkan

pengertian Usaha Menengah menurutUndang-Undang Nomor 20 tahun 2008adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang

perseorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataumenjadi bagian baik langsung maupun tidaklangsung dengan Usaha Kecil atau usaha

besar yang memiliki kekayaan bersih lebihdari Rp.500.000.000,00 (lima ratus jutaupiah) sampai dengan paling banyakRp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyarrupiah) tidak termasuk tanah dan bangunantempat usaha; atau memiliki hasil penjualantahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (duamilyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima

puluh milyar rupiah).



MIMBAR



6

4. Asumsi Keberhasilan Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

Kabupaten Bengkulu Utara

Keberhasilan pengembangan industrikecil dan menengah di Kabupaten BengkuluUtara pada tahun 2010-2012 diamati denganmenggunakan teori Edward III (1980 : 10-11)yang mengajukan empat faktor atau variabelyang berpengaruh terhadap keberhasilan ataukegagalan implementasi kebijakan. Empatvariabel tersebut meliputi :a. Komunikasi

b. Sumber daya

c. Disposisi d. Struktur birokrasi.

C. Metodologi Penelitian

Desain penelitian yang digunakandalam penelitian ini yaitu desain penelitiandeskriptif kualitatif. Pada penelitian ini akanmembahas keberhasilan pengembanganindustry kecil dan menengah di KabupatenBengkulu Utara. Lokasi penelitian inidiadakan berada di Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.

Instrumen penelitian mengenai kajiankarakteristik perilaku yang digambarkandalam skema sebagai berikut :1. Komunikasi

a. Kejelasan standar dan tujuan

b.

Ketepatan dan keakuratan informasi. c. Konsistensi.

2. Sumber Dayaa. Staff yang cukup dan mempunyai

keahlian dan kemampuanmelaksanakan tugas

b. Kecukupan danac. informasi yang relevan dan cukupd. Kewenangan dan fasilitas

3. DisposisiKecenderungan, keinginan ataukesepakatan para pelaksana(implementator) untuk melaksanakankebijakan.

4. Struktur Birokrasia. struktur organisasi,

b. pembagian kewenangan,c. hubungan antar unit-unit organisasi

didalam organisasi itu sendiri danhubungan antara organisasi denganorganisasi luar.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pengusaha kecil dan menengah dan pegawaiDisperindag Kabupaten Bengkulu Utara.Sampel dalam penelitian ini selanjutnya akan

disebut sebagai informan tidak ditentukan jumlahnya dan tidak menganut azas

representatif melaui sistem presentase dari populasi karena yang lebih dipentingkanadalah aspek kedalaman dan keluasan data.Oleh karena itu, penentuan informanmenggunakan metode purposive menurut

pendapat Moleong, (2000) metode purposive

menghendaki seorang peneliti memilihinforman yang dianggap tahu (key infoman)dan dapat dipercaya untuk menjadi sumberdata yang mantap dan mengetahuimasalahnya secara mendalam.

Dalam pengumpulan data penulismenggunakan teknik, dengan melakukan,wawancara, dokumentasi dan pengamatan 1)Observasi, 2) Dokumentasi/data sekunder,dan 3) Wawancara

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas : pertama, metodedeskriftif, yaitu metode yang digunakanuntuk mendeskrifsikan variabel-variabel

peneltian secara independen. Kedua, metodeinteraktif, yaitu metode yang digunakanuntuk menganalisis dengan melihat empattahapan tersebut terdiri atas: pengumpulandata, reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan. Analisis data akan berputar antar item tanpa akhir, kecuali peneliti sudah merasa cukup untukmengambil kesimpulan penelitian sebagaihasil analisis.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendekatan Edwards III (1980)digunakan untuk mengkaji KeberhasilanPengembangan Industri Kecil Dan MenengahKabupaten Bengkulu Utara. Edwards III(1980) menyebutkan bahwa suatu kebijakansekalipun diimplementasikan dengan baik,namun bila tidak tepat atau tidak dapatmengurangi masalah yang merupakan sasarandari kebijakan, maka kebijakan itu mungkinakan mengalami kegagalan. Demikian jugaapabila suatu kebijakan yang telahdirencanakan sangat baik namun dalamimplementasinya kurang baik, maka bisa sajakebijakan tersebut mengalami kegagalan.

Terdapat dua pertanyaan penting untukmengkaji keberhasilan pengembanganindustri kecil dan menengah KabupatenBengkulu Utara yaitu prakondisi apa yangdiperlukan oleh faktor-faktor atau variabelyang mempengaruhi kebijakan

pengembangan industri kecil dan menengahdi kabupaten Bengkulu Utara sehinggaimplementasi kebijakan pengembangan

industri kecil dan menengah dapat berhasildan hambatan-hambatan utama apa yang



MIMBAR



7

mengakibatkan suatu implementasi kebijakan pengembangan industri kecil dan menengahmengalami kegagalan.

1. Mengkomunikasikan Kebijakan

Pemerintah Daerah Kabupaten

Bengkulu Utara

Kebijakan pengembangan industri kecildan menengah oleh Pemerintah DaerahKabupaten Bengkulu Utara dituangkan dalam

bentuk Peraturan Daerah, hal itu ditujukanagar setiap orang dapat mengetahuinya.Tindak lanjut setelah Perda tentang RencanaTata Ruang Wilayah disusun adalah Bupatidengan kewenangan yang dimilikinyamenyusun petunjuk pelaksana (juklak)menerjemahkan substansi Perda dalam

bentuk keputusan dan peraturan yang dapatdijadikan pedoman dan arahan bagi pejabatdibawahnya yaitu para Kepala Dinas atau

jabatan setingkatnya di bidang industri, pertanahan, lingkungan hidup, dan tenagakerja.

Koordinasi antar instansi terkait sangat penting dalam pengembangan industri kecildan menengah. Hal pokok terlaksananyakordinasi yang baik adalah terjalinnyakomunikasi yang lancar antar instansi dan inisangat ditentukan oleh pengertian yang luasdan mendalam bagi masing-masing pimpinan

instansi dalam memahami kebijakan yangakan diimplementasikan. Selanjutnya peraturan daerah tersebut perludisebarluaskan kepada masyarakat melaluikegiatan sosialisasi dan pemberitahuanmelalui berbagai media massa baik cetakmaupun elektronik, seperti siaran televisi,siaran radio, pemuatan dikoran, majalah, dan

berbagai media kegiatan seni budaya.Secara umum dalam pandangan

Edwards III (1980) terdapat tiga faktor penting dalam proses komunikasi kebijakan,yaitu transmisi, jelas, dan konsisten. Berikut

akan dijelaskan ketiga faktor tersebut dalamimplementasi kebijakan pengembanganindustri kecil dan menengah di KabupatenBengkulu Utara.

Pertama, terdapat beberapa hambatandalam mentransmisikan implementasikebijakan pengembangan industri kecil danmenengah, yakni (1) pertentangan pendapatantara Bupati sebagai sebagai pejabat publikyang dipengaruhi oleh pandangan politik

partai dan para pejabat dan staf instansisebagai birokrat karier yang menjalankanadministrasi negara; (2) perencana, penyusun,

dan pelaksana, serta pengawasan kebijakan

pengembangan industri kecil dan menengahadalah para birokrasi yang bekerja sangat

birokratis. Birokrasi mempunyai strukturhierarkis dalam rentang organisasi berlapis,sehingga setiap informasi yang disampaikanmenjadi kurang efektif dan rentan terjadidistorsi substansi kebijakan; dan (3) sikap

para pimpinan instansi terkait sebagai pelaksana lapangan yang mengabaikan apayang sudah jelas dan ketidakmauan para

pelaksana untuk mengetahui isi kebijakantentang pengembangan kawasan industri dantujuan yang diharapkan atas kebijakantersebut.

Kedua, kebijakan pengembangankawasan industri yang diterima oleh

pimpinan instansi harus dikomunikasikansecara jelas dan terinci. Menurut Edwards III(1980), seringkali instruksi-instruksi yangditeruskan kepada pelaksana-pelaksana kaburdan tidak menetapkan kapan dan bagaimanasuatu program dilaksanakan. Apabila terjadihal seperti ini, maka dapat mengakibatkanterhambatnya tujuan yang diharapkan dariimplementasi kebijakan untukmengembangkan kawasan industri diKabupaten Bengkulu Utara.

Ketiga, konsistensi implementasikebijakan pengembangan kawasan industriyang diikuti dengan berbagai petunjuk

pelaksanaan harus jelas dan konsisten dalammemberikan panduan bagi Kepala DinasPerindustrian untuk menjalankan kebijakanyang menjadi kewenangannya. Padahaldalam rangka mempercepat pengembanganindustri kecil dan menengah, pemerintahmenetapkan Keputusan Presiden Nomor 41Tahun 1996 tentang Kawasan Industri.Ketidakcermatan menyusun landasan dasarPerda Nomor 19 Tahun 2004 sangat

berpengaruh pada akselerasi pertumbuhandan perkembangan pembangunan industrikecil dan menengah. Selain itu, Perda yang

disusun lemah pertimbangan hukum yangmendasarinya. Hal ini menjadi pertimbangandalam mengevaluasi Perda tersebut padatahun 2009 sehingga kebijakan

pengembangan kawasan industri sesuaidengan rencana tata ruang wilayahKabupaten Bengkulu Utara.

Suatu perintah kadangkala diabaikanoleh unit pelaksana apabila mereka tidaksetuju dengan perintah itu apalagi apabila

perintah tersebut merugikan bagian merekaatau mempermalukan pimpinan mereka.Diskresi atau keleluasaan muncul antara lain

disebabkan perintah yang tidak spesifik



MIMBAR



8

sehingga pejabat yang berada di setiaplapisan birokrasi dituntut bisa memperluasdan mengembangkan perintah tersebut.Proses ini menimbulkan distorsi baik dalamkomunikasi kebijakan maupunimplementasinya. Diskresi tersebut bisadilakukan untuk lebih mendekati tujuan

pembuat kebijakan atau sekedarmengakomodasi kepentingan pribadi atauunit pelaksana. Oleh sebab itu para eksekutifseperti presiden dan para pejabat tinggi di

bawahnya sebaiknya memberikan perintahsecara tertulis dan serinci mungkin, denganmenggunakan komunikasi personal yangtepat, dan menunjukkan kesungguhan dalammemberikan perintah yang akurat bagi para

pelaksananya.

2.

Sumber-Sumber (Recources) yang

mendukung Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah Kabupaten

Bengkulu Utara

Badan Perencanaan dan PembangunanDaerah (Bappeda) serta Dinas Perindustrian,Perdagangan, dan Pasar merupakan instansiyang berwenang menjalankan kebijakan

pengembangan industri kecil dan menengah.Kedua instansi tersebut dituntut untukmenyediakan dan memanfaatkan sumber

daya yang tersedia secara maksimal.Kemampuan para staf mengelola administrasinegara yang melaksanakan danmenerjemahkan kebijakan pengembanganindustri kecil dan menengah sangatmenentukan dalam memberikan pelayanan

publik kepada dunia usaha dan masyarakat.Salah satu masalah yang selalu

dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerahadalah terbatas atau sedikitnya pejabat yangmempunyai kompetensi sesuai bidangtugasnya berdasarkan pendidikan dan

pengalaman kerja bahkan banyak jabatan

profesinya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Apalagi dengan berlakunyaotonomi daerah yang memberikankeleluasaan bagi pejabat pemerintah daerahuntuk menetapkan promosi dan mutasi

pegawai sesuai dengan kepentingannya bukan berdasarkan kecakapan atauketerampilannya.

3. Sikap (Dispositions) Staf Pelaksana

dalam Implementasi Kebijakan

Pemerintah Daerah Kabupaten

Bengkulu Utara

Apabila para pejabat dan staf DinasPerindustrian, Perdagangan, dan Pasar telahmendukung kebijakan yang telah ditetapkantersebut, maka implementasi kebijakan yangdilaksanakan cenderung sesuai dengan tujuanyang diharapkan. Kebijakan yangdilaksanakan oleh para pelaksana baik

pejabat maupun staf Dinas Perindustrian,Perdagangan, dan Pasar akan efektif apabilacara berpikir, sikap atau perspektif samadengan Bupati dan Pimpinan serta anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBengkulu Utara sebagai pihak yangmenetapkan kebijakan. Kesamaan pandangandan sikap tersebut sangat diperlukan dalam

bagi keberhasilan usaha untuk mencapaitujuan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Kabupaten Bengkulu Utara.Kesamaan sikap ini juga harus ditunjukkanoleh instansi terkait lainnya seperti pejabatdan staf Dinas Lingkungan Hidup, DinasPertambangan dan Energi, Dinas Penerangan,dan Dinas Pariwisata dan Budaya KabupatenBengkulu Utara.

4.

Struktur Birokrasi (Bureaucratic

Structure ) Pemerintah

Daerah Kabupaten Bengkulu UtaraKebijakan Pengembangan Industri Kecil danMenengah pada dasarnya dilaksanakan olehdua institusi yang terkait. Institusi yangmelaksanakan kebijakan tersebut adalahBadan Perencanaan dan PembangunanDaerah (Bappeda) Kabupaten BengkuluUtara dan Dinas Perindustrian, Perdagangan,dan Pasar Kabupaten Bengkulu Utara. Keduainstitusi tersebut berbeda tugas pokok danfungsinya serta mempunyai masing-masing

program kegiatan yang mempengaruhiefektivitas keberhasilan kebijakanPengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Bappeda Kabupaten Bengkulu Utaramenyelenggarakan manajemen pemerintahandi bidang perencanaan daerah dan penilaian

pelaksanaannya serta tugas perbantuan yangdiberikan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah. Tugas pokok demikianmenjadikan Bappeda sebagai lembaga yangsangat strategis bagi perencanaan semua

program kegiatan berbagai kebijakantermasuk usaha Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah.



MIMBAR



9

Dinas Perindustrian, Perdagangan, danPasar mempunyai visi terwujudnya industriyang tangguh untuk kesejahteraanmasyarakat Kabupaten Bengkulu Utara.Misinya adalah menjadikan sektor industrisebagai penggerak utama roda perekonomianmelalui pembinaan dan pengembangan serta

pelayanan prima kepada masyarakat. Struktur birokrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,dan Pasar merupakan susunan organisasi tatakerja yang membawa tanggungjawabmewujudkan visi dan misi yang telahditetapkan. Bentuk organisasi tersebut diitatauntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsisesuai dengan kewenangan yang dimiliki dansebagai instansi yang memberikan pelayanan

publik dalam menjalankan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah.

Kebijakan umum dalam RPJMDKabupaten Bengkulu Utara dalam penguatanstruktur industri di antaranya adalahmendorong terwujudnya peningkatan utilitaskapasitas, memperluas basis usaha dengan

penyederhanaan prosedur perizinan, danmeningkatkan iklim persaingan yang sehatdan berkeadilan. Kebijakan ini tidak efektifsebab pengurusan izin masih dilaksanakan

pada masing-masing instansi yang berbeda prosedur standar operasinya.

E.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian makadapat peneliti simpulkan bahwa tingkatkeberhasilan pengembangan industri kecildan menengah di Kabupaten Bengkulu Utaramasih terhambat, hal ini dikarenakan antaralain :1. Belum terjalin komunikasi yang efektif

antara pembuat kebijakan (bupati)dengan pelaksana di lapangan (pejabatdan staf instansi terkait) dan pengelolaindustri kecil dan menengah.

2. Rendahnya kualitas pejabat dan stafBadan Perencanaan Daerah serta DinasPerindustrian, Perdagangan, dan Pasarmenghambat evaluasi pelaksanaan

program kegiatan pengembanganindustri dan menengah dalammemberikan pelayanan publik.

3. Hambatan ini juga ditambah dengankurang tersedianya sarana kerja yaituinternet dan komputer untuk memberikan

pelayanan secara on-line danmemberikan informasi kepadamasyarakat luas secara cepat dan tepat.

4.

Sikap pejabat terkait cenderungmempertimbangan kepentingan politik

daripada kemampuan dan profesionalitas. Selanjutnya, perubahanstruktur birokrasi dan perubahan tugas

pokok dan fungsi instansi menjadikanunit kerja kurang fokus dalammenjalankan kewenangannya.



MIMBAR



10

DAFTAR PUSTAKA

Darwin, Muhadjir, 2000, Teori Administrasi,Universitas Gadjah Mada Press,Yogyakarta.

Dye, Thomas R., 1972, Understanding Public Policy, Printice, Hall Inc, New Jersey.

Edwards III, G.C., 1980, Implementing

Public Policy, New York,Whasington DC, CongressionalQuartely, Inc.

Islami, Irfan, 1997, Prinsip-prinsip

Perumusan Kebijakan Negara,

Bumi Aksara, Jakarta.

Keban, Yeremias T, 2004, Enam Dimensi

Strategis Administrasi Publik

Konsep, Teori dan Isu, PenerbitGava Media, Yogyakarta.

Putra, Fadillah, 2001, Paradigma Kritis

Dalam Studi Kebijakan Publik ,Pustaka Offset, Surabaya.

Soenarko, 2000, Kebijaksanaan Pemerintah,Airlangga University Press,

Surabaya.

Thoha, Miftah, 2002, Dimensi-Dimensi

Prima Ilmu Administrasi Negara,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Van Meter, Donal S, Van Horn, Carl E, 1975,The Policy Implementation Process,

A Conceptual Frame Work,

Department of Political Science,OHIO State University.

Wahab, Solichin Abdul. 1997, Analisis

Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan

Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi. 2007, Kebijakan Publik Teori

& Proses, Media Pressindo,Yogyakarta.

jurnal mimbar teori edward(2)

Documents