mimbar legislatif dprd provinsi lampung | edisi april 2013

EDISI APRIL 2013Mimbar Legislatif 1

EDISI APRIL 2013www.dprd-lampungprov.go.id

Komisi IV PertanyakanKonsep Irigasi

Raperda Perubahan SOTKSegera Disahkan

Sertijab Kepala BPK Lampung RSUDAM Diminta PerhatikanPengolahan Limbah

EDISI APRIL 2013Mimbar Legislatif2

DITERBITKAN OLEHSekretariat DPRD Provinsi Lampung

PELINDUNGGubernur Lampung

Sjachroedin Z.PWakil Gubernur Lampung

Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M.

PEMBINAPimpinan DPRD Provinsi Lampung

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MMHj. NURHASANAH, SH, MH

Ir. H. INDRA ISMAIL, MMIr. H, HANTONI HASAN, M.Si.

PENASEHATSekretaris Daerah Provinsi Lampung

Ir.Barliang Tihang, M.M

PENANGGUNG JAWABSekretaris DPRD Provinsi Lampung

Hi. Sudarno Eddi, SH,MH

PIMPINAN REDAKSIKabag Perundang-undangan

Hi. Zulfikar, SH, MH

DEWAN REDAKSIKabag Umum

Drs. Hi. Tibransyah, MMKabag Keuangan

Tina Malinda, S. Sos, MMKabag Persidangan

Zurizal, M.Sc.Kasubbag Humas dan ProtokolEdy Nefo Irianto, S.Sos, MM

Kasubbag Publikasi Produk HukumJamaluddin BP, S.Sos

REDAKTUR PELAKSANAKasubbag Dokumentasi, Informasi &

PerpustakaanCakrawala Oemar.

STAF TATA USAHADra. Neli Yuniar

ALAMAT REDAKSIGedung DPRD Provinsi Lampung

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 TelukbetungTelp. (0721) 481166Fax (0721) 482166

Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

Dari Redaksi

FINALISASI RAPERDAeraturan daerah (Perda) meru-pakan dasar hukum bagi peme-rintah daerah untuk menyeleng-garakan pemerintahan. Perda

menjadi pijakan hukum, untuk misal-nya, membentuk lembaga pelaksanakebijakan pemerintah, penggunaananggaran, dan pemungutan dana darimasyarakat berupa pajak atau retribusi.

Menjadi tugas Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) bersama Pe-merintah Daerah untuk menyusunperda. Usulan pembuatan perda bolehberasal dari DPRD atau dari peme-rintah. Kedua lembaga ini, eksekutifdan legislatif, memiliki hak yang samadalam pengajuan rancangan perda.Selanjutnya, kedua lembaga itu pulayang akan membahas, melalui beberapakali tingkat pembahasan, sebelumakhirnya disahkan menjadi perda.

Sampai dengan bulan ini, menurutcatatan Badan Legislasi DPRD Lam-pung, masih ada tujuh rancanganperaturan daerah (Raperda) yang masihbelum tuntas. Masing-masing panitakhusus (pansus) yang ditugaskanmembahas raperda itu, belum menye-lesaikan tugasnya.

Ketujuh raperda itu: RaperdaPengelolaan Mineral dan Batubara;Raperda Pengelolaan Panas Bumi;Raperda Pengelolaan Air Tanah;Raperda Penarikan Penyertaan ModalSaham Pemerintah Daerah pada PTKawasan Industri Lampung dan Penyer-taan Modal Pemerintah Daerah kedalam Modal Saham PT Lampung JasaUtama; Raperda Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan diProvinsi Lampung; Raperda Penyeleng-garaan Minyak dan Gas Bumi; danRaperda Penyelenggaraan Perlindungandan Pelayanan Kesejahteraan SosialPenyandang Disabilitas.

Menurut Ketua Badan Legislasi(Banleg) DPRD Provinsi LampungFarouk Daniel, belum tuntasnya reperdaitu antara lain karena minimnya datapendukung. Sehingga beberapa pansustidak bisa melanjutkan pembahasanraperda.

Mengingat pentingnya kedudukanperda bagi penyelenggaraan pemerin-tahan, tentu kita berharap semua pihak,DPRD maupun pemerintah daerah,dapat menempatkan masalah ini

sebagai prioritas utama dan diselesaikandalam waktu dekat.

Adanya agenda pelaksanaan pemi-lihan gubernur dan wakil gubernur,ditambah agenda Pemilihan Umum padatahun depan, sudah pasti membuatkesibukan kita berlipat dibandingkandengan sebelumnya. Baik kesibukankarena tuntutan partai politik tempatbernaung anggota DPRD, maupunagenda pribadi karena ingin kembalimenjadi wakil rakyat pada periodemendatang.

Penting, menyelesaikan raperda itusecepatnya. Karena hampir dipastikan,makin mendekati tahun 2014, akansemakin sulit mencari celah waktu luangbagi anggota Dewan yang juga calonlegislatif. Karena jika sampai molor atauditunda-tunda, satu atau dua bulan kedepan saja, bisa menjadi tunggakanuntuk tahun depan.

Kita semua berharap, sesibuk apapun kegiatan, sepadat apa pun agenda,para wakil rakyat tetap berkomitmenmenyelesaikan “tunggakan” raperda itusecepatnya. Apalagi, membuat perdaadalah salah satu tugas utama DPRD—bersama pemerintah. Artinya, membuatperda itu “sudah menjadi pekerjaan” parawakil rakyat. Jadi, tidak ada yang perludikhawatirkan.

Kita percaya, wakil rakyat kitaprofesional dan akan bekerja sesuaidengan tugas dan kewajiban yangdiamanatkan rakyat ke pundak mereka.

Redaksi.

P


AKTUALITA

DIALOG DENGANANGGOTA BK DPR-RI

etiganya adalah Wakil Ke-tua BK DPR-RI Siswono YudoHusodo (Fraksi Partai Gol-kar), dengan anggota

Muhammad Nurdin (Fraksi PDI Perju-angan), dan Gusti Sukma IskandarAlamsyah (Fraksi Golkar).

“Anggota DPRD haruslah menjadianutan, saat ini terjadi krisis kepercaya-an masyarakat terhadap anggota Dewandan lembaga DPRD. Kemerosotan inibisa membahayakan negara,” kataWakil Ketua BK DPR-RI Siswono YudoHusodo, di Ruang Rapat Komisi DPRDProvinsi Lampung, Rabu (10/4/2013).

Dia menjelaskan, Undang-un-dang tentang MPR, DPR, DPD, danDPRD telah disempurnakan, teruta-ma yang mengatur tentang kode etik,tata tertib Dewan, dan tata laksana yangharus menjadi perhatian sebagai anggotaDPRD.

“Zaman sudah berbeda, kalaudulu setiap anggota Dewan melakukankesalahan secara sadar, dia mengun-

Tiga anggota Badan Kehormatan (BK) DPR-RI berkunjung dan berdialogdengan anggota DPRD Provinsi Lampung. Selain sosialisasi tentang perilaku

dan etik anggota Dewan, mereka juga menjaringmasukan untuk mengoptimalkan kinerja.

durkan diri. Sekarang justru fraksi,bahkan partai membela untuk memper-tahankannya. Seharusnya, fraksi mem-berikan sanksi, baru BK yang menin-daklanjutinya,” katanya.

Siswono mengatakan pada setiaprapat paripurna selalu ditemukan kursi-kursi yang kosong. Aturan yang mem-berikan sanksi kepada anggota De-wan yang sebanyak 6 kali tidak ha-dir dalam rapat paripurna justrudiplesetkan atau disiasati denganlima kali absen, dan sekali hadir.Tujuannya untuk mengindari sank-si tersebut.

Untuk itu, di DPR-RI telah dibuatperaturan bagi anggota Dewan yangsering melanggar etik akan dikenakansanksi tidak boleh menjadi pimpinanalat kelengkapan dewan dan tidakdilibatkan dalam panja atau pan-sus. ”Ya, tergantung kesalahan apa yangilakukann,” katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Hantoni Hasan

mempertanyakan revisi PeraturanPemerintah (PP) No. 24Tahun 2004tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD, yang kini yang tengah dibahasDPR.

“Kami mempertanyakan dalamrevisi PP tersebut, terkait honorpembahasan sidang di Badan Legislasi,apakah tidak bertentangan. Sebab,honor ini akan berpengaruh terhadapsemangat dan kinerja Dewan,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD LampungMarwan Cik Asan mengatakan, kinerjaDPRD Lampung selama ini sudahcukup baik, yang ditunjukkan de-ngan selesainya pembahasan 36 perdadi luar perda reguler.

Selain itu, pengawasan DPRDtelah mengantarkan Provinsi Lampungmendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan adanyapeningkatan APBD dari Rp1,6 triliundi 2010 menjadi Rp4,3 triliun di2013. (tim)

K


erbukti, saat ini masih banyakdaerah pertanian yang menun-da musim tanam padi, akibatrendahnya debit air irigasi

sehingga tidak mencukupi kebutuhanair di lahan-lahan pertanian yang beradadi sejumlah kabupaten.

“Irigasi yang ada hanyalah wa-risan zaman Belanda, dan tidak adaterobosan baru dari Dinas Pengairanuntuk membangun hal-hal baru untukpengembangan sektor pertanian. Selamaini saya melihat program-programpengairan hanya sebatas rehabilitasijaringan irigasi saja,” kata AnggotaKomisi IV DPRD Provinsi Lampung,Suyatno S.W., Senin (8/4/2013).

Menurutnya, rehabilitasi jaringanirigasi dan pembangunan talud serta pelebaran tanggul irigasi yang dilakukanDinas Pengairan tidak berdampak nyataterhadap peningkatan produktivitaspertanian. ”Banyak saluran irigasi yangsetelah direhabilitasi justru tidakberfungsi,” kata anggota DPRD dariPAN itu.

Suyatno juga melihat, pada tahun2013 ini tidak ada prioritas programterobosan untuk memaksimalkan fungsiirigasi yang sudah mulai rusak dan tidakberair tersebut. ”Kebanyakan program malah pembuatan sumur bor di rumahwarga dan di fasilitas umum lainnya,”katanya.

Seharusnya, kata anggota Dewandari DP Lampung Tengah ini, DinasPengairan dapat melakukan langkah-langkah strategis, seperti pembenahandi hulu dan hilir pusat air, sehinggairigasi dapat mendukung pengembang-an sektor pertanian dan meningkat-kanproduktivitas pertanian.

“Sebenarnya mereka mampu mem-

Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menilai Dinas Pengairan dan Pemukimantidak memiliki konsep yang tepat untuk mengatasi persoalan turunnya debit air di

irigasi-irigasi yang ada di daerah ini.

AKTUALITA

Komisi IV PertanyakanKonsep Irigasi

buat terobosan-terobosan itu, hanyasaja mungkin saat ini mereka tidakfokus terhadap prioritas utama, yakni

mempertahankan ketahanan panganmelalui struktur pertanian yang kuat,”katanya. (tim)

T


LAPORAN UTAMA

erda yang telah selesaidibahas tersebut diajukanoleh Pemprov, yaitu be-rupa empat raperda peru-

bahan struktur organisasi dan tata kerja.Empat Perda yang diajukan untukdirubah itu adalah Perda Nomor 11Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi,

Raperda PerubahanSOTK Segera DisahkanStruktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov

Lampung segera berubah, setelah Raperda tentang Perubahan SOTK disahkan.Ketua Pansus Indra Bangsawan menuturkan pihaknya telah menyelesaikan

pembahasan dan perubahan perda tersebut sudah bisa diparipurnakan.

Sekretariat DPRD.Kemudian Perubahan Perda Nomor

12 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Inspektorat, Bappeda danLembaga Teknis Daerah. PerubahanPerda Nomor 13 Tahun 2009 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2009tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Lain sebagai PerangkatDaerah.

Di dalam perda yang siap disahkantersebut, terjadi sejumlah perubahansatuan organisasi dan tata kerja. BerikutLaporan Pansus Pembahasan PerubahanEmpat Perda tentang Organisasi danTata Kerja SKPD Provinsi Lampungselengkapnya.

P


LAPORAN UTAMA

PendahuluanPerubahan perda diperlukan untuk

perbaikan, memperkuat, dan meman-tapkan kinerja jajaran satuan kerjaperangkat daerah (SKPD). Sehinggapenyelenggaraan pemerintahan danpembangunan bisa optimal.

Pansus DPRD Provinsi Lampungtelah membahas perubahan empatperda tentang Organisasi dan Tata KerjaSKPD di lingkungan Provinsi Lampung,yaitu Perda No. 11 Tahun 2009, No.12 Tahun 2009, No.13 Tahun 2009,dan Perda No.14 Tahun 2009.

Pembahasan perubahan perda itudiawali dengan pembentukan pansusmelalui sidang paripurna Dewan pada14 Februari 2012. Pansus PembahasanRaperda prakarsa Pemerintah Provinsidiketuai oleh Indra Bangsawan, wakilketua Farouk Danial, Sekretaris M. AriWibowo, dengan 11 anggota, yaituSugiharto, Ketut Erawan, Ismet Roni,Sumadi, Reza Aditya, Agus Kurniawan,Yusuf Wibisono, Hartarto Lojaya,Napilion Aswary, Musa Zainuddin, danZeldayatie.

Tujuan dan SasaranTujuan pembahasan raperda

tentang perubahan Organisasi dan TataKerja SKPD ini, sebagai berikut:1. Identifikasi kondisi objektif

kelembagaan yang menjadi lan-dasan pijak atas pentingnyapembenahan dan pengembanganstruktur organisasi, berdasarkanperaturan perundang-undangan,perkembangan dinamika ling-kungan dan estimasi peningkatan

beban tugas;2. Memperoleh gambaran secara

utuh dan menyeluruh mengenaihambatan serta kendala penyeleng-garaan tugas pokok dan fungsiSKPD terkait, berdasarkan eksa-minasi terhadap komposisi danstruktur organisasi;

3. Melalui pokok-pokok analisa danevaluasi, dirumuskan arah kebi-jakan penanganan hambatan dankendala kelembagaan sebagaima-na di atas, melalui pembenahanserta pengembangan komposisidan struktur organisasi; dan

4. Tindaklanjut rekomendasi diarahkankepada perkuatan kinerja instansiPemerintah Daerah terkait, berda-sarkan pertimbangan kondisi ob-jektif terhadap ketentuan peraturanperundang-undangan, perkem-bangan dinamika lingkungan dan

estimasi peningkatan beban tugas.Sedangkan sasaran yang hendak

dicapai adalah pemantapan penyeleng-garaan pemerintahan dan pembangunandaerah oleh jajaran SKDP di lingkunganPemprov Lampung. Sehingga dapatmelakukan optimalisasi potensi dansumberdaya untuk mempercepatterwujudnya kesejahteraan umum;perkuatan sistem dan tata kelola dalampenyelenggaraan pembangunan daerah;serta peningkatan kinerja penyelenggarapemerintahan daerah dalam pelaksa-naan urusan pemerintahan dan pela-yanan kepada masyarakat.

Diskripsi, Analisis, danEvaluasi

Upaya pembenahan manajemenkepemerintahan oleh Pemprov secaraumum mengalami kemajuan. Sehingga


LAPORAN UTAMA

dalam beberapa hal menunjukkankomitmen yang kuat dalam penangananpermasalahan tata kelola pemerintahanterhadap penyelenggaraan pembangunan.

Hal tersebut tidak terlepas daritindaklanjut atas rekomendasi DPRDterhadap Laporan Keterangan Pertang-gungjawaban (LKPj) Pemprov TA 2010-2011; rekomendasi DPRD atas temuanLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKterhadap Laporan Keuangan PemerintahDaerah Provinsi Lampung TA 2011; dantemuan LHP BPK RI atas KinerjaManajemen Asset TA 2010-2011, terkaitdengan beberapa kelemahan dalamstruktur organisasi dan SDM; kendaliterhadap prosedur dalam pelaksanaantugas pokok dan fungsi; serta kehandalanmanajemen organisasi.

Kondisi tersebut terefleksi berda-sarkan analisis dan evaluasi sebagaiberikut:

A. Raperda tentang Perubahan atasPerda Nomor. 11 Tahun 2009tentang Organisasi dan TatakerjaSekretariat Daerah Provinsi danSekretariat DPRD Provinsi Lam-pung.

1. Biro HukumPenyempurnaan nomenklatur

beberapa unit organisasi pada BiroHukum Setda Prov. Lampung: Peru-bahan Bagian Bantuan Hukum danHAM menjadi Bagian Bantuan Hukumyang terdiri dari Subbagian HAM;pemisahan Subbagian Sengketa Hukumdan Subbagian Bantuan Hukum, diikutipenghapusan Subbagian Bina PPNSdan Penegakan Hukum. Tugas danfungsi PPNS menjadi kewenanganSatpol PP.

Perubahan struktur Sub Bagianpada Bagian Kebijakan Daerah, terdiridari Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan

Daerah Kabupaten/Kota menjadi Sub.Bagian Kebijakan Daerah Wilayah I;Sub Bagian Klarifikasi KebijakanDaerah Kab/Kota menjadi Sub. BagianKebijakan Daerah Wilayah II; dan SubBagian Evaluasi Kebijakan DaerahKabupaten/Kota menjadi Sub. BagianKebijakan Daerah Wilayah III.

Hal itu merupakan bagian dariupaya perkuatan monitoring danevaluasi, dalam rangka pembinaanterhadap kebijakan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Ini sesuaiPP No. 19 Tahun 2010 Jo. PP No. 23Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksa-naan Tugas dan Wewenang sertaKedudukan Keuangan Gubernur SebagaiWakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.2. Biro Perekonomian

Penyempurnaan nomenklatur 2Sub Bagian pada Bagian Data danPelaporan di Biro Perekonomian SetdaProvinsi Lampung, yang terdiri dari Sub

Perubahan struktur SubBagian pada Bagian Kebijakan

Daerah, terdiri dari SubBagian Fasilitasi Kebijakan

Daerah Kabupaten/Kotamenjadi Sub. Bagian

Kebijakan Daerah Wilayah I;Sub Bagian Klarifikasi

Kebijakan Daerah Kab/Kotamenjadi Sub. Bagian

Kebijakan Daerah Wilayah II;dan Sub Bagian Evaluasi

Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota menjadi Sub. Bagian

Kebijakan Daerah Wilayah III.Drs. H. Indra Bangsawan, M.M. Farouk Danial, S.H., C.N.


LAPORAN UTAMA

Bagian Pengolahan Data dan Pelaporanmenjadi Sub Bagian PengolahanPenyusunan Data dan Pelaporan; sertaSub Bagian Perencanaan dan EvaluasiPerekonomian menjadi Sub BagianDokumentasi dan Informasi Pere-konomian. Hal ini dapat dipahamisebagai upaya pembenahan strukturorganisasi dalam rangka penataankinerja kelembagaan.

3. Biro OrganisasiPembenahan dan perubahan

nomenklatur beberapa unit organisasipada Biro Organisasi Setda Provinsi

Lampung, yaitu:a. Beberapa Sub Bagian pada Bagian

Kelembagaan mengalami peru-bahan nomenklatur, terdiri dariSub Bagian Perangkat Daerahmenjadi Sub Bagian PerangkatDaerah Provinsi; dan Sub BagianMonitoring dan Evaluasi PerangkatDaerah menjadi Sub BagianPerangkat Daerah Kabupaten Kota;

b. Pembenahan dan perubahannomenklatur Sub Bagian Monitor-ing dan Evaluasi Ketatalaksanaanpada Bagian Ketatalaksanaanmenjadi Sub Bagian Pelayanan

Publik;c. Bagian Analisis dan Formasi

Jabatan mengalami pembenahankomposisi Sub Bagian, terdiri dariSub Bagian Analisis dan FormasiJabatan dipisahkan menjadi SubBagian Analisis Jabatan dan SubBagian Formasi Jabatan; serta SubBagian Kepegawaian dan SubBagian Perpustakaan digabungmenjadi Sub Bagian Kepegawaiandan Perpustakaan;

d. Bagian Pendayagunaan KinerjaAparatur mengalami pembenahankomposisi Sub Bagian, terdiri dari

Ir. H. Sugiharto A.W. H.M. Ari Wibowo, Lc. H. Sumadi, S.Sos.


LAPORAN UTAMA

Sub Bagian Pengembangan SDMAparatur dan Sub Bagian Pengem-bangan Budaya Kerja Aparaturdigabung menjadi Sub BagianPengembangan Budaya Kerja danSDM Aparatur; Sub Bagian SistemPengendalian Intern menjadi SubBagian Manajemen PengendalianIntern Aparatur; dan pembentukanSub Bagian Pelaporan KinerjaAparatur sebagai implikasi pengga-bungan 2 (dua) Sub. Bagian di atas.

4. Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung

Penataan komposisi organisasi danperubahan nomenklatur pada Biro BinaSosial Setda Provinsi Lampung, yaitu :a. Pembentukan Bagian Kesejah-

teraan Sosial, yang membawahiSub. Bagian Sosial; Sub. Bagian.Penanggulangan Bencana; danSub. Bagian Kelembagaan danKemitraan Sosial;

b. Pembentukan Bagian Kesehatan,Tenaga Kerja dan Transmigrasi,yang membawahi Sub. BagianKesehatan dan KB; Sub. BagianTenaga Kerja dan Transmigrasi;dan Sub. Bagian Data dan Infor-masi; dan

c. Pembentukan Bagian Pember-dayaan Masyarakat, yang memba-wahi Sub. Bagian Tata Usaha; Sub.Bagian Pemberdayaan Masyarakat;dan Sub. Bagian PemberdayaanPerempuan dan PerlindunganAnak.

5. Biro Bina MentalPembentukan Biro Bina Mental

sebagai tindaklanjut penghapusan BiroPemberdayaan Perempuan dari strukturorganisasi Sekda. Ini untuk memenuhiPasal 20 ayat (3) PP No.. 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah Jo.Permendagri No. 57 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis PenataanOrganisasi Perangkat Daerah yangdiubah dengan Permendagri No. 56Tahun 2010.

Kelembagaan Biro Bina MentalSetda Prov. Lampung terdiri dari:Pembentukan Bagian Agama, yangmembawahi Sub. Bagian PembinaanKeagamaan; Sub. Bagian Urusan Haji;

Pembenahan struktur organisasi Biro Perlengkapandan Aset Setda Prov. Lampung sebagaimana tersebutdi atas, merupakan tindaklanjut rekomendasi DPRDProvinsi Lampung atas Sistem Penatausahaan Aset,

sebagaimana LHP BPK–RI atas Laporan KinerjaManajemen Aset Provinsi Lampung Tahun 2012.

dan Sub. Bagian Sarana dan PrasaranaPeribadatan; Pembentukan BagianPendidikan dan Kebudayaan, yangmembawahi Sub. Bagian PendidikanFormal; Sub. Bagian Pendidikan Infor-mal dan Non Formal; dan Sub. BagianKebudayaan; dan Pembentukan BagianPemuda dan Olahraga, yang mem-

H. Zeldayatie

bawahi Sub. Bagian Pemuda danOlahraga; Sub. Bagian Data danInformasi; dan Sub. Bagian Tata Usaha;

6. Biro KeuanganPembenahan struktur organisasi

dan perubahan nomenklatur beberapaunit organisasi pada Biro KeuanganSetda Provinsi Lampung, yaitu:a. Bagian Anggaran mengalami

perubahan komposisi Sub. Bagian,yang terdiri dari Sub. BagianAnggaran Pendapatan dan Sub.Bagian Anggaran Belanja digabungmenjadi Sub. Bagian PenyusunanAnggaran; dan pembentukan Sub.Bagian Pembinaan dan EvaluasiAnggaran Kabupaten/Kota.

b. Bagian Akuntansi mengalamiperubahan komposisi Sub. Bagian,terdiri dari Sub. Bagian Verifikasidan Pelaporan APBD menjadi Sub.Bagian Pencatatan, Verifikasi danPelaporan APBD; Sub. BagianPencatatan Dana APBD dan Non


LAPORAN UTAMA

APBD menjadi Sub. Bagian Pen-catatan Non APBD dan Pembina-an/Evaluasi PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; dan penghapusan Sub.Bagian Evaluasi dan PembinaanAdministrasi Kabupaten/Kotadiganti menjadi Sub. BagianMonitoring, Pengendalian danEvaluasi Penyertaan Modal Daerahdan PPK-BLUD.

7. Biro Perlengkapan dan AsetPembenahan struktur organisasi

Biro Perlengkapan dan Aset DaerahSetda Prov. Lampung, melalui peru-bahan nomenklatur Bagian Penyim-panan Barang Daerah menjadi BagianPenyimpanan dan Distribusi BarangDaerah, yang diikuti perubahan kom-posisi masing-masing Sub. Bagian,terdiri dari Sub. Bagian PenyimpananBarang Daerah menjadi Sub. BagianPenyimpanan dan Distribusi BarangDaerah; Sub. Bagian Distribusi BarangDaerah dihapuskan karena fungsinyadigabung dengan sub. bagian se-bagaimana di atas, untuk kemudian

dibentuk Sub. Bagian PenatausahaanBarang Daerah; dan Sub Bagian NeracaBarang Daerah menjadi Sub. BagianMonitoring, Evaluasi dan PenyusunanNeraca Barang Daerah.

Pembenahan struktur organisasiBiro Perlengkapan dan Aset Setda Prov.Lampung sebagaimana tersebut di atas,merupakan tindaklanjut rekomendasiDPRD Provinsi Lampung atas SistemPenatausahaan Aset, sebagaimana LHPBPK–RI atas Laporan Kinerja Mana-jemen Aset Provinsi Lampung Tahun2012. Sehubungan dengan hal tersebut,penataan kembali komposisi kelem-bagaan Biro Perlengkapan dan AsetSetda Prov. Lampung sebagaimanadimaksud, hendaknya diarahkan kepadaantisipasi dan penanganan beberapapermasalahan dalam sistem penatausa-haan aset daerah, diantaranya yaitutatalaksana, mekanisme dan prosedurpenatausahaan aset tetap yang belummemadai; pencatatan inventarisasi asetbelum menghasilkan data yang akuratdan handal; belum terdapat unitorganisasi yang bertanggungjawabuntuk melaksanakan monitoring dan

evaluasi penatausahaan aset; penilaianaset tetap belum sepenuhnya ber-pedoman kepada Standar AkuntansiPemerintahan; dan pengembangansistem informasi aset belum memadaiuntuk mendukung penatausahaanbarang milik daerah yang baik.

8. Sekretariat DPRD Provinsi LampungMemperhatikan ketentuan Pasal 23

ayat (2) huruf f UU No. 8 Tahun 2012,jumlah kursi DPRD Provinsi Lampung

Pembenahan strukturorganisasi Biro Perlengkapan

dan Aset Setda Prov. Lampungsebagaimana tersebut di atas,

merupakan tindaklanjutrekomendasi DPRD Provinsi

Lampung atas SistemPenatausahaan Aset,

sebagaimana LHP BPK–RIatas Laporan Kinerja

Manajemen Aset ProvinsiLampung Tahun 2012.


LAPORAN UTAMA

dari 75 menjadi 85 kursi. Hal ini perludiimbangi dengan pengembanganstruktur organisasi Sekretariat DPRDProvinsi Lampung.

Berikut susunan organisasi Sekre-tariat DPRD Provinsi Lampung:a. Sekretaris DPRD Provinsi Lam-

pung;b. Bagian Umum, membawahkan

Sub. Bagian Tata Usaha danKepegawaian; Sub. Bagian Pe-rencanaan dan Perlengkapan; Sub.Bagian Rumah Tangga.

c. Bagian Keuangan, membawahkanSub. Bagian Anggaran; Sub. BagianPembukuan dan Verifikasi; Sub.Bagian Perjalanan Dinas.

d. Bagian Persidangan, membawah-kan Sub. Bagian Rapat dan Risalah;Sub. Bagian Alat KelengkapanDewan; Sub. Bagian Komisi danKepanitiaan.

e. Bagian Perundang-undangan,membawahkan Sub. Bagian Pe-nyusunan Peraturan Perundang-undangan; Sub. Bagian Doku-mentasi, Informasi dan Perpusta-kaan; Sub. Bagian PublikasiProduk Hukum.

f. Bagian Hubungan Kemasyarakatandan Protokol: Sub. Bagian Hu-bungan Kemasyarakatan; Sub.Bagian Protokol; Sub. BagianFasilitasi Aspirasi Masyarakat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiridari sejumlah jabatan fungsionalyang terbagi dalam berbagaikelompok sesuai dengan bidangkeahlian dan keterampilannya.

B. Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Provinsi Lampung Nomor.12 Tahun 2009 tentang Organisasidan Tatakerja Inspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan Da-erah dan Lembaga Teknis DaerahProvinsi Lampung

1. Inspektorat ProvinsiStruktur organisasi Inspektorat

Provinsi Lampung mengalami peru-bahan. Terdiri dari penghapusan BagianUmum dan Bagian Perencanaan;Pengurangan Sub. Bagian pada Sekre-tariat, dari 4 (empat) menjadi 3 (tiga);dan penghapusan Seksi PengawasPemerintah.

Perubahan itu menegaskan peng-hapusan jabatan struktural eselon IVadibawah Inspektur Pembantu Wilayah,menjadi Pejabat Fungsional PengawasPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Biro Pemberdayaan PerempuanSetda Prov. Lampung dihapus. Kemu-dian dibentuk Badan PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak. Inisesuai dengan Perda No. 09 Tahun 2011tentang Pengarusutamaan GenderDalam Pembangunan Daerah

Merupakan kebijakan strategisdalam mengantisipasi dinamika per-kembangan pembangunan daerah,khususnya peningkatan layanan kepadamasyarakat. Hal ini merupakan usahamemperkuat struktur organisasi sesuai

dengan kebutuhan kelembagaan.

3. Satuan Polisi Pamong PrajaStruktur organisasi Satuan Polisi

Pamong Praja mengalami perubahan,terdiri dari peningkatan status jabatanKepala Satuan dari IIb menjadi IIa;penambahan Bidang, dari 3 (tiga)menjadi 4 (empat); dan perubahannomenklatur jabatan eselon IVa, dariSub. Bidang menjadi Seksi.

Hal itu telah memenuhi PP No.06 Tahun 2010 tentang Polisi PamongPraja Jo. Permendagri Nomor. 40 Tahun2011 tentang Pedoman Organisasi danTata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Perubahan struktur organisasiSatuan Polisi Pamong Praja ProvinsiLampung merupakan kemestian ber-dasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Provinsi Lampung Nomor.13 Tahun 2009 tentang Organisasidan Tatakerja Dinas DaerahProvinsi Lampung

1. Dinas Pemuda dan OlahragaStruktur organisasi Dinas Pemuda

dan Olahraga terdiri dari PenghapusanBagian Umum dan Bagian Peren-canaan; Pengurangan Sub. Bagian padaSekretariat, dari 4 menjadi 3; danselanjutnya pengembangan BidangSarana dan Prasarana, Data, Monitor-ing, Evaluasi dan Pelaporan menjadi 2Bidang terpisah, yaitu:

Hartarto Lojaya Yusuf Wibisono H. Agus Kurniawan, S.T.


LAPORAN UTAMA

a. Bidang Sarana dan Prasarana, yangmembawahi Seksi Sarana danPrasarana Kepemudaan; SeksiSarana dan Prasarana Keolahraga-an; dan pembentukan Seksi Saranadan Prasarana Kepramukaan;

b. Bidang Monitoring, Evaluasi, Datadan Pelaporan, (sebagai pengem-bangan Bidang tersebut di atas)yang membawahi Seksi Monitor-ing dan Evaluasi Kepemudaan danKepramukaan; Seksi MonitoringKeolahragaan; dan Seksi Data danPelaporan.

2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Hortikultura terdiri dari pengha-pusan Bagian Umum dan BagianPerencanaan; Pengurangan Sub.Bagian pada Sekretariat dari 4 menjadi3; Perubahan nomenklatur BidangPengelolaan Lahan dan Air menjadiBidang Prasarana dan Sarana Per-tanian; dan Penghapusan SeksiPerluasan Areal dan OptimalisasiLahan pada Bidang Pengelolaan Lahanmenjadi Seksi Sarana Pertanian padaBidang Prasarana dan Sarana Per-tanian.

3. Dinas Pendapatan DaerahPenataan struktur organisasi Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung:penghapusan Bagian Umum dan BagianPerencanaan; penambahan Bidang-bidang dari 3 menjadi 4; dan Pengu-rangan Sub. Bagian pada Sekretariat, dari

4 menjadi 3.Selanjutnya, penghapusan Bidang

Retribusi dan Penerimaan Lain-lain,serta Bidang Pembinaan dan Penga-wasan berikut Seksi-seksi yang beradabawahnya, dibentuk Bidang barubeserta Seksi-Seksi yang dibawahi,yaitu: Bidang Non Pajak, yang mem-bawahi Seksi Retribusi dan Pe-nerimaan Lain-lain; Seksi PenerimaanPusat; dan Seksi Pembukuan danPelaporan.

Bidang Data dan Pengembangan,yang membawahi Seksi PengembanganPendapatan; Seksi Hukum dan Perun-dang-undangan; dan Seksi Data danStatistik Pendapatan; dan

Bidang Sistem Informasi Penda-patan, yang membawahi Seksi Infor-masi Pendapatan; Seksi PengembanganAplikasi dan Operasional; dan SeksiTeknikal Informasi.

Pada Bidang Pajak, dilakukanperubahan nomenklatur seksi-Seksi, yangterdiri dari Seksi Keberatan dan Doleansimenjadi Seksi Keberatan dan SengketaPajak; serta Seksi Pajak menjadi SeksiPenetapan dan Piutang Pajak.

Pembenahan struktur organisasiini bersifat paralel dengan pem-benahan struktur organisasi BiroKeuangan Setda Prov. Lampung,terkait dengan pentingnya peman-tapan aspek perencanaan, pelaksanaanserta pemantauan dan evaluasi atasproses penatausahaan keuangandaerah oleh masing-masing SKPDsecara terkoordinasi.4. Dinas Bina Marga

Pengembangan struktur orga-nisasi Dinas Bina Marga PemerintahDaerah Provinsi Lampung, sebagaiupaya perkuatan implementasi tugaspokok dan fungsi, khususnya fasilitasidan pengendalian atas pemanfataanruang milik jalan. Di Bidang Bina JasaKonstruksi perlu ditambahkan SeksiPemanfaatan Ruang Milik Jalan.Sehingga Bidang tersebut membawahiSeksi Jasa dan Teknik Konstruksi; SeksiKemitraan; dan Seksi Seksi Pe-manfaatan Ruang Milik Jalan.

D. Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan atas PeraturanDaerah Provinsi Lampung Nomor.14 Tahun 2009 tentang Organisasidan Tatakerja Lembaga LainSebagai Bagian Perangkat DaerahProvinsi Lampung

1. Badan Narkotika Provinsi LampungPenghapusan Pelaksana Harian

Badan Narkotika Prov. Lampungsebagai bagian dari perangkat daerah,merupakan amanat UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika dan PeraturanPresiden No. 23 Tahun 2010 tentangPedoman Organisasi Badan NarkotikaNasional yang menegaskan bahwaBadan Narkotika merupakan instansivertikal.

2. Badan Perwakilan Pemprov di Jakarta

Struktur organisasi SekretariatBadan Perwakilan Pemerintah ProvinsiLampung di Jakarta, terdiri daripeningkatan status pejabat strukturaldari eselon IIb menjadi eselon IIa;Penambahan Sub. Bagian pada Se-kretariat dari 3 menjadi 4; dan penam-bahan Bagian dari 2 menjadi 3.

Peningkatan status itu, merupakanupaya perkuatan posisi kelembagaandan peningkatan kualitas layanankepemerintahan kepada masyarakatLampung di Jakarta dan luar daerahlainnya; pengelolaan aset daerah di luardaerah (Wisma Lampung, AnjunganLampung TMII dan Asrama Mahasiswadi 3 provinsi di Pulau Jawa), sertapemantapan pembinaan dan kinerja 74(tujuh puluh empat) PNS yang bertugasdi instansi tersebut.


Pansus Raperda tentang Perubahan StrukturOrganisasi dan Tata Kerja

Ketua : Drs. H. Indra Bangsawan, M.M.Wakil Ketua : Farouk Danial, S.H., C.N.Sekretaris : H.M. Ari Wibowo, Lc.Anggot : Ir. H. Sugiharto A.W., Ketut Erawan, S.H., H.

Ismet Roni, S.H., H. Sumadi, S.Sos.,Reza Aditiya, S.H., H. Agus Kurniawan, S.T.,Yusuf Wibisono, Hartarto Lojaya,Napiliyon Aswary, Drs. H. Musa Zainuddin,H. Zeldayatie, I Wayan Sudiksa, S.I.P.

LAPORAN UTAMA

Kesimpulan danRekomendasi

Berdasarkan analisa dan evaluasiterhadap Raperda tentang Perubahanatas Perda No. 11 Tahun 2009 tentangOrganisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah Provinsi dan Sekretariat DPRDProvinsi Lampung; Perda No. 12 Tahun2009 tentang Organisasi dan Tata KerjaInspektorat, Badan Perencanaan Pem-bangunan Daerah dan Lembaga TeknisDaerah Provinsi Lampung; Perda No.13 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah ProvinsiLampung; dan Perda No. 14 Tahun2009 tentang Organisasi dan Tata KerjaLembaga Lain Sebagai Bagian PerangkatDaerah Provinsi Lampung, dapatdisimpulkan:

1. Perubahan dan pengembanganstruktur kelembagaan berdasarkanamanat peraturan perundang-undangan terdiri dari: a) Inspek-torat Provinsi Lampung; dan b)Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Penataan kembali struktur orga-nisasi yang diarahkan untukmemenuhi kebutuhan kelemba-gaan guna pemantapan kinerja,terdiri dari: Biro Hukum; BiroPerekonomian; Biro Bina Sosial;Biro Organisasi; Biro Keuangan;Biro Perlengkapan dan Aset; DinasPertanian Tanaman Pangan danHortikultura.

3. Pengembangan struktur organisasiyang diarahkan berdasarkan kebu-tuhan kelembagaan dalam rangkapemantapan kinerja, terdiri dari:a) Sekretariat DPRD ProvinsiLampung; b) Dinas PendapatanDaerah; c) Dinas Bina MargaDaerah; d) Badan PerwakilanPemerintah Provinsi Lampung diJakarta; e) Dinas Pemuda danOlahraga.

4. Pembentukan organisasi yangdiarahkan untuk memenuhi kon-disi objektif, dalam rangka opti-malisasi fungsi kelembagaan,terdiri dari a) Biro Bina Mental

Setda Provinsi Lampung; dan b)Badan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak.

5. Penghapusan organisasi berda-sarkan amanat peraturan perun-dang-undangan dan/atau pertim-bangan kondisi objektif atasperkembangan lingkungan strategisdalam penyelenggaraan pem-bangunan: a) Pelaksana HarianBadan Narkotika Provinsi Lam-pung; b) Biro PemberdayaanPerempuan Setda Prov. Lampung;

6. Pengembalian kedudukan Sekre-taris pada Inspektorat, Badan danDinas Daerah, dari jabatan struk-tural IIb menjadi jabatan struktural

IIIa, serta penghapusan Bagian-Bagian pada Sekretariat Inspek-torat, Sekretariat Badan danSekretariat Dinas Daerah sebagaiimplikasi reposisi jabatan struk-tural Sekretaris sebagaimanadimaksud, telah sesuai dan selan-jutnya memenuhi ketentuan Pasal34 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor. 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah.

7. Panitia Khusus menyatakan dapatmenerima Raperda tentang Peru-bahan Atas

Empat Perda tentang Organisasidan Tata Kerja SKPD Provinsi Lampunguntuk dijadikan Perda. (tim)


LAPORAN UTAMA

PENDAHULUANAdat istiadat adalah seperang-

kat nilai, kaidah, dan kebiasaanyang tumbuh dan berkembangsejak lama bersamaan denganpertumbuhan dan perkembanganmasyarakat yang telah dikenal,dihayati, dan diamankan olehwarga masyarakat secara berulang-ulang dan terus menerus sepanjangsejarah.

Adat istiadat Lampung yangmerupakan bagian dari adat istiadatMelayu, telah tumbuh dan berkem-bang sepanjang masa, dan telahmemberikan ciri khas daerah dalamskala kecil dan dalam skala lebihbesar telah memberikan identitasbagi bangsa Indonesia.

Perjalanan sejarah membuk-tikan pula bahwa adat istiadatLampung yang tumbuh dan ber-

Laporan Pansus Raperda tentang

Kelembagaan MasyarakatAdat Lampung

kembang sepanjang zaman tersebutternyata dapat memberikan andil yangcukup besar terhadap kelangsungankehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara, baik dalam masaperjuangan mencapai kemerdekaanmaupun dalam mempertahankan danmengisi kemerdekaan. Bagi daerahLampung hal ini antara lain tercermindari fungsi dan peranan yang telahdilaksanakan oleh Lembaga-LembagaAdat Lampung.

Selama masa penjajahan, LembagaAdat Lampung telah dapat mem-pertahankan dan menampilkan karak-teristik bangsa, semasa revolusi fisik dantelah menjadi basis bagi perjuanganmencapai dan mempertahankan kemer-dekaan sedangkan di masa damaiLembaga Adat Lampung telah dapatpula menjadi salah satu tulang punggungdalam mengisi kemerdekaan itu.

Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah tidak mengatur adanyamarga, tiuh, dan kampung, tetapimengakui adanya kesatuan ma-syarakat hukum adat, adat istiadatyang masih hidup dalam masya-rakat sepanjang dapat bermanfaatbagi kelangsungan hidup ber-bangsa dan bernegara.

Keanekaragaman adat isti-adat masyarakat Lampung yangtelah memberikan ciri bagi daerahdan dapat menjadi salah satusakaguru dalam kehidupan ber-bangsa dan bernegara tersebutperlu dibina, dipelihara, dandilestarikan sebagai upaya mem-perkaya khasanah budaya bangsa,memperkuat ketahanan nasionaldan untuk mendukung kelang-sungan pembangunan nasional,


LAPORAN UTAMA

Bersambung ke Hal. 16

khususnya pembangunan di Pro-vinsi Lampung. Untuk itu perlumembentuk Peraturan DaerahProvinsi Lampung tentang Ke-lembagaan Adat MasyarakatLampung.

PEMBAHASAN1. Jadwal Pembahasan

Jadwal pembahasan Pansus IIterhadap Rancangan PeraturanDaerah usul Pemerintah ProvinsiLampung tentang KelembagaanAdat Masyarakat Lampung, mengi-kuti jadwal yang telah ditetapkanoleh Badan Musyawarah DPRDProvinsi Lampung pada tanggalFebruari 2013, yang diberikanbatas waktu pembahasan daritanggal 15 Februari 2013 sampaidengan tanggal 27 Maret 2013,dan mengalami perubahan jadwalberdasarkan hasil Badan Musya-warah DPRD Provinsi Lampungpada tanggal 17 April 2013,sebagai berikut.a. Tanggal 22 April 2013, La-

poran Panitia Khusus kepadaPimpinan DPRD ProvinsiLampung dan pendistribusianLaporan Pansus kepada KetuaFraksi-Fraksi DPRD ProvinsiLampung;

b. Tanggal 23 April 2013, LaporanPanitia Khusus ke PimpinanDPRD Provinsi Lampung danKetua Fraksi-Fraksi DPRDProvinsi Lampung.

2. Proses PembahasanDalam rangka penyempur-

naan terhadap Raperda usulPemerintah Provinsi Lampungtentang Kelembagaan Adat Ma-syarakat Lampung, Pansus menga-gendakan beberapa kali pemba-hasan bersama Biro Hukum SetdaProvinsi Lampung, Dinas/Intansiterkait, tenaga ahli, dengan jadwalberikut.a. Tanggal 15 Februari sampai

dengan 21 Februari 2013,Pengumpulan bahan bahandan Pendalaman Materi ter-hadap Raperda usul Peme-

rintah Provinsi Lampung tentangKelembagaan Adat MasyarakatLampung oleh masing-masingAnggota Pansus;

b. Tanggal 22 Februari 2013, Rapatinternal Pansus dalam rangkapenyusunan jadwal pembahasandan rencana kerja Pansus;

c. Tanggal 25 Februari sampaidengan 12 Maret 2013, Pen-dalaman Materi terhadap Raperdausul Pemerintah Provinsi Lampungtentang Kelembagaan Adat Masya-rakat Lampung;

d. Tanggal 13, 14, dan 15 Maret2013, Rapat Pembahasan Pansusbersama Biro Hukum Setda-prov.Lampung, Dinas/Instansiterkait dan Tenaga Ahli dalamrangka mendengarkan penjelasan-penjelasan/masukan-masukanserta saran untuk kesempurnaanRaperda ini nantinya;

e. Tanggal 18 Maret s/d 23 Maret2013, Pelaksanaan kunjungankerja PANSUS ke Provinsi JawaTengah dan Provinsi SumateraBarat, mencari perbandingan/ma-sukan serta informasi untukkesempurnaan raperda ini;

f. Tanggal 25 Maret 2013, RapatAnggota PANSUS bersamaeksekutif dan stake holder terkait

hasil studi komperhensif sertaPerumusan hasil kunjungankerja Pansus;

g. Tanggal 26 Maret 2013,Rapat internal Pansus denganagenda finalisasi Raperdabersama Biro Hukum Set-daprov. Lampung besertaTenaga Ahli;

3. Hasil PembahasanSetelah dilaksanakan pem-

bahasan dan kajian secara seksa-ma, baik di internal Pansusmaupun dengan Eksekutif, akhir-nya didapat kesepakatan danpenyempurnaan-pernyempurnaanterhadap draf Raperda usul Pe-merintah Provinsi Lampung ten-tang Kelembagaan Adat Masya-rakat Lampung, sebagai berikut.a. Pada struktur draf Raperda

awal semula terdiri dari 7 Babdan 17 Pasal beserta penje-lasan, setelah melalui prosespembahasan mengalami pe-rubahan menjadi 8 Bab dan18 Pasal beserta penjelasan;

b. Pada draf semula Raperdatentang Kelembagaan Masya-rakat Adat Lampung, setelah


AKTIVITAS

egiatan yang di-pusatkan di La-pangan MerdekaGunungsug ih ,

Lampung Tengah, dibukaGubernur LampungSjachroedin ZP, Senin ma-lam (22/4/2013). DihadiriKetua DPRD Provinsi Lam-pung Marwan Cik Asan,anggota DPRD LampungAhmad Nyerupa, para ke-pala dinas, dan seluruhbupati/wali kota se-provinsiLampung.

Pembukaan MTQ ke-41 memperoleh sambutanantusias dari masyarakat.Suasana makin meriah de-ngan hadirnya Band Wali dan artis ibukota Tengku Zaky.Penggunaan panggung berukuran besar dengan penataancahaya lampu berwarna warni membuat suasana kiansemarak.

Dalam sambutannya, Sjahroedin meminta agardewan hakim melakukan penilaian dengan obyektif. “Iniayat Allah, jadi saya minta dewan hakim tidak main-main dalam melakukan penilaian,” ujarnya.

Kepada peserta MTQ, ia meminta untuk mengikutikegiatan secara serius dan menampilkan semua keahlianyang dimilikinya. Yang meraih juara akan mewakiliProvinsi Lampung dalam MTQ tingkat nasional yangakan berlangsung di Bangka Belitung sekitar Agustusmendatang.

Pada kesempatan itu, Sjahroedin menyinggungtentang berbagai program Provinsi Lampung tentangpemberian fasilitas umroh gratis untuk guru ngaji,pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas Islam danlain-lain. Juga, bantuan pembangunan masjid/musholadan bantuan konsumsi bagi jamaah haji Lampung diMekah.

Sementara itu, Bupati Lampung Tengah AhmadPairin, meminta kepada seluruh masyarakat ikutmenyukseskan MTQ. Kegiatan ini diharapkan dapatmakin meningkatkan gairah umat Islam untukmempelajari Alquran, seperti menghidupkan kembaligerakan maghrib mengaji yang kini mulai ditinggalkan.

Selain itu, Pairin menambahkan, kegiatan MTQ jugabisa menginspirasi dan memotivasi umat Islam untuk

MTQ ke-41 di Lamteng Meriah

memperdalam Alquran. Selain menumbuhkan kecintaanmelalui seni baca Alquran, juga meningkatkan semangatmemahami Alquran yang selanjutnya untuk diamalkandalam kehidupan sehari-hari.

Pada MTQ ke-41 ini, yang dilombakan yaitumusabaqah tilawatil quran, musabaqah Hifdzil Quran,musabaqah tartil quran, musabaqah qiroatus sab’ah,musabaqah fahmil quran, musabaqah, syarhil quran danmusabaqah khotil quran.

Dalam MTQ ke-41 yang berlangsung sejak 22-28April 2013, itu Kabupaten Lampung Selatan tampilsebagai Juara Umum, disusul Kabupaten LampungTengah, dan Kabupaten Tulang Bawang.

Selain itu, juara terbaik dalam dalam Pawai Taarufdimenangkan kafilah Lampung Tengah, disusul BandarLampung dan Lampung Utara. Juara harapan, Mesuji,Pringsewu, dan Lampung Selatan. (tim)

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-41 Tingkat Provinsi Lampung tahun 2013berlangsung meriah. Perhelatan akbar itu diikuti sekitar seribu kafilah dan ofisial

utusan 14 kabupaten/kota se Lampung.

K


AKTIVITAS

ovy G.A. Pelenkahu, yang menjabat kepala BPKPerwakilan Lampung sejak 25 September 2010-25 Januari 2013, selanjutnya akan menempatiposisi yang ditinggalkan Ambar Wahyuni

sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi SumateraSelatan.

Acara sertijab dihadiri oleh para pejabat Lampung.Antara lain, Ketua DPRD Provinsi Lampung MarwanCik Asan, Sekretaris Provinsi Berlian Tihang, WalikotaBandarlampung Herman H.N., dan sejumlah anggotaDPRD Lampung.

Dalam sambutannya, Sekprov Lampung BerlianTihang mengatakan pergantian pejabat dalamsuatu organisasi menjadi hal biasa dilingkungan pemerintahan. Pergantian pejabatjuga untuk meningkatkan wawasan danpengalaman bagi pejabat, sekaligus me-menuhi tuntutan tugas pemerintahan danpembangunan.

“Pergantian kepala BPK PerwakilanProvinsi Lampung ini hendaknya disikapisecara arif. Sehingga ke depan, mampumemberikan yang terbaik bagi kemajuanlembaga maupun bagi daerah serta ma-syarakat Lampung,” katanya.

Ia mengharapkan BPK Lampung dapatmeningkatkan jalinan kerjasama sertakoordinasi yang harmonis antarlembagapemerintah daerah ini yang telah terjalin baik

Sertijab Kepala BPK Lampung

selama ini.Sementara itu, auditor utama keuangan BPK RI Heru

Krisna Reza mengatakan, rendahnya koordinasi antaraBPK perwakilan di sejumlah provinsi dan pemdasetempat, merupakan salah satu permasalahan utamadalam penyelesaian kasus yang berhubungan dengan BPK.

Ia mencontohkan, kerjasama dengan pihakkepolisian dan pengadilan, perlu dilakukan dalam hal-hal tertentu saling membutuhkan. Karena, jika koordinasiterganggung, bisa merugikan salah satu pihak. Koordinasijuga penting dijalin dengan kepala daerah, kepala dinas,dan instansi terkait. (tim)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung memilikipemimpin baru, V.M. Ambar Wahyuni. Ia menggantikan Novy G.A. Palenkahu.Serahterima jabatan berlangsung di kantor BPK setempat, Kamis (11/4/2013).

N


LAPORAN UTAMA

Sambungan dari Hal. 13

melalui proses pembahasanmengalami perubahan dalamkonsiderans “Menimbang”adanya pergeseran pada no-menklatur huruf a bergesermenjadi b, dan huruf bbergeser menjadi a, sebagaiberikut: a) bahwa masyarakatadat Lampung Sai BumiRuwa Jurai adalah bagian in-tegral dari masyarakat sukubangsa yang tergabung dalamNegara Kesatuan Republik In-donesia dan sebagai ma-syarakat yang bersatu padaNegara Kesatuan Republik In-donesia, dan mempunyai hakdan kewajiban memeliharaadat istiadat dan tradisi yanghidup dan berkembang seja-lan dengan perkembanganzaman; b)bahwa adat istiadatdan Lembaga Adat Lampungyang hidup dan berkembangmemegang peranan pentingdalam pergaulan masyarakatserta dapat dan mampumenggerakkan partisipasimasyarakat dalam berbagaiaspek kehidupan;

c. Pada draf semula Raperdatentang Kelembagaan Masya-rakat Adat Lampung, setelahmelalui proses pembahasanmengalami perubahan dalamkonsiderans “Mengingat”adanya penambahan nomen-klatur dasar hukum padanomor urut 1 dan 19 yangmenyatakan sebagai berikut:1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 32Undang-Undang Dasar 1945;19. Peraturan Daerah ProvinsiLampung Nomor 5 Tahun2012 tentang PenyelenggaranPendidikan Berbasis Agamadan Budaya (Lembaran Da-erah Provinsi Lampung Tahun2012 Nomor 5, TambahanLembaran Daerah ProvinsiLampung Nomor 368).Sehingga dalam konsiderans“Mengingat” yang draf awal

mencantumkan 17 dasar hukum,setelah melalui proses pem-bahasan berubah menjadi 19 dasarhukum.

d. Pada Bab I Ketentuan Umumterdapat beberapa penyempurnaannomenkaltur dan pengeseranangka/poin, antara lain:* Pasal 1 angka 11 yang redaksi-

onalnya: Masyarakat AdatLampung adalah masyarakatLampung Asli dan MasyarakatPendatang berubah menjadiMasyarakat Adat Lampungadalah masyarakat Lampungyang terdiri dari jurai pepadundan sai batin.

* Adanya penambahan redaksi-onal pada Pasal 1 angka 12menjadi Masyarakat Penyim-bang Adat Lampung adalahsuatu wadah untuk membina,melestarikan, dan memberda-yakan adat istiadat masyarakatLampung.

* Pergeseran redaksional semulaPasal 1 angka 12 bergesermenjadi angka 13 dan seterus-nya, sehingga dalam bab inisemula pada Pasal 1 terdiridari 14 angka, setelah prosespembahasan menjadi 15 angka(ada penambahan).

e. Pada Bab II Nama KelembagaanMasyarakat Adat Lampung, Pasal2 redaksi semula Nama Kelem-bagaan Masyarakat Adat Lampungadalah Majelis Penyimbang AdatLampung berubah menjadi NamaKelembagaan Masyarakat AdatLampung adalah Majelis

Penyimbang Adat Lampungyang selanjutnya disingkatMPAL.

f. Pada Bab III Asas dan Tujuanterdapat penambahan redaksi-onal pada Pasal 3 yang semulaKelembagaan Masyarakat AdatLampung berasaskan padaPancasila, Undang-UndangDasar Negara Republik Indo-nesia Tahun 1945 dan nilai-nilai agama, menjadi MajelisPenyimbang Adat Lampungberasaskan pada Pancasila,Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945 dan nilai-nilai agama.Begitu pula pada Pasal4,5,6,13,15, dan 17 terdapatperubahan sebutan dari se-mula Kelembagaan Masya-rakat Adat Lampung menjadiMajelis Penyimbang AdatLampung.

g. Pada Bab IV Sumber Ke-uangan dan Pendapatan,Pasal 15 semula redaksi-onalnya adalah: Keuangandan pendapatan KelembagaanMasyarakat Adat Lampungbersumber dari: a. KekayaanMajelis Penyimbang AdatLampung; b. PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota/Desa atau dengan nama lainyang dianggarkan dalamAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah/Desa ataudengan nama lain masing-masing; c. sumbangan darimasyarakat dan badan hukumlainnya yang tidak mengikatbaik dari dalam maupun luarnegeri; dan d. usaha lainnyayang sah.Berubah menjadi: Keuangandan pendapatan Majelis Pe-nyimbang Adat Lampungbersumber dari: a. KekayaanMajelis Penyimbang AdatLampung; b. Pemerintah,Pemerintah Provinsi/Kabu-paten/Kota/Desa atau dengannama lain yang dianggarkandalam Anggaran Pendapatan


LAPORAN UTAMA

dan Belanja Negara, AnggaranPendapatan dan Belanja Da-erah/Desa atau dengan namalain masing-masing; c. sum-bangan dari masyarakat danbadan hukum lainnya yangtidak mengikat baik daridalam maupun luar negeri;dan d. usaha lainnya yang sah.

h. Pada Bab VII Ketentuan Lain-Lain, Pasal 16 yang redaksisemula adalah: Ketentuanlebih lanjut tentang keang-gotaan dan musyawarah, tataupacara adat, pengukuhandan pemberian gelar adat,busana adat, kesenian adat,penyelesaian perkara adatserta hukum adat, diaturdalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah TanggaMajelis Penyimbang AdatLampung; berubah menjadi:(1) Pelaksanaan atas pe-nyelenggaran Peraturan Da-erah ini dilakukan oleh Guber-nur yang secara operasionaldilaksanakan oleh DinasPendidikan Provinsi lampungdan SKPD lainya; (2)Keten-tuan mengenai pelaksanaanpenyelenggaraan Peraturandaerah ini sebagaimana padaayat (1) diatur dengan Pera-turan Gubernur.Kemudian redaksional padadraf awal Raperda Pasal 16berpindah menjadi Pasal 17dan seterusnya, sehinggaPasal 17 masuk ke dalam BabVIII Ketentuan Penutup.

j. Pada Bagian Penjelasan PasalDemi Pasal dalam Raperdaini terdapat perubahan/pe-nambahan pada penjelasanpada Pasal 15 huruf b danPasal 16 ayat (1), selengkap-nya berbunyi: Pasal 15, Hurufa, cukup jelas.Huruf b, yang dimaksuddengan desa atau dengannama lain adalah Desa/Pekon/Kampung yang beradadalam wilayah Provinsi

Lampung. Yang dimaksud denganAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah/Desa atau dengan namalain masing-masing adalahAnggaran Pendapatan Daerah/Desa/Pekon/Kampung yang beradadalam wilayah Provinsi Lampung.Pasal 16, Ayat (1), yang dimaksuddengan SKPD lainnya adalahDinas yang membidangi Kebu-dayaan dan Pariwisata, BadanPemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa ProvinsiLampung dan Badan KesatuanBangsa dan Politik Daerah ProvinsiLampung.

KesimpulanSetelah melalui proses pem-

bahasan, Pimpinan dan Anggota PansusII menyimpulkan bahwa Raperdatentang Kelembagaan Masyarakat AdatLampung merupakan implementasiterhadap Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah, diamanatkan dengan ber-lakunya Otonomi Daerah, maka daerahdiberikan hak, kewajiban, dan we-wenang untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempatsesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Kepres 59/Ptahun 2011 serta Undang-UndangNo.12 Tahun 2012 tentang Pem-bentukan Perundang-undangan, dantelah mengalami Dan sesuai denganketentuan Pembentukan PeraturanPerundang-undangan Undang-Undang

No.12 Tahun 2012, serta telahmengalami penyempunaan-pe-nyempurnaan baik redaksional,nomenklatur, tata bahasa mulaidari judul perda; konsideransmenimbang dan menggingat; Babper Bab, Pasal per-Pasal, Ayat per-ayat berikut dengan penjelasan-nya, telah mencerminkan isi Perdadimaksud dan tidak bertentangandengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

RekomendasiSesuai dengan perubahan-

perubahan tersebut di atas dalamrangka penyempurnaan RaperdaKelembagaan Masyarakat AdatLampung, Pansus II mereko-mendasikan:1. Untuk disetujui dan ditetap-

kan menjadi Keputusan De-wan dan selanjutnya diprosesmenjadi Peraturan DaerahProvinsi Lampung;

2. Hal-hal yang belum diaturdalam Raperda tentang Ke-lembagaan Masyarakat AdatLampung, kiranya Gubernursegera untuk diatur lebihlanjut dalam Peraturan Gu-bernur, dan;

3. Selanjutnya Dinas Pendi-dikan Provinsi Lampungsebagai Leading sektor dariPerda ini, setelah PeraturanGubernur dikeluarkan agarsegera diberlakukan Perda ini.(tim)

Pansus II Raperda Usul Pemprov Lampungtentang Kelembagaan Adat Masyarakat Lampung

Ketua : H. Dendy Ramadhona Kaligis, S.T.Wakil Ketua : H. Riswansyah Djahri, S.E., M.B.A.Sekretaris : Drs. H. Ahmad Nyerupa, S.H.Anggota : Palgunadi, S.T.P., H. Syafariah Widianti, S.H., M.H.,

H. Riza Mirhadi, S.H., Drs. H. Azwar Yacub,Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, M.M.,Ir. H. Nenden Tresnanursari, M.Si.,H. Suyatno S.W., S.E., M.M., H. Toto Herwantoko,Yasminie Asyik, S.H., H. Wardiyati,H. Okta Rijaya M.,S.H.I., H. Abdul Hakim Rasyid.


WARTA

etua Komisi III DPRD Pro-vinsi Lampung Ahmad Bastarimengatakan, Dewan men-jadwalkan pertemuan lan-

jutan dengan mengundang DirektoratLalu Lintas Polda Lampung dan Dis-penda.

“Selama ini, proses BBNKBmemerlukan waktu yang lama, bahkanbisa lebih dari satu bulan. Padahal bisadipercepat, yang dampaknya akansemakin banyak pemilik kendaraanyang melakukan balik nama sehinggaPAD yang masuk juga makin besar,”kata Ahmad Bastari, usai rapat dengarpendapat dengan Dispenda, Rabu (3/4/2013)

Dia menjelaskan, berdasarkan dataDispenda, realisasi BBNKB tahun 2012dari target Rp757 miliar baru tercapai92,9 persen atau Rp698,6 mi-

Sepakati Percepatan ProsesBBNKB

liar. Artinya target 2012 yang tidaktercapai sebesar 7 persen. Kita berharapdengan adanya upaya ini, target BBNKB2013 dapat tercapai 100 persen,”katanya.

Menurutnya, upaya reformasipelayanan BBNKB ini harus mulaidilakukan dan harus ada target lamawaktu proses penyelesaian.”Sepertiproses STNK dan BPKB, tahapan-tahapan pelayanan dapat diketahuipublik, dan masyarakat dapat me-rasakan pelayanan maksimal dan

puas setelah membayar pajak,” katadia.

Ahmad Bastari mengatakan,idealnya proses BBNKB, yaitu alihkepemilikan kendaraan bermotor daripemilik pertama ke tangan pemilikkedua dan seterusnya, dari dasar jualbeli dan hibah kendaraan bermotor,dapat selesai dalam waktu palinglambat 3 minggu setelah selesaiSTNK. ”Kalau ini dapat dilakukan, sayayakin ada kenaikan PAD dari BBNKB,”katanya. (tim)

PRD Provinsi Lampung menggelar SidangParipurna untuk memberhentikan danmengangkat dua anggota DPRD penggantiantarwaktu (PAW) dari Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB). Rapat berlangsung di Gedung DPRDLampung di Telukbetung, Senin (29/4/2013).

Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asansaat memimpin sidang mengatakan, dua anggota Dewanbaru pengganti antarwaktu adalah Soleh Baijuri digantikanHidir Ibrahim dan Nurzaini digantikan M. Effendi.Penggantian ini sesuai dengan surat keputusan MenteriDalam Negeri (Mendagri) No. 161.18/17 2013 dan suratkeputusan No. 161.18/269 2013.

PAW Dua Anggota Dewan

Komisi III DPRD dan Dinas PendapatanDaerah (Dispenda) Provinsi

Lampung sepakat untuk mempercepatproses Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB). Dengan percepatanproses tersebut diharapkan mendongkrak

pendapatan asli daerah (PAD).

D Soleh Baijuri mundur sebagai anggota DPRD setelahterpilih menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdthatul Ulama(PWNU) Lampung. Sedang Nurzaini mengundurkan diri.

Menurut Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) Musa Zainudin, PAW merupakan hal biasa sesuaimekanisme partai. Tetang Soleh Baijuri yang mundursetelah terpilih menjadi Ketua NU juga karena inginfokus pada tugas barunya. Tentu, akan kurang maksimaljika harus menangkap jabatan.

Kendati untuk merealisasikan PAW membutuhkanwaktu cukup lama. Karena mekanisme partai yangmengharuskan proses dilakukan hingga ke DPP PKB,katanya. (tim)

KAhmad Bastari


WARTA

elihat perkembanganterkini, pilgub bisa dilak-sanakan. Dulu Pak Gu-bernur tidak mau me-

nganggarkan pilgub karena tidak ada dasarhukumnya. Ketika nanti dasarnya keluar,ya harus kita sikapi,” kata Marwan, usaimenerima kunjungan Badan KehormatanDPR-RI, Rabu (10/4/2013).

Bahkan Marwan segera mendesakeksekutif untuk melakukan pembahasananggaran Pilgub bersama legislatif.Kendati demikian, pembahasan ang-garan dilakukan setelah ada kepastianpayung hukum pilgub dari pemerintahpusat, baik disahkannya RUU Pilkadaatau terbitnya Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang (Perppu).“Setelah ada dasar hukumnya, kita akandesak eksekutif segera bahas bersama,”tandasnya.

Ketua Fraksi Partai KeadilanSejahtera (PKS) DPRD Lampung GufronAzis Fuadi mengatakan, pihaknyamengakui Dewan lemah dalam mem-perjuangkan anggaran Pilgub yang telahdijadwalkan KPU untuk dilaksanakanpada Oktober mendatang. “Memangsangat kelihatan sekali ketidaktegasanlegislatif,” kata Gufron.

Gufron mengaskan bahwa PKSmengharapkan Pilgub Lampung dapatdigelar pada tahun ini. Fraksi PKSpernah mendesak Pimpinan Dewandalam Sidang Paripurna Pembahasan APBD untuk segera menganggarkandana Pilgub pada APBD 2013.

Siap Bahas Anggaran Pilgub

Sekretaris DPD I Partai GolkarLampung Ismet Roni menyatakan,fraksinya di DPRD Lampung justruyang pertama menginginkan APBD2013 menganggarkan dana Pilgub.“Fraksi Golkar dari awal pembahasanAPBD lalu sudah meminta agarmenganggarkan dana Pilgub. Tapi padaperjalananya, sampai APBD 2013disahkan, biaya Pilgub belum terako-modasi,” kata Ketua Komisi I DPRDLampung ini.

Lebih lanjut Ismet mengaku siapkapan saja fraksinya menyuarakan agaranggaran Pilgub dibahas bersama-samadengan eksekutif. “Semoga saja segeraada titik temu atas perbedaan persepsidan sikap antara eksekutif dan legislatif,khususnya dalam hal anggaran Pilgubini,” harap Ismet.

Sebenarnya bukan Fraksi PKS danGolkar saja yang setuju anggaran Pilgubdiakomodasi dalam APBD 2013.Mayoritas fraksi di DPRD juga sependapat agar anggaran pilgubdimasukkan ke dalam APBD 2013.

Sementara Anggota KPU Pro-vinsi Lampung Firman Seponadamengatakan, penganggaran Pilgubmelalui APBD Perubahan masih bisadilakukan. Hanya saja, tetap ber-tergantung kemauan politik PemprovLampung, mau tidak melakukan hal

tersebut. ”Tinggal pemerintah mau atautidak mendukung kerja-kerja KPU,” kata Firman.

Menurutnya, masih banyak mataanggaran yang bisa digantikan dalamAPBD. ”Mata anggaran itu yang dapatkita gunakan untuk menggantikansementara dana Pilgub,” ujarnya. Sebab, satu-satunya anggaran Pilgubyang realistis adalah melalui APBD.

Memang bisa saja mencari danatalangan atau dengan penggunaananggaran didahulukan dan kemudiandisusulkan untuk dimasukkan di APBDPerubahan. “Semua kembali kepadakebijakan Gubernur, mau nggakmelakukan itu. Jadi semua tergantunggubernur dan dewan,” ujarnya.

Sebelumnya, DPRD ProvinsiLampung belum juga membahasanggaran pelaksanaan pemilihangubernur dan wakil gubernur. Limafraksi di DPRD Lampung masihmenunggu peraturan dari pemerintahtentang pelaksanaan Pilgub.

Penegasan itu antara lain disam-paikan Ketua Fraksi PDIP DPRDLampung Tulus Purnomo Wibowo.“Fraksi PDI Perjuangan dari awalsangat jelas. Menunggu aturan mainnyadulu atau dasar hukumnya, barudibahas,” tegasnya, Kamis (11/4/2013).

Menurut Tulus, jika ada dasarhukum yang jelas, pihaknya segeramembahasnya. Kendati pihak eksekutiftidak mengusulkan, kalau undang-undangnya jelas, pihaknya memilikiinisiatif untuk membahas masalahanggaran pilgub.

Wakil ketua DPD PDIP Lampungini menjelaskan, jika UU mengaturtentang pelaksanaan pilgub sudah ada,anggaran akan mengikuti dengan sendiri.Karena itu, pihaknya menunggu dasarhukumnya. “Jika memang sudah ada,pasti akan kami bahas,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan KetuaFraksi Partai Golkar Ismet Roni. Fraksiberlambang pohon beringin itu,mematuhi aturan. Apalagi anggarantentang pilgub memang belum diusul-kan oleh Pemprov Lampung. “Kalau

Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan

Cik Asan mengatakan DPRDsegera melobi Gubernur

Sjachroedin Z.P. untukbersama-sama membahas

anggaran pemilihangubernur yang dijadwalkan

KPU berlangung padaOktober mendatang.

Marwan Cik Asan“M


ahasiswa Program StudiIlmu Administrasi Ne-gara dan Program StudiIlmu Administrasi Bis-

nis, Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik (FISIP) Universitas BandarLampung (UBL) mengunjungiDPRD Provinsi Lampung dan berdialog dengan anggota Dewanterkait komunikasi politik dalammenyampaikan aspirasi, Rabu (3/4/2013).

Wakil Rektor I UBL BidangAkademik Prof. Dr. KhomsahrialRomli, M.Si. menuturkan kun-jungan tersebut merupakan agen-da rutin fakultas dengan tujuanmenambah wawasan dan penge-tahuan mahasiswa mengenaiimplementasi materi-materi per-kuliahan.

Dialog dengan Mahasiswa UBL

WARTA

diusulkan eksekutif, baru kita bahas.Kita ini taat aturan,” ujar Ketua KomisiI DPRD Lampung itu.

Sementara Ketua Fraksi PartaiDemokrat DPRD Lampung Toto Her-wantoko mengatakan, pembahasananggaran akan dilakukan setelah adadasar hukum untuk pelaksanaan pilgub.Apalagi, pihak eksekutif juga belummengusulkan.

Meski Partai Demokrat men-dukung pilgub Lampung digelar padatahun 2013, menurut Toto, untukmembahas masalah anggaran tetap akanmenunggu dasar hukum yang kuat.

Pendapat serupa juga diungkapkanSekretaris Fraksi PAN Ahmad Bastari.Menurut dia,”Kalau sudah diusulkaneksekutif, pasti kami bahas. Prinsipnya,kami hanya mengesahkan. Tapi, kami

tidak mau bertentangan dengan pera-turan yang berlaku. Nah, kini eksekutiftidak mengusulkannya. Jadi, kami mauberbuat apa?” ucapnya.

Ketua Fraksi PKPB Sunardi jugaberanggapan sama dengan empat fraksilainnya. Mantan bupati LampungSelatan itu menyatakan, jika eksekutifsudah mengusulkan, fraksinya pasti akanmembahas. (tim)

“UBL memberikan kesempatankepada mahasiswa untuk mengem-bangkan pengetahuan melalui studilapangan secara langsung. Tujuannyasebagai pembanding korelasi antarateori kuliah dan implementasi teoripada dunia kerja. Kunjungan seperti initidak hanya di Provinsi Lampung, tetapijuga di luar Lampung,” ujarnya.

Sementara Dosen FISIP UBL Dr.Ida Farida, M.Si. menambahkankunjungan tersebut merupakan rang-kaian mata kuliah komunikasi pem-bangunan bagi mahasiswa ProgramStudi Ilmu Administrasi Publik danmata kuliah Kepemimpinan bagimahasiswa Program Studi Ilmu Ad-ministrasi Bisnis.

Dalam kunjungan tersebut, ma-hasiswa FISIP UBL disambut oleh KomisiI DPRD Provinsi Lampung, di antaranya

Sekretaris Komisi I, WatoniNoerdin, S.H., M.H., didampingianggotanya, yaitu H. M. AriWibowo, Lc., Ketut Erawan, S.H.,dan Napiliyon Aswari. Sekretarisbeserta Anggota Komisi I DPRDProvinsi Lampung menyambut baikkunjungan mahasiswa FISIP UBLdan menerangkan mengenai ber-bagai tugas pokok dan fungsi DPRDProvinsi Lampung.

Puluhan mahasiswa yangmengikuti acara tersebut antusiasdalam menanyakan hal-hal ter-kait komunikasi politik DPRDdalam menerima dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat Lam-pung, pembahasan peraturan daerah (perda), dan peran DPRDdalam menangani berbagai kon-flik di Lampung. (tim)

M


endaraan itu bernilaiekonomis bagi peru-sahaan, seharusnyadibatasi penggunaan

BBM untuk kendaraan angkutanitu, agar premium dan solar tetapdigunakan oleh rakyat biasa,” kataJunaidi, Rabu (3/4/2013).

Menurutnya, akhir-akhir inidia sering menemukan suasanaantrean panjang pada sejumlahstasiun pengisian bahan bakarumum (SPBU) di Bandarlampungdan daerah lainnya. “Terkadangmasih sore, SPBU sudah tidak lagimelayani pembelian karena ke-habisan stok, semestinya bisa bukasampai malam,” ujarnya.

Kondisi seperti itu, me-nurutnya, dapat berpengaruh padakepanikan pada masyarakat,terutama pemilik kendaraan yangsedang dalam perjalanan danmembutuhkan BBM. “Pertaminaselalu punya alasan soal keter-batasan stok,” katanya.

Junaidi mengatakan, kondisitersebut harus segera dijawabsecara tegas oleh Pemerintah Pusatselaku pemegang kebijakan.“Kalau harga BBM harus naik,naikkanlah, atau dibuat dandiperketat pembatasan terhadapkendaraan ber cc besar dan ken-daraan industri, agar persoalan

WARTA

Batasi BBM Subsidi untukAngkutan Barang Industri

BBM dapat segera diatasi bersama,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Hiswana MigasProvinsi Lampung Toto Herwantokomengatakan, minimnya stok BBM diSPBU disebabkan oknum pengecer yangmembeli BBM dengan menggunakanjeriken.

Selain itu, kebijakan pelaranganpemakaian BBM subsidi yang diatur dalamPermen ESDM nomor 1 tahun 2013 hanyaberlaku pada truk-truk yang berkegiatan dilokasi tambang, perkebunan, dan ke-hutanan hingga pelabuhan asal.

Menurutnya, oknum tersebut dapatmemengaruhi stabilitas pengadaan BBMdi SPBU, hingga berdampak padamasyarakat. “Saya minta agar ada aparatkepolisian yang mengamankan sejumlahSPBU dan menertibkan pembelian BBMdengan menggunakan jeriken atau tangkimobil secara berlebihan,” katanya.

Toto mengatakan dalam PermenESDM nomor 1 tahun 2013 yangmerupakan kelanjutan dari Permen 12Tahun 2012 terkait penghematan danpengendalian BBM jenis tertentu, tidakmenyebutkan secara rinci kendaraanseperti apa yang dilarang membeli BBMsubsidi selain kendaraan pemerintah.

“Yang jelas kendaraan milik atau

dikuasai (kontrak) badan usahapertambangan atau perkebunandilarang menggunakan BBMsubsidi,” ucapnya. Namun, me-mang banyak timbul kebingung-an dilapangan seperti di SPBUmana kendaraan milik atau bukanmilik badan usaha tambang atauperkebunanan.

Sebelumnya, Asisten II Bi-dang Ekubang Provinsi Lampung,Arinal Junaidi mengatakan ke-butuhan bahan bakar minyak jenispremium di Provinsi Lampungtahun 2013 sebanyak 878,4 ribukilo liter. Kebutuhan premium itudiperuntukkan bagi sektor trans-portasi dan peralatan pertanian.

Ia merincikan kebutuhanuntuk sektor transportasi untukkendaraan bermotor dalam Pro-vinsi Lampung sebesar 867,9 ribukilo liter. Sedang untuk trans-portasi kendaraan yang melintasdi daerah ini sebesar 9.850,5 kldan sektor perlatan pertaniansebesar 640,8 kl.

Jumlah kebutuhan untuk solaruntuk sektor transportasi, kapalnelayan dan peralatan pertaniansebesar 616 ribu kilo liter. Rinciannyamenurut dia, sektor transportasiuntuk kendaraan bermotor dalamprovinsi sebesar 566,6 ribu kl, sektortransportasi untuk kendaraan yangmelintas di Provinsi Lampung sebesar25 ribu kl. “Sedangkan sektor kapalnelayan sebesar 20 ribu kl dan sektorperalatan pertanian sebesar 4.204,8kl,” kata dia. (tim)

Ketua Komisi II DPRDLampung Ahmad Junaidi

Auli mengatakanpemerintah harus

membatasi penggunaanbahan bakar minyak

(BBM) bersubsidi untukkendaraan angkutan

barang industri.

“K Ahmad Junaidi Auli


WARTA

etua Badan Legislasi (Banleg)DPRD Provinsi LampungFarouk Daniel mengakui adatujuh raperda yang saat ini

belum jelas kapan dapat diselesaikanoleh masing-masing pansus yangbertanggung jawab menyelesaikan.

Tujuh raperda itu, yakni Pe-ngelolaan mineral dan batubara;Pengelolaan panas bumi; Pengelolaanair tanah; Penarikan penyertaan modalsaham pemerintah daerah pada PT.Kawasan Industri Lampung dan pe-nyertaan modal pemerintah daerah kedalam modal saham PT. Lampung JasaUtama; Perlindungan lahan pertanianpangan berkelanjutan di ProvinsiLampung; Penyelenggaraan minyak dangas bumi; dan Penyelenggaraan per-lindungan dan pelayanan kesejahteraansosial penyandang disabilitas.

“Hasil catatan Banleg DPRDLampung, tujuh raperda ini belum ada

Tujuh Raperda Menunggu ProsesLanjutan

Sebanyak tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) yang merupakan usul inisiatifDPRD Lampung dan prakarsa eksekutif Provinsi Lampung, pembahasannya terhenti.

Tujuh raperda yang merupakan usulan tahun 2011 dan 2012 tersebut, belum dapatditetapkan menjadi perda karena minim dukungan data.

tindaklanjutnya. Dan kapan selesainya,saya tidak tahu, silakan tanya langsungdengan pansus yang menangani,” kataFarouk Danial, Rabu (3/4/2013)

Menurut dia, untuk raperda poin1, 2, 3 dan 6 ditangani oleh PansusIII yang beranggotakan Imer Dariusdan Mega Putri Tarmizi. Sedangkanuntuk poin 7 pembahasannya olehKomisi V. “Kalau perda Disabilitas,pantauan kami pembahasan masihterus dilakukan. Tapi kalau 4 perdayang ditangani oleh Mega dan Imer,tanya saja lansung kepada mereka,”ujarnya.

Secara keseluruhan, kinerja Banleg

yang efektif mulai Februari 2010selama 36 bulan sebanyak 42 perda.Terdiri dari 11 perda rutin (APBD danLKPJ) dan 31 perda usul inisiatif danprakarsa DPRD telah selesai. “Bahkankinerja DPRD ini cukup membang-gakan yang dibuktikan dari 31 perda,sebanyak 17 perda merupakan prakarsaDPRD,” katanya.

Untuk tahun 2013, menurutpolitisi Partai Gerindara ini, ditargetkan11 raperda yang telah memasukitahapan finalisasi draf dan perdapembangunan kota baru segera dite-tapkan dan menunggu tanggal penge-sahan. (tim)

KFarouk Daniel


WARTA

roses perbaikan jalan di daerahitu menyebabkan kemacetan yangcukup parah dalam dua bulanterakhir. Jika kondisi itu berlarut-

larut, menurut dia, bisa menciptakan citraburuk bagi Provinsi Lampung danmerugikan perekonomian daerah.

Menurut Berlian Tihang, pelaksanaperbaikan jalan nasional tersebutmenjadi kewenangan kontraktor pusat.Namun, Dinas Binamarga memilikikewenangan untuk melakukan penga-wasan agar selama pengerjaan tidakmengganggu ativitas masyarakat danekonomi.”Harus diusahakan, penye-lesaiannya dipercepat. Kemacetanberjam-jam di jalan itu sangat meru-gikan,” katanya.

Tugas Dinas Bina Marga, kata dia,bisa memerikan masukan kepada pihakkontraktor, misalnya, meminta kontraktoruntuk bekerja siang dan malam agar per-baikan jalan cepat selesai.

Awasi Perbaikan Jalandi Tegineneng

Sebelumnya, anggotaKomisi IV DPRD LampungSuyatno SW mengatakanmasyarakat telah jenuh de-ngan kemacetan di jalan lintastengah yang mencapai 3-5 kmsetiap hari pada pagi dan sore.Kemacetan sudah berlangsunghampir tiga bulan.

Menurut dia, masya-rakat juga banyak yangmengeluh karena seringterlambat ketika hendak berpergianmenggunakan pesawat terbang. Jalananyang macet panjang membuat per-jalanan menuju Bandara Raden IntenII Branti terhambat.

Komisi IV menilai kontraktorpusat tidak serius melakukan pengerjaanperbaikan jalan tersebut. “Kita lihat sajayang mengerjakan hanya beberapa or-ang, dan waktu pengerjaannya pun tidaksampai 24 jam. Jadi kapan akan

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Berlian Tihangmenginstruksikan kepada Dinas Bina Marga Provinsi

Lampung untuk melakukan pengawasan terhadapperbaikan ruas jalan lintas Sumatera (Jalinsum) di

daerah Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.

selesai?” ujarnya.Sementara itu, kemacetan di jalan

lintas tengah yang merupakan jalurutama provinsi, menurut dia, setiap haridilalui kendaraan dari berbagai wila-yah, mulai Aceh sampai Bali. Anehnya,kondisi seperti itu tidak mendapatkanrespon cepat dari Dinas Binamargauntuk mengabil langkah yang diper-lukan. “Apa pemprov tidak maludengan kondisi seperti itu yang berlarut-larut,” ujarnya.

Padahal, Suyatno menegaskan,masyarakat tidak mengetahui atau tidakbisa membedakan apakah jalan inimilik provinsi atau negara. “Yangmereka tahu, ada atau tidak perhatianPemerintah Lampung terhadap infra-struktur yang buruk,” katanya.

Karena itu, menurut dia, se-harusnya Dinas Binamarga cepat tanggapmelakukan koordinasi atau mengambil-alih dukungan tenaga kerja. Sehinggakemacetan ini tidak berlangsung lama.“Bukan malah didiamkan dan pura-puratidak dengar atau pura-pura tuli danpura-pura buta,” ujarnya. (tim)

P

Suyatno SW


WARTA

alau selama ini DinasPerhubungan tidak me-nargetkan penerimaanPAD dari jembatan

timbang, kita minta agar tahun inijuga harus ada pemasukan PAD,minimal Rp4 miliar,” ujar KetuaKomisi III DPRD Provinsi Lam-pung Ahmad Bastari.

Data realisasi PAD DinasPerhubungan pada tahun inisebesar Rp1,39 miliar atau 86,81persen dari target PAD yangseharusnya diperoleh hingga 8April 2013 sebesar Rp1,6 milyar.

Menurut Bastari, seharusnyaDishub lebih kreatif mencari celahuntuk PAD. Masih banyak potensilain yang bisa dimaksimalkanDishub. Antara lain, sumbangandari pengelolaan Bandara RadinInten II. Juga banyak dermagamilik perusahaan swasta yangbelum diadit oleh Dishub.

“Dishub harus jeli. Meskiuntuk dua hal ini kami belummemberikan target. Tahun inimereka harus mulai memper-hatikan. Sebisa mungkin menarikPAD dari sektor itu,” ujarnya.

Sementara Kepala DishubLampung Albar Hasan Tanjungmengakui, pemasukan PAD darisektor perhubungan masih relatifkecil. Karena itu, ia berjanji akanberusaha maksimal untuk me-ningkatkan pendapatan bagidaerah. “Kami akomodasi sarandan pemasukan Dewan yangdisampaikan dalam rapat ini,”ujarnya. (tim)

Pertanyakan RealisasiPAD Dishub

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung membuat DPRD kecewa. Pasalnya,instansi itu tidak mencapai target pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, dalamrapat antara Komisi III DPRD Provinsi Lampung dan jajaran Dinas Perhubungan

Lampung, Dewan mengingatkan Dishub agar menambah target PAD pada tahun ini.Hal ini bisa diperoleh dari denda kelebihan muatan di jembatan timbang kendaraan.

“K


WARTA

RSUDAM Diminta PerhatikanPengolahan Limbah

etua Komisi V Yandri Nazirmengatakan, RSUDAM wajibmenyosialisasikan terkaitdengan penangangan limbah

medis. Khususnya dalam pencegahan,guna menghindari dampak negatiflimbah dan jangan sampai mencemaripemukiman warga.

Menurut dia, bukan tidak mung-kin masyarakat sekitar banyak yangbelum mengetahui tentang IPAL(instalasi pengolahan air limbah).Komisi yang membidangi Kesejah-teraan Rakyat dan Pendidikan itu,mengaku sering mendapat laporan darimasyarakat tentang masalah itu.

“Ini berpotensi menjadi polemikkalau ditanggapi oleh sekelompok or-ang yang tidak mengerti tentang IPAL.Karenanya, RSUDAM harus menyo-sialisasikannya kepada masyarakat.Terutama mereka yang tidak jauh darirumah sakit,” tegasnya.

Manajemen RSUDAM, menurutdia, juga harus menguji kualitas airsumur warga yang tinggal di sekitarrumah sakit. Misalnya, pengujianuntuk mengetahui tingkat pencemaranair terhadap bakteri E-coli.’’Antisipasiitu jauh lebih baik dibandingkanmenunggu terjadinya pencemaran. Bilaterbukti tercemar, manajemen rumahsakit harus memperbaiki,” pintanya. Politisi Partai Demokrat itumengakui, komisi V pernah membahasmasalah IPAL belum lama ini denganmanajemen RSUDAM. Kala itu,RSUDAM mengakui jika sarana pengo-lahan limbah cair merupakan instalasilama dan akan segera diperbaiki.

Komisi V menyetujui anggaranperbaikan IPAL dalam APBD Perubahanatau APBD 2014. ’’Hal itu kami rasaperlu, karena saat ini pasti sudah adadampak lingkungannya,” ungkap dia.

Sarana pengolahan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek, BandarLampung, kembali menjadi sorotan Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Manajemen

rumah sakit diminta tanggap dan menangani dengan baik limbah medisnya.

K

Kendati demikian, manajemenRSUDAM pun wajib memaparkansecara gamblang anggaran yang diper-lukan. Seandainya dana BLUD (badanlayanan usaha daerah) ternyata bisadialihkan untuk IPAL, RSUDAM bisamengambil opsi tersebut. Kami mem-persilakannya. Jadi tidak perlu menung-gu APBDP, sarannya.

Hal lain yang membutuhkanperhatian, dia melanjutkan, tentanginstalasi air bersih. Sebab, sepe-ngetahuannya, sarana tersebut jugaterbilang sudah berumur tua. Jangansampai, masyarakat pengguna jasapelayanan RSUDAM terkendala untukmendapat air bersih.

Sementara Direktur RSUDAM drg.Torry Duet Irianto mengatakan, selamaini pihaknya sudah mencoba merincikebutuhan renovasi IPAL guna men-carikan pendanaan. Dari hasil tersebut,ternyata BLUD tidak mampu untukmem-backup-nya.

“Setelah kami hitung-hitung biayakeseluruhan terkait IPAL mencapai Rp3,5miliar. Sementara, BLUD hanya mampumem-backup keperluan yang sarana

maksimalnya masih berada di kisaranratusan juta,” akunya, Selasa (2/4/2013).

Sedangkan terkait dampak ling-kungan dari IPAL, Torry menyatakantelah menyurvei lingkungan. Hasilnya,pencemaran memang terjadi di be-berapa sumur warga. Namun masih dibawah ambang batas yang mem-bahayakan. ’’Surveinya dilakukan bulanlalu,” tukasnya.

Secara umum diketahui, aktivitasrumah sakit berpotensi menimbulkanpencemaran lingkungan. Apalagi,peralat yang digunakan dalam me-ngangani limbah, baik incinerator (alatpengolah limbah medis padat) maupunIPAL, tergolong sudah kadaluwarsa.

Hal itu diakui Torry yang me-ngungkapkan, incinerator kondisinyasudah sering rusak. Sarana IPAL jugadibangun sejak zaman Belanda, kon-disinya juga tidak berbeda jauh.

’’Kalau untuk incinerator, sudahharus ada penambahan alat baru.Kemudian IPAL harus kita renovasikarena sudah tua. Dibangun sejakzaman Belanda kalau tidak salah,’’ujarnya. (tim)


WARTA

nggota Komisi IV DPRDProvinsi Lampung SuyatnoSW mengatakan, Dinas Per-hubungan Provinsi Lampung

telah banyak melakukan persiapanpengembangan Bandara Radin Inten II.Di antaranya, pembenahan dalamsektor insfratruktur, mulai dari pengem-bangan ruang tunggu, perluasan appron,lahan parkir, maupun landasan pacu,dan pembebasan lahan.

“Kami selaku wakil rakyat tentumendukung dalam pengembanganBandara Raden Intan II menjadiBandara Internasional, “ kata Suyatno,Selasa (30/4/2013).

Menurutnya, sebaiknya pihakPemprov dalam hal ini Dishub, terusmelakukan koordinasi dengan Pe-merintah Pusat, baik KementrianPerhubungan maupun PT Angkasa PuraII di Jakarta.

Secara teknis yang selama inididengungkan sebagai bandara em-barkasi haji antara selama dua tahunberturut-turut, harus bisa diperjuangkanmenjadi bandara embarkasi haji penuh,ujarnya.

“Saat ini kinerja Dewan yang masapengabdiannya akan habis tentu akanmemprioritaskan pengembangan Ban-dara Raden Intan II menjadi bandarainternasional sebagai wujud kerjaDewan kepada masyarakat Lampung, “kata suyatno.

Dewan mendorong setiap langkahpengembangan Bandara Radin Inten IImenjadi Bandara Internasional. Koor-dinasi dengan berbagai pihak harusditingkatkan agar apa yang menjadiharapan masyarakat Lampung segeraterwujud, tandasnya.

Sementara itu, Kepala DinasPerhubungan Provinsi Lampung AlbarHasan Tanjung mengatakan, pengem-bangan insfratruktur bandara telahberjalan, baik ruang tunggu dan fasilitas

Persiapan Branti Jadi BandaraInternasional

DPRD Provinsi Lampung Komisi IV mendukung upaya Pemerintah Provinsi Lampung untukmengembangkan Bandara Radin Inten II, Branti, menjadi bandara internasional.

operasional darat sebagai ground han-dling dan fasilitas darat seperti busappron.

Pada kesempatan sebelumnya,Kepala Badan Perencanaan Pembang-unan Daerah (bappeda) Lampung, EdiYanto mengatakan Pemprov Lampungberharap PT Angkasa Pura (AP) IImengambil-alih pengelolaan BandaraRadin Inten II dari Kementrian Per-hubungan. Pengambilalihan ini, untukmendukung kemajuan ekonomi Pro-vinsi Lampung ke depan.

PT AP II sudah melakukan penja-jakan untuk melihat peluang penge-lolaan Bandara Branti menjadi bandarainternasional dan sekaligus bandaraembarkasi haji. “Kami berharap bandaraini dikelola Angkasa Pura II, sepertibandara di provinsi lain,” kata Edi.

Menurut Edi, dari 33 provinsi diIndonesia, hanya dua bandara yangbelum dikelola PT AP II, termasukProvinsi Lampung. Pengelolaan bandaraoleh AP II, sangat penting bagopengembangan potensi ekonomi diLampung.

Menurut Edi Yanto, Lampung

memiliki banyak potensi perekonomianyang tidak kalah dibandingkan dengandaerah lain. Mengenai sumber dayamanusia sebagai tenaga kerja yangbanyak mengirimkan ke luar negeri,potensi sumber daya alam, per-dagangan, dan kerajinan rakyat, sertasetiap tahun jumlah warga yangberangkat haji terus meningkat.

Tentang penyerahan pengelolaankepada AP II, menurut Albar HasanTanjung, sudah ada persetujuanpelepasan aset dari Dirjen PerhubunganDarat. Selanjutnya, tinggal merealisa-sikan kesepatan atau MoU dengan PTAP II.

Saat ini, sedang dilakukan inveta-risasi aseet dengan membentuk timkecil inventarisasi, sebelum diserahkanke PT Angkasa Pura II. “Proses pele-pasan sesuai dengan ketentuan yangberlaku. Saat ini dalam persiapan,operasional dan SDM untuk diserahkansecara resmi dari Dirjen PerhubunganDarat kepada Angkasa Pura II,” urainya.

Albar menambahkan, ditargetkandalam waktu 3 bulan, inventarisir as-set selesai dan diakhir tahun telah

A


WARTA

dilakukan serah terima operasionalpengelolaannya kepada PT AP II.Setelah diserah-terimakan, BandaraBranti menjadi kewenangan AP II.

Sebelumnya, Komisaris Utama PTAngkasa Pura II M. Ikhsan Tatangmengatakan pihaknya siap mengambil-alih pengelolaan Bandara Raden IntenII. Pihaknya minta Pemprov menyiap-kan lahan tambahan sekitar 200 hektareuntuk mendukung pengembanganbandara menjadi bandara internasional.

“Kami akan melaksanakan me-kanisme serah terima operasi, dan serahterima dalam penyertaan modal yangdipisahkan aset pemerintah menjadi

engan wilayah perairan dangaris pantai yang luas, nelayandi Lampung semestinya bisalebih sejahtera dari sekarang.

Kenyataannya, mayoritas nelayan masihmenghadapi tantangan berat untukmemperoleh penghasilan yang layakbagi keluarga.

“Lampung yang berpenduduk 9juta jiwa, dengan populasi nelayansekitar 34 ribu (2006). Luas perairan24,820 km persegi atau 41,2 persendari wilayah Provinsi Lampung sertapanjang garis pantai 1.105 km se-harusnya menjadi tempat yang layakdalam upaya peningkatan kesejahteraanmelalui kehidupan kelautannya,” ujarKetua Fraksi PKS DPRD LampungGufron Azis Fuadi, Sabtu (6/4/2013),terkait Hari Nelayan.

Yang disesalkan, mayoritas ne-layan yang ada saat ini hanya mengan-dalkan tenaga. “Secara modal, baikberbentuk finansial maupun peralatan,seperti perahu masih jauh dari katamemadai. Belum lagi persoalansumberdaya manusia,” tuturnya.

Menurutnya, profesi nelayan saatini menghadapi sejumlah tantangan antaralain maraknya kawasan pantai dan pesisiryang tercemari limbah, lalu gangguancuaca buruk. Para nelayan kini rata-ratahanya bekerja 20 hari dalam sebulan.

Di tengah tingginya risiko melautakibat seringnya gangguan gelombang

aset badan usaha. Namun saat ini masihdalam tahap silahturahmi denganpemenrintah daerah,” katanya di ruangrapat utama Gubernur Lampung bebe-rapa waktu lalu.

Pengalihan aset yang dilakukanmeliputi aset operasional dan bisnis diBandara Raden Inten II. PT AngkasaPura II, kata dia, siap untuk mengem-bangkan bandara Raden Inten II denganmemperhatikan kapasitas penumpang,kapasitas kargo, kapasitas pesawat sertalandasan pacu.

Menurutnya, pengembangan Ban-dara Raden Inten II sangat berpotensipositif dalam pengembangan daerah.

Jaminan Sosial untuk Nelayan Lampung

tinggi saat ini, yang disayangkanGufron, mereka tidak “tercover” olehmemiliki jaminan sosial untuk ke-berlangsungan hidup mereka dankeluarganya. Untuk itu, ia mengusulkanperlunya ada jaminan sosial baginelayan dalam bentuk asuransi.

“Dengan asuransi, sedikit banyakmembantu para nelayan dan keluarga-nya mengantisipasi keadaan yang tidakmenguntungkan,” tuturnya.

Selain itu, ia menekankan pen-tingnya akses permodalan, bantuanpemasaran hasil tangkapan, danpenguasaan teknologi penangkapanikan. Nelayan juga perlu membentukserikat nelayan yang kuat dan berdayauntuk memperjuangkan nasib merekaagar lebih baik.

Keinginan menyejahterakan ne-layan dengan memberikan asuransi,pernah juga disuarakan PerhimpunanPetani dan Nelayan Sejahtera Indone-sia (PPNSI). Sekjen PPNSI Pusat Riyonomengatakan pihaknya akan memintakepada Kementrian Kelautan danPerikanan untuk memberikan asuransibagi nelayan. Program ini akan sangatmembantu nelayan pada musimpaceklik.

Selain itu, PPNSI juga akanmengusulkan cadangan pangan dipesisir pantai dengan membangungudang makanan yang dapat menyim-pan stok pangan minimal tiga bulan.Karena biasanya masa-masa paceklikterjadi pada saat musim barat.

Menurut dia, pihaknya siapmenjalin kerjasama dengan dinas-dinaspemerintah yang terkait. Prinsip PPNSIbersinergi karena bagaimanapunpemerintah mempunyai kewenanganterhadap pertanian dan perikanan,sementara bentuk kerjasama yangdilakukan seperti mengundang pihakpemerintah sebagai narasumber,mengadakan pelatihan dan bekerjasamadalam pembinaan bagi kelompok yangberada sidalam naungan PPNSI.

Program lain untuk rangka mem-bantu para nelayan Indonesia dimusimpaceklik, menurut dia, PPNSIpusatrencananya akan membuat sebuah pro-gram advokasi bagi nelayan. (tim)

Pasalnya, saat ini sejumlah maskapaipenerbangan nasional telah membukapenerbangan langsung menuju bandaraitu.

Bandara Raden Inten II berada diDesa Branti Raya, Lampung Selatan,kini memiliki panjang landasanmencapai 2.500 meter. Pada tahun2011, telah dilakukan pembebasanlahan 12,8 ha, kemudian pada 2012untuk peningkatan kapasitas telahdibebaskan kembali 67,87 hektarelahan. Pada 2013, Pemprov Lampungberencana membebaskan lahan 117hektare sebagai dukungan untukmenjadi bandara internasional. (tim)

D

Gufron Azis Fuadi


WARTA

ekretaris Dinas Bina MargaProvinsi Lampung, AhmadLianurzen mengatakan, dalamkonferensi regional Kemen-

terian Pekerjaan Umum di Jakartabeberapa waktu lalu, pihaknya sudahmengusulkan anggaran perbaikan jalanitu bisa masuk ke APBN 2013. Lam-pung mendapatkan dana Rp 800 miliaruntuk perbaikan jalan negara.

Kondisi jalan Simpang Penawar-Rawajitu Timur sepanjang 69 kilome-ter di Tulang Bawang, mengalamikerusakan yang parah dan tidak kunjungdiperbaiki. Kerusakan itu dianggapsudah mengganggu perkembanganekonomi masyarakat di wilayah itu.

Jalang sepanjang 69 kilometer itumulai dari Simpang Penawar sampai keujung dekat areal tambak Bumi Dipa-sena. Dari seluruh jalan itu, panjangjalan provinsi adalah 61 kilometeri,ujar Lianurzen di Bandar Lampung,Kamis (5/4).

Ia menjelaskan, pihaknya telahmengusulkan agar jalan itu ditingkatkanstatusnya menjadi jalan negara. Sebab,Pemerintah Provinsi Lampung menga-lami kesulitan pendanaan, jika harusmemperbaiki jalan poros yang meng-hubungkan ke sentra budidaya udang,sawit, dan sarang burung walet itu.

Rusaknya jalan Simpang Penawar-Rawajitu Timur, sudah sering disu-arakan para wakil rakyat. Antara laindiungkapkan anggota DPRD ProvinsiLampung, Imer Darius, Rabu (4/4).Menurut dia, jalan di Tulang Bawangitu harus menjadi prioritas diperbaikikarena merupakan jalan utama kekawasan sentra ekonomi.

Menurut dia, sudah sewajarnyaanggaran perbaikan jalan diprioritaskanke daerah-daerah yang mempunyaidampak ekonomi besar. Kerusakan jalan

Perbaikan Jalan RawajituDianggarkan di APBN 2013

juga terjadi di berbagai tempat. Antaralain, jalan yang menghubungkan BandarLampung-Sribawono, Lampung Timur;jalan Kota Gajah-Seputih Surabaya.

Imer menambahkan, pendanaanperbaikan jalan Simpang Penawar -

Dinas Bina Marga Provinsi Lampung mengusulkan anggaran perbaikan jalan SimpangPenawar-Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, masuk APBN tahun anggaran

2013. Perbaikan infrastruktur ke kawasan sentra ekonomi ini menjadi prioritas.

S

Rawajitu Timur saat ini sangat kurangmemadai. Yang diusulkan hanya Rp 5- 10 miliar. Ini tidak akan cukup.Padahal, untuk standar jalan nasional,membutuhkan dana sekitar Rp5 miliarper kilometer. (tim)

Imer Darius


WARTA

Transportasi Jamaah HajiLampung

etua Komisi V DPRDProvinsi LampungYandri Nazir membe-narkan tentang penye-

diaan fasilitas transportasi ja-maah haji dari maktab menujuMasjidil Haram. “Dananyasudah dianggarkan sebesar Rp1,8miliar dalam APBD 2013,”ujarnya.

Tidak hanya itu. Menurutpolitisi asal Partai Demokrat itu,jamaah haji asal Lampung tahunini juga memperoleh konsumsiseperti tahun lalu. ’’Pemerintahmenyediakan konsumsi sebanyaktiga kali dalam sehari. Petugaskatering akan mengantarkan kon-sumsi itu ke penginapan masing-masing jamaah,’’ katanya.

Di tempat terpisah, KepalaBiro Bina Sosial SekretariatProvinsi Lampung HerlinaWarganegara mengatakan, danayang dianggarkan dalam APBD2013 itu untuk dana konsumsidan transportasi sebanyak 6.400jamaah.

Meski belum diketahuijumlah pasti jamaah haji Lam-pung yang berangkat tahun ini.“Pak Gubernur sedang mengusul-kan penambahan kuota haji.Antrean haji Lampung sudahterlalu panjang,” ujarnya. Seba-gai gambaran, pada tahun lalujumlah jamaah haji sebanyak6.282 orang.

Menurut Herlina, PemprovLampung memberikan bantuanbiaya transportasi kepada jamaahhaji bukan dalam bentuk

Kabar baik bagi jamaah haji Lampung yang menunaikan rukun Islam kelima. Mulaitahun ini, Pemprov Lampung menyediakan kendaraan khusus bagi jamaah haji di

Tanah Suci, Mekah. Sehingga para jamaah haji tak perlu lagi berjalan kaki darimaktab ke Majidil Haram.

K

Yandri Nazir

keuangan. Bantuan transportasi bagijamaah haji itu berupa pelayanandengan menyediakan fasil i tas

angkutan bus guna mengangkutjamaah dan tas sahara, termasukkebutuhan lainnya. (tim)

Jamaah haji asalLampung tahun ini jugamemperoleh konsumsi

seperti tahun lalu.’’Pemerintah menyediakankonsumsi sebanyak tiga

kali dalam sehari.Petugas katering akan

mengantarkan konsumsiitu ke penginapan masing-

masing jamaah,’’


Pada hari Kamis, 11 April 2013, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar musyawarahpembangunan (musrenbang). Kegiatan dibuka oleh Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P.,diikuti para kepala satuan kerja dan anggota DPRD Provinsi. Hadir juga dari Deputi PPN/

Bappenas dan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pemanndu. (tim)

Musrenbang ProvinsiLampung Tahun 2013

mimbar legislatif dprd provinsi lampung | edisi april 2013

Documents