mimbar legislatif dprd provinsi lampung | edisi februari 2013

EDISI FEBRUARI 2013Mimbar Legislatif 1

EDISI FEBRUARI 2013

www.dprd-lampungprov.go.id

Setuju Bahas 11 RaperdaUsulan Eksekutif

Pemilu 2014, Lampung JadiDelapan Dapil

EDISI FEBRUARI 2013Mimbar Legislatif2

DITERBITKAN OLEHSekretariat DPRD Provinsi Lampung

PELINDUNGGubernur Lampung

Sjachroedin Z.PWakil Gubernur Lampung

Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M.

PEMBINAPimpinan DPRD Provinsi Lampung

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MMHj. NURHASANAH, SH, MH

Ir. H. INDRA ISMAIL, MMIr. H, HANTONI HASAN, M.Si.

PENASEHATSekretaris Daerah Provinsi Lampung

Ir.Barliang Tihang, M.M

PENANGGUNG JAWABSekretaris DPRD Provinsi Lampung

Hi. Sudarno Eddi, SH,MH

PIMPINAN REDAKSIKabag Perundang-undangan

Hi. Zulfikar, SH, MH

DEWAN REDAKSIKabag Umum

Drs. Hi. Tibransyah, MMKabag Keuangan

Tina Malinda, S. Sos, MMKabag Persidangan

Zurizal, M.Sc.Kasubbag Humas dan ProtokolEdy Nefo Irianto, S.Sos, MM

Kasubbag Publikasi Produk HukumJamaluddin BP, S.Sos

REDAKTUR PELAKSANAKasubbag Dokumentasi, Informasi &

PerpustakaanCakrawala Oemar.

STAF TATA USAHADra. Neli Yuniar

ALAMAT REDAKSIGedung DPRD Provinsi Lampung

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 TelukbetungTelp. (0721) 481166Fax (0721) 482166

Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

Dari Redaksi

anyak syair danlagu yang menye-but bahwa tanahkita kaya raya.

Koes Plus menyebut tanahkita tanah surga, tongkatdan batu jadi tanaman.Namun, kesuburan tanahditambah sumberdayaalam yang melimpahtersebut belum sepe-nuhnya mampu me-ngangkat bangsa ini men-jadi sejahtera. Bahkan,untuk kebutuhan dasarkita, yaitu pangan, kita masih impor.

Selain itu, belum semua warganegara mampu mencukupi kebutuhanpangan sendiri, sehingga diperlukanadanya program pembagian beras untukrakyat miskin (raskin). Program ini punsering tak berjalan mulus. Terbuktibeberapa kali terjadi beras yangdibagikan sudah masuk kategori rusakdan tak layak konsumsi.

Beras impor dan beras untuk rakyatmiskin yang tak layak tentu menjadiperhatian khusus dari semua kalangan,terutama anggota DPRD ProvinsiLampung. Sejak beberapa tahun lalusejumlah anggota DPRD Lampungmenyuarakan penolakan terhadapkebijakan impor beras. Sebab, kebi-jakan tersebut justru membunuh petani.

Adanya impor beras, jagung,kedelai, dan gula yang beralasan bahwastok pangan kita tidak mencukupi,menggambarkan bahwa kita kurangmemberi perhatian pada sektor perta-nian pangan. Begitu juga kebijakanimpor gula dan impor produk-produkpertanian seperti buah-buahan dandaging. Padahal jika kita sungguh-sungguh, sejak lama kita bisa swa-sembada dan tak perlu impor produk-produk pertanian.

Ketua DPRD Provinsi LampungMarwan Cik Asan mengatakan peng-hentikan impor beras, kedelai, danjagung sangat berkonstribusi positif bagidaerah Lampung. Selama ini Lampungtidak pernah kekurangan beras, jadung,dan kedelai. Karena itu, dihentikannyaimpor ketiga komoditas itu, berartimenjadi peluang daerah ini untukmeningkatkan produksi pertaniannya.

Bahkan, menurut Marwan, untuk

SWASEMBADA PANGAN

komoditas kedelai, beberapa tahun silampemerintah mencanangkan Lampungsebagai lumbung kedelai. Tetapi yangterjadi, justru setiap tahun selalu meributkansoal tingginya harga kedelai yang akhirnyamemukul perajin tempe dan tahu.

Khusus kedelai, selama ini memangterjadi ironi. Negara yang memiliki lahanpertanian begitu luas, tidak mampumemenuhi kebutuhan kedelai, bahkan harusmengimpor dari negara lain. Akibatnya,perajin tahu dan tempe sering terombang-ambing karena harga sering melambung danmemberatkan usaha mereka.

Tentu, tidak hanya kedelai. Pe-merintah daerah harus bisa menggenjotproduksi jagung dan beras yang se-tidaknya untuk memenuhi kebutuhansendiri. Sangat bagus jika bisa berhasilswasembada dan memasok kebutuhankomoditas itu untuk daerah lain.

Untuk meraih itu, Marwan mene-gaskan, DPRD mendukung penuh usahayang dilakukan pemerintah daerah yangmengarah pada usaha peningkatanproduksi ketiga komoditas tersebut, jugakomoditas pertanian lainnya.

Hal ikhwal mengenai raskin danimpor beras tersebut menjadi sajianutama pada edisi kali ini. Tentu saja jugakami sajikan laporan berbagai kegiatanpara anggota DPRD Lampung, baik didalam maupun di louar gedung Dewan.Pada edisi ini juga kami sajikan LiputanKhusus mengenai kualitas jalan-jalan danjembatan di Lampung. Juga sajian khusustentang kopi luwak di Lampung Barat,poetensi besar yang selama ini belummendapat perhatian serius dari berbagaikalangan, termasuk pemerintah.

Selamat membaca, semoga ber-manfaat. Redaksi.

B


AKTUALITA

Sidang Paripurna DPRDProvinsi Lampung yang

digelar pada 11 Desember2012 menyetujui Rancangan

APBD Tahun 2013 yangdiajukan Pemerintah Provinsi

Lampung dengan totalpendapatan dan belanjasebesar Rp4,410 triliun

disahkan.

adahal, untuk melepaskan asettersebut kepada masyarakatperlu adanya kepastian berapanilai yang harus dibayar oleh

warga. Nilai tersebut ditentukanberdasarkan NJOP.

“Pansus memang menargetkanmenyelesaikan pelepasan aset Waydadipada awal tahun 2013. Ternyata masihbanyak kendala, termasuk masalahnilainya. Namun, saya yakin Pansusbisa menyelesaikan hal ini padasaatnya,” ujar Marwan, Kamis (14/2/2013).

Pada prinsipnya, kata Marwan,Pansus dalam menyelesaikan pelepasanaset lahan di Waydadi sudah men-dapatkan persetujuan dari pemerintahpusat. “Pansus sudah mendapatkanrekomendasi untuk pelepasan asettersebut dari pemerintah pusat,”katanya.

Namun, tentunya dalam pele-pasan aset tersebut mesti ada keputusan

Pelepasan Tanah WaydadiTerkendala NJOP

gubernur atas per-setujuan DPRD.“Yang jadi ken-dala sekarang iniadalah bagaimanamekanisme pe-lepasan aset terse-but. Apakah dile-pas begitu sajaataukah ada pem-bayaran atas lahansesuai dengan ni-lai jual objek pajakseperti yang di-dinginkan warga.Padahal, keten-tuan NJOP-nyajuga belum dibuat,” katanya.

Pansus pelepasan aset tanah diWaydadi pun sudah meminta masukandari sejumlah kalangan, termasuk dariakademisi hukum dan lainnya, yangintinya pelepasan aset Waydadi tidakada masalah.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan mengatakan Panitia Khusus (Pansus)Pelepasan Aset Pemprov berupa lahan sekitar 300 ha di Waydadi, Sukarame,

Bandarlampung belum bisa mengambil keputusan karena terkendala belum adanyakepastian berapa nilai jual objek pajak (NJOP) pada lahan tersebut.

“Tapi saya juga sudah dengarbahwa Badan Pertanahan Nasional(BPN) sudah melakukan pendataan danmereka akan menghitung nilai jualtanah di lokasi tersebut. Jadi, kitaharapkan Pansus sebentar lagi bisamenyelesaikan tugasnya,” kata Marwan.(tim)

P


LAPORAN UTAMA

ika berasnya rusak dan berbau,lebih pas jika digunakan sebagaipakan ternak, bukan untukkonsumsi manusia,” Ketua

Komisi II DPRD Provinsi LampungAhmad Junaidi Auly, terkait denganadanya temuan 3,4 ton beras untukrakyat miskin di Kabupaten Pesawaranyang kondisinya rusak.

“Bulog juga harus menjelaskankepada masyarakat, apa yang sesung-guhnya yang terjadi. Sebab, kebutuhanraskin tersebut disuplai oleh Bulog.Penjelasan kepada masyarakat sangatditunggu mengingat peristiwa seperti itujuga pernah terjadi sebelumnya,” ujarAhmad Junaidi Auly, Rabu (27/2/2013).

Menurut anggota Fraksi PKS ini,Bulog harus menjelaskan kepadamasyarakat sumber beras raskin itu.Sehingga masyarakat mengetahui apakahraskin yang dibagikan kepada masyarakatmerupakan beras serapan dari petanidengan standar tertentu sesuai denganInpres No. 3/2012 tentang KebijakanPengadaan Gabah/Beras dan PenyaluranBeras oleh Pemerintah atau justruserapan dari pihak lain. “Tentu masya-rakat ingin mengetahui secara gam-blang,” tegasnya.

Menurut Junaidi Auly, kasuspendistribusian raskin rusak bukanhanya terjadi kali ini. Perlu diperta-nyakan komitmen Bulog mengapakejadian serupa sampai berulang. Bulogharus melakukan penyortiran secaraketat terhadap raskin yang akandidistribusikan. Beras yang tak layakkonsumsi, sebaiknya digunakan untukpakan ternak. Jangan mentang-mentangmiskin, jadi lolos dari pengawasan.

Sementara Ketua Komisi V DPRDProvinsi Lampung Yandri Nazir menilai

Bulog Harus PerhatikanKualitas Raskin

ada keteledoran dalam penyaluranraskin yang rusak hingga telanjurditerima warga itu. “Seharusnya adamekanisme quality control. Sebagai hakbagi rakyat miskin, kualitas beras untukraskin harus diperhatikan. Walaupunmiskin, penerima bantuan berhakmenerima beras yang layak konsumsikarena mereka membutuhkan gizi dannutrisi yang baik,” kata Yandri Nazir.

Kalaupun ada yang rusak, tambahdia, harus dikembalikan dan digantidengan yang kualitas bagus. “Kami akanminta tindakan tegas dari pemprov agarmenyampaikan kepada pihak Buloguntuk menggantinya,” katanya.

Ditemukannya pembagian berasuntuk warga miskin (raskin) tidak layakkonsumsi di Desa Cimanuk, Kecamatan

Waylima, Kabupaten Pesawaran,menuai reaksi dari berbagai kalangan.Pemkab dan DPRD Pesawaran, misal-nya. Mereka langsung menurunkan timuntuk mengecek kebenaran informasiitu di lapangan.

Wakil Bupati Pesawaran Musiranmenginstruksikan seluruh camat yangada di Kabupaten Pesawaran berko-ordinasi dengan para kepala desa(kades) untuk mengecek apakah raskintak layak konsumsi juga beredar diwilayah mereka.

“Informasi kejadian itu baruditemukan di Desa Cimanuk saja.Makanya, saya meminta para camat danKades ikut mengecek juga di daerahmasing-masing. Jangan-jangan peristiwaini terjadi juga di desa lain,” ujarnya.

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung mendesak Bulog memperhatikan betul soalkualitas beras untuk rakyat miskin (raskin). Sebab, meskipun itu beras itu berstatus sebagai

bantuan tetap merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu.

J“

Ahmad Junaidi Auly


LAPORAN UTAMA

Plh. Sekretaris Kabupaten Pesa-waran Hendarma juga sangat me-nyayangkan terjadinya peristiwa itu.“Harusnya Bulog (Badan UrusanLogistik) mengecek dahulu kualitasberas yang akan dibagikan kepadamasyarakat. Jangan langsung diba-gikan,” katanya.

Atas kejadian ini, mantan ins-pektur Pesawaran itu menyatakan jugamelayangkan surat komplain kepadaBulog sebagai peringatan agar ke depanperistiwa tersebut tidak terulang. “Kamimeminta Bulog mengganti raskin yangrusak. Kini Bagian Perekonomian sudahkami minta mendatanya,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi B DPRDKabupaten Pesawaran Mustika Bahrumjuga langsung mengecek kebenaraninformasi itu. Politisi asal Partai Golkarini juga menyesalkan kelalaian Bulogyang telah mendistribusikan raskin taklayak konsumsi itu.

“Kasihan masyarakat. Sudahmiskin, disuruh makan beras tak layakjuga. Kalau tidak, suruh saja orang-or-ang Bulog makan beras itu. Biar merekatahu rasa beras itu seperti apa,”geramnya.

Padahal, lanjut dia, kualitas raskinsudah ditentukan dalam InstruksiPresiden (Inpres) No. 3/2012 tentangKebijakan Pengadaan Gabah/Beras danPenyaluran Beras oleh Pemerintah.

Sementara Kabag PerekonomianPemkab Pesawaran Sugiri mengakusudah meminta masyarakat mengum-pulkan raskin tak layak konsumsi untukdikembalikan kepada Bulog. “Sayajuga sudah koordinasi ke Bulog.Bahkan mengeceknya secara bersamaandi Desa Cimanuk tadi. Pihak Bulogmenyatakan akan mengganti raskin taklayak konsumsi itu,” ujarnya.

Peristiwa pembagian beras taklayak konsumsi juga menarik perhatianPemprov Lampung. Wakil GubernurLampung M.S. Joko Umar Said mene-gaskan akan mengganti beras rusak itudengan yang baru dan layak konsumsi.

“Mekanismenya, dikoordinasikanantar Biro Bina Produksi dan Pereko-nomian Pemprov Lampung denganBulog Divre Lampung,” kata Joko disela-sela acara coffee morning di HotelSheraton, Kamis (28/2/2013).

Wagub Joko juga menyayangkanberas rusak itu sampai diterima warga.“Seharusnya ketika penyaluran, sebelumdibagikan, dibuka dahulu, lalu dilihatterlebih dulu kualitasnya. Jika ada yangtidak layak, dikembalikan ke Bulog danBulog harus menggantinya sehinggatidak sampai beras rusak itu diterima

“Kebetulan saya juga selakukoordinator penyaluran raskin untukPesawaran. Saya bersama PemkabPesawaran, kecamatan, juga aparat desalainnya melakukan peninjauan kewilayah yang ditemukan adanya raskinyang rusak,” katanya.

Dijelaskan, pihaknya telah me-minta masyarakat melaporkan kepadaaparat desa jika mendapatkan raskintidak layak konsumsi. “Kami siapmengganti. Sebab, ini pun telah diaturdalam pedoman umum. Ada acuannyauntuk melakukan penggantian raskinyang rusak yang diterima masyarakat,”ungkapnya.

Ia mengatakan kepada masyarakatpihaknya telah meminta mengum-pulkan raskin yang rusak untuk digantidengan yang baru. Namun, dari 3,4 tonyang telah tersebar, baru 30 kg saja yangterkumpul. Sebab, telah banyak berasyang telanjut dikonsumsi oleh masya-rakat. Suzana menjelaskan saatdikeluarkan dari gudang untuk didis-tribusikan, beras itu telah melaluitahapan sortasi. “Mungkin karenabanyak yang disortir, ada beras rusakyang lolos dan terdistribusi ke ma-syarakat,” ungkapnya.

Raskin yang disalurkan, katanya,hasil pembelian dari petani ketikapanen raya pada bulan April 2012.“Mungkin juga karena sudah lamadisimpan, jadi ada yang rusak. Atau saatdisimpan ternyata ada yang terkena airsehingga menggumpal,” ucapnya.

Untuk antisipasi agar kejadian initidak terulang, Suzana mengatakan akanlebih ketat dalam melakukan sortasiberas yang keluar gudang. “Kalau masihjuga lolos, diharapkan warga janganmengonsumsinya. Laporkan kepadaaparat pemerintahan, nanti kami ganti,”pintanya.

Pada tahun 2010 lalu, Lampungjuga digemparkan dengan temuan10.000 ton beras untuk rakyat miskinasal Jawa Tengah yang kualitasnyaburuk, yaitu berbau apek.

Raskin untuk bulan Januari 2013baru didistribusikan mulai pertengahanFebruari. Penyaluran raskin seluruh kotadan kabupaten di Lampung untuk tahun2013 sebanyak 8.609.301 kilogram/bulan. (tim)

warga,” tuturnya.Joko juga menyatakan Pemprov

membentuk tim investigasi gunamenginventarisasi masalah terkaitpenyaluran 3,4 ton beras raskin yangrusak itu. “Jangan sampai juga terjadidi tempat lain dan jangan nantinyaterulang,” katanya.

Sementara Perum Bulog DivreLampung mengaku siap mengganti raskinrusak yang diterima masyarakat. Peng-gantian ini juga telah diatur dalampedoman umum penyaluran raskin. KasiHumas Bulog Divre Lampung Suzanamengaku telah turun langsung untukmengecek kebenaran kasus raskin taklayak konsumsi di Kabupaten Pesawaran.

Yandri Nazir


LAPORAN UTAMA

ni didasarkan pada tingginyapotensi peningkatan produksisejumlah komiditas tersebut didaerah ini. Menurut dia, Lam-

pung merupakan daerah yang memilikilahan sangat subur dan cocok untukmengembangkan komoditas pertanian.Kini, tinggal bagaimana memanfaatkandan mengoptimalkan usaha tani untukmemenuhi kebutuhan komoditas itu.

Selama ini, ia menambahkan,masyarakat Lampung juga tidak pernahkekurangan beras, jadung, dan kedelai.Karena itu, dihentikannya impor ketigakomoditas itu, berarti menjadi peluangdaerah ini untuk meningkatkan produksipertaniannya.

Bahkan, menurut Marwan, untukkomoditas kedelai, beberapa tahunsilam pemerintah mencanangkanLampung sebagai lumbung kedelai.Tetapi yang terjadi, justru setiap tahun

Apresiasi Penghentian Impor Beras

selalu meributkansoal tingginya har-ga kedelai yangakhirnya memukulperajin tempe dantahu.

Khusus kede-lai, selama ini me-mang terjadi ironi.Negara yang me-miliki lahan perta-nian begitu luas,tidak mampu memenuhi kebutuhankedelai, bahkan harus mengimpor darinegara lain. Akibatnya, perajin tahu dantempe sering terombang-ambing karenaharga sering melambung dan mem-beratkan usaha mereka.

Tentu, tidak hanya kedelai. Peme-rintah daerah, menurut dia, bisamenggenjot produksi jagung dan berasyang setidaknya untuk memenuhi

kebutuhan sendiri. Sangat bagus jikabisa berhasil swasembada dan memasokkebutuhan komoditas itu untuk daerahlain.

Untuk meraih itu, Marwan me-negaskan, DPRD mendukung penuhusaha yang dilakukan pemerintahdaerah yang mengarah pada usahapeningkatan produksi ketiga komoditastersebut, juga komoditas pertanian

DPRD Provinsi Lampung mengapresiasilangkah Kementrian Perekonomian RI yang

menghentikan impor beras, kedelai, danjagung pada tahun 2013. Ketua DPRDProvinsi Lampung Marwan Cik Asan

mengatakan penghentikan impor beras,kedelai, dan jagung sangat berkonstribusi

positif bagi daerah Lampung.

I


LAPORAN UTAMA

etelah pertumbuhan ekonomi Lampung padatriwulan IV tahun 2012 terjun bebas mencapaiminus 8,13 persen, pertumbuhan ekonomiLampung pada triwulan I tahun 2013 diprediksi

tumbuh secara positif, dengan angka mencapai 5,70persen plus minus satu persen (year on year).

Perekonomian secara kumulatif pada tahun 2013 jugadiprediksi mampu tumbuh sebesar 6,50 persen plus mi-nus satu persen, atau lebih tinggi dibandingkanpertumbuhan pada tahun 2012 yang mencapai 6,48 persen.

Menurut Peneliti Ekonomi Madya KPBI LampungNunu Hendrawanto, nilai pertumbuhan ekonomi padatriwulan I tahun 2013 tersebut lebih kecil dibandingdengan periode yang sama (triwulan I) selama tiga tahunterakhir, yang mampu tumbuh sebesar 6,14 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung padatriwulan IV tahun 2012 terjun bebas mencapai minus8,13 persen. Pertumbuhan negatif tersebut kembalimencatatkan rekor sebagai pertumbuhan paling rendahdibanding provinsi-provinsi lain se-Sumatera.

Pada triwulan III tahun 2012, pertumbuhanekonomi Lampung juga berada pada urutan paling buncitdibandingkan dengan 10 provinsi di Pulau Andalas,dengan angka 1,17 persen. Berdasarkan data Badan Pusat

Setelah Minus, Diprediksi Tumbuh Positif

Statistik (BPS) Lampung, pertumbuhan paling tinggiterjadi di Provinsi Jambi (2,84 persen), disusul ProvinsiKepulauan Riau (2,83 persen), dan Aceh (1,61 persen).

Pertumbuhan ekonomi negatif yang terjadi diLampung membawa posisi pertumbuhan ekonomitriwulan IV (quarter to quarter) regional Sumatera beradadi urutan paling bawah, yakni -0,39 persen. Dari enamkelompok wilayah di Indonesia, pertumbuhan ekonomiregional paling tinggi terjadi di wilayah Maluku danPapua mencapai 3,12 persen. (tim)

S

lainnya.Ketua DPRD Provinsi Lampung

Marwan Cik Asan juga mendukungkebijakan pemerintah dalam meraihswasembada beras, kedelai, dan gulapada 2014. Karena hal ini sangatmenguntungkan masyarakat Lampung.

Kemampuan daerah memenuhikebutuhan beras, gula dan kedelai,secara swadaya tentu menguntungkan.Meraih swasembada ketiga komoditasitu, bisa dilakukan dengan memperbaikipola pengembangannya.

Karena itu, dia menyarankan,pemerintah daerah harus bergegasmemperbaiki pola pengembangan tigakomoditas yang melimpah di Lampung.“Lampung siap mendukung penghentianimpor beras, kedelai, dan gula. Disinisaatnya Lampung menunjukkan eksis-tensi diri sebagai lumbung tiga ko-moditas itu. Rakyat Lampung akanmenikmati larangan ini, karena kitapunya potensi untuk ketiga-tiganya(beras, kedelai, dan gula),” ujar dia.

Dengan demikian, Politisi Partai

Demokrat ini berharap pemerintahProvinsi Lampung segera menangkappeluang besar dalam pengembanganekonomi daerah setempat. Satuan kerjaterkait juga diminta proaktif dan segeramempersiapkan diri mendukung ma-syarakat mengembangkan komoditi itu.“Saya yakin Lampung dengan potensiyang ada mampu menyediakan kebu-tuhan pangan lokal bahkan menjadisentra komoditi itu,” ungkapnya.

segera mempersiapkan diri menyong-song 2014. Apalagi Lampung pernahdigagas menjadi sentra kedelai na-sional,” tegasnya.

Gula, beras, dan kedelai, meru-pakan komoditas yang banyak di-butuhkan masyarakat. Selama ini,ketiga komoditas itu sering me-nimbulkan persoalan kelangkaanpasokan serta masuknya produk impor.

Menjadi hal yang ironis, di negarayang subur dan kaya sumber daya alam,sekaligus dikenal sebagai negarapertanian, tidak mampu memenuhikebutuhan produk pertanian sendiri.Yang menyedihkan, Indonesia sering-kali hanya menjadi pasar komoditaspertanian negara lain.

Karena itu, tidak berlebihan ataubahkan bisa dikatakan terlambat, jikapemerintah baru mencanangkan swa-sembada beras, kedelai, dan gula padatahun 2014. Pada saat yang sama, per1 Januari 2014, pemerintah akanmenghentikan impor ketiga komoditasitu. (tim)

Pemerintah daerah, menurutdia, bisa menggenjot produksi

jagung dan beras yangsetidaknya untuk memenuhi

kebutuhan sendiri.

Politisi Partai Demokrat inimencontohkan, produksi gula diLampung sudah melebihi target.Penutupan kran impor tentu akanmeningkatkan pendapatan dan kesejah-teraan petani tebu plasma.

“Saya yakin kita mampu, tinggalbagaimana pemerintah serius dan


akil Gubernur M.S. JokoUmar Said ketika menyam-paikan kata pengantarberharap DPRD dapat

membahas raperda tersebut sehingganantinya menjadi payung hukum dalampelaksanaan pembangunan di Lampungsehingga berjalan lebih optimal.

Ketua DPRD Lampung MarwanCik Asan juga berharap ke-11 raperdatersebut bisa dibahas secepatnya danrampung pada tahun ini. “Tahun 2013jumlah rapeda yang harus diselesaikancukup banyak. Target kita 11 raperdaini selesai tahun ini,” katanya.

Menurutnya, tahun ini ada 39raperda yang harus dibahas, yaitu 24raperda usulan DPRD dan 15 raperdausulan Pemeprov. Jumlah tersebutbelum ditambah raperda yang belumdirampungkan pada tahun lalu.

Ketika menyampaikan peman-dangan umum, Juru Bicara Fraksi PANSuyatno menyampaikan beberapacatatan atas 11 raperda yang diusulkanPemprov tersebut. Dia berharap denganadanya perda tersebut nantinya kinerjapemprov membaik, termasuk mening-katkan nilai investasi.

WARTA

Setuju Bahas 11 Raperda UsulanEksekutif

Menurutnya, dalam pengelolaanBandara Raden Intan II, saat ini kualitasdari semua segi semakin meningkat danharapannya ke depan ada kontribusiuntuk Pemprov Lampung. “Oleh karenaitu penyebutannya adalah BandaraRaden Intan II, jangan karena letaknyaberada di Kabupaten Lampung Selatanitu disebut Bandara Raden IntanLamsel,” jelasnya.

Kemudian dalam perubahanorganisasi dan tata kerja pemprov,Fraksi PAN berharap bisa disesuaikandengan akselarasi kementarian di pusat,di antaranya Kementrian Pendidikandan Kebudayaan sehingga bidangkebudayaan mesti digabungkan denganDinas Pendidikan.

Kalimat senada juga disampaikanjuru bicara Fraksi Partai KeadilanSejahtera (PKS) Ariwibowo. “Secaraumum kami menyetujui usulan raperdaini untuk dibahas dan selanjutnyadisetujui menjadi perda,” katanya.

Adapun 11 raperda usulan Pem-pov yang disetujui dibahas adalah1. Raperda tentang Perubahan Perda

Nomor 11 Tahun 2009 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Se-

Sembilan Fraksi di DPRD Provinsi Lampung setuju untuk membahas 11 rancanganperaturan daerah (raperda) yang diusulkan Pemerintah Provinsi Lampung. Persetujuan

tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, Rabu (13/2/2013).

kretariat Daerah Provinsi, Se-kretariat DPRD.

2. Perubahan Perda Nomor 12 Tahun2009 tentang Organisasi dan TataKerja Inspektorat, Bappeda danLembaga Teknis Daerah.

3. Perubahan Perda Nomor 13 Tahun2009 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Daerah.

4. Perubahan Perda Nomor 14 Tahun2009 tentang Organisasi dan TataKerja Lembaga Lain sebagaiPerangkat Daerah.

5. Raperda tentang PenerimaanSumbangan Pihak Ketiga kepadaDaerah. 6. Raperda tentang Ke-lembagaan Masyarakat AdatLampung.

7. Raperda tentang PenyelenggaraanKetertiban Umum dan Keten-traman Masyarakat.

8. Raperda tentang PengumpulanSumbangan di Provinsi Lampung.

9. Raperda tentang Kerjasama Daerah.10. Raperda tentang Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Air Daerah AliranSungai.

11. Raperda tentang Pelayanan Infor-masi Publik. (tim)

W


ansus akan bekerja cepatdalam membahas perubahanorganisasi ini dan ditargetkanpada akhir Maret selesai,”

ujar Ketua Pansus Raperda tentangPerubahan Tata Organisasi Pemprov,Indra Bangsawan, Selasa (26/02/2013).

Pihaknya akan melakukan pem-

Mulai Bahas Perubahan TataOrganisasi

bahasan lanjutan daridraf keempat raperdatersebut. Keempat ra-perda usulan eksekutifitu adalah, Raperda Peru-bahan Perda Nomor 11Tahun 2009 tentang Or-ganisasi dan Tata KerjaSekretariat Daerah Pro-vinsi Lampung dan Sekre-tariat DPRD Lampung.

Selanjutnya, Raper-da Perubahan Nomor 12Tahun 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Inspektorat, Badan Perencanaandan Pembangunan Daerah, dan Lem-baga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Kemudian Raperda PerubahanNomor 13 Tahun 2009 tentang Orga-nisasi dan Tata Kerja Dinas-DinasProvinsi Lampung, serta RaperdaPerubahan Nomor 14 Tahun 2009tentang Organisasi dan Tata Kerja

nggota DPRD Lampung dariFraksi PAN Donny Irawanmenilai Pemprov lambat da-lam merespon dan menindak-

lanjuti aspirasi masyarakat yang disam-paikan melalui reses anggota Dewan.

“Kami selalu mempertanyakantindak lanjut dan realisasi aspirasimasyarakat hasil penjaringan anggotaDewan pada saat reses. Beberapa kalikami usulkan, tetapi malah seringdimentahkan,” kata anggota Komisi IIDPRD Lampung Rabu (20/2/2013).

Menurutnya, dalam setiap per-temuan dengan pemprov, aspirasimasyarakat hasil penjaringan saat masareses disampaikan untuk ditindaklanjuti.“Dalam setiap kegiatan reses, kamimenampung aspirasi masyarakat dan selalu memasukkanusulan agar ditindaklanjuti oleh pemprov,” katanya.

Memang, dari setiap usulan yang diajukan itu adatim pemprov yang melakukan survei. Hanya saja, setelahsurvei tak ada tindak lanjut. Sebagai wakil rakyat, Donny

Lambat Tindaklanjuti Aspirasi Hasil Reses Dewan

WARTA

mengaku mempunyai tanggung jawabuntuk menyampaikan keluhan wargaguna ditindaklanjuti pemprov.

“Kalau turun ke lapangan, kitasering. Tapi sebagian besar aspirasi yangmasuk tersebut tidak ditindaklanjuti,”katanya. Hal tersebut tak bisa dibiarkandan harus menjadi perhatian pemprov.

Dia menyebutkan salah satu pro-gram yang diusulkan dan tak kunjungterealisasi adalah pembuatan pintu airdi Kotakarang, Telukbetung, Bandar-lampung. Pintu air itu berfungsi untukmengantisipasi banjir. “Padahal sudahlama diusulkan, tapi belum ada tanda-tanda untuk direalisasikan,” kata anggotaDewan asal Dapil Bandarlampung itu.

Ia juga berharap agar programPemprov Lampung bisa lebih banyak menyentuh daerahpesisir. Karena di daerah pesisir masih banyak wargayang memerlukan bantuan fasilitas umum dan sosial.“Fasilitas MCK misalnya, masih minim di daerahpesisir,” urainya. (tim)

A

Donny Irawan

DPRD Provinsi Lampungsegera membahas empatraperda perubahan tata

organisasi yang diusulkanPemprov. Ditargetkan hingga28 Maret mendatang Panitia

Khusus (Pansus) DPRDdapat merampungkan

keempat raperda perubahantata organisasi pemprov

tersebut. Lembaga Lain sebagai Bagian dariPerangkat Daerah Provinsi Lampung.

“Tata organisasi pemerintahantersebut seperti Biro PemberdayaanPerempuan kemungkinan akan diting-katkan menjadi badan agar strukturnyalebih terarah. Oleh karena itu, Pansusakan mengubah perdanya untuk lebihmenguatkannya,” tandas anggota KomisiI DPRD Provinsi Lampung ini. (tim)

P“


WARTA

etua KPU Lampung NanangTrenggono menjelaskan pene-tapan 8 dapil dan 85 kursitersebut berdasarkan hasil

rapat koordinasi KPU dengan partai-partai politik peserta pemilu 2014, diaula KPU Lampung, Kamis (28/02/2013).

Kedelapan dapil tersebut: dapil IKota Bandarlampung 11 kursi, dapil IIKabupaten Lampung Selatan (10 kursi),dapil III Kota Metro, KabupatenPesawaran, dan Pringsewu (11), dapilIV Kabupaten Lampung Timur (10),dapil V Lampung Tengah (12), dapilVI Lampung Utara dan Waykanan (11kursi), dapil VII Lampung Barat danTanggamus (10), dan dapil VIIITulangbawang, Tulangbawang Barat,dan Mesuji (10).

Menurut Nanang Trenggono, saatini jumlah penduduk Lampung9.586.492 jiwa, sehingga terjadi panam-bahan 10 kursi di DPRD Lampungmenjadi 85 kursi, dari sebelumnya 75kursi hasil pemilu 2009.

Penetapan itu sesuai denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2012tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRDserta Peraturan KPU Nomor 5 Tahun2013. Prinsip penetapan dapil, kataNanang, pertama kesetaraan suara atauharga kursi, yaitu one person one voteone value.

Kemudian, ketaatan terhadap

• Perebutkan 85 Kursi di DPRD Provinsi

Pemilu 2014, Lampung Jadi 8 Dapil

sistem pemilu yang proporsional,keseteraan nilai alokasi kursi, inte-gralitas, menggabungkan kabupaten/kota menjadi kesatuan dapil yang harustercakup satu dapil, koefisienitas, danterakhir kesinambungan dengan dapilpada pemilu 2009.

“Berdasarkan Pasal 14 PeraturanKPU Nomor 5 Tahun 2013, maksimalalokasi kursi di setiap dapil adalah 12,termasuk untuk gabungan kabupaten /kota yang akan menjadi dapil,” katanya.Jadi, kabupaten/kota yang alokasinyamelebihi 12 kursi harus dipecahmenjadi dua dapil.

Sementara menurut anggota KPUlainnya, Edwin Hanibal, perhitunganbilangan pembagi pen-duduk, jumlah pendu-duk atau alokasi kursi 85kursi = 112.782 men-jadi dasar penentuandapil.

Edwin juga menye-but kursi DPRD di bebe-rapa kabupaten dan kotadi Lampung juga ber-tambah. KabupatenLampung Selatan yangsebelumnya 45 menjadi

50, Lampung Tengah juga menjadi 50,Lampung Utara (45), Lampung Barat(40), Tulangbawang dari 40 menjadi 45,Tanggamus (45), Waykanan (40),Pesawaran 35 menjadi 45, Pringsewu35 menjadi 40, Mesuji (35), Tulang-bawang Barat (30), Bandarlampung dari45 menjadi 50, dan Kota Metro 25kursi.

Sebelum penetapan dapil, MalikiAchyar dari Partai Gerindra mengajukanusulan agar Kabupaten LampungTengah dibadi menjadi dua dapil, KotaMetro digabung dengan LampungSelatan, karena jika dengan Pesawarandan Pringsewu letak geografinyaterputus, dan Tulangbawang Barat

Komisi Pemilihan Umum(KPU) Lampung menetapkan85 kursi di DPRD Lampung

dari 8 daerah pemilihan(dapil) dalam pemilu

legislatif 2014. Kota Metroyang sebelumnya bergabung

dengan Lampung Timur,pada pemilu kali ini

disatukan dengan Pesawarandan Pringsewu.

K


WARTA

digabung dengan Waykanan.Namun, usulan tersebut tidak

disetujui. Sejumlah pengurus partaiyang ikut rakor, antara lain Zamzamidari Partai Nasdem, Hamami Nurdindari PPP, dan Suwondo dari PartaiGolkar, lebih sepakat dengan pem-bagian dapil yang disampaikan KPU.

Menurut Handy Mulyaningsih,yang juga anggota KPU Lampung,esensi pemilu mendapatkan anggotalegislatif yang berkualitas. Partisipasipolitik tidak hanya diukur daripelaksanaan pada hari H, tetapi jugadari setiap tahapannya.

Sekretaris DPD I Partai Golkar (PG)Lampung ini juga menyatakan bahwapenambahan dari tujuh menjadidelapan dapil ini akan semakinmenguntungkan partai. Misalnya, tar-get Partai Golkar untuk mengisi 30persen anggota DPRD Lampung sema-kin mudah tercapai. Maka itu pengurusdan fungsionaris PG bekerja kerasmenerjunkan kader di dapil.

“Karena ada perubahan dapilmaka harus ada penyesuaian. Fung-sionaris yang kami turunkan harus yangbetul-betul menguasai daerahnyamasing-masing sampai grassroot. Diaharus mengenal dan dikenal masyarakat,serta punya kemampuan,” kata dia.

Wakil Ketua DPD PDI PerjuanganProvinsi Lampung Tulus Purnomomengatakan delapan dapil yang akanditetapkan KPU sesuai dengan salahsatu simulasi partainya. PDI Perjuanganjuga akan menempatkan kadernyaseperti yang telah menjadi simulasitersebut. Kader yang mendapat penu-gasan adalah yang mengetahui keadaandaerah di dapilnya.

“Caleg kami kan juga sudahdiberikan kesempatan psikotes sampai

dua gelombang. Itu akan menjadipenilaian tambahan. Paling lambatpertengahan Maret kami akan finalisasicaleg di tingkat partai dan bulan April2013 masuk ke KPU sebagai daftarcalon sementara,” kata Tulus yang jugaanggota DPRD Provinsi Lampung.

Sekretaris DPD Partai Demokrat(PD) Lampung Fajrun Najjah Ahmadjuga menyatakan bahwa dapil yangdirancang KPU cukup bagus. Tidak adahal serius yang perlu dikritisi karena PDyakin, dalam menyusun dapil, KPUmemiliki parameter yang jelas dandisesuaikan dengan ketentuan perun-dang-undangan yang berlaku.

Sebagai peserta pemilu, kata dia,tentu PD akan taat, patuh, dan mengi-kuti ketentuan yang telah ditetapkanKPU sebagai pelaksana pemilu. Dan PDakan menyesuaikan penempatan calegsebagaimana dapil yang telah dibuatKPU. Dengan delapan dapil di tingkatprovinsi, PD optimis akan kembalimeraih sukses seperti Pileg 2009. “Kamiestimasi, pada setiap dapil akan meraihdua kursi,” katanya.

Ketua DPW PPP Lampung M.C.Iman Santoso juga mengatakan, sudahmempersiapkan caleg sampai dengansembilan dapil. Ini karena informasiyang ia dapat, jumlah kursi untukLampung Tengah sebanyak 13. Maka,di kabupaten itu menjadi dua dapiluntuk DPRD Lampung. Tetapi, darihasil rapat kerja KPU ternyata hanyadelapan dapil.

“Rupanya untuk dapil delapan(Metro, Pesawaran, Pringsewu) yangsemula diperkirakan 10 kursi menjadi11 kursi. Kalau memang itu sudahmenjadi keputusan KPU, ya kami PPPLampung siap saja,” kata pria yangakrab disapa Wiwik ini.

Dapil I Kota Bandarlampung 11 kursiDapil II Kabupaten Lampung Selatan (10 kursi)Dapil III Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, dan Pringsewu (11)Dapil IV Kabupaten Lampung Timur (10)Dapil V Lampung Tengah (12)Dapil VI Lampung Utara dan Waykanan (11 kursi)Dapil VII Lampung Barat dan Tanggamus (10)Dapil VIII Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji (10).

Provinsi Lampung 8 Dapil Ketua DPWPartai Nasdem Lam-pung ZamzaniYasin juga menye-tujui delapan dapil.“Ini terkait efisiensibacaleg dalam halsosialisasi ke ma-syarakat,” katanya.

Begitu jugadengan Ketua DPWPKS Lampung

Gufron Azis Fuadi. “Cocok. Meskipuntadinya kami pikir bisa sembilan dapil.Tadinya diperkirakan Lamteng itu 13kursi, sehingga Lamteng dibagi 2 dapil.Jadi nggak ada masalah dengan dapilyang delapan karena itu juga sudah kamisimulasikan. Alokasinya bacalegnyajuga dengan delapan dapil,” katanya.

Terkait penyesuaian caleg di dapil,Ketua Bidang Infokom PAN LampungAhmad Bastari mengatakan pihaknyaakan melakukannya. “Tetapi padaprinsipnya bagi PAN, berapa pun dapilyang diputuskan tidak masalah. Kamioptimistis setiap dapil memperoleh 1-2 kursi,” kata Ahmad Bastari.

Sebelum menetapkan ProvinsiLampung menjadi 8 dapil tersebut,KPU dan Komisi I DPRD Lampungmenggelar rapat dengar pendapat (hear-ing) terkait persiapan Pemilu 2014,termasuk penetapan dapil, Kamis (14/2/2013).

Rapat tersebut secara khususmembahas simulasi penentuan daerahpemilihan (dapil) yang akan digunakandalam menentukan kursi DPRD Lam-pung dalam Pileg 2014. Ketua KomisiI DPRD Lampung Ismet Roni menga-takan hearing tersebut secara lebihkhusus memang membahas mengenaidapil.

Sebab, sepuluh partai politik(parpol) peserta pemilu sedang me-nyusun calon anggota legislatif (caleg)yang akan diterjunkan ke daerah. Dalamrapat dengar pendapat tersebut KomisiI meminta kepastian tentang penetapandapil menjadi delapan, meskipunmasih dalam pembahasan. “Tapi kalauKPU belum final dan masih harusmengubah-ubah lagi, tentunya akanmembingungkan parpol,” kata Ismet.

(tim)


WARTA

ersoalan itu muncul berkaitandengan kebijakan pemerintah,disepakati oleh DPR, tentangpercepatan pemilihan kepala

daerah yang jabatannya berakhir padatahun 2014 agar dilaksanakan padatahun 2013. Hal ini karena pada tahun2014 akan berlangsung pemilihanlegislatif dan pemilihan presiden.

Anggota Komisi I DPRD ProvinsiLampung, Napiliyon Aswari, misalnya.Ia termasuk kelompok yang menolakpenggunaan UU No. 32 tentang Pilkadayang ada maupun penerbitan Perppusebagai landasan percepatan pilgubLampung.

Alasannya, Napiliyon menjelas-kan, penggunaan UU No. 32 bisamenimbulkan multitafsir. Hal ini bisamemunculkan perdebatan karenamasing-masing pihak punya kepen-tingan. Misalnya, KPU memang punyakewenangan penuh untuk menyusuntahapan pilgub. Demikian juga gu-bernur sebagai kuasa pengguna ang-garan. “Hemat saya, tunggu saja revisiUU 32 itu turun,” ujar NapiliyonAswari, Senin (5/2/2013).

Karena itu, menurut politisi FraksiHatinurani Rakyat (Hanura) itu, terkaitdesakan Koalisi Pro Demokrasi (KPD)agar Kementrian Dalam Negeri (Keman-dagri) bersikap tegas terhadap persoalanpilgub Lampung, dia menilai bahwamasing-masing lembaga memilikikewenangan tersendiri.

Sedang terkait dengan wacanapenggunaan Perppu, menurut dia,belum bisa dikatakan Perppu sebagaipayung hukum. Karena kondisi dansituasi Lampung tidak berada padakonflik. Perppu bisa lahir jika dalamkeadaan darurat.

Tidak Bisa Jadi Landasan Pilgub

“Ya, kalau KPUmau menggunakanacuan hukum untukpilgub dengan UU No.32 silakan saja.Itu hak mereka,” ujarnya. Kendatidemikian, ia menegaskan, akan lebihbaik menunggu hasil revisi UU No.32.Dengan demikian, landasan hukumpelaksanaan pilgub Lampung menjadikuat.

Pendapat serupa diungkapkanpengamat Politik Lampung, AriskaWarganegara. Menurut dia, PilgubLampung tidak bisa menggunakanperppeu sebagai payung hukum.Perppu dapat digunakan dengan alasansituasional yaitu kondisi darurat terjadidi Lampung.

Menurut dia, saat ini Komisi II DRRI masih menggodok UU No.32.“Tunggu saja revisi itu untuk dijadikanpayung hukum. Menurut saya, pilkadaLampung, sebaiknya pakai UU 32karena basis perundangannya jelas. Soalkapan dilaksanakan, saya pikir tahapanitu idealnya dimulai Oktober 2013,”pungaksnya.

Pendapat lebih moderat diungkap-kan Marwan Cik Asan. Menurut KetuaDPRD Provinsi Lampung, dalampersoalan pilgub Lampung, DPRDsifatnya menunggu aturan yang turun.“Kita sifatnya menunggu. Jika peraturanpengganti undang-undang (Perppu) ituturun,” ujarnya seraya mengakui, secarapribadi dia menginginkan untuk aturanpilgub menggunakan UU No. 32 yangkini sedang digodok DPR.

Menurut Marwan, begitu adaperaturan yang menjadi payung hukumpilgub Lampung, DPRD secepatnyamelakukan pembahasan anggaranpilgub di APBD Perubahan, karena di

APBD murni dana pilgub tidak tertera.Namun demikian, lanjut legisltor

Partai Demokrat itu, untuk dana pilgubdi APBD Perubahan, tentunya akanmengambil dana dari sisa lebihpenggunaan anggaran (SILPA). Nah,dengan demikian, jika ada sisa angarankemudian ditambah dengan pen-dapatan lain, maka dana pilgub denganmudah didapat.

“Jika aturannya pilgub itu sudahada, jelas DPRD akan membahasanggarannya. Bila turun Maret ini,maka kita akan segera membahasAPBDP, dan tentunya dana pilgub akandiambil dari SILPA. Enak kalau SILPAkita seperti tahun 2011 ada sekitarRp160 miliar tinggal nambah lagi daripendapatan lain,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPU ProvinsiLampung, Nanang Terenggono me-ngungkapkan, pihaknya akan tetapmelaksanakan jadwal PemilihanGubernur (Pilgub) Lampung, sesuaidengan tahapan yang telah disepakati.

“Sesuai jadwal, kami saat inisedang melaksanakan tahapan penyu-sunan petunjuk pelaksanaan (juklak)dan petunjuk teknis (juknis) sertastandar operasional prosedur (SOP)tahapan pemilihan kepala daereh(pilkada) hingga akhir bulan Maret2013,” ujar Nanang.

Landasan KPU menggelar pilgubLampung adalah UU No. 32 yangberlaku. “Kami tetap berdasarkan UU32 tahun 2004 yang berlaku sekarangini. KPU menghargai upaya penerbitanperppu untuk memperkuat UU 32tahun 2004 pasal 86,” katanya. (tim)

Polemik tentang jadwal pelaksanaan pemilihangubernur (pilgub) Lampung, belum juga berakhir.Perselisihan bermuara pada dasar hukum pilgub.

Apakah UU No.32 tentang Pilkada, UU No. 32yang direvisi, atau Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang (Perppu).

P


engamat politik dari FISIP Uni-versitas Lampung, ArizkaWarganegara, menegaskan isuyang mencuat di masyarakat

daerah ini bukanlah soal calon yangberusia tua atau muda.

“Kalau di Lampung tampaknya isutua atau muda tidak terlalu menonjol,berbeda dengan di Jakarta atau daerahlain yang cenderung menginginkantokoh muda untuk memimpin,” kataArizka yang diminta tanggapan ber-kaitan dengan munculnya para tokohyang berniat mencalonkan diri dalampemilihan Gubernur Lampung padaawal Oktober 2013.

Arizka juga memperkirakan partaipolitik di Lampung masih agak engganmemunculkan calon gubernur muda,karena masih banyak tokoh berusia tuayang belum terakomodasi dalam ranahpolitik lokal.

Padahal, sebenarnya banyak tokohmuda Lampung yang memiliki potensimemimpin daerah ini, baik darikalangan pengusaha, aktivis maupunpolitisi. “Tapi tampaknya anak-anakmuda ini belum mendapatkan kesem-patan,” ujarnya, Kamis (28/02/2013).

Ia sepakat bahwa dalam pilgubLampung tahun 2013, para tokoh tuamasih berebut untuk dapat berkuasa.“Apalagi saya membaca saat inimasyarakat Lampung juga tidak mem-persoalkan tokoh muda atau tua, yangpenting dapat memperbaiki kondisi saatini dan membawa Lampung ke depanmenjadi lebih baik.”

Berkaitan kemungkinan parpol

WARTA

Ingin Pemimpin yang BisaMajukan Lampung

atau koalisi parpolakan memunculkancalon yang lebihmerakyat seperti dalam pilgub di DKIJakarta dan Jawa Barat, menurut Arizkasoal calon seperti Jokowi di Jakarta, diLampung ada beberapa calon yangmempunya kinerja mirip Jokowiwalaupun dengan sentuhan atau “taste”yang berbeda.

Namun dia menyayangkan diantara tokoh yang sudah kelihatanmuncul dan menunjukkan keinginanmencalonkan diri sebagai gubernurmaupun wakil gubernur belum sepe-nuhnya menunjukkan kapasitas sepertidiharapkan masyarakat, yaitu mem-bawa Lampung lebih baik ke depan.

Arizka juga menganalisiskemungkinan konstelasi politikantarparpol besar dalam PilgubLampung 2013 dan peluangkoalisi di antara parpol itudengan parpol menengah-kecillainnya masih dapat terjadi.

“Jelas hanya PartaiDemokrat yang tidak perluberkoalisi karena memiliki kursisesuai persyaratan minimal 15persen atau 12 kursi di DPRDLampung,” ujar dia. Partai lain,seperti PDI Perjuangan, Partai

Golkar, PKS, PAN, dan lainnya perluberkoalisi untuk dapat mengusungcalon kepala daerah.

“Nah, kalau bicara ini biasanyapola koalisi antara Partai Demokrat,Partai Golkar, dan PDI Perjuangan akanmempunyai calon masing-masing,sementara PKS kelihatan lebih dekat danberpeluang koalisi dengan Partai Golkaratau Partai Demokrat,” kata Arizka.

Menurut anggota KomisiPemilihan Umum (KPU) ProvinsiLampung Firman Seponada, sesuaiketentuan parpol atau koalisi parpolyang berhak mencalonkan pasangankepala daerah di Lampung minimalharus memiliki 12 kursi di DPRDLampung hasil Pemilu 2009.

Artinya, kata Friman, cuma PartaiDemokrat yang bisa mengusung calonsendiri karena memiliki 14 kursi diDPRD Lampung. Sedangkan parpollainnya, harus berkoalisi, karena PDIPerjuangan 11 kursi, Partai Golkar 10kursi, PAN dan PKS sama-sama 7 kursi,Partai Gerindra dan Hanura sama-sama6 kursi, PKB 5 kursi, PKPB 4 kursi, PPP3 kursi, dan PDK 2 kursi.

Anggota KPU Lampung lainnya,Edwin Hanibal, menjelaskan ketentuanminimal perolehan suara parpol untukmencalonkan pasangan calon kepaladaerah adalah 15 persen itu diaturdalam Undang Undang Nomor 32Tahun 2004 dan Perubahan UU Nomor

Masyarakat Lampung menginginkanpemimpin yang mampu membangun daerahini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tak

peduli tua ataupun muda, yang penting mampumembawa Lampung lebih baik, terutama

dalam pembangunan infrastruktur danpeningkatan kesejahteraan rakyat.

Arizka WarganegaraP

Beberapa kandidat kepala daerahitu, menurut dia, baru mempunyainiatan untuk membawa Lampung lebihbaik tapi konsepnya masih nol. “Yangkelihatan dari para kandidat itu barusekadar niat. Seharusnya mereka beranibertarung konsep agar masyarakatpemilih rasional, bisa menentukanpilihan dengan baik dan bijak,” katadia lagi.

Edwin Hanibal


oalisi antarpartaipolitik yang akanmengusung pa-sangan calon ke-

pala daerah dalam pemilugubernur Lampung dapatterjebak kekuatan uang danakses politik, sehinggacalon yang tampil tidakideal.

Menurut pengamatpolitik dari Unila Dr.Syarief Makhya, M.Si.,koalisi antarparpol harusdilakukan, karena persyaratan minimalperolehan kursi hasil Pemilu 2009 tidakmencukupi untuk mengusung sendiricalon kepala daerah.

“Ada beberapa faktor kenapa haruskoalisi antarpartai politik pada pilgubLampung,” kata dosen FISIP UniversitasLampung (Unila) itu, saat dimintakomentar dan analisisnya berkaitan denganpilgub Lampung, Kamis (28/02/2013).

Menurutnya, faktor pertama karenaketerpaksaan mengikuti aturan formal.Parpol yang akan mengusung calongubernur harus memenuhi persyaratanketerwakilan partai di DPRD minimal 15persen dari perolehan suara hasil Pemilu2009 atau minimal memiliki 12 kursi.

“Partai yang tidak memiliki mini-mal 12 kursi di DPRD, ya harusberkoalisi,” ujar dia lagi. Implikasinya,harus ada kompromi politik, sehinggapada tataran kompromi ini persyaratancalon gubernur menjadi tidak idealkarena setiap partai memiliki ke-pentingan berbeda kemudian dipak-sakan untuk berkoalisi.

WARTA

12 Tahun 2008 tentang Pemda yang didalamnya mengatur tentang pemilukepala daerah.

“Jadi untuk parpol selain PartaiDemokrat harus berkoalisi untukmemenuhi 15 persen kursi sebagai syaratpencalonan kepala daerah,” ujar dia lagi.

Sedangkan jumlah persyaratandukungan bagi calon gubernur dari jalurperseorangan (independen) bertambah

Koalisi Bisa Terjebak Kekuatan UangKedua, parpol harus

berkoalisi, menurutSyarief, karena berdasar-kan hasil survei. Adakencenderungan seka-rang hasil survei tentangpopularitas dan elek-tabilitas calon dijadikandasar oleh partai untukdicalonkan.

“Dalam logika ini,partai politik memper-timbangkan calon yangpopuler dan berpeluang

menang, kemudian berkoalisi denganpartai lain,” katanya.

Ketiga, koalisi harus dilakukankarena terkait dengan kedekatan atauakses politik. Bisa kerena hubungankedekatan secara pribadi atau keluargayang sifatnya personal. Biasanya, aspekkedekatan ini lebih ditentukan olehketua parpol dan cenderung menga-baikan mekanisme organisasi.

“Kalaupun melalui mekanismeorganisasi partai, cenderung hanyaformalitas. Faktor otoritas ketua partaiyang paling menentukan,” ujar dia lagi.

Keempat, koalisi harus dijalankanuntuk melindungi kepentingan rezimberkuasa. Biasanya, gubernur yang tidakmencalonkan lagi, memiliki kepen-tingan agar kepentingannya bisadilanjutkan atau dilindungi olehgubernur terpilih.

“Kepentingan di sini bisa me-nyangkut proyek-proyek strategis ataukepentingan untuk melindungi ke-bobrokannya,” ujar dia. Pada tataran ini,akan dicari partai dan calon yang bisa

bekerja sama untuk melindungi kepen-tingan tersebut.

Syarif Makhya menilai saat iniyang menjadi problem sebagiankandidat gubernur Lampung yang telahgencar menyosialisasikan diri, sepertiHerman H.N. (Walikota Bandarlam-pung), Amalsyah Tarmizi (KomandanKorem 043 Garuda Hitam Lampung),dan Berlian Tihang (Sekretaris ProvinsiLampung) bukan orang partai.

Padahal mereka butuh partaiuntuk mengusungnya. “Disinilahkoalisi antarpartai akan ditentukansampai seberapa jauh calon-calontersebut mempunyai daya dan kekuatanuntuk menyewa partai politik,” katadia.

Karena itu, dampaknya adalahisunya bukan pada tataran idealitasseorang sosok calon, tetapi lebihditentukan oleh kekuatan uang danakses politik calon bersangkutan.

Sebelumnya, pengamat politikFISIP Unila, Arizka Warganegara jugamenganalisis bahwa kemungkinankonstelasi politik antarparpol besardalam Pilgub Lampung 2013, danpeluang koalisi di antara parpol itudengan parpol menengah-kecil lainnyasangat mungkin terjadi.

“Hanya Partai Demokrat yang tidakperlu berkoalisi karena memiliki kursisesuai persyaratan minimal 15 persenatau 12 kursi hasil Pemilu 2009 diDPRD Lampung,” ujar dia. Partai lain,yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar,PKS, PAN, Partai Gerindra, dan PartaiHanura perlu berkoalisi untuk dapatmengusung calon kepala daerah. (tim)

bertambah menjadi 9,5 juta jiwa lebih.Padahal, sebelumnya hanya 9,1 jutaorang,” kata Edwin lagi.

Hingga saat ini sejumlah kandidatmenyatakan siap maju dalam pilgubLampung. Mereka pun telah melakukansosialisasi dengan memasang berbagaiatribut (poster, spanduk, baliho) danrajin bersilaturahmi bertemu warga disejumlah daerah. (tim)

K

Dr. Syarief Makhya, M.Si.

menjadi 383 ribu orang dengan buktikartu tanda penduduk (KTP). Dukungansejumlah itu (4 persen) dari jumlahpenduduk Lampung kini mencapai 9,5juta jiwa lebih.

Secara otomatis persyaratan du-kungan KTP bagi calon gubernurLampung dari jalur independen bertam-bah dari sebelumnya yang 365 ribudukungan. “Jumlah penduduk Lampung


WARTA

alam kunjungan kerja itu,Komisi I yang dipimpinketuanya, Ismet Roni, diterima oleh KomandanKorem 043/Gatam, Kolonel Czi Amalsyah Tarmizi,

S.IP., didampingi Kasrem 043/Gatam Letkol Arm SDMTampubolon, para komandan Kodim, komandan/kepalaSatdijan, serta jajaran Korem 043/Gatam.

Pada kesempatan itu, rombongan Komisi I yangberjumlah sembilan orang, memperoleh pemaparan tentangsatuan Jajaran Korem 043/Gatam mengenai kesiapan Korem043/Gatam tentang tugas yang diemban jajaran Korem GarudaHitam.

Antara lain, melaksanakan tugas memberikan bantuankepada Pemerintah Daerah dan Polda Lampung, khususnyamenyangkut tentang stabilitas keamanan di wilayah ProvinsiLampung. Terutama untuk menangani daerah rawan konflikhorisontal, seperti yang terjadi di daerah Lampung Selatandan Lampung Tengah.

Selain itu, menurut Kolonel Czi Amalsyah Tarmizi,satuan jajaran Korem 043/Gatam, dalam setiap melaksanakantugas memberikan bantuan kepada Polda Lampung,dilaksanakan secara maksimal. Tentu, dengan berkoordinasidengan pimpinan Polri yang ada di wilayah Lampung.

Korem akan mengerahkan segenap kemampuannya,dengan mamanfaatkan personel maupun sarana yang dimiliki,dalam setiap melaksanakan tugas menciptakan stabilitas dimasyarakat.

Pada kesempatan itu, Alamsyah mengajak masyarakat

Kunjungan ke KoremGaruda Hitam

untuk berperan serta menciptakan perdamaian, menjagaketertiban dan keamanan di lingkungannya. Ia mengingatkan,masyarakat untuk tidak bertindak anarkis dalam menghadapisetiap persoalan.

Menurut dia, peran serta masyarakat, terutama tokohmasyarakat, tokoh agama, sangat penting. Karena, mustahilmenciptakan perdamaian dan keamanan jika hanyamengandalkan aparat TNI dan Kepolisian.

Selanjutnya, Danrem 043/Gatam menyampaikan bahwasaat ini jajaran Korem 043/Gatam sedang berkampanyekepada masyarakat Provinsi Lampung tentang pentingnya artikedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara.

Komisi I DPRD Lampung juga menyatakan sepakatmendukung rencana penambahan personel TNI yang selamaini jumlahnya tidak sebanding dengan beban kerja. Padahal,tentara selalu siaga dalam setiap penanggulangan masalahkonflik atau bencana di Sai Bumi Ruwa Jurai.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni mengatakanpihaknya mendapatkan data bahwa kondisi personel TNI diLampung belum memadai. Padahal, pemetaan yang telahdilakukan TNI Lampung cukup rawan konflik.

Selain itu, hingga kini ruang gerak TNI juga masih sangatterbatas, selain keterbatasan wewenang juga dipengaruhiminimnya ketersediaan senjata maupun kendaraan dinas. (tim)

Menciptakan stabilitaskemanan merupakan

salah satu tugas jajaranKorem 043 Garuda Hitam

Lampung. Untuk itu,Korem senantiasa

berkoordinasi denganpihak kepolisian. Hal itu

antara lain yangterungkap dalam

kunjungan kerja Komisi IDPRD Provinsi Lampung

ke Korem 043 GarudaHitam, Jumat

(8/2/2013).

D


AKTIVITAS

al itu diungkapkan Ketua Banleg DPRDLampung Farouk Danial, Senin (18/2/2013).Menurut dia, masih ada beberapa persoalanyang harus diselesaikan oleh pemprov.

Sehingga baleg belum bisa memberikan persetujuanraperda Kota Baru untuk diparipurnakan menjadi perda.

Farouk menyebutkan prosedur yang mesti dipenuhiadalah soal lahan pengganti. Pemprov harus menye-

Banleg Finalisasi Raperda Kota BaruBanleg Finalisasi Raperda Kota Baru

Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi Lampung menunda persetujuanrancangan peraturan daerah (raperda) tentang Kota Baru. Pemda diminta lebih dulu

menyelesaikan pembebasan lahan.

lesaikan pembebasan lahan pengganti Kota Baru yangberada di Kecamatan Pagardewa Kabupaten Tulang-bawang Barat.

Menurut dia, lahan pengganti itu saat ini adalahmilik masyarakat setempat. Karena itu, politisi PartaiGerindra ini meminta kepada pemprov untuk segeramenyelesaikan pembebasan lahan tersebut.

Menurut dia, proses pembebasan lahan itu tidak

H

Surat pengajuanpemprov itu telahdisetujui Menhut

denganmengeluarkan suratizin prinsip. MenurutFarouk, izin prinsip

yang dikeluarkanMenhut belum bisa

menjadi dasarbanleg untuk

meneruskan raperdake tingkat pimpinan.


AKTIVITAS

anyaknya kasus keterlibatan wakil rakyat dalampenyalahgunaan narkotika dan obat terlarang(narkoba), mengharuskan semua anggota DPRDLampung melakukan tes urine. “Tes urine ini akan

membebaskan anggota dewan dari penyalahgunaannarkoba dan psikotropika,” kata Ketua DPRD Lampung,Marwan Cik Asan.

Menurut Marwan, langkah ini untuk memberikancontoh kepada masyarakat.Tes urien yang wajib diikutiseluruh anggota DPRD Lampung ini, dilakukanbekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Saya sudah atur kapan pelaksanaan tes urien. Nantibekerjasama dengan BNN dan semua anggota akandiperiksa. Sehingga kita bisa melihat sejauh mana paradewan untuk menyikapi masalah narkotika,” ujarnya,Senin (11/2/2013).

Ia menegaskan tes urine seluruh anggota dewan iniwajib diikuti, karena bertujuan positif. Ia tidak menampikbanyak anggota dewan yang terlibat penyalahgunaannarkoba belakangan ini, sehingga semua anggota dewanharus di tes urine. Menurut dia, pemeriksaan tersebutbertujuan untuk menjamin supaya seluruh anggotaDPRD masa bakti 2009-2014 tidak ada yang meng-gunakan narkotika maupun psikotropika. Marwan jugamengatakan, tes itu setidaknya dapat meningkatkankembali citra positif anggota DRPD di masyarakat.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, maraknyapenggunaan narkotika di kalangan masyarakat, termasukanggota dewan yang seharusnya bisa memberikan contohyang baik, bukannya justru terlibat dalam penggunaan

Tes Urine Bukti Bebas dari Narkoba

barang haram itu.Jadwal pelaksanaan tes urien, dirahasiakan dan

hanya beberapa orang yang mengetahuinya, ujarnya,seraya mengharapkan nanti tidak satu pun anggota dewanyang duduk di DPRD Provinsi Lampung yang terlibatmenggunakan narkoba. (tim)

B

harus sampai pada pembuatan sertifikat. Yang pentingsudah ada tanda bahwa lahan pengganti itu resmi milikpemprov sampai sertifikat selesai.

Kebijakan yang diambil Banleg itu sebagai upayauntuk menghindakan kemungkinan munculnya persoalandi kemudian hari karena tidak mengikuti prosedur yangdiatur undang-undang.

Terkait dengan pembangunan Kota Baru, kata dia,pemprov mengajukan pertukaran kawasan hutan Regis-ter 40 Gedongwani seluas 1.580 hektare dengan lahanyang terletak di Kecamatan Pagardewa KabupatenTulangbawang Barat seluas 1.795 hektare.

Surat pengajuan pemprov itu telah disetujui Menhutdengan mengeluarkan surat izin prinsip. Menurut Farouk,izin prinsip yang dikeluarkan Menhut belum bisamenjadi dasar banleg untuk meneruskan raperda ketingkat pimpinan.

Tetapi, pemprov harus lebih dulu menyelesaikanpembebasan lahan pengganti Kota Baru yang berada diKecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulangbawang Barat.

Sementara itu, Ketua Badan Pengelola KawasanKota Baru Akmal Jahidi menilai, seharusnya DPRDsegera mensahkan raperda tersebut dan tidak perlumenunggu prosedur pertukaran lahan hingga penan-datanganan berita acara pertukaran lahan selesai.

Hal yang sama diungkapkan Gubernur LampungSjachroedin Z.P. Menurut dia, seharusnya raperda KotaBaru bisa disahkan tanpa menunggu penyelesaianmasalah ganti rugi lahan pengganti. Karena hal ini hanyapersoalan teknis yang sedang dalam proses penyelesaian.

Menurut dia, yang penting sudah ada izin prinsipdari Menteri Kehutanan. Pemprov juga terus men-jalankan proses penukaran lahan kawan hutan sesuaidengan ketentuan. Proses ganti rugi lahan pengganti danpenandatangan berita acara pertukaran lahan, juga tetapberjalan.

Sjachroedin mengatakan, pemerintah dalam bekerjaperlu cepat. Jangan sampai hal-hal yang tidak substansimenjadi penghambat kerja pemerintah. Terkaitkepentingan rakyat, aturan bisa ditabrak. (tim)

Tes Urine Bukti Bebas dari Narkoba


omang menilai ada yangjanggal dengan kondisiitu. Alasannya, dari sisianggaran perbaikan dan

pembangunan jalan provinsi dalamAPBD Lampung, setiap tahunmengalami kenaikan. Namun,kondisi hampir semua ruas jalanprovinsi saat ini sangat buruk.

Ia menunjukkan bukti, ruasjalan provinsi dari Kotagajahhingga Seputih Surabaya, LampungTengah. Menurut dia, dalamkurun waktu lima tahun terakhir,jalan tersebut selalu rusak.

Menurut Ketua Komisi IVDPRD Lampung itu, buruknyakualitas jalan provinsi karenapembangunannya dilakukan asal-asalan, sehingga meleset dariperkiraan Dinas Bina Marga(DBM) Provinsi Lampung.

“Dalam merencanakan pem-bangunaan jalan, DBM mem-perkirakan jalan tersebut baru akanrusak setelah lima tahun daripembangunannya,” kata KomangKoheri, Selasa (26/02/2013).Karena itu, Komang memintaDBM memperketat seleksi peru-sahaan jasa kontruksi yang akan

Kritisi Buruknya Kualitas Jalan

dijadikan rekanan. “Jangan sampaiperusahaan yang selama ini ber-masalah, memenangkan tender proyekdi dinas tersebut,” katanya.

Dengan anggaran yang begitubesar setiap tahun, DBM harus bisameningkatkan kualitas jalan provinsi.“Jangan sampai dana-dana yang sudahdianggarkan oleh negara untuk per-baikan dan peningkatan infrastrukturmenjadi sia-sia,” tambahnya.

Komang mengatakan Komisi IVakan memantau dan sesering mungkinmengadakan dengar pendapat denganDinas PU Bina Marga. “Kita akan terusawasi, termasuk dalam seleksi rekanan.Kami yakin Bina Marga lebih mema-hami siapa rekanan yang baik dan yangtidak,” kata Komang.

Komang berharap, APBD 2013sebesar Rp647 miliar yang sudah di-alokasikan di DBM mampu mening-katkan kualitas jalan provinsi. TerlebihRp23 miliar dari dana tersebut digunakanuntuk belanja tidak langsung di dinas itu.

Oleh karena itu, perlu pengawasandari pihak ketiga agar dana yang begitubesar dapat meningkatkan kualitas jalan.“Kalau tidak ada peningkatan kualitasdana itu benar-benar mubazir,” ujarnya.

Komang mengakui banyak faktorpenyebab rusaknya jalan. Selain kualitasjalan yang buruk, ada faktor kelebihanmuatan yang dilakukan kendaraanpengangkut barang, atau ada main pihakDBM terhadap rekanan, tegasnya.

Sebelumnya, dalam ekspos pro-gram kerja DBM di Dinas KominfoProvinsi Lampung beberapa waktu lalu,

Kepala DBM ProvinsiLampung Arief Hidayatmengatakan, dari seluruhruas jalan provinsi yangada, 62 persen dalam kondisi mantap. Sedang-kan sisanya, 39 persen,dalam kondisi rusakparah dan rusak ringan.

Arief menilai, danayang tersedia masih ter-batas dibandingkan de-ngan dana yang dibutuh-

kan. Dengan dana yang ada, DBMakan memperbaiki kerusakan jalansecara bertahap. Perbaikan jalansetidaknya mampu memfungsikanjalan-jalan yang saat ini dalamkeadaan rusak.

“Minimnya anggaran perbaikanjalan di DBM dengan terpaksa hanyamampu memfungsionalkan jalantersebut. Fungsional dalam arti,jalan itu sekadar hanya bisa dile-wati,” jelas Arief.

Disebutkan, anggaran yangdialokasikan untuk DBM dalamAPBD 2013 sebesar Rp647 miliar.Dengan dana ini diharapkan DBMmampu meningkatkan kualitasjalan provinsi. Sekitar Rp23 miliardari dana tersebut digunakan untukbelanja tidak langsung di DBM.Selain itu, DBM juga memperolehalokasi dana Rp341 miliar untukpembangunan insfratruktur aksesjalan di Kota baru pada anggarantahun 2013.

Kepala Subbagian Perenca-naan DBM Muhamad Taufikmemebenarkan ada kucuran danasebesar Rp341 miliar untukinsfratruktur jalan kota baru. “Ya,sebesar Rp341 miliar untukinsfratruktur jalan kota baru,kemudian sisanya untuk perbaikanjalan provinsi lainnya,” kataTaufik, Senin (25/02/2013).

Sejumlah tokoh masyarakat diLampung Tengah berharap per-baikan sejumlah ruas jalan yangselama ini rusak bisa segera

LIPUTAN KHUSUS

Persoalan kondisi jalanprovinsi yang rusak

parah, terus disuarakanwakil rakyat. Anggaranperbaikan jalan setiap

tahun meningkat. Namun,kerusakan jalan justrusemakin parah. Salah

satu anggota DPRDProvinsi Lampung yang

rajin menyuarakantentang kondisi jalanprovinsi yang rusak,

antara lain politisi PDIPerjuangan I Komang

Koheri.

K


LIPUTAN KHUSUS

inas Pekerjaan UmumKabupaten Pringsewu,Lampung, mengaku be-lum mampu membangun

jalan dan jembatan sesuai dengankeinginan masyarakat. Karenaketerbatasan anggaran yang ter-sedia dalam APBD.

Kepala Bidang Bina MargaDinas Pekerjaan Umum Pring-sewu, Andi Purwanto, mengata-kan anggaran infrastruktur padaAPBD Kabupaten Pringsewu pada2013 sebanyak Rp30 miliar.Sementara panjang jalan yangharus dibangun mencapai 500 km.

“Jadi, tak mungkin anggaransejumlah itu cukup untuk mem-bangun dan meng-hotmix semuaruas jalan kabupaten di Pring-sewu,” katanya pada BincangJumat yang digelar PWI Per-wakilan Pringsewu dengan DinasPU, Jumat (22/02/2013) di Se-ketariat PWI Pringsewu.

Hadir pada kegiatan BincangJumat PWI itu antara lain Sekreta-ris Dinas Pekerjaan Umum Rela-wan, Kabid Cipta Karya ImamSantiko, Kabid Pertambangan RiniAndalusia, Ketua PWI PringsewuAndreas Andoyo, dan KetuaAliansi Petani Pringsewu Suyudi.

Menurut Andi, dengan danasebesar itu, cuma mampu me-realisasikan jalan hotmik se-panjang 30 km. Padahal, kinisebagian besar ruas jalan diPringsewu rusak. Penyebab keru-sakan jalan pasca pembangunanmemang banyak faktor, di an-taranya minimnya anggaran.

Anggaran Terbatas, Bangun Jalan Terhambat

Selain itu, juga pengerjaannyakurang baik, dan faktor alam sepertimusim penghujan hingga meresapnyaair dan terjadi pelembaban tanah karenabanyaknya kandungan air. Namun,kerusakan tersebut masih tanggungjawab rekanan hingga enam bulan daripekerjaan selesai.

“Setelah enam bulan, perawatan-nya menjadi tanggung jawab peme-rintah. Ke depan Dinas PU akanmengalokasikan anggaran perawatanlebih besar agar bisa lebih maksimal,”tutur Andi Purwanto.

Sekretaris Dinas PU Relawanmenjelaskan pada tahun 2013-2016pihanya masih memprioritaskan pem-bangunan infrastruktur perdesaan danperkotaan. Mengenai kekurangan angaranakan terus diupayakan penambahannya.

Dia pun mengakui untuk pem-bangunan jaringan irigasi juga belummerata. Pekerjaan penguatan tanggulWay Waya di Pekon Nusawungu,misalnya, juga belum maksimal.“Untuk anggaran ke depan, pemerintahakan memprioritaskan rehabilitaskawasan kritis daerah tangkapan sungaidan danau,” jelasnya.

Seketaris Dinas PU itu jugamemaparkan saat ini pihaknya masih

memprioritaskan pembangunankantor bupati tahap ketiga. “Pada2013 ini sebenarnya sudah diren-canakan memulai penggunaankantor bupati, namun masihterkendala belum adanya jaringanlistrik dan jaringan PDAM,”katanya.

Mengenai pengaturan tataruang, pihaknya juga mengakuisaat ini memang belum ada badankoordinasi pengaturan tata ruangdaerah (BKPRD). “Karena BKPRDmerupakan kunci pengendalianpenataan ruang daerah,” ujarnya.

Kemudian mengenai alihfungsi lahan, sampai saat inimemang masih banyak terjadi danjika tidak dikendalikan akanberdampak terhadap kelanjutanproduksi bahan pangan. “Sampaisaat ini juga belum ada penetapanpenangung jawab alih fungsilahan,” katanya.

Sementara Ketua PWI Perwa-kilan Pringsewu Andreas Andoyomenjelaskan kegiatan Bincang Jumatmemang sudah berjalan semenjakkepengurusan periode 2009—2012,dengan mengundang dan mengha-dirkan beberapa Satker, KPU, Panwas,jajaran DPRD, pengusaha, BUMN,dan para tokoh.

“Ini program perdana ke-pengurusan periode 2012—2015,”katanya. Tujuan kegiatan tersebutantara lain untuk membahasberbagai persoalan di Pringsewudan mencari solusinya. “Makanyakami mengundang semua ka-langan untuk ikut urun rembuk,”katanya. (tim)

D

diperbaiki. Seperti disampaikanK.H. Nursalim, pengasuh pesantrendi Rumbia, selama ruas jalanSeputihbanyak-Rumbia selalu rusak.

“Kami berharap perbaikandipercepat dan konstruksi dibuatlebih kuat agar tidak cepat rusak,”ujarnya. Sebab, selama ini barubeberapa bulan dari perbaikan,

ruas jalan tersebut sudah rusak lagi.Kalimat senada disampaikan Kiai

Syamsul Hadi, pengasuh Pesantren AlAsna di Seputihmataram. “Kamiberharap ruas jalan Bandarjaya-Bandar-mataram yang melewati Seputihma-taram segera dimuluskan agar lalu lintaslancar,” ujarnya.

Harapan serupa disampaikan

Muhtadi, warga Desa Sinarbanten,Bekri. “Bertahun-tahun sudahkami mendambakan jalan yangmulus, tapi belum kesampaianjuga,” katanya. Selama ini, ruasjalan Gotongroyong, Wates yangmenuju ke Bekri selalu rusak.Bahkan, saat ini kerusakannyasudah parah. (tim)


inggal tunggu keppres. Terkaitpenggunaan tanah untukkepentingan pembangunanjalan tol tentunya tidak akan

merugikan masyarakat. Karena seluruhprogram yang akan dilaksanakan olehpemrov ditujukan untuk kepentinganmasyarakat,” kata Kepala BidangPembangunan Dinas Bina MargaProvinsi Lampung M. Zaini, Minggu(10/2/2013).

DPRD Provinsi Lampung mem-berikan apresiasi positif terhadaprencana pembangunan jalan bebashambatan tersebut, yang diawali denganpenandatanganan memorandum of un-derstanding (MoU) atau nota kesepaha-man antara Pemprov Lampung dan PTJasa Marga beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD ProvinsiLampung Hantoni Hasan mengatakankeberadaan jalan tol tentunya dapatmendukung peningkatan pertumbuhanekonomi di daerah ini. Jalan tolmemiliki muatan sumbu terberat (MST)lebih tinggi dibandingkan dengan jalanprovinsi, sehingga volume tonasekendaraan yang menggunakan jalan tolbisa lebih banyak.

“Infrastruktur jalan merupakansalah satu faktor penting pendorongpertumbuhan ekonomi. Dengan adanyajalan tol, proses transportasi diharapkandapat lebih lancar dan pertumbuhanekonomi juga lebih cepat,” kata

LIPUTAN KHUSUS

Jalan Tol Lampung MenungguKeppres

Hantoni.Sementara terkait dengan peng-

gunaan tanah milik masyarakat, KepalaSeksi Sengketa BPN Kabupaten Lam-pung Tengah Imlan menjelaskan BPNmengacu kepada ketentuan perun-dangan dalam pembebasan lahan,termasuk dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012.“Dalam proses penggunaan tanah

untuk kepentingan umum menurutketentuan perundangan tersebut di-mungkinkan dibentuknya tim in-dependen. Tim inilah yang selanjutnyamengkaji, menganalisis, dan mem-berikan rekomendasi dalam prosespembebasan lahan tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya Sekretaris DaerahProvinsi Lampung Berlian Tihangmenyampaikan Pemerintah Provinsi(Pemprov) Lampung pesimistis programpembangunan jalan tol bisa dimulaipada tahun 2014. Sebab, prosespembebasan lahan belum juga dilak-sanakan hingga kini.

Berlian Tihang mengatakan Pem-prov tidak sanggup membiayai pem-bebasan lahan untuk pembangunanjalan tol, karena membutuhkan danasangat besar. Padahal, anggaranpemprov sangat terbatas.

“Kalau semua dibebankan kePemrpov, tentu tidak sanggup untukmembiayai pembebasan lahan itu,”ujarnya, Senin (14/1/2013) lalu. Untuk

Rencana pembangunanjalan tol di Lampung tinggal

menunggu keputusanpresiden (keppres).Meskipun demikian,

pembangunannya belumbisa dimulai pada tahun

2014, dikarenakan prosespembebasan lahan jugabelum juga dilaksanakan

hingga kini.

T“

Hantoni Hasan


LIPUTAN KHUSUS

ondisi ruas jalan lintasBarat Liwa—Krui sepan-jang 32 kilometer rawanbencana longsor, terutama

pada musim penghujan sepertisekarang. Bencana tanah longsor danpohon tumbang yang sering terjadidi sepanjang jalan negara inimenghambat arus lalu lintas dariLiwa menuju Krui dan sebaliknya.

Hasil pantauan di lapangan,selain rawan bencana, sejumlah titikpada badan jalan terdapat lubangcukup besar dan tergenang air.Kerusakan badan jalan disebabkanbeberapa hal. Antara lain drainaseatau parit yang ada di sepanjang tepijalan tak mampu menampung debitair saat hujan deras datang.

Akibatnya air menggenangibadan jalan dan membuat aspalterkelupas sehingga menimbulkanlubang. Selain air, kelebihanbeban muatan kendaraan besaryang tak sesuai dengan kapasitaskelas jalan ikut memicu cepatrusaknya jalur ini.

Agus (28), sopir truk yangbiasa melintasi jalur ini, menge-luhkan kondisi ruas jalan tersebut.Karena biasanya perjalanan dari

Ruas Jalan Liwa-Krui Rawan Longsor

Krui ke Liwa hanya membutuhkanwaktu 35 sampai 40 menit. “Kalaukondisi jalan seperti sekarang bisasejam lebih,” keluhnya.

Ia berharap pemerintah lebihserius dalam memperbaiki jalan yangrusak. Menurut Agus, ketersediaanprasarana transportasi yang baik danlayak sangat perlu karena bisa men-dorong percepatan roda perekonomian.“Kalau jalannya lancar kita usaha jugaakan enak, distribusi barang bisa lebih

itu, Berlian Tihang berharap pemerintahpusat yang membebaskan lahan untukjalan tol tersebut.

Sebelumnya Fachrizal Darmintoketika menjabat kepala BappedaProvinsi Lampung meminta bantuanpemerintah pusat mengalokasikananggaran pembebasan lahan untukpembangunan jalan tol. Menurutnya,pembangunan jalan tol akan bergan-tung pada pembebasan lahan.

“PT Jasa Marga yang akan mem-bangun jalan tol meminta kami supayamenyiapkan lahannya. Kami memintabantuan pemerintah pusat karenaalokasi anggaran yang dibutuhkanbanyak,” tutur Fachrizal.

Dijelaskan jalan tol tersebut akanmenghubungkan ruas Bakauheni,

Lampung Selatan hingga Terbanggibesar,Lampung Tengah. “Sedangkan bantuanpemerintah pusat untuk membebaskanlahan hanya dari Bakauheni sampaiTarahan saja,” tutur Fachrizal.

Sementara PT Jasa Marga tengahmelakukan right of way (ROW) dalampembangunan jalan tol. Fachrizalmengatakan ROW merupakan tahapanuntuk melakukan penghitungan teknis.“Sedang dilakukan sehingga pem-bangunan diharapkan segera bisadilaksanakan,” jelas Fachrizal.

Jalan tol di Provinsi Lampung yangakan dibangun sepanjang 300 km,dimulai dari Bakauheni hingga Terbang-gibesar sepanjang 150 km. Selanjutnya,dari Terbanggibesar hingga perbatasanSumatera Selatan sepanjang 150 km.

Penandatanganan nota kesepaha-man (MoU) antara Gubernur Lampungdengan PT Jasa Marga (Persero) untukpembangunan jalan tol tersebutdilaksanakan di kantor PT Jasa MargaJakarta, Senin (12/3/2012) lalu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov)Lampung menginginkan keberadaanjalan tol segera terwujud. Oleh karenaitu, pemprov sangat mendukung adanyaketertarikan investor untuk menanam-kan investasinya di proyek jalan tol.

Gubernur Lampung SjachroedinZ.P. mengatakan PT CTCI dari Taiwanjuga datang ke Lampung untuk me-ninjau beberapa peluang proyek.“Mereka tertarik untuk ikut dalamproyek pembangunan jalan tol,” ujarnyabeberapa waktu lalu. (tim)

K

cepat,” ungkapnya.Para pengguna jalan negara

ini, sebaiknya waspada pada saatmengendarai kendaraannya. Sem-pitnya ruas jalan dan banyaknyatikungan tajam ditambah denganbeberapa jalan berlubang dapatmengakibatkan kecelakaan. Kon-disi jalan rusak mulai dari kilo-meter 13 (Waymercik) hinggaPekon Labuhanmandi KecamatanWaykrui. (tim)


WARTA

al itu terungkap dalam rapatdengar pendapat Komisi IIIDPRD Provinsi Lampungdengan Biro Perlengkapan dan

Aset Daerah Setda Provinsi Lampung,Jumat (15/02/2013). Pemda ProvinsiLampung memiliki sejumlah aset diBandar Lampung. Antara lain, GedungWanita, Kolam Renang Pahoman,Gedung Sumpah Pemuda dan GedungOlahraga Saburai. Sayang, seluruh asetitu tidak jelas pengelolaannya.

Ketua Komisi III DPRD ProvinsiLampung Ahmad Bastari memperta-nyakan bagaimana pengelolaan aset-asetmilik pemprov tersebut. Seharusnya, asettersebut terdata rapi dengan dikeloladengan baik oleh Biro Perlengkapan danAset Daerah Setda Provinsi Lampung.“Kami meminta data aset tersebutdengan jelas,” kata Ahmad Bastari.

Hal senada juga diajukan SekretarisKomisi III DPRD Provinsi LampungMega Putri Tarmizi. Menurut dia, BiroAset harus memberikan kemudahanbagi komisi III untuk meninjau lang-sung aset daerah di beberapa lokasi diseluruh Lampung.

Sementara itu, Kepala Biro Per-lengkapan dan Aset Daerah SetdaProvinsi Lampung Ali Subaidi me-ngatakan, pihaknya segera memberikandata aset yang diminta komisi III.“Segera kami penuhi permintaanKomisi III tentang data aset daerahdimiliki Pemprov Lampung,” ujarnya.

Pendataan dan pengelolalan asetdengan benar, seharusnya dilakukan olehsatuan kerja yang diberikan tanggungjawab terhadap hal itu. Karena di balikaset itu juga tersimpan potensi bagi

Pertanyakan RetribusiPenyewaan Aset

penerimaan daerah. Baik yang diperolehdari hasil penyewaan maupun retribusi.

Sebaliknya, jika aset milik pemdatidak terdata dan dikelola dengan baik,justru bisa menimbulkan kerugiandengan hilangnya potensi penerimaandaeah. Lebih dari itu, aset bisa hilangatau setidaknya dapat memungkinkanterjadinya sengketa jika sampai adapihak tertentu yang memanfaatkankelalaian pendataan oleh pemda.

Sebelumnya, Komisi III jugamempersoalkan pendapatan asli daerah(PAD) Provinsi Lampung tahun 2012yang tidak mencapai target. KetuaKomisi III DPRD Provinsi LampungAhmad Bastari menjelaskan targetpenerimaan daerah Provinsi Lampungpada tahun 2012 sebanyak Rp4 triliun,namun yang teralisasi Rp3,7 triliun atausekitar 94 persen dari yang ditargetkan.

Penerimaan daerah diperoleh dariberbagai sektor. Untuk pendapatan aslidaerah (PAD), antara lain berasal daripajak daerah, retribusi daerah, labaperusahaan, dan penerimaan lainnyayang sah. Dari target PAD sebanyakRp1,8 triliun, yang tercapai baru Rp1,7triliun atau sekitar 91 persen.

“Apa permasalahan dan kendalayang dihadapi sehingga target PAD sajatidak tercapai, jangan sampai terjadijuga pada target PAD tahun 2013,”ujarnya. Tidak tercapainya targetpenerimaan daerah, harus menjadiperhatian Dispenda Lampung.

Alasannya, berbagai program yangdigulirkan Dipenda selama ini, sepertipemutihan dan bea balik nama kendaraanbermotor (BBNKB), seharusnya bisameningkatkan pemasukan bagi daerah.Menurut Bastari, pajak kendaraanbermotor (PKB) selama ini masih menjadiandalan utama dan penyumbang terbesarbagi penerimaan daerah. Selama ini jugaselalu melebihi target yang ditetapkan.

Sementara penerimaan dariBBNKB, perannya relatif kecil diban-dingkan dari PKB. Dari target BBNKBsebanyak Rp757 milyar, yang tercapaihanya Rp689,6 milyar atau terealisasi92 persen. Padahal berbaga upayasudah dilakukan untuk menarik minatpemilik kendaraan dari luar daerahmelakukan balik nama.

Sedangkan untuk penerimaan PKB,mencapai Rp445 miliar atau sekitar 104persen dari target yang berjumlah Rp425,5milyar. Selain itu, menurut Bastari, adabebepa sektor penerimaan yang realisasi-nya di atas 100 persen. Untuk ini, KomisiIII memberikan apresiasi atas kerja kerasDispenda. Namun, untuk dinas yang tidakmencapai target, pihaknya akan mela-kukan evaluasi.

Pada bagian lain, Ahmad Bastarimengingatkan dinas yang terkait denganpenerimaan daerah, untuk bekerja lebihkeras lagi mengingat masih ada waktuuntuk mencapai target. Ini masih bulanFebruari, masih ada waktu yang cukuppanjang, ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan, DPRDakan meminta Inspektorat ProvinsiLampung melakukan audit menyeluruhterhadap pengganggaran dan realisasipembangunan sehingga semua bisaterkontrol dengan baik.

Satuan Polisi Pamong Praja jugaakan diminta untuk mendukung danmengawasi pelaksanaan perda dilapangan. Hal ini diharapkan ikutmendorong peningkatan penerimaandaerah. Menurut dia, peran Satpol PPmendampingi Dispenda baik dalampendataan, evaluasi, maupun penye-lesaian agar wajib pajak taat padakewajibannya. (tim)

Sejumlah aset milikPemerintah Provinsi

Lampung terbengkalai.Padahal, jika diurus denganbenar, aset itu bisa menjadi

salah satu sumberpendapatan asli daerah

(PAD).

HAhmad Bastari


anyak orang akan berpikir seribukali jika harus mengeluarkanuang ratusan ribuan rupiahuntuk memenuhi kegemaran-

nya meminum kopi. Tentu, bukanberarti tidak ada orang yang relamembayar berapa pun untuk secangkirkopi.

Begitulah gambaran tentang kopiluwak yang di tingkat petani, di Liwa,Lampung Barat, harganya mencapaiRp600 ribu per kg. Anda bisa mem-bayangkan sendiri, berapa hargasecangkir kopi ketika sudah sampai dimeja para pencandunya. Ada yangmenyebutkan, harga segelas kopi di luarnegeri mencapai Rp800 ribu per gelas.

Harga kopi luwak memang mahal,tidak ada apa-apanya dibandingkandengan harga kopi jenis lain. Sebagaigambaran, harga kopi robusta denganmutu terbaik di Bandar Lampung,hanya berkisar Rp40 ribu –Rp50 ribuper kg.

Karena itu, bisa dipahami jikaakhirnya banyak petani yang tergiurmengolah hasil usahanya menjadiproduk kopi luwak. Apalagi, pasarkomoditas ini memang terbuka, bahkandi pasar ekspor pun banyak pengge-marnya.

Untuk menghasilkan kopi luwak,para petani menangkap atau membelimusang dari pemburu yang menangkap-nya di kawasan hutan, seperti di TamanNasional Bukit Barisan Selatan. Hewanitu kemudian dipelihara dengan

NUANSA

Kopi Luwak asal LambarPotensi yang Perlu Perhatian

memberikan makanan berupa buah kopiberwarna merah serta campuran vita-min lainnya.

Sayang, usaha yang memberikanbanyak keuntungan bagi petani itu,tidak bisa berlangsung mulus. Merekakesulitan untuk menjual hasil pro-duknya. Persoalan klasik yang dihadapikebanyakan petani di Indonesia.

“Setelah bubuk kopi luwak dipro-duksi, ternyata menjualnya sangat sulit,sedang persaingan makin tajam. Karenatidak ada dana, luwak menjadi tidakterurus sehingga akhirnya sakit ataumati. Kalau musang yang dipeliharamati, maka usaha pembuatan kopibubuk pun gulung tikar,” kata Gu-nawan, seorang petani di daerah Liwa.

Sudah ratusan pengusaha kecilbubuk kopi luwak di KabupatenLampung Barat yang gulung tikar, meskinilai jual komoditas itu sangat mahaldan pangsa pasar ekspornya tetapterbuka lebar. Hal ini terjadi karenapetani harus berjuang sendiri. Padahal,kemampuan modalnya terbatas.

Seharusnya, pemerintah turuntangan membantu pelaku usaha kecilkopi luwak untuk mengembangkanusahanya. Apalagi, kopi luwak seringdidengungkan sebagai ikon KabupatenLampung Barat.

Bahkan, menurut Gunawan, perapetani kopi luwak masih melakukansemua usahanya secara tradisional.Mereka belum paham tentang cara

Kopi luwak berpotensimenjadi komoditas andalanyang menguntungkan petani

dan daerah Lampung.Sayang, hingga kini masih

petani masih dibiarkanberusaha sendiri. Sementarapemerintah seperti tak peduli.

B


NUANSA

menangkar dan mengembangbiakkanluwak. Padahal, binatang inilah yangmenjadi komponen utama dalamsistem produksi kopi luwak.

Persoalan lain, dia menjelaskan,terkait dengan masalah pemasaranhasil. Sejauh ini masih dilakukan secaratradisional. Sementara persaingansemakin tajam. Jika ada yang membantumemasarkan produk kopi luwak,terutama memasuki pasar ekspor yangsangat terbuka, tentu sangat membantupetani di daerah itu.

“Sepengetahuan saya, dalam empattahun terakhir kami belum pernahmendapatkan pencerahan dari instansiterkait tentang cara mengembangbiakkanluwak. Begitu juga tentang bagaimanacara mengekspornya,” katanya.

Ancaman Populasi LuwakUsaha kopi luwak memang meng-

giurkan. Namun nasib musang makinterancam, karena usaha kopi luwaksangat tergantung atas keberadaanhewan tersebut. Jika tidak ada luwakmaka tidak ada kopi luwak premium.

Melihat hal itu, Pemkab Lam-pung Barat tahun lalu mengajak parapengusaha kopi luwak setempat untukberperan aktif mencegah kepunahanhewan tersebut.

“Populasi luwak makin hari kianberkurang, kondisi ini memaksapemerintah daerah untuk melakukantindakan dengan membangun lokasipenangkaran luwak mulai 2012,” kataBupati Lampung Barat, Mukhlis Basri.

Adanya penangkaran, diharapkan

populasi luwak bertambah dan volumeproduksi kopi luwak juga bisa diting-katkan. “Luwak menjadi salah satubinatang paling istimewa dan patutmendapat perhatian karena mampumenghasilkan produk kopi mahal danmampu mengharumkan nama LampungBarat ke tingkat internasional,” katanya.

Menurut dia, bila populasi luwakdapat terjaga, secara otomatis akanberdampak terhadap meningkatnyaproduksi kopi luwak. “Saya berharappengusaha dan masyarakat tidak lagimemburu dan membunuh luwak. Bilatidak diimbangi dengan penangkaranmaka populasinya terancam punah.Perlu keseriusan pengusaha dan masya-rakat untuk melaksanakan program ini,”kata dia.

Cara penangkaran perlu diajarkankepada masyarakat untuk mengurangipemburuan luwak di kawasan hutan.Biaya memelihara luwak juga cukupmahal, yakni berkisar Rp35 ribu —Rp50 ribu, untuk membeli buah kopi,buah pisang dan makanan lainnya,termasuk daging dan ikan. “Selainmakan buah-buahan, luwak ini dihabitatnya di hutan juga makan daging.

Jadi, sekali seminggu diberi makandaging ayam atau ikan.Karena berbiaya mahal,banyak perajin kopi lu-wak yang tak mampumemelihara luwak de-ngan baik, akibatnyahewan itu mati. Otomatisusahanya pun bangkrut,”kata Gunawan lagi.

Sentra budi dayakopi luwak di LampungBarat terletak di Kelu-rahan Way Mengaku,Kecamatan Balik BukitKabupaten Lampung Ba-rat. Di daerah tersebutterdapat 20 lebih pro-dusen kopi luwak. DataDinas Perkebunan Ka-bupaten Lampung Baratmenunjukkan luas lahantanaman kopi mencapai60.347,7 hektare denganhasil kopi kering menca-pai 28.712 ton lebihpertahun.

SertifikasiMeski banyak petani yang me-

ngusahakan kopi luwak dan persaingansemakin ketat, harga komoditas initetap tinggi, bahkan cenderung naik.Persoalnnya, mereka terkendala per-modalan dan hal teknis untuk mengeks-pornya.

Karena tidak mengerti tentang caramengirimkan kopi luwak ke pasarekspor, kopi luwak umumnya dibawasebagai cindera mata oleh wisatawanyang berkunjung ke Lampung Barat.

Keuntungan membuat kopi luwak,memang lebih banyak. Tetapi hal itusebanding dengan proses pembuatannyayang lebih rumit. Biji kopinya dimakanluwak, keluar, kita cuci dan dijemurkering. Baru setelah itu, kita buang kulitari kasarnya. Lantas cuci bersih lagisampai kulit ari tipisnya hilang, dijemurlalu, baru digoreng.

Satu kg buah kopi luwak, setelahdiproses menjadi kopi bubuk menjadi0,25 kg. Modal untuk membeli buahkopi warna merah Rp6.000/kg, ditam-bah biaya makan musang seharipuluhan ribu rupiah.

Persoalan lain untuk masuk pasar


NUANSA

eberapa warga yang menekuniusaha kopi luwak di KabupatenLampung Barat, menyebutkanpermintaan atas kopi luwak

cenderung meningkat, namun merekaterkendala permodalan dan hal teknisuntuk mengekspornya.

“Kami tidak tahu bagaimana caramengekspornya, padahal banyakpermintaan dari luar negeri, seperiChina dan Australia,” kata salah satupengusaha kopi luwak, Gunawan, diLiwa Kabupaten Lampung Barat.

Kendala utama lainnya adalahpermodalan untuk memenuhi per-mintaan tersebut, serta makin sulitnyamendapatkan luwak atau musang.“Untuk memproduksi kopi luwak, kamisering melakukan tambal sulam dalamhal pembiayaannya,” katanya.

Menurut dia, harga kopi di Liwamencapai Rp600 ribu/kg, di Bandar-lampung Rp700 ribu/kg, sedang di Jakartamencapai Rp1,5 juta/kg. “Salah satuwisatawan asal China yang berkunjungke tempat saya bahkan mengatakan hargakopi luwak di negaranya mencapai Rp800ribu per gelas,” katanya.

Karena tidak mengerti tentang caramengirimkan kopi luwak ke pasarekspor, ia menyebutkan kopi luwakumumnya dibawa sebagai cindera mataoleh wisatawan yang berkunjung keLiwa Lampung Barat.

“Seperti wisatawan dari China itu,begitu menikmati kopi luwak dirumahku kemarin, langsung membelidua kg kopi luwak,” katanya. Dia juga

“Bantu Kami Mengekspor KopiLuwak!”

menyebutkan wisatawan dari Australiabelum lama ini juga berkunjung kerumahnya, yang juga sekaligus tempatpenangkaran musang dan produksi kopiluwak, dengan membawa contoh kopiluwak yang dibelinya di luar Lampung.

“Setelah mencoba kopi luwakproduksi Lampung Barat, ia akhirnyamembeli 18 kg,” katanya. Ia kembalimenyebutkan permintaan atas kopiluwak sebenarnya tinggi, namun me-reka terkendala permodalan dan halteknis untuk mengirimkannya.

Dia juga menyebutkan ancamanlainnya yang bisa mematikan usahakopi luwak, yakni kesulitan menda-patkan luwak (musang) serta menja-murnya kopi luwak asalan atau yang

diproduksi menggunakan mesin.“Kalau di Liwa ini, kopi luwak

diproduksi dari kotoran musang itusendiri,” katanya. Menurut dia, dalamempat tahun terakhir, para pelaku usahakopi luwak belum pernah mendapatkanpencerahan dari Pemkab LampungBarat tentang cara memelihara danmenangkarkan luwak.

“Karenanya, banyak luwak mati,dan kami selalu tergantung dari hasiltangkapan para pemburu. Jika dihutanditangkap luwak, dijual kepada kami,”katanya. Sehubungan itu, ia meng-harapkan pemerintah setempat mem-bantu para pelaku usaha kopi luwak agartidak gulung tikar, terutama dalam halpermodalan dan ekspor kopi luwak. (tim)

ekspor, para perajin kopi luwak jugadihadapkan kepada masalah sertifikasi.Sehubungan itu, perlu ada sertifikasisebagaimana dicanangkan AsosiasiEksportir dan Industri Kopi Indonesia(AEKI) Lampung.

Hal itu sangat perlu sehubunganmenjamurnya kopi bubuk denganmengklaim sebagai kopi luwak. De-ngan adanya sertifikasi itu maka

konsumen; bisa mengetahui cita rasakopi luwak asli dibandingkan denganyang tidak bersertifikasi.

Selain itu, sertifikasi itu jugamenjamin bubuk kopi tidak ter-kontaminasi kotoran, serta penangkaranluwak terjaga sehat. Dengan demikian,sertifikasi ini bisa juga memudahkandalam proses ekspor kopi luwak. Kopiluwak bukan lagi hanya ikon Lampung

Barat, tetapi sudah ikon Lampung.Nama Lampung telah tersebar ke

mancanegara karena produk kopi luwak.Karena itu, pemerintah setempat dansemua pihak terkait sudah saatnyamembantu para perajin dalam halperbaikan produksi dan pemasaran kopiluwak, baik di dalam negeri maupunmancanegara, sekaligus mencegahkepunahan luwak. (tim)

B


NUANSA

saha yang dikelola Kelom-pok Wanita Tani Melati diTribudisyukur, KecamatanKebuntebu, Kabupaten

Lampung Barat, itu tidak terlepasdari peran Regional Fasilitator Pro-gram Penguatan Pengelolaan Hutandan DAS Berbasis Masyarakat,(Strengthening Community BasedForest and Watershed Management/SCBFWM), Dr. Ir. Zainal Abidin,M.E.S.

Ia menyebutkan, kelompokwanita tani itu pernah mendapat-kan hibah kecil Program SCBFWMtahun 2010 dan 2011. Jenis usahayang dikelola, antara lain pem-buatan kopi luwak sebanyak 3-4kg per minggu yang sudah berupakemasan, kopi bubuk biasa 70 kg/minggu, gula aren cetak 70 kg/minggu, gula kristal aren 5 kg/bulan, keripik pisang 5 kg/minggu,keripik singkong 10 kg/minggu,madu alam 2 botol/minggu, danjasa penggilingan kopi 350 kg/minggu.

Kelompok itu juga mengem-bangkan arisan kerja denganomzet Rp20 juta hingga Rp30 jutaper tahun, warung dengan omzetRp900.000 per bulan, dan pem-bibitan bernilai Rp1,5 juta pertahun.

Fasilitator setempat, Gandi,

Kelompok Wanita Tani ProduksiKopi Luwak

Jamaludin, Novisha, dan A. Saputramenyebutkan, kelompok itu juga aktifdalam kegiatan konservasi yang dila-kukan oleh kelompok hutan kemasya-rakatan (HKm) Bina Wana, berupapenanaman tanaman konservasi/pelindung (MPTS), pembentukan kebunbibit maupun pelatihan yang diper-lukan.

Kelompok itu menjadi wadahberkomunikasi dan meningkatkanketerampilan untuk menunjang kesejah-teraan keluarga, meningkatkan pen-dapatan keluarga anggotanya danmendorong usaha anggota serta mem-bentuk lembaga ekonomi yang mem-punyai permodalan yang kuat.

Menurut Zainal Abidin, ProgramSCBFWM merupakan program Kemen-terian Kehutanan yang difasilitasi olehUNDP (United Nations DevelopmentProgramme) dan Global Environmen-tal Facilities (GEF) dimulai tahun 2009dan akan berakhir tahun 2014 men-datang.

Program tersebut di Indonesiaterdapat pada enam wilayah, yaituDaerah Aliran Sungai (DAS) Gopgopandi Sumatera Utara, DAS Way Besai diLampung, Sub-DAS Tulis di JawaTengah-Yogyakarta, DAS Jangkok diNTB, Sub-DAS Besiam di NTT, danSub-DAS Miu di Palu Sulawesi Tengah.

Dia mengemukakan bahwa pro-gram itu didorong atas keprihatinansemakin rusak kondisi DAS serta hutandi Indonesia yang kian memburuksetiap tahun. “Tanpa intervensi yangtepat dan berbasiskan masyarakat,

maka kecenderungan kerusakanhutan dan DAS itu akan makintinggi,” kata dia pula.

Karena itu, ujar dia, programtersebut memberikan kontribusiterhadap pengurangan degradasilahan dan hutan di Indonesia,dengan menitikberatkan padakekuatan inisiatif masyarakatdalam pengelolaan hutan danDAS secara berkelanjutan.

“Kekuatan inisiatif masya-rakat lebih memberikan penguatankapasitas kelompok dalam me-menuhi kebutuhan kelompokuntuk kesejahteraan maupuntujuan bagi perlindungan danperbaikan lahan secarra ber-kelanjutan,” ujar Zainal.

Di Lampung lokasi programitu berada di Sub-DAS BesaiKabupaten Lampung Barat seluas97.672 ha merupakan bagian dari938.829, 45 ha DAS Tulangbawang.Wilayah tangkapan air (catchmentarea) Way Besai mempunyai luas44.720 ha, dan Sub-DAS ini beradadi wilayah paling hulu dari DASTulangbawang.

Sebelumnya, Kepala DinasPerkebunan Lampung Ir SutonoMM menegaskan, pihaknya terusmeningkatkan produksi dan pro-duktivitas tujuh komoditas ung-gulan perkebunan di Lampung,yaitu kopi, kelapa sawit, kelapadalam, tebu, karet, lada, dankakao.

Komoditas spesial atau khu-sus juga dikembangkan untukmemenuhi permintaan yang tinggidi pasaran internasional, sepertikomoditas kopi luwak maupunkopi bubuk bercita rasa khas asalLampung lainnya, mengingatLampung merupakan daerah peng-hasil kopi dan tebu yang meng-hasilkan gula untuk memasokkebutuhan gula nasional maupunkepentingan ekspor ke man-canegara. (tim)

Usaha menghasilkanuang sekaligus

mendukung konservasihutan. Inilah yang

dilakukan sekelompokwanita tani yang

mengembangkanberbagai usaha. Seperti

memproduksi kopi luwak,kopi bubuk biasa, dan

gula aren.

U


WARTA

etua Komisi V DPRD Lam-pung Yandri Nasir menilaiminimnya minat remaja un-tuk mengikut pelatihan di

BLK sangat memprihatinkan. PadahalBLK sangat dibutuhkan untuk mem-berikan keterampilan lebih bagi remajayang putus sekolah maupun bagi remajayang tidak mampu untuk masuk keperguruan tinggi.

“Mungkin kurangnya sosialisasimakanya remaja masih banyak tidakmengetahui fungsi BLK,” kata Yandri,Kamis (07/02/2013).

Keberadaan BLK sebenarnya untukmemberikan keterampilan lebih agarpara lulusan Sekolah Menengah Atas(SMA) bisa memiliki nilai plus danmenjadi modal begitu memasuki duniakerja. Namun, yang terjadi justrusebaliknya. Sepi peminat sekiguskekurangan tenaga guru.

Di Provinsi Lampung, BLK ter-dapat di empat lokasi. Yaitu, diBandarlampung, Kalianda, Metro, danLampung Utara. Di sana telah dise-diakan berbagai peralat untuk me-nunjang keterampilan para remaja.

“Mereka bisa belajar otomotif danbagi yang wanita bisa belajar menjahit,kecantikan dan banyak lagi keteram-pilan. Namun sayang minat masihsedikit untuk bergabung,” kata Yandri.

Terkait kendala di BLK jugapengajarnya yang sudah tua danperalatan yang juga sudah banyak yangtidak layak pakai, ujar Yandri, makaDewan akan mengajukan agar parapengajar BLK untuk diganti danmemberikan peralatan-peralatan yangdibutuhkan untuk belajar di BLK yanglayak digunakan. Sehingga dengandemikian para remaja yang sudah adadiBLK bisa lebih semangat untuk belajar

Kondisi BLK Perlu Perbaikan

di BLK.Padahal, menurut

Yandri, lulusan BLK ke-ahliannya tidak kalahbagus. Saat ini sudah adabeberapa lulusan yangmendapatkan pekerjaan diperusahan otomotif besar.Maka sangat disayangkankalau remaja sekarangtidak mengikuti pelatihandi sana.

Sebelumnya, KepalaDinas Pendidikan ProvinsiLampung Tauhid menga-takan, BLK selama inisudah berjalan. Di BLKsudah disediakan berbagaialat penunjang belajarseperti otomotif, listrik,kursus kecantikan danmenjahit. Di BLK jugaterdapat pengajar yangmembantu. “Minat re-maja belajar di BLK sa-ngat sedikit sekali. Sehingga BLK tidakberjalan sesuai yang diharapkan,” kataTauhidi.

Selain di BLK, kata Tauhidi, Dinasjuga telah memberikan paket kegiatanBLK agar bisa dilaksanakan di luar

Komisi V DPRD ProvinsiLampung menilai kondisiBalai Latihan Kerja (BLK)

yang ada di Bandarlampungmemprihatinkan. Selain sepi

peminat, ternyata jugakekurangan tenaga pengajar.

K

ruangan. Contohnya di LampungSelatan. Di daerah ini para remaja yangpaska kerusuhan akibat bentrok di DesaWay Panji bisa mengikuti pelatihan diBLK dengan demikan proses belajarmereka tidak terhambat. (tim)


WARTA

emudian untuk pem-bahasan KUA PPASdiperkirakan mema-kan waktu tiga ming-

gu. ”Kami targetkan penetapanKUA PPAS pada minggu ketiga Juni2013,” kata Kepala Bappeda LampungEdi Yanto, Selasa (26/2/2013).

Usai penetapan KUA PPAS, barudilakukan penyerahan RancanganAPBD Perubahan kepada DPRD padaminggu keempat bulan Juni. “Ke-mudian dibahas oleh Dewan dandiharapkan pada minggu kedua bulanJuli sudah bisa ditetapkan,” katanya.

Selanjutnya, APBD-P tersebut akandievaluasi oleh Kementerian DalamNegeri (Kemendagri) pada mingguketiga Juli. “Evaluasi diperkirakan tidakmemakan waktu lama dan selanjutnyapengesahan APBD-P pada mingguketiga bulan Juli 2013,” katanya.

Di dalam menyusun asumsiAPBD-P Tahun 2013, Pemprov Lam-pung menunggu hasil audit BPK, yangterpenting untuk melihat berapa sisalebih penggunaan anggaran (Silpa)tahun sebelumnya. Silpa tersebut akanditata di dalam APBD-P.

Edi Yanto berharap BPK bisamenyelesaikan audit paling lambat padabulan Maret-April 2013. “Sesuaiketentuan, audit BPK selesai empat

Penyusunan APBD PerubahanDimulai Mei

bulan setelah tahun anggaran selesai,”jelasnya.

Jika BPK bisa menyelesaikan au-dit pada Maret atau paling lambat April,pemprov akan memulai penyusunanasumsi APBD-P pada Mei. Denganbegitu, ujar Edi, penyerahan KUA PPASpada awal Juni.

Pemprov Lampung memancangtarget pembahasan perubahan anggaranpendapatan dan belanja daerah (APBD)tahun ini tepat waktu. Eksekutifmenargetkan APBD-P telah selesaidibahas pada Juli 2013.

Edi mengutarakan pihaknya telahmenyusun rencana jadwal penyusunanAPBD-P maupun APBD tahun 2014mendatang. Dijelaskan, untuk APBD-P, pemprov merencanakan selesaipembahasan di minggu ketiga bulanJuli. “Kami targetkan tahun ini tepatwaktu sehingga waktu pembahasantidak tergesa-gesa,” ujarnya.

Sedangkan pengesahan RancanganAPBD tahun 2014, Pemprov me-nargetkan pada minggu ketiga bulanNovember 2013. Berarti pengajuanRAPBD dilakukan lebih cepat, sehingga

Pemerintah Provinsi(Pemprov) Lampung

memulaipenyusunan asumsiAPBD PerubahanTahun 2013 pada

bulan Meimendatang. Denganbegitu, KUA PPAS

dapat diserahkan keDPRD pada awal

Juni.

tidak terjadi keterlambatan.Sementara Panitia Khusus (Pansus)

Perubahan Peraturan Daerah (perda)tentang Struktur organisasi dan tatakerjadi beberapa satuan kerja perangkat daerah(SKPD) mulai melakukan pembahasan.

Wakil Ketua DPRD LampungHantoni Hasan mendukung sepenuhnyarencana eksekutif menyerahkan drafKUA PPAS APBD-P tepat waktu.Penyerahan draf KUA PPAS maupunRAPBD-P tepat waktu akan membuatpembahasan lebih optimal.

Hantoni menuturkan, penyerahandraf KUA PPAS maupun RAPBD-Psudah diatur dalam peraturan perun-dang-undangan. “Kami mendukung jikapemprov punya niat menyerahkan drafKUA PPAS pada Juni nanti,” katanya.

Hantoni mengatakan legislatifakan memperhatikan substansi isiRAPBD-P. Ia mengutarakan, program-program pro rakyat tetap menjadiprioritas dalam hal penganggaran.Menurutnya, dengan pembahasansesuai jadwal tidak membuat legislatifmaupun eksekutif tergesa-gesa dalammengambil keputusan. (tim)

K


WARTA

residen SBY menanyakansituasi keamanan danmasalah bencana alam diLampung. Terkait langkah

antisipasi, sudah melalui jalur BadanPenanggulangan Bencana provinsi dankabupaten/kota. Itu saja. Yang pasti,untuk potensi konflik, kita siapmeredamnya,” kata Gubernur, usaimenghadap Presiden SBY, Senin, 18Februari 2013.

Menyikapi pemanggilan gubernurLampung oleh Presiden SBY itu, KetuaKomisi I DPRD Lampung Ismet Ronimengakui Lampung termasuk daerahrawan konflik.

“Hal itu dibuktikan dengan ter-jadinya konflik antarwarga di LampungSelatan pada 2012 lalu. Jadi se-hubungan dengan dipanggilnya gu-bernur Lampung bersama dua gubernurlainnya oleh presiden terkait hal ini,maka menurut saya langkah presidentersebut sudah tepat. Yakni dalamrangka mengingatkan,” ujarnya.

Dia menambahkan dengan adanyawarning dari pemerintah pusat tersebut,maka bukan hanya gubernur yang harusberbenah. “Semua pihak termasukseluruh masyarakat Lampung haruslebih proaktif dalam kegiatan-kegiatanyang mengarah pada menciptakan

Bersama Ciptakan Situasi Kondusif

keadaan yang kondusif,” katanya.Ismet pun mengajak semua pihak

menjadikan konflik di Lampung Selatandan Lampung Tengah yang terjadi tahunlalu sebagai sebuah pelajaran. “Semuajajaran pemerintahan baik bupati,camat, kepala desa, atau lurah bahkanketua RT dan RW agar lebih sensitifterhadap kemungkinan-kemungkinantimbulnya konflik di wilayahnya. Sertaterus melakukan pendekatan persuasifdengan warganya sebelum itu terjadi,”katanya.

Dia juga berharap di masa-masamendatang, masyarakat Lampung bisahidup lebih tenang, damai, dantenteram. “Sehingga Provinsi Lampungpun semakin kondusif. Hal ini sangatdiperlukan dalam rangka terus me-realisasikan pembangunan di Lampung,termasuk mengembalikan iklim in-vestasi supaya bisa optimal. Apalagikita sedang giat-giatnya merealisasikankota baru,” ujar Ismet.

Presiden SBY pada Senin (18/02/2013) mendadak memanggil tiga

Presiden Susilo BambangYudhoyono memanggil

Gubernur LampungSjachroedin Z.P. terkaitdengan posisi Provinsi

Lampung yang berada padatiga besar sebagai daerah

paling rawan konflik.Pemanggilan ini juga

berkaitan dengan terbitnyaInpres Nomor 2 Tahun 2013tentang Penanganan Konflik

yang memasuki tahapsosialisasi.

gubernur untuk membahas wilayahrawan konflik. Ketiganya adalahGubernur Jawa Timur Soekarwo,Gubernur Sulawesi Tengah LongkyDjanggola, dan Gubernur LampungSjachroedin Z.P.

Tiga gubernur itu diajak mem-bahas masalah keamanan karena selamatahun 2012 konflik paling banyakterjadi di tiga wilayah tersebut. DiLampung, sekitar bulan Oktober 2012beberapa kali terjadi perang antarsukudi Lampung dengan warga Bali yangmenetap di wilayah itu.

Di Poso dan Palu, beberapa bulanterakhir masih diramaikan denganpenyerangan kelompok yang didugateroris. Mereka menyerang masyarakatmaupun anggota kepolisian.

Sementara di Madura diramaikandengan meluasnya isu cekcok antarakelompok Sunni dan Syiah sehinggaantarwarga saling menyerang danterpecah. Tiga wilayah ini cukupmendapat sorotan karena rawan ke-amanan pada tahun 2012 lalu. (tim)

P“Sjachroedin Z.P.


WARTA

ice Presiden PT KAI (Persero)Subdivre III.2 Tanjung karangSucipto Susilo Hadi me-ngatakan, pihaknya telah

menetapkan 11 titik underpass untukmengantisipasi kemacetan di sepanjangkoridor Tanjungkarang- Tarahan.

Bahkan, untuk underpass dikoridor Serengsem-Tarahan akandipagar sehingga sulit diakses ma-syarakat. “Sudah kita tetapkan titiknya.Kami berharap kemacetan akibat lalulintas kereta batu bara dapat di-minimalisir,” katanya seusai CoffeeMorning PT KAI dengan PemprovLampung, di Hotel Sheraton, Ban-darlampung, Rabu (27/02/2013).

Acara tersebut dibuka oleh WakilGubernur Lampung M.S. Joko UmarSaid, dihadiri para pejabat di ling-kungan Pemprov, pengusaha, pe-mimpin BUMN dan BUMD di Lam-pung, dan sejumlah anggota DPRDProvinsi Lampung.

Sucipto menguraikan PT KAI

PT KAI Bangun 11 Underpass

menargetkan hingga 2014 dapatmengangkut 22,7 juta ton batubara.Untuk itu, akan datang 44 lokomotifCC.205. Lokomotif itu akan datangsecara bertahap yakni pada Maret akandatang 10 lokomotif. Kemudian padaawal April kembali datang 10 lokomotifbegitu juga di akhir April datang kembali10 lokomotif. Tahap akhir, pada Meiakan datang tambahan 14 lokomotif.

Selain itu, juga pihaknya akanmelakukan pengembangan tujuhstasiun baru dan pengembangan jalurganda. “Akan datang 270 gerbong dariChina pada Maret untuk angkutan batubara,” katanya.

Bertambahnya operasional keretabatu bara ditegaskan Sucipto, tiadk akanmengganggu angkutan penumpang.Pihaknya telah mengkonsultasikan halitu kepada PT KAI (Persero) untukmerubah jadwal kedatangan yangtertera di karcis penumpang.

Menanggapi itu, Wakil GubernurLampung M.S Joko Umar Said me-

PT Kereta Api Indonesia akan membangun underpass untuk mengantisipasikemacetan akibat lalu lintas kereta batu bara. Hal itu dilakukan untuk mendukung

angkutan batu bara menuju target 22,7 ton per tahun di 2014.

negaskan bahwa PT KAI harus me-wujudkan rencana antisipasi kema-cetan. Apalagi terdapat rencanapeningkatan kapasitas angkutan batu-bara oleh PT Bukit Asam dari 12 tripmenjadi 23 trip dengan rangkaiangerbong sebanyak 45 buah.

“Saya minta PT KAI benar-benarmemperhitungkan dengan matang, agartidak menambah kemacetan yangmemang selama ini sudah terjadi,”tegasnya.

Keluhan mengenai kemacetanyang disebabkan oleh kereta apidisampaikan Staf Ahli Pemprov Lam-pung Fahrizal Darminto. Menurutmantan Kepala Bappeda Lampung PTKAI wajib juga menyumbang peme-cahan masalah kemacetan di Ban-darlampung.

Selain itu juga, diharapkan dapatmeminimalisasi dampak langsungoperasional kereta bagi masyarakatsekitar rel kereta. Misalnya denganpemberian pelayanan kesehatan. (tim)

V


WARTA

ara pejabat eselon II yangdilantik menempati jabatan,yaitu Sugiarto menjadiKepala Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata; Gatot Hudi Utomomenjadi Kepala Badan KepegawaianDaerah; dan Ardhy Wijaya sebagaiKepala Sekretariat Badan KoordinasiPenyuluhan Pertaninan, Perikanan danKehutanan.

Kemudian Nasrizal Jalinus sebagaiStaf Ahli Gubernur Bidang PemerintahanHukum dan Politik; Ansori sebagaiKepala Dinas Pemuda dan Olahraga;Imamsyah sebagai Kepala Badan Pe-nanaman Modal Daerah dan PelayananPerizinan Terpadu; Ruslan sebagai StafAhli Gubernur Bidang Keuangan dan AsetDaerah; Erwin Hamdani menjadi Plt.Kepala Dinas Pengairan dan Pemu-kiman; dan Syaprodi menjadi Plt. KepalaSatuan Polisi Pamong Praja. (tim)

Gubernur Lantik Pejabat BaruGubernur Lampung Sjachroedin Z.P. kembali memutasikan sejumlah pejabat dilingkungan pemerintah provinsi (pemprov). Pejabat yang dimutasi berasal dari

eselon II, III, dan IV. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan padaSenin (25/2/2013) di Balai Keratun, Pemprov Lampung.

P


ejumlah masalah di bahas dalam rapat tersebut antaralain: Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi,BidangSosial Budaya. Dan dibentuk panitia kecil untukmempersiapkan kedatangan tim dari Dharma Wanita

persatuan Provinsi Lampung.Menurut rancana dalam rangka pembinaan, Tim akan

DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT DPRDPROVINSI LAMPUNG GELAR RAPAT PENGURUS DAN

ANGGOTADharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menggelar

Rapat Pengurus dan Anggota pada tanggal 20 Februari 2013, Rapat di pimpinNy.Lisna Lela Sudarno Eddi, di ikuti seluruh pengurus dan sejumlah anggota.

memberikan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi umumdan keuangan yang diselenggarakan diDharma Wanita PersatuanSekretariat DPRD Provinsi Lampung. Dalam kesempatan itu,Ny. Lisna Lela Sudarno Eddi berharap agar para anggota DharmaWanita persatuan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung senantiasaaktif menunjang tugas-tugas suami tercinta. (evi)

S

mimbar legislatif dprd provinsi lampung | edisi februari 2013

Documents