implementasi pp no.41/2007 dan reorganisasi pemda di kabupaten merauke

Download IMPLEMENTASI PP No.41/2007   dan Reorganisasi Pemda di Kabupaten Merauke

Post on 21-Jan-2016

100 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IMPLEMENTASI PP No.41/2007 dan Reorganisasi Pemda di Kabupaten Merauke. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP www.kumoro.staff.ugm.ac.id kumoro@map.ugm.ac.id. Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. KONSEP DASAR OTONOMI DAERAH. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

  • IMPLEMENTASI PP No.41/2007 dan Reorganisasi Pemda di Kabupaten MeraukeDr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

    www.kumoro.staff.ugm.ac.idkumoro@map.ugm.ac.idMagister Administrasi PublikUniversitas Gadjah Mada

  • KONSEP DASAROTONOMI DAERAHDevolution / decentralisation: The transfer of functions or decision-making authority from the central government to local government (Cheema & Rondinelli, 1981).

    Otonomi daerah (local autonomy): kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004).

  • METODE PELIMPAHAN WEWENANG

    Ultra vires is basically used for denoting the situation where local governments vires (functions) are explicitly listed, and therefore any local government action outside this list would be deemed to be ultra vires, i.e. beyond the scope of allowed functions.

    General competence, on the other hand, is the principle that allows local governments to take whatever necessary actions in their territories, i.e. protecting citizens, providing services, and developing the regions. Under the general competence principle, local governments are free to take actions as long as they do not breach provisions in higher levels regulations. Ferrazzi (2002); Hoessein (2002)

  • Pelimpahan Wewenang di IndonesiaMetode yang dianut adalah general competence, dengan sedikit modifikasiPerumusan kewenangan daerah ditetapkan berdasarkan kewenangan residual, dengan rumusan eksplisit dimulai dari pemerintah pusat, yi: bidang pertahanan dan keamanan, kebijakan moneter dan fiskal, politik luar negeri, agama, justisi.Dalam peraturan lebih teknis, perumusan kewenangan didahului dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, menurut PP No.25/2000.Perumusan berdasarkan pengakuan kewenangan dalam tiga jenjang (pusat, provinsi, kabupaten/kota) menurut PP No.38/2007.

  • Muatan PP No.38/2007Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, kab/kota secara rinci (lampiran 856 hal, mirip dengan muatan Kepmendagri 130-67 th 2002)Kewenangan wajib (basic services): 26 urusanKewenangan pilihan (core competence) : 8 urusan.Bagaimana dengan urusan pemerintahan yang konkuren?

  • URUSAN WAJIBPendidikanKesehatanLingkungan hidupPekerjaan umumPenataan ruangPerencanaan pembangunanPerumahanKepemudaan & olah-ragaPenanaman modalKoperasi & usaha kecil-menengahKependudukan & catatan sipilKetenagakerjaanKetahanan panganPemberdayaan perempuan & perlindungan anakKB & keluarga sejahteraPerhubungan Komunikasi & InformatikaPertanahanKesatuan bangsa & politik dalam-negeriOtda, PU, adm. Keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian, persandianPemberdayaan masyarakat dan desaSosialKebudayaan StatistikKearsipan Perpustakaan

  • URUSAN PILIHANKelautan & perikananPertanianKehutananEnergi & sumberdaya mineralPariwisataIndustriPerdaganganTransmigrasi

  • Pembagian kerja 1Pembagian Kerja 2Pembagian Kerja 3Koordinasi dan integrasiProses Terbentuknya Stuktur OrganisasiStruktur organisasi

  • Perkembangan Organisasi dan RestrukturisasiFormasiPertumbuhanKedewasaanKemunduran

  • Sistem Pemerintahan Daerahsetelah ReformasiUU No 32/2004 meletakkan otonomi atas dasar lima landasan yaitu: (1) demokrasi, (2) partisipasi dan pemberdayaan, (3) persamaan dan keadilan, (4) pengakuan atas potensi daerah dan perbedaannya, (5) penguatan parlemen lokal.Pengakuan adanya otonomi luas, kecuali lima urusan pemerintah pusat (politik LN, pertahanan & keamanan, justisi, moneter & fiskal nasional, agama)Bertanggung jawab terhadap semua urusan yang telah diserahkan kepada daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, dan evaluasinya.Daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan keuangan, kepegawaian dan organisasi daerah.Pemerintah daerah tidak termasuk DPRD (ada pemisahan yang jelas).Instansi vertikal digabung dengan dinas daerah.Kecamatan (distrik) memiliki fungsi dekonsentrasi, pemerintahan desa (kampung, mukim) berhak untuk memilik kepala pemerintahan dan Badan Perwakilan sendiri.

  • REALISASI PEMBAGIANKEWENANGAN DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAHDiberikan keleluasaan daerah untuk menatanya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhanDaerah mempunyai keadaan dan kemampuan yang berbedaKewenangan daerah dalm konstruksi otonomi UU No.32/2004 seharusnya lebih leluasa ketimbang ketika diatur oleh UU No.5/1974 Peraturan pemerintah seharusnya tidak mengatur yang cenderung membatasi keleluasaan dan keberagaman daerah

  • Muatan PP No.41/2007Penyusunan SOT berdasarkan penilaian mandiri (self-assessment)Struktur diharapkan lebih ramping & sesuai kebutuhan daerah; Ukuran maksimal: 15 dinas, 10 badan.Struktur inti: kepala daerah & wakil dibantu staf (sekretariat), unsur pengawas (inspektorat), unsur perencana (badan), unsur pendukung (lembaga teknis daerah), unsur pelaksana (dinas).Struktur tambahan: unsur pelaksana sesuai potensi unggulan (core competence) daerahKemungkinan pembentukan lembaga lain sesuai kebijakan nasional (Sekr. Badan Narkoba, Komisi Penyiaran, dsb)Kriteria objektif (?) dengan pembobotan: 40% variabel penduduk, 35% luas wilayah, 25% besaran APBD. Masalah: apakah eselonisasi sudah sesuai dengan beban kerja?Penurunan eselon Kabid pd dinas & badan IIIa menjadi IIIb. Penghapusan Wakil Kepala Dinas.Kepala Daerah dapat merekrut hingga 5 orang staf ahli (eselon IIa untuk staf ahli Gub, IIb untuk staf ahli Bup/Walikota). Masalah: kemungkinan nepotisme? Kecemburuan?

  • Strategic apexSupportStaffTechno-structureMiddle lineOperating coreStruktur Dasar OrganisasiSb: Mintzberg (1979:20)

  • Deskripsi masing-masingStrategic ApexSuatu unit satuan organisasi yang berfungsi membuat kebijakan strategis untuk kelangsungan hidup dan pengembangan suatu orgaisasiFungsi ini biasanya terletak pada posisi tertinggi atau dijabat oleh Pimpinan tertinggi suatu Organisasi (Untuk Dinas=Kepala Dinas)

  • Lanjutan IMiddle LineSatuan Organisasi ini berfungsi sebagai perantara yang menyalurkan kebijakan strategis untuk dilaksanakan oleh satuan pelaksana organisasiSatuan organisasi mediator ini umumnya pengelola dari fungsi bantuan dan fasilitasi (biasanya dijabat oleh Sekretaris)

  • Lanjutan IIOperating CoreUnit organisasi berfungsi melaksanakan tugas pokok suatu organisasi. Unit ini yang berfungsi sebagai pelaksana yang bertanggungjawab atas berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Strategic ApexUnit ini berada di depan yang erat kaitanya dengan terwujudnya tugas pokok suatu organisasi (Dinas kesehatan= rumah sakit, poli klinik dsb.)

  • Lanjutan IIITechno-StructureUnit ini berfungsi sebagai analis yang memberikan bantuan (hasil analisisnya) kepada Strategic Apex mengenai segala aspek yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi untuk masukan pengambilan kebijakan (Misalnya: bagian Litbang)

  • Lanjutan IVSupport StaffUnit organisasi ini terdiri dari satuan penunjang yang memperlancar pelaksanaan tugas pokok organisasiUnit ini biasanya dipandang kurang penting, akan tetapi tanpa unit ini organisasi bisa lumpuh (misalnya bagian Tata Usaha)

  • LEMBAGA DI PEMDA MERAUKE (Sekretariat & Badan/Inspektorat)Sekretariat Daerah (Pola 3 Asek)Sekretariat DPRDAsisten Sekretariat Daerah:Pemerintahan & Kesejahteraan RakyatBagian PemerintahanBagian Administrasi Kesejahteraan RakyatBagian Administrasi KemasyarakatanPembangunan DaerahAdministrasi PembangunanAdministrasi Sumberdaya AlamAdministrasi PerekonomianAdministrasi UmumHukumOrganisasiUmumPerlengkapan dan Aset

  • LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI MERAUKE (8 Badan, 1 Satuan Teknis, 1 RSUD)Badan (8 bh):Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda)Badan Pengawas Daerah (Bawasda)Kesatuan Bangsa & Perbatasan DaerahBadan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Balitbangdiklat) Badan Promosi dan Investasi DaerahPengumpulan Data dan Arsip DaerahKantor Informasi, Komunikasi, dan PerpustakaanKantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil

    Satuan lain:Satuan Polisi Pamong PrajaRumah Sakit Umum Daerah

  • LEMBAGA DI PEMDA MERAUKE (Dinas & Distrik)Dinas (16 bh):

    Dinas Pendapatan DaerahDinas Pekerjaan UmumDinas KesehatanDinas Pendidikan Sekolah DasarDinas Pendidikan MenengahDinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan MasyarakatDinas Tanaman PanganDinas Peternakan Dinas Kehutanan dan PerkebunanDinas Perikanan dan KelautanDinas PerhubunganDinas Migrasi, Permukiman, dan KetenagakerjaanDinas Perindagkop Dinas Pemuda, Olah-raga dan Pendidikan Luar SekolahDinas Pengendalian Dampak LingkunganDinas Kebudayaan dan Pariwisata

    Wilayah:Distrik (20)

  • PERUBAHAN ESELONISASIDI MERAUKE

  • Pasal 22 PP No.41/2007Pembentukan Dinas / LTD agar disesuaikan dengan Perumpunan Urusan. Perumpunan urusan Dinas tidak boleh digabung dg LTD Plus Kebijakan Nasional.

    BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) UU No.16/2006BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) UU No.24/2007Badan Ketahanan Pangan Perpres No.83/2006UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) Permendagri No.20/2008.

  • Strategi ReorganisasiTetapkan fungsi sebelum struktur (money follows function)Lakukan perubahan dari yang potensi konfliknya terendahJangan menghapus satuan organisasi yg kinerjanya baik (Do not kill the golden goose)Analisis ttg kinerja SKPD dan individual dg indikator kemampuan yg objektifArahkan reorganisasi pada tujuan otonomi daerah; peningkatan ekonomi & kemakmuran rakyat di daerah, pelayanan publik yg efisien, responsif, akuntabelKembangkan sistem insentif berdasarkan kinerja, bukan semata-mata pada jabatan strukturalUtamakan good-will dalam mengoptimalkan kinerja, bukan mencari-cari kele