provinsi papua bupati merauke - hukum.papua.go. no 7 ttg... · provinsi papua bupati merauke...

Download PROVINSI PAPUA BUPATI MERAUKE - hukum.papua.go.  NO 7 TTG... · provinsi papua bupati merauke peraturan daerah kabupaten merauke nomor 7 tahun 2014 penanggulangan kemiskinan di kabupaten merauke dengan

Post on 01-Feb-2018

227 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PROVINSI PAPUA

    BUPATI MERAUKE

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE

    NOMOR 7 TAHUN 2014

    PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MERAUKE

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI MERAUKE,

    Menimbang : a. bahwa kesejahteraan seluruh masyarakat di

    Kabupaten Merauke belum dapat direalisasikan

    karena masih tingginya tingkat kemiskinan,

    upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai

    dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus

    dilakukan secara sistematis dan terencana;

    b. bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah

    sosial yang multi dimensi sehingga harus

    dilakukan penanganan secara sistematis dan

    berkesinambungan;

    c. bahwa angka kemiskinan yang masih tinggi di

    Kabupaten Merauke membutuhkan peran serta

    seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi

    dalam penanggulangan kemiskinan secara efektif,

    efisien berkelanjutan;

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c

    perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

    Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten

    Merauke;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

    Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan

    Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian

    Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47,

    Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

    2. Undang ...

  • - 2 -

    2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

    Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 3886);

    3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

    Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

    135, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah

    dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008

    tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

    Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008

    tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

    21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

    Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4884);

    4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah

    terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

    2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

    Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4484);

    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

    dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4438);

    6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

    Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4456);

    7. Undang ...

  • - 3 -

    7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang

    Pengesahan Internasional Covenant On Economic,

    Sosial and Cultural Rights (Kovenan Internasional

    Tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya)

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4557);

    8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

    Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4967);

    9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5234);

    10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

    Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5235);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

    tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4575);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

    tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

    140, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4578);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

    tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

    Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

    Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

    82, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4737);

    14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

    tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

    15. Peraturan

  • - 4 -

    15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

    2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

    Tahun 2014 Nomor 32);

    16. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter

    Hak Azasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE

    dan

    BUPATI MERAUKE

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN

    KEMISKINAN DI KABUPATEN MERAUKE.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.

    2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

    Merauke.

    3. Bupati ialah Bupati Merauke.

    4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat

    SKPD adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah

    Kabupaten Merauke yang diberi tugas, wewenang dan

    tanggungjawab membina secara administratif dan

    fungsional penanggulangan kemiskinan.

    5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak

    mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain

    kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian,

    pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.

    6. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang

    dan/atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi

    hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

    mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.

    7. Keluarga

  • - 5 -

    7. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum

    kawin termasuk anak tiri, dan keluarga sedarah

    dalam garis lurus ke atas dan kebawah sampai

    derajat ketiga.

    8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di

    Kabupaten Merauke dan memiliki Kartu Tanda

    Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten

    Merauke.

    9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan

    program pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang

    dilakukan secara sistematis, terencana, dan

    bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat

    untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam

    rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

    10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang

    selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi

    penanggulangan kemiskinan Kabupaten Merauke

    yang digunakan sebagai salah satu pedoman

    penyusunan rancangan kebijakan pembangunan

    Kabupaten Merauke di bidang penanggulangan

    kemiskinan dalam proses penyusunan Rancangan

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

    11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan

    yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah

    Kabupaten, dunia usaha, serta masyarakat untuk

    meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

    melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,

    pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta

    program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan

    ekonomi.

    12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah

    koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku

    kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di

    Kabupaten Merauke.

    BAB II

    ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP

    DAN ARAH KEBIJAKAN

    Pasal 2

  • - 6 -

    Pasal 2

    Penanggulangan kemiskinan berasaskan:

    a. kemanusiaan;

    b. keadilan;

    c. non diskriminasi;

    d. kesetiakawanan;

    e. partisipatif; dan

    f. berkelanjutan.

    Pasal 3

    Penanggulangan kemiskinan di Daerah, bertujuan untuk:

    a. menjamin penghormatan, perlindungan dan

    pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;

    b. meningkatkan partisipasi warga miskin dalam

    pengambilan kebijakan publik terkait dengan

    penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-

    hak dasar;

    c. menciptakan lingkungan ekonomi, sosial, budaya dan

    politik yang memungkinkan warga miskin

    mengembangkan diri dalam rangka peningkatan

    kehidupan yang bermartabat secara bertahap dan

    berkelanjutan;

    d. mengurangi jumlah

Recommended

View more >