h5t staatsr£cht van indonesie

ICHTISAR

H5T STaATSR£CHT van INDONESIE

O L E H :

Prof. Dr. J. H, A. LOGEMANN

D JiL ID :

gggm

ncsia stra tan

9 20 "

Ppustakk* -.i! Iiltas Si,III'us In« v-sia

i-i

tidak diperdagangjcan

sinar asu—jogj*N 3 A DAN P£NERBIT GADfAH M DA, JOGJAKARTA DJALAN SUNARJO No. 16.

- 1 -

i£at a Pengant ar.

^erliubung dengan tei'djemahan buku. Staatsrc 3lr»/van Indonesia - Loganian sepsrti .jang .termaks?:... lalam kata pengantar dari Prof. l-*r. D ,i oko sut ono dr laxi buku tsb. sampai. sek©,raug belum terbit dan mer L - ngat peniingrija buku ini/maka sekadar imt.uk : am- ’baxit’.i dan menperingan sdr.2 dalam kesulitaii be ia~ sa Belanda kfeiui sadjikan terdjemahan "buku tsb.: aiv? ssderhana ini.' Karena dalam terd emaiian ini banjak disi ig~

gung fatsal2 1.8., maka djika ScLr. eudah tak da pat laenguasai lagi Baiiasa Belanda, Jajasan 3.P» G-ad.jah Mada men;jediakan terdjeiaaliannja.

Togur sapa Jang bersifat ineinbangun untuk nem~ pex'baiki ±si t©r*d,1emahan ini sangat kami fcarg. i*

FAK. SASTRA . Tang J S'.k.LN o ______ I S . . M 3 ...... -

Penjusun,

P E R P U S T A K A A N . J _ 5 / c <

FAKULTAS SASTRA.

- 1 -

sraiitar.

Periiubun r dengan toixijemaiiaYi buku. Sts&t re ■, •* van Indonesia - LogQa.au seperti gang \t-lam ka.ta pengantar dari Prof. Iv'r.Djokosivtoivo 2.C '-OT- buku tsb. saiapai ssks-rang belum terbit dan mer^- ngat pentingnja buku. ini, •' maka sekadar untuk 2m- bantu dan menperingan sdr. 2 dalaro kesulitan be ia- sa Be land a keiui sadjikan terdjemahan buku tsb.: 52 ssderhana ini.* ilarena dalara terdjenalian ini ban j aLc clisi ig- gung fat sal 2 1.8. , maka djika Sdr. sudah tak da pat menguasai lagi Eaiiasa Selanda, Jajasan 3.P* G-ad.ja2i Mada rcenjediokan tGrdjGniah.arm;:a.

%<^gLfat menbangun untuk c-3B~jperbaiki isi terd barg.

FAK. SASTRA . Tanagal ..(S.*...3..S..k2_.N o _____ J & M S .........-

Penjustm-

■54P E R P U S T A K A A W - J— -5K ’

F7UK-U T.VS SASTRA

- 1 -

ilat a Psngant ar-.

Berhubung dengan terdjemaiian buku Staatsre 3irt van Indonesia - Loganian seperti gang .termaksi-... lalam kata pengantar dari Prof. Hr. 35,1 okosut ono dc Lara ■buku tsb. siunpai sekarang belmn terbit dan men£ i. - ngat pentingnja buku ini,-'maka sekadar untuk ; 3m

' bantu dan menperingan sdr.2 dalam kesulitan be ia- sa Belanda kami sadjikan terdjeinalian buku tsb.; ang s s d e r liana ini. '' Earena dalam terdjemahan ini- banjak disi ig~ gung fatsal2 I. S., maka djika Sdr. eudah tak da pat menguasai lagi Baiiasa Belanda, Jajasan 3.P® G-ad.jah. Mada menjediakan terdjemahann'i a.

Togur sapa Jang borsifat menibangun untuk ri-3m- perbaiki isi terdjemahan ini sangat kami fcarg.-. i.

FAK. SASTRA Penj usun.

P E R P U S T A K A A N

FAB-ULTAS SASTRA

- 2 -

T J AT A g A M.

- 3 -

. Pengantar.1. Me gaga aebagai suatu organ!sasi.Hokum Tatanegara aengadjarkan kepada kivi,.

bagaimana. suatu negara disustm dan bekerdja? la ji pula menentukan sedaumlah aturan2 mengenai tudj ian negara dan bagaimana hubungannja dengan : ;

1 . masjarakat dimana negara itu berada d xnbekerdja. '

2. warga negaranja.Tanpa nenjinggurig segi2 lain dari roana kita dap it menindj au suatu no gar a, dap at lab. dikatakan, ban ra hukum Tatanegara memandang suatu nogara sebagan. suatu organisasi 3ang dikua-sai oleh aturan2-nja.

Nagara adalah suatu organisasi, dengan. perkataan lain, aegerombolan manusia jacg berusrha a nijapai.. cuatu tudjuan bcrsama dergan jnengadac.. T-uribs~±an ke:cdja dan bekcxtfja nama. ihonganadanja p^agioi lctrd.ja tiap orang mampu - >gai togas tsrteniu didalam huoungannja dengai ka se luruiiann J a -Itii kita sebut suatu fimctie; dan cbusus pada r> gara, functi© itu kita sebut :ambt (= kepegawaia'O Kerdja sama untuk mentjapai tud uan bersama, pe:-v tama--iraoia terdjamin oleh pemb&gian tugas jg. d las dan ditentukan oleh tudjuan tsb.,dan kedua >- leh pengawasan dan pimpinan»' Tiap organisasi nempunjai putjuk pimpinan ;-g

diserahkan kepada para pondjabat (=functionariJ jang -fcertinggi.

Pada n-vrga negara, pimpinan tertinggi itu 31- sebut pemerintah. Tugasn^a adalaii berusataa, agar organisasi dalam tiap2 :bagiann;i.a mentjapai tudjuan -nja dengan t.i xa Jang Eetepat-liepatnja. •Untuk bagian2 .rganisasi, functie2 pengawasan dsn piinpinan dapat diserahkan kepada para pendj abst

functioharic) jang lebihrendah. 'III at at an : 1. ^erkataan functie mempunjai- 2 arti, '

jaltu : ■ . .a), tugas tertentu danam bubungan (in.

verband) crganisasi.■ b). dienia pekerd;jaanj inisalnja func -

. - tie inengatur;xuncti.e raelaksanakan;functie per-undangan; fucotie peradilan dll.

2 * Mggara ssbagai or-ganisasi kekuas :•> m .l:egara adrlaii suatu organisasi jang inengatur

keaeluruhan liu.l ongan manusia jang satu terlio.dap OS lain dalam mas;'s.rskat tertentu dan memelihara ke— tertiban dengar. kekuasaan.

Eegara pat a bakekatnja adalah suatu organisasi kekuasaan, can gerombolan manusia terhadap siapa ia mendjalarkan tugae dan kekuasaann;ja,merupa - kail suatu kesatuan kekuasaan (gezaggemeenscliap) .

lagi pula, negara menipergunakan kekuasaazmja untuk meraelib ra kepentingan laliir bat in anggauta2 nasjarakat; diaamping itu, anggauta2 masjarakat ta -di dapat mendirikan perkumpulan2 -untuk ' mentjapai tudjuan itu.

Tu^as peineliiiaraan negara ini sepand^ang masa, disamping tugas menata selalu tsrtarnbah. •

Mas,1arakat' terhadap siapa negara mendjalankan tugas dan kekuasaannja, didalam dunia modern ada -lali segerombolar manusia jang 'berdiam da-lain sai.tu daerah tertentu..

Mereka adalah ■tfarga negara didaerah itu,uniuk vraktu tertentu termasuk ciasjarakat tadi.

Earena itu pemelihr.raan dan kekuasaan negara meliputi mer’eka djuga. . . ■

Sebaliknja, sfiapai batas2 tertentu,negara e- tap memelihara dan mendjalankan kekuasaannja terhadap warga ne gar an;} a jang sementara waktu berada diluar wilajahrya. '

3. Kekuasaan negara dan tata maanarakat.Type negara. - .

Apakah dasar kekuasaan ar anisaai negara itu?Bagaimana tata ang hendak diudjudkan da an

masjarakat ? Djawaban terhadap pertanjaan ini al an msinpengaruhi susunan organisasi negara.

• .

Djawaban itulah ;jang akan menentukan type ? e- gara. ■■ Tent ang hal ini, jaitu sistim materiil d. ri pada hukum tata negara, akan saja tulis kelak.

4. Hukum Tatanegara.Aturan hukum jang menentukan setjara mengikat,

bagaimana organisasi' negara itu akan dibent uk merupakan bagian terbesar dari hukum tatanegara.

Aturan. itu mezrtb it J arakan : . ‘ . •. a. penjusunan dan. susunan djabatan.

b. penundjukan para pend J abatn J a.c. kewadjiban dan tugas para pendjabat.a', kekuas&an dan weVeiiangnJa.e. daerolt dan lingkungan orang Jang termasuk

djabatan itu. 'd. perhubungan kekuasaan antara. djabatan ta-

di. , . . . -g. penggantian djabatan. .h. hubungan antara d jabatan dan pendjabat.Homor 1 - 4 lihat dalam "Over de theorie

van een stellig staatsrscht,fSistim formil inilaii Jang dibahas dalam buku ini.

Terlebih dahulu akan dibit Jarakan latar belakang historie Hukum Tatanegara Indonesia Jang sekarang. , .

Biasanja, kita membsdakan antara Staatsrecht (Hukum Tatanegci'a) dan AdministEatreaht (= Hukum Tata Pemerinta1 321),Adiiaiiiistr atieffecFht itu meliputi lapangan apa sadja, belln terdapat psrsesuaian pendapat.

. Bagi saja, staatrecbt adalaii hukum orgenisa- si negara dan' e Iministratiefrecht meliputi aturan chueus Jang n.: juasai tjara bagaimana euatu organisasi negara i*ut serta dalam pergaulan masjarakat, disamping hukum perdata Jang berlaku bagi semuanja.

— 7 —

(Hoot penjusun : Harap sdr. raerapeladjari kuliak prof. Mr.Boedisoesetyo tli. 1955-1956). ‘

, 5. Republik Indonesia. ... *i 'i . .

. Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan lie- publik Indonesia diprcklamirkan. l). -

Pada tanggal 27 December 1949 .kemerdekaan itu ditetapkan oleli pen jerahan kede.u- latan dari Belanda kepada Indonesia 2 ) Berdirilali negara bara. .! ’ Ini tidak berarti baliwa suatu organisasi negara baru Eienggantikan jang lama. Lebiii2 tak berarti bahwa tata mas.jar aka t Jang lama sekonj ong-ko -njong diganti dengan jang baru. .

Pada permulaan itu btinja bei*arti, balxwa se— gerombolan/iner^ambil alili pimpinan organisasi r.e- gara. / orang . .. Eekuasaannja bersendi atas dasar o I f r i n daripada kekuasaan kolonial. Mereka akan merui' ah. organisasi negara dan tata masjarakat jang l:.ma menurut pandangan d a n . tjita2nja sendizi.

Ee simpulannj a ialah., baiiwa h.ukum latanega-a 3ang lama masiii t eta's mempunjai arti.Beberapa bagian <misaln;jamengenai Nederlrnd -se opper be wind); Federlands Indisch~ .(— Pemerintah-Hindia .Belanda;, Volksratva) i -berlaku lag!. . -

Bagian2 lainnja akan berturut2 tidak berlaku apabila perundang2—on Indonesia sendiri rasnghen — dakinja.

- 3 -

Karenarga, terdapatlah dalam Undang2 .Dasar Re -publik Indonesia. 3)- (UUD. th.,1945 penjusun) keten- ttan peralihan ps. II - jang berbunji : -

Segala ba-an negara dan at or an -Jang ada masih lan siing berlaku. seia^a belum diadakan jang. baru iae;mrut Undang2 Dasar ini. 4).

.T.iatatan : 1. Lihat proklamasi. Kemerdekaan a.1. dalam buku Koesnodiprodjo : Kimpunan pemerintah Rep.Indone- sia, Undang2, Peraturan dan Pe—

. netapan 1945. lial. 3.Moch. Yamin - Proklamasi dan

. Kcnstitutie 1951 hal 21. "‘ 2. L.N. th. 1950 no. 2 lial 6. dan

457- • Lihat pula Engelbrecht th.1950* fcal. 2799.

3. Moch. Yamin - Proklamasi f dan Konstitutie hal, 21 •• mmgasibil tanggal 17 Agustus sebagai tang -gal.Kr.Asaat t Hukum Tatanegara Indonesia dalam toasa peralihan hal. 5 men^ebutkan xg.18 Agua-

' tus. Lain lagi.G-.M. Kahin - Nationalism and Revolution in Indonesia hal. 138.

4. Koesnodiprodjo I hal 12, djuga lihat Peraturan Pemerintah th. IS45 no. 2.

6* Organisasi negara Kindia Belanda 1).Pemerintah, Parlemen, Kekuasaan tertinftgi.

Pimpi'nan organisasi negara Eindia Belanda, jaic a. : pemerintah, dipegang oleh G-.G-. jang diangkat oleh Mahkota Belanda 2). (iTederlandse Kroon) .

. Secretariat G-.-GL disebut Algemene .Secrets. - rie, dan kepalanja dinamakan Algemene Secretaris. G— G-. dibantu. oleh De~?an Penasehat, (Raad van Se - derlands Indie 3). - .. Didalam negara jang modern, biasanja Peseiin—tah bersama-sama Parlemen mendjalankan keku.asa.an Pusat. Pada umumnja Penet&pan Undang2 dan Anggar- an Belandja ditetapkan oleh atau dengan persetu. - djoan Parlemen. Djuga parlemen melakukan pengawas -an uinum terhadap tjara2 peiuerintah msnd.jaiaii- jm tugasnja.

Volksxaad "jang dibentuk pada tahun 1918 k nja mempunjai arti ketjil sebagai Badan Perwakii- an; tetapi Volksraad msmpunjai hak pengawasan i- muin terhadap kebidjaksanaan2 pemerintah.

Sedjak tahun 1927, semua ordonantie dan e ig -garan belandja ditentukan oleh pemerintah den£ m persetud^uan .Volksraad 4). .

Volksraad tidak berkuasa mempengaruhi susu~i- an pemerintah, akantetapi. ia dapat memaksa^peme - rintah untuk raempertanggung djawabkan kebidjak**..- n&annja 5) •

Sifat kolonial organisasi negara Hindia Be-- landa dalam lapangan ini tampak dengan ad an j a :

_ 9 - ■

- 10 -

a. ¥ewenang lederlands© Wetgevsr „(Pcmbentuk. Undang2 Nederland), dan Mahkota. Belsn&a untuk mengadakan peraturan Dang . iingkatrga lebih. tinggi dari ordonnantie 6).

b. Wewenan Mahkota Belanda untuk mengangkat■ . 7). - '■ .

c. Kedudukan 3‘ang lebili. rendah dari G-.G-.ter - hadap pemerintaii Nederland. .

. d. Wewenang Kahkota untuk" menetapkan ordonantie mana jang akan berlaku djika ada per- selisiban antara G-.G-. dan Volksraad 9).

e. Atursn .jang menentukan batrwa Nederlandse Wetgever harus inenjetudjui /anggaran belandja. Keseluruiian functie2 itu disebut pe- ■

' ineriiiu.elian tertinggi (opperb e-wind) < ^ io),iatatsTi s 1-- L;\hsfc college aantekemlngsn cv?r

S'i ^.atsreclit van Nederlands Indie

(Xy47). , ■If.- Phc, Kleintjos- : Staatsan-Btolling--c n van Hed- Indie (I & II 1952). v; n VoIlenLoven - StaatsredHit ovex- z- e (1934). -

2. IS. ps. 1 .5. I. S. ps. 74. I-S* ps„ 5"J\, . 82, ‘ 103.5. I S. ps. 69. .6. orAw'b van Konninkljk der iiederlan

’ ■ -i.en j>8‘. 63’ 7. r.Sv ps. 2-. -

8. I.Sv ps» !*9. I.S. ps. 67, 90.

10. 1.3. ps. 104.

- 11 -

7 • A&ainlatrasi Hindi a Belanda.. D.i swat an.. Teranglah. bahwa untuk melaksanakan tugas ne

gara dibutuhkan adanja auatu organisasi jang ^“ ar. — jangf. ada dibavrah pemerintah, jang haras memb^rl pimpinan. Eeseluruhan organisasi ini dinamskan id- mini strasi . . • .

Bila, kita ingat .akan keanekavramaan tugask itu, raisalnja ; peiaeliharaan keamanan, pendidiks.n, kesehattn rale j at, pertanian, perernakan, perikan - an, pertaabangan, industri, alat.2 pengangkutan -111 -nja, maka dapat dimengerti bahwa untuk mendjalm- kan semua functie itu, diperlukan pelbagai keah'-i- an djuga.

Dapat pula dimengerti, bahwa hal ini mempejga —rulli susrnan organisasi. 0

Dalava tiap2 negara modern,- kita dapati su:>tu pembagian. tugai? functJ.oniD clidalam l&pang&n acinr. - nifrbras:L; r.obab tiap2 bagian organieasi cenpun ai keiradj .7.ban homogeen jang .ximctiorJ 1 . ■Organisasi - .bagi£n2 ini disebut djawatan2 (di-'listen) \ misalnja ;' Djawatan Kesehatan rale 3 at. Do- - ■watan pertambangan, tentara, polisi dllnjao Kep ;da pelbagai djawatan ini, pemerinteh. harus memberi .an pimpinan. . .

Ini menundgulckan bahva pemerintah harus . nentukan organisasinja (3'aitu ambten-vide no. 1 ;; ,dan tugas dtiavratan itu harus sesuai-dengan kebu uh ‘ -an mas jarakat. Pemerintah harus mengangkat / au men j uruli mengangka-fc pend j abatnj a. Pemerintah i .a- rup memberikan semua alab2 ,3 bx\q diperlukan (bangun -aix, perkakas, alat2 pengadj aran dllnja) dan uang jang diperlukan. . ;

PERPUSTAKAAN FAjvULTAS SA.STJ?_7,J

/

-12

Pemerintah harus djuga mend j aga; bahwa semua biaja ada, dldalam batas2 kemampuan masjjarakat untuk; membajarnja. Untuk itu. pemerintah- harus mempertim - bangkan tidak eadja prestasi pelbagai d jaw at an jang sukar &ibanding2kan itu, tetapi djuga membatasi a- lat2 dan tugas jang. diberikan kepadanja. Untuk ke- perluan ini antara lain diperlukan anggaran belan - dja tahunan. . .

Oleh karena anggaran beland^jitni ditetapkan oleh-pemerintah dengan persetddjuan parlemen, maka ini berarti ;. 1* \)ahwa. pemerintah (dan bukan kepala djawat -

&n) jang harus. bertanggung djawab toiliadap umum mengenai penggunaan dan pembagian peng -]pasilan negara.

2.c taLwa'j.-irleicsh turut menentukan organisasi dan tugas administrasi. 1) - •

T.iatatsn : 1, Kah&rusan untuk turut serta, menentu-" k m sebaglan dapat dilakukan djuga

. dangan djalan psr-undang2-an.

8. Departeiront2 Hindia Belanda. ■Pimpinan da.i pertanggungan djawab lantjarnja

administrasi didalaja negaramiaodern itu demikian lu- asnja, sehinggr iibutuhkan organisasi2 lain. .Ini dapat dit jap-d dengan mempersatukan djawatanS jang mempimjai t'ogas2 jang hampir bersamaan,dibawah satu pimpinan jaitu departement2. . • ...

- 13 ~

Ditindjau setjara historis, selmrusnja depar ~tement2'itu dibitjarakan dalam no. 6.’ Sebab asal mulanja terletak didalam hal "fahVa pemerintah i!;u membagi secretariat2 :dan mengchususkan bagian t>a- da pimpinan dari golongan djawatan tertentu. . .

Kemudian kepala2' departement itu ketjuali cli -bebani ke-wadjiban melakukan pengawasan' at as ns ia! pemerintah, djuga dibebani kewadjiban tugas . laksanakan dan me.reka itu mendjadi kepala (chef) dari kepala2 dgawatan itu. . , : .- Djawat an2 itu karenanja mendjadi dinas2 departement. Ini di Hiiadia Belanda'berlangsung agak lama sebelum semua djawatan itu diatur, .. setjara teratur ( stelselmatig ) dalam satu .departe - men, ^alaupim Undang2.raengharuskansedjak tahun1855. 1). .

Bahkan polisi itu tetap dibawah ' kekuasaan Procureur Generaal pada Hoog Gerechtshof. 2). Meskipim kepala departemen itu mempunjai tugas l-.3 -laksanakan, mereka itu bukan op perdienst hoof - den (Kepala2 Djaumtan Tinggi); sebab mereka i u melakukan tugas pemerintah tertentu dan berada <i -bawah. kekuasaan G.G. _Tiap2 departemen mempunjai anggaran' be land , a sendiri jang dipertahankan oleh Kepala Departem n at as nama G.G. didepan Volksraadj. demikian pu_ a j ang mengenai rsnt;5angan2 ordonaaatie jang menge nai de part emenri;} a. •

T.jatatan : 1. I.S. ps.. 115« ' .. 2. R.Q. pa* 180 +-'181;

- 14 -

9* Dinas2 Pemerintaiian (bestuurdiensten)• . Hinda Belanda. ..

. . Dengan pembagian tugas setjara functiecnilsad;}a, kita tidakr-'akan memperoleh organisasi jang memuaskan, karena keadaan daerah dalam satu negara sangat bcrbeda2. ' •

Unsur : "djarak” sadja.sudah membava . '.serta bahwa tugas dan wewenang pelbagai djabatan terbatas pada satu lingkungan d jab at ah disekitar dae - rahnja (lihat(pembagian kerdja. set jara territorial, misalnja kantor pos, bagian pengairah dllnja)

Dalam. hal hal ini masih ada lain lagi jang dimaksudkan. Luas dan sifat kepentingan manusia berbeda-beda inenurut temp at dandaerah, -keadaan ge- ografie, kepadatan penduduk, kebudajaan, structur ekonomi dan koaCiaan2 lainnja sdapatsangat berbe- da2. . . • ' .

Tugas organisasi negara harus inenjesuaikan diri kepada keadaan itu.

Maka diperlukan kebidjaksanaan menurut tempat dan daerahnja. ' ' 1',./-

Pimpinan s at empat harus . ^engkoordinasikanpelbagai djawatan, seperti halnja pemerintah men^- kcordinasikannja. untuk seluruh negara. °

Kepada pemerintah daerah ini kita dapat membe Krikan autonomi. dengan keuangan sendiri, anggaran belanaja sendiri, djawatan sendiri, jang menggant- tikan dinas2 departemen.

Dalam hal jang demikian; ter dapat lah suatu decentralisasi, karena bagian ini dari tugas negara did jalankan ©leh.badan2 umum jang tereendiri.

- 15 -

Bebas sama sekali da£;rah itu tidak mungkin, sebab mereka itu tetap mei?upakan bagian dari satu negara (decentral!sasivide no. 12).

Dapat pula pemerintah daerah tetap dibawah - kan sama sekali oleh.pemerintah pusat.. Dalam hal ini dibsntuklah djawatan pemerintahan (kepamong - pradjaan) dan kita dapat menempatkan d.j'awatan departemen dibawah autoriteit2 daerah jang meng- koordinasikannja.Penjelesaian dan organisasi jang terbaik • harus berbeda2 menurut sifat djawatan itu, ada beberapa dinas2, misalnja ketehtaraan harus t etap merupa - kan dinas departemental, dengan perkataah lain ha -rus terlepas dari keku&saan daerah. QrgaBispai kenegaraan Ilindia Bslanda sed jak lama djawatan pemerintahan.(bestuurdienst). (Baru r’lma -sa jahgachir2 ini kita mengenai decentralists!. Dahulu negara (Hindia Beland'a) dibagi dalam 5 ge- westen di Djawa Madura dan 3 diluar Dja-wa Madura.

G-ewewten2 ini merupakan lingkungan d jabata'i (ambtskring) seorang Gubernur.Dibawah lingkungan djabatan gubernur, kita dapati di Djawa - Madura ambtskring residen, asisten r 3- sien, bupati, yedana dan asisten wedanaj sedan.? diluar Djawa Madura kita dapati .ambtskring residen, Kepala aideling dan kepala onderafdeling, k 3- pala2 distrik. „ .Perintjian selandjutnja tidak disebutkan. Ha^ja hendaknja diperhatikan bahwa dinas kepolisian ter -d jalin dalam kepamong pradjaan.

- 16 -

.Tugas • kepamong pradjaan jang diuraikan, diatas membawa serta, bahwa para gupernur tidak -tunduk pa -da satu kepala departemen tertentu, tap! pada S. G-. karena tugas mereka bersangkut pant dengan sem- mua departemen. '

Ini berarti bahwa ada delapan bestuur&ienst - ten, dengan tugas hakiki jang berbeda-beda. •

10. Urusah keuangan Hindia Belanda. ;Sudah dari dahulutterasa kebutuhan akan . ada-

nja pembukuan jangteliti dan pertanggungan djawab- terhadap djuialah2 uang jang besar, jang diterima dan dikeluarkan oleh tata usaha.

Pengeluaran dan penerimaan uang (misalnja padjak dllnja) hax-as tunduk pada aturan2 jang teliti dan harus diawasi oleh-sesuatu badan peiaorintah chusus= •

Anggauta parlemen sebagai wakil rakjat kemu - dian memperoleh iianfaat pula, djika badan ini tidak tergantung pada pemerintah.

Badan penga^as jang berdiri sendiri tadi adalah Algemene Rek .'nkamer (Lewan Pengawas Eeuangan Negara) jang sus-nan dan vewenangnja berdasarkan Kederlandse Wet. -1), •

Badan ini menentukan djuga garis2 besar urusan keuangan.T.jatatan : I.S. 117, Indische Compta-. biliteits'wet. • .

- 17

. 11* Pengadilan Hlndla Belanda. . -Masih ada satu functie lain jang harus tidak

bergantung pada pemerintah dan tidak didjalankan oleh suatu. administrasi j ang tunduk pada pefcerm- tah. ' . • ■ _

Jang dimaksudkan adalah peradilan perkara perdata dan pidana. Didalam negara jang modern, hal ini dicerahkan kepada segolongan pendjabat. jang tersendiri jang- disebut pengadilan (j’usti' - tie). . • / . . ..

Hendaknja.kita ingat bahwa jang dimaksud 'peradilan mentjakup dua functie jang berbeda2 jai - tu : ' v ;

lo. peradilan dalam perkara perdatajartihja . pemutusan mengikat mengenai sengketa hu

. kum.2o. peradilan dalam perkara pidana - Peradi-

lan dalam perkara ini t idak mengenai satu sengketa,tetapi merupakan suatu peiak

• -sanaan ketentuan pidana, pembebanan ji-dana pada mereka jang melanggar aturai.2 jang diant jam dengan pidana. •

Karena dalam kedua hal itu harus diselesaikan re- tjaratak memihak, maka urusan ini harus diser.h- kan pada hakim jang tak tergantung pada pemeri? - tah. ’ ■ . _Sampai berapa djauh pengadilan itu bebas ca— ri pemerintah, dan bagaimana luas tugasnja, i^a merupakan haeil dari pertumbuhan sedjarahnja. .

Hal ini di Hindia Belanda masih djauh dari penjelesaiannja, karo,na dalam hukum adat Indone -

i

- 18 -

sia hampir tak terdapat ajzas pemisahan antara ad- jninistrasi dan justitie. ... . .

Adat st aatareo h t (Hukum tatanega ra A d a t ) '3313. di Indonesia untuk sebagian besar masih $ijj£rta - hankan. , . . ■ ' .

JustitiS tidak semata-mai -dlserahkan pada satu golo'Agan pendjabat, badan pengadilan "jang berdiri sendiri dibawah pimpinan Hoog G-erechtshof1), tetapi dis?jnpingnja terdapat Peradilan2 - Agama2), Peradilan Bumiputera 3) Pengadilaja -landscha,p 4z, dan'Peradilan Lesa 5)* liga peradilan jg.ter- acliir ini berhtibtingan dengan hukum adat, p'eradil— an iiwapradja, kepala2 rakjat dan volks vergade- ringen (rapat2, rakjat).

Djadi, inereka tak mengenal aaas pemisahan an -tara-administrasi dan justitie setjars. principi-eel. . • ■Peradilan Agama j sng didjalankan oleh kepala -kepala agama jang mengenai beberapa dnenis perkara- jang Triajslh. mnmi berdiri sendiri (onaf—Xiaxiiielijk;. •

Keempat djenia peradilan tadi jang memperlakukan hukum adrt masih bersifat kedaerahan; mereka itu tidak mcrupakan satu organisasi jang meliputi seluruh'negara.

Peradilan jang demikian itu tidak terdapat disemua tempat, Lagi pula kekuasaannja 'pada urnum- nja hanja berlyku lbagi orang Bumiputera asli. 3agi orang jang termasuk golongan lain oleh I.S. diadakazi pengadilan gouvernement (atau kekuasaan pengadilan (rechterlijke macht). -

- 19 -

Organisasi ini,dapat dibagi lag! dalam dua. ba —gian jaitu hakim. perdata dan hakim pidana,jang ma *r*'sing2 dibedakan dalam hakim Eropah dan hakim Indonesia., . . . •••' Mengenai perbedaan jang terachir ini akan dibit jarakan dalam no.17. '

Tjatatan : ,1 . I.S. 1 3 5; 137; 147.2. I.S. 134- ajat 2. •• ‘

~ 3. I.S. 130/21 ajat 2 S 1932no. $0 . •

4. I.S. ps.34 jo 21 adat 2 S.1938- - 529.'

5. R.O. ps. 3a. .

1 2. Decentralisatie territorial Kindia .Belanda.

Dalam. no. 9 telah diterangkan apa artinja decentralisatie .

Sebagian dari tugas organisasi negara jang disortai wewenang kekuasaan jang diperlukan un :uk itu diserahkan kepada organisasi getempat ' deng.ai kebebasan jang lebih besar daripada kebebasan j mg dapat diberikan kepada dinas kepamong pradjaan (landbestuursdienst). ■

Crganisasi2 ditempat ini mempunjai kekuasaan sendiri dalam urusan keuangan; dapat menetapkan ang —garan belandja sendiri, dan mempunjai d jawat an sendiri.Tetapi ■walaupun domikian,p ijtitLhhppTaa&tirxaa-

- 20 -

sih mempunjai wewenang untuk mengawasi dan mengambil tindakan2 jang perlu, sebab. kalau tidak demi - kian, organisasi jang didecentraliseer itu' tidak akan merupakan bagian dari keseluruhan. .

Maksud dari territorial decentralisatie ini ialah, memberikan suatu organisasi sendiri'demi ke -pentingan segerombolan sanusia jang ada didalam suatu daerah tertentu. . . . '■

Adapun tugas dari badan2 ini akan meliputi pelbagai' djenis kepentingan jang berlawanan dengan decentralisatie functionil jang akan dibitjarakan kemudian. ■. • • •

pi Hindia Beland^'kita ingat pertama-taiaa pada badan2 hukmn adat jang dipimpin oleh radja2 dan kepala2 rakjai;.

Dengan pc. a radja2 ini diadakan kontrak poli- tile dimana para radja itu diperbolehkan terus melakukan kekuasaannja selam tidak dibatasl oleh Lange contract r.tau korte -verklaring l).Ini adalah landcchappen.

Badan hukuLi adat lainnja jang dipertahankah adalah (desa2 (jnlandsche gemeenten 2).

Badan2 lai:nja diadakan dengan ordonantie bar -dasarkan pada :asal I*S. vide no. 6.

Li Ljawa sc lain (landschappen didaerah Swa- pradja (Vorstor anden) terdapat tiga provincie jg. dacrahnja bersa aan dengan daerah Ljawa Barat, 0)e-. ngah dan Timur 3). Selar.djutnja Kabupaten2(regent' -schappen) dan Eotapradja2 (Staasgemeenten).

Liluar Djavra dan Madura dibagi dalam groepsge -meentehappen 6). Stadsgementen 7), dan beber-

- 21 -

rapa badan lain. .Semua badan jang dibentuk dengan ordonnantie

ini mempunjai :raa& (de-fan) sebagai orgaan jang tertinggi.

Raad ini seluruhnja iatau sebagian besar pem— bentukannja dengan djalan pemilihan, dan karena itu. mempunjai sif at seb agai badan perwakilan. •

Pekerdjaan persiapan, pelaksanaan keputu3an2 raad dan pimpinan administrasi dissrahkan kepada college van dagelijks bestuur (badan pengurus harian) .

Ketua Raad merangkap ketua college : ia adalah seorang functionaris jang* diangkat oleh pemerintah.

College terdiri dari orang2 jang mendjadi anggauta raad,. Raad. dapat menetapkan- verordening- en tanpa persctudjuan college; membuat anggaran. belandja dan membuat keputusan. College bertang - gung djawab pada raad.

Sidang2 raad terbuka untuk umum.DJLtindjau dari sudut hukum tatansgara,hubung

-an aortas* a badan perwakilan dengan pimpinan ad ministrasi — aisini antara raad dan college— memperlihatkan suatu perbedaan antara. parlemen dengan pemerintah. -

Ditindjau dari sudut organisasi; perbectaan ini tidak be'gitu besar, sebab'inisiatief dapat diudjucLkan ,karena adanj a pimpinan usaha psmerin- tah =* college; sedang badan perwakilan,lebih tjc— tjok untuk merundingkan garis? besar kebiajaksana -an dan untuk. mengavrasi pelaksanaannja.

- 22

Wewenang untuk ikut serta menentukan sesuatu dari kekuasaan jang labih tinggi; tampak dengan dua dja j-lan jaknir: ! ' ,

1* Keputusan tertentu badan ini harus lebih dahulu mendg.pat persetudjuan- (goed keuring) sebelum didjalsuikan.-(biasanja d^i G.G.).

2. Seniua kaput us ah' dapat dibat alkan djuga se- sudak'didjaiankan karena bertentangan de-

. ngan Undang2 atau kegentingan umun. (selalu oleh G.G.). • "■ -a.

-■ ~ jg-iatatan : . 1. I.S. ps. 34 dan-untuk lands chap dif ' dalaia korte verklaring. S. 1938 -

' 529. - ..... 2. I.S. ps. 128 Inlandseord. buitenge-. westen S. 1938 no. 490, Inlandse :

' Gemeenteord. Java - S 1906 - 83.i -M. - • -

’ . 3« I.S. ps. 119. Proviricieord S 1924no. 78. '■ •4- I»S. ps. 121 - Regentschapsord -

H. .1924 noc. 79.5. v.S. ps«121. Stadgemeenteord S 1926 o. 365. ■

■ 6. _ eB, ps. 123 Grb&psgemeenschapsord.- 1937 no. 464. ■ r-

7. I.S. ps. 123 StadgeHGente ordonnantie buttengswesteh'S 1938 no. 131.

- 23 -

13. Deoentraliaatie function!! HlndlaBelanda. . v .

y ■ * - . ■ '^DecentraJi.satie teritorial diadakan, aga_ ,3U-

pa a' keh.idu.psja s egerombolan manusia dalam suatu daerah tertentu'dapat berlangsung dengan baik. legating gulinj a masih ter dapat djuga hubungan2 ksmasja —r aka tan jang memerlukan penataan dengan kekuL,saan jang mengikat, dan penataan man a. dalam hubuiig- annja dengan negara dapat diserahkan kepada . or- gan2 golongan itu sendiri- - r '

Pekerdjaan2 (beroepen seperti dokter2,penga- tjara2) dan paamsehajaaEi jang mengorganiseer diri; organ2nja mengadakan peraturan untuk para anggatf- tanja dan untuk mempertahankan aturan tsb.didalam kart sangsi2 (tuchtrechtepraak) . .

0rganisasi2 buruh dan organisasi perusahaan saling bekerdja sama setjara teratur. Timbullah pertanjaan apakah telah tiba saatnja, untuk p.ida satu pihak mengharuskan orang jang tidak terga - bung da^am organisasi itu untuk tunduk pada atur- an2 tadi, dan pada pihak lainnja apakah pada >_pr_ ganisasj itu dengan dj ami nan dan pengavrasan diT*e- ri wewenang kekuasaan ??

Ini kita nA.mftkan functionil docentralisas. .De centra lisas! functionil ini masih dalam

perkembangan.Hindia Belanda belum mei^enalnja, ketju£ - .

dalam satu hal. Dengan ment jontoh negeri Belanda, dapatlah kepentingan waterstaat suatu daerah _ (di Indonesia soal pengairan) itu diurus sendiri

- 24 -

oleh waterschappen (badan jang mengurus pengairan) an), suatu badan dengan -wewenang kekuasaan,harta kekajaan dan perwakilan dari jang berkepentingan l). Hal ini hanja terdapat di Jogjakarta dan Surakarta 2 K .

Baden s.ematjam itu didalam hukum adat terdapat di'Bali (Subak) dan diakui sebagai suatu organieasi kekuasaan. .

- ' " ’ • • ■ ' ’. T.iatatan : 1. I,S. ps.136.• 2. Verst enlandsclie Waters chaps -

/ . ordonnantie S 1922 no. '722.

• 14. Keaneka warnaan hukum di Hindia* - - Belanda. ■ -

Hukum Hindia Belanda ment jerminkan • baik etuctur koIonia1 dari masjarakat maupun keaneka warnaan golongan rakjatnja.

Kaxena itu, tidak kita dapati keseragamaan hukum,Hubungan2 masjarakat untuk sebagian dikuaeai'

oleh pelbagai hukum, tergantung pada golongan man na seseorang itu tenoasuk. .Sebab itu Pembentukan Undang2 harus menentukan si -apa2 jang termasuk sqsuatu golongan, dan dalam menentukan ini pemerintah mempergunakan pelbagai criterium dengan mengingat perbodaan sosial - jang ada.

perbedaan jang terpen ting adalah antara o- rangS Ere pah, Bumiputera dan. Timur Asing 2),akan

- 25 -

itetapi disamping itu .kita mengenal perbedaan jang jlain misalnja, antara orang Islam dan bukan 13- :1am, 3) ataa antara kaula negara Belanda, kaula negara bukan Belanda (inhe erase onderdanen niet ITe -derlands) dan kaula negara a sing bukan Belanda 4)• (intheemse onderdanen niet Hederlands) dan dja - ngan diluapakan perbedaan antara adatrechtsgroep- pen (jang hukum kevangsaan dan perka>rinann j a sa- ‘ngat berbeda-beda)., Hukum pidana berlaku untuk semua golongan.

Dalam lapangan hukum perdata pada pokoknja. hukum adat dan hukum Eropah berlaku berdampingan. Hukum ada,t berlaku untuk golongan Bumiputera dan sebagian berlaku untuk golongan Timur asing bukan Tionghoa.

Hukum Eropah : burgerlijkrecht, W.v.K. Pail- lisements verordening dllnja. berlaku utk. oraii 2 Eropah., Tionghoa- dan sebagian besar untuk orang Timur Asing lainnja 5).

Disini t imbu 11 ahpalbagai djalan bag! mere.'a jang pada asasnja tunduk pada hukum adatnja untuck mempergunakan hukum Eropah. sesuai dengan kebutu_v-annja. .Pertama2, vrijwillige ondervrerping o) (,pe - nundukan dengan sukarela) baik untuk seluruh h kujn per data, baik untuk sebagian j ang di t ent uka. ol eh Undang2 (terutama mengenai hukuia hart a kekajaan) maupun untuk perbuatan2 hukum tertentu.

Kedua, hale at as tanah jang dikuasai oleh nu- kum Eropah dapat di per gunakan oleh semua golongs^i (sebaliknja hukum jang tidak dikuasai oleh hukum Eropah tak dapat dipergunakan oleh semua golongan;

- 26 -i

•Ketiga, dengan pehjasaan kedudukan (gelijks- stslling) derigar: golongac Exopah, Dprgao. dj&Xan gelijistelling c.rang dapab dimasukkaii kodalam golongan Bropali berdasarkan keputusen G.G-. 7). Gelijkstelling ini mengenai semua lapangan hakxun, .baik publik maupun privaat.

Dalam lapangan hukum publik tak dimungkinkan ad an j a rechtskeuze (pemilihan hukum); lain halnja didalam lapangan per data. 8). Dengan menj amping - kan dipergunakannja hukum Ik’opah., hukum perdata jang "berlaku bagi golongan bumiputera tidak sema- 'ta2 terdiri atas hukum adat sadja.Djika kebutuhan mas j arakat golongan Bumiputera menghendaki, dapat diperlakukan bagian2 hulium ropaiL, atau xnembaMiik hukum jang berlaku untuk semua golongan,- ataupun dengan Undang2 mengadskian aturan2 chusus 9).

Uraian tentang keanekawaj.Il'an hukum diatas, msngena’i hukum perdata dan pidana berlaku berbeda -beda untuk para justicia,belen jang tunduk pada iriheemse dan landschapsrechtspraak.

Untuk mereka itu berlaku hukum adat; sedang hukum lainnja berlaku bagi mereka aekedar itu ditent ukan dengan tegas2 berlaku terhadapnja 10). Disamping beberapa bagian Hukum pidana berlakulah bagi mereka hukum pidana adatnja.

Hakim agama Islam melakukan hukum Islam.Disini temjata bahwa pengaruh. keaneka warna

-an hukum itu oerasa dalam lapangan hukum publik, jakni bahwa t ugas dan wewenang 'kekuasaan beberapa djabatan atau badan hanja mentjakup personen -

grosp(gerombolan orang) tertentu - jatal perso - nongs^eo. (daerah keoraagan) raereka.

_ . K-^kuasaan inheemse dan landschapsrechter (-.a -k:un B^iputera dan Isndsdaap)* hanja meliputi Jus -■biclabelen laei’eka sendiri sebagaiinana- itu di'fce takan olen uiio.ang2 1 1 ) . nal ini berlaku diuga d ;>— lam lingkung^n lands ate,u gouvemeiner±t sr-ech t sp r :ak bagi liakin Bu&iiput.era dan hakim Eropah 1 2) .' H I sedemikian iio. disebabkan Karsiia keaneka ■warnaa dalam lapangan hukum. materio^-i, RfiVinhnngan dengan itu terdapatlah perbedaan dalam proeesrecht (hu - ixuni at jar a) , seoagian seba-gai akibat perbedaan Iva —kum ma eerie el, seoagian lagi karena bagi hak—kim Eropah itu lijdelijkheid (kepasifan) hakim ‘ itu diterima sebagai asas, dan karenanja diharus— kan adanja procureurstalling.

Hakim Bumiputera mendjalankan peranan aktif dalam atjara dengan memberi portolongan dan pendjelasan.

Walaupun terdapat keseragaman dalam lapangan hukum pidana materieel, landschapsrechtspraak (peradilan lands chap) inengenal pembedaan antara hakim pidana. Bumiputera dan hakim pidana Eropah (kotjuali dalam perkara2 pidana ringan 14) dengan personengebied masing2.Fembedaan ini sebagian karena keinginan untui menjosuaik*\n susmian pengadilan menurut kebutuhan masing2 golcngan pada satu pihak dan pada pihak lainnja disebabkan karena adanja berdj©n±s2 ^r- ganisasi hakim kepolisian 15) •

Antara para functionaris Indonesia dan Be-r landa dalam p among pradja pada mol an j a ada pembe-

- 27 -

- 2 8 -

bedaan dalam personengebied, tetapi lambat laun dih&puskan.

Pembagian tugas antara asisten residen dan bupati di Djawa tidak berdasarlean peinbedaan dalam personengebied (daerali keorangan).

Dalam ‘dinas kepolisian hal tsb. tidak terda- . pat. Hanja kepala2 orazig Timur Asing mempunj&i personengebied jang meliputi golongan Vnereka sendiri; djuga dalam lapangan kepolisian.

Kekuasaan landschap terbatas kepada landscha s chapsonderhorigen (kanla2 lands ohap) ,terutama terhadap penduduk asli lands chap tsb,

Orang lainnja dalam kekuasaan organ2 negara (langs organon) 16).

Terhadap inlandse gemsenten dapat dikatakan bahwa kekuass .1 mereka hanja terbatas pada anggau -ta gemeenschap pegujuban itu.

Disamping ini semua, harus disebut djuga pemisahan dalam-. lapangan pendidikan, tetapi disana asas tadi (jakri tiap sekolah tertentu untuk golongan tertentu) sering dilanggar.

Tjatatan : 1. w.l.G-. Lemaire Hukum Indone —sia 1952 hal 253.

2. I.s. ps. 163.3. 1.3. ps. 78 ajat 2.4. I.S. ps. 55 ajat 2.5. I.S. ps. 131.6. S 1917 no. 12.7. I.S. 163 ajat 5

- 29 -

8. Pemindahan dari- golongan Bumiputera atau asing hkedalam golongan Eropah pada hak<;- katnja tidak mengenai pembedaan2 lainnj>,| djuga tidak mengenai perbedaan leaderlan - der, inhesmse dan uitheemse onderdaner. niet ITederlander.

9. I.S. ps. 131.10, S 1932 no. 80, I.S. ps.217 ajat 2. .llo S 1932 no. 80, 3 1938 no, 529*12> R.O. ps.94,124*13. R.O; H.I.R. R.bg.14. Sv. Landgereehtsreglement, rechtsreglc-

ment buitengewesten.15-. Sv. ps. 1 - 3 H.I.R. 1,2 Eb*. ps 324,32?.16, S 1938 no 529.

-*■5. T .j a t a t aAda oaiknja untuk menundjukkkn, bahwa \irs.±an2

tentang Nederlands Indische staatsorganisatie (oiganisasi kenegaraan Hindia Belanda) itu hanja da~ lam garis2 besamja sadjaj dan hal2 jang mendalaiu banjak jang diabaikan.'Untuk dapat mendjavrab soal2 hukum jang concreet tidak a1 can terdapat dalam uraian ini.

- 30 -

pemerintah Djepang dibagi daiam 3 daerah jakni : Sumafcera - dibawah komandan'ke- 25 dari Angkatan Darat Djepang di Bukittinggi.

Djawa d:"'- vjah komandan ke-16 Angkatan Larat di Djakarta, d- n . pulau2 lainnja dibavrah angkatan laut Djepang j> iig berkftdudukan di Makasar. Per- bedaan penting dalam organisasi antara 3 daerah itu tidak ada. Kita hare?< ingat bah*ra‘ pulau Dja- •>ra mempunjai k .kaaeaa-ir terhadap organisasi - departs mental Hindia Belanda. Scunatera dan Makasar paJ.ing2 terhadap gewestclijke organisasi. Sesu- dah Djepang menjerah pada tanggal 15 Agustus- 1945 maka lenjaplah pemerintahan Djepang.

17. Pemerintahan den kekuasaan tertinggi ■ ~aktu -pemerintahan Dnepang.

Pemerintahan civil jang dilakukan oleh Mi- liter Djepang 3--.it a sebut kekuasaan Militer. Kekuasaan tertinggi didalam. ketiga daerah itu didjalankan oleh Komandan Angkatan Darat (Gunsirei kan) mulai 1 September 1943 dipakai istilah Sai- ko Sikikan) dan marine.

Ia mend j a! anion djuga kekuasaan jang dulu did jalankan olfh G.G. 1).Peraturan Saikc Sikikan dieebut Osamu Sei -rei.Jang merJ. adi Gunseikan adalah kepala staf

fs’ J&ftg ada dxba-wah perintah Saiko Sikikan.Gunseikan inilah jang mendjadi kepala peme

rintah militer jang sebenamja. Peraturan jang

J

dikeluaa?kan G-unseikan dinamakan Osama Kanrei.Kedaa djenis peraturan itu. diundangkan dalam

lembaran resmi jang disehut Kan Po 2.).Tebih land j at ditetapkan bairwa Toadan2 kekuas. dan p3raturan2 jan^ ada t etap "berlaku selama tl —. dak. tartentangan dengan peratnran2 jang dikeluir- 1■ kan c-Leh kekuasaan Militer 3) . •Dengan melalui st^rsngkaian instans±2 roi liter j mg j.o'bi'h tinggi, kekuasaan militer . ;'".?itu tunduk k : —: pada pemerintah Djepang sebagai kekuasaan ja'ig • tertinggi.

Dalam taliun 1943 pada Saiko Sikikan diben;;uk sata madjelis pusat jang anggauta2nja diangkat 4) oleh. Saiko Sikikan.

T.iatatan : 1. Undang2 no. 1 dalam Kan Ponomer istimewa th. 19 4 2.

2.« "Osama Seirei :no.9 (1942) d-v-lam Kan Po no. 4 jo 14 (19--2) Kan Po no. 6..

3 . Undang2 no. 1 Kan Po nomor istimewa.

4. Osama Seirei no. 36 » 1943• Kan Po no. 26 jo 36 dan 3' th.. 1944 dalam Kan Po no.50 dan 4 th. 1945. Kan Po no.61.

- 31 -

18. Administrasi D.jepang.Djepang mempergunakan sebagian Djavratan2 dan

- 32 -

Departemen2 jscns ada. - ■Ban;Jak djavratan2 "baru diairikan, tap! tidak dibawah. Departeuen melainkan langsung di'ba'vrah Gun-Uelkan* ,j Departemfc baru untuk poliex dan propaganda'didiriken. Didalam kepamong pradjaan functie G-»G»dihapuskan (den^.n demikian djuga lenjap puls, go-'"westen) ; demikir. ti pula functie Asisten Residen di~ijawa dl-len;j apl.an.! EosiAen2 merupakan kepala polls! didaerabn j a }*pega-wai pamong jradja (bestuursambtenaar) oang lebiii rendah tidak menrpunjai kekuasaan kepolisian la gi •I Kotapradja dikeluarkan dari lingkungan pemer-rintaiian Bupati, wall kota merupakan bestuursfunc- tieonarls dang harus tunduk pada resident Pada Kota Pradja Istimewa Djakarta dlberi status rosiden- tio l)•

T.iataten : 1* Untuk Djswa -- Madura - Ui.i&ang2, no« 27 Kaii Po noc 1 dllnja.

19. Pengadilan Djepang.Susunan pergadilan tetap'mirip sepertl waktu

Hindia Belanda, ralaupun telah berkall-kali diadakan reorganieasi,I'ua peru‘ba3:.in penting harus kita perhatikan.

Hakim Eropah dihapuskan; hnTr-im Bumiputera kokuasa— an hukumnja me. _puti semua orsng* tetapi perbetflaaai dalam liukum matexdLeel tetap -«?nDalam tahun 1944 pengadilan tertinggi (opperste go -rechtshof) dihapuskan.

T,i at; a'tan ; 1. Oerip Kartodid jo — De recht — ispraak op Java en Madura tijd -ens de Japanse bezetting- 1942 - 1345 T 1947 no.8,Hail Tiou Hing - Overzicht v 221 da rechtopzaat tijdens' di Japanse bezitting - dalam F v delingen van Chinese jurist m. kring 1948 no. 4.

2. Untuk Djavra Madura lihat U.i- dang2 no. 14 th. 1942 dllnj x* Untuk Sumatra dalam A.J. Pi 5- kaar Atjeh en de oorlog met Japan, hal 263.

20. Decentralisatie Dnepang.S emua provincie dihapuskan.Kabupaten, Kotapradja dan inlandse gemeent m

tetap diakui sebagai badan2 umum, tetapi regent - s chaps dan gemeent eraden dihapuskan.

Semua kekuasaan did jalankan oleh Bupati d m Walikota.

-.1 at a tan. : 1. Untuk Djawa Madura Undang2 no.* 27 (1942) Kan' Po no. 1 (pasal

' tsanbahan) Oearmi be ire i no 12-. . dan 13 (1942V. Kan Po no. • 18.

Osamu Seirei 14. Kan Po no. 6. Osamu Seirei no.7 Kan Po 37.

- 34 -

21. Berdirin.ia Republik Indonesia.• . i

Pada vraktu Perang Dunia kedua hampir "bera - ’ ciir, Djepang inulai nempersiapkan psmjataan ke- msrdekaan Indonesia. Sebuah Badan Penjelidik Per -siapan Usaha2 Kemerdekaan Indonesia dibentuk o- leh Seiko Sikikan di Djawa dan diresmikan pada

' tanggal 28 Mei 1945 dengan ketua Dr.Radjiman Wi- dyodiningrat. .

lugas bad oi ini diserahi merantjang sebuait. constitutie.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 ada suatu pengu -mujnan dari Penguasa Kiliter lertinggi untuk daerah Selatan jang berisi tentang Pembentukan Pa- nitya Persiapan Keme-rdekaan Indonesia 2). Sebe- lum badan ini dapat berkumpul, menjerahlah 'Dje- pang (15 Agu- Vas 1945). Ir. Sukarno dan Drs.Moch. Hatta men-proklareirkan kumerdekaan bangsa Indone sia. . - ■Eeesokan harin j a PvP»K«I. menerima rant jangan Un ~dang2 Dasar 3) dan menilih Ir. Sukarno * dan Drs. Moch.iiatta sebagai Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia 4) dan membentuk Komite Na- sional. . , •

Sementara itu dari pihak Indonesia tidak bGrdiajn diri sadja, tapi telah membentuk satu groep da.ajL mana Sukarno dan Hatta ikut serta,

G-roep ini sudah sopakat tentang Piagam Dja -karta 22 Juni 1945, jang hampir seluruhnja dirt jadikan mukaaimah Constitutie. •

- 35 -

T^atatan : l.Koch. Yaicln. Proklamasi dan.Konstit usi 1 9 5 1 hai. 5_ 3 5 .liliau lotah land jut S.K.Kaii In . ^asionalisme Revolution m Indonesia hal 121 - 138. Eatta - Yerspreide C-sschrift an • hal 330.

2. Daftar anggauta lihat dalan Indonesisch Bulletin IV no. 5. Maret 1953 larapiran I.Kahin hal 127 dan 138. '

3. leks dan pen&jelasan a.i. olsth Koesnodiprodjo, 1945 hal-6 dan

4« U.U.D.' 1945. Aturan Peralihan P.3-. IJ.

5. 1945. Aturan Peralihanps« IV.

22. Undang-Undang Dasar 1945.Pemerintah. dan Parlemen.

Undang2 Dasar 1945 akanternjata kemudian b'th- wa itu hanja diperlakukan sebagian sadja. Walaupun demikian kita harus mengetahui asas2nja.

Percerintali diserahkan kepada Presiden jaiij di -bantu oleh mkil Presiden (ps.4).

- 36 -

Keduanja akan. dipilih oleh Madjells Permusja-; waratan Rakjat (ps. 6) untuk lima tahun- lamanja. (ps. 7).k'3nteri2, kept—a kementerian, diangkat dan diper ~ • hentikan oleh Presiden (ps. 17). Mereka tunduk Ice-,; pada Presiden den tidak bertanggung djawab pada P jParlemen.; Keimasaan' iresiden tidak dibatasi oleh keha - irusan kerdja sara menteri.2 jang harus bertanggung diay ab. ini ber_aku djuga untuk pasal 10 jang meiu- berikan kepada 3-resio.en.kekuasaan tertinggi. terhadap .Angkatan ±erang. Tent eng wewenang Presiden eelandjutnja hanja disebutkan, kekuasaan untuk me-r hetapkan peraturan pemerintah, jang merupakan. pelaksanaan Undang2- (ps. 5) dan mengadakan perdjan - ajian dengan negara2 lain (ps. 11).

_Dalam membentuk Undang2 dan dalam ipengadakan perdjendjian, Piesiden harus mendapat per sotudju&n Ip.P.R, (ps. 5, 11 daa 20), Dalam. hal? jang mende - eas, Presiden dapat mengadakan per at--. -n Pemerint- t . sebagai pen ganti Undang2, tapi peraturan pemerintah itu haius ditjabut kembali apabila Parle- men dalam persidangan berikutnja tidak menjetudjui2 “’ t. ■TT«/5°nd?nfi7 asar ffiQngharuskan beberapa hal + f?; Ani'ar'a lain anggaran belandja tiap

?ltetaplr?m Undang2. Presiden diR Agung (ps.16). D.P.‘ I SE aIcan dengan Raad van State dinega-ra2 Bcu.at at a... dengan Raad van Indie dulu.\ . a t an ; 1. Untui no. 22 - 25 bandingkan

dengan Mr.Asaat Hukum Tatanega -ra Republik Indonesia dalam

masa peralilian. Pendapat2nja 'tak: dapa; ?,,aja setudjui semua. ' a-Ciiulintrk- Indonesia - Juli 1953.:'

-■37 -

2-3* Und .y?? Dasar tahun 1945«Madjells Permus j awara,i;an Rakjat, ;U:idang2 Dasar ni3Hganut asas kcdaulatan rak -

jat - (ps. 1 )« • " 'Rakjat akan mend j alank&n kekuasaan tertingt;±

dengan perancaraan Madjeiis Permusjawsxatan RsO.- jat jang akan ters'-isun dari sngg&uta2 Parlamen dan vakil2 golongan M,P;RC akan bcrsidang sedikit -nja sekali dalam 5 tahim (ps, 2).

akan mGiietapksn Undano? D s i a : orls2* 'bc-.csr lialuan no gar a Cp3, ?) clan marabuh Ui - vlang2 Dasar (ps. 3 7) s memilih pr&si&dn dan. _ ?n»!ril presidon — pg* 6,

Eopada M.P.R, inilah Presiden harus terL&u^-gang d;jawab, sebagai maridat’aris M.P«R„

. *Tjatatan : 1. Moch.. yamin. Proklamasi danEonstifcu'tie hai. 139-

24 ,> Undang2 Dasar talmn 1945*Aturan peraliiion dan praktek.

Ketenxaan2 lainnja Undang2 Dasar tahun 1945,. tidak akan kita bitjarakan,

Baik untuk diketahui, baiivra karena keadaan

jang sulit, maka'M.P.R. dan Parlemen itu belum per -naii terbentuk, ' hanja-'D.P.A.' sadja jang diadakan.

Ini berarti bahwa menurut Aturan Peralihan IV, seluruh kekuasaan negara tetap dipegang oleh. Pre- siden jang di&ngkat oleh P.P.E.I. dan hanja dibantu oleh K.I7.I.P. jang dirumuskan pada tanggal 29- Agustus 1945. Z.N.I.P. pada bulan Agustus 1945 mem -bentuk 12 kementerianj 8 provincie dibawah Guper- nur2, (masing2 provincie dibagi dalam karesidenan- an dibawah residen, Gupemur dan Residen dibantu oleh Eomite ITasional Daerah 2) dan membentuk Par- tai Hasional Indonesia jang. rupa2nja dimaksud ^e- ba.aa satu2nja partai. 1

1

Pada tanggal 31 Agustus 1945 kabinet pertama dibentuk, dan tidak mempunjai Perdana Kenteri 3)- Kabinet ini mulai bekerdja pada tanggal' 4 Septfim - ber 1945.Karena keicuesa&n penuh Presiden dan samarnja pengertian "bantuan” daiam aturan Peralihan 17, Presiden -wenang ikut serta untuk stelsel Kabinet tadi.Atas desakaE. K.IT.I.P., sebuah decreet Presiden tanggal 16 October 1945 menantukan bahw^ sambil menunggu pemben nokan K.P.R. dan Parlemen, K.rT.I.P. akoxi. roe-iakukan .ekuasaan per»“undang2an dan akan ilcut serta dalai menentukan haluan nesaipa 4).

\ Pe^erdjaan se—hari2 3T.Br..I',P. akan dilakukan- oj.eh Badan Pekerdja jang bertanggting djawab pada K. IT.I.P* Anggauta.2nja dipilih dari anggaut&2 K.NYI.P. Sem&ndjak itu a .N.I.p.. hanja mengadakan beberapa sidang peeno sadja dan semua vewenang dalam antara itu dilakukan oleh Badan Pekerdja. Dengan

- 36 -

- 59 -

perub&han ini tjanpur taogaa K.JUI.p. dalaio kekuasaan melak&anakan dan pemerintahan terhentilah.

Pada tsnggal 2 November 1945 suatu'decreet Presiden menetapkan behwa ada kebebasan untuk msm- bentuk partai politik 0) dan dengan dcmikisn in;ika terhapuslan idee untuk raengadakan satu partai.

Achirnj a, _ pada tsnggal 14 Hovomber 154 5' :ie- ngan decreet Presiden diadakan pertang^un^an dj-:i - wab menteri - dan ini dengan pembentukaa ° kabinet baru, sobagai akibat dari adanja pertanggungan dja -wab Menteri dibentuiclah. kabinet dibawah pimpinan perdana menteri 6).. Berdasarkan ketentuari peralihan dari Undang2 Dasar, dapatlah kita anggap perubahan.ini sebagai pengurangan (dengan sole are la) terhadap kekuasaan presiden..

Earenanja, kita menerima hal. itu, sebagai sesuatu jang tidak bertentangan dengan Undang2 Daear, apabila presiden dalam keadaan jang inendesak bete- rapa kali mengambil semua kekuasaan atau membentuk kabinet presidentieel 7).

. Suatu peristiwa jang istimewa adaiah kabinet Sjar -fuddin jang dibentuk sesudah actie Militer Fe-landa ke. II (19 December 1948 - 13 Juli 1949)- ke-ngenai tindakan2nja tidal: ada suatu publikasi.

Tjatatan : 1. Btfhtlingk. Theori en Practijr.van het Parlementaire stelael in Indonesia. Mededelingen van hbt-Documentatie bureau voor Overzee Recht 1952. hal 51.

' 2. Koesnodiprodjo 1945, hal.61, 62., 3. Koesnodiprodjo 1945, hal. 36.

40 -

4« Makiumat vfakil Presiden no. X Koesnodr.prodjo 1945 hal.. 41, 42.Memrut pendjelanan jang diuiaksud,kekuasa- aa pern:,..dang-2an :.alsh- membantuk UrdangS dengan ./ersstudji.an prs&iden seperti dise- but dal'm psc 5-20.

. 5« KoesnocL prod j o ha.1.* 55- I‘h. 1945*6,„ id m. tr.«1945 hal. 56. .7. Penulisf Indonesia tidali sspahsm tciTuang

djumlah dan vaktu periode2 ini. Lihat Koes -nodiprcdjo 1946 hal. 251 th* 1947 hal.595 396. 1943 halo 489* 490. Wakil Fresiden harus mendja3:ankan pinpinan sehari-hari da -ri Kabinet Presiden tg. 29 Januari 1948, set,jar a keliru beliau kita n&anokan Ferdana Msnt-ei (Fredjo S’xgonio ; Buku p^ga^or.

)xodjo D,T. Djogjakarfca 1950 halr.27-*-

25 • A&ffP nis tr asi, j us t it ie dev i dee snt rp- lisasi Rep> Indonesia,

PuspuToli Ii ionesia th. 45 tetap mempertahan — kan stelsel kenu <iterian2 , tidak mengambil ke-menterian2 poUai tjiptaan Djepang tapi menerus - kan kenen.eri^n. Peuerangan dan mombentuk Kementeri ~an °fx!? u ^/senterisn Agama. Disamping depor- tQC'522t/G,l& uier.. en, pajjong pradja tetap ada.

Dalam lapangan pengadilan meneruskan organisa -si pengadilan Djepang dan Mahkamah Agung diadakan

lagi walaupun. dengan tugas jang sangat ..terbatas; ' sedang landschapsrechtspr aak dihapuskan.

Dalam tahun 1945-Zdiatur sangat . s e derhana,nu- lai tahun 1948 mendapat dasar baru 2) * Disarr^ngkabupaten dan kotapradja jang sudah.ada dibenty2lagi prov±ncie2 jang memerintah sendiri. Landsc.hap -pen di Surakarta dan daerah2 Republik di Sumaiera dihapuskan setjara revolusioner./ deoantralisa,'i

Ijatatan : 1. Undang2 Dasar th. 45'pasal 24, Undang2 th. 47 no. 7.

2. Undang2 47 £to. 25.3. Undang2‘ th.: 45 no. 1 tahun

1948 no. 22.

- 41 -

-6. Eindia Belanda sesudah jperang..leiiierdekaaix. Indonesia jang diprokla-iuirkan :a-

dci takun 1945 baru diakui oleh B&landa pala tan '; - gal 27 Decomber 1949 <=Selqma ma-sa perd jr.angaii kekuasaan dipelbag d. . daerah I)jam dan Siimatera dalam kenjataanr.jadilakuka'a oleh Ropublik Indonesia dan dibagian a- Innja iilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Mengenai c:?ganisa3i Eiiidia Belanda jang masih p n- ting T?e4i kcbr.-tanegaxaari aokarang'akan dibit lar - kan 3e£edar dibavrah ini.

Z3.rena baik Yolks raad sceupun Raad van Indi tidak dapat dihidupkan kembali,, maka wewenang ' n- tuk menetapkan ordonnantie diser£fokan. kepada (luitenant) Gouverneur G-eneraal dengan 'porsertudju-

- 42 -

r'

an kepala? Depart emen2.. Dalam keadaan2 jang 11163:1 - desaK boleh-menjimpang dari perundang2an jattg lebiii tinggi 5). . .. •

^Xa^i'pulc Hindia Belanda din j at akan dalam ke- "adaan bahaja, sehingga kekuasaan militer djuga melakukan kekuasaan perundang2an. _Kekuasaan militer ini sebagian besar dilaku - kan oleh functionari32 pam&ng pradja dan ini berarti bahwa wewenang mereka dapat diperluas.Selama pendudukan Sekutu mereka beraama : _Commanding officer Hedher’lands Indies Civil Administration (ftica)- dan Allied Military Administration Civil Affairs Braneh ' (amacab). .

Kemudian terdapat n.jna saperti hoofdtijdelijk bsstuuradienst, regeringscommisaris voor bestuura -aangeligexilieden (recomba) dan tijdelijke bestuuis ,-adviseur,' Organisasi kehaJ liman dong n peraiuran2 kckuasaa'A militer dirobaii s-stjara ttem.ialesi dan teiaitama dju -Ea vjatuii oaerai 2 ini per.bedaan antara hakim Ere -• prJa den hakim Bviniputera dihapuskan, -

Dalam daerra jang diduduki eelaroa dVa actie militer itu orgr oiaaai kchakitoan <?.ari Republik Indonesia pada lia ekatnja diteruskan 5), Palaia lapangan deccntra* ieasi diusahakan agar kabupaten dan kotapradja oihidupkar. kembali 6) derigan organisasi jang bor ifat seme ntara.Demikian pula deagan landechappen dan Inlands gome entcrn. Denga ordonnantie dibuka kamun&kinan untuk Kalimantan Timur besar untuk membentuk badan keimasasn urnum dengan wewenang dan tugas- jang sama baik seperti lands chap dengan Korte Verklaring ma-

~ 43 -

upon.seperti stadsgemeente jakni' nedlandechappen dan neostadsgemeenten 7) . Dengan diperlakukan - n j a ordoimantie ini maka seluruh daerah ini di- lengkapi dengan badan2 umuia setempa-t.

Lagipula, dengan kepiitusan G-.G-. landsahapp->n itu diwenangkan untuk :

• a. mendirikan stadsgemeenten- jang~dikuasai oleh landschappgereeht.

b . mengadakan federatie jang mempunjai keka- asaan perundang2an dan keuangan sendiri 8)

.. Dengan demikian, berdirilah badan kekuasaan umum seperti Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Bali dalam bentuk landschapsfederatie.

Setelah. dalam perdjandjian Linggardjati 9) .ditentuka.n bahva In clone 3i a jang berdaulat itu a- k a n me-rupcJkan foderatie deri tiga negara tagiar,' : Republik Indonasic, -Kalimantan doi dengan ordon - nantie ditentukan Indonesia Timur dengan vewonai-g jang luas sekali- .

Negara ini tersusun dari tiga belas daerah diantaranja 10 lands chapsfederat ie dan tiga ns.. - 1 ands chappen. '

Pembentukan negara Kalimantan tidak berhas 1; tatapi sesudah actio Mi liter I didjLriksn badan r- mum jang 5 diantaranja dieusun sebagai negara.D:'.- antara beberapa vewenang dari negara itu terdapat -leh wewenang untuk mongatur susunan kehakimar. dan untuk mengadakan decentralisasi.

flna.ta.-han : l. Kollewi jn~ dan v. D y k . Staats-recht en rechtterlijke organi-

. satie van Indonesia in over -

- 44 -\ gangstijd 1949 dengan . supplemen oleh

Kolle-wijn dan Bo'htlingk. Bc5htl±ngk Staatsrecht van Indonesia -1942 — 1945.

. Van Dijk : Itfetten en verordeningen "be - trei' ende het Stas-tsrecht van Hed.Indie

3. . idem. ~ pasal 1 ajat 1= .4. S 1939 no. 532 ps. 37-.5 m Id hat tjatatan 1 dan BOhtlingk Beginse-

len v.d. rechtspraak in Indonesia, me - delingen v.li. documentatie bureau vooroverreereeht- 1951 hal 46. iSrigelbrecht

- . 1950 hal 1337 dstnja,6„ S 1 4.8 no. 179, 195, 196.I* S 1946 nOc 17 p3i 1 dc*a 2. .8,. S 19<6 27 I, lie9*» EcM.Tv Fexfen cn documfcirbc-n I12I 3.02

th, 1949 dll- . '

10 „ S 19'- j no, 143,

1947c •2. K.B. 23 December 1943. S. 44 no. 1

•£10. EJ-'I.B, i) Indonesia ?adoratie jang pr.da

negara bagian2 jaitu ia terbatas daerah Ren- Pasimdan, Djawa Timur,

- 45 -

Madura, ■ Sumatera -Timur, . Sumatera Selatan) tiga federatie. landschappen atau ;.neolandschappen (Ka - limantan Barat; Tenggara. ..dan Timur), lima neoland -scharjpen (Bangka, Biliton, Riauw, 'Dajak Bec: , Bandjar), dan pembentukan chusus daerah Djawa Te- ngah 4). Disamping itu terdapat daerah Ibu Kota Federatie 5) dan. beberapa daergh jang lebih ketjil a.l.Kotawaringin. . ,.. Undang2 Dasar R.I.S. 6) bersifat federal, n-u- lai berlaku tang al 27 December 1949 pada.. .saat penjerahan. kedaulatan. .

Perubahan Undang2 Dasar' tahun 195C (no. 3C) menghapuskan dalam setengah tahun semua sifat federal dan dengan perubahan ketjil dilandjutkan sebagai Undang2- Dasar Sementara Republik Indone - sia. Stelsel federal ini tidak dapat berkern-ang, karenanja .tak usah dibitjarakan lebih land jut. Saja hanja-akan menjeTbut beberapa soal jang pen-' ting jang masih-perlu bagi ketatanegaraan seke. - rang. - ' '

T.iatatan : 1. L.N. 195G-no.2.• Conferentis antar Indonesia 22

_ Juli dan,2 Agustus 1549. Handveat van overeensteromin 3n van Scheveningen 29 Octobei -

. 154,9. .2. I*. IT. 1950 no, 3. Program ps-

nanda tanganan constitutie p..*,2 constitutie.

. ' 3. K.M.B. Feiten en documententh. 49 hal 107 ps. 1.

4. S 1949 no. 69.

- 46 -

5-. Const it utie R.I.S.'ps. 50.6. L.ST. 1950 no*. 3. -7. Supomo %U.U.D*S. Republik Indonesia.

^28. R.I.S. Federatie dan Hegara2 bagian Constitutie R.I.S. membatasi.tugas dan wevrenang Federatie R.I.S. pada hal2r jang disebut setjara . lirrdtatief dalsm pa*sal 51. Urusan jang lain termasuk "tugas dan wewenang daerah2 bagian.

Ini berarti balwa akan terdapat kemeat arian2 dari daerah. bagian disainping kementerian R.I.S., organisasi kehakiman, ketjuali Mahkamah Agung dan hakim2 didaerah distrik federal Djakarta, tetap di —pegang oleh-negara2 bagian l).Soal decentralisasi diurus oleh negara bagian 2). Ini penting kc.rena per-undang2an negara bagian mengenai itu pada waktu didirikan negara kesatuan te -tap berlaku sebagai per-undang2an Rep* Indonesia sendiri beraasar ps. 142 U.U.D.S. 1950,;

Ti at at an : 1. Consti^utie R«I*S. Jps. 147.2. idem. ps. 47. .

29. Senat dan TLP-P. j. , . v “ - !Parlenen R.I.S. terdirl dari dua b'pdan Senat,

jang Liewakili n.-3gara2 bagian dan Dew an JPerwakilan Rakjat, sebagai wakil s&luruh rakjat Indonesia (pa80-98). • i

i■ • \ .

■ /I ,/;. - . -

- 47 -

Senat mempunjai suara dalaia mengadakain „ Hn- dang2 terutama jang bersangkutan dengan kepehting -an negara bagian (ps. 127 dan 132). Senat terdw ri dari 32 anggauta, jakni 2 angga,uta dari tiar- negara "bagian. . ' • . .- "

Devran Perwakilan Rakjat terdiridari 50 stni?- gauta wakil Republik Indonesia (ps. 9? dan 99) ° dan 100 anggauta dari daerah2 sslebihnjs, jang 'di- - selenggarakan dan diatur oleh perundingan bersarna oleh daerah2, dan dari kaula negara BropahjTiona;- ho a dan Arab oleh pemerintah R.I.S. masingS akan diangkat wakilnja sebanjak 6, 9 dan 3, fps.98 ' dan 100).■Wakil2 negara bagian dalam~prakteknjardibundjuk oleh D.P.E.' negara bagian (ps. 110>..

Pembitjaraan tentang Senat dan B.P.R.. psirbing artinja, karena anggauta2 itulah jang kemudian a- kan mendjadi anggauta Parlemen I'Tegara Kesatuan.

30. Pembentukan Eesatuan. - -Segera sesudah penjerahan ke daul at an, t imbul -

lah pergolakan politik untuk menghapuskan -stele a federal dan kembali pada idee TJndang2 Dasar 194j, bahwa Indonesia akan berbentuk negara kesatuan.

Sabagai akibat dari keadaan ini, beberapa da -erah bagian tidak mempunj ai pemerintahan lagi dan. harus ditempatkan dibawah komisaris pemeri'T’;- tah federal.Untuk member! juridis pada -fcindakaR kita pergunakan pe„ 54 Constitutie R.I.S. jang me—

- 4 8 -

muiigkinkan pemberian bantuan adnrLnistrratief dari pemerintah Federal kepada daerah2 'bagian (suatulembaga jang telah. dikenal dalam Hukum Tatanegara Hindia Belandp dulu). ■

Tetapi pasal tsb. tidak dimaksudkan untuk.me-gkinkan perubahan setjara radikal.

.. G-erakan itr. berusaha melebur daerah2 kedalam JRepublik Indonesia, jang merupakan perudjudan se -!mua tjita2 gerakan kemerdekaan Indonesia*f.

Untuk mengesjahkan proces jang sedang berdja- lan itu, i-"'' - j . 7 - pemerintah federal berusaha.untuk; selekas mungkin memberi isi pada pasal2 Con- stitutie RoI.S. 1949 jang merupakan "penjenpumaan’1 lebih djauh dari susunan negara federal, sesuei de -ngan kehendak *rak jat. jang dinjatakan setjara bebas dengan dja^an democratis didaerah2 bagian jang bersangkutan (ps. 43, 44).

Undang2 Darurat no. 11 tsnggal 8 Maret IS50 pada aaaanja mer-gharuskan ssmua putusan2 itu. diajn- bil setjara pletisit atau set jsra-pemilihan; tetapi disamping itu menberi kemungkinan . untuk msneiapuh procedure jang. lebih perdek* Sernua hasil j/srgolak— an politik adals’a akibat pelaksanaan procedure jg.

Sementara itu, pemerintah2 Republik Indonesia dan R*I.S. • (jang bertindak at as nama Indonesia rIi—

(daerah pulihan 3).

mar dan Sutaatera. Selatfan) mentjapai persetudiuah untuk raengadakan perubahan Undang2 Dasar kearah negara Kesatuan dengan mempergimakan -ps;- 190 Cc5n- stitutie R.I.S. (herisikan procedure perubahanU " dan pa la tapggal 17 Agustus -1950 berdirilah neg .- ra kesatuay' 5). Dalam Undang2 Dasar th.1950 ki a, tidak ada lagi daerah bagian, tidak ada lagi pc — misahan antara tugas federal dan tugas negara b ' gian, tidak ada lagi kekuasaan kehakiman negara bagian dan achirnja tidak ada lagi Senat. - . .

D.P.R. Indonesia sedjak 17 agustus 1950 hfj- nja terdiri dari satu kamar.

Sebaiilmja djabatan wakil presiden jang di- kernl oleh Undang2 Dasar th. ’45, akan tetapi ti-. dak dikenal oleh Cons ti tut ia'R.I.S., diadakan lagi. D»JE Ay.- dari-Republik pertama. -tidak diadakan

-— lagiT e . ’ \ ‘ .. Undang2 Dasar th„ 1950,menentukan dsngan t<—gac2 bsJrwa berlalcunja bersifat seiaontara dan mc- nurut ps. 1^4y ia harus selekas mungkin digajiti dengan Undang2 Dasar jang tetap 6). • .

I j at at an : 1. IJ.U.D, 45 p's. 1 ajat 1., 2. L.H. th. 50 no. 16.

. • 3. Peleburpi dengan negara Ind*. -■ ■ nesia seharusnja mempunjai. i -

kibat un uk susunan Senat.. dan D.P.i. (Constitutie R.I.S

■ ps. 80 dan 109) akan tet. i\ badan2 ini- tidak dirubah.

4. Piagarn persetudjaan 19 Mei

4. Piagam per,setudjuan 19 Kei 19:?0 'Ll hat lampiran X — III pada Sup.omo.5. L.I. th. 50 56, pendjelasan dalam-

T.I-.N. no.- 37.~Ieks pada Supopo. w mentar a.i. pada Yamin - Prok.L&ma*3-1' dan Konstitutie 1951. ' :

6. Mr. oastranegara - Hukum .5atsJi.egarS'Indonesia sedjak Perang Duma I I ^ ^ meiiberi gsmiaran jang djelas mengw ^ had. perkembangan tatanegara In.«.o

eia. ' '

Bah I.Pemejrintab. dan. Parlenen,a. Per.erintah dan Susvmannja.

031«. Pemeri: .tab. berakar pada Undang2 Dasar.

Aneh. sekali, ba •'fia oleh ITndsng2 Dasai*, djab&'fee-n . jans pontirg sel all tidal: set jsa?a tegas2 •'.ralaupc.n banjak pasal2 jang menjebutkan psmerin ~ tali oebagai org_.azi (pg.v 62,. .,89 i 93, 111).

Eebalilnija sedjumlah- pasa!2 nerber3 ksii we.'wc.- nang dan tugas I epada Pr&siden, walaupun itu .j&JiS d3.iiiaksu.dkan ta. lain dan tak bukan dari pada pome- rintaia (ps. 84, 87, 107, 120, 127).

Pasal 44 jang men j ©but' satu per satu orgaari

- 51 -

pusat gang terpenting, menjebut disatu pihak Presiden dan wakil presiden, dan dilain pihak men- teri2 1). ; . - . ; : .

T.iatatan : Pasal ini tidak perlu., saaaa scl_a- li tidak akan dilar&ng bahwa a-krL-n ada orgaan2 lain dan deinikianpun

• . 6rgaan2 pusat* Ingat sadja mi^ei-kja pada Mahkamah Tentara Agung

i ■ '

I - .. ■32. Pemerintah merupakan -perpaduan. , ,

d.1abatan2. ■ ‘

Presiden (dan wakil presiden) dan para men -teri temjata merupakan satu orgaan jang berpa--duan : pemeriiifcah l).

BukanlcJa Tneaaurut pasal 85 - aturan pokok div- ri stelsel jang berdasarkan Undang2 Dasar bain - aPresiden untuk segala keputusannj a memerlukan t.ja -da tangan dari seorang menteri. Presiden sela'u tidak bertindak sendiri,— dibawah ini kita . ak n r-elihs fc pci’ket jualian2 jang disobut pasal C5, tfc - dak melanggar sistim ini (vide no. 38 dpjti 45) ; Avbx c02i‘fcr*a3 eign seorang menteri menundjukkan \ b. —\ra beliau eetudju dengan keputuesii itu. Per set — dju.an itu dinaruskon" k arena pasal 83 menentukan bah.wa para menteri bestbanggung djawab untuk sel - ruli kebidjaksanaan pemerintah, sedang Presiden dan wakii Presiden talc dapat digengguv gugat d.^.l tidak bortanggung djawab. Be rd as ark an pasal 85 ^kita harus selalu ingat bahwa manakala Undang2 Da -sar ini memberikan tugas dan wewenang' pada Pre-

- 52 -• I * ■sideh ini berarti :■ presiden (sebagai anggauta pe-

merintaii jang tak dapat diganggu gugat) dengan per -sstudjuan seorang menteri atau lebih (sebagai ang -gauta jang bertan^gung djawab dari pemerintah) bersama-sazaa laerupakan pemerintah. Mengenai kekua- saati tertinggi Presiden terhadap angkatan Perang (pasal 127) ini dinjatakan dengan tegas2 dalam pasal 85. Pemberim pattanggungan djawab untuk semua tindak'an jang dibebankan at as nama kepala negara kepada para menteri mempunjai suatu akibat bahwa pemerintah morupakan satu orgaan jang berpaduan (samengesteld) antara kepala negara dengan mente - rie2. Bila tidak demikian pertanggungan djawab itu •tidak dapat dipikul. iteeara dulunje bersifatrEonarehai; dnlam ocnstitlrbin ci to trip .. - mem-bebankan tugas dan wewenang' pemerintah kepada ke— pals, negara. Meskipun demi ian toch tiap-Qxang me— ngetahui apa -*;u arti jang sesungguhnja.

Karena pem m.ntah marippakan orgaan jang sa- nengesteld (bernusun), eejbagai perpaduan da^i ti— dak dapat digan^u gugatnja presiden dan pei-tang — gimgan djawab m..>nteri, bo ifi'bat bahwa kepala nega ->ra dala* wc 3s.# xx2.aa, ha} mana tidak rceiaerlukan ‘ contraseign menteri, fcsrty* . memperhatikan djuga fpertanggungan dLawab menteri. ■ ' '

i .

Tv> v dzpZ’* dlsangkal' lagi bahwa aturan2 dari■'iidzXi&ei Dasar aapat menimbulkan ket^gangan apabila kepala negara itu mempunjai haluan politik sendiri. Seajarah PeraLtjis misalnja mengenal conflict jang tiiabul dari padanja.

- 53 -\

(Duguit Iraite de droit eonstitutionnel edisi 2 II 657).Di Indonesia kewibawaan pribadi dari kepala negara jang sekarang sangat terasa karena pern an beliau sebagai peraimpin polltik dan sebag&i akibat/pengaruh Undang2 Dasar th. 45.. ’ '

T.jatetan : .1. Hal ini dengan tegas din j at .a -kan dalam-ps-. 68 Const .R.1.3.

33. Organisasi intern dari pada pemerintah.Antara para menteri terdapat pembagian tugas.

Pada umumnja masing2 menteri menguasai satu departed en/kement or ian, l adang2 tidak demikian (menteri tanpa portefeuille), tapi mungfcin pula menteri demikian itu dibebani suatu tugas tertentu. Untuk mendjamin kesatuan dalam kebidjaksanaanpemerintah. maka pasal 52 Undang2 Dasar Sementara menjatuksn rasnteri2 itu dalam satu Dewan Menteri dibawah pimpinan perdana menteri. Mereka bersa - ma-sama bertanggung djawab, disainping pertanggung- aii djawab pribadi untuk sesuatu tugas pemerintahan jang dibebankan kepada raaBing2. (ps. 83 ajat 2).

. 34.Dewan Menteri. 'oruanisasi dan t.larabekerd.ia.

Organisasi Dewan Menteri lebih land jut diatur dalam aturan tata tertib. 1)

Dewan Menteri berunding dan mengambil keputus-

- 54 -

aii mengenai segala sesuatu untuk mendjamin kesatii- an kebicitisksanaan pemerintah dan teristimewa a.i. mengsnai rant j eaigan Undang2, peraturan pemerintah dan keputusan presided 2), mengenai perdjandjian2 dengan luar negeri dan urusan penting dalam kebi - djaksaiiaan pol^tik luar negeri, dan mengenai pe- ■;, angkatan2 jang dilakukan oleh Presiden. Urusan Z ang gur kiTi mergenai kebidj aksanaan pemeriirban pa -da. menteri jang bersangkutan mengadakan^

b it j a r an la bill dahulu dengan perdana menteri. Djika 'terd&pat perselisihan pendapat maka hal itu diadjukan kepada.Dewan Menteri.. Untuk tiari iDjabatan jang sooengesteld ada-

lsfc perlti ircner;tulLan tjara bagaimana seauatu kepu- tuGsr- driambil. Dewan 1-Tent eri hanja boleh berunding dar: i.eiigambil >eputuaan apabila jang hadir itu lebih dari separo anggauta Dewan Menteri (quorum). K3putu8£n2 diarcbil dengan suara terbanjak.Bila dalam pesungutan suara itu, suara sacia berat, maka auara dari ketua sidsnglah jang mensntukan»apabila tidak sskurang—kurangn j a separoh dari jang hadlir memircta kenundaan aampai aidang berikutnja. Kalau suara itu eaasa berat la i, maka dianggap bahvra u—

JanS aanarik perhatian kita ada- -a perataran jang menentukan vemangutan suara mengenai !~ran£ barus tertulis dan rahasia. (pa~3 w • Xu-s-P-t De./en Lianterl bersifat t.ortu'tup, diatas tainpak sifat collec- ciux aewaii center!j maka untuk pcrtanggungan djar-

vab isenteri kita dapati dalam pasal 7 janginsnsntiii'Xv? fcahra eeorang menteri, jang menganggap Suai-i eputiiean bertentangan dengan tanggung dja—

wabnja harus member! tahukan pada De-wan Msnteri. Ant jaman dapat dielakkan dengan pengunduran c.iri. Apabila Doirran. Msnteri itu mem ertaharjkan keputu- sarsii a jang bersangkut pant dengan seluruli kebidjaksanaan pemerintah maka dalam hal itu secrang nenteri tidak diperbciehkan it nganibil tind'al£an2 Janrt bertentangan dengar. itu dan ia horu.3 dengue -durksiii diri apabila ia tak meri etudjui keputue- an t&di. '

Lew an Kenteri dapat niendjalarikan pemba ian pekerdja&a dinntara mereka dengan djalan meaiben- tuk B v-ran (pasal 10 - 14) 3) jang dapat mengaiii-bil keptuuaan? tertentu, ketjjuali apabila hal i~- tu tidak mengant jam kesatuan k e b i d j p e merintah dan aalah se orang anggautanja tidak menghendaki sidang pleno (ps. 14). . '

T.latatan : 1. P.P. 61.th. 1351, X.TT.nc. ^tahun ISdI.

2 . Apakah jang t rao’-iir ini. da~’ pgtt dipertaharikan dalani pra1:

->tek* .■?-. ^ang dibentuk adalah

feconoxni dan keuangan., Dewa::?. arusan pegawai-, Dewan peran-

■ tjang negart-.: dan Devan rece:-struksi- Haeional. Sija diao. -taranja' aud.<: ada lebih dahulu daripa&a P.P. 52./51* Bagi saja tiada satu Dewan ini dapat dianggap sebagai orgaan dari devran meiiteri.

- 56'-

34. Hubungan antara Presiden dan Kabinet..Kita melihat, bahwa keputusan pemerintah itu

diambil oleh anggauta pemerintah jang bertanggung djawab jakni Dewan Menteri. Ini tidak berarti bah -wa anggauta pemerintah lainnja, kepala negara,ha -nja simbul sadja. . • Beliau mem-pengaruhi pengambilan putusan itu dengan pendapat -nja pribadi. Pasal 52 ajat 2 Undang2 Dasar Semen —tara menentukan bahwa baik Dewan Mentei'i maupun tiap2 menteri2 mengenai tugasnja harus memberi ta -hukan presiden tentang eoal2 jang penting. Adalah sangat mengherankan, berdasarkan pasal 2 aj.4 aturan tata tertib Dewan. Menteri, kepada Presiden harus diberitahukan segala keputusan jang diambil - tapi tentang notulennja tidak diberita.- hukan. Sebaliknja Presiden dapat menghadiri si— dang2 Dewan Menteri djika ia menghen&aki atau a- tas permintaan Ketua Dewan Menteri. Presiden hanna berhak memberikan nasehat2nja sadja. Berdasar pasal 52 ajat 1 U.U.D. dapo.-fc icita djabarkan bahwa Preei&o^ mengQ-fcuai Dewan Menteri., Adalah suatu asas jang sudah diterima umum bahwa hubungan antara presiden dan kabinet bersi- fa« rahasia, hal ini tirnbul karena tidakaapat algangg'd gugatnja Presiden dan adanja tong- gung djawab menteri.

i i iatan • 1* Dihat ps. 1 Aturan tata tertib.

\Y

35. Menteri bertindak sendiriKalau presiden jang tidak dapat diganggu gu«.

gat itu tak dapat bertindak sendiri tanpa .bantuan seorang menteri; tetapi .Kenteri dapat ber-*tindak sendiri tanpa bantuan presiden. Disamping •• keputusan Presiden kita mengenai keputusan menteri.' Keputusan menteri itu dapat didasarkan at as TJndang2 (mis. L.N. 1951 no.9j ps. 1 ajat 2) atau berdasa - kan peraturan pemerintah (L.N. 1951 no. 48)~'ats u hanja atas kekuasaan jang diberikan p ad a j Me nt e il sebagai- kepala Kernenterian. (L.TS. th. 52 no.26-,p£,8 ajat. 1). ■ . ■ . . .Walaupun keputusan menteri itu lebih rendah ting- katnja dari, duB -tidak boleh bertentangan dengan, kepttusan presiden toch iienteri "bertindak sebagai anggauta pemerintah. dan pertanggungan djawab mm- teri itu baik sendiri roaupun bersama^ merupakan p? —laksanr.an sebagian dari tugasnja, (\Jndang2 Dasa-’ pasal 8"< aja.t 2j Loll, th- 1952 no* 26 ps.-8 ajat- L- kerdasar politik pemerintah menteri menentukan ds~- lam garis2 besar kebidjaksanaan kementeriann-ja). Apabila Undang2 Dasar Sementara at&:$. Undang2 me - nentukan dengan tegas2, bahwa sesuatu soal memerli -kan tin&akan presiden, raaka hal itu. harus diatu.’ dengan keputusan Presiden (ps. 84, 123, 128 U.U.-I S.)M ' ■Makna pasal 127 ajat 1 TJndang2 Dasar Sementa-ra bahwa Presiden rnemegaiig kekuasaan tertinggi a-tas Angkatan Perang, tidak. dapat diartikan uni ;kmewadjibkan presiden melakukan urusan kementerianpertahanan. Dengan demikian rrAkrv *" "

- 56 -

kepala Xementerian Pertahanan dan djawatan2 jang dibavrahnja tidak berbeda dg. . . kedudukan menter- ri2 lainnja. Ps. 127 ajat 1 djika dihubimgkan de -ngan ajat 2-n ja.. C&an pasal,85) berarti tak lain, fcainfa dalam ko-adaan apapun Angkatan Perang itu ada dibavrah (on&ergeschikfc.). pemerintah.

• ■ 36. Pebsnt’ikar d.labatan -Menteri.. . j - •

Undang2 Da.sar inenenxukan .adanja djabatan Pre -siden dan wakil presiden dan menentukan pula a- kan adanja men-ieri2. (ps. 45 ajat 1, 2).Akan. te« tapi lrndsng2 Dasar itu menjerahkan tentang djum- lah2 menteri kepada presiden seeuai clengan • an- djtucsEY formateur kabinet. pe. 51 ajat 2. Aturan itu sebenamja escitjarakan tantang penundjukan pemegang drjabai an dan tidalv. tentang pembentukan djabatan. jr'ert jar.pur a&ukan. kedua hal ini jang

perbuatan .>j.i;d£Uis dapat dibedeacsui, adalahsangat unura.

• • 3 7. ledudukan a :iab .

oadaar a®fk;duduJt£>n .:dl 'Djakarta. DjUao tempat lair, Cps.46).* 2 * * 4~ lkl« Jakarta d i a j a S £ £ r . e -g.irci,. . -

7). Pennnd j akan. penegang' d jab at an ’ ’' • peinerintah..; ' ' ".

39. Penund.jukan Presiden dan vakil Presiden," Pasal 45 ajat 3 U.U.D. menentukan bahwa Pre -siden dan wakil presiden akan dipilih menurut 1:3-tentuan jang ditetapkan oleh Undang2. PertanjaG.ri constitunil jang sangat penting apakah kita akan raemberi kekuasaan politik pada presiden jang lang -sung dari pexneilihan atau dari kies college (ba- 'dan2 pemilih) jang akan kita tundjuk. hal ini kita serahkan sadja pada Undan.g2 untuk mendiawabnja. Dalam kenjataan keadaannja sangat bsr'iainan. Vra- daag2 jang dimaks'ad beioru tsrbentuk tidak a* kan dibentuk. Jaiae. piagam perseTud,luan 19 liei -1950 1) peiiibentuli negara kesatuan bersepakat bah -wa Ir, oukarno akan cr.sndjadi Presiden K.I.S.

■ Bukankah U.U. Das&r 1950 hanja merupakan jjerubahan :fc:mesl dari Oonstitutie 1949 dan berdasarkan ps. .141 ajat 3 alat perlengkapan jang ada tetap berlangsung selama hal itu tidak digan- t j oleh .iang baru sesuai dengan Undang2 Dasar j-5* telah diubah.. Mengenai kedudukan wakil Preside i sangat berlainan halnja., Undang2 Dasar R.I.S. t dak mengenai djabatan ini. Pasal 45 ajat 3 i'*i dikesampingkan oleh ajat 4 nja : untuk pertama ka -li wakil presiden diangkat oleh Presiden dari aaa- djuran jang aiad ftkari oleh Parlemen. Andjuran D.lt.R,. 14 October 1950 hanja inemuat- satu nama :Dr 8. I'c>li..Hatta. ..

- 60 -

Dan" pengangkatannja berlangsung hari itu djuga. Berdasarkan alasan apa .ps .• 85 Undang2 Dasar ini nenganggap tidal.-: perlu adanja contraseignmenteri untuk tindakar Presides ini ,.tidak dj alas. .

• Turut 3ert>mja bertanggung .djawab dari para menteri baru ak::n mempunjai arti apabila B.P.flit u dalam andjuLrannja menjebutkan beberapa nanaa. . Mung£in Undang2 Dasar tidak inenib srikan kepadamereka suatu pengaruh atas pengangkatan suatu djabatan jang dianggap lebih tinggi dari djabeta an mereka sendiri , . ' .

Dje-las’ sekali bahwa perket j ualian atas stel -sel ini tidak mengenai intid&acl stelsel tad:}..

39. Sjs ra —s.jar at d.labatan.Unbuk dapat djadi Presiden dan \rakil Prssi-

den dan unuuk^setjsra saob. aen rinia' djabatan iluharas fc arat2 jang terdapat dalsn pasal4-5 a;iat 5 3 ait a : ■ -

"warga negara Indonesia (banding -kan dengan ps. 23 ajat 2. U.U.

. . . orang asing dilarang) dan■ oeriimur 30 tahun.+aV ^ilaraaS djadi presiden d juga mereka jg

serta dalaoi atau isndjalankan ^ * 8 1 ^ ditjabut hak-

=l\ , ^ l* . 1]lpilli-. lar-angan lnl kuraAS tali.Atur- an hak untui Bsmilih (aetlefkeeereoht).. dan atur-

an hak i.mtuk dipilih mana jang dimaksudkan tidak •- dite.gsvskan Apakah untuk mendjadi anggauta Parlemen . atau untuk mendjabat badan pemerintahan l&innja. ' 3sxu 3adja kita mengingat akan hak dipilih ur+uk in end jadi anggauta Parlenen kita telah mendapat ko« ■ sulitan. TJndang2 pemilihan 2, jang berumur leb:.h mud a dari Undsng2 Dasar mengatur dalRm pasal 1 .sjarat positif untuk actiefkiesrecht dan d dais i pasal 2-nja menentukan siapa jang tidak dapat m.>- lakukan hak pilihnja. . ■Siapakah jang tidak boleh turut serta melakukan ' hak pilihnja itu ? Apakah nereka jang tidak meme - ' nuM sjarat 2 positief jang ditentukan dalam pasal1. Djika demikiaa pasal ini tidak menimbnlksn kesulitan sebab, itu. hanja mengharuskan sjarat tentang umur dan kcwargane-garaan jang oleh pasal 45 ajat 5 Undang2 Dasar telah di sebut. .

Ak;an tetapi djika melihat pasal 2 Undang2 Pt - milihan Umuir;, apakah eeseorang itu tok dapat dja< i presiden karsna ini. tak tertjantum dalam daft so perailih'-m atau karena telab. mendjalankan :-ukum;n pendjara - misalnja karena akibat 'melakukan peng - hinaan. Bukankah mereka tidak boieh melakukan hrk pilihn. j a d jika :

a), tidak terdaftar dalam & altar pemilih.b.). dengan keputusan pengadilan jang tidak da

-pat dirubah lagi, sedang dalam keadaan dipetjat dari ;hek pilih.

c). dengan keputusan pengadilan jang tak dapat diubali lagi, eedang mendjalani hukum- ^

. - 61 - . ■

- 62 -

an pendjjara atau kurungan termasuk dida- lamn3a u ^ a n Pe:ngganti.

d) .• njata2 terganggu ingatannja (lihat Un -, - r S t SlftoT “T 2- Snselb "

P a ^ l ^ .emesaita paxrfl pe7'llx:an tQlah. me lihat kesulitanriiLr^ - ^ -vei-ab. mecberikan pergelesaisamD'a (liaat ps. * ajat 2 3o ps. 45 ajat 2).

baJâ1 p r t ^ ^ " 2 SurUnd?a% iT U? 3d,ta ’ajat 1 tidak meapurjai kekSf? fa?’ pa3al 10pidana. Pentjalmtar *ak X S ^ S ? la*ai annjai arti i ang penting. ftn h ^®pPuhokusnan. tambahan, lans a-io a:u£elaal sebagai-ti abut an actiefkie ^ bersaisa? dengan psnwesang Hieneirtul- : oaSwp«’ A?*rLrn *> siapakah jg -annja terganggu “? P^âen itu njata2 ingat

T1atatanfr .x t:i(if2k peri a bahwa

np-'---vnr atau. pe-cii:an seeecrsng itu.„ s.,daa B8Eemhl ejaratgâ.e' 1953 no. 29.

* • n.v.*.,-

tan d3abat

~ 63 -

Ke-wacLjiban dijabatan jang bertentangan dengan kehendaknja "tak dapat d'ibebankan. Disini dibedak** kan antara pener-imaan djabatan (aanvaarding van het aiibt) dan intrede in het acbt. Oleh kar*na untuk itu diperlukan Id ant nan dari orang jang n±- tundjuk, maka kesediannja dapat tarnjata dari tan -tuannja. Undang2 Dasar tidak mengatur keaua prr~ buatan ini (intrede van het ambt dan aanvaardi: g van het ambt) tapi menentukan s jar at 2 jang har s dipenuiii sebelum ^sner ima dj'abaten - jakni su.n\ ah didepan Parlemen. 1). Pembeda&n ini diadakan Parana pelbagai ulasan. Dalani undangS Dasar ticak diatur tentang penggantian (^raameming) djabatan kepala negara apabila presiden atau wakii preax - den itu ber.halangsn, se&an ; dnabatan itu ~oejra dapat .dilakukan c3. h functionaris baru sesudah ada penex’imaan djabatan. Akan tetapi djika terda' t aturan2 penggantian itu, maka orang jang ditun - djuk tidak boleh menangguhkan penerimaan djabat ai itu untuk v'jaktu ja?:igT tak d&pat diientukaxi. itu mungkin bahwa orar g jang ditundjnk tadi be uia meins mihi sjarat2 jang ditentukan oleh Undang2 Ia- sar (IrUriat no. 39 .diatae)»' Undang2 jang diadal.an berdapar pasal 45- ajat 5 Undang2 Dasar heniakn;' i menentukan tenggang untuk meneriraa, dan bila t<. rig -gang ini diliwati maka tesiipat itu koaong lagi.

Ghiatatan : Berhubui\- dengan. apa jang tel ah.dibit jarakan dalam no.>3 adalah tidak perlu untuk presiden Sukarno sesudah penerimaan pern - bah an Undang2 Dasar untuk seka-li lagi disumpah. Alcan tetapi■ penjuripahan dilakukan djuga a-

- 64 -

. at as desakan parleiuen, b ers arn&- sama de— . ngan penjuiapahan wakil Presiden tanggal

25 October 1950..

41. Hilangn.ia d.jab at an. 'Dalam Undang2 Da3ar Sementara ini mirngkin

t r. d a k perlu untuk menentukan masa djabatan bagi presiden dan i/rslzil presiden. Pengunduran diri setjara terpaksa karena alasan politik pada hakek- k&tnja tidak essuai dengan ,:tidak dapat diganggu gugatr.ja kedua fvmcticnarisen ini" (presiden dan wakil presiden).

Akan tetapi harus diingat bahwa onschendbaar- heid ini lebili ketgil daripada ons chendbaarheid jang diberikan kepada radja2 dinegara lain. On- ssiiendbaarheid jang diberikan kepada radja2 itu fieliputi djuga kekebalan dalam lapangan pidana,jg. oleh pasal 106 I3ndong2 Dasar tidak diberikan kepa— 'del presiden. Ini berarti bahwa hakxn dapat men- -'t aDut r.ak.2 untuJi mslaiais.aaa. djabatan dan mematjat dari djabaAazi' a (pasal 35, 36 X.U.H.P.).

oea anajutnje. harus diingat ad an j a. pengunduran ^xn ee -.gara sekarei.a dan kera&tian. Suatu keputus-

^ fsJ^;-ndl'ri:an iri a art jar a sukarela dapat ^%rgap oagai pengunduran d jab at an..jang memerlu- .cua contr srign socrang menteri akan. tetapi teranglah bahwa kita aehirnja tak dapat meaaksa pre- siaen/ivakil presiden untuk terus mendjabat ajabat- aimja. .

Apakah jang akan irerd'jadi, djika presiden /

- 65 ~

wakil pres Men tidak memenuM lagi 8 jar at 2 jang ditentukan (no. 39) misalnja apabila mereka terganggu ingatannja. Tidak seorangpun- jang ditun - djuk untuk menentukan keadaan ini set jara j&engi- 'kat. ' ~ •

- • N ‘ ' JPenerimaan djabatan 'jang tak dapat dirang - ;kap adalah mustahil,seiiinpc.a /ini tidak perlu di j-bit jar akan. " /hal i • ■ ;

Ijatatan : C,,\ - Het Constitutioneelrecht. •/ van het koninkr-ijk der Keder

■ ; ' . lanaeri I, 187. •

42. Penggantian sementara pemegang d.iabatan,Apabila seorang penangku djabatan jang ses-

sungguhnja karena alas an apapun djuga tidak ada (berhalangan - ontstentenia), .oaaka pemenuhan se- lan&jutnja dari tugas tab. harua dilakukan oleh pengganti seaaentara, sampai seorang p&djabat baru menerima djabatan itu, Begitu pula harus ada peraturan penimsian tugas djabatan apabila seorang pod jab at itu berhalangan. Pasal 48 Undang2 Dasar 'Sementara menentukan bahwa apabila seorang presiden meninggal.. Meletakkan djabatan a- tau tidak melakukan kewadjibannja dalam " masa dja.batamija maka ia diganti oleh wakil presiden . hing^a habisnja periode itu. Teranglah bahwa dalam pasal ini jang diingat hanja ontstentenis dan halangan jang terus-menerus. lagi pula pertanjaan siapa jang boleh menentukan berhalangan

- -j6 -

terus-menerus itu bila presiden tidak mengatakan- nja sendiri. ' ^

Aturan tentang halangarl sementara dari Pre - sidsn tidak kita djuaipai. Tetapi rupa2n;ja djabatan wakil presiden dimaksudkan—mengganti presiden sementara waktu atau walaupun presiden tak bar- halangan wakil presiden dapat bertindak sebagai penggantiaja. (-.-.isal 45 ajat 2 Undang2 Dasar Se- ment&ra)'• Segitu djuga keadaan praktek wakil pre- oiden dapat selalu bertindak, tanpa-adanja penjerahan kebid aksGnaan sctjara formil 1). Mengenai penggantian djabatan wakil jpreaidon tidak diada — Jam, . ,

T jat at an : 1. MengenaJL penggantian lihatno. 111.

- ■ ‘ iu43. Incoxapati.'hi.ii. i.-t dan pcrbug.tan— .jang di.laranfl;.. .

^ iJ-darsg2 Dasar Seaentara men^atakan * bcihwa d aoa an preeidori tidak/pLapat cLLrangkap da— lain djabatcui ')J2.un apapun didala . dan diluar R©—‘ publik Indonesia./ &lxl wcScil. presiden Tidaklah dapat dikabulkan pada suatu desakan agar wakil presiden r-endjjabat perdaiia si&nteri* 3 a lan - a,ju'Gjiia ditentuka oleh. pasal tsb. bairwa prosiden

. ,rakil preisden langsung atau. tak langsung tu -rut serta dalaiL ataupun laendj a&i penanggung suatu badan peruBahaan jang berdasarkan perd^andjian untuic memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Repu.bi.ik Indonesia atau dengan sesuatu da-

1 .

i

erah autonoom dari Indonsaia. • ; -l-ierelia tidak boleii zasnipimjai pihutang atas .

nama Republik Indonesia, ketjuali surat2 hutang umum. Pasal 55 ajat 2 dan 3 tetap "berlaku ataa rserek.a selama tiga tahun eeaudah mereka msletak- kan djabatannja.

Larangan ini boluxn dikuatkan dengan sanetie2 pidana. .

•4-4. G-ad.il djabatan. .G-adji presiden dan wakil presiden menurut

paaal 45 dUndari 2 Dasar Sementara harus diatur ma -nur'ut Undang2, Hal ini telah diatur dengan per- attiran pesi&x'i-ntah., djadi bertentangan dengan ka.t- tentuan diatas tadi, jang-aangharuekan gadji P a- sidsn/wakil presiden diatur dengan Undang2 atausetidkk-tidaknja Undang2 darurat— - _

tfalaupun peraturan itu dikatakan ,han:)a "ber - . laku sementara, hal ini tidak msnrperbaiki keku - rangannja. . ,

Ijatatan : 1. L.N. 1950 no. 15„ dan telah i dirubah beberapa kali.

. I

, 45. Penundjukkan menter!2.UndangZ Daaar paaal 51 memisahkan penned juk-

an kabinet dan penun&j-ukan seorang menteri sendiri. "■Djika kabinet baru harus dibentuk maka pre-

- 63 -

siden menundjuk seorang atau. "beberapa orang pem -• bentuk kabinet (ajat 1). #Seperti jang akan diuraikan lebiii landjut dalam no* 98, presiden haruu memikirkan bagaimana seharusnja susunan kabinet, agar dapat bekerdja sama dengan parlemen.Sesuai dengan kejakinannja dalam memikirkan soal ini dan sesudah memperoleh keterangan dari pelbagai pihak (ketua parlemen dan pemi.mpin2 partai) beliau nemilili seorgng formateur dan membebaninj a dengan suatu tugas jang aedikit banjak mengikat fonnateur itu.- Sebagai tjontoh dapat dikemukakao. formateur ftatsir pada tahun 1950 ditugaskan untuk raenibentuk "parlementer kabinet", formateur Sidik pjojosukarto dan Sukiman tfirjosendjojo dalam th.1951 "suatu kabinet koalisi nasional atas dasar jang luae" dan formateur Wilopo dalam tahun 1952, kabinet dengan iukungan jang luas dalam pa.rlemen1).

format eur.„ ^©^urut p g . ^ 51 ajat 4 Undang2 Dasar peng -

ngangrCatan2 ^ni harus ditonda tangani serta oleh

Teranglah bahwa penjimpangan ke&aa dari pasal 81 U.U.D.. dapat dibenarkan. Bukankah confcraorign itu menund jukkan menteri manakah jang bertaaaggung djawqb terhadap keputusan presiden. Pada hakekat- n^a tak dapat kita minta pertanggungan djawab siapapun untuk adanja kabinet baru; selain kabi net itu sendiri... Kabinet harus bertanggung. djawab mengapa ia menganggap dir in j a dapat. menerima . pcmerintahan. Karena itu contrasriga foimateur lebih tepat daripada crontrasrign menteri jang telah berhenti. .Ini lebih logis karana Undang2 Dasar mendjamin, bahwa formateur harus ikut dalam kabinet itu. Se- orang menteri itu dapafc bertanggung djawab kepada parlemen karena adanja confcrasrigp..

Waktu kabinet Wilopo dibentuk pada tahun 1952 timbul suatu pertanjaan apakah presiden itu terikat pada andjuran fcmaateur. .

Undang2 Dasar mengharuskan bahva pengangkatan dilakukan sesuai dengan andjuran formateuxw ^- Apakah ini berarii bahwa Presiden itu harus mene- rlma tiap2 andjuran. Bagi Baja hal ini tidak 6 - mikian. . ' ‘' \Kalau d emikian tugas jang diberikan kepada £02 -* mateur itu tidak ada artinja. Apabila presiden L- tu tidak dapat menjetudjui daftar menteri2 diadjukan oleh formateur, akibatn j a mud ah sadja, foimateur menerima keberatan2 presiden atau men - ngembalikan tugasnja* Presiden harus ingat bahwa hal jang terachir ini dapat menimbulkan kesukar - an2 politik, walaupun set jar a juridis sudah benar

Mengenai pertanjaan apakah keputusan -katan f oimateur itu harus diberi contrasrig" ^ eih meragu-ragukan. Paeal 85 TJndang2 Dasar . ^mengetjualikan hal ini. ‘

Akan tetapi penanda tanganan serta (■a -® _an hal ini jang dimaksudkan' tak lain dan t,ak s -fci- seorang menteri dari kabinet jang demi3ioner,/ dak ada artinjs,. _ . >lerrbu tidak, akt ;a dapat diterima untuk menjana kan pilihan presiden kepada pandangsn2 kabin telah bubar itu. L 't.eurContraerign ini berarti tidak lain hanja sua forrsaliteit ead.ia- i£it?. harus leoih mengangga-P ~ri i'orna/.seb&,gai penasehat ini or mil dari P siden asmpai saat format ear itu mang-contraarig^

• keputusan p&ngangkatan kabinet baru. zX -isan itu Pe dana nenteri Nat sir dapat men°JL. __ untuk member ikari kepada parlemen keteranga**- J seketjil-ketii3.io.ja mengenai pekerdjaan sebagai fomateur. 3). Hanja hasilnja, jaitu kabinet oarui jang oleh formateur dsngan menteri2nja dipertang- gung-djawabkan. Bagi aaja pemmdjukan. formateur Wilopo betul tidak dicoTx-txa igneer, tapi vaktu pe~ nundjuksrv fo-jnuj,%eur Natsir setjara keliru hal i*n fiiXa'okan.- (oleh Perdana Menteri jang telah de~ misioner). Keputuaan mengenai terbentuknja kabinet Sukiman tidak diterbitkan 3* Pada perubahan.2 dalam susunan pengangkatan baru pada asanjadilcjk'jJzozi dengancocontrasrign Perdana Menteri- Inilah jang diartikan pasal'51 ajat 5 Undang2 Dasar jang menjatakan setjara keliru tentang Pe" ngsmgkatan "antara -waktu” (bukankah tidak ada ketentuan waktu jang pasti untuk djabatan Menteri)*

T J at at an : 1. Mededelingen van het documen-tatiebureau voor verzeereeht1952 lial. 69 dst.nja.

2. Dalam Kabinet. All 5 astro ami - djojo formateur Wcngsonegoro tidak diangkat mendjadi:, Per - dana Menteri. I a mendjabit w>. Per&ana Menteri jang. ti&afc £ i- kenal oleh Undang2. .

4b. -S .i rat-a .i arat dj ab at an.Berlavanan dengan pasal 45 agat 5 ™undang2 Da-

aar sementara pa. 49 tids>- mensr.txtkan"sjarat2 apa- kaii jang harus dipenuhi oleh Bess orang ant ok dapat xaendjacLL menteri, tapi hanja. menentukan- sjarat2 untuk. dapat diangkat- dal era djabatan itu. Bataa u- mur disini ditentr:>7/ui 21 tahun. -Mengenai la±n2-nja .lihat no. 39. • '

47 . M ulai tneraasuki d . ,

U}ituk dapat menerima pengangkatan dari raelaku- kan djabatan liliat no. 40. S’.impah jang mendahuli'd. penerii^aan &jabatan/±tu tidak sjah, harus dilak. - kan diha&apan Presiden - (Undang2 Dasar ps. 53) - Tidak perlu menentukan tenggang untuk menerima d dan melakukan djabatan.Bjika jang bersangkutan terus menerus ragu2 nuaka dapatlah keputusan pengangkatan itu ditarik kembali. ; -dan tanpa sumpah penaxiinaan djabatsua ,

- 7 2 -

oleh *apafc dihentikan dari djabatannâini Undnjixro ^ a 'a )* Walaupun dalam halpenêntian *idak êagatakan apa2/bahwalitd? da-no* *?v a terutama karena alAaan?. po- ,?a J&*>®i“ikan berhiibung dengan pertang -

jawab menteri. Sampai dimana dalam hal iP siden dapat bertindak bebas dan sampai di —

mana parlemen dapat mempengaruhi itu akan dihitja -rak&i dalam no. 98. £ terenfiah

nj.Vo djabatan itu mempimjai sifat politik^ untuk êati.tak dapat ditolak. menteri jang tidak dapat bertanggimg dja- ke^ d^sanaan pemerintah harus dapat .'-f1* Dalaia udjudnja penolakan suatu untiuc berhenti dapat terdjadi jakirL a-

t ™ 8L0S ! t ffiS t S t aS u f binet 3ans Mb?r

^ b£ 5 £ t ;Agertian "antara waktu". ^ uaa]£an perkataan pe-

a j a b a « L SS ia"SdiltU ^ . W b U M e a ndja-batan ?! U ak “enanuhi lagi sarat2

S w • 46 D« 2ifm tetapi tidakiah ^ p a ^ d i t S ? ms®gf takal1

W ^ tetap £ £ & f i J S g

- 7-3 -

hilangan kewargaiiegaraannja. Kita harus menerima bahwa seorang jang tidak dapat djadi incnteri djuga tak dapat tetap menduduki d jabatannja. Selama sjarat2 djabatan tidak diatar dsebaik2nja sebagai -mana diuraikan dalam no. 39, kosimpulan ini ku— rang menarik. Sehilangan djabatan karena me laic u -

d.2 3rb320. loin 133k u.sssli <3.i\x?c3.xli3x1 cl sixig Is —bar (no. 50). Dalam praktek ta]: akan dilaiaiksn untuk menghentikan seorang menteri i-fcu. EeMlang:- an djabatan mungkin djuga karena pant j abut an oleh. - iihakira (K.U.H.P. ps. 35 ajat 1 sue '1) dan kematian.

49. Pengherrtian sementara peine- gang djabatan.

Seorang menteri bernuDun;: dengat;. pertanggur an djawabnja, hanja dapat diganti oleh seorang menteri lagi. Djika salah satu djabatan kosong maka presiden dengan keputusannja dapc-t inonentulcan seorang menteri "ad interim" untuk nelakukan tugas tadi. Dalam hal seorang menteri berbalang'an terus-menerus ini merupakan suatu penjelesaian jg, baik. Mengenai ,'halanganr' itu- diatur dalam ps. 8 e - jat 3 Peratn'ran Pemerintah no. 20 the 1952 (L-1T.. 5? no. 26) jang mengenai organisasi Kementerian2.

Menurut P.P. Ini Secretaris Djendral mei.ggan - ti seorang menteri apabila menteri itu berhalangan, apabila pemerintali tidak menundjuk seorang mente-^ lain. Sekdjen hanja dapat bertindak sebagai kepala djawatan dari pegawai2 Eementerian. Tidak dapat di —terima bahwa ia wenang untuk memberi oontraseign

keputu3an2 preeiden. Dan segala sesuatu jang ia lakukan sebagai iedjabat' (sebagai • pengganti seorang merit erii ia toch tidak- akan bertanggung' . - djawab,. tapi menterilah jsjog bertanggung ftjawab pcidq, parlemen. . .

- 74 -

. 50. Incorrrpatibili'teit dan tindgks’ja.1azy< dilaran^. "Gad.ii d.iabataii.,

Berdasarkan pasal 54 dan 55 TJndang2 .Dasar berlakulah. untuk para menteri,- dalam soal ini a- nuran2 jang sama seperti urituk Presiden (iaai vrakil Presiden. Li hat no\ 43 dan 44.

• Tetapi seorang menteri Itu boleh. mend jadi anggauta parlen n, tapi ia tidak bolah. melakukan h&£2 k3aagg.iutsannja "(Unds'ng2 Da-sar pb-61. ajat 2. lihat djoga no. Cj),- ■ "'■

f PsiaGriri.t c, b■» ■ -L r «

plo Pem<r .rinteJi sebagai pembimLiD.s_ f P31 •-•riiitah. dalaia org&nieasi riogar-aj2.CE.OHri l>i j&>i-ag&)i bagaimra. t a'vap.ja orgi,-

m.t"a ^uga-onja:dan ment.japai tuc2;ju-tsL'ije.f, 'ierutaoia ikut t^sdaprnja dalamjtjara penitrnmign togagg djabataii. Tetapi tidak se- m^a oagian dari organisasi negara sama t£rikf>t©3a

pada pinginan negara. Djabatan administrasi (bandingkan'dengan no. 7) pada uiaumnja sama sekaii dibawah (on'dergeschikt) pemerintah. • •

1'Iengenai' pengadilan (110.- 11) dan De>ran Ps- ngawas Keuangan (no. 10) dan organisasi2 jang i~ decentraliseer (no. 12 dan 13) tjampur tangan pe- merintiak sangat sedikit terbatas. pada jang dibo- . lehkan oleh Undang2. Tjampur tangan pemerintah- dalam pemenuhan. tugas 2 djabatan lain a k a n dibit j a —rakan- ter sendiri dalam bagian2 - imbangan kekua- saari no. '123 dan 162. . . . - .

Pemberian pimpinan akan membawa serta bahwa orgaan jsng memimpin itu' dalam perkara jang panting, akan laengambil kemtusan dan keputusan2, aan tindakan2 ser^iri* • . ” "Dio Ini: liomi . . iskan dapat member! perumusan^

ckan dapat mcntjakup seii'ua porxstxtra* lapangr.n pex,-v,ndan 2an cox'doput sorlbu .cieti’nTa diiiians. tindaka-n itu hatmcye vrintub. danr oeora-ng iaontt‘Z-1. -Dieaiavin- itu pomc-intah sebagao. -tepp. . trasi, ratoih diperbolebkan mengamoa.1 p -

. dengan koputusan Preriden atau put us an .. *Dan ini kabanjakan mengcnai perbuateix ’leid jan^ mungkin harus dipertaraggung .JLpabila kebidjakscr.aari mengenai sesuauu bu ietapkan maka -wewenang untuk melakukan itu dise_?ahkan kepada para pegawsi.*

. Keputusan.2 jang harus. diambil pembenoi tUndang2 Dasar atau pembentuk Undang2 i '

- 75 ~

- 76 -

masuk dalam tugas pemerintah. Mengenai turut ser- tsnja jpemerintah dslam tugas per-undang2an lihat no. 85.

Dari apa jang diuraikan diatas djelaslah bahwa tugas negara dan pGmerintah sekali.kali tidak djumbuh (sajrenvallen), bet'atapun pemerintah pertama-tama harus mendjaga bahwa tugas negaraa- kan dipenuhi dengan sempurna.

Tugas negara «= jakni functie organisasi negara dalam masjarakat adalah lebih sulit untuk da -pat dilukiskan, daripada tugas pemerintah ;Funct- tie organisasi negara selalu berkembang tergant - tung pada persoalan2 jang timbul dalaia kehidupan suatu bangsa dan tergantung pada pandangan2 tentang keputusan dan kemungkinan turut tjampurnja negara.dalatn ha.12 itu. Undang2 dasar hanja member ikan beberapa ant jar2 sadja. Ant jar 2 itu pertama—tama kita, dapati & alam ”azas2 Dasar" termuat dalam pasal 35 - 42 1) „ Disana sini djuga kita dapati soal2 tertentu lang &in.jatakan tormasuk tugas negara rd <?.alam pasal 88 dan 3.26, £u~gas nQe-wra- a,dalah segala 'sssuatu jang din j at a

tu aa negara oleh Undang2 Dasarharus d f i h a X S ad^alvtindakanS dg. _ 7 . pemerintah sanain atau -jriemDO-ri pimpinan uir : mendjaga agar tugas itu dipeim-

1 1 1 c»

Disamping k/.ta mengharapkan terutama. dari:ia21 ^erus-menerus utk. perubahan perluasan tugas negara dan djika perlu djuga

meijgambil lnisiatief untuk mengadakan per-undang2- an dalam hal tsb. -

- 7 7 -

Sebagai telahd dikatakan diataa adalah tidak mungkin untuk merumuskan ini semua sebagai ..suatu kewadjiban concreet. TJndang2 Dasar hanja meinberi- kan gamgaran functie jang agak- s a m a r 2 "penier',ntah - loenjelenggarakan kesedjahterasn Indonesia dan teristimewa berusaha supaja Undang2 Dasar, TJndang2 dan pesaturan.2 lain did j aiaaKan" (pasal 82 Un-ang2 Dasar). Undang2 Dasar dari Nederland mengenai. pe- raeliharaan pemerintah untuk inelaksanakan. Und3ng2 menentukan setjara tepat selama dan sekadar tergantung padanja. -ini adalah b erhubunga^ dengan pengadilan dan. de~ _ centralisatie .atas i mifi pemerintah hanja mempunjai jcekuasaan turut tjajipur tangan (zeggenschap) -berbatas.

T.iatatan : 1 . Vlalaupun demikian adalah au-:kar sekali untuk menaxik ba-

> tas2nja ps. 30 dan 43 bagi eaja lebih tepat dimasukken dalam hak dasar, pasal 28 aan 30 sebagai axas2 Tasar.

d. y^wenang Pe ri^tah»52. Hal- h a l uxquxd.

Wewenang sesuatu djabatan selalu merupak^^^ge&anaChulpmiddel) untuk memenuhi ug' _rnao _ se_ nang pemerintah menundjukkan .e*n^ amQQberik£n - agaimana halnja dg. tugasnja . ^ menfel argl-atie, membatalkan keputusan P ovi ’ asiSkan consisi pertambangan, member! dispense .

- 78 -

dan seterusnja. Sindakan 1^6.’harus bsrdasajckan Undang2. u ‘ ^!Eak mimgt±n;.di sebut kan satu perrsatu. 1'isnganalxsa dan menggolong-golongkan perbuatan2 hukum t e r ^ suk bagian'Utama dari suatu buku- pe lad jar an ten-

tang hukum tata-usaha.■ - . . - .. u ; . '

Hanja beberapa wewenang pemerintah jang ber -siaTat uiauin dasam ja terdapat dalam undang2 dasar. TJndang2 Dasar .ini menetapkan djuga beberapa wewenang hukum. Termasuk "wewenang hukum jg» bersifat umura adalai-' wevcnang per-undanga-an- (Un- dahg2 darurat dan peraturan pemerintah) - Penbi - tjaraan hal ini or at sekali hubungannja dengan pembit jaraan tentang pembentuk undang2 (woi? ge- ver - pemerintah dan parlemen) . Karen a itu akan dibitjarakan kemudiavj dalam no, 86 dan 87°

■' lifevrenaag. oloh pexaerirrbah 'berhadap djS--oai^n J^ind Ixp-'-'lskukan. msnpuri ; cvi duy, u:r—■<y±r. stai. iroi -dalcvrn /-.£>.r- ke-ku^.ssan .dim«as> drafcat^ ada- ~

53* I'/evrenaiv jang timbul dar-i hukum

Perdata.

r.enurut hukun Perdata negara Indonesia ada- lau stiac-u badan lukum. I).,p;i. negara itu dapat menpunj ai^ hart a V skajaan "sehdiri dari dapat melakukan tindaka. hukum dalam lapangan hart a ke- ' kajaan dengan perantaraah 6rgaaft2nja' jang we-' nang untuk itu - ini berarti pula bahwa . mereka itu dapat melakukan perbuatan2 hukum- jang dike -

\\

nal d^Llam lapangan hart a kekajaan : X ). -

/ Azas "burgerlijhtelijke. persoonli jkheid negara ini t id ale dapat diterima begitu sadja untuk bagian2 dari negara. Inilah sebabnja mengapa untuk Eindia Belanda dulu harus din jat akan dengan tegas dalam, Indische Comptabiliteitswet pada pasal 1 ajat 1. (Comptabliteit in}. sampai sekarang masih berlaku.). ISuatu pertanjaan jang harus didjawab oleh hukum Tatanegara adalah : djabatan manakah (dan dalam apa ius dalam pembatasan bagaimanakah) jang we - nang untuk melakukan perbuatah hukum dalam lapang -an perdata atas nama badan hukum Indonesia.Wewe.-. nang ini djuga berhubungan dengan tugas masing2, tersan k diseluruh organisasi negara dan qiiusus . dalam lapangaxi administrasi, Apa jang sedan'g mendjadi perhatiun kita islah? Laliwe, pasa.1 1 aj, . Coii,ptab5j.ite:itB'/ret - prri&ma--tsiru: m^nundjuk ^ 0 ° djadi dap]:svan£ psrj^rinbah ~ .sebagf.i badau hokum

pad.a umuron;I.a jae\7atili^(aibat_ pacal £*7 Coiup - tJLbll’-toi'.tavrot. Dcwn TAadc~g2 .uas&r pasal' ±.ul " ajat I)., Dalam prakteknja. pemerintah dapat menjei?&hkcji wetfsiiangHja kepada djabatan2 jang lebih rend an. 2) . apabila Undang'2 tidek dengan tegas2 inenjatakan bahwa suatu perbuatan hukum itu iw u s dilakukah oleh pemerintah sendiri (misalnja I .S . pasal 51 ajat 1 dan d) atau kalau lisl itu tidak iergantung kepada pomberian. kuasa (machtiging) dari pembant- tuk unda‘ig2 (pasal. 118 ajat 1 Undang2 Dasar), Apabila dari perbuatan2 hukum. itu dapat menimbul kan kewadjiban keuangan untuk badan hukum Indonesia, pemerintah tidak boleh menerima kewadjiban^ itu kalau untuk hal2 tsb. dalam anggaran belandja

belurn disediakan uangnja. 3 ) .

- 80 -T'jatatan ; 1« Berhubung masih berlakxmja ___

anska w a m a a n hokum adala^1 sih perlu untuk menundjulck^11, golongan2 hukum dan menund kan negara itu termasuk ked^..Ian reclitspersoon jang maiia*

, Hindia Belanda termasuk- ^ a r'a hukum Eropah. Demikian P an. Republik Indonesia ‘berdasai’ ^ ketehtuan peralihan. MengenaJ- ke-aneka-warnaan hukum Ixhs- ^

- Het recht i n ’ 3-udonesia.Hukum- Indonesia halaman 2 ^ 3 dst.

2. Maaih berlaku comptabilitei'fc0" wet.

3. Apabila untuk suatu ijerbuata*1 tidak disediakan uan.g dalazk _ angg,a -tij£v ■b'si'iaidj a maka perbus-"0

itu tetap berlaku/ ■ ^ fceri.3ang bersangkutan a*~

" harus bertanggung >kerugian jang ti-V" 1 &agi negara. tapi pertang ■‘r" djawa,b ini tidak diatu^” dalam undartg2 - berlawanan d.e—

- ngan jang ditentukan untuk p3" d jab at 2 lainnja (lihat ps„ 13 dari 74 Comptabiliteltswet ;pas 3- 73 tidak dilaksanakan).

’+■ 8 1 —

54. Perd:tand.iian2' Intemaslonal. Umum. ' • ..

PafjaJL 120 dan 121-Undang2 Dasar memberik^n *W97renan<j paada. pemerintah. 1) untuk mengikat Indonesia dengan perd jandjian2 dengan negara2 lain a- tau organisasi2 International. .

, T jara Jang klasik memuat -empat;phase?, hagai;* mana.tractat Tnternasional itu timbul. Pertama a-- dalab. berdjandjinja itu sendiri .. LTtusan2 jg.men- dap?vb kuasa dari kepala negara- jang bersangkutan menjetudjui tentang isi tractat, dan.apa jang te-' lah disatudjui dinjat akan dalam satu acta jang di ~namakanMsleuit;ingsoorkondeM

Phase kedua tiap negara berusaba supaja isi pordjand jian disetudjui- oleh Parlemen r.tau e:;.tori- ’;e it ltii-im;ia- jang .dituxid vik: urr'rulr 'itu.

> < 3, 1 lenjc-.p a.pribiXa rocrir ’.rL" huk:i3i£ nr35

- or,.?! : £ t . : c . itu. -sid Vk:• cliprjriuksnv

Pli<tse ke+igju, 3 Pciiig'eiLs j ejeisjn (r-cVti.-£ic&iz-.<j ). la?,t:;_f±c£',tio ini morapalrcn suatu pe-jigc-calian joa* ciii&Jitvb jang dilakukan oleh kepala negara jg.bor- , sanglcutEOi, pern jat aan ini merupakan suatu actr jang mengikat kedua negara. ;

Phase keempat : penukaran piagam2 naskah tadi. Dengan adanja penukaran2 ini negara jang bersangkutan baru merasa terikat perd j and jian.. itu.

Perliubungan Internasional kemudian memorlu ~ kan suatu proces jang lebih tjopat hingga dalam praktijk timbul proeedure2 jang menjirapang. Biasa -nja tractat2 itu ditambah. atau ditafsirkan de-

ngan protocol?'peiiutup^ atauc^peisalcays^ **dilakukan'pada waktu in.engadakan perdjand^x- -»

Mengenai collect! eve tractaten, penukax agam?- naskah cb' "anti dengan penxtipan p a satu peiaerintah. j-aiig ditundjuk . „ --r A

' atau misaln ja pada Secretariat akan mem’beri tahuk^n selahdjiitrija kepada plain. r . - 1;; . . .

. Pada perdjandjian2 . jaBg-.-memerluJp^ saian segera misalnja .pa’’.a ;perdj^djxan- . ^ erx a,_biasanja, ratificatie kepada, negara txaa^^ tjukup'dengan.penanda tanganan oleh u “” \ , ^ 3.bersangkutan sadja. Pada traktatS .jang dx^ - oleli Iiiternasional labour organisation kx a-ngenal procedures chusus 2 ). •Disamping itu kita masih mengenai procedure innja 3). , . _

lie gar- &2 anggauta UdM.Oc dja<3i djuga sia haras mengindahkan ps.sal 102 Charter DS-_ ‘ o haruskan anggaatai'irg'a n'endaxtarkan peroetuc*;}Intema-sio:ial icir'dia "Dacia Seoretaxiat U«.NoO.rang siypa jang tidak: mend&i'tarkan Ir>tema,3ional pad*.' U«N.O.' sasoai deiigan keten^-^ ajat 1 pasal. ini„ ia tidak dapa,t iriengg't a ^ f.axSui&xvti'i'i.sari itu pada organ manapun dari U -H - 0 •

AchixTije h£(,r\.3 kita ingat, bahwa dalam' ■"a^ dipJ.otKisi se--liari2 ritara pe&eirintahS doji ^t-rsan2, bacc.s2 wswenahgnja, dia&akan pe-1-

/ fc&gai perdjandji^., jang tidak .torikat pada •. tuk2 tertentu. •. ' ■' T.jatatan : 1. Pasal 120 tT.Tf.D. menjebut pre."

' siden,sedaht ps. 121 menjetotrfcpemerintah - vide no. 31 dan %

— 83- -

- - - 2 . C o n s t i t u t i e I . L . O . - p a s a l 1 9 . S 1 9 2 0• • ' ••• . n o . - 554- ‘j o S 1 9 3 4 ' no :.:; i 5 1 4 v s c r

' 3 . l i h a t U n i e I n d o n e s i a ' I»' 1 9 5 0 n o . 2 , 5

. 4 . C h a r t e r U . N . Q . t a r d a p a t - a . 1:. . dalam --. S . 1 9 4 b n o . 2 3 . ' .

' 5 5 - P e r s e t u d .1 u a n X n t e r n a s i x m a T. " . U n d a n £ ; 2 D a a a r . ' ^ f ^ . V ' : y " ■

P a s a l 1 2 0 a j a t 1 U n d a n g 2 D a s a r m e n g e n a i p e r - d j a n d j i a n i n t e r n a s i o n a l m e n g e n a l : m e n g a d a k a n , m e - n g e s j a h k a n r a t i f i c a t i e ( s l u i t i n g , g c e d k e u r i i i g , b e k r a c h t i g i n g ) . M e n g a d a k a n p e r d j a n d j i a n d i s e r a h k a n k e p a d a p r e s i d e n . I n i s e s u n g g u h n j a b u k a n : p e rb - ' b u a t a n p r e s i d e n s e n d i r i , t a p i s e l a l u d i l a k u k a n o - l e h u t u s a n 2 j a n g m e n d a p a t k u a s a p e n u h d a r i p em e - r i n t a J r i o

U n t u . ii soc.' a p e ; v d j quo., j i a i i u n d a n g 2 m e n g l ia r u s — i ' a n a d a n j a . g o e d k ^ u r i i i g , j a n g m ^ n d a h u l u i r a t i f i e s - b i e , k e t j u a l i k ^ l a u m id a n g 2 m e n e n t u k a n ' I a i n . J a n g i s r a c h i r i n i b e r a r t i b a h v r a u n d a n g 2 , r & e n u i id ju k k a n l a l , t e r h a d a p r a a n a . p e m e r i n t a h : - b & i k ::' d e i i ^ a n ' . ra e- l g i n d a h k a n m a u p u n t i d a k s j a r a t 2 t e r t e n t i i - d i p e r - o o l e h k a n . u - ^ r x ig i k a . t l- a n . I n d o n e s i a s e t j a r a l a n g s u a g , ' J n d a n g 2 D i s a r m e n g e n a i h a l i n i . in s a b a d a k a n a n t a r a ; r a c t a t d a n p o r d j a n d j i a n l a i n j , t a p i m e n g h a r u s k a n ' C e d u a n ja . t u n d u k p a d a p e r a t u r a n j a n g s a m a .A d a l a h t i d a k p e r l u 7u n t u J k . m e n t j a r i d j a w a b a n a t a s p e r t a n j a a n , a p a k a h p e r b e d a a n , . a n t a r a k e c L u a n ja i t u ( U n d a n g 2 D a s a r t i d a k m e n d ja w a b h a l i n i ) . .

Dari perdjandjian2 Internasional jang ada ki -ta dapat mend jadi peserta dengan inemasukinja 'baik dengan persetuajuan semua. peserta, maupur. karena perdjand jr'vi itu terbuka untuk semua' negara. Eita dapat -membe oaskan dir*i dari suatu perdjandji -an dengan pemut Jisan, djika perdjandjian i"cu me- iigizinkannja.

Mengenai kedua perbuatan tadi (znasuk dalam dan meinutuskan p ;rd jand j ian set'ta persetudjuan; pasal 120 a j at '2 -Undang2 Dasar - menentukan babwa hal itu di.lakuka l oleli presiden dengan kuasa un- dang2.

Bari uroian dalarn 54 ada! ah t erang bab-vabaik untuk seraua perd jaiid,ii&n memasuki, memutusk- kan diperlyk&ii vs porf!0tud juan peTnbeircuk undang2,- maupun sjarat > '\')wa .senua perd jani j i i a t up

isccvi- gIjIi k;.?j>a.V:, nwgfara ui~-L:iDuai;fc!3.i ji'j ksl-ij buliari j.:rbejr5".iS-!-*''-'-t; L«

Und ia-2 ura-i jc,vgf unbuV: . ±*jrr.r:L'-d3c.— — t 0-l *jOii jU • *'.'1 '* y ' J £?. "v■' Oi. c; i-i-goedkeuasrte .k*® EftnuxtH;- ard&D^) aualali

d£tarJSa?^n sad ja ds.ri_kc 'sar ini tidak di , Praktek pasal Undang2 JJa-Hanja bsbercp* p. ® *kepada Parlemenl *)lan sad^a -jang ^iadjuxan

x.i.citatan . i. X/.N* 1950 no, 67 j tli.1951,- no17| 18, 72j y

. 1952 no. 68 - 71. K.M.B.dengan ITederland pada hakekat -nja belum diatur dengan TJn- dang2.

- 34

- 8 5 -

56. Turut serta dalam organisasiInternasional.

Pasal 121 Undang2 Dasar menentukan bahwa pe. - merintah berdasarkan tract at dan persetudjuan2 jg, disebut ps. 120 dapat memasukkan Rep. Indonesia da -lam organisasi2 Internasional. Djadi ikut serta - nja berdasarkan persetudjuan, maka dengan demikian memerlukan goedkeuring. Aturan ini tidak dilaksana —kan. Indonesia telah mendjadi anggauta U.iT.b. (pada tanggal 28 September 1950) dan organisasi2 lainnja. Akan tetapi tiada suatu undang2pun jang diumumkan dalam lembaran negara jang mengenai hal tsb.

57. Penundukan -pada -peradilan Inter-nasi onal.

i asal 122 Undang2 Dasar menentukan bahwa pe— merintah „.berusaha memetjahkan perselisihan2 de** ngsn negara lain dengan. d jalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta dan menerima pengadilan dan pewasitan antara negara.. '

Hal ini mengharuskan kedua .belah pihak untu: menentukan hal itu dalam perdjandjian dan kalau do -mikian wewenang jang diberikan undang2 dasar itu hanja boieh>dilakukan sesudah adanja wettelijke goedkeuring. Sebagai anggauta U.N.O, Indonesia b-.:« —dascvrkan pasal 93 Charter djuga merupakan anggau-- ta didalam St at ut. Inter nasi onale Hof van Justitie.

kedua partai janp- kekuasaan baik karenaalnja pada Eof. fbf>»?Se 118111 ltu mengadjukaai so- aereka (statut p2 „r,as 'kan persetudjuan antara negara berdasarkan a!?a^ ^ maupun karena suatuSiri kepada keku"-Rr> rnââan c sas menundukkan lisiharz2 jar.p Hof* aeggenai parse --ri Statut; baik io?*1 If1 dalam fasal 36 ajat 2 da -an kedua belah Cih? be*‘<lasarkan atas persetudju 36 ajat 2 dan 3 ^fvT a puri---tidak (Statut pasal *• . . ' ’ opti°n©le ' elausule).Q'lb&ail iav'r .lum dilakuka^. ^^kiaii oleh Indonesia be-djuga tidak options? SuatuP'-wi dari- Charter (djadi -anggauta2nja untuk Jl ?laasule) 3.ang menghalangi tjara lain,, aeir nêl®saikan perselisihan 3e-•m-. t‘lan pasal 95.- - I atafcan : i~ * barter U.N.O.

° ef.cu^ t y council may, at■ • ' a: dispute o£ the-7. or s* ^7*£o to• in -el-- - 4 W x£fc,a- _ , n."■ J-X1 a- -f^pro-prio•aa('"~T- ‘;» reco:u;<jsnd

thod^-at- f prcc~3*refj ox*’ me -_0l_a<2justment.rheke i n t o ^ ^ council aliGuld ta-proceduWf- c°nsirIerat;Lo-n onyof the.^?S Pr e settlement bun adnrs-f which already pt-ed ky the parties. -

- 8 7 -

3. ' In. ,makii --a ' 'Goitmaj'idation under this art is Is the s 9ciir\‘ty. council should ; also take: into 'consideration that legal' dis putes -should s,s a general rale be reffered by/the parties to the Internasional •'Court of Justi csin ac" cordance with the provision of the statue of the"-'court'.

Artiele 95 Nothing in the present Charter shall'prevent members of the United Nations from entrusting the ealution of theis defference to other tribumal by virt- .-cue of agr eement : alreandy ini exes, -trace or which may be concluded in the future.

5 8 . Pera.jataan Perang;„

I-IemTjavre. nGgara cL aXsia ke.a5.a3n. porang dengan nc -*g£i-a2 liiin Eempnnjai okibat hvJ-trpi jang pent ini » jL'einjatfcU-ui persjig dilakukaii oleh Presiden hanja s; —sadah moi'i&a.pat lain Par lemon* (paeal 128 U.TJ.L.) Berlainan dengan pada persetudjuan2 Internasiona bantuarx parlemen ini tidak usah dalam bentuk undang 2. .... .

5 9 . Keadaan bahai a . ■

t

Djalta k ete rtib an umuin terantjam mungkin dipei —lukansuatu concentrasi alat2 kekuasaan negara dan

- 88 -

porluasan wewenang pemeriirfcah. urrbuk mengurangi kebebasan warga negaran^a. Ketertitoan negara jg .no rmal untuk semerrfcara d iganti dengan jang l a in Un- dang2 Dasar menentukan pada satu pihak presiden di —beri wewenang untuk mengambil tindakan2 jang de— mi Vi cyn dengan undang2 cLilai.n p ihak undang2 membata -si kekuasaan ta d i. Pasal 129 a ja t 1 menentukan dengan tjara dan dalam hal jang .ditentukan Undang2 presiden dapat menjatakan daerah. rep u b lik atau ba— gian dari padanja dalam keadaan "bahaja d jik a beliau menganggap hal itu perlu untuk keamanan dalam negeri dan keamanan luar n e g e r i . B ertin dsk selalu atas dasar undang2 dan. dengan menimbang apakah t in -dakan2 itu sudah dibenarkan menurut Undang2 Dasar presiden mendjalankan kekuasaannja tan p a bantuan parlemen. Djuga tindakan2 presiden dalam h a l i in i tunduk pada pasal 85 U .U .D . Dalam k en ja ta a n n ja hal itu merupakan tindakan pemerintah untuk menteri jang bersangkutan bertanggung djawab pada par -lemen.

mengatur - a»nupttt paaal

akibatS 13 3 a dan

bebesapa complex p e r a t S ^ ^ ^ ^ ™ ^ 611

*%>■'&8kQ2l fcentuk antara. Apakali pemerintah be ~0&a memilih. desuai dengan pertimbangaa gentingnja keadaan, terserahlah padanja apakah undang2 akan /tidai raengadakan hubungan antara pelbagai "peris- -ciwa dalam hal mana” dan tingkat.2 dalam mana keadaan bahaja dapat diumumkan. Tidak begitu terang apakah Undang2 Dasar itu memperbolehkan mengadakan hubungan ini.

Ketertiban negarfii jahg telah ditentukan, dengan undang2 dapat dikedampingkan oleh presiden dengan ketertlban laipi jang ditentukan dengan un- dang2. •/

Dapatkah. sekayang corapetentie2 jang berdasarkan undang2 Dasar dikesaffipingkaii dan kebsbasan dasar dihapuskan. TJndang2 Dasar Inaor-iesia ftenjebut • hanja/peristivr ataa hal - djadi menjimpang. -dar~ negara2 lain - 4an dengan demikian sg—akan2 menu- tup la in n ja ./ satu

Undang2 Dsisar harus menetapkan bilaiaana kekuasaan alat2 perlongkapan kuasa s ip il jang berdasar -kan undang2 Dasar tentang ketertlban umum dan po- lis i , seluruhn^a atau sebagian beralih "kepada kuasa Angkatan Perang'dan bahwa penguasa2 s ip il tunduk pkepada pehguasa2 Angkatan perang (pasal 12^ ajat 2 ) .

Apabila o^ang bertanja kepada saja , dimana de -lam undang2 dasar wewenang kekuasaan c iv il tentang ketortibari umum dan polisi berakar saja tidal dapat meiiundjukkan tcmpat2 itu . Sebaliknja akan Bering nampak kepada k ita bahwa sedjumlah competes

.-tie dan kebebasan jang sungguh2 didjamin dalam ur -dang2 dasar adalah sangat sedikit*- Disini saj£

tundjukkan pada pasal 33, 99, lo i ajat 1 dan 103Undang Dasar up.tuk menggambarkan bahwa undang2 — djadi unc.ang2 jang mengatur keadaan bahaja - memiliki kebebasan jang sangat luas. Dengan demikian adalah tidak perlu untuk memberi kemungkinan ( ps . 129) untuk men j ampingkan pasal2 undang2.

Satu adalah sangat terang.Negara dalam keadaan bahaja diundangkan atas pertanggungan djawab

pemerintah. Undang2 djadi tidak akan memungkinkan bahwa pemerintah melepaskan wwevrena2ig2nj a decii kepentingan kekuasaan lua:? biasa - civil .atau mil liter Zekuasa-."'• ini selalu ‘haz*us tunduk kepada pemerintah. Sebaliknja jpenbentuk un.dang2 tidak 3a -pat men j ampingk ■ ai dirinju -.sendiri. Suatu dicta - tur tidak, akan d ipat timbul berdasarkan pasal 129.

Undang2 jan t dimaksud .oleh pasal 129 U J M * belutn ada0 Sampai. sekarang masih berlaku ketontu- •an. lama berdasarlran ketenbuan peralilian. Undang2 mengenai hal ini jalah pertama peraturan tentang Staat van oorlog en beleg, algemeene maaatregel van bestuur termuat dalam S. 1939 no. 582 l) dan kedua Undang2. Republik Indonesia th . 1946 no. 6 (beberapa kali diubah .2)«- Kemudiaii akan tem jata dalam ixrais.n k<; '-entuan pe^'alihan* bahvja kita iaa-

£2§£g*SS - :« L ih a t d ju g a S . 1 9 4 0 n o , 7 8 , .L

. „ IT. no* 23=- a.sin Be:ri'ta Uegaxa

- 91 -

a* Pen.;usunan parienen dan -suaunann.ia.

6.Q. Parlemen berakar dalam Undang2 Dasar.

Pase.l 44 U .U .D . mengjiaruskan adanja DcP.R„dah pasal 56 m enjatakan bahwa itu akan merupakan suatu college , suatu samengesteld-ambt (d jab at an jan£ berpaduan) jang djum l^h anggautanja akan berbandi- ding dengan djum lah p.enduduk -warga negara seperti 1 : 300 .000- Mungkin sekali bairwa d jumlah ini karena psleksanaan pasal 58, akan dapat ditaabah dengan beberapa anggauta.

6 1 . Ketsntuan mengenai dqunilah anggauta.* ■ * >

Eetentuan sel^ndjutnja tantang djumlaJb smggo- •fca dir-bur d.alaca-. XJndarig2 pcmililian uKC-m I) . rôal 3 0 mGnsntuâia daJ.ojpa tiapS deoa. atau

& ips>«£J3i‘_iken dengci:-. desa./ denganpent j tai 3ii. p3iiC.aftai-an pqjrd.la.lian oleh Panitya pan -daftâi* pcmilili ditjatat djuniah pendudui: warga- ingara. Erelanu jutnja neDgenai pent jatafcan a jive tidak die-tur. .Demikian pula tidak ada peraturan jang mengharus - kan adanja correctie tentang tjat&t?.\n2 dari cooni.- sie d esa . Dari t j a/bat an2 ini dihitung seluruii djumlaii untuk Indonesia 2 ) . Dengan membagi dengan 3 0 0 .0 0 0 dan pembulatan keatas d jumlah anggauta par -lemen d id a p a t /d ip e ro leh (ps . 33 jo 32 ajat 1 ) .

P a s a l 58 Undang2 Dasar mend jaiain golongan mi-

noriteit - Tionghoa - Eropah. dan Arab, sedikit- dikitnja dengan 9, 6 dan 3 kursi dalam parlemen. Ap abil a d j umlah ini t ak dapat d it j ap a i dengan pemilihan maka pemerintah mengadakan pengangkat -an2, dengan maria dj umlah anggauta parlemen itu diperluas. Djumlah anggauta parlemen it u bukan merupakan suatu hal jang tetap . D jadi setiaj? ka -lij djika parlemen baru harus dibentuk dengan djalan pemilihan umum maka djumlahnja harus d i

et entukan lagi. Lagi pula pada lowongan antar waktu, seorang anggauta dari go long an minoritet dapat diganti oleh seorang Indonesia a s l i , hal mana lalu memerlukan penggngkatan pelengkap. Tapi dalam hal sebaliknja tidak diadakan aturan jang demikian.

1.1 at at an : 1. l .N . 1953 no. 29-

2 e Disamping itu masih turut di -hitung sebagai penduduk Dja -karta pen&u&uk jang tinggal

ps. 30 ajat 4, l SHlirut ps, 31 p end adult suatu daerah adalah mereka jg* berdiam d&lam daerah itu* Djuga orang2 jang dimaksud dalam pasal 3 0 ajat 4 adalah mereka jang berkediaman di- Indonesia.Kita harus ingat bahwa untuk 8'Ctiefkiesrecht sjarat sebagai penduduk tidak diper - lukan (ps. l ) .

62. Organisasi intern dari Parlprr^

Kengenai organisasi (djuga tjara bekerdja) da -ri Parlei/vsn disana. sini und.ang2 Dasar. memuat to -

• i>erapa k©tehtuan.---peraturan- lebih' ’iandjiit' . diatui- aalam aturan tat a tertib jang ditentukan.- sendiri ■f.-leh Parlemen - ps. 76 Undang2 Dasar 1) .>

Menuxut pasal 62 . Undahg2 Dahier - D.P.R.inemilih Ari - ant arfcna a mepiilih seorang hatua dan seorang

f.tau-. beberapa orang srakil ketua (peraturan ■ '.tat a :. ertjb men^lianaskan tiga - pasal 6 ajat 1) . .....

Tamilihanr ja memerlukail.,pe.^esjahaii. presidert.v - Pe- - l aturan Tata tertib' m^mbent'uk ats-a.mesun^kinlcaii a- U9.n j a • paiiity&2 , sebagaah untuk' mampersiapkan: 'pe-- kerdjaan2 dari organ pokok (plenum) sebagian untuk menjjelesaikan s'egala se$uatu: sendiri,-.;.; v Panitya2 itu adalah rjanitya' pemeriksa surat2- ■ ke pertjajaan arjggrivu.te2 b&ru (ps. I ) , panitya (ps.25) panitya'.rmioch. xartega' (ps* 2'/)? SDcti-a?., (p^sal 28) j\.agke»22 (pesol 30) j panitya chusus (-ps. 35) • .....I crhadr.p iigc?>2 sub o^can&n pariem^i ini *.<«( apat dib it j ar akan setjara stolselmtig,- -akan te- 1 api ini akan membawa terlalu dslaia o.eteil2 n3&.I .engenai susiinannja akan- ,lo.ta tatjaraian se-*adar- nja -dibavrah ini; mengenai tugas dan yewenangnja

calam nomer2 berikutnja.

Karena panitya permusjaJ_ itu. se-olah2 merupakan pengurus harian, ioaka terdiri ketua,ke-tua muda dan-paling sedikitn j a 7 anggauta jang dx- tundjuk oleh plenuin. sedemikian. rupa hingga pelba— gai2 aliran. jang ada dalais parlemen mempunjai va

k il dalam panitya itu. j_ waratan

- 94 -Panitya itu sebenaraja merupakan suatu kumpulan dari ketua2 fractie politik^dalara parlemen (ps.

H ; "ba tertit menentukan lebih lan-^15+ J!: h seksi2 harus ssma dengan djum

hnrinovJho^'ân tiap2 seksi berangguta se- -j&jmja, ssbelas orang. Kjedua sjarat ini

^™+o?rn dlPsgang teguh. Akan tetapi tetaptud3uan, bsliv;a D.P.R. meng- dclaE1 sect! 22 pada keachlian da-

riavia lapc.ngan pekerdjaan pemerintaii. Si-~kan bstul?3?^ r:fângkat anggauta2, xnempsrhati

ia a ^ e 2 i 8r ° t4e2- Peru3“dari i"tu msru-Pakan sungguh2 a 1stVan nm>,QV.oJ’rig£ Pemeriksasn, untuk menjiap-

Perkar>a2 daisun sidang pleno. Ka- eatrx ■a?aJail marupakazi. salab.BaawEsratan. W » c ^ tadi.- Panitya permu -tisrata dari £r»o" • , fe-baik2nja utk.‘ pembagian2

cj-e îdalam bagian2 itu (ss.30).men itu î0 tê^?a5ri*ja •(iiPerliatikanbah.wa-parle-pimpinan eekretaris d i f f ^ secretariat dibawah was an panitva ru,i Jjenderal dan dibawah penga-

^ ruL‘ah tan^ga (ps. 21, 24 dan 27).

^Jara bekerdfin. parlemen.. .(Iju g a °S tî r)f^?!' ti8f 2 d3abatan collegial maka ujuga u h -uk parlemen harus kita selidlki bagai -

mans.''badsrt .ini raengÊibil keputiisannja jang dapat berlaku keluar.Undang2 dasar han j a mengenai keputusan D.P.

R. jakni keputusan. dari sidang pleno.Kita kemudian akan Lielihat bahwa' djuga parlemen dengan perantaraan organ2 lain terutama, detigail seksi2 dapat bertindak keluar.

Mengenai pekerdjaan2 dalam parlemen peratur— an tata tertib membitjarakan seluas2nja tenbang usui2 pemerintah.K it a akan ikuti tjontoh itu, Kita akan mengei'ti kemudian bahwa apa jang akan dibitjarskan itu,dapat berlaku uraum. ■ . . -

Parlemen hanja dapat menganbil keputusan se- t jar a sjah hanja dalara si dang. Parlemen bersidan^ djika pemerintah menglxe.ndaînja. atau ‘£>13?* ketua sekuxpng-kurangn3a sepersepuluh dari anggauta ne- ngaaggap itu perlu (lTndang2 Daear pasal 65).

Tiada ada suatu pengertian jang tegas ine- ngenai arti sidang ini. Adalah tidak ada artinja djika parlemen seperti kebiasasn di Indonesia ini satu tahun terus msnerus bekerdja. Sesuai dengan praktek dinegara2 lain reces2 plemun parlemen tidak dianggap sebagai ponutupan sidang. Selaâdjutnja iembaga ini tidak diatur setjara leng-kap. Tidak ada suatu djaminan jang mengharuskan bahwa pari omen jang baru itu harus bersidang pa- dd vaktun ja.. Tidak d it entukan pula bila dan oleh. siapa suatu sidang itu dapat ditutup.

- 96 -

P a r le m e n I n d o n e s i a t e l a h m enerim a . m u la i 1

J a n u a r i 1 9 5 2 b a h w a s i d a n g d j a t u h b e r s a m a a n de-

ngan tah u n b i a s a im t u k p e r ^ a m a k a l i d a la m Januari

1953 P r e s i d e n t ^ 1 a h membuLku s i d a n g b a r u dengan i>

laanatnja. j

Iasi karena ini tidak ceba^aimana halnja dcngar.r^de/oerlang 3ung bersama dengan memasukkan

snggaraii belandjs . (Undang2 Dasar ps, 114 ajat l' 2<aka upat j ara ini "tidak ale an mempunjai art 1 po - litik, tap! akan .enggangga kelantparan segala sesuata. Peraturan tat.a tertib 'tidak m-ambitjara - kan pengertian siaang-dan soa!2 jang belum dieel:

. -aaikan dalam sua'-;u • Ridsrng akan diland j oilcan da- -cia.sidang barikircinja. Dalam praktok Fatu ' sidrav J-va terdiri dsri baberapa babak jang dipiaahkan oleh reoesS* -

•.-Panitya 'pex meiigadjukan pada'pitirei’d.iao Plenum daoat: men<?ad»ker

-If1 '-tata tertib paeiiX 26), Djihrnev»,n:’icjl-!r.'' *\t,u ”s'*ass:.X dari. peaior-iitt-ali, pani^a ~ Pe--2aj j e, K/ara i;ar> d xucnenttdcaii :

1» apakah in . . akan segox-a diadjulcan kepada plent.ua (g )aijgx^ mudah atau soa!2 me- aerlukan ;&n:et jah.an dengan segera.

; 2* U8 a ini harus diselidiki lebil(ia -iri bagian atau dalam satu ata-.-

• eoin secuie2 ataa daia-m jpani-tya chusus (pasal 2 6 V ..

oor^fva.^ seorang pels-r ' av-a-f: -y7 » 43, .0.1) Apabila dian^Kap ■dqi,1<- .sekBl, panitya chusus, dan panitya^flapor d^ri '

- 97 -

"bagian.2 dapat mengundang menteri jang bersangkutan untuk mengadakan tukar-pikiran. '.Para raporteur mem —bCiat suatu verslag 2) dari pembitjaraan2 ini jg. dikirunkan kepada x^emerintah. . ... °iemerintah Eiendja^ab verslag- ini dengan memdrie .' - van antwoord. Panitya.periiiusjawaratan dapat menentukan, apakah sesudali pemeriksaan oleh seksi P.anitya2 masih memerlukan suatu penjelidikan oleh bagian (afdelingsonderzoekt- - ps. 45).Djika tidak, maka soal tsb.- langstmg diadjukan dalam sidang lengkap. ' : .

Suatu rap at pleno 'hanja s'jah,djika rapat .'itu selama satu sidang jang diadakan oleh ketua p pada hari dan djam tertentu (ps. 62).Sebelumr sidang dimulai .iraka anggauta jang ada )ia- rus mengisi daftar hadlir ps. 63* Bukankah' ps.' 75 ajat 1 menentukan, bahwa parlemen tidak bnleh ber- musjawarat atau mengambil keputusan djika tidai: hadlir lebilh dari seperdua anggauta sidang (quorum) JLiggauta ;];tng hadlir : vacature 3 )tidak dihitung. Dju.ga tidak dihitung anggauta2 parlemen jang men~ djadi mentorl, dan jang menurut ps. 61 ajat 2 Ui'i- dang2 Dasar tidak kehilangan keanggautaam j a , tapi* tidak boleh menggunakan hak keanggautaannja.

Nonactivitlet ini dalam prakteknja diperluas, hingga meliputi beberapa pedjabat lainnja 4). v Perluasan hal itu tidak dapat kita djumpai dasar- nja dalam Undang2. Apabila. dalam daftar haiir itu gaorum sudah tert jelpal, maka itu dianggap -telah memonuhi sjarat undang2 dasai* don mareka Dersidang terus, djuga apabila kemudian dari pomungutan sua-

/

- 98 -

ra t e m j & o a bahwa quorum "talc terda ,pat l a g i *

- Ketua' parlemen xnemimpin sidang itu.’ ...(pasal. -19).. .Suatu soaJ jang diac'.'jukaii dibitjarakan dalam dua termijn - _(ps. 67 ). ' ~Pembahs.san rantjangan uiidang2 dibagi dalam . pern sjid. angan umun dan. psmbaiis,san pasal d.ezni .pasal (ps. To). Leriteri menghadiri sidang ini j suatu waktu • £;erei-:a itu hadir pula, walanptai usul2 itu bukan berassrl dari pemerintah.

Sesungguhnja .Undang2 Dasar- p a s a l ’ 6 4 merabe-

rikan hak kepada m ereka u ntuk b e r b i t j a r a dalam

parlemen d j i k a mereKa. m e n ^e n id a k in j a ( p a s a l SO—

Peratui’an t a t a 't e r t i b ) ' ; D j a l a n h j a s id a n g b i a s a-.;.nja, d£il'aci pembitjaraan ucul2 'pemerintah: terdi- 'r i d a r i . penandsngan2 p a r a a n g g a u ta d a n d isu su .1

oloh djawaban - sm erintah . P e ru b a h a n t e r h a d a p u-

sul ‘ peinerintsh (amandementeri) d a n sub-aroandemen

— usn ..dapat diadjulcan o leh se—k u r s n g 2 n ja 5 an g —

P^rubanai 2 i t u d i b i t j arakcm.' psjcla, ■vr&ktu. peEbi ^jsraan p aral jang b ersan g k u tan * 5 .

Suatu hal. ; ang m enarik '-.perhatian k ita . .d a r i

peraturan tata--: e rt ib (p a s a l 8 0 ) a d a l a h b a h w a

s eorang^ aapat.. d. ganti- o le h ssor an g g e m a c h t ig d e

(kebanjakan oler salali seorang p e g a w a i t i n g g i —

n ja ,). iapi. ada Itjalanja p&clem en itu. hssijj£t.• mau .

bertukar pikirar. denganvjrenteri. -jang. bertan^gvxog

djawab, la in haZnja d jik a . m en teri ja n g h e r s a n g -

kutan d ibantu le h p e g a w a i 2 h j a ^ l-onteri

Para anggauta dan m enteri2 m em punjai kekeba.'

—Ian ■ (liniiiuiiiteit) . jak n i m ereka t a k d a p a t d it u iit ■'

tut diiauka pen gadilan karena a p a j a n g d i k a t a -

kan dan d i t u l i s d alam sidang itu , k e t ju a li ' dîka m ereka i t u mengafcakan atau; mengQ^Qvakan/^pa

b it 3 arakaii daJ.am" rapat tertutup dengan sgarat su- p aâ d i ra iiasiak an . (undang2 Dasar p s . 7 1 ) . lil -t

K .U .I i .P . p a s a l 3 2 2 . . ...

Sesudati perm usjawaratan k ita "beralih pada pe~

rm ngutan su a ra .

P a d a rant angari Undang2, diadakan pemungutan su a ra p asa l demi p asal sesudah ■ diadakan pemb_it jara^ —a n mengeriai p a s a l2 t s b , ; -6 • , dan achirnj a mengenai selurub. r a n t ja n g a n Undang2 -itu. • Undang2 dasar pa

s a l 75 a'j at' 2 menentukan baliwav sekedar dan selama undang 2 d asar t id c k -menentukan.-lain maka keputusan d ia m b il • dengen Z j u x X a J a terbanjak mutxak suara ?ang:

ja n g dikeluarkan-. ' ..KGtGntu.^T jan^’ men3impsng daripada ixu : ,

daogZ eaaar -.tldsfc 'tit (paaal 8 8 ajat 1 ),ngan oengaaggap adanja .t 8f S S £ s ' a k a n "bertenta- a a ^ 2 , totapi m O e m e Z tafti-ngan dengan pasal. 75 ajat y - - g“ ~ ■

Kstentuan Unda»s2 Dasar, balMa P ^ f 511 ■boleli mensambll keputusan Dila tiaak 1 -scparo anggauta hadlr a5 J tetapiVn p , p . c n -in+ o Peraturan âtia uj-u - .k ™ p ^ 65 nengartik^ -tag£-

suatu statu kestapulan da,imaka ps. 88 ajat 3 ^ ^ S e n g a t a k a n : djuga-padanja ' oleh kurang dasjato pemtmgutanS adlx asar W 3 a djun -—r i sepai’O angâut baL j-~ XJ-°' * -

- ICO -

l a h ' s u a r a raem punjai k e l e b ih a n . mutlak- - dari s e p a r o

anggauta2_ aaa. - . ■ • •Alasazmia.pyingkih, bahwa dalam hal ini djuga apa -bila qvLoraiz jang uomberikan usul itu tentu akan diterina atau di. , Lak» .

Apabila keraud ant er nj at a . dari „s.uatu pemungutan..suara bahws. quorum.-itu . tidak: tertjapai a- tau. pemungutan suar-ra sendiri tidak sjah maka sidang d^i^adjUtkan fsfip's'-tl 'biasa.. ..

Pem ungutan s u a r a m e n g e n a i s e s u a t u h a l t e r - ,

d j a d i d e n g a n m em b erikan s u a r a .

2 . d u d u k d an b e r d i r i •— p s . S 9 »

3 . a k l a m a s i .

S ja r a t bahw a s u a r a t e r b a n j a k r n u t la k i t u j g .

m enentukan b a r u a k a n m em p u nja i a r t i a p a b i l a o r a n g

aap at m em oerikan ^ u a r a p ro j c o n t r a a t a u 'b i a n c o .

Pacta pem ungutan s u a r a p e r oraiog . ( h o o f u e l i j —

ke ster.oxning) t i a p 2 o rang ja.rg d i s e b u t n a ju a n ja me

—J3gat8ica.il pro a t a u c o n t r a . .

M engenai pemu- gut an d e n g a n d u d u k d a n b e r d i —

r i d ix e n t u k a n bahw.. raexeka t i n g g a l d u d u k d i a n g -

gap t i a a k member ike. n. s u a r a n j a (p s . ' 8 3 a j a t 5 Pe-

jjjii-x*, dalam sv a tu sidarig s u a r a sam a b e r a t ,

maka peiuungutan sut ra d i u i a n g i l a g i d a l a m s i d a n g /

iUi. s u a r a sama b e r e t l a g i m aka u s u l i t u d i a n g g a p ”

ditoiaiCr (LTn d an g 2 D a s a r p s . 75 a j a t 3? .P e r a t u r a n T a t a t e r t i b p s . 9 0 a ja t 2 ) .

U n d an g 2 D a s a r (p s . 7 5 a j a t 4 ) m e n e n t u k a n ,p e

—ciungutan^ s u a r a t e n t a n g o ran g d i l a k u k a n d g . r a h a —

d a n t e r t u l i s . ^ b e r i k u t n j a . D j i k a d a l a m s i d a n g

i * '(\{

Apabila suara itu sama berat, maka keputusan diambil dengan .undian. Karena disiiii' issr&eziai1. .’ pemilihan dua orang tjalon atau lebih diperlukahj su -atu per aturan jang tsliti agar dapat meme'mxki' s jarat Lndang2 Dasar, bahwa' keputusan2- harus' diau- bil dengan djumlali ts banjak mutlak suara 3 ang di -keluarkan. Ini kita a&pati dalani s. 91 30 ps.lC- 15 peraturan- lata tertib. 7 .

\ . •. .. • • f

.. • lasal 72 ajat 2 ;T7ndang2 Dae-ar nelarnng ang- gauta2 parlenen untuk me'iigel'tiarkan suaranja me- n g e h a l dirin ja sendiri. Akibat2 hukum menge - nai pelanggaran dari• larangan ini tidak. diatur..

Kenurut ps. 66 Undang2 Dasar rapat2- D.P.E. (plenum) terbuka untuk nmum ketjuali djika- -ket.ua menimbang perlu pintu ditutup atau pun sekurang2 - 11 ja 10 anggauta menuntut lial itu. Dalam -sidar. ; ter tut up dibit jar akan tentang usul2, ini-. Djuga dadaism rapat rahasia diambil keputusan inerigenai i- ni. Apabila a jrat untuk merahasiakan tidak dit ja- but oleb Parleuien. maka tiap2..oi'ans -ga angg aut a Parlemen, me nt eri2, pegawai 2 3 g* a - beritahu tent ang' apa jang dibit jar akan, waa 31 me”' rahaeiakannja. Undang2 Dasar ps* 74»

- Djika Un<iang2 itu berasal dari anggauta perseorangan (Peraturan Tata 'Tertib ps. 92, 95) ataudari parlemen sebagai suatu kebulatan 3arab e k e r d j a p a d a umuronja. sania, d engan t j at at an bahwa

p e r a n t ja n g m engam bil oper peranan d a r i m enteri

( p s . 95 a j a t 2 , p s .: 9 7 ) .: B e r ta lia n dengan p s . t ,-

U . U . D . b a g i S a j a d je la s la h * bahwa pem erintah da

p at ik u t s e r t a mernbit jar akan rant j angan jang ue-

m ik iaii . j_ r a n t js n ^ a n

- 102 -

T a p i karena anggauta jan g m e n d ja d i m e n t e r i i t u

bukan anggauta parlem en ( a c t i e f ) m aka m e r e k a t i

dak dapat m engadakan amanderaen, t a p i x e n t u boleh.

memberik&n saranr.. 8 ) . '

Parleiuen da at d ju g a rnem bitjarakan p e r s o a l- '

an2 l a i n s e la in e a r ip a d a r a n t ja n g a n U n d a n g 2 . H a l

in i d ilakukan dergan n o s i a t a u r e s o l u s i . ( P e r a -

turan Tata te rtit p s . 1 2 6 , 1 2 7 ) .

Perbedaan a n ta ra tsiedua lial i n i t i d a k d i d j e l a s -

kan , S a ja eepahan; d e n g a n k e t u a P a r le m e n , b'ahwa r e

-solusi -adalah. k e p u tu sa n u ntu k m c la k u k a n t in d a k -

an te rte n tu (m is a ln ja m engirim kan p a n i t y a p en je -

l id i k ) sedangkan m osi a d a la h s u a t u p e r n j a t a a n u n

-tuk orang l a i n , terutans. unt.uk p o m e rin t ah.3 d j a d i

mengandung suatu permoiionan a t a u s u a t u perfciinb - .

bangan (o o r d e e l^ . B arang t e n t u s u a t u c o l l e g e i t u

h a n ja dapat men-lai p e r n ja t a a n ja n g ss-belum nja

telah. dirurraskan. lebih . dahAilv). „ \iar\XS

pengusuX2 s<a4\X%1)2iij8, lim a orang a n a g a u t a , dan. ke

-u»X\Q,ian d ib it ja r akan dalam s i d a n g ,

T jatatan ’ : 1„ Pr a n t is i n i h a n j a p e n t i n g u n t u k

urjit2an note, or sura.t2 p a r l e m e n .

Siiang- pertam a d ia n g g a p b e r l a n g -•

song d a r i 17 A g u s t u s 1 3 5 0 saxnpai

31 Desember 1 3 5 1 .

2 . Methode jan g e e k a r a n g d i i k u t i b sh

-wa 6 a f d e l i n g s v e r s l a g e n , t i d a k

t e r t ja k u p o leh p a n i t y a p e l a p o r da

-lam suatu a f d e l i n g s v e r s l a g , ada-

la h kurang -baik. '' ,

3. Suatu. lowongan itu dapat dilsi apabila. anggauta jang bersangkutaii' itu dapat diterima (Undang2 peiallihan Uinum■ ps. 104

4.; Keputusan Parlemen no. 24 X 1952.Li- hat ichtisar parleiaen 1952 - r166 hal. 921.

5- Amandemen harus tetap didalsjt: ling -kungan rantjangan ..Undang2 jang diusul -kan. Apabila tidak itu akan'merupa - kan inisiatief per-undang2an jg. ter- sembunji. Peraturan Tata tertib dalam seal ini tidak'mengatakan apa2. Dalam praktek soa£L ini beltun menimbullcan ke -su.lltan.

6. Sebelum itu diadakan pemuuigzi-frsLii si3ar,i tentang aniandeinen. (ps. 120, Peraturan Tata tertib).

7. Ketjuali djika kita tidak mengingat kaliinat terachir ps =, 75 ajat 4 Undang -Ujndang Dasar.

8. Ichtisar parlemen 1950 hal. 623.

- 103 - "

64. Kedudukan ajabatan. . 'Sesuai dengan ps. 46 Undang2 Dasar pasal 6ft

menentukan bahwa Par.Jlsmen djuga berkedudukan di- Djakarta.

- 104 -

b. Penundjukan anggauta Paxlemen.65. Ketehtuan Undang2 Dasar.Anggauta2 Dewan Pervrakilan - demikian pasal

57 Undang2 Dasar - dipilih dalam suatu perni-lili- an uiaum oleh vrarga negara Indonesia gang memenuhi s,jarat2 dan menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang2. Dalam pasal ini Undang Dasar rae- njeralikan semua kepada Undang2 ketjuali satu a- sas penting jakni parlemen akan disusun berdasar -kan pemilihan uraum dun hal itu akan terdjadi da -lam suatu pemilihan umum^diper 1 ukan untuk ssmua korsi parlemen. C amber an apakah jang dapat kita oaiangkan pada penjusunan parlemen jang pertama dan selandjutnja apabila parlemen itu setjara pe -riodik diganti lihat j;s. 59 U.U.D. Dan bahwasa- n j a p6mil±lian suiter >Taktu itu 3kan dilarang oleh suatu .ketentuan Undang2 adalaia satu li&l v»akdapat- niteri §W Djta ckslkian- raaka Undang Dasar VDU tjara sanar2 meiaperbolehkaii suatu evenr© ~ dighaidssteisel-., Buksjilah stelsel jang deiLiiki- an membolehkan pongisian lowongan. antar wsktu, tapi iiritui: itu tidak dipei-lukan pemilihan antar vakva. D&I&iu pbxu, itu ps. 35 - memberi gambaran jang lebili lengk^p lagi. [_ o.P. 1 ,

Pemilihan h^.rus diadakan berkala., hak p ilih haras bersifat ujlujg dan berkesamaan, pemungutan saara haras' set iera rahasia atau menurut tjara-2

-lain jang mendjoLiin kebebasan me nge luar kan suara.

Kemudian tem jata dari pasal 23 ajat 1 Un-

dang2 D a s a r , b ahw a h a n ja ’warga negara sad ja ■ .jang.'.

b e rh a k t u r u t s e r t a dalam peiLerintahan dalam. p&-’-

r a n t a r a a n w a k i l 2 n j a jang ,..d ip iliii .dsi^an bebas-.rae- .

nnurut t j a r a ja n g d it e n t u k a n o lsh Undangi!,:dan - pa- ‘

s a l i n i rnenegaskan- s e k a l i l a g i bahvra pem ilihan i-

t u h a r u s d i l a k u k a n d e n g a n b eb a s .

H ak p i l i h jan g b e r s i f a t umum ber.lawan.oii de

ngan hak p i l i h a t t r ib u t ie x . A t t r ib u t ie f kiesreclrt

m em berikan hak u n tu k m em ilih (a c t ie fk ie s r e c h t ) ,

H a n ja p a d a m e re k a , jan g memenuhi s ja rat2 jang di— "

^ ig g a p daj-at m endjam in k e t ja k a p a n untuk mendjalan

-kan f a n e t i e i n i . Hak p i l i h unum iraL -

k a n seorangpun- ket j u a l i orang2 dewasa jang

cnbekwaitm d a n o n w aard ig e n . / . t i a d a

Hale p i l i h jang berkesam aan hist oris bahwa t i a p 2 .p e m ilih h a n ja m engeluarkan satn suara,

d a n m e la r a n g untuk- sismfaerikan suara le b ih banjak

p a d a gjerom bolan p e m il ih te r te n tu .

D a r i s j a r a t persam aan mungkin k it a dapat

li^nd jA.'hA.-rkan b a lw a t ia p 2 'suara i t u mezapunjai pe-

r g a r u h ja n g sam * a t a a h a s i l 2 p em ilih an ,akan te

t a p i h a l i n i u a a k p^nia .h t e r t ja p a i . x

H a k p i l i h u n tu k parlem en d.iatur le b ih lan-

d ju t d a la m U n d a n g 2 t h . 1 9 5 3 n o . 7 .

66. Hak pilih actief.

Pasal 1 Undang2 pemilihan umum member! ' hak pilih jan& actief pada warga negara Indonesia -

(flerigan mengetjualikan orang2 asing2) jang pada tahun dalan raana pentjalonan untuk anggauta Parlemen diadakan telaJi_ "berusia 'i.8 th. atau ■ sudah- kawih. Djadiini merupakan sunggiih.2 hak- pilih u— mum untuk wanits,. dan prija. Ke s ulitan j ang timbal adalah apabi la' tidak-adaburg er li j k e stand jang japat menentukan batas umur.

Pasal 2 Undc'-,ng2 pemilihan uraum menjatakan se -landjutnja siapr.2 'jang ' tak."b0leh mend'jalankan hak pilihnja sep z i jang diatur- oleh ps-„l-~ __ _ Ini. mentjakup 3 golongan-3aitu: '

1* onbekwamen,. " ,2. ’ onwaardigen.. ^3. orang jang tidak irerdaftar dim, daf—

-tar pemilih.OnbekvaEen adalah rijata2 mereka jang ter— ganggu ingatannja, Karena orang2 ini djuga terdaf

-tar dalam daftar pemilih ms.ka adalah panitya pe- mar litan BU&Pcllcili. jang harus - menentukan mereka i—ta bskwaaia atau tidesk', -.

.. . . -

Omraardig a>':dleh merteka, .j a n g d e n g a n p 'r t u s a n

pengadilan jang ■ ak .dapat- dir 6h<?>h lagi*- se-dang d a —

lam keadaan dipe\<jat dari^halcirp i l i h (K iT T .E L I ; ps .

3 5 ) 5 d juga meroks iah^'kaa'^eha-Iteputusan p e n g a d i l

an riang tak dapav d iu b a h j.'agi' a 3 d an g iaen.dj0.l a n i

hukuman pendjara atau k u r^h g an , term asuk d id a la m —

n ja kurm igan pev?ggahti,--.Eep"ut-u&^2 ja n g d e m ik ia n

I n i d it ja t a t dalam rdattax; ^ n 0 i h • (p s . -4 ) •

D ia ta s d a la n no . 39 t e la h d itu n d ju lc k a n b ah w a

- 107 -

pembuat Undang2 disini- mengkin lupa terhadat) hukuman tutupan. . p

i^ndaftaran pondcki uen: : - itu hanja-lah me r up akan satu alat untuk mendjamin lantjar - nja pemilihan dan untuk men iindarkan- penjalah gj- -naan (a.i. inengeluarkan JLehih dari satu suara) Djika tiap orar i/fcu-berusaha bahvra' namanja itu tertjantum dalam daftar pemilih - tidak hanja for -mecl tapi djuga dalam prakfcek - maka' s jar at un_

,jtuk mepdaftarkan diri itu tidak akan mengurangi sifat umum dari hak pilih. , .

6 7 . P r o c e d u r e p e m ilih a n - Daerah2 pemilihn™— < - ITUntuk pemilihan anggauta parlemen Undang2 r. —miliiian nrnnm .membagi Indonesia dalan 16 .1.. Djawa Timur - "meliputi - provincie *.Djatini.2. Djawa Tengah " " ,3. Djawa Barat3... D ^a w a B a r a t - neliputi--praviiicie D.jabar,

. 4 < D j a k a r t a R a y a m e l ip u t i Kotapradja;;J)jakar-. - . * * * ’ -r * .*. 0 cif • •

5-..' Bmpatera* -Selatan iseliputi provincie* ‘Sunr - tei*a .Selatan* ; ' ; „ * 1

6. Sumatera Tengah meliputi provincie Sumate-ra Tengah. . .

7 . Sumatera Otar a meliputi provincie Sumatera Utara.

8. Kalimantan Barat -meliputi Karesidenan Ka-:, liraantan.Barat .

9» Kalirnarytah S elatan meliputi Karesidenan |Kalimantan. Selatan. j

10. Kalimantan Timur meliputi Karesidenan Ka- |: limantan- Timur •'

: ' . . r

11. Sulawesi Utara dan Tengah meliputi dae ~ ;rah2 S.angihe, Tolaud, Minahasa, Sulawesi Utara,.Donggala dan Poso.

12. Sulawewi E slat an dan Tenggara meliputidaerah luwu Mandar, Pare2, Mak as ar, B one} Bonthain dan Sulawesi tenggara demikian pula Kotapradja Makasar'. .

.113. Maluku meliputi provincie Maluku.I5.S£unda Ketjil Timur - meliputi Karesidenan

Timor dahulu dan pulau sekitarnja.15• Sunda Ketjil Barat - meliputi daerah Bali

Lombok dahulu. .. . ’16. Irian 3arst -.meliputi Irian Barat.Panitya pemilihan Indonesia menentukan menu-

rut perimbangan antara dj umlah penduduk warga ne- / gara dan dj umlah kursi untuk tiap2 daerah. Unsur . teritoir ini dalampprocedure sampai seberapa dja -uh, bahwa keaneka.warnaan rakjat Indonesia akan nampak dalam parlemen.

Dengan adanja sjarat keseimbangan hendak di-

- 109 -

tjapai bahwa nilai tiap2 suara seorang dalam tiap daerah pemilihan tidak akan berbeda. 1). Akan ternjata kemudian bahwa keseimbangan ini tidak pcmah dt~r±japai dengan sempurna. Akan ternjat; pula kemu iian bahwa dengan adanja pengisian sis a .arrsi psr^edaan antara daerah. pemilihan akan le~ :ijap*

Apabila panitya pemilihan Indonesia jnembagi ijumlah psnduduk warga ricgara tiap daerah pern Ilian aengan angka, 300*000 orang (lihat no. 61),un- ;uk ,r.::nenbukan djumlah kursi per daerah (Undang-2 iemilihan umuin ps. 33 jo 32 ajat 2), maka pembag-'. -an itu pads, umuinnja"'.tbeuabsrikan suatu deret tj&m- puraru Der.ga,n denD.ki.an'inaka djumlah seluruhnja da -lam 16 daerah pomilihan itu (kalau uihitung de- _ mikian) akan berkuxang dari djami^h dihi -•'Sung menurut t j a r a jang dibit jar akan da am no.Djadi ada. keiriungkinan beberapa kursi -kan kepada daerah tertentu Akan ter pi _-aene ntukan bahwa tiap 2 daerah tidaK a an ~ ^leh kurang dai‘i 3 kux-si. Mungkin kareiia, K.tc>e ini djumlah kursi jang' belum dioeriKan akan m nu--' Oil .

Apa selandjutnja jang akan dilakvikan,TJndang2 ■aengatakan, bahwa sisa akan' dmagi menurut per- :.mbangan djumlah penduduk warga negara a.ntara da- orah pemilihan, jang tidak setjara kunstmatig raen ■•dapat tiga, kursi. Teranglah jang dimsksudkan Un-■ lang2, bahwa hanja dengan djalan ini sadja daerahd pemilihan itu memperoleh satu kursi lagi jang menurut keseimbangan ini dapat menuntut sepenuhnja .

- 110 -

Dari sisa2 kursi jang masih ada akan diberikan ke— pada tiap daerah pemilihan jang ter ketjil, ketjua— li kepada daerah jang setjara kunstmatig telah. mem -peroleh tiga kursi.

66. Proceaura pemilihan. Saftar -pemilili.Pendaftarsn para, pemilih. dilakukan per desa o

-leh panitya2 pemilihan untuk tiap2 desa -(ataukesatuan24 . jang oleh menteri dalam. neger±

dipersamakan dengan desa.Vmtufc mendjalankan un— dang2 ini - ps. 5).Z ol0 ajiitya p.siui7 ifcan dosePanitya iiii terdiri dari kepala desa dah se—

kurang.kurangnja dua anggauta, jang diangkat oleh. Tjaiuat atas na&a rrsnteri dalam .negori. 1) H-ps.24) • Daztar semehtara boleh diperlihatkan kepada uEom. Tiap2 orang'5, pat 'mengadjukan usal2 perubahan pada panitya pendaftaran. Terhadap keputusan panitya pa -iiitya pendaftaran dapat. dimintakan perubahan2 pa -da panitya perungatan suara., ICopu.tusan2 panitya p6Eian u.u SlViJ fl ini mengikat.Panitya pemunguoan suara isi djugalah jang menentu. -tukan sebjara difinitief daftar pemilih ?ps®10)« Setslah itu mai i-h dapat diadakan paru.baJiB.n2, dalani waktu 30 hari i abelum hari parmulaan pent j sic nan (ps.12). Seorai s pemilih hanja dapat didaf tor kan eatu kali dala?r daftar pemilin dan. ia haiija"- boleb. mer&aluarkan suaranja diiaatia ia beftecipat tinggal ' (p3 • 5) ♦. y • . „ .

Pemiliii2 ang ada diluar negeri (djadi djuga kalau tempat tinggal mereka jang sebenamja di Indonesia 2). pendaftarannj a dilakukan pada Kant or

- 112 -

lih itu mengadakan groepsvorming, adalah aturan bahwa seseorang itu hanja boleh inenge luar kan suara pada tjalon2 jang telah ditjalonkai'u. Seorang pemi lih Diasa-ija tidalc 't-jaanpur ta-. ngan dalam pentjaLonan itu, Stelsel ini dengan demikian meiaberik in kekuasaan besar pada. organi- sasi2 jang dipertolehkan mengadj ukan t ip.lon2.

i pertama-taraa adalah partai2 polxtikc Tetapi U idang2 memberi kebebasan kepa- aa para pamilih u.ituk mengadakan groepsvorrning. yndang2 .•Idak men.; abut2 parrtai politik. Dua rat-

P02233-! 1 dapat me nr j alonke n bersama saraa. se- ^ a ?51 ; GriS-~'v' pjshy. apabila mereka mcjitia- ,l3Dih * * * ««»<«<»** < **» * ls » 2 tjalo'n seanaûcn a narus dikenukakan cle-h r30-dikit2nja 25 orang pamilih lagi (ps> 38)

j Apabila kita me mbandingkaia s j n ^ J z a . 2 ini de—tor-o un,7a sx-sIstI im -ivî kan gzmivnjEn? e -;lda dafat menghindar -

laii n e n a ^ j ^ âktijk te--lah supra2'i'in" • i aapat memb&tasi djuxa£ £ j*?S dikelaarkan,daakan mengura££\ ' akan tetaPi toch tidakmilih. ’ " a san para pemilih untuk me-

an Ijalon P«©seorang-aP2 daftar 43 ajat 1). Ti-para pemilih jang tidak^ + ^ âmbax untuklis# dapat membatja dan menu-

- Ill -

Perwakilan Republik Indonesia manumit peraturan2 jang ditetapkan oleh peraturan (ps.'_ 6). .'‘Saja" tundjukkan sekali lagi bahwa untuk hak pilih actief sjarat penduduk bukan merupakan suatu sjarat.T jat at an : 1. Jang dimaksud "atas nama Menteri’',

bahwa menteri itu memberikan Inst'ulv-• -si dalam hal tsb.

i

2. Lihat ps. 6 (jang berada) - pa. : 6 ajat 2.Lain halnja dengan ps.' 45 ajat ..1 sub a. tempat tinggal..

Kenurut tlndang2 Dasar aeor&ns' a.r^rcs.utn ~Da^_ lemen mewakili 300.000 djiwa, dan kalau inx tung &et jara •. leas sir mungkin seorang an gairsa parlemen itu dipilih _oleh 150.ribu pemilih 5VW^\ inengeluarkan suara untuknja.Djadi teranglah bahwa peMlihan Itu baru akan t3- rarti djika peir.±lih2 itu menundjukkan scdikit 1 v- njak kesepakatan. Pemilih jang terlalu individi-

- ..l Lstie- ■ tidak bcrarti s&ma sekali. Pul anUndang2 tap! Kenjataanlah jang mengharu ltaii t la mengadakan pembentukan golongan=> Kalau tiada ■ e;- 6rangpun jang dapat mengumpulkan untuk dirinja 1® —£ih dari. 1000 orang, maka pemilihan jang aengiia -ruskan aeseorang me-wakili 150.000 pemilih, -I; \n t idak b or art i, dan" pari enon j ang de iiikian . t id ilc mempunjai arti perwakilan. . *

Bjalan pertaraa jang menghar uskan para pens-

- 113 -

T ia p 2 d a f t a r h a n ja berlaku. matuk daerah peiai-

l i h a n t e r t e n t u . Seorang t ja lo n h an ja .d ap at tertijan

— turn d a lam s a t u d a f t a r . 'A k a n tetap i t idak dilar-ng

'•untuk j-ient.jalonkan d i r i d ip elb ag ai daerah peuiH :-h~

an (p s . 36 a ja t 3). Dalasi d a ftar boleh diadj-uuc .n

t ja lo n ;* ja n g l e b i h b a n ja k d a r ip $4 a kursi jang i-

s a d i a k a n akan t e t a p i ’tak . boleh le b ih d a r i dua i:a-

l i n j a d a n t i d a k b o le h le b ih d a ri 2 0 , d iatas ' dj.m-

l a h k u r s i ja n g d is e d ia k a n (p s . 36 a jat 2 ) .

K e t e n t u a n i n i d iadak an berhubung dengan pe-

n g i s i a n low ongan jan g akan datang ,

^u rat .2 pent ja lo n a n i t u d ip e r ik s a oleh panl -

t y a p e m il ih a n t e n ta n g s ja h a tau t id a k n ja . Pengadu-

an t e r h a d a p k e p u tu sa n p a n ity a t a d i d id jalan kan ke

p a d a p a n it y a pem ilihan ' In d o n e s ia ■ (p s . 5 4 ) . , Panitya

p e m ilil .a n d a e r a h raenjusun d a fta r t ja lo n senent r?„,

t e r h a d a p m ana icita dapat rrsngp.djukan keberatan2 ke

-pa,da p a n it y a p e m ilih a n Indonesia..

Pan .it y a p usat i n i m^n^titukan daft®21 tjalon se

- t ja r a d i f i n i t i e f ( p s . 61)-.D a f t a r t j a l o n i t u ta k laifl merupakan kumpulan d£ f-

t a r t j a l o n p erse o ran g a n dsn. d a fta r tjal.on kuaGju. in

dan peroberian nomor d ila k u k a n set jar a vmiian vp 3;t

61 a j a t 1). •

70 Pro oedure ■TJQti&lihas. Psc:ungu van Suara.

Pemungutan suara mengenai para tjalon diada - kan ditempat2 psmberian suara (sxemdistrieten) jg.

- 114 -

d jumbuh dengan ket jar "atari._ • : • Dalam suatu stemdistrict dapat diadakan bebe—rapa stencureau (T.P.S. t empat penungut an suara penjusun) ps.o? ajat 4).

Tiap pen 11 ih ditempat poraungu.tan suara meneri -na surat suara pada hari pemilihan.

Dalam surr b suara itu terdapat nomor , dan tan— da gaobar tiap tjalon perseorangan dan tjalon kum—

..■ pulan. ■ 'Pemilih p'ergi > eruangan jang tertutup dimana

ia. mengeluarkan suar&nje, setjara rahasia dengan me -nus.uk tanda gambar. dari pilihannja. Ia dapat dju— ga raemb'erikan suaranja pada tjalon tertentu dar-i daftar kumpul©n dongan menulis nonor daftar itu dan naaia tjalon pada -surat auaran-ja- (ps. 67). Da~ lam nolakukax: Zal ini ssnua seorang penilih talc boleh di bantu.

Peaoerian suara' untuk orang jang disukai da— Ian satu groep (voorksuretoni) hanja mungkin bagi nereka jang da;; at me null.?..Voorkeursten ii i pertama-tar?a berlaku bago. daftar untuk mana sua> a itu dikeluarfen. ^

I-iungkan ?- akali bahwa pada pentjalonan d daf— tar2 tertentu t ari suatu daerah pemilihan dapat ig&hungkan sa" u sama lain<> Suara seorang pemilih

. jang dikeluarkan untuk suatu daftar gabungan berlaku pert ana 2 bagi groep j ahg bergaburig itu.

xjara jang demix-rian itu memunglcinlcaii bahwa su —ata par u&i dalam satu daerah pemilihan dapat ikut

serta dalam campagne dengan pelbagai daftar dais txap2 daf-car mana tertjantum nama2 tjalon ianc -Palair dalam suatu.. daerah, tanpa daerah itu ak-~r> melemahkan djuniah kekuatan suara seluriihnja.

tiap2 dartar.Porhitungan ini oolcii disaksikan urnurn.

71 * Pr o cedure perrri lihan. Pe net a/panbasil.

--iasii p G EiLUlLlL'SL'dtL ‘SiiaL-r-'si. (rp pS.) dilaporkan kepada pc&ivra

Panitya a mi lihan daerah in-*- we uang untaj£ -merintahkan mengadakan pemungut an suara. se £&!:>. legi apabila. ternjata terdapat • ko?jurangan >'>3. 81) . Kemudian panitya pemilihan d&eran melakuk? a penundjukan kursi2.

. Untuk itu panitya x.-erj±lin6& menentukan pc.n- bagi . pemilihan (kiesquotien - penj.> jaxtu bi: a- ngan liasil bagi jan£ diperoleh dari djuniah surra jang diberikan dengan d3.umlah kursi-jang disediakan (pasal 82). -I)j umlah' suara jang dikeluarkan u n t u k .tiap2 daftar se.kerang dibagi dengan kiesquotien. Djumlah kursi jang didapat oleh. suatu daftar adalah sama dengan dj umlah bilangan bulat dari hasil bagi jang di-

- 116 -

peroleh dari /pembagian djumlah suara jang didapat oleh. daftar itu dengan bilangan pembagi pemilihan.

Alcan-tetapi suatu-daftar itu tidaklah ak&h mempercleh' lel.V>, banjak kursi daripada djuunlali' tjalon jang drvst but dalam daftar, Ini terutam^ penting .sekali "hagi daftar perse or sngan, " Apabila sesudah itu 1 ursi2 jang disediakan belum ter' — bagiy dengan t jrra jang sama akan diberikan i:epada groep2 jang Baling bergabung itu, jang ga.bungan sisa suaranjr. lebih besar dari kiesquotien.Ke- pada daftar gabungan mana kursi itu diberikan ditent ulcan cl eh persetudjuan jang barsangkutan.

Terhadap keputusan panitya pemilihan daerah dapat diadakan pengaduan■pada panitya psiailihan Indonesia (pasal 88) „Panitya ini di^ugaskan irula untuk membagi sisa kursi. Ssbab, sisa suara dalnm tiap?- pemi--l^nan y OP 'irri-sane oaelobihi satu atau bebe-T&X& Aicsouotisr. dasrah,' dan karena c©demikian ba -njak djuga kur i jang be luar terbagic.

Panitya per ilihan mend jumlali sexaua sisa .suara dari semua c aerali penilihan (dengan .pen&'Gt3u- alian dari daft; r2 jang telah memperoleh kursi se —'ban j £ik ojalon) demikian djuga djumlah kursi' ja_-g be luii ter bagi.Kemudian panitjr ini menentukan kies quo tien untuk seluruh Indonesia dengan djalan membagi kedua bilangan tadi - jang satu dibagi .oleh jang lain, (pasal 89),Djuga disini harus diperhatikan bahwa pada pentjalonan /nungkin djuga untuk menggabungkan daftar

dipe.lbagai daerah pemilihan. satu sarna I£±n> 'kepada daftar perseorangan hal itu tak diperbblehkan. (pasal 37 ajat 2) . Daftar gabungan dalam 'pembagian sisa kursi berlaku sebagai satu kssatuan.

Kiesquotien untuk seluruh Indonesia sekarang mendjadi pembagi suara s.isa dari tiap2. daftar.

Suatu daftar mandapat kursi sisa sedjimiLvua bilangan bulat dari hasil bagi jang diperoleh dari. pembagi an djumlah sisa suaranja dengan bilangr- an pembagi pemilihan. •

’ j ■Kursi sisa jang masih belum terbagi dibagi.'- kan kursi deni kursi kepada daftar2 jang setelah pembagian tsb.: msnimdjukkah'sisa suara-'terbanjak (ps. 90). ' 'Demikian djuga kepada daftar ga,bungan dibexdkan kursi demi kursi kepada daftar jang termasuk *;a- bungaii itu, jang menundjokkan sisa suara terba - njak.

Tjara pemberian sisa kursi jang denikian itu. diperguiiakan agar kita dapat mendjaga djangan ram —pai ba.njak suara jang akan hilango I jara demi* i- an itu akan besar* sekali artinjas karena part; i2 utama sesungguhnja merupaksaa pattai nasional,'h: ng —ga gabungan daftar mereka itu sangat berarti.

Sesudah kuxvsi2 itu terbagi aiituk daftar2 i. a- sih harus ditentukan terhadap daftar' kuunpulan,J j a -lon2 manakah jang akan dipilih dari daftar k-'n- pulan tadi. Untuk itu ditentukan kiesquotien "r.f- tar, jakni djumlah suara jang diberikan kepada daftar itu dibagi dengan djumlah kursi jang diberikan. Jang dipilih pertama2 adalah tjalon2 jang

- 118 -

mempunjai suara aaroa atau lebib banjak dari kiesquotien daftar.Suara Jang dibe.vikan kepada'1 daftar dianggap diberi —kan. kepada t.ialon pertaraa dari daftar itu. Kursi sisa diberikan .xepada tjalon jang memperoleb suara eekuraiig2nja lebib 'dari separob kiesquotien daftar kemudian kepada tjalon lainnja menurut uxutan da— 1 am d.aftar - (ps.. 95).

Panitya pemilihan Indonesia- kemudian menjustm kembali semua tdaftar tjalon dalam urutan jang sedemikian. Ini bcrhubungan dengan pengisian lowong— an dalam waktu jang akan datrang (ps.- 97).

Panitya pemilihan member it abukan kepada tja - lcn2 tentang terpilibnja. Mereka dalam- >0 bari barus member it abukan kepada Panitya babwa mereka me— nerima pemilihan itu, dan panitia liarus meneg&s - kan bahwa pan±u>ya telah menerima pernjataan mereka (ps. 100).

72 > Pro .edure psr.-ii.iihan. Lowongan«Apabila seorang tjail.on itu tidak menerima pe— netapan u.erpili. , atau seorang aiigguta kemudian

jrebilangan kurs n.ja maka lowongan itu baru.s cliisi.Djika seori ng anggai>.ta terpilib dari ftar

pezsQQT&ngCui, nr ka ?-.a ba?. us digarrfci oleb sseorang tjalon daerah pomil j hann j a ir.ng memperolsb su-ara terbanjak iantara r ereka jang tak terpilib. JJjika seorang arggauta terpilih. dari daftar kumpulan maka ia diganti oleh seseorang jang menurut

“ 119 -

urutan sebagai tsb.dalam ps. 97 tempatnja ’ paling atas diantara tjalon2 jang belum terp4.1ih ’ aalam daftar itu (ps. 102, 103)..Beberapa peristiwa chusus 'dan‘ djatang terd ia- di, jang belum diatur oleh Undang2‘ tidak' akan ii_

bitaarakan.

73. Pengangkatan anggauta Parlemen.Panitya" pemilihan' pusat member! tahukan kepa

da pemerintah. anggauta terpilih manakah. jang tormasuk golongan minoriteit, sesuai dengan ps.5S a- 3at 1 Undang2 Dasar - )(ps..99 Unaahg2 pemilihan umum) .

Pemerintah kemudian mengadakan pengangkata>:2 1 © sp T4§iii_pprii©jtikaii keinginaii2 golcn ?an

jang bersangkutan. Hal2 ^itu diatur dengan peraturan pemeri KtrJi f~: pemilihan umum ps. 136).

74 - Penundjukan a n ^a u ta Parlemen 195;'.

Semua jang telah dibits axakan- 'dalgun nd. 6[~72 belum didjalankan- Pemilihan umum jang peitar. a aecuai dengan Undang2 Daaar dan Undang2 pemili„r,n Umum belum dilaksanakan. Parlemen jang sekaran disusun berdasarkan ketentuan pemalihan dalam p&. 77 Undang2 Dasar. Parlemen pertama negara kesatu-

- 120 -an terdiri dari anggaurba2 D .P .R . dari Senat R .I .S anggauta Badan Pekerdja X .N .I .P . dan anggauta Pe- wan Perti^angan Agung Rep. Indonesia th.1945-

Badan in_ akan bubar segera parlemen basil pemilihan dilantik. (Undang2 Dasar ps.77 Undang2 pemilihan umum 137).Jang dimaksudkau ini ialah pembukaan sidang perta— na D.P.R. baru i.ni.

Sampai eekarang "tak ada kemungkinan mengisi kursi2 jang mendjadi kosong.. Benar D .P .R . mengenai hal ini telah mongambil Undang2 in is ia tif , akan te— tapi belum dimuat dalan ;lembaran Negara dan Un- dang2 itu bertentangan dengan Undang2 Dasar. ,

75.- Sjarat2 D.iabatan.

Jang^boleh mendjadi anggauta D .P .R . menurut ps60 lTndan?~2 Dasai*, hanja waargg.negara jang te3ah. be-ru.sa.a^25 tirlvxii,, lidat dipcrkenanlcan pula mereka

oidak diperbol&hkrx serta dalasi nen£tislr,ttkaaX&f atauPvn a-3rc?ra jang haknja untuk dipilibtelah dit j abut.

Kengenaa. hr 1 ini 3.iha,t no, 39, ketjuali dalam dua hal, jaitu : .

Pertaxna, — ps. 36 a.^at 4 Und.a.ng2 Pemilihan U— mm menetapkan bahwa jang boleh ditjalonkan hanja tjalon2jang ir^mennhi sjerat2 untuk mendjadi anggauta Parlemen. Ini berarti bahwa d isini bukanlah saat penerimaan - djabatan itu jang menentukan ta -pi pentjalonan.

- 121 -

Dan ini berarti pula bahwa disini ditundjuk suatu autoriteit jang menentukan setjara mengikat av.a,- •kah sjarat2 d jab at an itu telah dipenuhi atau ba- lum. Autoriteit j ang. dimaksud adalah panitya . ia- milihan daerah (ps. 52, 54 Undang2 pemilihan "~J~ mum).

• K e d u a - p s . 45 a ja t 2 U ndang2 P em ilih a n Ujnuici

m e n e n t u k a n bahwa k a l a u se o ra n g tjalon- belum ter -

d a f t a r dalaxa p e m i l i h , m aka i a d id a f t a r wal.aupun

w a k t u j a n g d i t e n t u k a n u n tu k i t u t e l a h lampau'.' '

76. Mulai meuasuki djabatan.Tjalon anggauta Parlemen jang telah membe i-

tahukan kepada panitya pemilihan”pusat tentang me -nerimanja pemilihan itu (lihat no. 71) masih m mraeghadapi rintangan2. Suatu panitya p e n j e i i d j k

ohusus jang diangkat oleh Presiden jang bertug s menentukan penerimaan seorang terpilih sebagai anggauta D.p.R. (Undang2 pemilinail Uiauri ps. 104'.

Panitya pemilihan. pusat menjerahkan- kepaOa Panitya penjelidik dua helai salinan jang. tel h dikirimkan oleimja kepada para terpilih (no.71 ; s 100). Aneh sekali jang- diserahkan kepada panit\ a penjelidik bukan orisinilnja surat pernjataan tja -Ion terpilih. Seorang tjalon bdalam vaktu tertentu harus mengirimkan kepada panitya penjeli .:. i, surat2 • kepert jajaannja jakni 2 surat dari panitya pemilihan pusat, lagi pula surat bukti mengenai u. —eianja dan pennjataan tentang. djabatan jang di-

- 122 -

pangku olehnja c .q . pernjataan kesediaarm ja untuk. melepaskan djabatan jang tak dapat dirangkap dengan" keanggauta an Parlemen p a . 1 0 6 . Undang2 pexni — lihan umum. ". ‘

Apabila ia tidak jnengiriiakan surat2 ini pad.a' wai>-— tun ja, maka kursinja mendjadi kosong lagi (ps. 107) .

Djika kita bandingkan surat2 ini dengan s ja - rat2 djabatan, iL-aka akan ternjata baliwa panitya ps -njelidik itu tidak iempunjai bahan keterangan jg. sempurna, -*■ - ■

Terhadap anggauta jang harus diangkat, peme - rintah harus memberitaiiukan jang analog pada tjalon (dan commissie? Telah dilupakan bahwa pasal 105 dapat berlaku terhadapnja).Bagi mereka berlsicu ps. 106 - 10:7 Undang2 pemilihan uunum (pp.. 100) .

Panitya. jcer.-siitujian ponerimaan dan ipenolcik dji -1:a eeorenL 'tjjblcn itu to.k nomon’aM s jara-u2nj»c

r&X -tu-'-on j tu cLifco'lak 'tipVa, t.er-patri.is. ipeti— CLjadi io-wcng lag! (p-;, 10? )tBagi saja. longan adanja peratuzan Tjncis,ng2 i-

ni maka pasal.2 peraturan 7'aba tertib parlemen ,1 ang mengenai surat Y opartjajaan tidak berlaku .

i^migkin ak£ i diadjtikan t 3guran, La&w a panitya p3njej.id.ik itu t ■.}cli tidak men je l id ik i p&jfi'j 3 .1 id ik an iou sendiri. Penia;wasan pem ilihan i t u 'cetan ■ bsrada pada panitya pemilihan^ ~

Segelum ai^ auta2 jang, diterim a i t u melakukan

ajab&tannja maka ia harus disuiiipah, d ihadapah Presiden atau ketua D .P .R . jang dikuasakan untuk itu

- 123 -

oleh. Presiden - (ps. 63 TJ.U..D.)Djika hal ini tidak dilakukdr., 'caka tidak . «kfln .timbul suatu lowongan.

3a j a berpendapat bahwa seorang anggauta oak boleh disumpah, apabila ia samaai saat itu masih me me gang suatu djabatan jang tidak boleh dirang - kap dengan keanggautaan D.P.R.

77. Kehllangan d.iabatah.

Anggauta Parlemen dipilih untuk masa empat tahun - ps. 59 Undang2 Dasar. Mereka berhenti ber —sama-sama dan segera dajiat dipilih kembali. Pem- berhentian serentak jang demikian dapat djuga tor -djadi karcvia parlemen dibubarkan' oleh Preside- , Undang2 tidak menjebut ■ tenggal jang p&stitentang bila iarakoii pazcleiaon j a.r?£- ha*** r-lu. harus rongadakaii sidang pertaaa. D?raikiaa dj i —ga daJnjn saat mana sesudah ptmbubaran parley3n lama pr.rlem n baru harus bertfidar»g« Suatu hubvir>£ - an dengan pemasul-an anggaran bo land j a tidak diac ; --kan.

Eertalian dengan jtu tidaklah ter dapat cua*l i komungkinan untuk meicberikan pengurengan atau pt - nambahan waktu 4 tahun kepada parlemen jang baru Anggauta D.P.R. setiap v; aktu dapat meletakkan dj \ -batam.ja (ps. 67).Djuga masa djabatan itu berachir karena keraati i atau pent^abutan oleh hakim (ps. 35 K.U.H.P.,.

Djabatan itu djuga hilang sebagai akibat da-

ri hilangnja salah satu sjarat. djabatan dan harus mempertahankan atau menerima suatu djabatan jang tak boleh dirangkap. dengan keanggautaaan Parle - men (no. 78 Undang2 pemilihan Umum ps. 111).

Suatu -pertanja'an timbul siapakah jang menentukan hal tsb. bila jang beraangkutan dengan tidak setjara sukarela meletakkan djabatannja. len- tang ini Undang2 pemilihan Umum tidak nengatakan apa2 (ps. 103)-

Saja berpendapat bahwa parlemen 'sendiri boleh dan harus menetapkan peristiwa itu, dan bahwa Ketua harus memberitahukan kepada Panitya Pemilihan pusat ’ tent ang timbulnja lowongan itu.Ini djuga dapat mengenai seorang anggauta jang be -lum disumpah. Penggantian sementara anggauta2. Parlemen tidak diperkenankan. Dalam hal onstente- nie lowongan _arue &i.i.ei. Cembali setjara defini -

7S . Incompatibi 1 i .

p p £e*.6l Undang2 Dasar keanggautaan jJ.’v*-, '^^angkap dengan djabatan. presiden, P2£slaen> djaksa agung, anggauta Mahk&mah

anggauta Dewan Pengawas Keuangan.dan presiden bans Sirkulasi.^isamping itu TJndang2 masih menundjukkan be-

berc-pa daabatan jang talc boleh dirangkap lihat ps.. 110 unaang2 pemilihan. Umum. . ^

Untuk djabatan menteri lihat no. 50.

79. G-ad.jih d.labatan.Ps.73 L;ndang2 Dasar mengharuskan adanja ITn- dang2 jang inengatur gadjili ketua parlemen,tund;Jang

—an2 dan bi.aja2 perdjalanan serta pen inaoan jjig- gauta2 Parlemen.Peraturan ini telah di laics anakan dalam Undaiig2 th 53 no. 10. Lembaran jftegara 1953 no. 37.

- ±25 -

C. lugas Parlemen.80. Per-undan^2-an dan anggaran •’ ■

beland.ia.Functie Parlemen dalam organisaf?i2 negara ada dua jaitu :1. Dengan memperhatikan ant j ar2 jang telah di

berikan oleh undang2 Ds.ssr karas menentu. - kan tugas dan tudjuan organisasi negsr*. .

2. Haros mc-lakukan penga’fasan jang terus : .3- nerus terhadap tiara, bekerdja organisas:

• negara terutamsv jang mengenai adminxs' ra -si dibavrah pimpinan pemerintah jang - e- nunaikan .tugas2 itu.

Parlemen melakulr.on functie ini pertama2 kai e- na ikut sortanja dalam per-undang2an dan dua turut menentukan anggaran belandja (XJndang2 Dasar ps..-13) Bukankah Undang2 menugaskan kepada pemerintah. dan alat2nja dengan tugas2 jang harus dilak anakan (no. 51). 1)

- 126 -

Anggaran belandja tidak aadja. mem'berikan ke— pada pemerintah penguasaan terhadap uang jang dibutuhkan untuk aeiaksanakan tugasnja, akan tetapi anggaran beland jr. itu dajat.. dianggap sebagai ren— tjana kerdja :.ana kebiajaksanaan untuk tahun jg. akandattang itu dirent j a:: akan. Se.t jara hist oris anggaran be land la jang dJLke luar kan itu hanja me— rupakan suatu michtiging (peinberian kuasa) pd. pemerintah untuk nenge luar kan waiig untuk tud juan2 jg telah ditentulcan. Anggaran b£landja djuga menentukan batas2 sampai dimana pemerintah. itu boleh me— ngeluarkan uang. Tapi-sekarang anggaran be land j a ± -tu msnbebankan kepada pemerintah suatu ke wad jib an. Kewadjiban bukan untuk mengeluarkan tiap rupiah jg diberikan kepadanja tapi kewadjiban dalam art! bah. -wa rent j ana kerdja jang telah dirent janakan dalam anggaran belandja sedapat mungkin dil&ksanakan.

S.iatatan : 1. Undang2 mamberikan wewenang ke-pada djabatan organisasi ne-- gara jang diperlukaii untuk dapat iriGnjivlenggarakan tugas mereka. Selandjutnja merekr. me— ngatur hubungan2 kemas jarakat- an dari. vrarga ' ne garan j a, Me -ngenai.segi2 Undang2 ini lih - hat no. .84.

81 o Pengawa-san terhadap •pemerintah*Dengan se adja telah disinggung dalam no. 80

tentang pengawa&ah jang terus menerus dari Parle- men terhadap pemerintah. Kita djuga dapat mengata-

kannja permitsjawaratan jang terus inenerus. Paris - men itu teras menerus berhubungan dengan pemeri 2 - tali dan mak-sud contact ini jalah untuk mempenga ?u- hi kebidjaksanaan pemerintah. Pembit jaraan in’5 :e; —djadi pada perdebatan tentang program kabinst, ?a- ru; dan dalam pembahasan anggaran b3landja,tep?u raffia dalam pemandangan urnum, pada pembahasan raftt iang^n and ang 2, pada pembahasan pengeluaran dan oe- nerima-iin negara. (Undang2 Daear ps.- 116 - lihat-no 117). pada pembit jaraan nota2 jEJag atas inisiat lcf pemerintah sendiri atau atas perffiirita&n 'par lemon, mengenai hal2 tertentu pada interpelatie dan uo- si, dalam rapat2 teerdja saksi2, pada pombit araan surat2 permohcnan. '

Pada umumnja telah diterima, sebagai mana ter -n.jata diatas bahwa parlemen tidak sadja boleh mo- nilai terhadap aps jang tez&h ails&uksm oleh jperte- rintah akan. tetapi djuga D.P.R. wenang menu-nta.-bitjaraan lebih . dahulu tosvtcng 3>P 3^6 f i-lakukan oleh ■ pemerintah. Ada beberapa hal 3ang 0- leh Undang2 Dasar atau UnAang2 diiiaruskan ad an 3 persetudjuan lebih dahulu dari D.P.R. untuk su .tu perbuatan jang dilakukan oleh pemerintah (Undan -2 Dasar ps. 118; Mijnwet S. I&99 no. 24; ps.,5a 5 at3)*

Pada umumnja pendapat tentang tugas parle; en itu berkembang atas Dasar dari asas2 jang tertjin- tum dalam TJndang2 Dasar ps. 82, 83 ajat 2; pe~v - rintah. memerintah akan tetapi pemerintah bertajv - gung djawab pad4 parlemen. Sosimgguhnja pembit a- raan pendahuluan jang soring terdjadi

menimbulkan suatu bahaja bahwa perbedaan functie s et 3 sxa 02-gam sat oris antara Morgan peniheri tugas dan pengawasan disatu piliak'T — (parlemen) dan "or —gan jang berusaha memenuhi tugas itu dilain pi- " hak” (pemerintali) akan hilang dan parlemen larnbat laun nenganggap dirinja sebagai peraer intah.

Safipai berapo, djauh pengawasan terhadap pe— nerintaa itu dapat dilakaanakan dengan didjalan —

£l "we-wenang parlemen teriiadap pemerintah akan dibitjarakaji lebih djauh dalam no. 95 - 100.

Disini per-tama-tama akan disinggung tugas chusus jang daiaE hubungan ini diserahkan lcopada sectie2 parlemen.Pasal 29 Peraturan Tata Tertib parlemen nysnugas — kan pada sectie2?

a., menaelo-tiara dan memupuk hubungan dg. peme—rintah dengan mehgadakan rapat ker—dja 33^mi oti.c't’ojiar pikiran 3etjara lisan dengan menteri.

b. memperhatikan dari mengawasi kebidjcOcsana-- an peme .ri.no ah se- erta pelslcsanoannja.

c. mempe2?h -rtikan kesulitan2 jang dialami o- leh pet irintah dalam melaksanakan undang2 dan dD. va perlu turut memet jahk&nnja.

Mengenai. hal jang terachir ini timbul suatu pertanjaan apak ih kita menghormati sungguh2 tugas pemerintah jai g ditentukan oleh undang2 Dasar. Dalam prakteknja adalah sulit untuk menjelidiki karena rapat saksi2 bersifat tertutup.

Suatu pekerd jaa3a jang pent±ng untuk ikut inea -baha.<3 surat 2 permohonan jang datang pada" pprle- men dan biasanj 3. berisi. pengaauan tentang hak2 dan kepentingan jang dilanggar oleh administrasi, terutama diserahkan kepada seetie2. Sectie2 inela- porkan pada, sidang plena dan mengruljukan cone 1m - si2 jang a-. 1. mungkin berisi, bahwa'parlemen :/e- minta kepada pemerintali untuk mengambil tindaksn gun a raemulihkan hak (rechtsherstel) atau; ' msinbe ri ganti kerugian kepada kepentingan jang dirugiksn. (T.L.l'f, no. 63j ps- 29'sub d dan ps. 129 - 131).

82. Surat2 perx/iolionan. .

63* foiCjuete. ' ■Parlemen boleh.' ^t^elidikan -jbaikur-.tuk moraporcloh pandangs.--- (inzzshj}

adaan tsrtcntu deni i'uncti'.- -p-'xnborx '(taakrri ellend e fu nctie) mupui. uiitas i 2-torsJ3 ,&n tont&n^ ho ad as# Jfc&S buruk c.er_i kapaA* i- isge.n J. ugac pei garasannja.. Pasal 70 Undan v_ *r raasboi-.i kan liak untuk ir.engatur hal n.ni lobiii Is. .i- ci;1ut c.cngai undang-2- Undent# ini belum dil&tf&a. .1- kan. . ' • • _

lenti' eactja parlemen, seba itaana halnfc e slogan iap2 vrarga-negara dap at pint a keterangan ae --n enr .1 hal2 jang tertentu. Akan tetapi parlr'tr 3n tidak mcmpunjai hak untuk meinsksa seseorang unt ik memberikan penjaksiannja, untuk membebankan .su*a- pah saksi dan untuk meminta pada seseorang lAele-

ij

- 130 -

pasitan rahasia , dj abat ann j a. Djustru inilah per— bedaan antara enqu'eterecht dan wewenang menda — pat keterangan (droit de s*enc uerir) l).

»

Untuk mendapatkan ket'erangan2 di per* oleh dengan nislalui sectie2nja.Sectie2 ini diberx keterangan oleh orang2 terten— ou jang bersedia menghadap kepadanja (hearing) a— tan- se<3tie2 itu mengirimkan anggauta2nja untuk me —ngadarcan penjoliaikan setempat — Peraturan Tata tertib pe. 29 sub d dan eV "

T.iatatan : 1. Pasal 108 — 116 Peratijran Tata tertib parlemen praktis tak berguna. Parlemen tialam th.l 1952 membentuk panitya chusus untuk merent janakan undang2 enquete.

Vswsnang Parlemen.

S4. Pgr-unc, ang2an peagertian undang2.Ketjuali apa 3ang ditentukan oleh ps.140 — (jang .engenai pe rub ah an undang2 Dasar sendiri) kekuasaan per-undang2an domikiau tv-a*.-.i ps. gg_

U.U.D. dilakukan oleh pemerintali bersama par— men sesuai dengan ketentuan2 selandjutnja.

Ketentuar itu men j atakah bahwa keputusan kekuasaan per—undang2an (wetgever) bernaxaa Un— dang2; dan bagaimna proces t.erdjadinja -(ps.90

- 1 1 -

- 95 dan 100). Selandjutnja terdapat banjpOt pasal dalam unds ag? Dasar jang mengharuskan adanja suatu undang2 untuk mengatursesuatuZperbuatan ‘ tertentu. mis. ps. 115 ajat 4, 118, 1.20iZaturan tertentu-i,p&sal2 27*57,101J atau -

Undang2 Dasar membentangkan le bih land j ut, si -apa wetgever itu, bagaimana ia membentuk und'ang2 dan undang2 Dasar menjebutkan beberapa hal dina- na diperlukan adanja suatu undang2. Akan tetap j karena mengikuti constitutie2 lainnja U.U.D.tidak mengatakan apa sebenarnja undang2 itu, tidak ma- ngatakan apakah. diluar hal2 jang disebut dalam 'J. U.D. mungk±n masih ada undang2 lain, tidal?: mengatakan Bifat hukum apakah jang dimiliki atau dapat dimiliici Undang2’ (jakni sampai berapa djauh .. . Un- dang2 dapat membm'ty/lk&n akibat hukum tertentu 2), djadi tidak rae ngatakan wewenang mannicaii dirii--liki oleh pembentuk undang2.

Sedjauh undang2 Dasar me ngat akan, putusan pembentuk undang2 dinamakan undang2 pembentuk unci ang 2 adalah pemerintah dan parlemen jang beker - - dja saisa, maka undang2 Dasar hanja mertimuskan lj.- atu "pengertian undang2 formed".Akan tetapi undang2 Dasar tidak dapat membiarkci peBtanjaan diatas tak terdjawab tanpa mengakit it -kan terkatung2nj a wewenang organ jang terting gi dan karenaiija seluruh hukum Tatanegara mendj ii tidak tentu. Organ constitusionil jang tertinggi, sebab teranglah. bahwa apa jang telah diputuska.1 oleh pemerintah beraama parlemen, hanja mengik b pemerintah. •

Sesungguhnja Undang2 Dasar m enjatakan dengan

- 132 -

terang bahwa pemerintah haruis melaksanakan undang2 (pe.. 82) dan Halda harus menaetrapkezm ja.

Djawaban terhadap pertanjaan ini hanja dikemu -kakan dalam . ,J-.D* apabila kita manempatkan pada_ataar belakang ustoris jang dimiliki djuga oleh unaangt: Dasar Indonesia. Djavabannja terletak di-

.. dalam pehgertia.i hist oris i3tilah "pembentuk . un- dang2' \ps. 89;, Eal ini diperkuat - oleh. psu 1 ajat Jl j ang ,Dielii a Mai. in : bahwa kedaulat&n Republik - Indonesia dilakukan olen pemerintah bersama-3ama D. P.R.-Ini semua ada habungannja dengan timbulnja .nega— ra modern pada achir abad 18. Ini berarti bahwa. pembentuk undang2 ditugaskan oleh undang2 Dasar un -tuk dalam batas2 tertentu melakukan kedaulatan.ke -kuasaan sepenulin a dan merupakan pembentuk hukum j-ang tertir>gg. ,

. PenbeiitrUk und r ±um hanSa dibatasi, Soek.odar •.:r.dang2 a'-rxtt3ip a-/batag j.tU‘ V3-^ o A l l i Ulizi -oer-

t s n s s r ^ s c -

■ PeaibsntuK ' TmcLa»*e,2 oow,.'. , • , 0,-at -u„-,r. Is V , ucagsnbiu. keo.utue3.o~2^*^0 C .J i.L c ^ L Q I l l t K X 1 "j; : C 2 *T T l r • tr-v >* -> v-» j* r « — -t j ^n • . : • 3c~± artx - A'oruLentut:■onuRUSC DUSaliil A/ . ttpn dimcar Un-1- 1 c3 aravu dap*^ Lisnjeojapik. -

a ^ L' 3r a ■ v raa kaeih seiurah -rak-£Ull:?- -jaafe Lerddaea, Afcanteu px karena p-nbentuk undaiig2 sebaga: suatu or-

^ Q+r !Si id’ kanja dapat mengacibir hc- puxasan, dan tiuak dapat bertindak sen.diri, maka karena xou -kepuausannja pada umumnja memerlukan

- 1

pelaks anaan dan. dengan- demikian meisbawa serta.ke- wadjiban2 untuk kekuasaan Jang disernhi dengan tu

. -gas .pelaksanaan itu. Dengan' denrlkiaa iindang2 dapat. mengadakan djabatan dan dinas2,membe.bankan tu -gas2r,ja . dan mengorgan!seer serta .memberi ins’-ruk -si selahdjutnja. Djadi pembentuk undang2. - bjsr-tin -dak sebagai pentjipta hukum. Sebenarnja kesemua- nja ini adalah undahg2 dalam arti formeal.. SeV ab keicuatan mengikat dari' suatu undangS Sisihi ha: ja merupakan dari perhubungan constitusionil . ■ ohu us antara pembentuk undang2, pemerintah dan adminj s- trasi. Baru. akan berarti djika pembentuk Jjndarg2 dapat ment jiptakan hukum j.ang mengikat setiap .0- rang. la dapat mengordjakannja dalaxa setiap be n- tuk jang tidak dilsafang. oltih midang2. Ia .daj.at membentuk liuki.ua untuk sesp.atu i?eristivva,/hal chii - SU3 (ad hoc) misalnja ia dapat m ngh puskan tang- gokan padjak, memberikan penc-iun, ia mung.'-in Ju- ga moraberikan. icvpii-tus&n werselj giha.o. t?za.usaha (ps. 108 U.U.D.) . Ia tav.u daerali •, dan dangan satu pcrkaia*» orip?.* »*.. mindahkan- hak 2 * iewad j ibannj a. Paf* dapat memb.erikan .kepribadian (r3' LS eiJ;vV't •!’+,. iieid)-. kepada badan tertentu* la. dapa x -u-ji «. kan wov7enswig2 hukum j mg dipsrlokan c en 0.35,0. an2 untuk me laks anakan tugasnja. ±ra semaJ ^ putusan2 cimsus (ad hoc) tapi keputusan b r-oifat umumT la dapat berhadapan _ laagsoixg acn an rakjat, dengan larroagan dan permtah2 umum j. ng dapat diperlakukan untulc hal2' jang akan. a> g.la dapat meiigatur perhubungan kemasoarpaoan ga negaz*anja, dimana ia dapat mentjip a. jang baru atau memindahkan hal2 jang lama (conver

r

- '134 -

versi rechten di Jogjakarta dan Surakarta). Kekuasaan mengikat terhadap rakjat ini lah jg.

tidak timbul dari hubungan hukum chusus (raisalnja pemerintah - acLainistrasi) jang terlS'Sakdalam istilah kekuasaan per-undang2an. Inilah jang dise- but "pengertian undang2 jang .materieel".

Djika dalam ps. 89 Ti.lLD. kepada pemerintah dan parlemen ditugaskan pelaksanaan kekuasaan per -undang2an. maka undang2 Dasar niernberikan kepada organ ini inisiotief bebas untuk ment jiptakan hukum. Per-undang2an tidak terbatas p.ada hal2 jang disebut oleh undang2 Dasar. Pertanjaan jang timbul, apakah.undang2 Dasar hanja kepada pembentuk undang2 sadia memberikan wewenang untuk mentjipta -kan hukum. Dalam hal ini saja tidak memikirkan persoalan algc icne rechtGleer, apaka.li un&ang2 itu merupakan Batu-^nja sumber hukum. Eita tahu bahwa aoa. 3 unisex2 laiijaja dan undan£2 dasar sendiri tidak nelenjapkan suniber2 jang lain itu .

Alcan tetapi apakah ada lain2 competentie un- t/Uk mengadakan r er**undang2an materieel. Sertanjaan ini ienimbulkan dua persoalan .jakni :• !• S,pakaii ; ndang2 Dasar member ikan kekuasaan

per-undt, ng2an materieel kepada badan -lain selain daripada pembentuk undang2 pusat.

2. apakah pembentuk undang2 pusat sendiri bo -leh m vtj ipt akan wet gerende competentie.

Kedua pertanjaan tsb.harus did jawab "jaM• Pasal «

- 135 -

U *U-TI)* ^p e ra tu ra n pem erintah) dan- ps .

, . * (a u to n o m i d a e ra h ) m emberikan jang nsr-ttam a d a n p s . 9 9 U . U . D . m em berikan j a n g k e d u a /

J a n g pezrting dalani 2 h a l i n i semua sampai ua

-tas m anakah co m p eten tie2 itu harus t e r ik a t .

8 5 . P er- U n dan^2- an . P ro c e d u re .

^ T e r h a d a p p e n g a m b ila n k eputusan d a r i pexnbent-

o i^ ^ u n d a n g 2 k i t a n a r u s inenibedakan apakah i n is ia -

t i e x i o u d a t a n g d a r i penerintal: atau T^.rleinen. l i h a t n o . 6 ^ . ' ^

xcant j a n g a n unctang^, d iad jukank e p a d a p a r le m e n dengan amanat presiden <*zr-

90 a j a t 1 ) . P arlem en dapat mongadpkan perab:aiian-2

dalaiu u s u l i t u - (v id e no . 5 3 , U .U .D . P&. 91}-

P a r le m e n m em b eritah uk an kepada presiden , apakah 1 -

s u l i t u d i t e r i m a , d it e r im a dengan perubahan at s. a.

t i d a k ( p s . 92 U . U . D . ) . Selam a satu usul undang2 i

—t u b e l urn d i t e r i m a o le h Dewan Perw akilan Rak jst

p e m e r in t a h d a p a t m e n a r ik n ja kem bali (U .U .D . pasr 1

9 4 a j a t l ) . i n i a . i . dapat d ilak uk an oleh ^peac-

r i n t a h k a r e n a p em e rin ta h tak dapat m enjetudjui c: 3 - ngan am andem e n 2 j a n g d iadak an atau te lah m engira

b a h w a u s u l i t u a k a n d it o a a k .

D e n g a n d e m ik ia n pem erintah dapat m enghind^ri

p e r t e n t a n g a n . j a n g t a d jam . Bukankah suatu rant jan g

a n j a n g t e l a h d it e r im a o le h Parlem en harus di-

a j h k a n o l e h p e m e r in t a h , k e t j u a l i a p a b ila peme -

- 136 -

rintah men jat akan keb ex'at an jang tak dapat diliin— dari dalam waktu. 1 bulan/ /’ - \ ‘Disahkan atau tidaknja rant j angan undang2 itu di. —sanipaikan kepada parlemen dengan amanat presiden (ps. -94 ajat>-c. dan 3 ••TJiidaag2- -DasadcO. Apabila >rak— tu satti'-bul-fui .tidak dipergunakan ■ maka pernorintall harus mengesj ahh.ann ja. Teks ujidang2 Dasar pada he —ma^ saja tidak msmbolehkan suatu. pendapat bahwa dalam hal jang demikian itu usul tsb.dianggap telah disjahkan... 'enangguhan2 jang.:;tak- perlu termasuk dalam tanggung djawab pemerintah.

Suatu rant.;angan jang datangnja atas. iiiis ia —• tief parlemen (no. 63) da samp n ikan kepada p re s i • -

den untuk disjahkan oleh pem erintah’ (u~.U»Dtps*-f90 ajat 2 93 ). -Dalam praktok't.imbul persoalan- apakah pg k 9 4 .. a ja t

2 d an -3' tadi vdjadi terr^isuk djuga aidaltarinja vak ' -tu jar.g fatal) berlaku terhadap i n i s i a t i c f jang datangnja dari

A&a^ suatu iliran jang tberp.endapat bahwa urn— tak. rant jangar_: ini hah j a berlaku ps<. 93.

94 hanja mengei.11 rantjangan2 jang datangnja dari pemerxircah akai. tetapi hubungah. dengan a ja t 2 dan3 oegitu keni.'.ur uniuk dapat menarik suatu conclix- si menaksa. Sat z2nja alas an jang mungkin m e n e n t u kan mungkin b. *a fatalterm ijn itu d i s i n i t i dal: berlaku, akin tetapi 'in i tak dapat ditjortahan -kan (lihat tjatatan 2 ) . - -

j j e n g a n a d a n j a p e n g e s j a h a n p e m e r i n t a h ( p r e s i d e n d e n g a n c o n t r a s r i g n e e o r a n g m e n t e r i a t a u l e b i h ) m a k a s u a t u k e p u t u s a n p e m b e n t u k u n d a n g 2 . a d a la h ee- l e s a i 3 ) d a n k i t a m u l a i m e l a k s a n a k a n n j a . I n i l a h a r - t i p s . 5 5 a j a t 1 U n d a n g 2 D a s a r - u s u l u n d a n g 2 m e m p u n j a i k e k u a t a n u n d a n g 2 . P e m b e n tu k u n d a n g 2 t i d a k d a p a t l a g i m e n a r i k k e m b a l i p u t u s a n n j a j i a h a -

. n j a d a p a t m e r o b a h . a t a u m e n a r i k n j a k e m b a l i d e n g a n u n d a n g 2 l a i n u n t u k m o m p e r la k u k a n u n d a n g 2 d a la m ^ a r - t i U n d a n g 2 i t u m e n im b u lk a n h a k 2 d a n k e w a d j ib a n - 2 m a s i h m e m e r l u k a n s u a t u p c r b u a t a n l a g i - j a i t u d i - u r a u ia k a n d a la m b o n t u k d a n t j a r a j a n g a u d a h d i t e n t u - k a n j a k n i p e n g u n d a n g a n n ja (p 's . IC O U . U . D . ) Tan- p a p e n g u n d a n g a n , d j a d i t a n p a p u f c l i k a s i d a la m _ben~ t u k d a n t j a r a j a n g d i h a r u s k a n o l e h u n d a n g 2 , u n - d a n g 2 i t u 2 _ m e m p u n ja i k e k u a t a n m e n g ik a t , I n i l a h a r - t i p s . 1 0 0 a j a t 2 - p G r ig c ^ d e u ^ a n a d a la h s j ' v r a t t u n g g a l b a g i m e i i g i k s t n j a s u a t u u n d a n g 2 4 ; . j a n g d i h a r u s k a n o l e h p s . 1 0 0 a j a t U.od). i t u p a d a w a k t u i n i 5 ) a d a l a h u n d a n g 2 n o . 2 t\\, 1 9 5 0 . ( L . N . n o . 3 2 ) . U n d a n g 2 t s b . m a s ih . b e r d a s a r k m . c o n s t i t u t i e R . I . S . p s . 1 4 3 6 ) . / t i d a k

S e t j a r a d i a m 2 k i t a t e l a h m e la k u k a n p e r u b a h ?n ( - j a n g o l e h p e r u b a h a n U . U . D . 1 9 5 0 .d a n t e r u t s m ? o - o l e h h a p u s n j a s e n a t j a n g p e r l u . P a s a l 1 m e n g t i- r u s k a n p e n e r b i t a n l e m b a r a n n e g a r a d a n b e r i t a r. i- g a a ra o l e h p e m e r i n t a h . P a s a l i n i m e n g h a r u s k a n d i.- t j a n t u r o k a n n j a " d e n g a n t j a r a p e n g u n d a n g a n " d a l. im

l e m b a r a n n e g a r a u n t u k u n d a n g 2 ( p e r a t u r a n p e - m e r i n t a h ) . .B e r i t a n e g a r a a d a l a h u n t u k p e r a t u r a n j a n g n e k p u - n j a i k e k u a t a n s e b a g a i u n d a n g 2 d a n p e r a t u r a n p e in e - .

l

c r i n t a l i s e r t a u n t u k p u b l i k a . s i 2 l a i n n j a . P a s a l 4 m e- n u g a e k a n k e p a d a M e n t e r i - ' l l e h a k i i a a n u n t u k m e n j e l e n g -

' g a r a k a n p e n g u n d a n g a n i t u .I a m e m b e r ! n o m o r u r u t t a h u n k e p a d a t i a p 2 u n d a n g 2 d a n p e r a t u r a n p e m e r i n t a h i t u ' d a n m e n j a t o k a n d i b a - w a t o n ja : " ■" • . '*•*'" ' .

D i u n d a i ' i g i i a n p a d a • ( t a n g g a l • ». . . . . . O. p s . 6 . ’ • •:

P e n g u n d a n g a n o l o h m e n t e r i " f c e h a k im a n in n . d i l a k u k a n a t a s / p r e s i d e n j i n g f e r t j a n t u m d a la m s a t u f o r m u l e

- j a n g d i t j a n t u m k a n d i b a w a h t i a p 2 u n d a n g - 2 a t a u p e r a t u r a n p e m e r i n t a h p s . 1 2 7 0 . p e m i l i h .

P a s a i 9 , 1 0 d a n l l m e m b e r i b e n t u k f o r m u l i r d i - m a n a u n d a n g 2 , u n d a n g 2 d a r u r a t , p e r a t u r a n p e m e r i n t a h . l i a r u s d i u n d a n g k a n . D a la m w e t s f o r m u l i e r k i t a d a - p a t i p e n je b u - . a n t e n t a n g " p e r s e t u d j u a n p a r l e m e n " , p o n g e e j a b & n . p : r e s i d e n d a n c o n t r a s r i g n p a r a , m e n t e r i .

A c h i x n j a p s . 1 3 m e m u tu s t e n t a n g ■ s a a t b s r l a k u - n j a u n d a n g 2 ( p 3 . 1 0 1 U . U , D . ) I n i b e r a r t i 3 0 h a r i s e s u d a h . h a r i p e ig u n d a n g a n i t u , d j i k a d a la m p e r a t u - r a n j a n g d i u n d a n g k a n ^ t i d a k d i t e n t u l i a n l a i n , / , a k a n t e t a p i . h a l i n i i a p a f ' d j u g a d ie s r ; - ? J r ik a n p a d a a u t o r i - t e i t l a i n ( a i s a L n j a p r e i s d e n a t a u m e n t e r i ) . S u a t u ^ p - s r a t u r a n t i d a a k a n b e r l a k u l e b i h d a h u l u d s r i p a - as, n a r i p e n g u i . i ia a s a a ja . ' . 'B u k a n k a i i p e n g u m u n a n m e- r u p a k a n s j a r a t - u n t u k m u l a i b e r l a k u n j a 2 ) s u a t u u n d a n g 2 . B e t u l s u a t u u n d a n g 2 a t a u p e r a t u r a n p e m e - r j . n t a h d a p a t r ■n e n t u k a n , b a h w a k e t e n t u a n n j a d a p a t b e r l a k u 2 u r u t , t a p i i t u i n e n p u n j a i a r t i j a n g l a i n . I t u b e r a r t i b a h w a u n d a n g 2 s e d j a k s a a t b e r l a k u n j a /.D a l-am p r & V t y l c n j s t i d # l c ' s a d j a a t u r 3n i t u s e n d i r i .1 s u e d a p a t ; . . ^ n e n t- u k a r t a n ^ a l l a i n .

- 15 o -

- 139 -

hehdak mengatur perxs%i?ra2 dan hu"bungan2 hukirs. jang lama se-akan2 undangS endah berlaku pd.war- tu penstlvra itu terdjadil ‘

: . -• Jehtisar Parlemen 19.5*0 .no. 163*2. Undang2 Das sir tidak mengingat pv-

da pennnoaan penge sjahan deri£ in permohonan untuk membuka lagi p >ei —titjaraan2, Peraturan tata te..*- tib parlemen tidak member! k

■ ' mungkinan tadi dan ps. 93 U.U.D. berpokok x>Q£igkal pada keputusan parlemen jang sudah tetap. Proco- dure .ini djuga perlu apabila p>

■ merintah ikut dalam pembahasan(no. 63)

3. Djadi ternjata bahwa h<32r&£UZ3. CLC —ngan dan pasal &9 dimaksud. sebagai "dengan persetudjuan'r.I s t i l a h m e n g i k a t a d a l a h m e n d je r ; . - m u s k a n . D i s i n i t o h d i k a t a k a n s a t u a p a t e n t a n g b e r l a k u n j a ■ a p t e n t a n g b e r k a k u n j a u n d a n g 2 b u k n p e n g u n d a n g a n j a n g m e n g h a p u s k a n ;e - k u r a n g a n 2 n j a j a n g n u n g k i n t e d j a d i ( s e p e r t i k e s a l a h a n d im p r o c e d u r e - - b e r t e n t a n g a n d e n g a n U . 1, . D . a t a u p e r d j a u d j i a i i i n t e r n a s i o - n a l ) t a v i p s . . 9 5 a j a t 2 - L i h a t . 148.

5. Mula2 Undang2 Darurat no. 1/194-9

/

- 14-0 -

k e m u d ia n U n d a n g 2 D a r u r a t n o . 2 "fe ll. 1 9 5 0 d e n g a n p e r u b a h a n j a n g d i s j a h k a n o le h .

- u n d a n g ? n o . 2 ' t h . 1 9 5 0 .

6 .; A d a e e d i k i t d a la m t e r m i n o l o g i e p s . 1 0 0 . U . U . D . S a j a t i d a k a k a n m e m p e r h a t i k a n h a l i t u s e b a b a k a n t e r l a l u m e n d a la m d j i - k a m e n j e l i d i k i h a l t s b .

n7 . D j a d i t i d a k b e n a r , b a i r w a p s . 5 d a n . p e m i-■ l i h a h p s . 1 2 U n d a n g 2 i n i m e n g a t a k a n t e n

- t a n g d i u n d a n g k a n o l e h p r e s i d s n .

. 8 6 . U n d .a n g 2 D a r u r a t . '

K i n i t i b a l a h s a a t n j a u n t u k m e m b i t j a r a k a n w e — ’.ve nang p e m e r i n t a l i , j a n g b a n 3 a b e r h u b u n g a n e r a t d e

w e w e n a n g - p e m b e n tu k u n d a n g 2 ( n o . 5 2 ) ._ P a s a l . 9 6 U . U . D . m e m b e r i k a n h a k k e p a d a p e m e —

r m t a h a t a s k u r . s a d a n t a n g g u n g d j a w a b s e n d ± r i m e — n e n t u k a n u n d a n g 2 - d a r u r a t u n t u k m e n g a t o r h a l 2 p e -

e l e n g g a r a a n p e m e r i n t a h a n j a n g k a r e n a k e a d a a n 2 a e n d e s a l c j iG r i a d i a t u r d e n g a n s a g e r a . U n d a n g 2 D a - r i i r a t m i m e in p u a ja i k e k u a s a a n d a n t i n g k a t u n d a n g 2 s e la m a u r id a n g 2 i t u b e r l a k u . U n d a n g 2 d a r u r a t i t u d p p a t s e t j a r a e j a h d a n m e n a r i k k e m b a l i u n d a n g 2 b i - /a sa j a n g la m a . U n d a n g 2 D a r u r a t d i u n d a n g k a n s e t j a */ra, b i a s a d e n g a n f o r m u l i r t e r s e n d j L r i . ( L . 2 T . 1 9 5 0K ° . 5 2 p s . 1 0 ) j a n g t i d a k m e n g a t a k a n d i s j a l i k a n t a f - p i d i t e t a p k a n o l e h p e m e r i n t a h p a d a h a k e k a t n j a p e r n u n d j u k k a n p « r s e t u d j u a n p a r l e m e n d i h i l a n g k a h d a n jo a d a k e p a l a n j a ( a a n h e f ) m c n j e b u t k a n k e a d a a r i j a n g mendesak.

- 141 -

t f e w e n a n g - p « m e r i n t a l i j a n g i s t im e w a ' i n x t e t a pt 'and ilk . p a d a p e r t a n g g u n g a n d j a w a b c ie n te ri. D ja m . ian

j a n g l e r a a l ' i t e i ' h a d a p p e r . j a l a h g u n a a n t e r l e t a k i - d a la m k e w a d j i b a r i p e m e r i n t a J i ( p s . ’ 9 7 U „X T .D .| r~ n e - r i n t a h u n t u k m e n g a d j u k a n u n d a n g 2 D a r u r a t i t u p d aD . P . R . s e - l a m b a t 2 n ;ja p a d a s i d a n g b e r i k u t n j a .

Didalam peng'ertiaii sidang jang lazici diter. ma, suatu undar-5;2 Darurat jang ditetapkan-pada -bu an Januari baa?u dalam bulan December tabunberikut. j a boleh diad.jukan dan. kemudian akan dib:?t jar akan. Djika -fcenggang ini d i a b a i k a n tidak ada sangsinj. a P a 2 , undang2 darurat tetap berlaku 1 ) .

.Undang2 Darurat jeng disampaikan paaa parle - men dibah.as ssbasai. M i t j - a n g a n unaang2 1 tJ.CJ..p.) . Pemerintah b i a ^ pp e r u b a h a n 2 u n d a n g 2 msn tD *abuJj k e rn-tau ditol-k. Pemerintah. xidsk aap^- b a l l r.at riaT-a sepihEik, .

B,si sa4al a u p u n p s - 9 1 a j a t 1 , u n t u k pe-^ ^ e r a b & l ia n m? i a1 , t i d a k m e n g e t j u 8 . 1 i k a n , D a la n i * a r< l aU n d a n g 2 D a r u r a t i t u t i L d s k a k a n b e h u k u m ( p s . 9 7 a j a t 2 ) .

M e n u r u t p e n d a p a t s a j a b e r l a k u fs o b a b i n i t o c l i ' d i l a k u i t a n d e n g a n P e r , " o') ~u n d a n g P j a n g m e n g g a n t i u n d a n g 2 d a r u r a ^

■ A j a t 3 d a n 4 p s ; 9 7 U . U . D . s ^ “t u p e r s o a l a n j a n g d a p a t - t e r d j a d i p a d a P-b a h a h 2 p a d a p e r - u n d a n g 2 a n j a n g u m um n o a ^a t u r : a p a k a l i j a n g t e r d j a d i d e n g a n a ^ i& a s i l i a d a d a r i h u k u m la m a .

- 142 -

M e n g e n a i p s r s o a l a n k e t e h s u a n p a r a l i h a n \ a k a n d i b i t j a r a k a n t e r s e n d i r i d a la m n o . - 2 1 9 . d s t n j a . S a t u h a l a k a n s a j a s i n g g u n g d i s i n i , a p a k a h j a n g a k a n t e r d j a d i . s e l a n d j u t n j a . d e n g a n . h a l 2 j a n g t e l a h a d a , t e n t u i t u h a n j a u n d a n g 2 j a n g b a r u s a d j a j a n g d a p a t m e n e n t u k a n . P a d a p e n o i a k a n u n d a n g 2 D a r u r a t t i d a k a d a u n d a n g 2 b a r u d a n . a j a t 3 s e r j a r a t e p a t m e n g a n g - g a p h a r u s a d a r n d a n g 2 t e r s e n d i r i u n t u k - m e n g a t u r a -k i b a t i t u , (D g ta p . i a j a t 3 s e n d i r i m u n g k i n m e n g a n g -g a p b a h w a f ia la x r . u n d a n g 2 d a r u r a t s e n d i r i h a r u s s u - d a h d i t j a n t u m k a n k e t e n t u a n 2 - - p e r a l i h a n 3) - H a l i n i t i d a k m u n g k in s e b a b a t u r a n 2 i t u s e n d i r i h a r u s t i d a k b e r l a k u k a r e n a h u k u m d j u s t r u p a d a s a a t k e t e n t u - a n p e r a l i h a n i t u h a r u s b e r l a k u . S e b a i k n j a k e d u a a j a t ps .- 9 7 i t u d i h a p u s k a n s a d j a .

T j j a t a t a n : 1 „ S a j a t i d a k d a p a t m e n j e l i d i k i u n -d a n g 2 d a r u r a t j a n g t e l a h d i a d j u k a n p a d a p a r l e m e n t a p i j a n g * b e lu m d i b a h a s . T e r a n g b a h w a m a s i h b a n j a k a n d a n g 2 d a r u r a t j a n g s e ^ e l- a h . 2 t a h u n b e lu m d i t e t a p k a n d e n g a n u n d a n g ? .

2 . L i h a t ',;Lo2T. 1 9 5 1 n o . 1 1 7 .

3. o e b e n a r n j a t e r t u l i s l e b i h a n e h l a g i ' d j i k a u n l a n g 2 d a r u r a t t i d a k m e n g a t■ jvj? s e g a l a a k i b a t / j a n g t i m b u l d a r i

. p e r a t u r a n n j a b a i k j a n g d a p a t d i p u -L i h k a n a t a u t i d a k ” .- a p i u n d a n g 2 b a r m a les u d m e n im b u l k a n a k i b a t 2 d a n , t . o la h . n m e n g a t u r a k i b a t i t u . U n d a n g 2 ’i t u ra s m a n g n e n g h e n a a k i a k i b a t 2- i t u d a n t i d a k a k a n m e n j i a p - k a n d i r i u n t u k " r a e m u l i h k a n " a k i b a t 2 j a n g t e l a h d i t i r o b u l k a n n j a .

t\

- 143 -

8 7 « P e r a t u r a n P e m e r i n t a h .

P a s a l 9 0 U . U . D . m e m b o le h k a n p e m e r i n t a h d a l a m ! k e a d a a n d a r u r a t b e r t i n d a k s e b a g a i p e m b e n t u k . Un--; d a n g 2 d a n p s . 9 8 m e m b e r i k a n w e w e n a n g u n t u k mem-, b e n t u k h u k u m . P e r a t u r a n u n t u k m e la k s a n a k a n u n d a n g d i t e t a p k a n . o l e h p m e r r i n t a h d a n i t u d i s e b u t p e ra - . . t u r a n p e m e r i n t a h .

S a m p a i b e r a p a a j& u h k a h ccmpGterrcie i n i . P e j - • t a m a - t a m a p e r k a t & a a p e r a t u r a n . ^ p a k a i i k s p a d a pa- r a t u r a n 2 p e m e r i n t a h d i l a r & n g u n t u k m e r g a t u r s u a t u p e r i s t i w a c h u s u s . K i t a t i d a k a k a n r a g u 2 a p a b i l a u n d a i j g 2 d a s a r inenjadax-l ba2iw a u .n d a n g 2 t i d a k s e l a - m a n j a s a m a d e n g a n . p e r a t u r a n .

K e d u a p e r a t u r a n p e m e r i n t a h i t u b e r t u d j u a n me - l a k s a n a k a n s u a t u u n d a n g 2 . A p a k a h h a r u s d i k a t s k a n : T i d a k a d a p e r a t u r a n p e i n e r i n t a h t a n p a u n d a r g 2 . o o - a l i n i a k a n k i t a b i t j a r a k a n k e m u d ia n . B e tv- 1 d a p a t d i k a t a k a n b a h w a p e r a t u r a n p e m e r i n t a h i t u b c l e h z ie - n g a d a k a n p e r a t u r a n 2 , l e b i l i 2 u n t u k me l a k s a n a k a n u n d a n g 2 . TT n a a n g 2 - t i d a k s e l a l u . h a r u s m e la k s a n a k a i- n ja < . D j i k a p e m e r i n t a h m e r a s a p e r l u a d a n ja a t u r i n l e b i h l a n d j u t u n t u k me l a k s a n s k a n u n d a n g p e m e r in - t a h d a p a t m e n g a d a k a n n j a a t a s i n i s i a t i e f s e n d i r i Ini. a d a l a h s u a t u v r e w e n a n g j a n g s a n g a t l u a s , t£ . ) i i t u h a r u s m e r a p a lc a n p e l a k s a n a a n b u k a n m e ls n g k a p -. D j i k a m i s a l n j a : P .P . 3 3 / 1 9 5 2 j a n g m e r u p a k a n _p*~ l a k s a n a a n d a r i p e r a t u r a : a N e g a r a I n d o n e s i a T im ’ i r n o . 4 4 / 1 . 9 5 0 , m e n g a t u r p e r w a k i L a n s u a t u d a e r a h d . j= l u a r d a n c L L d a la m p e n g a d i l a n , i t u s e rn a t 'a - m a ta r e n a u n d a n g 2 m e l u p a k a n h a l i n i d a n d a p a t la h * k i x a s a r t g s i k a n a p a k a h P . P . 3 3 / 1 9 5 2 i t u b o l e h d i k a t a - k a i i s u a t u p e l a k s a n a a n d a r i u n d a n g 2 ( n o . 4 4 / 1 9 5 0

*

l i e g a r a I n d o n e s i a , T im u r - p e n ; ] . ) .

X e t i g a p e r a t u r a n p e m e r i n t a h s e p e r t i h a l n j a d e n g a n u n d a n g 2 t i d . a k s a d j £ d i l a r a n g u n t u k m e l a m - p a u b a ta s 2 - j r vv ;; d i t e t a p k a n o l e h u n & a n g 2 D a s a r ( l i - h a t n o . 6 4 ) t t r p iL d j u g a t i d a k b o l e h m e l a i a p a u i g a - r i s 2 3 a n g t e l a h d i t e t a p k a n ' o l e h u n d a n g 2 , t e r i s t i - w a t i d a k ' b o l e h ' m e n g a t u r s o a l 2 j a n g o l e h U n d a n g 2 D a s a r d i s e r & h k -n k e p a d a u n d a n g 2 . '

T e ru t- a i r a l a r u s d i p c r h a t i k a n b a h v a r ' l a p a n g a n . j a n g d i t e n t u k a r o l e h : p s . 1 0 2 U . u . D . j & k n i l a p a n g - - a n h k t f p e r d a t a jp i id a r : ? . uh iue, , a t j a x ’ a p e r d a t a , a t j a r a p id a n f i , s u s u n a r . d a n k e k u a s a a n p e n g a d i l a n t i d a k ' b o l e l : d i a t u r o l e h p e r a t u r a n p a m e r in t r - t h k e t j u a l i . a - P '- b iJ .a h a l i t u m o r u p a k & n p e i a k s a n ^ A i u n d a n g 2 j g b s r s a n g k u t p a u t d e n g a n h a l t a b *

i> e n g ? . ii ? . o g a d ja s a j a k a t a k a n 'h u k c a n p i d a n a u - n-'ja, d j a d i m e n j im p a a g d a r i p e , i 0 2 e U « U „ I\ ,S- 'uab p a s a l '9 8 a j a t 2 i7 » U .D . m em b e r? , v e w e . a a n g k e - " Pc^^a P e r a ’c u rs . n J / e i i i f c r ih t a h . t a e jo g r n t jax-'ikan. s u a t u lu v * k u s a n k e p a d a p e l a n g ^ a r a n a t u r a n 2 n j a - P e r a t u r a n P e ra o i i n t a h d a p a t ^ n g a d a k a n l a r a n g a n den. p a r i n t a h k e p a d a v a r g s u s g a r a f i j a . B a t a s 2 ’ p e r a t u r a n h u k u m a n d i t e n t u k a n d e n g a t v u n d . a n g 2 1.

U n d a n g 2 d r n i k i a n b e lu n . a d a k e t j u a l i a p a b i l a k i t a b o r d a s f r k a n k e t e n t u .a n p e r a l i h a n U n d a n g 2 D a s a r ^ o e r a n g g a r a n b a h w a m a s i l i b e r l a k u o r d o n n a n t i e S 1 9 2 7 n o . 3 4 6 , j a n g m e i- u .p a ka n p e l a k s a n a a n d a r i p s . 8 1 I . S . M a ^ ih m e r a g u k a n b a g a im a n a p r a k t e k m e n g h a d a p i p e . ^ o a l a n i n i s e b a b h i n g g a k i n i , b e l u m d i t e t a p k a n s a t u p e r a t u r a n p e m e r i n t a h ja n g - ia e m u a t k e t e n t u a n p id a n a .

- 144 -

- 145 -

J a n g p a s t ! t i d a k d i b o l e n k a n i a l a h m e m b e r ik a n h u — k u m a n J a n g n j a x lm u E n j a a e . le s n p a u l b a t a s 2 g a n g d i - t e n t u k a n o l e h S 1 9 2 7 n o . 3 4 6 s e p e r t i j a n g - k i t a d a p a t i . p a d a P e r a t u r a n - P e m e r i n t a h . 1 ? 5 1 n o . 5 5 .- .

. d a n g m e m b e r i k a n w e w e n a n g . m e i ig a t u r - d e n g a n • d i - . p e r l i n d u n g i k e t e n t u a n p i d a n a - k e p a d a s g a h b a n d a r .

P a s a l IC O U n d a n g 2 D a s a r d a n U n d a n g 2 n o . 2 t h 1 9 5 0 m e a a g ^ t a r t e n t a n g p e m b e n t u k a n p e r a t u r a n p e - ^ e r i n t a h . R u m u s a n p e r - u n d a n g 2 a n t e r d a p a t d a la m p s . 1 1 U n d a n g 2 n o . 2 t h . 5 0 . ' . . . . . .

T i d a k a d a s u a t u a l a s a n p u n ra e n g a p a p e m e r in - t a h j a n g p a d a u ^ ro z n n ja d i b e b a n i t u g a s p e n je le n g g a , ■ - r a a n u n d a n g 2 ( p s . 8 2 U n d a n g 2 i7 ass.^) tidak hoist m e n g a d a k a n a t u r a n 2 u n t u k . m e ia k s a n a k a n s e s i i a t u d e - n g a n k e p u t u s a n p r e s i d e n . H a n ja h a r u s d i i n g a t b a h w a k e p u t u s a n p r e s i d e n t i ' d a k b e r l a k u " k e lu . a : ,H j a k n i . m e n g i k a t w a r g a n e g a r a . B o le h m e n g ik a t v a r - g a n e g a r a b i l a u n d a n g 2 j a n g b e r s a n g k u t a n mengan-^ t j a m k a n s u a t u h u k u m a n t e r h a d a p p e la n g g a r a n d a r i k e p u t u s a n 2 p r e s i d e n i t u . L i h a t n o . 8 8 . A r t i p e n - t i n g p s . 9 8 u n d a n g ? D a s a r t e r l e t a k d a la ir . s i f a t - n j a j a n g um um d a x i . i n i s i a t i e f j a n g d i b e r i k a n c l e l p s . 9 8 i t u . .

S e b a l i k n j a d a p a t k i t a p e r s o a l l ^ i n a p a b u r u k - n j a a p a b i l a k i t a m e m b e r i k e p a d a i^ $ £ 3 n s a n J - e u a t c b e n t u k p e r a t u r a n p e m e r i n t a h . d a p a t b e r—s a n d a r p a d a u n d a n g 2 , t a p i t i d a k s e m u a . a hM u n g k i n d j u g a s u a t u k e p u t u s a n t i d a k b e r d a s a r k a n U n d a n g 2 , d a n t i d a k m e n g i k a t - um um . D a p a t k i t a k a - t a k a n b a h w a h a l i t u k u r a n g t e p a t u n t u k m e m p e rg u - n a k a n b e n t u k P . P . t a p i p a d a p e n d a p a t s a j a a k a n

- 146 -

k u r a n g " b a ik u n t u k m e n j a t a k a n k e p u t u s a n d e m i k i a n i — t u t i d a k S 3 a l l . D a la m h u b u n g a n i n i d a p a t k i t ; a k e m u — k a k a n b a h w a p s . 11 U n d a n g ? t a h u n .1950 n o . 2 t i d a k m e n g h a r u a k a n " m e n t j a n t u m k a n " p e r a t u r a n u n d a i i g 2 j g . d j a d i d a s a r P . r . i t u d a la m f o r m u l i r n j a . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h j a n g d e i n i k i a n i t u b a n j a k s e k a l i .

88* Delegatie <ftri pcabentuk Undang2 .

P e r t a n , ja a n 7 a p a k a h p e m b e n t u k u n d a n g 2 j a n g m em - p e r o l e h w e w e n a n g d a r i u h d a n g 2 D a s a r s e t e r u s n j a b o - l e l i m e n t 3 ip t a k a n * w e w e n a n g p e r - u n d a n g & n 2 .B n a s a n ja d z k s t a k a n m e n d c - le g a s ik a n k e k u a s a a n p e r — u n d a n - g a n 2 an. - p e r t a n j a a n i t u d i d j a w a b d a l a m p s . 99 "0 .TJ . D.

Undang2.v&an peraturan pemerintah dapat inenje— roiikan pada organ2 lain dalam Republik Indonesia untuk me ng ad akan peraturan2 lebih land jut untuk rae -ngatur hal2. jang tertentu jang ditundjuk dim. ke— tentuan undangP .P *

Dengan mem-.ergunakan istilah "organ dalam"dan tidak "organ da-’i" mungkin dimaksudkan djuga de~ legasi kepada b< .dan2 jang didecentraliseer. Disaro— ping itu terdap- .*c perkataan "menugaskan” untuk me— ngatur lebih- la'idjut hal2 tertentu.

Pada deleg^i tidak boleh menimbulkan wvre- nang pembuata2* Jeraturan baru. Djika diartikan let -terlijk undang2 (Peraturan pemerintah) tidak dapat member! bkebebasan_ke.pada kekuasaan jang lebih

- 147 -

rendah. untuk .mengadakan -aturan2 lebih- land.iat:; ns- ngenai soal2 tertentu, itu seharusn j a iianja penu - gasan sadja. . • .

Ketentuan - misalnja ps. 7. a jat i-; Peraturan Lalu Lint as S1936 no. 451 - jang berbunj.i ;"Menteri perhubungan dapat mengadakan ketentu-an mengsnai" - ini tidak mngkin. I)jadi kita

harus menerima .bahwa pena.mean dj angan ;di art ikah ter lalu zautlok.Ketiga. mengenai "peraturan selandjutnja"- un

tuk istilali "peraturan” sa j a' me cu nd j uk apa jg. telah saja ka-ta.lr.an dalam no. 87. "Peraturan seiandjutnja" inent jakup baik; pelaksanaan naupun perleng -kapan, tetapi itu hanja terbatas pada pokok soal jang telah ditundjuk sadja.Aturan me nd e le ga s i kan, demikian disebut ales z^~ dang2 Dasar ps. 95 ajat 2, memberikan aturan2 jcn- tong pengundangan dari aturan2 jang didelegasikan. Ketentuan ini tidak dipegang teguh. (mis. L. 1052 no. .33 ps. 8). Demikian pula penundjukkan pada Merita Negara sebagai madjalah pengundangan un:uk peraturan2 djenis ini (L.IT. 19i?0 no. 32,ps,3 2 at2) jang djuga tidak dapat disesuaikan dengan pa ;al 99 ajat 2 Undang2 Dasar.

e. Grondgebied dan persenengebied dari pemerintah dan -parlemen.

89 . Daerah hukum (rechtsgebied) .

Tugas dan Vewenang suatu djabatan atau orga-

- 143 -

nisasi selalu mengenai orang dars selalu terbatas. Persoalan terhadap orang2 mana togas dan wewenang: mereka itu berlaku, ini adalah peiFsoal&n tentang,

- rechtsgebied. Banjak factor jang memasukkan se-j seorang dalam rechtsgebied suatu djabatan. 'Ingas dan:wewenang suatu djabatan dapat mengenai orang2 jang tinggal dalam suatu daerah tertentu,ini dinamakan grondgebied lingkungan djabatan atau res- sort. Tara, grondgebied sebagai factor competent!© dapat djugfi, berudjud suatu tempat dimana peristi- T/n itu terdjadi atau dimana benda£ tertentu ter-

. dapat. Djadi terdapat hubungan antara anbt dan psrsocn, tetapi tempat ksdiaman. orang itu tidak. merupakan persoalan.

Mungkin djuga bahwa tugas dan wewenang suatu djabatan itu berlaku terhadap golongan orang2 ter -~entu - jakni personengebied - inisalnja hakim agama jang mengadili perkara suatu orang Islam.

Bimana baik 'grondgebied maupun personenge - bze merupakan oriteria bagi tugas atau wewenang, bagi batas2 competentie adalah tidak mengherankan, apabila akan te:rdapat combinatie antara ke&uanja (hakimagama me.apunjai ambtsressort) .Disamping i— tu masih terdai-Yfc seribu satu criteria jang tidak ada sangkut pausnja dengan personen dan grondge — bied.

Pembitjaraan chusus mengenai grondgebied dan personengebied sangat erat hubungannja dengan sifat umuxanja daai hubungan, antara keduanja ( suatu djabatan untuk semua tugas dan wewenangnja ter—ikat pada grond dan personengebiednja) *

- 149 ~i 90» Daerah hukum Indonesia,[ Pemerint ah dan parlemen t.erma3uk organiceu- "tral Indonesia, jang berarti bahwa lingkungan djabatannja djumbuh dengan grondgebied dan. personen '- | gebied seluruh Indonesia. . .! eiiindjauan rechtsgebied langsung mengenai peni i - 'djauan rechtsgebicd negara sebagai keeeluruhan • f?. s esungguhn j a morupakan bagian dari 'Huiuin ' Iaterr* is! -onal.

Apakah batas negara merupakan batas absoluv bagi tugas dan wewenang organisasi negara. Apak h ada djabatan jang fcugasnja dilahirkan diluar Staatsgebied dan terhadap mana rechtsgebied . d-„ri central© oxganen djuga meliputiiij-a. Tjontoh. trrui-- —ms. mergenai ini adalah diiias2 luar negsn (. dina? diplomatik dan consulair) - 'dorian ar t e-s cro "r.ag keseLxuanla bex xda diluar negerJ ...Personangebied dari negara disini nemegang' prraran jang penting. Dinaa luar- negeri tugas dan wei-rtn: i\r_: ~nja terutaraa mcngenai wargs negara. sendiri 1). Akan totapi kadang2 djuga mengsnai orang asing 2) Si iata 'ietik#, d&.pat c.juga balr.-ra funet-ionaris •d.r.i dinas2 lain djuga mampunj ai kodudukan diluar ne;e~ ri-3)»

Ke rap. .pula terdjadi bahwa pembentuk undanl--2 memperlakukan setjara mengikat larangan dan p<_ _ rintali2nja diluar batas2 negara. '

Dj aiiganlah. mengingat pada s oal2, dimana unrur territoir itu. tidak mempuijjai peranan sama sekali.(national! teitswet).

- 150 -

atau dimana uneur territoir it a tidak men j angleut paut perbuatan atau kedlaman diluar negeri (orang asing, j ng mempunjai hak concessie tambang di- Imcnesfa). Demikian djuga djanganlah kita ingat per hubungan jang dikuasai oleh hukum privat International dan kekuasaan pengadilan jang , . bersangkutan dengan soal2- tadi' daipi hakim perdata terhadap orang2 djuga orang asing) jang tinggal diluar negeri. L .sini saja inga/b padahal2 dimana hukum nasiona.. itu memberi akibat kukum pada" perist!wa2 atau l:eadaan2 jan£ -cerdjadi atau timbul diluar negeri. Undang2 hanja untuk T-rarga negara, kadang2 djuga 'untuk 'orang asing.Tjontoh jarig sangat baik disini kita dapati dalam pso 3 - S' EiU.HoP. Saja tidak akan menjinggung tentang bat as 2- jang-kabur jang diberi oleh hukum Internasional pada perluasan pada tugas dan T,-rei-rs- natig kepada riegai-a diluar batae dan personengeb - t>:'vednja. Suatu. .h r tl adalah tetap. Hot j noli per- djandjxan2 ex tez ritoriallteit, .jang Beaakin berkuxang, no gar a t:.dak boleh -memkea orang2 dan ba- rang2 jang berad . d'.' lar daerahnja. Perdjandji&n ipngenai penjera- -an psEidjaii&ii, , exeoutie dan pu - tx-t,au hakim perd'ta, inuiigLiii malemaiikan. kelemh&n ini, aksja tetapi tidakiah pernah negeri sendiri jaug i elakukan p‘Jcsaan dala±n daerah negeri lain.

3eperti talah ternjata, bahwa negara mendjalankan tugas >rewenangnja terhadap warga noga- ran j a djuga jang berada d3 luevr- ; ■ Belgian da—ri por«undflji 2 tnja jang bagi mereka diluar batas h n W International boleh mengikat adalah lebih’ banjak da3r±pe.da untuk oraoLg2 asing (personeel sta

taut, strafrecht, dlenstplioht.kiesrecht). Untuk kepentingan dan hak2 vrarga negaranja suatu negara dapat menuntut kepada negara lain, berdasarkan ini— kum Internasional. •g.jatatan : 1. Ued consulairvet - S 1872.no. 107

dianggap tidak berlaku lagi 'unto! dinas2 1uar ne'geri Indonesia. ‘ "

2. S 1916 - 47 - pemberian visa - jar;dimaksud ps. 1 ajat 4- dari toela - tingsbesluit. - :

3. ps. 5a. S. 1916 - 47.

91. W.ila.jail XiidoncsA ,Wilajaii negara meliputi ssluiuh Indonesia -

ps. 2 - Undang2 Dasar. Ini merupakati selurvth idla- jah Hindia Belanda dulu, sosuai decgan. r.s» 1 pi- agan. penjerahan kedaulatan. lihat no. 27 'Daerah Irian may ill merupakan daerah perselisiiian - (ps.2 •

Perselisihan itu tak dapat diselesaikan da-

lam djangka waktu jaru ditentukan dalam piagam i- tu. Kedua negara raenganggap I r i a n Barat sebagai wilajalmja menurut iiukum - lihat undang2 Peuilih- an uLiuiL. ps« 15) •

Hanja batas wilajah Indonesia dengan negara2 tetangga ditetapkan dengan perdjandjian. Untuk Kalimantan lihat S 1892 no. 211; S 1916 no. 145;S 1930 no. 375, •

Untuk Timor S 1909 no. 214, dan S 1917 no.6.

Undang,2 -mehgatur a k ih 3 t 2 n a tn r a lls a s i 1 ), terhada o

istex* 1 -dan ajoak-2 jan g belum dewasa. dari orang "is l: • dinatuxalisaer. " ■K a r e n a u n d a n g 2 i n i belum ada maka jang berlaku '-e

- te n tu a n p e r a l i h a n dalam p s . 14.4 undang2 Dasar.

W a r g a n e g a r a a d alah : .

" ■ ' l o . - M erek a , • jang b'erdasarkan persetud^ i

-an pem bagian ke^arganegaraah anta-

. r a In d o n e s ia dan Belanda memperolen kew arganegaraan Indonesia ..

2 o.. M erek a ,. jang. keb&ngsaannja tidak d.\

- tentukan dalam persetudjuari. , 'ta p i

p ad a saat penjerahan kedaulatan men

” - d jad i w arga negara Indonesia ber~d asark an pez-atujr izi] Jsm s bejrl.iku di-

R e p . In d o n e s ia , pada wairbu itu .

P e r s e t u d j u a n p e r i h a l pembagian. -warga negara ses -

s u n g g u h n j a m en g en ai satu golongan, jang b.erdasar-

k a n k e t e n t u a n i n i lang su n g iaemperoleh kewargans -

g a r a a n I n d o n e s i a d a n golongan kedua menpsroleh k.

- w a r g a n e g a r a a n In d o n e s ia dengan d ja la n optie . Ka--

r e n a p a s a l 1 4 4 U ndang2 Dasar- '’menentukan '1 msnuru

d a n b c r & a s a r H .

'P e r s a t u d j u a n p e r ih a l pem bagian warga negar .

m e n g a n g g a p m e re k a ja n g pada..^tanggal 27 Desember ■

1 S 4 9 s u d a h m end j a d i <.Tar-ge; negara "Belanda; diang -■

g ap v rargan egara In d o n e s i a .

G-olongan n o . 2 j a n g d ise b u t d ia tas - undang2 t^~

h.un 1 9 4 6 n o . '3 - lianja m engenai orang2 jang menu-

r u t N e d e r l a n d s "n a s io n a l it e it s w e t merupakan orang

a s i n g 4 ) .

- 154 -

Adalah. mungkin dengan djalan ini kewarganegaraan Indonesia diperoleh (tidak: selalu derail kehilangan kebangsaan) oleh : - ; .

a. orang asli di Indonesia jang menurut , per-.. undang2a:i Belanda telah kehilangan kebangsaan Belanda (ps. 1 3ub a).

b . orang as:._ng - tidak berkebangsaan Belanda,keturunan Indonesia asli jang laliir dan tinggal di Indonesia. ■' *

0. orang asing tidak berkebangsaan Belanda ka -rena lahir dan tinggal di Indonesia selama 5 tahun terachir. 5

d. orang',asing jang tak. berkebangsaan Belanda karena naturalisasi berdasarkan Undang2 Eepublj1' Indonesia.

_ i'latura-lisasi dari orang2 jang berkebangsaan' ±>elanaa, karena adanja persetudjuan- pembagian warga negara tidak nempunjai arti lainnja (lihat pada tjatatan 3). " -

lyjatalah ba^'a ketentuan ps. 144 U*U.D,- harus.^ diikuii oleh Und xig2 kewarganegaraan.,

Undang2 nat: onaliteit itu hanjalah mengurus orang2 jang pada tanggal 27 Deaember 1949 masih hidup„ ~ .

T jatatan :1. Undang2 Lasar — (L.N. 1950 no. 56) rupa2 —

nja setjara tidak tepat mengatakan "kewar-

- 155 -

ganegaraan" jang seharusnja "pe-warganegaraan". Bandingkan Constitutie R.I.S.-os. 5 (L.N. 1950 no. 3).

1* £erdjandjian ini merupakan bagian dari K. M.B. .L.N. th. 50 no. 2.

3. Kepala dari persetudjuan pembagian warra negara mengatakan " untuk R, I.S. terms k djuga orang2 jang menurut per-undang2ai. Republik Indonesia - warga negara Repu - lik Indonesia - Lihat ps. 2 persetudju?n tsb.

4. Supmmo - Unaang2 Dasar kementara R.I.lii * 181; Undang2 no. 3 th. 46 ftarus dianggap tak b©.rlaku. Undang2 itu hanja dapat dianggap berlaivU berdascr kctenznan—han dan hanja berlaku untuk aaersil • Indonesia dan ini untuk dianggap sebagai , nationaliteitswet tidak mungkin - Ur..-

• dang2 ini terdapat dalam Koesnodiprodjo.

- 9 3. Persetudjuan pembagian •warga negara.

. .. Untuk dapat mengerti persetudjuan pembagian ^argaruegara kita harus mengetahui bahwa nationa-Z rQcht Belanda diatur dalam 2 Undang2 jang masinr

jai sjarat2 tersendiri. Semua orang jg-berkebangsaan Belanda disebut kaula negara Belanda. Mereka jang raemenuhi sjarat2 jang ditentukan Un- L litoits

- 152 -

Untuk batas2.derc.an Filipina mas ill harus diingat putusan arbitrage dimana Pal mas atau Mi- ajiggas pa,d& NgcL&p 1 _rv. 2)Ter?tias’ik daerah hukum suatu negara adalah laut territoir. j^cuasaan terhadap territorial tadi dibatasi oleh ketentuan2 hukum'internasional. Mengenai bat as laat tjerritoii* tidak ter.dapat kata Scpakat. Untuk _ndonesia mengenai in i k ita dapati dalan Ordcnnantie daerah Maritime dan territoir laut - S 1939 no-; 442.Kekuasaan terhadap sampai her apa tinggi udara jg. teriaasuk vilajah Indonesia ditentukan d^Iazn per -a.jandjian penernangan Paris 3 ). -Itu mengakui ke- da.uj.atan sepenulmja. Kapal jang berlajar dibawah u end era nasional dianggap termasuk ■wilajah na£r>i.ra kapal adalah tori cir. '

I.-Iate.bp.n.

1. Tj.H. 50 ne. 2.2. Grotius. ,lr.n^J.rc Interiiata o’itlU

S. i929 x . 190.

3 . Bo 1 9 2 8 noo 536 jo 1 9 3 3 n o „ 3 3 5 d a p a t d i !

sangfr.ik x>. apakah . p ar d;} an d j i a n G i i c a g o

o. _946 no. 1-1 oorlaku untuk Indono-sia.

92. Parrionengebif^ ^

Pasal 5 l 1..ang2 Dasar menentukan bah-wa ke— warganegaraan diatur oleh undang2. Pe-vraa gane-garaan (naturalisasi)- dilakukan oleh atau atas kuasa undang2. - -

j

~ 156 -

dang2 1 8 9 2 d isebut d ju g a n e d e r la n d e r s , 3 j a r a t 2 ke-

bangsaan untuk; kivola- negara. ja n g b u k an orang B e

land a dimuat dalam Undang'2 t h . 1 9 1 0 . P e n d u d u k I n

do n esia . ‘termasuk dalam undang2 jan g . t e r a c ii ir i n i .

Dengan pewarganegaraan. (n a t u r a l i s a s i ) ‘h a n ja m ung

k in nendjad i ora.ig B e la n d a , kem ungkinah' iiii ter-

buka djuga. b a g i onderdanen niet-' n e d e r la n d s r * .

• Bagan (sche:aa) p ^r s e tu d ju a a p em b ag ian w arg a

negara adalah sb"). : ■

A . Semua or m g B e lan d a (d ju g a b e b e r a p a o ran g

■ In d o n e sia a s l i jang. d i n a t u r a l i S e e r t e t a p

“ •. berkebangsaan- Belanda (p s . 3 E n g e lb r e c h t

'' 1954 h a l 3 0 5 1 ) -

-■ B . Seciua k a u la n e g a r a 'B e la n d a . - I n d o n e s i a as-

. • l i meErperoleh kebangsaan I n d o n e s i a ,k e t j u a -

1 1 nerejia jang bertem pat t i n g g a l d i S u r i n a

-me atau A n ti 1-Ien B e ia n d a d a n m ereka ja n g

la h ir d id a e ra h K e r a d ja a n B e l a n d a ( p s . 4 ) .

•Penget j u c l ia n i n i teru ta m a m en g en a i k e t u -

runan em igrant In d o n e s ia ja n g l a h i r d i Su

riname .

L e b ih sul.it lag i, -adalah p e n j e l e s a i a n b a g i

golongan k a u la negara, B e ia n d a ( b u k an o ra n g

B e l a n d a ) . - jang t id a k terioasuk o r a n g In d o n e - sia a s l i .

k i t a per.Jama2 harus a.ngat ( t a p i t i d a k s e —

laa.ii) paaa orang2 ja n g b e r k e t u r u h a n l io n g -

hoa dan A rab . Bagi. m ereka b e r l a k u b a g a n

.(schema,/ sbb : . .

-- ■ '• C . M ereka jan g l a h i r d i I n d o n e s i a m em p ero leh .

keb an g saan In d o n e s ia (p s . 5 ) . " " "

- 157s'

D. Djika.mereka dilahirkan-diluar Indonesiadan : ..

a. tinggal di Indonesia, memperoleh keb- baxigsaan Indonesia..

. b. bertempat tingg&l- dalam keradjaan Belanda (ps.;. 6) mereka tetap berkebang-

.'^aan .Belanda.- , • '

c.\ bertempat tinggal diluardan lahir di -lam keradjaan Belanda tetap berksba:lg -saaiv Belanda.

d. bertempat tinggal dan lahir diluar k 3 -

radjaan Belanda maka bagan 0- dan-D d:._- perlakukan terhadap mereka, tergantung pada tempat lahir orang tuanja, ,c.q. neneknja.

Ini semua berlaku untuk orang2 jang pada t . 27 Desember 1949 telah mentjapai usia 18 th., at vu. tolah. pernah kawin (ps. l ) . Anak2 jang belum d :.- wasa dan isteri2 menurut kedudukan orang tua at ,u suami (ps. 8 ;, 10). Didalam perdjandjian. pembagi 11 warga negara jang ber.sangkutan dapat mengadakan pe rub a ban dengan djalan optie (memilili) untuk .e -bangsaan lain dalam iiall jang berikut dan dal via waktu 2 th. (ps. 13).

0ran«g2 Belanda, asal lahir dan bertemp?:..t tinggal di Indonesia 3e-kuxang2nja 6 bulrn bor-turut2 dapat memilili kebangsaan Indone -

sia (ps. 3 ).Orang Indonesia asli djika dilahirkan. diluar

- 153 -

Indonesia- dan b.ertempat tinggal diluai'’ Indonesia, Suriname, Hederlandse Antillen dapat memilihkebangsaan Belanda (ps. 4 ajat l) • Orang Indonesia asli jang bertempat tinggal di Suraname .atau £Jed. “Antillen jang memiliki kebangsaan Belanda (lihat ) dapat memi - lih kebang3aan Indonesia (ps. 4 ajat l) .Orang Indonesia asli-jang bertempat tinggal di Suriname atau Ned. Antillen jang m e n d a p a t

kebangsaan-.Indonesia,..dapat. memilih kebangsa -aan Belanda (ps. 4 -aj'at 2).

Grolongan C dan D.-semua berhak untuk m em ilih a n ta ra kebangsaan Indonesia atau B elanda . A p a b i l a mereka masih memiliki kebangsaan l a in maka mereka dapat menolak baik kebangsaan B e la n d a maupun

keToangsaan Indonesia -(repudiatie) ps«. 5> 6 , 7- Ada perbedaan ^ondapat tentang optie (c . a ' re p u d i^

1G) ‘tentang apakah kedua bhal itu b o rla k u s u r u t

sampai 27 Lesember 1949*Paca! l i perseti.djuan pembagian warga n e g a ra her,- v~ak raemetjabkan persoalan i n i .

Pacal tsbo berb-nji : Karona m endjalankan h a k me~

""l . atau menolak tldaklah-mendj ad i b a t a l sesu-atu tindakan j a g berlangsung sebelum i t u j g . & e -

-tiranja ekan me djadi sjah se an d a in ja hale itu. t i dak didjalankan

^e n u r u t pardangan sa ja ketentuan i n i h a n ja be -rarti apabila k ita berpokok pada anggapan bah'.-ra

peiiolakan atau pemilihan itu berlaku su ru t .

- 159 -f»••■Imbanfian' Kekuasaan antara -pa- merintah don parlemen.

94 • Parlemen dan pemilih.- Kemauan rakjat adalah dasar kekuasaan p ngn-

asa (ps. 55 Undang2 Dasar), tapi kemauan itu " nja din j at akan dalam pemilihan berkala,djadi di- lam pemilihan orang2, kepada- siapa pemilih2 i,*u inempert j a.j akan kekuasaan parlemen. Sekali dipn-rj-

. oleh kepertjaj&an para pemilihnja anggauta parlo- men itu bebas dari tiap2 ikatan. Pertanggungan djawabnja kepada para pemilih hnja akan .ternjaia kemudian, apakah mereka itu akan terpilih lagi a- tau tidak.

Bukanlah ps, 72 ajat 1 manjatakan bahwa ; anggauta2 parlemem mengeluarkan su.arar.j - orang bebas menurut peraturan -lcehormatali dan- koi a -sjafan bat inn j a tidak'atas-ber-intah atau dengai kewadjiban berembuk lebih dahulu dengan msroka ,g monundjuknja sebagai anggauta. 1).

As as bahwa seorang anggauta mengeluarkan s.u?- ra dan djuga,berbitjara sebagsi seorang jang b - bas menurut keinsjafan batinnja sendiri . berla a djuga terhadap kawan2 sehaluan dalam par lemon. Paksaan fraksi, kewadjiban untuk berbitjara dm mer^eluarkan suara seperti jang t elah diputuskar oleh fraksi adalah bertentangan dengan asas tadj . Paksaan irakei ini .tidak mempunjai sanctie,ket _ ali' pemililian jang akan datang.

- 160 -

(Tapi tak dapat disangkal, bahwa adanja. politic kepart'EpLan -mempengaruhi pe laksana.an ket enttian undang2 Dasar ini dan. Iebih2 mempengaruhi pelaksa -naan parlementaire stelsel.

Mengenai hal terachir ini, jaitu • pengaruh parlemen terha'tap susunan dsn politik pomerintah .jang akan kita bit jar akan nanti menjebabkan bahwa suara dan p ndapat seorang anggauta tidak sadja nen-pengaruj ii "hal2 jang sedang dibit jarakan ta —pi djuga nasi-! kabinet. . >

Se-orang asiggauta, dapat cienjampingk&n penda - pa-tnja sendiri-tentang se suatu. soal ’ dengai per- tircbangan calrwa ia' tak- raau. membahs,j akan kedudukan - Cabinet. Kungkin adalah tjukup djika ia- tidak turut aalajn psrdebatan atau mengeluarkan suara,mung _£Ln d jugs. i; ikan raengeluarkan suara lain daripada seperti jang dikendaki olslinja, apabila ia tidak Ikut serta bertanggung djawab untuk ber- -Lsngemig teras tja kabinet,.

Ababila pemilih itu tidak semata2 member! -kspertjaja .nn.ja kepada orang2 (jang tjakap

aan terhormat) tapi disaiaping ifa menanjaltan ke- pidjaksans an a >akah jang dapat. diharapkan dari ‘"Goalcn itu, ma a kepartaian mulai tampak pernenan -noa. Dalam ne, ara2 dimp na seorang terpilih. itu Pertama-tama rnr ih .iiera sa wakil dari daerah. ter-

rQaka dap at lah dimaafkan apabila ia itu pi^ -aah kepartai lain atau menjimpang dari as as 2 par-tainja.I/a in halnja apabila anggauta parlemsn. itu

- 161 -

terutaua dipilih sebagai vrakil partai. Apabila seorang anggauta' itu menjimpang dari asas pertain a,' daripadan j a . diharapkan agar dia meletakkan d a~- batan. Tapi ini merupakan soal pertanggungan' d-;a- wab pribadi dan mengenai s-jahnja keanggautaan t'u tetap tidak-berubah.

Fractie2 partai dalam parlemen mempun-jai per-, tanggungan djawab Jang lain daripada anggauta je- wan Part'ai dan. rap at 2 partai* Keputusan partai bagi mere Isa iianjalah berarti.tidak lain, daripada nasehat pen ting, tapi mereka tetap mempunjai 'hak dan kewadjiban untux meu ajepingkan hal itu apabila per -tanggungan djawab mereka zzaA*^sar dalam hal ini melindungi mereka, I -2) .

T.jatatan : ,1. Ini berlaku djuga bagi anggauta2 3ang di-

angkat.2. Dari rechtisar Parlemen 1952 no. 167 hal

928, bahwa P.S.1.1* mengenai sumpah par;ai. SumpaJa itu untuk apa ?

95. Pemerintah dan Parlemen.P e r t a n g g u n g a n 3 p a w a b . '

Kita telah mengetahui no. 32, bahwa a-sal 83 dan 85 TJndang2 Dasar menjatakan bahwa : JIlf. teri itu bertanggung djawab untuk seluruh kebidjak. —aana in pemerintah baik untuk semua perbuat arm j a

- 162 -i

manpun kelalaiarnja.. B.ahwa pertanggungan djswab itu harms diiaku -.'.an terh&iap par lemon hal itu su~ dah. se-wadjaraje Iiingga U:\dang2' Dasar trak perlu me -rijebutnja lagi <,

Lalam pend? ;-lasan pe^ubahanvUndangS Daear th. 1950 (TrL.IT* no. 37} Tide no. 30 bahwa lembags. per -tanggungan. djar ifc para/hendak dilaksanskan ssteli -t±2n;ja. Zita, me ighendaki dan djuga sungguh. nelak- sanakan dalam pr iktek stelsel parlementer itu. Orang meaganggap dengan adanja. -ps. 83 bahwa. akan ada kaoinet parl menter. Itu berarti, demikian pen -dj e las an itu; bahwa parlemen dapat memaksa kabi - net atau menteri perseoraiigsn untuk meletakkan djabauannja., Denman perkataan lain, bertindak dan tstap sebagai menteri itu termasuk pertanggungan ajawaa menteri.1.,. x af .m®m*^tajaggung djawabkan kebi djaksanaan

*eev&,<*3 iban untuk mengemukakan pe- cr ua a-asan? dari perbuatannj a kepada me

T;.;;,x~ s - pa mentori harus be:ctanggimg dja<i“*D pei-bua* an -*;a3i dapat cur'llaJ. (no. 81)..

bi r> -? i'a£le?‘£UjlS 11 ° 3 awat itu men^onai seluruh ke.-

o o ^ ^ ? iaan P!f ^ irhsei itu ~a-.l., havae adalp.“ •’!??r‘t f~ no° -s* 55) tidak 2L@3g&&vi apa

J2 a\— Cd tapi djuga L>3iiA'enai rant jaoo-o.n o.s.ii psrs.-i.apa nja. - .(1?i?' ~Darletien itu terlalu ban j ale ikut

s*l 8? ' rila aP rent j ana2 itu, -hingga pa-finV Too-- - 'Sar diterobos., .'dan pemerintah ti-dak lagi memermaah telah ditundjukkan dalam no.81.

Iuasmeliputi t_____ w _lam t u g a s 2 nja<> K im g k in d ju g a ka.da.ng2 d ia d ju k a n

p e l b a g a i s a n g g a h a n 2 terhadap a d m in istras i dan ^

d j a b a i n j a , D i s i n i jan g d ip e r s o a ik a n h a n ja s ik ip

a p a k a h j a n g d ia m b i l seorang m e n te r i terhadap k

s a l a h a n d a n Icekurangan, dan wewenang apakah. . ja ig

d i p e r g u n a k a n o l e h m e n te r i untuk memperbaiki 6 in

m ent j e g a h h a l i t u d ikem udian h a r i se rta menghuk un

xnereka j a n g l a l a i d an ne.lakukan k e sa la h a n .

K a r e n a i t u seo ra n g m enteri tak dapat me 1 st..i-

- kan p e r t a n g g u n g a n d jaw ab dengan m snjalahkan so-:

o r a n g p e g a w a i d an s e b a l i k n j a kedudukan seorang

p e g a w a i t i d a k t e r s e r a n g o leh Parlem en.

A k i b a t l a i n d a r i a sa s i t u bahwa pertanggung-

an d j a w a b p o m e r in t a h h n n ja te r b a t a s pada t in d a ^ -

a n 2 n j a s e n d i r i . Djvxga ticisuz leteLh d jau h d a ri Wo-

w e n a n g n n a ,

T erh a d a p organisasi2 jang aidecentrcliseor

pemeriat ah. hanja mompunjai "vewen&ng sangat torb - tas j a 'm i iintuk mend j alankan tindakan tertentu,

dan terhadap pengadilan tak ada kekuasaannja s na sek-JJLo Mengenai hal^ jang diluar kekuaoaanr. a p em o rintah ta k dapat bertanggung djawab dan tak.

dapat meinbit j ar akann j a » Keberatan2 terhadap _ k - put us an pengadilan - misalnja - dapat mengakiba - kkan dipergunakannja hak gratie atau mengadakan per-undang^&ua. Keberatan demikian tidak harus 1: - dibit jarakan dalam parlemen. Pertanggungan djawab pemerintah merupakan kebalikan functie controle parlemen (no. 81),

ritnctie untuk itu- -sel?»T » * • ■per-mus 3ayrsratan anta-r- L pSr"C9nskark n dalamTentang hak- .Interpeliati*^1^ ^ dan PQ lemen-.Jegitu pentin :. .Kedu- hni -?1 , £ r:ieasua3a tidaben-hn lro. ■ . B Q U a ,a a l I t u _ _ _bentuk2 sadja ciiaane"4 J,~n ?itu 'tnerupakan

disele&aikan dalam w^+n Jang k o n ^ t .it u dapat -. . . walctu 3ang singkat.. . :

®-nan3a « . ps. «*.«ppoUatle dan te*

11? ! ! *--®terangau W £ f? ?asar‘ *fenteri2 mcmts

t ^ S n n2 PM ° leh W l " " b3ik

E i a ' , r k~ " ^ f i S S S ” : ' ^ S £ ^ 1 ,SS2ad if? r5 rita tie t e r t a n -sedang dlbif •a SSauta» dan h« °ne Se~^xang2nja

« f ^ - S ’ " ^ w s w a x r t ?c f t o i f / S S * f e a r s ' * * * w m . u » * -

tolakuJaja titJa ^ 3 * ' p d s l ^ ea Tata Iki tidak dann+ ] ;r-D61iat,te +„ flsh Parlensn Jang acggauta • p a r f e l ^ ^ a u . Jaa&S Peneriatsli.hanja berarti * ^ ^okonr no 3®b»sia*i bessa? ..terangsfo -ja r^ a ^ ^ n ja k ? ? ? interpollant.xta .

iak2 ainoritfi+ parlemen^f nenberiican ke-

diiLorrati. “e n g s iS ^egap perlu> a l D s n t

■ . : . uQrka*i suara biasanD3,

ApabilaOang b e r s a n g k u t a n d ioer Tri+0^ en a nU2 ' member:,

tmtak senghadiri = ^ “ ^ 3 * 4 » ”>enterl pendjelasan mengenai Pe^ „ „ ;L ta i=dn bolen t v *

m e n d ja w a b n ^ a . K e^ iai^ ^ fn o la i£ untuk aemberik'ji

b e r d e b a t ., M e n te r i dapao vprentingan nsgara ak-i _

k e t e r a n g a u 2 t e r te n tu ao ^ awabnja sen diri.

t e t a p i h a l i t u atas ^ au^ . ? _ tapi tak usah - ■ *-

P e r s o a l a n i t u dapat ]laat dengan pemungu_-

tas permintaan para I f W » * *an suara tentang pert ■» , ’ fl9ngan djawaian p-

tolah raerasa puas tertib ps. 1Q5)'a e r i n t a k (peraturan Data ter _

j.-flpir memberikan penje

P e r a + u r a n iritf rl ^ i g | 0pasar

-lesaian u n t o toe* ie sel®'~ -^ j a r a t e r t u l i s , rT^ interps •*—'•"

^-imuiigkinkah. Benar, r ^ a n umu£* Wonsan s£"

*Ja ’ter let alt ^ P ^ l s e l e s ^ ^ X p ^ -D a la m h a l 2 ^ -T iaiig 'DerS^ w pertanja; n Sora d a n k a l a u mental j men g ^ ^ Z3riiu p •

frum d a p a t msinutuskan 1 / cra-[;aTan ’

Calais G id a n g itu. ^ 3 L1 3 ' _ ^n ^lP arêE n

104), . I , an nalc m e n a n ^ 1 .■îta h a r u s i n e n ^ uY a^ ^ Tnân t 2 ^ adar‘

■sngan pasal 69 ajat ^

97. B J U 8 B ® 1** ^

. 0 pasar 21®Pasal 69 Uaianfi^ " pSIleBe»- .

nanja kepada angS®^ .

. ^tiara ' U-kedar ket erangan tentpn<r -endak member ikan se-diperbolehkan (ps ins ^^tanjaan. Per debat ari tak tjt; Irj aw4 ^ » - Peraturan Tata : ter- utok melakukan pene-swlc/ aga 3 ang berfaedali

■ajxca pertanjaan itu u?um a-taa adjniiiistr'asi,• ra.dapat djawab&n*.

■pp©ra'Cuiraii -iav>, ■

tert3ar.tuSra e S „ ' i?ns .a.idalaE tmdang2V a i i J T 5 *«•■* kita bati?6?11-ban;iak perka-fcaan l)»-tar, ) adalah • -aJ-ai:n pasal 83 Undang-^kepertiai rj£'k9r- D ^ r ^ a,k?’1?in9't tak dapat tolas hal dari p-Jo 3:Lka tidak meiidapatsanaan aem+ p?r'affia2 bera-H--!*2 11, 2ePe t:jajaan da- diberikan -DS * Km3®kifc kebidjak-Perti tela ^ :;aat kab^^'° ?Qpertdajaan itu takTm pu?1~ diu-a ' lj-kat daiî^ 'kan tu asnja*Se 3« S b®rs^ ttr ntr^ e^ I t b - 45,. bahwa bagai*a

* dengan «*'derân v,-,0*10' ^ iû tak dapat di

rala'san2 Jran bQlandja seorac£ ^ terletak diluar ang-

gar an beland.ja itu sendiri .(ini tidak karena keoo - rat an terhadap isi anggaran b land j a xapi pact a djaksanaan menteri). .

iroMppp.di itu tiffibullah kewadjiban uir;uk

--axx j-r.ffpcs dari presiasn ji-berhenti itu. Ketiga ada_can didalan Parlementuk meisperhatikan suara jang ad.Pada waktu beliau ciengang*a „ men - ^

Suatu sanctie atas kslalajs ^ d lcian dr; - *ang2 Dasar tidak mengadskan. Sane*^Dalankan setjara sukare etelsei parlemen bs-Dalam nsgara2 lain^P.a^ ns arBin . fteiand itu AA-

1 *

gELTR _ _ __ _Tlribulie>i portanjasn. ?iTmeneriaa,baii'<afen berguL, k.arena fata msi~.UC ajat 2 I.S. tnas^ o.r „enSg^-an. BukarJcaii ssorans A.B.tatam 38■Anggaran Eland j a bcu da c-alu 2).

I j at at an : . . r;endiriann. a----- *•* p I.S. nienjaoakc n ^p.R.^ng1 . C onst i t u t ie x ^ * ps. 1 ^ 2 * ,da_

• dengan ketentuai 1q9 aan iu t :,±ditundjuk mena , et atau seorangpat f ^ j 2 a n abata^- ^ i ^ e r

■ - - stel.o P

£&sar S . 1 9 4 6 n o . 1 4 3 dan' d a la m p s . 69

a ja t 3 , d a r i U ndang2 D a s a r I T . I . T . j g .p e r -

n&h b e r lak u - S t a a t s b l a d I n d o n e s i a T im u r 1 9 5 " no . 7 .

2 . In a isc h e c o m p l a b il i t e it s w e t m a s ih b e r la -

~ 3 1925 n o . 448» K e t e n t u a n d a r i B ab

IV 1 . 3 . berhubungan e r a t d e n g a n i n i . ■

P e a e r i n t a h d a n p s».Tit a l 2 .

(30n-pên^ an ^ ^ d i r i n j a , d ju g a d i s i n i ( b a n d i u g k a n

besar k e p a r t a ia n m em punjai. p e n g a r u h j ajangiija pdri.3mea.ter p a a a p e r m u i a a

^ pat pengaruh d a r i t im b u l 113a k e p a r t a i a n .

men ^ dar:r "DatP-an besar daiam. parle -partai dari dukungan fxactie-2besar fi-- QT33ID3~a9;n®- rupakan golongan ter-tei'sanda vG Pf1'.-8111611* ân dukungan itu biasanja sus'ur, ai]£«!f^JlWa fabinet (sebagian besar) ter- "laksanJvt'- i3a 1 ârtai itu dan beruaaha me tai tadi " Bua ;u program jang seauai dengan par-

bihanAsSiâm,t+?aS Sa U partaiPî mempunjai kele- iadakan ~a niaka ooalitle/comproml • harus» 'ie!Jar , COnstitution:L:L> djxka kita boleh me- -fcgap, bahwa aturan jang telah dilukiskan dalam

no..98 termasuk hukum conatitutionil jang tak t--*’ /Suits: - suatu kabinet formatie adalah soal antara" presiden dan fractia2 dalam parlemen, dengan- r- r- antaraan formateur. ."

Siasanja presiden sebelum beliau menimiju> se -orang formateur, ketjuali ketua Parlemen di i»a berunding dengan ketua.2 fractie2. Dalam • ken j ate in anggauta2 Dewan partai memegang peranan djuga. ie- reka djuga hendak'memutuskanapakah partainja* tu akan ikut dalam susiinan kabinet dan. dengan sjar- it2 ir.pnakah (djumlah kursi, .kementerian apa, progrs x) Djika partai menolsk memberikan-bantua!nnja dan „da "beberapa- anggaut an ja to oh menerinia "djabatan da "am kabinet, maka kabinet ini tidak dapat 'meiigha-oap,.ayl dikemudian hari dukiimgan dari froksi jang -.bei's&ngl kutan tadi. Perhubungan jan£ demikian djugn *liiabul apabila ter dapat ketsgangan dalam' kabinet , attu ].©_ tegangan antara kabinet dan Parlemen dan timbul'.ah suatu pertanjaan apakah menteri dari partai t. - tentu akan melatakkan djabatannja*

Setjara constitution.il disini- hanja mengeai i poi'tanggungan d j m jab' dan ke put u/janS anggaut a p lemen. dan mentori pribadi* Tapi daxi p rtanggut an djavsb ini, scbetulnja ikatan sukarela antara t teri dan partai itu merupakan suatu elemen. 'let pj hal ini tidak merupakan satu2nja. Menteri dan a g~ gauta Parlemen jang bortindak sebagai alat jg. ia_ tuh dari Dewan Partai, mengabaikan element2 llrin dari pertanggungan d'jawabnja. Tentu. timbul ket^a- ngan eebagai akibat dari perbedaan dalam functie dan djuga dalam pertanggungan djawab antara mente-

r i ' anggauta Parlem en , f r a c t i ^ d a n p im p in a n p a r t a l j

jan g tidak- raau. t e r ik a t p a d a f p n n o l a ja n g &

Suatu dewan Partai jang iêmerintahkan menarik "menterinja" dari kabinet, mengat a^tan sadja ses-iatu jang menurut constitutie oak punjai kaknatan, tap! djuga melampaux functie mas j arakat arm. ja. • . .

T a p i s e b a l i k n j a s e o r a n g m e n t e r i liarus 2-kan p ad a d i r i n j a s e n d i r i k e k u a t a n m o r a l . a p 2 r,n-i n^- i a sum bangkan p ad a kabinei^ a p a b i l a p a r t a i ni n g

k a r i n j a . , : \

S a ja t e l a h m engatakaii b a h w a t&k : ada, ; orinu^ _

jan g t e t a p . T ia p b a n g s a dai\ t i a p m asa a>ka.n ^ eIU-

nj.ai im bangan2 .s e n d i r i . K i t a d a p a t mengaiigga-p

p e r t ja ja a n jan g d ib e r i k a n dalsro. s t e l s e l ^

t e r i t u b e r a r t i bahw a p e m e r in ta h memparole^j. di &

-an. t e r b e s a r d . J ar- p arlem en uj\tuk m e la k u k a n P ô

g ran dan ke>bidjakasunaannja» D^jika i t u saq j a 3S*

anggap sebagai'- suatu norm a. mcJâ k i.ta tid)£h a *<a^ _

dapat m enerim a uaah &2 p a r t a i u n t u k m en u n tu t

djuiilah k u r s i d m k e m e n t e r ia n t e r t e n t u dalai^ “ •

net .. T a p i k i t a rap at m enind j-au dafci. se .suapu , S !^F

l a i n j a k n i bahw;. p a r le m e r la h j a n g a c h i m j a ,^ ^ _

m enentukan k eb ic 'Jak ean aan n e g a r a d a n p e n s r i n .-rus b e rtu g a s u i t u k malaksanaji-a.'n. ke'bidjak.ea n.a-'n. t u .

Pemerintah melaksanakan hal ini karena __tie ortanisatoris memang lain dari, functie P- men, ini mempu_"y; ai kedudukan jang seimbang ^ parlemen, Dan bertallan .dengan itu kita aapa nerima, bahwa parlemen (jakni meerdernîd jg* ^

- 171 -

rintaii) akan memperhatikan betul2 orang laar'aihP -ri kekuasaan itu. ^ 3at® dioeKengadakan pemilihan antara parlemen dan m

merintaJb. tidak akan dibit jarakan dalam buku -i Kungkin kita akan member! arti jang pent i n /

bahwa ps. 1 ajat 2 Undang2 Dasar meletakkan lakaanaan kedaul^tan itu ditangan pemerintah P--arm■>--------- o— siu;j.j.nuan a'inparlemen ke-dua2nja dan dengan demikian mengheMp -ki adanja kebebasan tertentu-dari keduarlq. ^fn dengan jang lain. \

\\ *\

\ ■ x 100. Pembubaa?an parlemen.' / ‘s..

Zeduxiukan pexerintah jang eeimbang dg.parlo- men tampak dengantegas dari adanja iiaic untuk membubarkan parlamoii sebelum masa const:' u- tionilnja habis (ps. 84). ■ \

Keputusan jang menjatakan pesnbubaran itu,mj~ merintahkan pula untuk mengadakan pernlihen Dswn Porwakilan Rakjat Baru. dalam 30 hari. Dalam ton - gang ini pent jalonan harus dilakukan5 proces p milihp.n memakan waktu terlalu pandjang untuk d. - pat salesai dalam waktu 30 liari. angka wak u jang p and jang ini menimbulkan suatu. pertanjaan djuga a.pakah pembubaran jang dinjatakan itu ber - laku dengan segara, hal mana tentu 'pkan menimbu. - Iran masa tanpa parlemen. ■,Saja berpendapat bahwa Undang2 Dasar tidak akj.n melarang pembubaran jang berlaku kemudian sela - bat-lambatnja pada hari sebelum pambukaan 'sidang parlemen'haru ( ontbinding op termi jn).

\

\\

Apakah a r t ! p em b u b aran dalam : s ^ e l s e l c o n s t i-

t u t i e t e r g a n t u n g p a d a t j a r a b a g a im a n a p e m e r i n t a h

.m elakukan h a k i t u . .'1

PemerintrJ'! m em bubarkan p a r l e m e n b i l a pemer-in

~tah dalam h a l2 j a n g p e n t i n g b e r - c o n f l i c t den g an .

. p arlem en d a n m e n g ir a b a h w a p e m ilih . m e n d u k u n g pen-

d i r i a n p e m e r in t a h . s ■

Perabubarar; d j u g a rmingkin u n t u k m e m b e r ik a n k e

- tik a p ad a p a r a p e m i l i h u n t u k m e m b e r ik a n a u a r a d a

-lam s o a l2 ja n g p e n t i n g ja n g d a l a m p e m i l i h a n j a n g

iam pau t i d a k m e n e g a p e r a n a n . D a la m d j a l a n p i-

k z r a n i n i p e r c e r .n ta h d a n m e e r d e r - h e i d n ja s £ - a k a n 2

m em inta p e n o t a p a n 2 ; d a r i p a r a p e m i l i h . A c h i r n j a t

t e r d a p a t d j u g a pem Luba 'can? k a r e n a p e m e r in t a h . me-

n g a n g g a p saatsga-' tepat- u n t u k m e m p e r k u a t .k e d u & u k e n

- n ja cl.eJ.am p a r le m e n , D j a d i b a g a i m a n a p u n d j u g a p e

m e r in t a h untu'- 3 c e b id ja k s a n a a im ja t i d a k • s e & e m a t a 2

t e r g a n t u n g p a d a p a r l e m e n . K e s e i m b a n g a n k .c d u d u k a n

p e m e r in t a h d a n p a r le m e n itu . taanpak d e n g a n a j e l a s

d a la m h a k u n t u k m e m b u b a rk an tad:L«

So-1'i.tta Und‘\ug2 pemilihan umum helujra disasj/ - ba.Ii dc-ugan pera- .tires. ■pel .kE&h&an. clan selama t.ak ada daftar pemi ..in. jang £ibuat pro Bid on tak dapat nG-iiipargunakan b k untuk riambub&rkan. tadi. • BahTr&oa ->;• j a ini mempun eJ. akibat penting. ciiusubnja uii~- tuk imbangan an.are. pemerintali dan paarleraejT. - jg„ berdasaxkan ps* 77 Undang2 'Dasar adalah djelafio

-■ : • - 172 - >

101* Penund.jukkan-Perimbangan kekuasaan ahtara pemerintah dan

parlemen (wetgever) disatu pihak dan adciirdstr&si •,' Dtfstitie dan badanS jang d ide centraliseer pada ia-* in jpiliaJs telah. kita bit ar kaii.

- I s i -

Pendanulu&n.1. Negara sebagai organisasi.2. iTegara sebagai ortanisasi kekuasaan.3- Kekuasaan negara dan susunan mas j arakat.

Type negara.4. Hukum TatanegHTS..5\ Republik Indonesia.6 . O r g a n i s a s i n e g a ra HiilCtiS. 'SQ.la&cLa. Fe^si'in-

tah ., P arlem en , Kekuasaan tertin g g i.

7. Admiiiistratie :Hindia Belanda - Do&watar.8. Departement2 Hindia Belinda. '9. Dinas pamongpradja Hindia Belanda.

10. Urusan keuangan Hindia Belanda.11. Pengadilan Hindia Belanda.12. Decentralisasi territorial Hindia Solaria.13. Decentralisasi functionil Hindia Belarla.14. Keaneka wamaan hukum di Hindia Belanda,15. Tjatatan.16. Pemerintahan Militer Djep&ng.17. Pemerintah dan Kekuasaan tertinggi dalam

pemerintahan Djepang.18. Administrasi Djepang.

IS. Pengadilan Djepang.20. Deeentralisasi Djepang.21. Berdirinja Republik Indonesia.22. Undang2 Dasar 19.45. Pemerintah dan par -

lemen. #25. Undang2 Dasar 1945 »r Mad jelis- Parmus.jaifa- ratan Rakjat.24. Undan 2 Dasar 1S45. Aturan peralihan dan-prakti jk. --'rr25. AdminJ-strasi R e p u b l ik ; P e n g a d i l a n d a n

d e c e n t r a l i s a s i .26. Hindia Belanda sesudah.perang.27. Republik Indonesia Serikat.23-. R.I.S. I'ederatie dan negara bagian.29. R.I.B. Senat dan D.P.S..30. Peiebentukan negara kesatdan.

» . Ps&erintah, dan Parlemen.Susunan P e m e r i n t a h 'd a n t u g a s n j a .

33. Ppaferiritali berakar dalam. Undang2 Dasar.32. Pemerintah suatu djabatan jang bersusun.33. Organ!3asi Intern daripada pemerintah.34. Dewan Menteri, Organisasi dan tjara be-kerdj-5. , ,,"34a Hubungan antara Presiden dan Kabinet.35. Menteri dapat bertindak sendiri.36. ^usunan djabatan menteri tertentu.37. Xe&u 'nkan djabatan. 1

- 175 -b.

38. Penundjukan presiden dan wk. presiden.39. Sjarat2 djabatan.40. Hulai mernasuki djabatan.41. Kehilangan djabatan.42. Penggantian sementara pedjabat dj-aba'tson.43. Incompatibiiiieit dan tindalLan2 di-

larang.44.- G-adjih djabatan.45- Peninidjukan mentor!.46. Sjarat 2' djabatan.4 7. Rulai memasuki djabatan.48. Kehilangan djabatan-.49. Penggantian sementara djabatan.50. In c o m p a t ib i l i t e it dan tindakan2 jang di-

larang, gadjih djabatan.it

c. Tugas .Pemerintah.51-. Peraorintah sebagai penfoinibiiig.

d • Wov/on/*ng ipemserirvtah..>

r : ’

52. Tjatatan umum.5 3. Wewenang.-54. Perdjandjian Internasional.55. Perdjandjian Internasional dalam Unda 32

Dasar. - j56. Ikut sertanja dalam oiganisasi2 interra-

sional.57. Penundukan pada pengadilan Internasional.

58. Pernjataan perang.59. Negara, dalsur bahaja.

a.60. Parlemen berakar dalam Undang2 Dasar.61. Ketentuan mengenai djumlah anggauta.62. Organisasi intern dari Parlemen.63'. Tjajsa bekerdja parlemen.64. ■Kedadoi£aii djabatan.

b. '63. Xetentuan Undang2 Dasar.66. Hak pilih actief.67. Procedure pemilihan. Daerah pemilihan. 68". Procedure pemilihan. Daftar p e m i l i h .

69. Procedure pemilihan. Pentjalonan.70. Procedure -pemilihan. Pemungutan suaxa.71. Procedure pemilihan. Penetapan hasil.72. Procedure pemilihan. Lowongan.73. Pengangkatan anggauta Parlemen.74. Penun;"jukan anggauta Parlemen dalam th.

1950.75. j3jarat2 djabatan.76. Hul i memasuki djabatan.77. Kehilangan djabatan.7S. Incompalibiliteit.79. G-adjih djabatan.

c~» -Tugas p rlemeav80. Psrandang2an dan Anggaran Be 1 and, j a.81. Controle terhadap pemerintals*-82. Surat 2 permohonan.65'. Snquet .

v \v

d. YJevteri&ng parlemen.84. Perundang2an. Pongertian Urviang2.8?'. I-erundang2an. Procedure.66. Undang2 darurat.67. Peraturan perror intah...38, Selegatie daripada vrewenarjg membentuk

Undang2.e. Grondgebied dan peraonenga.bied

pGmerintah dan parlemen.8$. Wi Lajah hukum.90. Yilajah hukum Indonesia.91. Grondgebied Indonesia.92. Personengebied Indonesia.

if. Imbangan kekuasaan antara, Parlemen dan Pemerintah.

93. Parlemen dan pemilih.54. Pemerintah dan parlemen. Partanggungan

djawab.55. Int erpelatie.96. Hak menanja.97. S .fat parlementer dari Kabinet.9S. Pemerinta;! dan partai2. L-99. Pembubaraiv Parlemen.LOQ. Penundjukan.

--==and

P E R P US T A K A A NFAKU-iLTAS- SASTRA.' ■

Perpustakaan Ul

Perpustakaan FIB UI

h5t staatsr£cht van indonesie

Documents