fasilitas kepabeanan_suatu upaya pemberian kemudahan dan insentif fiskal bagi industri dan...

7/24/2019 Fasilitas Kepabeanan_suatu Upaya Pemberian Kemudahan Dan Insentif Fiskal Bagi Industri Dan Perdagangan

1/25

1

FASILITAS KEPABEANAN :

SUATU UPAYA PEMBERIAN KEMUDAHAN DAN INSENTIF FISKAL

BAGI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

(Widyaiswara Pusdik lat Bea dan Cukai)

oleh: Surono

Salah satu aspek dasar pembentukan Undang-undang nomor 10 tahun

1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

nomor 17 tahun 2006, adalah pemberian insentif terhadap perdagangan dan

sektor industri. Pemberian insentif tersebut diharapkan akan memberikan

manfaat pertumbuhan perekonomian nasional. Bentuk fasilitas kepabeanan yang

diberikan oleh Undang-undang Kepabeanan secara umum dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu:

1) Fasilitas yang terkait dengan pelayanan, dalam rangka memberikan

pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.

2) Fasilitas yang terkait dengan fiskal kepabeanan, berupa pembebasan Bea

Masuk, keringanan Bea Masuk, pengembalian Bea Masuk dan

penangguhan Bea Masuk.

Fasilitas pelayanan kepabeanan ditujukan untuk memperlancar arus

barang, orang maupun dokumen dalam sistem atau tata laksana kepabeanan di

bidang impor. Umumnya bentuk-bentuk fasilitas pelayanan telah diintegrasikan

dalam sistem tata laksana kepabeanan. Kewenangan pemberian fasilitas

pelayanan biasanya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pabean setempat. Hal ini


2/25

2

merupakan suatu perlakuan diskresi (penyimpangan) dari suatu sistem

tatalaksana yang regular dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan

kelancaran arus barang, orang maupun dokumen.

Fasilitas fiskal kepabeanan merupakan suatu bentuk pemberian insentif

yang berkaitan dengan pungutan Bea Masuk. Bentuk-bentuk perlakuan yang

diberikan dapat berupa tidak dipungut Bea Masuk, pembebasan Bea Masuk,

pembebasan atau keringanan Bea Masuk, penangguhan Bea Masuk serta

pengembalian Bea Masuk. Fokus utama pemberian insentif fiskal antara lain

adalah untuk kepentingan sektor industri dan perdangangan, kepentingan

publik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga perlakuan yang

lazim dalam tata pergaulan internasional.

Artikel ini secara khusus mendeskripsikan bentuk-bentuk pemberian

fasilitas kepabeanan, baik berupa fasilitas pelayanan maupun fasilitas fiskal

kepabeanan. Disamping hal tersebut, penulis juga akan mendeskripsikan

bentuk-bentuk lain perlakuan fiskal kepabeanan yang juga diterapkan oleh

Pemerintah dengan mengacu kepada Undang-undang diluar Undang-undang

Kepabeanan. Beberapa diantaranya adalah: ketentuan tarif preferensi dan Bea

Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Penjelasan mengenai kedua jenis

perlakuan fiskal ini juga akan disampaikan dalam artikel ini.


3/25

3

Fasil itas Pelayanan

Pengertian fasilitas pelayanan adalah bentuk-bentuk perlakuan khusus

dalam proses penyelesaian formalitas kepabeanan dalam rangka memberikan

pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Tujuan utamanya adalah

untuk memperlancar arus barang, orang atau dokumen. Pesatnya

perkembangan industri dan perdagangan secara global mendorong iklim

persaingan yang semakin tinggi. Agar produk Indonesia mampu bersaing,

upaya-upaya efisiensi di sektor industri maupun perdagangan harus diiringi pula

dengan tingkat pelayanan birokrasi yang semakin cepat dan murah. Pemerintah

sadar akan hal tersebut dan terus berusaha meningkatkan pelayanan birokrasi

khususnya yang berkaitan dengan formalitas kepabeanan.

Materi undang-undang Kepabeanan maupun peraturan pelaksanaannya

telah mengakomodasikan beberapa bentuk fasilitas pelayanan yang bertujuan

memberikan insentif non fiskal. Berikut ini akan dideskripsikan secara singkat

beberapa bentuk fasilitas pelayanan di bidang kepabeanan yang telah

diaplikasikan dalam tata laksana kepabeanan khsususnya di bidang impor.

1) Pembongkaran atau Penimbunan di Luar Kawasan Pabean

(Referensi : Pasal 10A Undang-undang Kepabeanan)

Pada dasarnya pembongkaran dan penimbunan barang impor wajib

dilakukan di suatu tempat dalam Kawasan pabean. Akan tetapi apabila barang

impor karena sesuatu hal, baik alasan yang menyangkut kondisi barang maupun

kelayakan lokasi kawasan pabean, dapat saja seorang Kepala Kantor

memberikan suatu diskresi (penyimpangan) yang mengizinkan pembongkaran

dan penimbunan di luar kawasan pabean. Kebijakan ini semata-mata memang


4/25

4

karena kondisi-kondisi yang disebutkan tersebut dan bukan karena adanya

privelegetertentu terhadap importir.

Perlakuan khusus ini merupakan salah satu bentuk pemberian fasilitas

pelayanan kepabeanan. Dalam pelaksanaannya, fasilitas kepabeanan ini

seringkali diberikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai di daerah-daerah yang

sarana dan prasarana pelabuhan dan/atau kawasan pabeannya belum lengkap.

Untuk pengamanan hak-hak negara, proses pembongkaran barang impor wajib

diawasi oleh petugas Bea dan Cukai serta dilakukan penyegelan terhadap

barang impor yang ditimbun.

2) Fasilitas Vooruitslag

(Referensi: Pasal 37 ayat 2 Undang-undang Kepabeanan)

Pengertian fasilitas vooruitslag adalah suatu bentuk perlakuan khusus

berupa pemberian izin untuk mengeluarkan terlebih dahulu barang impor yang

masih terutang Bea Masuk dan PDRI dengan mempertaruhkan jaminan. Fasilitas

vooruitslagdiberikan kepada importir yang telah mengajukan permohonan untuk

memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan Bea Masuk, Bea Masuk dan

pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai, dan atas permohonan dimaksud

belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas tersebut. Khusus

terhadap barang impor untuk keperluan penanggulangan bencana alam dapat

diberikan persetujuan vooruitslag walaupun importir belum mengajukan

permohonan fasilitas pembebasan dimaksud.

Peraturan pelaksanaan fasilitas vooruitslagdiatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan nomor PMK160/PMK.04/2007. Pengeluaran barang impor dengan

fasilitas vooruitslag dilaksanakan dengan mengajukan dokumen pelengkap


5/25

5

pabean. Bentuk jaminan yang dapat dipertaruhkan dapat berupa : jaminan tunai,

jaminan bank, jaminan perusahaan asuransi (Customs Bond) dan jaminan

lainnya. Jaminan yang diserahkan adalah sebesar Bea Masuk, PDRI dan/atau

cukai yang terutang.

Jangka waktu pemberian fasilitas vooruitslagatau batas waktu penyampaian

pemberitahuan pabean (PIB) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal

diserahkannya dokumen pelengkap pabean. Jangka waktu ini dapat

diperpanjang oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Apabila proses fasilitas pembebasan belum selesai juga, maka permohonan

perpanjangan dapat diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari lagi oleh Direktur

Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya.

3) Pelayanan Segera (Rush Handling)

(Referensi : Pasal 10B ayat 2 huruf c Undang-undang Kepabeanan)

Pelayanan Segera (rush handling) adalah pelayanan kepabeanan yang

diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan

pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean. Pelayanan segera

diberikan untuk barang yang terikat waktu (peka waktu), memerlukan

penanganan khusus atau barang-barang lain yang sangat diperlukan

berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala Kantor.

Ketentuan teknis mengenai prosedur pengeluaran barang impor untuk

dipakai dengan pelayanan segera, diatur secara khusus dalam Peraturan

Menteri Keuangan nomor 148/PMK.04/2007. Adapun kategori barang yang

diberikan fasilitas pelayanan segera, mencakup:

- Organ tubuh manusia, antara lain: ginjal, kornea mata, atau darah;


6/25

6

- Jenazah dan abu jenazah;

- Barang yang merusak lingkungan, antara lain barang yang mengandung

radiasi;

- Binatang hidup;

- Tumbuhan hidup;

- Surat kabar dan majalah yang peka waktu;

- Dokumen (surat);

- Barang lain yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera,

apabila mendapat ijin dari Kepala Kantor.

Untuk mendapatkan pelayanan segera atas barang yang memenuhi

kriteria, importir harus mengajukan permohonan kepada pejabat bea dan cukai

yang dilampiri dengan dokumen pelengkap pabean dan jaminan, sebesar Bea

Masuk dan PDRI yang wajib dilunasi. Khusus terhadap kategori barang berupa

organ tubuh manusia dan jenazah, Importir wajib memberitahukan dengan

menggunakan PIB khusus (PIBT). Terhadap barang impor dengan fasilitas

pelayanan segera, wajib dilakukan pemeriksaan fisik.

Importir yang mendapat fasilitas pelayanan segera wajib menyerahkan

pemberitahuan pabean (PIB) dan melunasi Bea Masuk, cukai dan PDRI yang

terhutang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak barang impor dikeluarkan.

Apabila kewajiban pembayaran ini tidak diselesaikan pada waktunya, maka

jaminan dicairkan dan dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 10% dari

Bea Masuk yang wajib dilunasi. Bagi importir yang melanggar ketentuan

penyampaian PIB dan pelunasan pembayaran maka Fasilitas pelayanan segera

tidak akan diberikan lagi, sampai dengan yang bersangkutan melunasi

kewajibannya.


7/25

7

4) Fasilitas Jalur Prioritas

(Referansi: Peraturan Dirjend nomor P-42/BC/2007 jo. P-08/BC/2008)

Pengertian fasilitas jalur prioritas adalah suatu bentuk perlakuan khusus

yaitu tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen atas pemasukan

barang impor dalam sistem tatalaksana impor barang. Dalam implementasinya,

jalur prioritas dibedakan menjadi jalur MITA Prioritas dan jalur MITA Non

Prioritas.

Jalur MITA Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang

diberikan kepada MITA Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor tanpa

dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Selain itu, MITA Prioritas

berhak atas fasilitas pembayaran berkala. Jalur MITA Non Prioritas adalah

proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Non Prioritas

untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan

penelitian dokumen, kecuali dalam hal-hal tertentu yaitu :

- barang ekspor yang diimpor kembali;

- barang yang terkena pemeriksaan acak; atau

- barang impor sementara.

5) Fasilitas Pemberi tahuan Pendahuluan (Prenotification)

(Referensi: Peraturan Dirjend nomor P-42/BC/2007 jo. P-08/BC/2008)

Pengertian fasilitas prenotification adalah pengajuan pemberitahuan Impor

Barang (PIB) sebelum pihak pengangkut menyerahkan inward manifest, dengan

ketentuan:


8/25

8

- Bagi importir MITA Prioritas tanpa harus mengajukan permohonan; Dalam hal

ini Importir MITA Prioritas wajib menyampaikan rekapitulasi PIB dalam bentuk

softcopykepada client coordinator, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Bagi importir lainnya, fasilitas prenotification dapat dilaksanakan setelah

mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk.


9/25

9

Fasil itas Fiskal Kepabeanan

Pada dasarnya fasilitas fiskal yang dibicarakan disini adalah fasilitas yang

terkait dengan penerimaan perpajakan, khususnya Bea Masuk. Fasilitas fiskal

dalam konteks Undang-undang Kepabeanan mengandung pengertian sebagai

bentuk-bentuk insentif perpajakan yang diberikan kepada industri, perdagangan,

dan pihak-pihak tertentu. Bentuk-bentuk fasilitas fiskal kepabeanan dapat

berupa:

- Tidak dipungut Bea Masuk, sesuai Pasal 24 Undang-undang Kepabeanan;

- Pembebasan Bea Masuk, sesuai Pasal 25 Undang-undang Kepabeanan;

- Pembebasan atau Keringanan, sesuai Pasal 26 Undang-undang kepabeanan;

- Pengembalian Bea Masuk, sesuai Pasal 27 Undang-undang Kepabeanan;

- Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dalam rangka Impor Sementara,

sesuai pasal 10D Undang-undang Kepabeanan;

- Penangguhan Bea Masuk terhadap tempat penimbunan berikat, sesuai pasal

44 Undang-undang Kepabeanan.

Pada dasarnya fasilitas fiskal kepabeanan yang diberikan oleh Undang-

undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2006 bertujuan untuk memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan juga

bentuk perlakuan yang lazim terhadap tata pergaulan internasional. Untuk

kepentingan industri dan perdagangan, pemerintah memberikan insentif

terhadap industri yang sedang membangun atau melakukan pengembangan.

Berkaitan dengan tata pergaulan internasional, pemerintah memberikan

perlakuan pembebasan terhadap barang impor yang akan digunakan oleh

perwakilan negara asing atau pejabat pada Badan internasional. Demikian pula


10/25

10

terhadap barang-barang yang digunakan untuk kepentingan publik yang tidak

berorientasi pada hal-hal yang bersifat komersial, diberikan perlakuan

pembebasan terhadap Bea Masuk.

1) Tidak Dipungut Bea Masuk

Sesuai dengan ketentuan pasal 24 undang-undang Kepabeanan diatur

bahwa barang yang dimasukkan ke Daerah Pabean untuk diangkut terus atau

diangkut lanjut ke luar Daerah Pabean tidak dipungut Bea Masuk. Dasar

pertimbangan perlakuan tidak dipungut Bea Masuk pada hakekatnya

mempertimbangkan asas-asas pemungutan pajak.

Pada dasarnya asas pemungutan Bea Masuk di Indonesia menerapkan

asas domisili. Pengertiannya bahwa pemungutan Bea Masuk dikenakan

terhadap subyek yang berdomisili di Indonesia atau obyek yang dikonsumsi di

dalam wilayah pabean Indonesia. Berdasarkan pengertian ini, maka terhadap

barang yang diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar daerah pabean, maka

dari sisi subyek maupun obyek tidak memenuhi asas domisili tersebut.

2) Pembebasan Bea Masuk

Pasal 25 Undang-undang Kepabeanan memberikan bentuk fasilitas fiskal

berupa pembebasan Bea Masuk terhadap barang impor yang digunakan untuk

keperluan tertentu. Antara lain sebagai bentuk tata krama dalam pergaulan

internasional berupa pembebasan terhadap barang impor yang digunakan untuk

keperluan perwakilan negara asing dan pejabat pada Badan Internasional.

Disamping itu, pembebasan Bea Masuk diberikan pula terhadap barang-barang

yang digunakan untuk kepentingan publik yang bersifat nonkomersial, kemajuan


11/25

11

pendidikan dan ilmu pengetahuan, sosial kemanusiaan, pertahanan dan

keamanan, serta kesehatan.

Sifat pembebasan yang diatur dalam pasal 25 undang-undang

Kepabeanan adalah pembebasan mutlak. Pengertiannya bahwa bentuk

pembebasan atau peniadaan terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran Bea

Masuk yang diberikan pemerintah bersifat permanen. Dengan kata lain, selama

pos tarif dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) memberikan

pembebananan tarif Bea Masuk diatas 0% (nol persen) terhadap barang impor

dengan fasilitas pembebasan, maka terhadap barang impor tersebut secara

permanen tidak akan dikenakan pungutan Bea Masuk. Untuk mendapatkan

skema pembebasan Bea Masuk tersebut, para pihak yang berhak menerima

pembebasan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mungkin dalam pikiran anda timbul pertanyaan, bagaimana kalau barang

yang diberikan pembebasan sesuai pasal 25, dalam BTBMI tarif Bea Masuknya

sudah 0%, apakah pembebasan Bea Masuk tersebut masih relevan ? Untuk

menjawab pertanyaan ini, perlu ditegaskan bahwa apabila pembebanan tarif

dalam BTBMI sudah 0% maka secara tidak langsung telah berlaku pembebasan

mutlak (absolute) tanpa syarat apapun. Pengertiannya bahwa importir dalam

hal ini tidak perlu mengajukan permohonan fasilitas pembebasan sesuai Pasal

25 undang-undang Kepabeanan. Contoh kasus seperti ini terjadi pada barang

berupa buku-buku yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan.


12/25

12

3) Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk

Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan memberikan bentuk fasilitas fiskal

berupa pembebasan atau keringanan Bea Masuk terhadap barang impor yang

digunakan untuk keperluan tertentu. Fokus pemberian fasilitas ini terutama

ditujukan terhadap sektor industri dan perdagangan. Antara lain pembangunan

dan pengembangan sektor indsutri baik dalama skema penananaman modal

maupun swasta murni. Disamping itu, fasilitas pembebasan atau keringanan Bea

Masuk diberikan sebagai insentif sektor pertanian, pencegahan pencemaran

lingkungan, keperluan olah raga, kepentingan publik yang dikelola pemerintah,

proyek pembangunan yang dibiayai hibah, serta sektor industri yang berorientasi

ekspor.

Sifat pembebasan yang diatur dalam pasal 26 Undang-undang

Kepabeanan adalah pembebasan yang bersifat relatif. Pengertiannya bahwa

bentuk fasilitas yang diberikan dapat berupa pembebasan atau hanya berupa

keringanan Bea Masuk saja, dan hal ini bersifat tentative(sementara), tergantung

kepada kebijakan yang akan diterapkan pemerintah pada kondisi-kondisi

tertentu. Contoh:

- perlakuan fasilitas terhadap pembangunan atau pengembangan industri

berdasar Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 135/KMK.04/2002

adalah berupa keringanan Bea Masuk. (tarif akhir Bea Masuk menjadi 5%).

- sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor

176/PMK.04/2009, perlakuan fasilitas terhadap pembangunan atau

pengembangan industri adalah berupa pembebasan Bea Masuk.


13/25

13

4) Pengembalian Bea Masuk

Pasal 27 undang-undang Kepabeanan memberikan bentuk fasilitas fiskal

berupa pengembalian Bea Masuk atas bea-bea yang telah dibayar sebelumnya

oleh importir. Dalam hal ini undang-undang kepabeanan telah memberikan

batasan terhadap kategori barang atau subyek mana yang dapat menerima

pengembalian Bea Masuk. Berdasar ketentuan pasal 27 tersebut, pengembalian

dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar

atas:

- kelebihan pembayaran Bea Masuk yang timbul akibat penetapann tarif dan

nilai pabeana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17

ayat (3), atau karena kesalahan tata usaha;

- impor barang yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau keringanan

Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;

- impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau

dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai;

- impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai

kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar

Bea Masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih

rendah; atau

- kelebihan pembayaran Bea Masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.


14/25

14

5) Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk atas Barang Impor

Sementara

(Referensi : Pasal 10D Undang-undang Kepabeanan)

Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada

waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling

lama 3 (tiga) tahun. Terhadap barang impor sementara dapat diberikan

pembebasan Bea Masuk atau keringanan Bea Masuk. Ketentuan operasional

yang mengatur impor sementara adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor

140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara .

Kategori barang impor sementara yang mendapat pembebasan Bea Masuk

diatur dalam Pasal 3 ayat 2 PMK tersebut, yang meliputi:

- barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dari

tempat penyelenggaraan pameran berikat;

- barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu;

- barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi;

- barang untuk keperluan tenaga ahli;

- barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan

kebudayaan;

- barang yang diimpor untuk keperluan perlombaan dibidang olahraga;

- kemasan yang digunakan untuk pengangkutan barang impor atau ekspor

secara berulang-ulang;

- barang keperluan contoh atau model;

- kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan

manca negara;


15/25

15

- kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan

penggunaannya tidak bersifat regular;

- barang untuk diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi;

- binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan,

pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan;

- peralatan khusus yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam,

kebakaran, dan gangguan keamanan;

- kapal niaga yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional;

- pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan

nasional;

- barang yang dibawa oleh penumpang dan akan dibawa kembali ke luar

negeri; dan/atau

- barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dari

luar negeri.

Pemberian keringanan Bea Masuk diperlakukan terhadap barang impor

berupa mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek

infrastruktur. Atas kegiatan impor sementara terhadap barang tersebut, importir

akan dikenakan pungutan berupa :

- Bea Masuk sebesar 2% untuk setiap bulan atau bagian dari bulan dari

jumlah Bea Masuk yang seharusnya dipungut;

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah

(PPn.BM) secara penuh (100%). Akan tetapi, kewajiban membayar PPN

atau PPn.BM tidak berlaku, apabila importir mendapatkan skema fasilitas

perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;


16/25

16

Selain kewajiban membayar Bea Masuk, PPN dan PPn BM, Importir diwajibkan

mempertaruhkan jaminan sebesar selisih antara Bea Masuk yang seharusnya

dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan Pajak Penghasilan Pasal

22.

6) Fasilitas Penangguhan Bea Masuk terhadap Tempat Penimbunan

Berikat (Referansi: pasal 44, Undang-undang Kepabeanan)

Bentuk insentif yang diterima oleh pihak yang menyelenggarakan Tempat

Penimbunan Berikat (TPB) berupa penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut

pajak-pajak dalam rangka impor maupun pajak-pajak dalam negeri. Fasilitas

tempat penimbunan berikat merupakan bentuk fasilitas yang bersifat institusional

terhadap subyek pajak. Pengertiannya bahwa perlakuan insentif perpajakan

melekat terhadap institusi atau subyek pajak tertentu dan bukan terhadap obyek

pajaknya. Secara prinsip barang-barang impor yang ditimbun di dalam TPB

masih terutang Bea Masuk dan apabila dikeluarkan dari TPB selain untuk

diekspor maka wajib dipungut Bea Masuk dan PDRI.

Pada prinsipnya tujuan pengadaan Tempat Penimbunan Berikat adalah

untuk memberikan insentif berupa penangguhan pembayaran Bea Masuk, atas

kegiatan menyimpan, menimbun, memamerkan, menjual, mengemas dan

mengolah barang yang berasal dari impor di dalam tempat penimbunan berikat.

Pelaksanaannya, TPB dibagi menjadi beberapa jenis yaitu Kawasan Berikat,

Gudang Berikat, Entrepot Tujuan Pameran, Toko Bebas Bea, Tempat

Pelelangan Berikat dan Tempat Daur Ulang Berikat.


17/25

17

Perlakuan Tarif Preferensi dan Bea Masuk Ditanggung

Pemerintah

Alternatif pemberian insentif fiskal bagi sektor industri dan perdagangan di

luar konteks fasilitas fiskal kepabeanan yang diatur oleh Undang-undang

Kepabeanan, adalah perlakuan tarif preferensi dan Bea Masuk ditanggung

Pemerintah. Perlakuan tarif preferensi didasarkan atas kerjasama perdagangan

internasional yang memberikan keringanan terhadap tarif Bea Masuk, baik

secara bilateral maupun multilateral. Dengan adanya kesepakatan tarif preferensi

maka terhadap barang impor yang masuk dari suatu negara anggota akan

diperlakukan tarif impor sesuai perjanjian tarif preferensi. Perlakuan BMDTP erat

kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran dalam

rangka menanggung beban Bea Masuk dan PDRI atas impor barang dan bahan

oleh sektor industri tertentu yang mendapat insentif BMDTP.

1) Bea Masuk Ditanggung Pemerin tah

Konsep pemberian BMDTP adalah pemberian insentif fiskal bagi sektor

industri dan perdagangan dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau

jasa untuk kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu di

dalam negeri. Perlakuan pemberian insentif fiskal bagi sektor industri dan

perdagangan dalam bentuk BMDTP, mulai diberikan oleh pemerintah sejak tahun

2008. Referensi aturan pemberian BMDTP ini mengacu kepada Undang-undang

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun disusun

oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Setiap tahun berdasarkan UU APBN, pemerintah mengalokasikan pagu

anggaran dalam jumlah tertentu untuk membiayai importasi yang dilakukan oleh


18/25

18

industri sektor tertentu yang memenuhi kriteria BMDTP sesuai dengan kebijakan

pengembangan industri nasional. Dengan kata lain, skema pemberian insentif

fiskal BMDTP hanya berlaku selama masa tahun anggaran (APBN) berjalan,

yaitu periode 1 Januari sampai 31 Desember.

Kriteria sektor industri tertentu yang dapat menerima BMDTP adalah:

- memenuhi penyediaan barang dan atau/jasa untuk kepentingan umum,

dikonsumsi oleh masyarakat luas dan/atau melindungi kepentingan

konsumen;

- meningkatkan daya saing;

- meningkatkan penyerapan tenaga kerja;

- meningkatkan pendapatan negara;

Disamping kriteria sektor industri tersebut, barang dan bahan yang diimpor

juga harus memenuhi kriteria :

- barang dan bahan belum diproduksi di dalam negeri;

- barang dan bahan sudah dapat diproduksi di dalam negeri namun belum

memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan;

- barang dan bahan sudah dapat diproduksi di dalam negeri, namun jumlahnay

belum mencukupi kebutuhan di dalam negeri

Beberapa sektor industri yang pernah mendapatkan skema BMDTP pada tahun

2010 yang lalu, antara lain:

- industri pembuatan tinta khusus (toner) (sesuai PMK 205/PMK.011/2010);

- industri pembuatan sorbitol (sesuai PMK 42/PMK.011/2010);

- industri pembuatan karpet (sesuai PMK 55/PMK.011/2010);

- industri pembuatan peralatan telekomunikasi (sesuai PMK

54/PMK.011/2010);


19/25

19

- industri pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat

Besar Oleh Industri Alat Besar (sesuai PMK 53/PMK.011/2010);

- industri pembuatan alat tulis berupa ballpoint (sesuai PMK

52/PMK.011/2010);

- industri pembuatan komponen elektronika (sesuai PMK 51/PMK.011/2010);

- industri pembuatan kemasan infus (sesuai PMK 50/PMK.011/2010);

- industri pembuatan kabel serat optik (sesuai PMK 49/PMK.011/2010);

- industri pembuatan kawat ban/steel cord(sesuai PMK 48/PMK.011/2010).

2) Perlakuan Tarif Preferensi

Kebijakan penetapan tarif Bea Masuk yang berlaku umum atau Most

Favoured Nations (MFN) dilaksanakan dengan memperhatikan UU Nomor 7

Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade

Organization (Non Agriculture Market Access, Agriculture). Implementasi Tarif

Bea Masuk atas barang impor yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan tersebut

tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Secara umum dalam

ketentuan pasal 12 Undang-undang Kepabeanan diatur bahwa terhadap barang

impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh

persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

Pengecualian terhadap batasan tarif Bea Masuk normal dapat dilakukan

terhadap barang-barang sebagai berikut :

- Barang impor hasil pertanian tertentu;

- Barang impor yang termasuk dalam daftar eksklusif scheduleXXI Indonesia,

Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan;


20/25

20

- Barang impor yang dikenakan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau

kesepakatan internasional (preferential tariff);

- Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau

barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.

Berdasarkan referensi aturan yang dijelaskan dimuka tentunya anda dapat

menyimpulkan bahwa kebijakan perlakuan tarif preferensi oleh Pemerintah pada

hakekatnya merupakan konsekuensi adanya kerjasama internasional baik secara

bilateral maupun multilateral. Dengan adanya perlakuan tarif preferensi maka

kedua belah pihak, baik negara importir maupun eksportir dapat mengambil

keuntungan yang optimal. Sebagai contoh, perlakuan tarif AFTA (ASEAN Fre

Trade Area) maka terhadap barang impor yang masuk dari sesama anggota

ASEAN akan diberlakukan tarif preferensi (Skema tarif CEPT).

Bentuk-bentuk kerjasama internasional yang melibatkan Indonesia dengan

negara-negara lainnya, baik secara bilateral maupun multilateral dan

menimbulkan konsekuensi pemberlakuan tarif preferensi adalah sebagai berikut:

- ASEAN Free Trade Area (AFTA) yaitu kerjasama perdagangan antara

negara-negara anggota ASEAN. Kesepakatan tarif prefrensi AFTA tertuang

dalam skema Common Efectif Preferential Tariff (CEPT). Kerjasama AFTA

melibatkan 10 negara ASEAN, yaitu: Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia,

Philippines, Singapura, Thailand Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.

Perjanjian AFTA menargetkan bahwa pada tahun 2010 akan menghapuskan

semua Bea Masuk impor barang bagi Brunai Darussalam, Indonesia,

Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand. Sedangkan untuk Kamboja,

Laos, Myanmar dan Vietnam baru akan dihapuskan pada tahun 2015.


21/25

21

- Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), yaitu kerjasama

ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan Japan yang sepakati pada

tanggal 20 Agustus 2007.

- ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yaitu kerjasama kerjasama ekonomi

dan pendirian suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Persetujuan

Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-

negara Anggota ASEAN dan Republik Rakyat China dilakukan di Phnom

Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002 dan mulai diberlakukan sejak

tanggal 1 Januari 2004.

- ASEN-Korea Free Trde Area (AKFTA) yaitu kerjasama ekonomi dan pendirian

suatu kawasan perdagangan bebas antara ASEAN-Korea. Kerangka

kesepakatan kerjasama ekonomi menyeluruh antara Pemerintah negara-

negara anggota ASEAN dan Republik Korea dilakukan pada tanggal 13

Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia dan mulai berlaku sejak tanggal 1

Januari 2006.

- ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) yaitu kerjasama ekonomi dan

pendirian suatu kawasan perdagangan bebas antara ASEAN-India. Kerangka

kesepakatan kerjasama ekonomi menyeluruh antara Pemerintah negara-

negara anggota ASEAN dan Republik India dilakukan pada tanggal 13

Agustus 2009 di Bangkok, Thailand dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari

2010.

Persyaratan utama yang harus dilengkapi oleh para importir yang ingin

mendapatkan skema tarif preferensial adalah kewajiban melampirkan sertifikat

keterangan asal barang (SKA) atau lazim disebut sebagai certificate of origin

(COO). SKA diterbitkan pada saat barang diekspor atau segera setelah tanggal


22/25

22

pengapalan, dan berlaku selama 1 (satu) tahun. Dalam hal terdapat alasan

khusus yang menyebabkan SKA tidak dapat diterbitkan pada saat pengapalan

atau 3 (tiga) hari setelahnya, maka atas permintaan ekspotir atau agen yang

ditunjuknya SKA dapat diterbitkan dan berlaku mundur selama satu tahun sejak

tanggal pengapalan dan pada SKA diberi cap ISSUED RETROACTIVELY .

Tabel 1

Daftar SKA Tarif Preferensi

SKEMA Jenis SKA Jumlah Ukuran Peruntukan

CEPT Form D

3 lembar :

Lembar-1

(asli/original)

Lembar-2 (duplicate)

Lembar-3 (triplicate

ISO A4

Lembar asli dikirim

eksportir kepada Importir

untuk BC negara

pengimpor

Lembar-2 untuk instansi

penerbit di negara

pengekspor.

Lembar-3 untuk eksportir.

JI-EPA Form

IJ-EPA

AK-FTA Form AK

AC-FTA Form E

4 lembar :

Lembar-1

(asli/original)

Lembar- 2 (duplicate)

Lembar- 3 (triplicate)

Lembar-4

(quadruplicate)

Lembar asli danLembar-3

dikirim Eksportir kepada

Importir untuk BC negara

pengimpor.

Lembar-2 untuk instansi

penerbit di negara

pengekspor.

Lembar-4 untuk eksportir.

AI-FTA Form AI


23/25

23

Simpulan

Fasilitas kepabeanan pada hakekatnya merupakan suatu bentuk insentif

kepada masyarakat usaha, baik dalam bentuk fiskal maupun non fiskal yang

ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan pemerintah.

Fasilitas pelayanan kepabeanan ditujukan untuk memperlancar arus barang,

orang maupun dokumen dalam sistem atau tata laksana kepabeanan di bidang

impor. barang, orang maupun dokumen. Fasilitas fiskal kepabeanan utamanya

ditujukan untuk memberikan insentif fiskal yang bersifat meringankan beban para

pelaku usaha. Fokus utama pemberian insentif fiskal antara lain adalah untuk

kepentingan sektor industri dan perdangangan, kepentingan publik, kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga perlakuan yang lazim dalam tata

pergaulan internasional.

Yang termasuk kriteria fasilitas pelayanan, antara lain: izin membongkar di

luar kawasan pabean, vooruitslag, rush handling, jalur mita prioritas, pre

notification, dan lain-lain. Karakteristik dari fasilitas pelayanan biasanya sudah

terintegrasi di dalam sistem tata laksana kepabeanan baik impor maupun ekspor.

Secara umum kewenangan pemberian izin atas fasilitas non fiskal ini telah

diserahkan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat walaupun masih ada

beberapa kewenangan perizinan yang masih dilaksanakan oleh Direktur

Jenderal cq. Direktur teknis terkait.

Yang termasuk kriteria fasilitas fiskal kepabeanan, antara lain: tidak

dipungut Bea Masuk, pembebasan Bea Masuk, pembebasan atau keringanan

Bea Masuk, pengembalian Bea Masuk, penangguhan Bea Masuk, pembebasan

atau keringanan Bea Masuk atas impor sementara, perlakuan tarif preferensi Bea


24/25

24

Masuk dan Bea Masuk ditanggung pemerintah. Dari beberapa kriteria fasilitas

fiskal kepabeanan tersebut, perlakuan tarif preferensi mengacu kepada

keterikatan Indonesia dalam perjanjian kerjasama ekonomi dan pendirian suatu

kawasan perdagangan bebas baik secara bilateral maupun multilateral. Fasilitas

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah merujuk kepada Undang-undang APBN

yang setiap tahun disusun oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan

Perwakilan Rakyat.


25/25

Sumber Bacaan:

Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag).Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera.Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK140/PMK.04/2007 tentang ImporSementara.Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK148/PMK.04/2007 tentangPengeluaran.Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK160/PMK.04/2007 tentangPengeluaran.Surono dan Jafar, Mohamad. (2009). Fasilitas Kepabeanan. Jakarta: LPPKWidya Bakti.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007.

fasilitas kepabeanan_suatu upaya pemberian kemudahan dan insentif fiskal bagi industri dan...

Documents