· web viewproduk hukum daerah (perda, peraturan/keputusan kepala daerah) yang memberikan...
TRANSCRIPT
VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 2008-2013
“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”
MISI PEMERINTAH DAERAH 2008-2013
1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing ;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal ;
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah ;
4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang
Berkelanjutan ;
5. Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 1
TUPOKSI SUB BAGIAN FASILITASI PENATAAN DAERAH DAN EVALUASI OTONOMI DAERAH
TUGAS POKOK :
MELAKSANAKAN PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN UMUM DAN KOORDINASI, FASILITASI,
PEMANTAUAN SERTA EVALUASI FASILITASI PENATAAN DAERAH DAN EVALUASI OTONOMI
DAERAH PROVINSI
FUNGSI :
1. PELAKSANAAN PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN UMUM FASILITASI PENATAAN DAERAH
DAN EVALUASI OTONOMI DAERAH PROVINSI;
2. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENATAAN DAERAH DAN EVALUASI OTONOMI
DAERAH PROVINSI;
3. PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENATAAN DAERAH DAN EVALUASI
OTONOMI DAERAH PROVINSI.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 2
RINCIAN TUGAS:
1. MELAKSANAKAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA SUBBAGIAN FASILITASI PENATAAN DAERAH DAN EVALUASI OTONOMI DAERAH PROVINSI;
2. MELAKSANAKAN PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN UMUM PENATAAN DAERAH, MELIPUTI PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH;
3. MELAKSANAKAN PENYUSUNAN BAHAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENATAAN DAERAH DAN EVALUASI OTONOMI DAERAH PROVINSI;
4. MELAKSANAKAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENATAAN DAERAH DAN EVALUASI OTONOMI DAERAH PROVINSI;
5. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DATA TEKNIS PENATAAN DAERAH OTONOM DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KABUPATEN/KOTA;
6. MELAKSANAKAN PENYUSUNAN BAHAN REKOMENDASI PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KABUPATEN/KOTA;
7. MELAKSANAKAN PENYUSUNAN BAHAN TELAAHAN STAF SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN;
8. MELAKSANAKAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN SUBBAGIAN FASILITASI PENATAAN DAERAH DAN EVALUASI OTONOMI DAERAH PROVINSI;
9. MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN UNIT KERJA TERKAIT;10. MELAKSANAKAN TUGAS LAIN SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 3
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (PASAL 3, 4, 5, DAN 6),Yaitu :Pasal 4(1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan
undang-undang(2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenanga menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.
(3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
(4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 5(1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat
administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.(2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya
persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 4
wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
(4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
(5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten,dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.
Pasal 6(1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan
tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.(2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.(3) Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 5
SKEMA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU BERDASARKAN PP NO 78 TAHUN 2007
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 6
SYARAT PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU SESUAI PP NOMOR 78 TAHUN 2007
1. Syarat Administratifa. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon
kabupaten/kota (dengan melampirkan Keputusan BPD dan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain dengan menapai 2/3 dari jumlah BPD); mencakup :
1) Persetujuan nama calon kabupaten/kota;2) Persetujuan lokasi calon kabupaten/kota;3) Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota;4) Persetujuan pemberian hibah untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun
berturut-turut sejak peresmiannya);5) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah
pertama kali di DOB;6) Persetujuan penyerahan kekayaan daerah berupa barang bergerak dan tidak
bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota untuk calon kabupaten/kota;
7) Persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berada di wilayah DOB, dari kabupaten induk kepada kabupaten/kota baru. Aset lainnya yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan dengan ganti rugi atau tukar menukar;
8) Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dibentuk.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 7
b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup :
1) Persetujuan nama calon kabupaten/kota;2) Persetujuan lokasi calon kabupaten/kota;3) Persetujuan pelepasan kecamatan menjai cakupan wilayah calon kabupaten/kota;4) Persetujuan pemberian hibah untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun
berturut-turut sejak peresmiannya);5) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah
untuk pertama kali di DOB;6) Persetujuan penyerahan kekayaan daerah berupa barang bergerak dan tidak
bergerak, personil dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota untuk calon DOB;7) Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota
kabupaten induk menjasi cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dibentuk.c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
mencakup :1) Persetujuan pemberian bantuan dana untuk calon kabupaten/kota (minimal 2
tahun berturut-turut sejak peresmiannya);2) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah
pertama kali di kabupaten/kota;3) Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah kabupaten/kota dan
calon ibukota kabupaten/kota;4) Persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana perkantoran yang
dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 8
wilayah kabupaten/kota yang dibentuk. Aset lainnya yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.
d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup :1) Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);
2) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di kabupaten/kota baru;
3) Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten/kota;
4) Persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan berkoordinasi dengan pemerintah, gubernur dan bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru dibentuk.
e. Rekomendasi Menteri
2. Syarat Teknisa. Hasil kajian daerah, meliputi :
1) Kemampuan ekonomi;2) Potensi daerah;3) Sosial budaya;4) Sosial politik;5) Kependudukan;6) Luas daerah;
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 9
7) Pertahanan;8) Kemananan;9) Kemampuan keuangan;10) Tingkat kesejahteraan masyarakat;11) Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.
b. Buku kabupaten/kota dalam angka terbitan terakhir untuk semua kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi;
c. RPJM Kabupaten/Kota;d. Potensi masing-masing kecamatan/profil kabupaten/kota;e. Monografi masing-masing kecamatan
3. Syarat Fisik Kewilayahana. Cakupan wilayah, meliputi :
1) Pembentukan provinsi minimal 5 kabupaten/kota;2) Pembentukan kabupaten minimal 5 kecamatan;3) Pembentukan kota minimal 4 kecmatan.
b. Peta wilayah dilengkapi dengan daftar nama kecamtan dan desa/kelurahan yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain dan provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota;
c. Peta wilayah dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis (BAKOSURTANAL, Direktorat Topografi TNI-AD untuk wilayah daratan, Dinas Hdro Oseanografi TNI-AL untuk wilayah kepulauan);
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 10
d. Peta wilayah kabupaten/kota dibuat sesuai dengan kaidah pemetaan dari peta dasar nasional dengan skala 1:100.000 s/d 1:250.000 untu kkabupaten, dan skala antara 1:25.000 s/d 1:50.000 untuk kota.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 11
KONDISI EKSISTING WILAYAH ADMINISTRASI DI PROVINSI JAWA BARAT
Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999, di Provinsi Jawa Barat telah dibentuk 1 (satu) Provinsi dan 5 (lima) Kabupaten/Kota yakni sebagai berikut :
Provinsi Banten Undang-Undang Pembentukan Nomor 23 Tahun 2000
Kota Depok Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, tanggal peresmian 27 April 1999
Kota Cimahi Undang-Undang Pembentukan Nomor 9 Tahun 2001, tanggal peresmian 21 Juni 2001
Kota Tasikmalaya Undang-Undang Pembentukan Nomor 10 Tahun 2001, tanggal peresmian 17 Oktober 2001
Kota Banjar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, tanggal peresmian 21 Februari 2003
Kabupaten Bandung Barat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, tanggal peresmian 2 Januari 2007
Hingga Saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari : Kabupaten : 17 Kota : 9 Kecamatan : 626 Desa : 5.227 Kelurahan : 636
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 12
USULAN PEMBENTUKAN CALON DAERAH OTONOM BARU KABUPATEN/KOTADI PROVINSI JAWA BARAT
1. Calon DOB Kabupaten Bogor Barat- Telah disampaikan kepada Presiden RI c.q Menteri Dalam Negeri melalui Surat Gubernur
Jabar Nomor 130/3014/Desen Tanggal 15 September 2008 Perihal Usulan pembentukan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat
2. Calon DOB Kabupaten Pangandaran- Telah disampaikan kepada Presiden RI c.q Menteri Dalam Negeri melalui Surat Gubernur
Jawa Barat Nomor 130/3949/Otdakssm Tanggal 22 Oktober 2009 Perihal Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Pangandaran
3. Calon DOB Kabupaten Sukabumi Utara- Telah disampaikan kepada Presiden RI c.q Menteri Dalam Negeri melalui Surat Gubernur
Jawa Barat Nomor 130/3949/Otdakssm Tanggal 22 Oktober 2009 Perihal Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Pangandaran
4. Calon DOB Kabupaten Garut Selatan- Telah disampaikan kepada Presiden RI c.q Menteri Dalam Negeri melalui Surat Gubernur
Jawa Barat Nomor 135/1125-Otdaksm/2011 Tanggal 9 Maret 2011 Perihal Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Garut Selatan
-
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 13
KRONOLOGIS USULAN PEMBENTUKAN CALON DOB KABUPATEN BOGOR BARAT
NO TGL & NO SURAT PERIHAL URAIAN KET
1 Surat BUPATI BOGOR Nomor 135.1/372-Tapem Tanggal 25 September 2007
Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru Pemekaran Kabupaten Bogor
Bupati Bogor menyampaikan pertimbangan dan kesanggupan untuk memekarkan daerah, diantaranya:1) Luas wilayah yang terlalu luas,
yaitu 298.838,304 ha; 2) Tahun 1999 muncul aspirasi
masyarakat di bagian Barat Kabupaten Bogor;
3) Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan PT. Bermuda Jasa Utama melakukan penelitian awal terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Bogor;
4) Hasil penelitian awal disampaikan kepada DPRD
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 14
Kabupaten Bogor tanggal 24 April 2007 perihal permohonan persetujuan pembentukan Daerah Otonom;
Kelengkapan persyaratan sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2007, meliputi:a. Dokumen aspirasi masyarakat
di calon Kabupaten ( 161 desa dari 14 Kecamatan);
b. Hasil Kajian Daerah (Laporan Akhir Penelitian Awal Pengmbangan Wilayah Kab. Bogor);
c. Keputusan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Pemekaran Kabupaten Bogor;
d. Perda No 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 15
2 Tanggal 01 November 2007
Pembahasan Rencana Pemekaran Kabupaten Bogor
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penjelasan dan penegasan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan kewajiban dan fasilitasi terhadap rencana pembentukan DOB baik secara teknis maupun non teknis;
Kabupaten Bogor agar memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan, seperti peta wilayah, penetapan calon ibukota serta kesanggupan pemberian hibah kepada daerah otonom baru;
Pemprov akan mengadakan observasi teknis/kunjungan lapangan untuk melihat kesiapan infrastuktur dan suprastruktur di calon DOB;
Meminta Kab. Bogor untuk memproyeksikan kondisi pasca
Ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 16
pemekaran meliputi PAD, rencana distribusi pegawai, distribusi aset serta rencana kesiapan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di calon lokasi ibukota DOB.
3 Tgl 26 November 2007 Kunjungan Lapangan ke Cigudeg
Secara umum Pemerintah Kabupaten Bogor telah siap untuk memenuhi kelengkapan persyaratan yang diperlukan;
Pemerintah beserta masyarakat cukup responsif untuk memenuhi segala persyaratan yang diminta;
Sarana dan prasarana di calon DOB sudah dipersiapkan
4 Tgl 30 November 2007 Kunjungan Pansus Pembentukan DOB DPRD Kabupaten
Secara umum DPRD meminta agar Pemprov segera mengusulkan Pembentukan
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 17
Bogor Kabupaten Bogor Barat; Pemprov menegaskan bahwa
usulan akan dilakukan secara normatif;
DPRD beserta Pemerintah Daerah agar memikirkan dan memproyeksikan kondisi daerah pasca pembentukan
5 Undangan Bupati Bogor
Sosialisasi Pembentukan Kabupaten Bogor Barat
Kunjungan Silaturrahim Bapak Gubernur Jawa Barat ke Kecamatan Leuwiliang
6 Surat Bupati Bogor Nomor 125.1 / 387-Tapem tanggal 26 Mei 2008
Kelengkapan Berkas Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bogor
Bupati Bogor menyampaikan kelengkapan persyaratan yang disesuaikan dengan PP Nomor 78 tahun 2007, meliputi:a. Surat Keputusan Bupati Bogor
Nomor 125.1/281/Kpts/Huk/2008 tentang persetujuan
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 18
pembentukan Daerah Otonom Baru Pemekaran Kabupaten Bogor;
b. SK Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 137/05/Kpts/DPRD/08 tentang Persetujuan Kecamatan Cigudeg menjadi calon Ibukota DOB Kabupaten Bogor Barat;
c. SK Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 137/06/Kpts/DPRD/08 tentang Persetujuan Alokasi Dana Bantuan kepada DOB Kabupaten Bogor Barat;
d. Kajian calon ibukota DOB pemekaran Kab Bogor bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) ITB;
e. Kajian Tim Teknis Pemekaran Kabupaten Bogor tentang Aset,
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 19
SOTK, Kepegawaian, Keuangan, Tata Ruang dan Kajian Proyeksi Pengembangan DOB;
f. Peta cakupan wilayah dengan skala 1:75.000;
g. SK BPD pada 157 desa di 14 Kecamatan.
7 Tanggal 05 Juni 2008 Permohonan Bantuan Kekurangan Dokumen Usulan Pembentukan DOB Kabupaten Sukabumi Utara
Rapat Evaluasi Hasil Kajian, antara Tim Pengkaji Provinsi dengan Tim Teknis Pemekaran Kabupaten Bogor, yaitu:1. Penyempurnaan persyaratan
berdasarkan PP 78 tahun 2007, khususnya syarat teknis (11 faktor) dengan metode penilaian berdasarkan rata-rata dan kuota;
2. Penyampaian hasil kajian LPPM ITB tentang calon lokasi ibukota;
3. Berdasarkan hasil perhitungan,
Dipimpin:Kepala Biro DesentralisasiEkspose:Asisten Pem Kabupaten Bogor
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 20
masuk kategori mampu untuk dimekarkan.
8 Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 135.1/1694/Desen tanggal 06 Juni 2008
Pembahasan usulan Pemekaran Kabupaten Bogor
Menyampaikan usulan persetujuan Gubernur Jabar kepada DPRD Provinsi Jabar dan meminta agar DPRD Provinsi untuk menerbitkan Keputusan DPRD tentang persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Bogor Barat, nama calon, lokasi ibukota, bantuan dana, penyerahan aset (sarana prasarana)
Ditujukan kepada DPRD Provinsi Tembusan:Mendagri, Bupati Bogor, Ketua DPRD Kab Bogor
9 Surat Komisi A Nomor 86/NT/KA/VI/2008 tgl 11 Juni 2008 (Tembusan)
Rekomendasi Komisi A pada prinsipnya menyetujui dengan memperhatikan syarat-syarat formal. Selanjutnya Komisi A merekomendasikan agar dalam APBD Prov Jabar TA 2009
Ditujukan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 21
dialokasikan sebesar 5 Milyar pertahun slama 2 tahun berturut-turut.
10 Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep. DPRD-19/2008 Tanggal 12 Agustus 2008
Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten Bogor Barat
DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan persetujuan terhadap pemekaran Kabupaten Bogor
Ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat
11 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.503-Desen/2008 Tanggal 05 September 2008
Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Bogor Barat
Gubernur Jawa Barat telah menyetujui pembentukan calon Kabupaten Bogor Barat
Tembusan:Mendagri, Bupati Bogor, Ketua DPRD Kab Bogor
12 Surat Gubernur Jabar Nomor 130/3014/Desen Tanggal 15 September 2008
Usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat di Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat menyampaikan usulan pembentukan calon Kabupaten Bogor Barat
Ditujukan kepada Mendagri
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 22
KRONOLOGIS USULAN PEMBENTUKAN CALON DOB KABUPATEN PANGANDARAN
NO TGL & NO SURAT PERIHAL URAIAN KET
1 Surat BUPATI CIAMIS Nomor 170/143-Pem.Um/ 09 Tanggal 16 Pebruari 2009
Usulan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat
Bupati Ciamis menyampaikan kelengkapan persyaratan sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2007, meliputi:e. Dokumen aspirasi
masyarakat di calon Kabupaten;
f. Hasil Kajian Daerah;g. Peta Wilayah Calon
Kabupaten;h. Keputusan DPRD
Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten
Ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 23
Pangandaran sebagai pemekaran dari Kabupaten Ciamis;
i. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 135/Kpts.47-Huk/2009 tanggal 13 Pebruari 2009, tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran sebagai Pemekaran dari Kabupaten Ciamis.
2 Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 135/2427/Otdaksm Tanggal 01 Juli 2009
Pembahasan Usulan Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis
Gubernur Jawa Barat menyampaikan dokumen usulan pemekaran Kab. Sukabumi dan Kabupaten Ciamis, terdiri dari:a. Hasil Kajian Akademik;b. Peta wilayah calon
Ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 24
Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Pangandaran;
c. Keputusan DPRD;d. Keputusan Bupati.
3 Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 135.3/Kep.DPRD-15/2009 tanggal 23 Juli 2009
Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis
Membentuk panitia khusus Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis, dengan masa tugas mulai tanggal 28 Juli 2009 s/d 14 Agustus 2009.
4 Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-19/2009 Tanggal 28 Agustus 2009
Tentang Persetujuan DPRD Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis
Menyetujui Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Ciamis.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 25
5 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130 / Kep. 1503 -Otdaksm/2009 Tanggal 12 Oktober 2009
Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran
Memberikan persetujuan terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Pangandaran yang terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan.
6 Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 130 / 3949/ Otdaksm tanggal 22 Oktober 2009
Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Pangandaran
Mengusulkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dengan melampirkan:h. Aspirasi Masyarakat
yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dari Kabupaten Sukabumi dan Ciamis;
i. Hasil Kajian Daerah
Ditujukan Kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri Diterima
oleh Kasubdit Penataan dan Pembinaan Daerah Pemekaran Wilayah I
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 26
Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis;
j. Peta wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis;
k. Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis;
l. Keputusan Bupati Sukabumi dan Bupati Ciamis;
m. Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat;
n. Keputusan Gubernur Jawa Barat.
pada tanggal 23 Oktober 2009
7 Surat DPR RI Nomor LG.01.01/3482/DPR RI/V/2010 Tanggal 10 Mei 2010
Kelengkapan Persyaratan Administrasi Usul Pembentukan Kabupaten Pangandaran
Usulan pembentukan Kabupaten Pangandaran masih terdapat kekurangan dalam persyaratan administrasi, yaitu diantaranya dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat belum menyebutkan:
Ditujukan kepada Presidium Pangandaran. Tembusan disampaikan kepada Gubernur Jawa
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 27
a. Cakupan wilayah secara rinci;
b. Jumlah nominal pemberian bantuan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan (minimal 2 tahun berturut-turut);
c. Jumlah nominal dukungan dana Pemilu Kada pertama kali;
d. Personil Provinsi yang akan dipindahkan ke DOB secara rinci.
Barat
8 Surat Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran Nomor 09/P2KP/V/2010 tanggal 31 Mei 2010
Mohon bantuan Untuk membantu dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi.
Ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 28
9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130 / Kep. 942 –Otdaksm/2010 Tanggal 30 Juni 2010
Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/ 2009 Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran
Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/ 2009 sesuai dengan surat DPR RI Nomor LG.01.01 / 3482/DPR RI/V/2010 tanggal 10 Mei 2010.
10 Tanggal 30 Juni 2010 Berita Acara Serah Terima Kekurangan Persyaratan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran
Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis menyerahkan kekurangan persy.adm
Diterima oleh Staf Sekretariat Komisi II DPR RI (Susantomo) pada tanggal 30 Juni 2010
11 24-25 September 2010
Kunjungan Lapangan Spesifik calon DOB Kabupaten Pangandaran
Kunjungan Tim Kerja Komisi II DPR RI ke lokasi calon DOB Kabupaten Pangandaran, antara lain: Meninjau lokasi calon
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 29
ibukota Kabupaten Pangandaran (Kecamatan Parigi)
Meninjau sarana dan prasarana calon DOB
Verifikasi data lainnya.
12 Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-23/2010 Tanggal 29 Nopember 2010
Tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-19/2009 Tentang Persetujuan DPRD Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 30
KRONOLOGIS USULAN PEMBENTUKAN CALON DOB KABUPATEN SUKABUMI UTARA
NO TGL & NO SURAT PERIHAL URAIAN KET
1 Surat BUPATI SUKABUMI Nomor 135/108-Tapem Tanggal 21 Januari 2009
Usulan Pemekaran Kabupaten Sukabumi
Bupati Sukabumi menyampaikan kelengkapan persyaratan sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2007, meliputi:j. Dokumen aspirasi
masyarakat di calon Kabupaten;
k. Hasil Kajian Daerah;l. Peta Wilayah Calon
Kabupaten;m. Keputusan DPRD
Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Calon Daerah Otonom
Ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 31
Baru Pemekaran Kabupaten Sukabumi;
n. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 135.1 /Kep.52-Tapem / 2009 tanggal 13 Pebruari 2009, tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Pemekaran Kabupaten Sukabumi.
2 Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 135/2427/Otdaksm Tanggal 01 Juli 2009
Pembahasan Usulan Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis
Gubernur Jawa Barat menyampaikan dokumen usulan pemekaran Kab. Sukabumi dan Kabupaten Ciamis, terdiri dari:e. Hasil Kajian Akademik;f. Peta wilayah calon
Kabupaten Sukabumi
Ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 32
Utara dan Kabupaten Pangandaran;
g. Keputusan DPRD;h. Keputusan Bupati.
3 Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 135.3/Kep.DPRD-15/2009 tanggal 23 Juli 2009
Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis
Membentuk panitia khusus Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis, dengan masa tugas mulai tanggal 28 Juli 2009 s/d 14 Agustus 2009.
4 Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-19/2009 Tanggal 28 Agustus 2009
Tentang Persetujuan DPRD Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis
Menyetujui Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Ciamis.
5 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130 /
Tentang Persetujuan Pembentukan Calon
Memberikan persetujuan terhadap pembentukan
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 33
Kep. 1504 -Otdaksm/2009 Tanggal 12 Oktober 2009
Kabupaten Sukabumi Utara
Daerah Otonom Baru Kabupaten Sukabumi Utara yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) Kecamatan.
6 Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 130 / 3949/ Otdaksm tanggal 22 Oktober 2009
Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Pangandaran
Mengusulkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dengan melampirkan:o. Aspirasi Masyarakat
yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dari Kabupaten Sukabumi dan Ciamis;
p. Hasil Kajian Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis;
q. Peta wilayah Kabupaten
Ditujukan Kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri Diterima
oleh Kasubdit Penataan dan Pembinaan Daerah Pemekaran Wilayah I pada tanggal 23
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 34
Sukabumi dan Kabupaten Ciamis;
r. Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis;
s. Keputusan Bupati Sukabumi dan Bupati Ciamis;
t. Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat;
u. Keputusan Gubernur Jawa Barat.
Oktober 2009
7 Surat Bupati Sukabumi Nomor 135/1329.A/Tapem Tanggal 09 Agustus 2010
Permohonan Bantuan Kekurangan Dokumen Usulan Pembentukan DOB Kabupaten Sukabumi Utara
Usulan pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara masih terdapat kekurangan dalam persyaratan administrasi, yaitu diantaranya dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat belum menyebutkan:e. Cakupan wilayah secara
rinci;
Ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 35
f. Jumlah nominal pemberian bantuan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan (minimal 2 tahun berturut-turut);
g. Jumlah nominal dukungan dana Pemilu Kada pertama kali;
h. Personil Provinsi yang akan dipindahkan ke DOB secara rinci.
8 Surat Presidium Pemekaran Kabupaten Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara Nomor 09/Presidium DOB-KSU/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010
Permohonan Bantuan Kekurangan Dokumen Usulan Pembentukan DOB Kabupaten Sukabumi Utara
Isinya sama dengan surat Bupati Sukabumi
Ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat
9 Surat Bupati Sukabumi Nomor 005/1548-
Undangan Undangan menghadiri audiensi / menyampaikan
Ditujukan kepada
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 36
Tapem tgl 27 September 2010
ekspose Kelayakan Pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Sukabumi Utara dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Kerja KK III DPR RI Jakarta
Gubernur Jawa Barat
10 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.1505-Otdaksm/2010 Tanggal 15 Nov 2010
Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.1504-Otdaksm/ 2009 Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Sukabumi Utara
Menambah beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.1504-Otdaksm/ 2009 sesuai dengan surat Bupati Sukabumi dan Presidium Pemekaran Kabupaten DOB Sukabumi Utara
11 Surat Gubernur Jabar Nomor 135/964/Otdaksm
Permohonan Perubahan Keputusan DPRD Nomor 135/Kep.DPRD-19/2009
Menambah beberapa ketentuan dalam Keputusan DPRD Nomor
Telah disampaikan ke DPRD
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 37
Tanggal 28 Pebruari 2011
135/Kep.DPRD-19/2009 yang berkaitan dengan rincian cakupan wilayah calon Kabupaten Sukabumi Utara
Provinsi Jabar Bulan Maret 2011.
12 Surat Gubernur Jabar Nomor 594.1/955/PemUm Tanggal 25 Pebruari 2011
Penandatanganan Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sukabumi
Dalam upaya melengkapi persyaratan usulan pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara, telah dibuat Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari peta awal, peta setelah dimekarkan dan peta Daerah Otonom Baru (DOB). Dimana peta tersebut harus mendapat penandatangan/pengesahan oleh daerah yang berbatasan.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 38
13 Surat dari Presidium Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara Nomor 012/Presidium/III/2011 tanggal 07 Maret 2011
Undangan untuk menghadiri Apel Akbar Deklarasi Percepatan Pemekaran DOB KSU 2011
Menghadiri Apel Akbar sebagai pernyataan sikap untuk percepatan proses pemekaran Kabupaten Sukabumi menjadi DOB KSU dalam bentuk Deklarasi.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 39
KRONOLOGIS USULAN CALON PEMBENTUKAN DOB KABUPATEN GARUT SELATAN
NO TGL & NO SURAT PERIHAL URAIAN KET
1 Surat BUPATI Garut Nomor 135/1593-Bappeda Tanggal 14 Agustus 2009
Usulan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan
Bupati Garut menyampaikan kelengkapan persyaratan sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2007, meliputi:o. Dokumen aspirasi
masyarakat melalui BPD di 16 Kecamatan;
p. Proposal pengajuan pembentukan Kabupaten Garut Selatan;
q. Dokumen hasil Kajian Daerah;
r. Peta Wilayah Kabupaten Garut Induk dan Calon DOB
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 40
s. Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2009 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Garut terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan;
t. Keputusan Bupati Garut Nomor 135/Kep.325-Bappeda/2009 Tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Garut.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 41
2 4 Desember 2009 DPRD Provinsi Jabar Audiensi antara Pemerintah Kabupaten Garut dan Dewan Pengurus Presidium Masyarakat Garut Selatan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.
3 Surat Gubernur Jawa
Barat Nomor 135/229/Otdaksm Tanggal 18 Januari 2010
Data Pemekaran Daerah
Tindak lanjut dari Surat Bupati Garut dan hasil audiensi, masih terdapat dokumen yg belum lengkap dan harus segera dilengkapi, yaitu:a. Penyempurnaan
kembali hasil kajian daerah;
b. Prediksi kemampuan APBD Kabupaten Induk dan Calon DOB;
c. Prediksi ketersediaan personil di Kabupaten
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 42
Induk dan Calon DOB;d. Prediksi penyerahan
Aset Kabupaten Induk dan Calon DOB.
4 Surat Bupati Garut Nomor 135/486/Bappeda Tanggal 25 Pebruari 2010
Kelengkapan data Usulan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan
Penyampaian kelengkapan data usulan DOB, meliputi:a. Prediksi kemampuan
APBD Kabupaten Induk dan Calon DOB;
b. Prediksi ketersediaan Pegawai di Kabupaten Induk dan Calon DOB;
c. Prediksi penyerahan Aset Kabupaten Induk dan Calon DOB;
Tetapi penyempurnaan hasil kajian daerah (studi kelayakan) masih dalam proses, diperkirakan selesai minggu kedua bulan Maret 2010.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 43
5 Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 135/150/Otda.Ksm Tanggal 06 April 2010
Permintaan Hasil Penyempurnaan Kajian Daerah
Permintaan kelengkapan dokumen usulan DOB yang belum diterima yaitu Hasil Kajian Daerah.
6 Surat Bupati Garut Nomor Tanggal 31 Mei 2010
Penyampaian Hasil Penyempurnaan Kajian Daerah
Hasil Kajian Calon DOB Kabupaten Garut Selatan
Diterima pada tanggal 01 Juni 2010
7 Tanggal 10 Juni 2010 Rapat Persiapan Fasilitasi Pembentukan DOB
Pembahasan Usulan DOB Kabupaten Garut Selatan oleh Tim Evaluasi Kajian Usulan Pemekaran dan Penggabungan Daerah Kabupaten/Kota
Sesuai Kep Gubernur Nomor 135.05/Kep.876-Otda.Ksm/2009 Tanggal 26 Juni 2009
8 Tanggal 21 Juni 2010 Rapat Pelaksanaan Perumusan Pembentukan DOB
Ekspose dari Pemda Garut (Kabupten Induk) tentang Rencana Pemekaran
Peserta:- Pemda Garut- Tim Pengkaji
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 44
Kabupaten Garut Selatan
Kabupaten Garut (DOB Kabupaten Garut Selatan)
- PresidiumBiro Otda & Ksm
9 Tanggal 25 Juni 2010 Pelaksanaan desk (fasilitasi pengkajian calon DOB) kabupaten Garut Selatan
Tindak lanjut dari hasil ekspose Pemda Garut, ada beberapa persyaratan administrasi yang belum dipenuhi dan naskah akademik masih perlu penyempurnaan sesuai dengan PP No 78 tahun 2007
Disampaikan matriks persyaratan administrasi kepada Pemda Garut
10 Pemprov menunggu tindak lanjut dari hasil ekspose dan desk (Pemda Garut)
11 Surat Gubernur Nomor 130.06/725/Otdaksm tanggal 06 Oktober 2010
Rapat pengkajian Calon DOB Kabupaten Garut Selatan
Menindaklanjuti hasil rapat ekspose kesiapan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan dan hasil pelaksanaan
Peserta:- Tim Teknis
pengkajian dari Pemda Garut;
- Tim Evaluasi
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 45
desk, dilaksanakan:Rapat pembahasan perkembangan pengkajian pembentukan calon DOB kabupaten Garut Selatan pada tanggal 14 Oktober 2010.
Kajian Usulan Pemekaran (Provinsi)
12 Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 135/4310/Otdaksm tanggal 01 November 2010
Pembahasan usulan Pemekaran Kabupaten Garut
Disampaikan Usulan Pembahasan Pemekaran Kabupaten Garut, meliputi:a. Hasil Kajian Akademikb. Peta Wilayah (3 buah)c. Keputusan DPRD
Kabupaten Garutd. Keputusan Bupati
Garut
Ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
Diterima :01 Nov’ 2010
13 Surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
Undangan menerima Audiensi
Komisi A DPRD mengundang Biro Otda
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 46
Nomor 162.4/50-Setwan Prsd/2011 tanggal 06 Januari 2011
dan Biro Hukum untuk menerima Audiensi dan Ekspose Presidium Garut Selatan
14 Tanggal 13 s/d 14 Januari 2011
Kunjungan Lapangan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat
Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat didampingi oleh Biro Otda dan Kerjasama melakukan kunjungan lapangan ke calon DOB Kabupaten Garut Selatan
15 Tanggal 08 Pebruari 2011
Rapat Paripurna DPRD
Rapat Paripurna DPRD tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Garut
16 Tanggal 08 Pebruari 2011 Nomor
Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat
Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 47
135/Kep.DPRD-1/2011
Daerah Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemekaran Kabupaten Garut
17 Tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor 135/Kep.288-Otdaksm/2011
Keputusan Gubernur Jawa Barat
Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Garut Selatan
18 Tanggal 09 Maret 2011 Nomor 135/1125-Otdaksm/2011
Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Garut Selatan
Surat Gubernur Jawa Barat ditujukan kepada Bapak Presiden RI melalui Bapak Menteri Dalam Negeri
Disampaikan kepada Kasubdit Penataan Daerah Wilayah II Ditjen Otda, Otsus dan DPOD pada tanggal 10 Maret 2011
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 48
EVALUASI DAERAH OTONOM HASIL PEMEKARAN (EDOHP)DI PROVINSI JAWA BARAT
Dilaksanakan pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Ruang lingkup evaluasi adalah form 1 dan 2 yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 yang telah diisi oleh Daerah Otonom Hasil Pemekaran
Daerah Otonom Hasil Pemekaran (DOHP) yang dievaluasi berjumlah 6 (enam) daerah otonom, yaitu :1. Kota Bekasi;2. Kota Depok;3. Kota Tasikmalaya;4. Kota Banjar;5. Kota Cimahi;6. Kabupaten Bandung Barat.
Evaluasi dilakukan berdasarkan parameter daerah otonom yang maju, dimana kemajuan tersebut hanya dibandingkan terhadap diri sendiri menurut dimensi waktu (time series)
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 49
FAKTOR, VARIABEL DAN INDIKATOR EVALUASI DOHP
FAKTOR 1. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Variabel 1
Peningkatan Kemakmuran MasyarakatIndikator:1.1.1. Laju pertumbuhan PDRB per kapita1.1.2. Pengurangan angka kemiskinan1.1.3. Kebijakan (Perda, Program, Renstra, Kegiatan) Pemberdayaan Penduduk
Miskin
Variabel 2
Berkurangnya Ketimpangan GenderIndikator:1.2.1. Produk Hukum (Perda, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah) Tentang
Kesetaraan Gender dan/ atau Pemberdayaan Perempuan1.2.2. Bentuk kelembagaan yang menangani kesetaraan gender dan/ atau
pemberdayaan perempuan (badan/ dinas/kantor)FAKTOR 2. GOOD GOVERNANCE
Variabel 1EfektivitasIndikator:2.1.1. Ketepatan waktu daerah menetapkan APBD2.1.2. Daya serap anggaran (APBD) per tahun
Variabel 2TransparansiIndikator:2.2.1. Produk hukum daerah untuk transparansi2.2.2. Publikasi APBD dan pengadaan barang/jasa (procurement)
Variabel 3 AkuntabilitasIndikator:
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 50
2.3.1. Pelembagaan penanganan pengaduan masyarakat2.3.2. Pakta integritas/kontrak kinerja2.3.3. Publikasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD2.3.4. Persentase belanja DPRD dan persentase belanja Kepala Daerah terhadap
APBD
Variabel 4PartisipasiIndikator:2.4.1. Konsultasi publik dalam setiap proses penyusunan Perda, APBD dll2.4.2. Jumlah Perda inisiatif DPRD
FAKTOR 3. KETERSEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
Variabel 1PendidikanIndikator:3.1.1. Persentase anggaran pendidikan terhadap APBD3.1.2. Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat dan
SMA/sederajat
Variabel 2KesehatanIndikator:3.2.1. Persentase anggaran kesehatan terhadap APBD3.2.2. Persentase balita gizi buruk
Variabel 3Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umumIndikator:3.3.1. Akses terhadap air bersih dan sanitasi3.3.2. Panjang jalan per luas wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota)3.3.3. Inisiatif Pemda untuk menangani krisis listrik
Variabel 4 Pelayanan Tata Kelola Administrasi KependudukanIndikator:3.4.1. Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 51
3.4.2. Persentase kepemilikan Akte KelahiranFAKTOR 4. PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
Variabel 1
Kebijakan DaerahIndikator:1.1.1. Perda Tata Ruang1.1.2. Produk Hukum Daerah (Perda, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah) yang
memberikan perlindungan lingkungan hidup1.1.3. Produk hukum Daerah yang memberikan insentif dan/ atau kemudahan
kepada Investor untuk keringanan/ penghapusan biaya pajak dan retribusi daerah (yang tertera dalam Perda, Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah)
Variabel 2Kelembagaan DaerahIndikator:4.2.1. Tipologi Institusi Pelayanan Terpadu4.2.2. Ketersediaan informasi Potensi Ekonomi Daerah yang ditampilkan dalam
Situs Web PemdaVariabel 3 Fasilitasi Investasi
Indikator:4.3.1. Anggaran Program pengembangan usaha untuk UMKM (Anggaran APBD
untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan kapasitas UMKM) dalam hal:
a. produksi; b. pemasaran; c. akses finansial; dan d. administrasi keuangan daerah.4.3.2. Forum komunikasi reguler Kepala Daerah (dan jajaran SKPD terkait) dengan
pelaku usaha yang menjamin terlaksananya kebijakan pro-investasi secara konsisten
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 52
Variabel 4Realisasi InvestasiIndikator:4.4.1. Jumlah realisasi investasi4.4.2. Nilai realisasi investasi
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 53
BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN DARI SELURUH INDIKATOR (33 INDIKATOR)DIPEROLEH HASIL UNTUK MASING-MASING KABUPATEN DAN KOTA DOHP SEBAGAI BERIKUT :
NO DOHP NILAI TOTAL “SCORE“
KRITERIABB<NILAI<BA
KATEGORI HASIL
EVALUASI1. Kota Cimahi 1112,50 840<1112,50<1120 Mampu
2. Kota Banjar 1091,25 840<1091,25<1120 Mampu
3. Kota Tasikmalaya 1051,25 840<1051,25<1120 Mampu
4. Kota Bekasi 1032,50 840<1032,50<1120 Mampu
5. Kota Depok 1028,75 840<1028,75<1120 Mampu
6. Kabupaten Bandung Barat 980,00 840<980,00<1120 Mampu
Keterangan BB : Batas Bawah BA : Batas Atas
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 54
EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU DI PROVINSI JAWA BARAT
Dilaksanakan mulai tahun 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru
Tahapan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru, yaitu :
- Perkembangan awal DOB usia di bawah 3 tahun
- Perkembangan lanjutan DOB usia 4-5 tahun
DOB di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung Barat
Untuk mengetahui setiap aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintah, DOB
menggunakan kuesioner mode K, sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2011
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 55
PEMBENTUKAN/PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan, sesuai PP No. 19 Tahun 2008
1. Syarat administratif, meliputi :a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan
dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk desa dan Forum
Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
d. Keputusan kepala desa atau nama lain untuk desa dan lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
e. Rekomendasi gubernur 2. Syarat Teknis, meliputi :
a. Jumlah penduduk;b. Luas wilayah;c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;d. Aktivitas perekonomian;
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 56
e. Ketersediaan sarana dan prasarana3. Syarat Fisik Kewilayahan, meliputi :
a. Cakupan wilayah, yaitu :1) Daerah kabupaten minimal 10 desa/kelurahan;2) Daerah kota minimal 5 desa/kelurahan.
b. Lokasi calon ibukota kecamatan, memperhatikan aspek :1) Tata ruang;2) Ketersediaan fasilitas;3) Aksesibilitas;4) Kondisi dan letak geografis;5) Kependudukan;6) Sosial ekonomi;7) Sosial politik;8) Sosial budaya.
c. Sarana dan prasarana pemerintahan :1) Bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat;
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 57
USULAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
1. Usulan Pemekaran Kecamatan di Kota Cimahi Melalui Surat Walikota Cimahi Nomor 138.2/508/Pem tanggal 23 Februari 2010
perihal Permohonan Rekomendasi Pembentukan Kecamatan. Telah ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Nomor 138/3786/Otdaksm tanggal
29 September 2010 perihal Pembentukan Kecamatan Baru di Kota Cimahi, bahwa berdasarkan telaahan dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Kajian Provinsi, pembentukan kecamatan baru di Kota Cimahi saat ini secara geografis dan fisik kewilayahan tidak memungkinkan, akan tetapi secara demografis sangat diharapkan. Sehingga Gubernur belum dapat memberikan rekomendasi terhadap usulan dimaksud.
2. Usulan Pemekaran Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Melalui Surat Bupati Bandung Barat Nomor 138.3/290/Tapem tanggal 21 Juli 2010
perihal pemekaran Kecamatan Batujajar di Kabupaten Bandung Barat Telah ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Nomor 138/414/Otdaksm tanggal 25
Januari 2011 perihal Pemekaran Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direjen Pemerintahan Umum
Bahwa kajian teknis Pemekaran Kecamatan Batujajar hasilnya tidak memenuhi persyaratan teknis dan fisik kewilayahan (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008), namun dapat dilakukan dengan menunjuk pada Pasal 9 PP 19/2008, yang menyatakan bahwa pembentukan kecamatan dapat dilakukan dengan
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 58
mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, mengingat pembangunan Waduk Saguling dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan telah menyebabkan 6 (enam) desa terisolir dari ibukota kecamatan dan pelayanan public terhambat.
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/1020/PUM tanggal 24 Mei 2011 perihal pembentukan kecamatan, yan meminta agar Gubernur memfasilitasi pembentukan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat
Surat Bupati Bandung Barat Nomor 138.3/760/Tapem tanggal 9 September 2011 perihal Pembentukan Kecamatan Saguling di Kabupaten Bandung Barat bahwa pembentukan Kecamtan Saguling telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2011 Tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Saguling.
Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 138/3984/Otdaksm tanggal 19 September 2011 perihal Pembentukan Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 59
WACANA PEMEKARAN DAERAH OTONOM DI PROVINSI JAWA BARAT
1. Pembentukan Provinsi Cirebon
(Terdiri dari : Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten
Kuningan dan Kabupaten Indramayu)
2. Pemekaran Kabupaten Subang
(Terdiri dari : Kabupaten Pamanukan/Kabupaten Subang Utara)
3. Pemekaran Kabupaten Cianjur
(Terdiri dari : Kabupaten Cianjur Selatan)
4. Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya
(Terdiri dari : Kabupaten Tasikmalaya Selatan)
5. Pemekaran Kabupaten Bekasi
(Terdiri dari : Kabupaten Bekasi Utara)
6. Pemekaran Kabupaten Bandung
(Terdiri dari : Kabupaten Bandung Timur)
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 60
PERKEMBANGAN WACANA PEMEKARAN DAERAH OTONOM
1. Pembentukan Provinsi Cirebon
Pada tanggal 23 September 2010 telah diterima audiensi dan penyampaian Surat
Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dan Statuta Pembentukan Provinsi
Cirebon oleh Presidium Pembentukan Provinsi irebon (P3C), yang berisi :
Dukungan tokoh masyarakat se- Ciayumajakuning;
Dukungan tokoh agama se-Ciayumajakuning;
Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 170/14/Kep/DPRD/2008 tentang
Penetapan Persetujuan DPRD terhadap Pembentukan Calon Provinsi Cirebon;
Keputusan Bupati Indramayu Nomor 137/Kep.650-Pem/2008 tentang Persetujuan
Pembentukan Calon Provinsi Cirebon;
Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2009 tentang Persetujuan
DPRD Terhadap Pembentukan Calon Provinsi Cirebon;
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 61
Surat Rekomendasi dari DPRD Kota Cirebon Nomor 462/495-DPRD tanggal 29 Mei
2009 perihal Rekomendasi, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat dan Ketua
DPRD Jawa Barat;
Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 120/196/DPRD tanggal
31 Juli 2009 perihal Dukungan Terhadap Pembentukan Provinsi Cirebon, yang
ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat;
Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 170/203/DPRD tanggal 4
Juni 2009 perihal Rekomendasi, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat dan
Ketua DPRD Jawa Barat;
Draf Undang Undang Pembentukan Provinsi Cirebon.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, usulan pembentukan calon
Provinsi Cirebon belum memenuhi persyaratan administrative, teknis dan fisik
kewilayahan.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 62
2. Pemekaran Kabupaten Subang
Pada bulan Maret 2011 telah diterima tembusan proposal rencana pemekaran
Kabupaten Subang dari Forum Perintis Pemekaran Kabupaten Subang yang ditujukan
kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Subang. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada
surat resmi dari pemerintah kabupaten induk (Kabupaten Subang) perihal dimaksud.
Menurut info dari Bagian Pemerintahan Kabupaten Subang, telah dilakukan
studi/kajian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan konsultan
dari Bandung, dimana hasilnya menyatakan bahwa Pantura Subang belum
direkomendasikan untuk dilakukan pemekaran (dari 4 faktor dominan sesuai PP
78/2007, ada 2 faktor yang belum memenuhi syarat, yaitu kemampuan ekonomi dan
kemampuan keuangan daerah).
3. Pemekaran Kabupaten Cianjur
Pada bulan November 2010 telah diterima proposal Usulan Aspirasi Pembentukan
Daerah Otonom Baru Kabupaten Cianjur Selatan dari Komite Pembentukan Kabupaten
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 63
Cianjur Selatan. Dalam proposal dimaksud telah memuat Keputusan BPD di 13
kecamatan Calon Kabupaten Cianjur Selatan tentang persetujuan pembentukan DOB
dimaksud. Sampai dengan saat ini belum ada surat resmi dari Pemerintah Kabupaten
Cianjur perihal dimaksud.
4. Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya
Masih pada tahap wacana, belum ada penyampaian surat resmi dari Bupati Induk perihal dimaksud.
5. Pemekaran Kabupaten Bekasi
Pada tahun 2010 Bupati Bekasi telah menyampaikan usulan calon DOB melalui
Surat Nomor 100/902/Adm.Tapem tanggal 23 Juni 2010 perihal Urusan
Pembentukan Daerah Otonom Baru Pemekaran Wilayah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti Surat Bupati Bekasi
dimaksud melalui Surat Gubernur Nomor 135.1/672/Otda.Ksm tanggal 10
Februari 2011 perihal Usulan Pembentukan DOB Kabupaten Bekasi Utara.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 64
Dimana dalam surat tersebut telah disampaikan bahwa usulan tersebut belum
memenuhi persyaratan sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Pada tanggal 24 Februari 2011, telah diterima kunjungan kerja dari Komisi A
DPRD Kabupaten Bekasi perihal dimaksud. Dalam surat usulan Bupati Bekasi
tersebut masih banyak persyaratan administrative yang belum dilengkapi,
diantaranya :
1. Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi belum memuat :
a. Persetujuan pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan calon kabupaten untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua)
tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom;
b. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai
penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah untuk pertama kali di
Daerah Otonom Baru;
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 65
c. Persetujuan penyerahan kekayaan yang dimiliki atau dikuasai berupa
barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang
piutang kabupaten, yang akan imanfaatkan oleh calon kabupaten;
d. Persetujuan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang akan
dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik yang ada dalam cakupan wilayah calon kabupaten;
e. Cakupan wilayah calon kabupaten secara rinci dengan menyebutkan luas
dan batas wilayah kecamatan.
2. Keputusan Bupati Induk tentang persetujuan pembentukan calon
kabupaten.
3. Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau
nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah
kabupaten yang akan dimekarkan.
4. Peta wilayah kabupaten yang dibuat oleh lembaga teknis yang berwenang.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 66
Sampai dengan saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut.
6. Pemekaran Kabupaten Bandung
Pada akhir tahun 2011, Sekretariat Dewan Kabupaten Bandung melakukan
konsultasi lisan mengenai rencana pembentukan Calon Kabupaten Bandung
Timur.
Pada bulan Januari 2012 Kabupaten Bandung melakukan kunjungan kerja
(konsultasi) ke Direktorat Penataan Daerah, DPOD dan Otsus perihal dimaksud.
Sampai dengan saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut.
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 67
DATA DASAR DAERAH OTONOM DI PROVINSI JAWA BARAT
No Kabupaten / Kota KecamatanJumlah
Jumlah Total Desa
& Kelurahan
Luas Wilayah
Desa Kelurahan 1 Kota Bandung 30 - 151 68 168,232 Kota Banjar 4 17 8 24 130,863 Kota Bekasi 12 - 56 56 213,584 Kota Bogor 6 - 68 68 111,735 Kota Cimahi 3 - 15 15 41,206 Kota Cirebon 5 - 22 22 37,3587 Kota Depok 11 - 63 63 199,448 Kota Sukabumi 7 - 33 33 48,969 Kota Tasikmalaya 10 - 69 15 184,38
10 Kab. Bandung 31 267 9 276 1756,6511 Kab. Bandung Barat 16 165 - 165 1335,6012 Kab. Bekasi 23 182 5 187 1269,51
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 68
13 Kab. Bogor 40 410 16 428 2997,1314 Kab. Ciamis 36 346 7 353 2740,7615 Kab. Cianjur 32 342 6 348 3594,6516 Kab. Cirebon 40 412 12 424 1071,0517 Kab. Garut 42 403 21 423 3094,4018 Kab. Indramayu 31 307 8 315 2092,1019 Kab. Karawang 30 297 12 309 1914,16
20 Kab. Kuningan 32 3
60
15 37
6 1189,60
21 Kab. Majalengka 26 3
23
13 34
7 1343,93
22 Kab. Purwakarta 17 1
83 9
192 989,89
23 Kab. Sumedang 26 2
71 7
279 1560,49
24 Kab. Sukabumi 47 3
46 3
368 4160,75
25 Kab. Subang 30 2
45 8
253 2164,48
26 Kab. Tasikmalaya 39 3
51 - 35
1 2702,85
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 69
626 5,227 636 5,765 37173,97
Subbag Fasilitasi Penataan Daerah & Evaluasi Otda Provinsi | 70