Kebijakan Insentif Fiskal dan Pembiayaan

untuk Mendukung Pertumbuhan

Produksi Pangan

Jakarta Convention Center

Rabu, 8 Februari 2012

Wakil Menteri Keuangan

Seminar Feed Indonesia Feed The World

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Outline

1. Kebijakan Fiskal Pemerintah

2. Perkembangan PDB dan Inflasi

Harga Komoditas Pokok Dalam Negeri

3. Dukungan Fiskal untuk Stabilisasi Pangan Pokok

Produksi Pertanian vs Subsidi Sektor Pertanian

4. Kebijakan Insentif Fiskal Sektor Pertanian:

PPh, PPN, Bea Masuk, dan Bea Keluar

5. Alokasi Dana K/L untuk Stabilisasi Pangan

2

KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH

1. APBN sebagai instrumen utama Kebijakan Fiskal mempunyai peran

strategis dalam mencapai tujuan dan target pembangunan

2. Peran Strategis APBN adalah terkait 3 fungsi utama yaitu:

a) Fungsi Alokasi

b) Fungsi Distribusi

c) Fungsi Stabilisasi

3. APBN bertujuan untuk mendukung pembangunan 4 pilar strategis yaitu :

a) Pro-poor

b) Pro-Job

c) Pro-Growth

d) Pro-Environment

4

Gambaran Umum

http://www.depkeu.go.id

APBN

Pro-Growth

Pro- Poor

Pro-

Job

Pro-

Enviro

nment

Keterbatasan

AnggaranKeberlanjutan

Fiskal

Kebijakan

Fiskal

Keberlanjutan

Pembangunan

Pembiayaan

KesejahteraanMasyarakat

Alokasi

Distribusi

Stabilisasi

5

Konsep Umum Kebijakan Fiskal

http://www.depkeu.go.id

6

Belanja: Rp1.435,4 T

Perpajakan

Rp1.032,6 T

(78,7%)

PNBP

Rp280,0

T

(21,2%)

Hibah

Rp0,8T

(0,1%)

PPh

Rp520,0T

(50,4%)

PPN Rp352,9T

(34,2%)

Cukai

Rp75,4T

(7,3%)

PBB

Rp35,6T

(3,5%)

Internasi

onal

Rp42,9T

(4,2%)

Pjk

lainyaRp5,6T

(0,5%) SDA

Rp177,3T

(63,8%)

BUMN

Rp28,0T

(10,1%)PNBP

Lainya

Rp50,3T

(19,2%)

BLU

Rp19,2T

(6,9%)

Transfer ke

Daerah

Rp470,4T

(32,8%)Barang

Rp188,0T

(19,5%)

Modal

Rp152,0T

(15,7%)

Bunga

Utang

Rp122,2T

(12,7%) Subsidi

Rp208,9T

(21,6%)

Bansos

Rp47,8T

(4,9%)

Lain-lain

Rp28,5T

(3,0%)

Bel Hibah

Rp1,8T

(0,2%)

Defisit : Rp124,0T

(1,5% PDB)

Dana

Perimbangan

Rp400,0T

(85,0%)

Dana Otsus

dan

Penyesuaian

Rp70,4T

(15,0%)

DBH

Rp100,1T

(25,0%)

DAU

Rp273,8T

(68,5%)

DAK

Rp26,1T

(6,5%)

Belanja

Pemerintah

Pusat :

Rp965,0T

(67,2%)

Asumsi Makro

Kemiskinan : 10,5-11,5%;

Pengangguran: 6,4-6,6%;

Penyerapan TK: 1%

Pertumbuhan 450 ribu TK

Target :

Pegawai

Rp215,9T

(22,4%)

Financing :

Rp124,0T

APBN

Utang

Rp133,6T

(107,7%)

Non Utang

Minus Rp9,5T

(-7,7%)

Pendapatan: Rp1.311,4 T

POSTUR APBN 2012

Pert Ekonomi 6,7

Inflasi 5,3

SPN 3 Bln 6,0

Nilai Tukar 8.800

ICP 90,0

Lifting 950,0

Kebijakan Umum

Meningkatkan belanja infrastruktur untuk mendukung

domestic connectivity, ketahanan pangan, ketahanan energi

dan kesejahteraan masyarakat.

Mendukung pembiayaan progarm multiyears.

Menuju Minimum Essential Forces

Meningkatkan kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan

iklim.

Memperkuat program pro rakyat (kluster 4)• 6 Program Utama: Rumah murah, Transportasi publik murah, ketersediaan air

bersih, listrik yang efisien dan murah, perbaikan kesejahteraan nelayan, dan masyarakat

miskin perkotaan.

• 3 Program Prioritas : Surplus beras 10 juta ton dalam 5-10 tahun, penciptaan

lapangan kerja untuk menurunkan pengangguran 1 juta orang per tahun dan

pembangunan transportasi Jakarta.

7

Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat

http://www.depkeu.go.id

Program Ketahanan Pangan 2011-2012

8

11,3 16,8

23,2

36,2

44,2

48,5

57,6

69,6

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012RAPBN

Kementerian Negara/Lembaga Subsidi Belanja Lain-Lain

Target Program Ketahanan Pangan 2011-2012 :

Mengatasi peningkatan harga pangan melaluikebijakan stabilisasi harga dengan menyediakanpasokan pangan yang cukup dan melakukan operasipasar (subsidi pangan).

Meningkatkan produksi, produktivias dan kualitaskomoditas pangan dengan target produksi :

o Beras 74,1 juta tono Jagung24,0 juta tono Kedelai 1,9 juta tono Gula 4,4 juta tono Daging 471 juta tono Ikan 14,86 juta ton

Mengantisipasi kenaikan harga pangan duniamelalui kerjasama ketahanan pangan internasional.

Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitasdari hasil panen

Mencapai surplus beras minimum 10 juta ton per tahun dalam 5- 10 tahun kedepan.

Sumber : Kementerian Keuangan

PERKEMBANGAN PDB DAN INFLASI

http://www.depkeu.go.id

Pertumbuhan Ekonomi 2011 sebesar 6,5 persen sesuai target,

dengan pertumbuhan PDB pada triwulan IV sebesar 6,5 persen ….

5,56,3 6,0

4,6

6,2 6,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pertumbuhan PDB 2006-2011 (%)

4,5 4,1 4,3 5,6 5,9 6,3 5,8

6,8 6,4 6,5 6,5 6,5

-

2,0

4,0

6,0

8,0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010 2011

Pertumbuhan PDB Triwulanan 2009 - 2011 (%)

Sumber : BPS

http://www.depkeu.go.id

4,7 3,2

8,813,6

13,3

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

2008 2009 2010 2011

Pertumbuhan PDB Pengeluaran (%)

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Impor

Lapangan Usaha

Pertumbuhan

2009 2010 2011

Pertanian, Peternakan 4.0 3.0 3.0

Pertambangan dan Penggalian 4.5 3.6 1.4

Industri Pengolahan 2.2 4.7 6.2

Listrik, Gas, Dan Air Bersih 14.3 5.3 4.8

Konstruksi 7.1 7.0 6.7

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1.3 8.7 9.2

Pengangkutan dan Komunikasi 15.9 13.4 10.7

Keuangan, Real Estat & Jasa Perush. 5.2 5.7 6.8

Jasa-Jasa 6.4 6.0 6.7

Produk Domestik Bruto 4.6 6.2 6.5

PDB tahun 2011: Sisi pengeluaran masih didukung oleh ekspor dan investasi.

Sisi produksi terutama didukung oleh sektor pengangkutan

& komunikasi, sedangkan sektor pertanian relatif kecil.

Pertumbuhan PDB Sektoral (%)

15%

12%

24%

1%

10%

14%

7%

7%10%

Distribusi PDB Sektoral Tahun 2011

Pertanian, Peternakan Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan Listrik, Gas, Dan Air Bersih

Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estat & Jasa Perush.

Jasa-Jasa

Sumber : BPS

Inflasi bulan Januari 2012 relatif terkendali sebesar 0,76% (mtm) , sehingga inflasi

tahunan menjadi 3,65% (yoy), jauh lebih rendah dari asumsi APBN 2012 sebesar

5,30%, namun berada dalam rentang sasaran inflasi 2012: 4,5%± 1%.

Bulan Januari tahun 2012 tercatat inflasi

sebesar 0,76%(mtm), sementara laju

inflasi tahunannya mengalami

perlambatan dari 3,79%(yoy) di bulan

Desember 2011 menjadi 3,65%(yoy).

Kelompok yang mengalami inflasi tertinggi

pada bulan Januari adalah bahan

makanan yaitu sebesar 1,85%(mtm).

Kelompok ini juga memberikan

sumbangan terbesar bagi inflasi umum di

bulan ini yaitu sebesar 0,45%(mtm).

Sementara itu, kelompok yang mengalami

inflasi tahunan terbesar adalah kelompok

sandang dengan inflasi sebesar 7,32%

(yoy). Kemudian, disusul inflasi tahunan

kelompok Pendidikan yang mengalami

inflasi sebesar 4,87%(yoy).

0.34

%0.

57%

0.76

%

4.15

%3.

79%

3.65

%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

10%

J-09 F M A M

J J A S O N DJ-

10 F M A MJ J A S O N D

J-11 F M A M

J J A S O N DJ-

12

mtmYoY Perkembangan inflasi 2009- 2012

m-t-m y-o-y

3.29%

4.68%

3.53%

7.32%

4.29%

4.87%

1.84%

1.85%

0.65%

0.54%

-0.08%

0.51%

0.15%

0.23%

-2% 0% 2% 4% 6% 8%

Bahan Makanan

Makanan Jadi

Perumahan

Sandang

Kesehatan

Pendidikan

Transport

Inflasi mtm dan YoY bulan Januari 2012

mtm yoy

Sumber : Badan Pusat Statistik

Komponen Pembentuk Inflasi Bulan Januari 2012

Harga bergejolak (volatile food) mengalami inflasisebesar 2.02%(mtm) atau 2,97%(yoy). Komponen inimemberikan kontribusi terbesar ke inflasi umumyaitu sebesar 0,42%(mtm). Dalam komponenini, komoditas yang menyumbang inflasi terbesaradalah beras, yaitu sebesar 0,18%(mtm). Hal ini antaralain disebabkan oleh kenaikan harga komoditastersebut, karena saat ini belum memasuki masapanen atau masih berada dalam masa tanam.

Harga yang diatur pemerintah (administered price)memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,08%(mtm)terhadap inflasi umum. Komponen ini mengalamiinflasi bulanan sebesar 0,43%(mtm) dengan inflasitahunan sebesar 2,96%(yoy).

Meskipun emas perhiasan mengalami deflasi sebesar0,02%(mtm), namun komponen inti secarakeseluruhan mengalami inflasi {0,44%(mtm) atau4,29%(yoy)}. Komponen inti berkontribusi sebesar0,26%(mtm) kepada inflasi umum.

Harga beras domestik mengalami peningkatan lagihingga mencapai harga Rp8.017/Kg. Sementaraitu, harga beras di pasar global mengalami penurunanmenjadi US$519,95/Metric Tonne.

4,29%

2,96%

2,97%

113

115

117

119

121

123

125

127

129

131

133

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

J-09 A S O N D

J-10

F M A MJ J A S O N D

J-11

F M A MJ J A S O N D

J-12

Komponen Inflasi 2009 - 2012 (yoy)

IHK (RHS)

Core

Administered

Volatile

8.017

519,95

300

400

500

600

700

800

5,350

5,850

6,350

6,850

7,350

7,850

8,350

J-09

F M A M J J A S O N DJ-

10F M A M J J A S O N D

J-11

F M A M J J A S O N DJ-

12

USD

/ M

etri

c To

nne

Rupi

ah/K

g

Harga Beras Domestik dan Internasional2009 s.d. 2012

Domestik

Internasional

Sumber : BPS, Kementerian Perdagangan, dan Bloomberg

4.000

9.000

14.000

19.000

24.000

29.000

J'08 M M J S N

J'09 M M J S N

J'10 M M J S N

J'11 M M J S N

J'12

Bawang Merah Gula Pasir

Rp/Kg

4.000

14.000

24.000

34.000

44.000

54.000

64.000

74.000

84.000

J'08 M M J S N

J'09 M M J S N

J'10 M M J S N

J'11 M M J S N

J'12

Daging Sapi Cabe Rawit Cabe Merah

Rp/Kg

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

J'0

8 M M J S N

J'0

9 M M J S N

J'1

0 M M J S N

J'1

1 M M J S N

J'1

2

Migor Curah Migor Kemasan Telur Ayam Ras

Rp/Kg

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

J'0

8 M M J S N

J'0

9 M M J S N

J'1

0 M M J S N

J'1

1 M M J S N

J'1

2

Beras Umum Beras Medium Kedelai Tepung Terigu

Rp/Kg

14

Kebijakan insentif fiskal pangan dilakukan dalam rangka mengantisipasi

kenaikan berbagai harga pangan pokok di dalam negeri ….

Sumber: BPS dan Departemen Perdagangan, diolah

DUKUNGAN FISKAL

TERHADAP STABILISASI PANGAN POKOK

16

ALOKASI ANGGARAN KETAHANAN PANGAN 2012

16

Rp41,9 T

Alokasi Anggaran

Sekitar

29 Program

Prioritas, a.l.:

Program penyediaan dan pengembangan

prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp4,1

triliun;

Program pengelolaan sumber daya air sebesar

Rp8,2 triliun;

Program peningkatan

produksi, produktivitas, dan mutu tanaman

pangan dengan alokasi anggaran Rp2,9 triliun;

Program pencapaian swasembada daging sapi

dan peningkatan penyediaan pangan hewan

yang aman, sehat, utuh dan halal sebesar Rp2,6

triliun;

Program pengembangan dan pengelolaan

perikanan tangkap sebesar Rp1,3 triliun.

Dukungan APBN terhadap Ketahanan Pangan

No Uraian2010Real

2011APBN-P

2012APBN

1 Dana Stabilisasi Harga Pangan 0,2 2,6 2,0

2 Dana Cadangan Beras Pemerintah 2,5 1,0 2,0

3 Dana Cadangan Benih Nasional 0,2 0,6 0,4

4 Subsidi Pertanian 35,7 34,2 32,8

- Pangan 15,2 15,3 15,6

- Pupuk 18,4 18,8 16,9

- Benih 2,2 0,1 0,3

1. Dana Stabilisasi Harga Pangan diantaranya digunakan untuk impor bahan pangan, menjaga kestabilan hargapangan DN, ganti rugi kepada petani jika terjadi gagal panen, dan sebagai dana tambahan pada program Raskin

2. Dana Cadangan Beras Pemerintah diantaranya digunakan untuk menstabilkan harga melalui operasi pasar,mengantisipasi kelangkaan pangan pasca bencana, dan mendistribusikan pangan dalam keadaan darurat

3. Dana Cadangan Benih Nasional diantaranya digunakan untuk memberikan bantuan benih (padi, kedelai, jagung)yang berkualitas kepada petani dalam rangka mendukung upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanamanpangan

4. Belanja lain-lain yang terkait dengan Subsidi Pertanian pada APBN 2012:

a. Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sebesar Rp1,318M Bantuan Sosial (Kementan)

b. Bantuan Langsung Pupuk (BLP) sebesar Rp1,921M Bantuan Sosial (Kementan)

Triliun Rupiah

17

18

Dukungan fiskal lainnya dalam APBN 2012 yang dapat dimanfaatkan

untuk stabilisasi harga komoditas pangan strategis ….

1. Dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar Rp2 triliun dapat

digunakan untuk menambah stok CBP di Bulog sekitar 305 ribu ton dalam

rangka melaksanakan operasi pasar (OP),

2. Dana Cadangan Stabilisasi Harga tahun 2012 sebesar Rp2 triliun. Dana

cadangan ini antara lain dapat digunakan untuk menambah alokasi pada

program peningkatan ketahanan pangan, seperti:

a. Bantuan benih bibit dan sarana produksi pertanian,

b. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman,

c. Pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyakit

hewan, karantina, dan peningkatan keamanan pangan.

Kementerian Pertanian perlu menyusun rencana kegiatan pemanfaatan Dana

Cadangan Stabilisasi Harga Rp2 triliun tersebut guna meningkatkan produksi

pangan. (Informasi terakhir : Kementan akan memanfaatkan sebagian dana tsb

untuk membeli 1000 unit mesin pengering gabah, antisipasi ganti rugi puso dan

tambahan dana untuk Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)

atau Program Surplus Beras 10 Juta Ton).

19

BANTUAN PEMBIAYAAN KETAHANAN PANGAN 2012

Anggaran belanja subsidi bunga kredit program untuk tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp1,2 triliun.

Skim SUBSIDI

BUNGA KREDIT

Skim PENJAMINAN

Kredit untuk Program

Ketahanan Pangan dan

Energi(KKP-E)

Anggaran atas risk sharing

terhadap KKP-E bermasalah

yang menjadi beban

pemerintah

Kredit Pengembangan Energi

Nabati dan Revitalisasi

Perkebunan (KPEN-RP)

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Selain subsidi pertanian, Pemerintah juga mengalokasikan

subsidi kredit program untuk sektor pertanian ….

1. Kegiatan usaha yang dapat didanai KKPE meliputi (PMK no.198 tahun 2010):

• Pengembangan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

• Pengadaan pangan berupa gabah, jagung, kedelai dan perikanan

• Peternakan dan pembudidayaan ikan

• Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatanusaha di atas.

2. Pemerintah memberikan subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP) dalam upaya peningkatan produksi danproduktivitas tanaman penghasil bahan baku bahan bakar nabati untuk memenuhi kebutuhan sumberenergi alternatif serta pelaksanaan program revitalisasi perkebunan (PMK no.117 tahun 2006)

3. Pemerintah memberikan fasilitas imbal jasa penjaminan KUR salah satunya pada Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM) sektor pertanian dan perkebunan (PMK no.159 tahun 2011)

Miliar Rupiah

20

Jenis 2009 20102011

APBN-P

2012

APBN

- Kredit Ketahanan Pangan dan Energi 120,6 132,1 276,0 274,8

- KPEN-RP 27,6 42,3 80,3 93,3

- Imbal Jasa Penjaminan KUR 143,2 223,2 636,2 706,9

21

Produksi pertanian cenderung meningkat seiring dengan dukungan

Pemerintah melalui subsidi pertanian (pupuk dan benih) ….

0

5

10

15

20

25

30

35

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011APBN-P

2012APBN

Sub

sidi

Per

tani

an (T

riliu

n R

p)

Pro

duks

i (ju

ta to

n)

Produksi Pertanian Subsidi Pertanian

Produksi Subsidi

Kedelai Pupuk

Jagung Benih

Padi

Sejak tahun 2010, Subsidi Pupuk hanya menampung subsidi harga pupuk Bantuan Langsung

Pupuk (BLP) yang sebelumnya masuk dalam besaran Subsidi Pupuk direalokasi ke Belanja Sosial

Kementan. Subsidi pupuk menurun pada tahun 2012 karena adanya kenaikan HET.

Sejak tahun 2011, Subsidi Benih hanya dialokasikan untuk subsidi harga benih Bantuan

Langsung Benih Unggul (BLBU) yang sebelumnya masuk dalam besaran subsidi benih direalokasi

ke Belanja Sosial Kementan, dan Cadangan Benih Nasional (CBN) direalokasi ke Belanja Lain-lain.

JENIS KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL

SEKTOR PERTANIAN

TERHADAP KOMODITAS PANGAN STRATEGIS DILAKUKAN :

23

Insentif Fiskal untuk Stabilisasi Harga Pangan

pe

ngu

ran

ga

n beban pajak

pe

ngu

ran

ga

n bea masuk

pe

nge

na

an bea keluar

Tujuan pemberian insentif fiskal pada pangan adalah untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok.

stabilitas harga pangan pokok

Tersedianya bahan pangan pokok dalam jumlah yang

cukup

Insentif Fiskal Sektor Pertanian

• Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan Daerah tertentu : • pengembangan usaha peternakan besar/kecil,

• usaha pemanfaatan hutan tanaman,

• pengembangan tanaman pangan,

• pengembangan budidaya hortikultura

• Tax Holiday

Pajak Penghasilan (PPh)

• Produk Primer Pertanian sebagai barang yang tidak dikenai PPN (non-BKP) : Gabah, Jagung, Sagu, Kedelai

Impor dan penyerahan BKP Strategis dibebaskan dari PPN (PP 31/2007)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• Penyesuaian tarif BM impor beras.

• Penyesuaian tarif BM atas impor kacang kedelai.

• Penyesuaian tarif BM atas impor tepung gandum.

• Penyesuaian tarif BM atas impor Produk-produk susu tertentu.

• Penyesuaian tarif BM atas impor gula.

Bea Masuk

• Penetapan Pungutan / Bea Keluar Ekspor untuk produk Kelapa Sawit, Kakao, CPO dan turunannya

Pungutan Ekspor / Bea Keluar

24

Insentif Pajak Penghasilan Sektor Pertanian

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentudan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (PP 62 2008 perubahan atas PP 1 2007)

Bidang Usaha Tertentu:

Pengembangan usaha peternakan besar/kecil

Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman NPHHK-HTI (HTI)

Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu

Pengembangan tanaman pangan

• Pertanian Padi (Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan)

• Palawija:– Jagung: Gorontalo, Lampung;

– Kedelai: Jawa Timur, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi

Pengembangan Budidaya Hortikultura

• Pisang (Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara)

• Nanas (Lampung)

• Mangga (Jawa Timur)

UU PPN

Produk primer pertanian sebagai barang yang tidak dikenai PPN (non-BKP), seperti

• gabah,

• jagung,

• sagu,

• kedelai,

PP 31/2007

Impor dan penyerahan barang kena pajak strategis dibebaskan dari PPN

Termasuk barang kena pajak strategis:

makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk makanan ternak, unggas dan

ikan

Barang hasil pertanian

Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,

penangkaran, atau perikanan.

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang;

a. pertanian, perkebunan dan kehutanan;

b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun Penangkaran;

c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya

Insentif PPN Sektor Pertanian

Daftar Sektor Pertanian Bebas PPN

No. SektorBKP/

non BKPPeraturan

Mendapat Fasilitas

Pembebasan PPN% BKP

01 Padi Dibebaskan 0%

02 Jagung non BKP 0%

03 Ketela Pohon Dibebaskan 0%

04 Ubi jalar Dibebaskan 0%

05 Umbi-umbian lainnya BKP PP No. 31 Tahun 2007 Dibebaskan dari pengenaan PPN 0%

06 Kacang tanah Dibebaskan 0%

07 Kedele non BKP 0%

08 Kacang-kacangan lainnya BKP PP No. 31 Tahun 2007 Dibebaskan dari pengenaan PPN 0%

09 Sayur-sayuran Dibebaskan 0%

10 Buah-buahan Dibebaskan 0%

11 Padi-padian dan bahan makanan lainnya Dibebaskan 0%

12 Karet Dibebaskan 0%

13 Tebu Dibebaskan 0%

14 Kelapa Dibebaskan 0%

15 Kelapa sawit Dibebaskan 0%

16 Hasil tanaman serat Dibebaskan 0%

17 Tembakau Dibebaskan 0%

18 Kopi Dibebaskan 0%

19 T e h Dibebaskan 0%

20 Cengkeh Dibebaskan 0%

21 Kakao Dibebaskan 0%

22 Jambu mete Dibebaskan 0%

23 Hasil perkebunan lainnya BKP PP No. 31 Tahun 2007 Dibebaskan dari pengenaan PPN 0%

24 Hasil pertanian lainnya BKP PP No. 31 Tahun 2007 Dibebaskan dari pengenaan PPN 0%

25 Ternak dan hasil-hasilnya kecuali susu segar Dibebaskan 0%

26 Susu segar Dibebaskan 0%

27 Unggas dan hasil-hasilnya Dibebaskan 0%

28 Hasil pemerliharaan hewan lainnya BKP PP No. 31 Tahun 2007 Dibebaskan dari pengenaan PPN 0%

29 Kayu Dibebaskan 0%

30 Hasil hutan lainnya BKP PP No. 31 Tahun 2007 Dibebaskan dari pengenaan PPN 0%

31 Ikan laut dan hasil laut lainnya BKP PP No. 31 Tahun 2007 Dibebaskan dari pengenaan PPN 0%

32 Ikan darat dan hasil perairan darat Dibebaskan 0%

33 Udang Dibebaskan 0%

28

Kebijakan Harmonisasi Tarif Pola Khusus Bidang Pertanian 2004-2012

Insentif Bea Masuk Sektor Pertanian

PERTANIAN Kode HS BTBMI

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Beras (RP/kg) 10.06 430 450 450 450 450 450 450 450 450

Gula (Rp/Kg)Raw

Sugar550 550 550 550 550 150 550 550 550

Refined

Sugar700 790 790 790 790 400 790 790 790

Jagung (%)1005.90.9

0.000 5 5 5 5 5 5 5 5

Kedelai (%)1201.00.9

0.000 10 10 10 0 0 0 0 5

Sesuai Program Harmonisasi tarif berdasarkan pola khusus 2005-2012:• Tarif BM beras 2012 Rp450/Kg (PMK 213 tahun 2011)• Tarif BM kedelai 2012 5% (PMK 213 tahun 2011) mengganti PMK 13 tahun 2011

ALOKASI DANA KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK STABILISASI PANGAN

Alokasi Dana untuk Kegiatan Peningkatan

Produksi Beras Nasional (P2BN) TA 2012

• Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2012 sebesar Rp 17,83 triliun atau

naik sebesar Rp 1,11 triliun (6,6%) dari APBN Pagu Definitif 2011 sebesar Rp

16,72 triliun.

• Pagu Anggaran Ditjen Tanaman Pangan TA 2012 dialokasikan sebesar Rp 3,12

triliun. Dialokasikan untuk mendukung kegiatan peningkatan P2BN sebesar Rp

2,66 triliun (85%), dengan rincian sbb :

a. Keg Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Rp 0,87 triliun

b. Keg Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih TP Rp 1,45 triliun

c. Keg Perlindungan TP dari Gangguan OPT Rp 0,18 triliun

d. Keg Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Rp 0,09 triliun

• Pagu Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun 2012

sebesar Rp 4,48 triliun. Dialokasikan untuk mendukung kegiatan peningkatan

P2BN sebesar Rp 3,44 triliun (94%), dengan rincian sbb :a. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Rp 0,65triliun

b. Perluasan Areal dan Pengelolaan Pertanian Rp 1,61 triliun

c. Pengadaan dan Pengawasan Alsintan Rp 0,10 triliun

d. Fasilitas Pupuk dan Pestisida Rp 0,48 triliun

e. Pelayanan Pembiayaan Pertanian & PUAP Rp 0,77 triliun

30

31

Alokasi Dana untuk Swasembada Gula TA 2012

KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGETANGGARAN

Rp (000,-)LOKASI

Swasembada Gula Nasional 7.665 Ha 201.166.255

a. Perluasan (Ekstensifikasi) Tanaman Tebu Rakyat 6.965 Ha 129.095.855 11 Prov, 45 Kab

b Pembangunan Kebun Bibit Datar Tebu / Kultur Jaringan 700 Ha 22.986.170 7 Prov, 40 Kab

c.Biaya Operasional/Pelatihan Tenaga Kontrak Pendamping

(TKP) dan Petugas lapangan Pembantu TKP (PLP-TKP)390 Orang 7.513.450 10 Prov

d. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tebu 272 Pkt 8.160.000 11 Prov

e. Persiapan, Pengawalan, Pendampingan dan Administrasi 13 Pkt 4.440.480 12 Prov, 1 Pusat

f. Rekruitmen TKP dan PLP-TKP 282 Org 1.410.000 9 Prov

g. Pengembangan Pertanian Terpadu Tebu - Ternak 12 unit 1.200.000 8 Prov, 9 Kab

h. Administrasi, Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan 12 Pkt 128.400 8 Prov

i. Bantuan Alat Pengairan 340 unit 3.400.000 5 Prov, 17 Kab

j. Traktor dan Implement 30 unit 21.000.000 9 Prov, 22 Kab

k.Pemetaan Kecocokan Lahan Untuk Pengembangan Tebu dan

Pengembangan Tebu Beberapa Varietas (Uji Adaptasi)1 Pkt 1.000.000,00 1 Prov, 1 Kab

l. Penilaian Penangkar Benih Tebu 11 Pkt 330.000,00 8 Prov

m Penataan Varietas Tebu 9 Pkt 501.900,00 9 Prov

http://www.depkeu.go.id

32