dominasi pemerintahan kolonial belanda

Download Dominasi pemerintahan kolonial belanda

Post on 11-Feb-2017

749 views

Category:

Education

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DOMINASI PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA

DOMINASI PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDAanggota:-Zakiyah Ulfa Aryani-Maini Dini-Slashzia Ayu Ratnasari-Ayu Wulandari-Yolla Febriani-Ramadhani. I-Shafira Ghina Nadyani

L/O/G/O

DOMINASI PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA

Latar Belakang Tanam Paksa Ketentuan Praktek Penyelewengan Tanam Paksa Sebab Dilaksanakan Usaha Swasta Dan Diakhiri tanam paksa Isi dan Makna UU Agraria 1870 Dampak Tanam PaksaMATERI

Latarbelakang Tanam PaksaSejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri Belanda sendiri maupun di Indonesia sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar.Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga rakyat jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya dapat laku di pasaran dunia secara paksa.

Johanes van den Bosch

Ketentuan Tanam PaksaKetentuan pokok Cultuur Stelsel terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) No. 22 Tahun 1834.Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasaran EropaTanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi.Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak.Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan itu diberikan kepada pendudukKegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah.Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun.Pelaksanaan Tanam Paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Peagawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum.

Penyelewengan Tanam PaksaPenyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain sebagai berikut :Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan suka rela, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara paksaan. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari seperlima tanah mereka. Seringkali tanah tersebut sepertiga, bahkan semua tanah desa digunakan untuk tanam paksa. Hal itu dimaksudkan antara lain untuk memudahkan pengerjaan, pengairan, dan pengawasan, pembagian luas tanah untuk tanam paksa dalam tahun 1883.Pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi, misalnya penanaman nila di daerah Parahyangan, penduduk di daerah Simpur, misalnya dikerahkan untuk menggarap perkebunan yang letaknya jauh dari desa mereka. Pengerahan tenaga tersebut dilakukan selama tujuh bulan dan mereka tidak terurus, sedangkan pertanian mereka sendiri terbengkelai.Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksaKelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani.Kegagalan panen menjadi tanggungjawab petani.Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dijadikan tenaga paksaan, seperti yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 34.000 keluarga selama 8 bulan setiap tahun diharuskan mengerjakan tanaman dagang dengan upah yang sangat kecil.

Foto Tanampaksa

Your Text Here

Sebab dilaksanakan usaha swasta dan diakhiri tanam paksaKritik kaum liberalUsaha kaum liberal di negeri Belanda agar Tanam Paksa dihapuskan telah berhasil pada tahun 1870, dengan diberlakukannya UU Agraria.Gerakan liberalisme di negeri Belanda dipelopori oleh para pengusaha swasta. Oleh karena itu kebebasan yang mereka perjuangkan terutama kebebasan di bidang ekonomi. Kaum liberal di negeri Belanda berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki agar kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah bertindak sebagai pelindung warga negara, menyediakan prasarana, menegakkan hukuman dan menjamin keamanan serta ketertiban.UU ini memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang luas dengan jangka waktu paling lama 75 tahun, untuk ditanami tanaman keras seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit, tarum (nila), atau untuk tanaman semusim seperti tebu dan tembakau dalam bentuk sewa jangka pendek.

Sebab dilaksanakan usaha swasta dan diakhiri tanam paksaKritik kaum humanisKondisi kemiskinan dan penindasan sejak tanam paksa dan UU Agraria, ini mendapat kritik dari para kaum humanis Belanda.Seorang Asisten Residen di Lebak, Banten, Eduard Douwes Dekker mengarang buku Max Havelaar (1860). Dalam bukunya Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli. Dalam buku itu diceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda.Seorang anggota Raad van Indie, C. Th van Deventer membuat tulisan berjudul Een Eereschuld, yang membeberkan kemiskinan di tanah jajahan Hindia-Belanda. Tulisan ini dimuat dalam majalah De Gids yang terbit tahun 1899. Van Deventer dalam bukunya menghimbau kepada Pemerintah Belanda, agar memperhatikan penghidupan rakyat di tanah jajahannya. Dasar pemikiran van Deventer ini kemudian berkembang menjadi Politik Etis

Sebab dilaksanakan usaha swasta dan diakhiri tanam paksaTanam paksa pada akhirnya dihapus karena banyak terjadi penyimpangan. Pemerintah mendapat tekanan dari berbagai pihak yang mengkritik habis-habisan system ini,dampaknya yang membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia.Bencana kelaparan yang terjadi di demak dan groboganAdanya pengurangan lahan produktif akibat pengelolaan yang kurang memadaiAdanya hama penyerang beberapa tanaman komoditiBeberapa kritik disampaikan oleh orang belanda sendiri, seperti Van Hoevell, Douwes Dekker dalam bukunya Max Havelar, Van De Putte, Pitter Markus, dan L. Vitalis. Mereka membuka mata dunia tentang dampak dan kekejaman tanam paksa bagi Negara jajahannya. Akhirnya tahun 1870 pemerintah belanda dengan resmi menghapus system tanam paksa ini.

Van Hoevell

Isi dan Makna UU Agraria 1870Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) tahun 1870 dikeluarkan oleh parlemen Belanda (Staten Generaal). Tokoh yang berperan melahirkan Undang-undang ini adalah de Waal, menteri jajahan dan perniagaan ketika itu.Tujuan Undang-undang: melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa pemodal asing memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia. membuka kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia, terutama menjadi buruh perkebunan.Isi Undang-undang Agraria tahun 1870Gubernur jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah milik pemerintah. tanah itu dapat disewakan paling lama 75 tahun. Tanah milik pemerintah antara lain hutan yang belum dibuka, tanah yang berada di luar wilayah milik desa dan penghuninya, dan tanah milik adatTanah milik penduduk antara lain semua sawah, ladang, dan sejenisnya yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah semacam ini boleh disewa oleh pengusaha swasta selama 5 tahun.

Dampak TanampaksaBagi Belanda

Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula hampir mengalami kerugian, tetapi pada masa tanam paksa mendapatkan keuntungan. Belanda mendapatan keuntungan yang besar, keuntungantanam paksa pertama kali pada tahun 1834 sebesar 3 juta gulden, pada tahun berikutnya rata-rata sekitar 12 sampai 18 juta gulden. Kas belanda yang semula kosong dapat dipenuhi. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja. Belanda tidak mengalami kesulitan keuangan lagi dan mampu melunasi utang-utang Indonesia. Menjadikan Amsterdam sebagai pusat perdagangan hasil tanaman tropis.

Dampak TanampaksaBagi Indonesia

NegatifKemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Beban pajak yang berat. Pertanian, khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. Kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Pemaksaan bekerja sewenang-wenang kepada penduduk pribumi. Jumlah penduduk Indonesia menurun. PositifRakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang laku dipasaran ekspor Eropa. Memperkenalkan teknologi multicrops dalam pertanian.

Thank You!Ada Pertanyaan?

L/O/G/O

View more >