pemerintah kolonial belanda

Download Pemerintah Kolonial Belanda

Post on 20-Jul-2015

285 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Click to edit Master subtitle style

PELAKSANAAN POLITIK KOLONIAL LIBERAL

IPS

5/8/12

Nama Anggota Kelompok

:

Rinda Ayu Pe rmatasari5/8/12

Anafatun Ih tammaliya Erista Rebecc a Muhammad K holil

POLITIK KOLONIAL LIBERAL Tanam paksa yang berlaku di Indonesia

mendapat pertentangan oleh beberapa golongan. Golongan pertama golongan yang merasa iba terhadap penderitaan para petani di Indonesia. Golongan yang kedua adalah golongan para pengusaha dan pedagang swasta. Mereka tidak ingin seluruh kekuasaan ekonomi perdagangan dikuasai oleh pemerintah. Mereka ingin diberi kesempatan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal demikian baru mungkin dijalankan bilamana di Indonesia tidak ada sistem tanam paksa yang disponsori oleh pemerintah. Golongan inilah yang disebut kaum liberal. 5/8/12

Sistem Pelaksanaannya1. 2. 3.

Penghapusan Sistem Tanam Paksa Memperluas Penanaman Modal Pengusaha Swasta Belanda Diberlakukan undang-undang baru pada tahun 1870 untuk menunjang usaha perkebunan, antara lain : a). Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870 b). Undang-Undang Gula (Suiker Wet)

5/8/12

Sistem Pelaksanaannya1. 2. 3.

Penghapusan Sistem Tanam Paksa Memperluas Penanaman Modal Pengusaha Swasta Belanda Diberlakukan undang-undang baru pada tahun 1870 untuk menunjang usaha perkebunan, antara lain : a). Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870 b). Undang-Undang Gula (Suiker Wet)

5/8/12

a). Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870 Undang-undang ini berlaku dari tahun 1870-1960. Dengan dikeluarkannya UU Agraria ini kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke Eropa.

5/8/12

Isi dari undang-undang ini antara lain adalah : Pasal 1 Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah. Pasal 2 Gubernur jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan perundangundangan. Pasal 3 Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak erfpacht yaitu hak penguasa untuk dapat menyewa 5/8/12

Tujuan dikeluarkannya UU Agraria 1870

1. Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. 2. Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Cina dan lain-lain. 3.Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan.

5/8/12

Undang-Undang Gula (Suiker Wet) Pada tahun 1870, kolonial Belanda juga

mengeluarkan UU Gula atau Suiker Wet. Dalam UU ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut ke luar Indonesia, tetap harus diproses di dalam negeri. Pabrik gula akan bertahap dihapus dan diambil alih oleh pihak swasta. Terbukanya Indonesia bagi swasta asing berakibat munculnya perkebunan-perkebunan dan pertambanganpertambangan asing di Indonesia.5/8/12

Dalam tahun 1888 pemerintah Hindia

Belanda mengeluarkan peraturan pertama mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak yang disebut Koeli Ordonnantie. Untuk memberi kekuatan pada peraturanperaturan Koeli Ordonnantie, maka dimasukkan pula peraturan mengenai hukuman-hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran pihak pekerja yang dikenal dengan Poenale Sanctie.

5/8/12

Poenale Sanctie menyatakan bahwa

- Pekerja-pekerja yang melarikan diri dari perkebunan-perkebunan Sumatra Timur dapat ditangkap oleh polisi dan dibawa kembali ke perkebunan dengan kekerasan jika mereka melakukan perlawanan. - Hukuman kerja paksa pada pekerja-pekerja umum tanpa mendapat bayaran atau perpanjangan masa kerja yang melebihi ketentuan-ketentuan kontrak kerja.

5/8/12

Pada akhir abad ke-19 di negara Belanda

mulai timbul kontroversi mengenai Poenale Sanctie. Akibatnya Van Deventer pun mulai mengadakan usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan penduduk Indonesia dengan mengeluarkan politik Etis. Politik Etis akan dibahas lebih lanjut oleh kelompok berikutnya.

5/8/12

Politik kolonial liberal membawa

dampak positif maupun negatif terhadap rakyat Indonesia. Dampak positifnya adalah : 1. Masyarakat Indonesia langsung berhubungan dengan dunia modern. 2. Masyarakat Indonesia mulai mengenal uang. 3. Mereka juga mulai mengenal hasil bumi yang diekspor dan diimpor. Contohnya tekstil. 4. Dibangunnya fasilitas 5/8/12 perhubungan dan irigasi.

Dan dampak negatifnya adalah:

1. Rakyat Indonesia menderita dan miskin. 2. Rakyat Indonesia banyak yang pindah bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik. 3. Usaha kerajinan seperti pertenunan menjadi mati.

5/8/12

Kita telah mengetahui sebagian kecil penderitaan bangsa Indonesia di masa lalu. Betapa beruntungnya kita hidup di zaman setelah Indonesia merdeka. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai pelajar-pelajar Indonesia, untuk meneruskan perjuangan para pahlawan-pahlawan bangsa dengan menjadi pahlawan bangsa Indonesia masa kini. Yaitu dengan menjadikan Indonesia negara yang lebih maju dan berpengaruh di dunia tetapi tetap mempertahankan keaslian budaya bangsa.5/8/12

SEMOGA BERMANFAAT! TERIMAKASIH ATAS WAKTU & PERHATIANNYA5/8/12

Christy dari kel. 6 1. mengapa liberal dapat disebut dengan open door

policy politik pintu terbuka?Putri lintang kel 7 2. hak erphact berlakunya pada tahun berapa? Luthfah fadillah kel 1 Kemana uang sewaan tanah akan diberikan? Rizjal kel 5 Bahasa apa yang digunakan oleh poenali sanctie dan

koeli ordonantie?

5/8/12