membaca gelombang politik hukum islam pemerintah kolonial ... pemerintah kolonial belanda (melacak...

Download Membaca Gelombang Politik Hukum Islam Pemerintah Kolonial ... Pemerintah Kolonial Belanda (Melacak Sisi

Post on 08-Dec-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • SOSIO-RELIGIA, Vol. 8, Edisi Khusus Agustus 2008

    Membaca Gelombang Politik Hukum Islam Pemerintah Kolonial Belanda

    (Melacak Sisi Historis tentang Dominasi Pengadilan Negeri daripada Pengadilan Agama)

    Oleh: Syahabuddin*

    Abstrak

    Awalnya politik Hindia Belanda cenderung bersikap netral, terutama dalam

    lapangan hukum. Namun, Setelah perjalanan panjang dalam pemerintahan dan bertambahnya pemahaman bangsa Belanda terhadap aspek-aspek agama Islam, disertai kekhawatiran yang selalu menghantui pikiran kaum kolonial atas perlawanan umat Islam, maka pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan perubahan politik terhadap Islam. Salah satu contoh yang paling nampak adalah mengenai status dan kewenangan Pengadilan Agama yang dikebiri.

    Kata kunci: politik hukum Islam, Pengadilan Agama, Hindia Belanda

    A. Pendahuluan

    Perkembangan hukum Islam di Indonesia terbagi ke dalam lima masa. Pertama, masa sebelum pemerintahan kolonial Belanda. Kedua, masa pemerintahan Belanda menjajah Indonesia. Ketiga, masa penjajahan Jepang. Keempat, masa Indonesia merdeka. Kelima, masa setelah tahun 1974 sampai sekarang.1 Ketika bangsa Indonesia didatangi kaum kolonial, setidaknya hukum Islam mengalami dua kondisi yang kontroversi. Kondisi ini dikarenakan adanya tindakan-tindakan politik pemerintah penjajah dalam usaha mengendalikan tanah jajahannya serta untuk upaya melanggengkan hegemoni kolonial. Keadaan hukum Islam pada waktu itu tampak mengalami pergeseran yang mendasar yang dikarenakan adanya campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan agama Islam.2 Munculnya kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang dialamatkan kepada agama Islam sedikit banyak telah mempengaruhi independensi dan otoritas hukum Islam di Indonesia.3 Hal ini ditempuh

    * Dosen tetap pada jurusan Syari’ah STAIN Palu. 1 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo

    Persada, 1997), p. 189. 2 H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3ES, 1996), p. 17. 3 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa

    Pendudukan Jepang 1942-1945, Edisi Indonesia oleh Danial Dhakidae, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), p. 40.

  • Syahabuddin: Membaca Gelombang Politik Hukum Islam…

    SOSIO-RELIGIA, Vol. 8, Edisi Khusus Agustus 2008

    2

    karena pemerintah Hindia Belanda memandang Islam sebagai suatu kemungkinan ancaman terhadap kedudukan mereka, sehingga diperlukan aturan-aturan yang sekiranya mampu menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya, sehingga mereka tidak akan bersifat fanatis dalam beragama dan tidak bertindak agitatif melawan pemerintah Hindia Belanda.

    Pada awalnya, politik Hindia Belanda cenderung bersikap netral, terutama dalam lapangan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya, tidak kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agama.4 Dengan demikian, maka secara otomatis memperkokoh kondisi hukum Islam sebagaimana termuat dengan tegas dalam Stb. Hindia Belanda 1855 Pasal 2 yang menyatakan bahwa untuk hakim Indonesia itu hendaknya diberlakukan undang-undang agama (Godsdienstige Wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu.5

    Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki landasan yang cukup kuat untuk dijalankan oleh pemeluknya sebagai salah satu aspek dari ajaran Islam. Di samping itu, berlaku pula ketentuan- ketentuan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat tertentu.

    Setelah perjalanan panjang dalam pemerintahan dan bertambahnya pemahaman bangsa Belanda terhadap aspek-aspek agama Islam, disertai kekhawatiran yang selalu menghantui pikiran kaum kolonial atas perlawanan umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum Islam yang mampu membuat mereka menjadi penganut agama yang fanatis, yang berimbas pada perubahan politik pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam. Perubahan peraturan perundang-undangan yang sering terjadi, khususnya mengenai pasal-pasal yang menyentuh agama Islam yang terbukti beberapa kali terjadi.6 Hal ini terbukti terbitnya Stb. 1929 nomor 221, khususnya pasal 134 (2) IS 1929 yang berisi pencabutan hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda, atau dengan kata lain bertolak belakang dan bahkan membatalkan dan mencabut Pasal 78 (2) Stb. HB 1855 No. 2. Padahal, pasal ini adalah legal yang merupakan produk intelektual dalam bidang hukum Islam yang melibatkan lembaga legislatif dan pemerintah ketika itu dan merupakan terobosan yang

    4 Statemen ini adalah manifestasi pasal 119 Regeeringsreglement (RR) 1855 Stb.

    Hindia Belanda tahun 1855. Hal ini sebagaimana dikutip oleh H. Aqib Suminto, Politik, p. 10.

    5 Ismail Sunny, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Amrullah Ahmad SF (ed), p. 13.

    6 Sejak tahun 1854-1929, Perubahan peraturan Perundang-Undangan telah berubah lima kali, yaitu tahun 1906, 1907, 1919, 1925, dan 1929.

  • Syahabuddin: Membaca Gelombang Politik Hukum Islam…

    SOSIO-RELIGIA, Vol. 8, Edisi Khusus Agustus 2008

    3

    dikeluarkan berdasarkan ijtihad antara fuqaha dan ahli hukum Indonesia.7 Bahkan pasal ini sudah mengikat kepada setiap warga negara dan mendapat sanksi bagi siapa yang melanggarnya.8 Adapun bunyi pasal 1345 (2) IS 1929 yang secara tegas menghapus Pasal 78 (2) RR 1855 berbunyi: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi.9

    Hukum pra kolonial Belanda di Indonesia tertata baik sesuai dengan harapan masyarakat bangsa Indonesia. Apakah dengan pengaruh politik Hindia Belanda, Hukum Islam (khususnya pengadilan agama dan adat) konstan tanpa perubahan sedikitpun? Ataukah ada pengaruh sebagian ataukah sepenuhnya merubah hukum Islam dengan menggantikan hukum yang dibawa oleh Belanda di tanah air? Misalnya, kebijakan pengadilan agama diatur oleh pengadilan negeri yang dibawa oleh Kolonial. Dan kalau ada pengaruh, apakah kira-kira yang mempengaruhi hukum Islam termajinalkan oleh hukum adat?

    Karena obyek studi ini adalah politik hukum Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda, khususnya yang menyangkut konfigurasi politik perkembangan peradilan Agama dan hukum adat di Indonesia, maka pendekatan yang digunakan adalah historis-sosiologis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui inti, sejarah peradilan Agama dan faktor- faktor sosiologis yang mempengaruhi perkembangannya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis, mengingat obyek penelitian ini bertemakan intitusi hukum Islam. Di samping itu, karena penelitian tidak terlepas dari pemikiran dan analisa, maka dalam penulisan ini juga digunakan pendekatan filosofis.

    7 Ahmad Rofiq, Reformulasi Hukum Islam di Indonesia, Makalah seminar Nasional

    pada pemikiran hukum Islam di Indonesia, HMJ AS. Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 3 April 1999, p. 5.

    8 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), p. 8.

    9 Pada perkembangan selanjutnya, teori receptio in complexu tergeser oleh teori receptie, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Lihat: Munawir Sjadzali, "Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia', dalam Tjun Suryaman (ed.), Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), p. 46. Ahmad Rofiq, Hukum, p. 18.

  • Syahabuddin: Membaca Gelombang Politik Hukum Islam…

    SOSIO-RELIGIA, Vol. 8, Edisi Khusus Agustus 2008

    4

    B. Politik Hukum Islam Pemerintah Kolonial Belanda

    1. Politik pemerintah kolonial Belanda terhadap agama Islam

    Saat pemerintah kolonial Belanda mengkonsolidasikan dirinya di Jawa pada pertengahan kedua abad ke-19 dan mulai lebih dalam masuk ke wilayah-wilayah lain di luar Jawa, kenyataan yang dihadapinya adalah diperlukannya strategi politik tertentu. Islam telah menjadi simbol perlawanan untuk menentang dominasi kekuasaan asing, apalagi yang berlainan aqidah. Dalam kondisi dan situasi menguatnya hegemoni kekuasaan Belanda, kaum Muslimin Indonesia benar-benar merasa terpanggil untuk melawan pemerintah Kolonial yang datang antara lain untuk mendukung perkembangan agama Kristen.

    Oleh karena itu, muncul berbagai perlawanan, seperti Perang Padri (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1908), dan lain-lain yang tidak terlepas dari wujud pengalaman ajaran agama Islam, yang ternyata lebih mendorong penguasa kolonial Belanda untuk memperluas dan memperkuat kontrol wilayah mereka hingga mencakup seluruh kepulauan Nusantara.10 Karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang tepat mengenai Islam, pada awalnya Belanda tidak berani mencampuri urusan agama ini secara langsung, Bahkan, secara tradisional, sikap Belanda terhadap Islam Indonesia telah dibentuk oleh kombinasi yang kontradiktif antara ketakutan akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik dan pengharapan yang optimistik bahwa keberhasilan Kristenisasi akan segera menyelesaikan segala problema yang dihadapi, yang ternyata keduanya lahir dari kekurangan akan pengetahuan yang tepat, kalau tidak bisa dikatakan tiadanya pengetahuan tentang Islam sama sekali.11

    Keadaan yang menyebutkan bah