reformasi birokrasi

REFORMASI BIROKRASI

DAN PEMBAGUNAN EKONOMI INDONESIA

DISUSUN OLEH :

Kelompok 4: 1. Anang Wahyudi : 1121072246 2. Chaeronisa : 1121025142 3. Rina Lusiana H : 1221072170 4. Andhika : 1213081199 5. Syarifudin Yahya : 1221072177

JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS PROGRAM STUDY : MANAGEMEN EKONOMI PUBLIK MATA KULIAH : EKONOMI POLITIK HARI / RUANG / WAKTU : JUM’AT / X / 16.30 S/D 18.00 TUGAS : KELOMPOK

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JAKARTA 2013

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah

berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang

di jalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Pada

masa orde baru, kondisi birokrasi Indonesia mengalami sakit yang sangat akut sehingga banyak

terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme dan inefisiensi. Pada saat itu

birokrasi sering dijadikan alat oleh penguasa untuk mengkooptasi masyarakat dengan tujuan

mempertahankan dan memperluas kekuasaan partai tertentu. Padahal sebagai aktor pelayan

masyarakat, birokrasi harus bersikap netral dan adil dalam memberikan pelayanan terbaik pada

masyarakat.

Menurut MenPAN, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem birokrasi yang

bersih, bertanggung jawab, dan responsif terhadap setiap kebutuhan masyarakat sehingga siap

menghadapi era persaingan global. Reformasi birokrasi juga diarahkan pada upaya mencegah dan

mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan untuk menciptakan good governance dan

clean governance. Maka sudah seharusnya pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan

penguatan lembaga hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Ombudsman yang

merupakan salah satu indikator komitmen bangsa dalam penciptaan pemerintahan yang bersih dan

bebas dari KKN.

Era reformasi yang diharapkan mampu merubah Indonesia ke arah yang lebih baik ternyata

terkendala oleh mental birokrasi yang tidak mau berubah. Menurut laporan Political and Economic

Risk Consultancy (PERC), birokrasi Indonesia masih termasuk kategori sangat buruk. Para

eksekutif bisnis yang disurvei PERC berpendapat masih banyak birokrat Indonesia yang

memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. PERC juga masih

menempatkan Indonesia dalam kelompok negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi.

Kemajuan ekonomi suatu negara dapat dinilai dari baik tidaknya pengelolaan birokrasi yang

ada di dalam pemerintah. Birokrasi jika ditinjau secara makro memiliki peran yang cukup fital

dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Mengingat peran pemerintah sangat strategis dalam

membuat regulasi dan mengembangkan infrastruktur untuk kelangsungan kegiatan ekonomi.

Dengan adanya reformasi birokrasi dapat merubah sistem birokrasi yang masih dinilai buruk

baik dari sisi kinerja, pelayanan dan regulasi menjadi birokrasi yang lebih baik. Sehingga dalam

melaksanakan kegiatan ekonomi akan semakin tumbuh dan berkembang karena adanya reformasi

birokrasi.

2

1.2.Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditentukan identifikasi masalah dalam

makalah ini seperti:

1.2.1 Bagaimana reformasi birokrasi di Indonesia?

1.2.2 Apakah tujuan reformasi birokrasi?

1.2.3 Apakah hubungan reformasi birokrasi dengan pembangunan ekonomi?

1.2.4 Bagaimana permasalahan reformasi birokrasi di Indonesia? Dan apa dampaknya bagi

pembangunan perekonomian Indonesia?

3

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Reformasi

2.1.1 Pengertian Reformasi

Secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di

Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang

menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru Kendati demikian, kata

Reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di

Eropa Barat pada abad ke-16, yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli,Yohanes Calvin.

2.2 Birokrasi

2.2.2 Pengertian Birokrasi

Berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu

organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang

berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya

administratif maupun militer.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai :

a. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang

pada hirarki dan jenjang jabatan

b. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat

dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.

Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya didefinisikan sebagai :

a. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat,

dan

b. Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai.

Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi diperoleh dari

penunjukan atau ditunjuk (appointed) dan bukan dipilih (elected).

4

2.2.3 Ciri-ciri Birokrasi (Menurut Max Weber)

a. Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkis

b. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri

c. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang

ditunjukan dengan ijazah atau ujian

d. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya.

e. Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjaannya sebagai

pegawai negeri.

f. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri.

g. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan.

h. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.

2.3 Reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-

aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia

aparatur.

2.4 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan

perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan

fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu

negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth);

pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi

memperlancar proses pembangunan ekonomi.





clean governance. Oleh karenanya, seharusnya pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan



bebas dari KKN.

5

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Reformasi Birokrasi di Indonesia

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good

governance. Melihat pengalaman sejumlah Negara menunjukan bahwa reformasi birokrasi

merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara. Melalui reformasi birokrasi,

dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan

efesien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Reformasi birokrasi memang akan diterapkan dijajaran kementerian dan lembaga

pemerintah. Mereformasi birokrasi kementerian dan lembaga memang sudah saatnya dilakukan

sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi saat ini. Dimana birokrasi dituntut untuk dapat melayani

masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh

sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang

professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki

kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan

dan pertanggungjawaban public serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan

bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-

aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia

aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang

menciptakan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan

horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah

sumber daya disertai tata kerja formalistic dan pengawasan yang ketat.

Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan

sasaran startegis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan

terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan bertanggungjawaban terbuka dan aksessif.

Penyederahanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan

masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada criteria dan mekanisme yang impersonal terarah

pada penerapan pelayanan prima. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis

membangun sumber daya aparatur Negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna

yang professional dalam rangka menunjang jalannnya pemerintah dan pembangunan nasional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

6

Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Kemajuan yang cukup berarti, dalam tahun 2010 ini, sebanyak 9 kementerian/lembaga telah

melaksanakan reformasi birokrasi instansi (RBI). Dengan demikian, saat ini sudah terdapat 13 K/L

yang melaksanakan RBI. Dalam rangka meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawal

pelaksanaan reformasi birokrasi, telah ditempuh langkah-langkah kebijakan, antara lain; penerbitan

Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan

Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010;

Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan

Keputusan Menpan dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam

penciptaan good dovernance karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good

governance, sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan

investasi di Indonesia yang berujung pada peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang

membawa implikasi terhadap kesejahteraan rakyat.

3.2 Tujuan Reformasi Birokrasi

Terciptanya good governance, yaitu tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa

Memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien

Terciptanya birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki

integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi

masyarakat dan abdi negara

Mewujudkan sistem pemerintahan yang bebas KKN

Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat

3.3 Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Ekonomi

Berakhirnya pemilihan umum (pemilu) di Indonesia menguatkan harapan meneruskan

reformasi birokrasi. Secara teoretis dan realitas praktik manajemen pemerintahan menunjukkan

bahwa good governance berkorelasi positif terhadap penurunan kemiskinan, pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi suatu bangsa, pencapaian millennium development goals (MDGs), serta

peningkatan investasi dan daya saing nasional.

Menurut World Economic Forum, hambatan utama dalam membangun daya saing suatu

negara adalah persoalan kelembagaan. Over-regulasi, korupsi, ketidakjujuran menyelesai kan

7

kontrak sosial, kurang transparan dan kredibilitas, berpengaruh secara signifikan terhadap high-cost

economy dan memperlambat pembangunan ekonomi.

Tidaklah mengherankan bila dalam sistem kompetisi global pemerintah dituntut untuk

menciptakan sistem birokrasi yang bersih, bertanggung jawab, dan responsif terhadap setiap

kebutuhan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Departemen Keuangan, kepolisian, dan sejumlah pemerintah daerah telah aktif menata kembali

kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), kualitas dan kecepatan pelayanan, otomatisasi dan data

kepegawaian.

Kualitas good governance suatu negara juga menjadi indikator utama untuk menarik

investasi asing (foreign direct investment). Negara di Asia dan di Amerika Latin saling berlomba

untuk menaikkan indeks good governance demi mencitrakan negaranya memiliki iklim kondusif

untuk berinvestasi. Membangun kultur, pola pikir, dan perilaku membutuhkan sistem terpadu, tidak

sektoral, apalagi spasial.

Kepemimpinan yang melihat persoalan administrasi pemerintah secara utuh dan tidak

parsial sangat ditunggu.Bagaimana menggabungkan antara keketatan prosedur dan inovasi aparatus

negara menjadi salah satu contoh. Prosedur untuk mengurangi potensi penyimpangan melalui

kontrol administrasi dan anggaran akan mematikan kreativitas dan daya inovasi pelayanan publik.

Desain reformasi birokrasi juga dituntut mampu menyeimbangkan kewenangan dan

tanggung jawab pusat dan daerah. Selain itu, pemisahan tugas perlu diiringi oleh ukuran pencapaian

kinerja yang terukur. Pada saat bersamaan, penyederhanaan aturan perlu dilakukan agar tidak

terkesan tumpang tindih dan menjadi sangat birokratis.

Dihadapkan pada masyarakat yang semakin kompleks, pemerintah membutuhkan paradigma

baru dalam mengelola administrasi birokrasi.Kepemimpinan dibutuhkan untuk mewujudkan

pemerintah sebagai katalisator (catalyticgovernment) pembangunan dan pemerataan

ekonomi.Pemerintah dan birokrasi berfungsi menjembatani dan me-leverage semua potensi yang

dimiliki bangsa.

Pemerintah menjadi institusi yang memberdayakan (empowering) dan bukan mengerem

dinamika aktivitas ekonomi. Sangat diharapkan pemerintah dan birokrasi menjadi pemain penting,

selain sektor swasta, untuk menciptakan daya saing nasional. Pembangunan sistem birokrasi yang

andal menjadi lebih mudah pada sistem yang kecil dibandingkan sistem kompleks.

Selain itu, kemampuan untuk menyerap (absorptive capacity) daerah lain juga perlu

ditumbuhkan. Penataan birokrasi secara bottom-up sesuai karakteristik masing-masing daerah perlu

difasilitasi oleh pemerintah pusat tanpa mengorbankan standar kepatutan. Dengan demikian,

reformasi birokrasi dapat terjadi secara sporadis-sistemik untuk menciptakan pemerintahan yang

berdaya saing.

8

3.4 Permasalahan Reformasi Birokrasi serta Dampaknya bagi Pembangunan Ekonomi

Hingga lebih dari 10 tahun, upaya reformasi birokrasi belum menunjukkan hasil yang

signifikan. Birokrasi masih dikooptasi elite politik. Akibatnya, korupsi kebijakan yang merugikan

banyak dan merusak sistem tata negara justru makin berkembang. Birokrasi masih terkooptasi

kepentingan politik sehingga sulit untuk direformasi. Sumber keuangan negara ada di birokrasi.

Sistem birokrasi yang tidak jelas memberikan keuntungan bagi elite politik untuk mengambil uang

negara bagi kepentingan politik pribadi. Presiden adalah pihak yang paling bertanggungjawab

terhadap percepatan proses reformasi birokrasi. Hal paling mudah untuk membuat sistem birokrasi

profesional dan independen adalah melalui perekrutan. Penentuan pejabat eselon I seharusnya tidak

lagi tergantung dari sistem politik, tetapi berasal dari sistem birokrasi yang baik.

Oleh karena itu, pemisahan antara sistem politik dan sistem birokrasi sangat relevan untuk

dilakukan di Indonesia saat ini. Sistem birokrasi yang tidak netral dan tidak prfesional hanya akan

melanggengkan korupsi di tingkat kebijakan yang selama ini terjadi. Korupsi di tingkat kebijakan

justru sangat merugikan rakyat dan merusak sistem kenegaraan yang ada.

Terlebih lagi, korupsi ini dilegitimasi melalui kebijakan politik formal sehingga para

pelakunya tidak dapat dituntut secara hukum. Untuk menyelaraskan politik dan birokrasi perlu

sistem pemerintahan yang tegas dalam mengatur wilayah kerja masing-masing pihak. Wilayah yang

tidak dapat disentuh politisi dan tidak dapat dijamah birokrat harus diperjelas.

Selain itu, seperti yang kita tahu, kasus korupsi di Indonesia semakin luas dan merajalela.

Perilaku seperti ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di negeri ini.

Sebagai negara yang menggunakan adat dan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi nilai

- nilai moralitas dan kejujuran, sangat miris rasanya bila mengetahui bahwa negara ini menempati

posisi 2 sebagai negara terkorup di Asia pasifik menurut survei dari The World Justice Project.

Mengapa korupsi dapat tumbuh subur di Indonesia? Ada banyak penyebabnya. Salah

satunya ialah kesejahteraan masyarakat yang kurang, hal ini disebabkan oleh gaji dan pendapatan

yang rendah dan mental orang Indonesia yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja

keras. Budaya di Indonesia sendiri yang masih money oriented menyebabkan banyak orang

berlomba-lomba untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan halal haramnya. Ditambah lagi sistem

birokrasi Indonesia yang merupakan warisan budaya kolonial Belanda yang rumit membuka celah-

celah bagi orang-orang yang ingin melaksanakan praktik korupsi. Apalagi kini nilai - nilai agama

yang semakin luntur membuat banyak orang mudah tergiur dengan praktik korupsi.

9

Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak perekonomian negara kita. Yang

paling utama pembangunan terhadap sektor - sektor publik menjadi tersendat. Dana APBN maupun

APBD dari pemerintah yang hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas-

fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya, kalaupun ada realisasinya tentunya tidak

sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan. Walaupun belum banyak buktinya, jelas ini

merupakan indikasi terhadap korupsi. Tidak jelasnya pembangunan fasilitas - fasilitas publik ini

nantinya akan memberi efek domino yang berdampak sistemik bagi publik, yang dalam ini adalah

masyarakat. Contoh kecilnya saja, jalan - jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan

mengakibatkan susahnya masyarakat dalam melaksanakan mobilitas mereka termasuk juga dalam

melakukan kegiatan ekonomi mereka. Jadi akibat dari korupsi ini tidak hanya mengganggu

perekonomian dalam skala makro saja, tetapi juga mengganggu secara mikro dengan terhambatnya

suplai barang dan jasa sebagai salah satu contohnya.

Dari segi investor sendiri, dengan adanya korupsi di dalam tubuh pemerintah membuat

produsen harus mengeluarkan cost tambahan untuk menyelesaikan masalah birokrasi.

Bertambahnya cost ini tentunya akan merugikan mereka. Sementara bagi para investor asing,

mereka akan tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah birokrasi yang menjadi

ladang korupsi ini dan beralih untuk berinvestasi di negara lain. Hal ini akan merugikan negara

karena dengan adanya investasi asing negara kita akan mendapatkan penghasilan yang besar

melalui pajak, begitu juga dengan masyarakat, mereka akan mendapatkan lapangan kerja dan

penghasilan.

10

BAB IV

KESIMPULAN

Reformasi Secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu

masa. kata Reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan Gereja

Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16, yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich

Zwingli,Yohanes Calvin, dll.

Adapun birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan

sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih

banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang

sifatnya administratif maupun militer.

Sedangkan yang dimaksud Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan

total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan

disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan

pendapatan bagi penduduk suatu negara.





clean governance. Oleh karenanya, seharusnya pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan



bebas dari KKN.

Dengan demikian fenomena birokrasi selalu ada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-

hari dan setiap orang seringkali mengeluhkan cara berfungsinya birokrasi sehingga pada akhirnya

orang akan beranggapan bahwa birokrasi tidak ada manfaatnya karena banyak disalahgunakan oleh

pejabat pemerintah (birokratisme) yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya

reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi disni bertujuan untuk mengoreksi dan membaharui terus-

menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini menyimpang, kembali ke cita-cita proklamasi.

Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa ini tidak termarginalisasi oleh arus globalisasi.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam

penciptaan good dovernance karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good

governance, sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan

investasi di Indonesia yang berujung pada peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang

membawa implikasi terhadap kesejahteraan rakyat.

Secara teoretis dan realitas praktik manajemen pemerintahan menunjukkan bahwa good

governance berkorelasi positif terhadap penurunan kemiskinan, pertumbuhan dan pemerataan

11

ekonomi suatu bangsa,pencapaian millennium development goals (MDGs), serta peningkatan

investasi dan daya saing nasional.

Kualitas good governance suatu negara juga menjadi indikator utama untuk menarik

investasi asing (foreign direct investment). Negara di Asia dan di Amerika Latin saling berlomba

untuk menaikkan indeks good governance demi mencitrakan negaranya memiliki iklim kondusif

untuk berinvestasi. Membangun kultur, pola pikir, dan perilaku membutuhkan sistem terpadu, tidak

sektoral, apalagi spasial.

Selain itu, kemampuan untuk menyerap (absorptive capacity) daerah lain juga perlu

ditumbuhkan.Penataan birokrasi secara bottom-up sesuai karakteristik masing-masing daerah perlu

difasilitasi oleh pemerintah pusat tanpa mengorbankan standar kepatutan. Dengan demikian,

reformasi birokrasi dapat terjadi secara sporadis-sistemik untuk menciptakan pemerintahan yang

berdaya saing.

Di Indonesia upaya reformasi birokrasi belum menunjukkan hasil. Birokrasi masih

dikooptasi elite politik. Akibatnya, korupsi kebijakan yang merugikan banyak dan merusak sistem

tata negara justru makin berkembang. Birokrasi masih terkooptasi kepentingan politik sehingga

sulit untuk direformasi. Oleh karena itu, pemisahan antara sistem politik dan sistem birokrasi sangat

relevan untuk dilakukan di Indonesia saat ini. Sistem birokrasi yang tidak netral dan tidak prfesional

hanya akan melanggengkan korupsi di tingkat kebijakan yang selama ini terjadi. korupsi di

Indonesia semakin luas dan merajalela. Perilaku seperti ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap

pembangunan ekonomi di negeri ini.

Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak pada perekonomian negara kita.

Yang paling utama pembangunan terhadap sektor - sektor publik menjadi tersendat. Dana APBN

maupun APBD dari pemerintah yang hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti

fasilitas-fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya, kalaupun ada realisasinya tentunya tidak

sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan.

Sedangkan dari segi investor, dengan adanya korupsi di dalam tubuh pemerintah membuat

produsen harus mengeluarkan cost tambahan untuk menyelesaikan masalah birokrasi.

Bertambahnya cost ini tentunya akan merugikan mereka. Sementara bagi para investor asing,

mereka akan tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah birokrasi yang menjadi

ladang korupsi ini dan beralih untuk berinvestasi di negara lain.

12

SARAN

Reformasi birokrasi harus dilakukan secara baik dan benar karena hal tersebut dapat

mempengaruhi stabilitas dan perkembangan ekonomi indonesia. Oleh karena itu, pemisahan antara

sistem politik dan sistem birokrasi sangat relevan untuk dilakukan di Indonesia saat ini. Sistem

birokrasi yang tidak netral dan tidak prfesional hanya akan melanggengkan korupsi di tingkat

kebijakan yang selama ini terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia

http://birokrasi.kompasiana.com

http://oss-center.net

http://aparaturnegara.bappenas.go.id/?p=93

http://news.okezone.com/read/2011/06/14/339/468071/pemberantasan-korupsi-di-indonesia-

peringkat-2-dari-bawah

http://id.wikipedia.org

reformasi birokrasi

Documents