reformasi pendidikan

BAB IREFORMASI PENDIDIKANPROFESI DAN PENERAPANNYA DALAM DUNIA PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN PROFESI

Profesi dalam bahasa latin berarti pekerjaaan. Sedangkan menurut Kamus

besar bahasa Indonesia Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan

keahlian (keterampilan di bidang tertentu)

Profesi mempunyai ciri-ciri yang diantaranya dalah:

1. Adanya pengetahuan khusus , yang biasanya keahlian dan keterampilan ini

dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun tahun.

2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi,hal ini biasanya setiap

profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.

3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksanaan profesi

harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.

4. Izin khusus untuk menjalankan profesi . setiap profesi akan selalu berkaitan

dengan kepentingan masyarakat, dimana nila-nilai kemanusiaan berupa

keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya.

5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Profesi juga mempunyai syarat syarat yaitu:

1. Melibatkan kegiatan intelektual

2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus

3. Memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan

4. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan

5. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen

6. Mempunyai organisasi profesional yang terjalin kuat dan terjalin erat

Reformasi Pendidikan 1

Sementara itu, ikatan sarjana pendidikan indonesia(ISPI) menyimpulkan ciri ciri

profesi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki fungsi yang signifikansi sosial

2. Memiliki keahlian dan keterampilan tingkat tertentu

3. Memperoleh keahlian dan keterampilan melalui metode ilmiah

4. Memiliki batang tubuh disiplin ilmu tertentu

5. Studi dalam waktu lama di pergurun tinggi

6. Pendidikan ini juga merupakan wahana sosialisasi nilai-niai profesional di

kalangan mahasiswa/siswa yang mengikutinya

7. Berpegengan teguh kepada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi

dengan sanki-sanki tertentu

8. Bebas memutuskan sendiri dalam memecahkan masalah berhubungan dengan

pekerjaannya.

9. Memberi layanan sebaik-baiknya kepada klien dan otonom dari campur

tangan pihak luar.

10. Mempunayi prestise yang tinggi di masyarakat dan berhak mendapat imbalan

yang layak.

Profesi ini sendiri secara umum sering dikaitan pada kependidikan dalam

UU No.2/2009, tentang sisdiknas maupun daLam UU No. 20/2003, tentang

sisdiknas tidak dikenal istilah profesi kependidikan. Kata profesi dalam kedua

undang undang itu dikenal untuk suatu gelar berasamaan dengan gelar akademik

dan vokasi. Dalam Undang-Undang tersebut menggunakan dua istilah sebagia

pengganti kata profesi yaitu pendidik atau tenaga kependidikan. Perihal pendidik

dan kependidikan diatur dalam bab XI UU No. 20/2003, tentang sisdiknas. Pasal

39 menyatakan bahwa:

1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses

pendidikan pada satuan pendidikan.

2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugaas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian


kepada masyarakat , terutama bagi pendidik perguruan tinggi. Pada

penjelasannya disebutkan bahwa tenaga kependidikan meliputi pengelolaan

satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, penelitian,

pengembangan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Perihal pendidik, yaitu guru dan dosen, secara yuridis diakui sebagai

pekerjaan atau profesi yang profesional dalam UU No.14/2005, tentang Guru dan

Dosen. Pada bab 1 pasal 1 di nyatakan bahwa:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar,

membimbing,mengarahkan,melatih,menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama

menstransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat.

Sudah jelas bahwa ada identitas pfofesi yang melekat pada pekerjaan atau

profesi di dunia keguruan dan ilmu pendidikan. Dan terkait dengan definisi

profesioanl disinggung dalam UU No.14/2005, tentang guru dan dosen,

profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakuakn oleh seseorang yang

menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran

dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta

memerlukan pendidikan profesi (pasal 1 ayat 4).

1. Pengertian pendidikan dan visi pendidikan

definisi pendidikan (padagogie) diartikan oleh para tokoh pendidikan

sebagai berikut :

1. John dewey

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental

secara intelektual dan emosional kearah dan sesama manusia.

2. SA.Bratanata dkk.


Pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun

dengan cara yang tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangan

kedewasaannya.

3. Ki Hajar Dewantara

Mendidik adalah menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-

anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi tingginya.

Pendidikan dalam arti luas adalah hidup. Pendidikan adalah segala

pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang

hidup. Pendidikan adalah situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan

individu.

Pendidikan dalam arti sempit adalah sekolah. Pendidikan adalah

pengajaran yang diselenggarakan disekolah sebagai lembaga pendidikan formal.

Pendidikan adalah pengaruh yang di upayakan sekolah terhadap anak dan remaja

yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan

kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan

bentuk keterampilan saja, namum diperluas sehingga mencangkup usaha untuk

mewujudkan keinginan,kebutuhan,dan kemampuan individu sehingga tercapai

pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan bukan semata mata

sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk

kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ke

tingkat kedewasaanya.

Pendidikan merupakan sistem terbuka, sebab tidak mungkin pendidikan

dapat melaksanakan fungsinya dengan baik bila ia mengisolasi diri dengan

lingkungannya. Fungsi pendidikan dalam arti mikro ialah membantu (secar sadar)

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Fungsi pendidikan secara makro

ialah sebagai alat:

a. Pengembangan pribadi

b. Pengembangan warga negara


c. Pengembangan kebudayaan

d. Pengembangan bangsa

Pelaksanaan pendidikan selama ini banyak di warnai dengan pendekatan

sarwa negara (state driven) di masa yang akan datang harus berorientasi pada

aspirasi masyarakat (putting customer first). Pendidikan harus mengenali siapa

pelanggannnya (need asseeement). Setelah mengetahui aspirasi dan kebutuhan

mereka , baru ditentukan sistem pendidikan , macam kurikulumnya, dan

persyaratan pengajarannya.

Pendekatan sarwa negara mengakibatkan terjadinya sentralisasi sistem

pendidikan. Untuk masa depan, visi pendidikan tidak lagi berorientasi pada

sentralisasi kekuasaan, melainkan desentralisasi dan memberikan otonomi kepada

satuan dibawah atau kepada daerah. Berperannya masyarakat dalam bidang

pendidikan sekaligus menunjukkan bahwa negara bukan satu satunya

penyelenggara pendidikan. Desentralisasi dan otonomi pendidikan merupakan isu

masa depan yang harus di wujudkan dalam visi pendidikan di masa-masa yang

akan datang. Di masa depan demokrasi dalam bidang pendidikan harus menjadi

rujukan bagi praktik demokrasi di Indonesia. Kita harus mampu hidup dalam

suasana schooling and working in demoratic state, yang harus di tanamkan dari

pendidikan dasar.

Visi berikutnya yang perlu memperoleh perhatian ialah mereka

meletakkan information and technology, yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam proses pendidikan. Hal ini berarti mulai dari tingkat pendidikan

rendah sampai ke perguruan tinggi merupakan jalur linier pendididkan,

pengenalan, pemahaman, dan pengalaman ilmu dan teknologi di lembaga

pendidikan.

Dengan memperhatikan visi pendidikan masa depan tersebut dan juga

memperhatikan otonomi daerah , maka proses dan sistem pendidikan di negara

kita harus melakukan repositioning. Atau dengan kata lain, kita bisa

mempertahankan sistem lama yang telah ketinggalan dengan munculnya

paradigma baru pendidikan.


Perbandingan tentang pendidikan dari Undang-Undang Republik

Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sisdiknas dengan Undang Undang

Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas pada bab 1 di

ketentuan umum.

Tentang pendidikan di bab 1 ketentuan umum pada Undang Undang Republik

Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sisdiknas:

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa

yang akan datang.

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa

indonesia dan yang berdasarkan pada pancsaila dan Undang-Undang Dasar

1945

3. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua

satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya

untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

4. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokan sesuai dengan sifat

dan kekhususan tujuannya.

5. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta

keluasan dan kedalaman bahan pengajaran.

6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan

dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan

tertentu.

7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri

dalam penyelenggaaan pendidikan.

8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing,

mengajar dan atau melatih peserta didik.

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan belajar mengajar.


10. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan

pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang

tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta

didik dan pemerintahan, baik sendiri-sendiri mupun bersamaan.

11. Warga negara adalah warga negara republik indonesia

12. Materi adalah materi yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan

nasional.

Tentang pendidikan di bab 1 ketentuan umum pada Undang Undang Reublik

Indoensia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas:

1. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan nasioanal adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar

pada nilai-nilai agama. Kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap

tuntunan perubahan norma.

3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang

saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasioanl.

4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan

jenis pendidikan tetentu.

5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

6. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilator, dan

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan.


7. Jalur pendidikan adalah wahana yang di lalui peserta didik untuk

mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yanag sesuai

dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan

tingkat perkembagan peserta didik, tujuan yang akan di capai, dan

kemampuan yang dikembangkan.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan

pendidikan suatu satuan pendidikan.

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal

pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

tinggi.

12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di alur pendidikan formal yang

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

13. Pendidikan infomal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan

kepada anak sejak lahir dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui

pemberian rangsangan. Pendidikan untuk mebantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam

memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpusat dari

pendidik dan pembelajaranya menggunakan berbagai sumber belajar melalui

teknologi komunikasi, infomasi, dan media lain.

16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelengaraan pendidikan

berdasarkan keikhlasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi

masyarakat sebagai perwujudkan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

17. Standar nasioanal pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem

pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.


18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus di ikuti oleh

warga negara indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah

daerah.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,

dan bahan pelajaran serta cara di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar.

21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan

mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,

jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban

penyelenggaraan pendidikan.

2. Ruang lingkup profesi kependidikan

Ruang lingkup profesi kependidikan dapat dikategorikan menjadi dua

kelompok, yaitu profesi pengajaran (teaching profession) yang dalam konteks

indonesia disebut tenaga pendidik, yaitu tenaga kependidikan yang berkualitas

sebagai guru, dosen, koselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasiltor, dan

lainnya, serta berpartisipasi dalam pendidikan, dan bukan pendidikan (non-

teaching proffesion), yaitu tenaga kependidikan terdiri atas sejumlah profesi yang

sebagian besar diantaranya memperoleh status profesi sebagai jabatan fungsional

dari pemerintahan.

Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksut memiliki beban belajar

yang diatur berdasarakan persyaratan latar belakang bidang keilmuan dan satuan

pendidikan tempat penugasan dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan Taman Kanak

Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA) atau Taman Kanak Kanak Luar

Biasa (TKLB) atau bentuk lain sederajat yang berlatar belakang S1 atau DIV

kependidikan untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat

adalah 18 sampai 20 satuan kredit semester.

2. Beban belajar untuk menjadi guru satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD)atau

Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sekolah Dasar Laur Biasa (SDLB) atau


bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S1 atau DIV kependidikan

untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18

sampai dengan 20 satuan kredit semester.

3. Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau

TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S1 atau DIV

kependidikan selain untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang

sederajat adalah 36 sampai 40 satuan kredit semester.

4. Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau

SDLB dan bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S1 atau DIV

kependidikan untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat

adalah 36 sampai dengan 40 satuan kredit semester.

5. Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau

TKLB atau bentuk lain yang sederajat pada satuan pendidikan SD atau MI

atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana

psikologi adalah 36 sampai dengan 40 satuan kredit semester.

6. Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau Sekolah Menengah

Pertama Luar Biasa (SMPLB) atau bentuk lain yan sederajat dan satuan

pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) atau

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) atau Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain

yang sederajat, baik yang berlatar belakang S1 dan DIV non kependidikan

adalah 36 sampai dengan 40 satuan kredit semester.

Beban belajar diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh

perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar

nasional pendidikan. Muatan belajar pendidikan profesi pendidikan meliputi

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan

kompetensi profesional. Bobot muatan belajar disesuaikan dengan latar belakang

pendidikan dengan latar belakang pendidikan sbb:


1. Untuk lulusan program setara satu S1 atau DIV kependidikan dititik beratkan

pada penguatan kompetensi profesioanal.

2. Untuk lulusan program S1 atau DIV kependidikan dititik beratkan pada

pengembangan kompetensi pedagogik.

Beberapa profesi yang termasuk dalam ruang lingkup profesi

kependidikan dimaksud adalah antara lain:

1. Guru

UU NO. 202003, tentang sisdiknas ; UU NO 20/2005 tentang guru dan dosen;

PP No 74/2008 tentang guru, mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik,mengajar, membimbing, mengarahkan,melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi guru

dikukuhkan sebagai jabatan fungsional berdasarkan keputusan presiden No.

87/1999 tentang rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil (PNS), dan

peraturan menteri negara pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

No. 16/2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Pengertian

fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggung jawab, dan wewenag untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, meniali, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,

pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang

diduduki oleh PNS.

2. DOSEN

UU No. 20/2003 tentang sisdiknas; UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen;

PP No. 37/2009 tentang dosen, mendefinisikan dosen sebagai pendidik

profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Profesi dosen

dikukuhkan sebagai jabatan berdasarkan keputusan presiden No. 87/1999, tentang

rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil (PNS), dan keputusan menteri


negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan

aparatur negara (MENKOWASBANGPAN) No. 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999

tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya, yang kemudian disempurnakan

melalui peraturan Men-PAN No. PER/60/M. PAN/6/2005. Dosen berkedudukan

sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi.

3. Pengelolah satuan pendididkan

Sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang sisdiknas; PP No. 17/2010 tentang

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; PP No. 66/2010 tentang terhadap

PP No. 17/2010, yang dimaksud dengan pengelolaan satuan pendidikan adalah

pemegang pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan

nasional, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupten/kota,

penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan

agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan

nasional. Dalam bahasa teknis, pengelola satuan pendidikan adalah para manager

dan birokrat penddikan, baik dalam lingkungan pemerintah maupun swasta.

4. Penilik

Profesi penilik dikukuhkan sebagai jabatan fungsional berdasarkan dengan

keputusan presiden No. 87/1999. Tentang rumpun jabatan fungsional pegawai

negeri sipil (PNS); dan berdasarkan materi negara pemberdayaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi No. 14 tahun 2010 tentang jabatan fungsional penilik dan

angka kreditnya.penilik tenaga adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama

melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan

anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta khusus pasa jalur

pendidikan non formal dan informal (PNFI). Jabatan fungsional adalah jabatan

fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenag

untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak PAUD.

3. Pengertian Reformasi Pendidikan

Setelah di bahas sebelumnya tentang pendidikan, profesi, serta ruang

lingkup pofesi kependidikan maka tidak lepas dari kegiatan reformasi pendidikan

yang terjadi di indonesia saat ini. Reformasi memiliki arti memperbaiki,


membetulkan, menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi

benar. Reformasi berimplikasi pada merubah sesuatu, menghilangkan yang tidak

sempurna menjadi lebih sempurna seperti melalui perubahan kebijakan

institusional. Sedangkan pendidikan adalah pengetahuan tentang mendidik.

Sehingga reformasi pendidikan merupakan upaya perubahan dalam lingkup

pendidikan. Reformasi pendidikan dapat diibaratkan sebagai pohon yang terdiri

dari empat bagian yaitu akar, batang, cabang, dan daunnya. Akar reformasi yang

merupakan landasan filosofi yang tidak bersumber dari cara hidup masyarakat.

Sebagai akarnya reformasi pendidikan adalah masalah setralisasi, disentralisasi,

masalah pemerataan mutu dan siklus politik pemerintahan setempat. Sebagai

batangnya adalah berupa mandat dari pemerintah dan standar standarnya tentang

struktur dan tujuannya. Cabang-cabang refomasi pendidikan adalah managemen

lokal, pemberdayaan guru, perhatian pada daerah setempat. Sedangkan daun daun

informasi pendidikan adalah keterlibatan orang tua peserta didik dan keterlibatan

masyarakat untuk menenetukan misi sekolah yang dapat di terima dan berniali

bagi masyarakat setempat. Berdasarkan perumpamaan tersebut dapat diketahui

bahwa dalam menjalankan reformasi pendidikan di indonesia harus dilaksanakan

secara bersama dengan melibatkan semua aspek dimulai dari pihak keluarga,

masyarakat, sekolah, serta pemerintahan yang saling berkesinambungan

menjalankan reformasi pendidikan yang ada sesuai dengan tujuan awal

dibentuknya reformasi pendidikan di indonesia.

4. Ruang lingkup reformasi pendidikan

1) Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional yang sedang

dilaksanakan oleh Kemdiknas mencakup:

1. Reformasi yang berorientasi pada perbaikan kondisi internal, yang

diistilahkan sebagai Reformasi Birokrasi.

2. Reformasi yang berorientasi pada perbaikan layanan kepada pihak

eksternal yang diistilahkan sebagai Reformasi Layanan.

2) Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan mengacu pada

PermenpanNo.15/2008 yang mengarahkan bahwa reformasi birokrasi harus

mencakup:

1. Penguatan Organisasi


2. Pembenahan Tata-laksana

3. Penataan dan Penguatan Sumber Daya Manusia

3) Reformasi Layanan Pendidikan dilaksanakan dengan bertumpu pada

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga layanan dapat

diberikan darimana saja, kapan saja,dengan menggunakan media apa saja.

5. Alasan Perlunya Reformasi Dalam Dunia Pendidikan

Secara teoretis, pandangan filsafat proses-evolutif, bahwa kehidupan ini

berproses menuju pada penyempurnaan. Begitu pula dalam perkembangannya

pendidikan terus berproses. Salah satunya dalam hal kurikulum. Kurikulum

mestinya perlu dievaluasi bahkan dirubah dalam periode tertentu. Digulirkannya

Kurikulum Berbasis Kompetensi karena memang sudah menjadi kebutuhan dan

tuntutan zaman. Secara praktis, kenyataan bahwa pendidikan di Indonesia dewasa

ini mengalami banyak tantangan dan masalah. Di antaranya para lulusan (output)

yang tidak berkualitas dan kesejahteraan para tenaga kependidikan yang kurang

memadai. Maka reformasi Undang-Undang dan sistem pendidikan yang

menjamin peningkatan kualitas pendidikan tak dapat dihindari. Usaha-usaha

reformasi sistemik nampaknya sudah ada, misalnya dengan adanya UU Sisdiknas

No. 20 thn 2003, dan RUU Guru dan Dosen, No, 14 thn 2005. Secara

komprehensif-managerial, reformasi pendidikan dan pengajaran dewasa ini

menunut pengembangan secara menyeluruh pada seluruh aspek manajemen

pendidikan. Bekembangnya pendidikan sebagai suatu sistem managemen apabila

terjadi pembaharuan-pembaharuan yang konstruktif dalam organisasi, struktur,

personalia, finansial, informasi, dan lingkungan.

6. Beberapa Gagasan Reformasi Pendidikan Dan Pembelajaran Di

Indonesia

Pembelajaran hendaknya tidak lagi hanya menekankan segi kognitif

(misalnya Nilai Ebtanas Murni) yang lebih mengembangkan Intelligence


Quotient (IQ) tetapi juga kecerdasan secara majemuk, yakni Multiple 3

Intelligences :

1. Emotional Intelligences (EI)

2. Spiritual Intelligence (SI)

3. Adversity Qoutient (AQ)

Tujuan pendidikan harus menyeluruh yakni mengembangkan seluruh aspek

hidup dari para siswa. Begitu pula dalam pembelajaran guru tidak hanya jatuh

pada kecenderungan untuk mengembangkan segi kognitif saja. Karena bisa saja

orang pintar dan punya pengetahuan akan tetapi tidak punya integritas moral dan

kepribadian. Misalnya ia tahu bahwa korupsi tidak boleh dilakukan akan tetapi

tetap saja terjadi. Bisa saja orang memiliki kekayaan dan kemampuan manajerial

tentang meningkatkan kesejhateraannya, akan tetapi mereka memiliki kekosongan

tentang arti hidupnya. Dalam arti mereka tidak memiliki kemampuan spiritual

yang mendalam. Bisa saja orang memiliki pengetahuan, status dan kekayaan akan

tetapi tidak jarang terdengar mereka mati bunuh diri. Pembelajaran bukan lagi

menekankan keaktifan guru tetapi siswa yang aktif untuk mengembangkan diri

dan mengkonstruksi pengetahuan dan kehidupan mereka Pendidikan tidak lagi

secara sentralistik-otoriter tetapi pendidikan yang lebih desentralisasi, otonomi,

demokratis dan dialogal, serta global Pendidikan tidak lagi memperhatikan hasil

akhir tetapi sebagai proses yang memperkembangkan anak didik, maka kurikulum

bukan lagi berorientasi pada banyaknya materi tetapi memperhatikan konsep

dasar, tantangan zaman, dan juga kebutuhan local.

7. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam reformasi

pendidikan

Seperti yang kita ketahui bahwa keadaan pendidikan di Indonesia pada

masa sekarang masih sangat menghawatirkan sebab pendidikan di Indonesia saat

ini belum mampu membawa Indonesia keluar dari lingkaran krisis yang

berkepanjangan. Bukan saja hal itu, krisis moral jugamenjadi bagian yang

menambah deret persoalan yang di hadapai bangsa kita. Contohnya tawuran antar

pelajar, mencontek yang sudah di jadikan sebagai budaya di indonesia, dan lain


lain. Beradasarakan persoalan yang melanda dunia pendidikan tersebut, reformasi

pendidikan saat ini dituntut untuk dapat mamapu memperbaiki permasalahan

tersebut degan membentuk peserta didik menjadi sumber daya manusia yang

bermutu dan berdedikasi tinggi sehingga tidak semakin memperburuk kondisi

pendidikan Indonesia. Selain itu, dapat menciptakan sumber daya manusia yang

kreativ yang merupakan proses untuk menghasilkan sesuatu yang baru dari

elemen yang ada dengan menyusun kembali elemen tersebut. Dalam menciptakan

sumber daya pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang

berkualitas di butuhkan sumber daya pendidik. Ada dua metafora yang

menggambarkan tentang pentingnya pengembangan sumber daya pendidik, yang

pertama pendidik diibaratkan sebagai air, sumber air tersebut harus terus menerus

bertambah agar sungai dapat mengalirkan air terus menerus dan agar sungai tidak

kering, dengan perumpamaan tersebut pendidik harus lebih banyak menambah

ilmu pengetahuannya dengan informasi yang baru dan yang berkembang. Yeng

kedua yaitu, jabatan pendidik diumpamakan dengan sebatang pohon buah buahan.

Pohon itu tidak akan berbuah lebat dan bermutu tinggi jika tidak menyerap zat zat

makanan yang berfungsi bagi pertumbuhan pohon buah tersebut. Begitu juga

dengan tenaga pendidik yang perlu bertumbuh dan berkembang. Baik

pertumbuhan pribadi (personal growth) maupun pertumbuhan profesi

(proffesional growth), itulah sebabnya para tenaga pendidik harus terus menerus

belajar, membaca informasi yang terbaru serta mengembangkan ide-ide kreatif,

agar dapat menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dan dapat menciptakan

proses belajar mengajar yang sesuai dengan sistem pendidikan yang ada, dan

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sesuai dengan era

globalisasi saat ini. Dan jika sudah berkualitas maka sangat mudah bagi bangsa

Indonesia untuk menjadi negara yang maju.

8. Perubahan kurikulum di indonesia

Tidak dapat di pungkiri pendidikan di Indonesia mengalami perubahan

disebabkan kurikulum yang berubah juga. Sebab kurikulum merupakan pedoman

dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehingga jika kurikulum di Indonesia

berubah maka pendidikan di Indonesia juga akan berubah pula. Melihat dari


pengertian kurikulum itu sendiri, maka bisa dikatakan bahwa kurikulum

merupakan alat yang sagat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan.

Kurikulum ibarat jantung pendidikan, jika jantung itu berfungsi baik maka

keseluruhan badan pun akan berfungsi dengan baik pula. Tanpa kurikulum yang

sesuai dan tepat, maka tujuan dan sasaran dari pendidikan sebagus apapun akan

tetap sulit untuk dicapai.

Adapun kurikulum itu bersifat dinamis. Kurikulum tidak bisa bersifat stagnan

karena kurikulum itu sendiri terkait erat dengan perubahan dan perkermbangan

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta tidak

terlepas dari pengaruh global, perkermbagan ilmu pengetahuan dan teknologi,

serta seni dan budaya, kurikulum akan terus menerus mengalami perubahan agar

suatu kurikulum mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah tanpa

dapat dicegah, dan untuk mempersiapkan peserta didik yang mampu bersaing di

masa depan dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam sejarah pendidikan Indonesia sudah beberapa kali mengalami

perubahan dan perbaikan kurikulum. Perubahan kurikulum tersebut didasari pada

kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi menuntut perlunya

perbaikan sistem pendidikan nasional, termasuk penyempurnaan kurikulum untuk

mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan

perubahan.

1. Tahun 1947- leer plan ( Rencana pelajaran)

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan mengunakan istilah

leer plan yang artinya rencana pelajaran. Kurikulum ini lebih bersifat politis

dimana terdapat perubahan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan

Indonesia. Bentuknya memuat dua hal pokok( daftar nama pelajaran dan jam

pengajarannya), plus garis-garis besar pengajaran. Rencana pelajaran 1947

memberikan keutamaan pendidikan watak kesadaran bernegara dan

bermasyarakat, materi pelajaran di hubungkan dengan kejadian sehari-hari,

perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.

2. Tahun 1952- rencana pelajaran terurai


Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran dengan merinci silabus

setiap mata pelajaran. Yang menjadi ciri dalam kurikulum ini adalah setiap

pelajaran haus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan

sehari-hari.

3. Tahun 1964- rentjana pendidikan

Pokok pokok pikiran yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa

pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik

untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran pada program

pancawhardana yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik,

keprigelan, dan jasmani.

4. Tahun 1968- kurikulum 1968

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu

dilakukannnya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawhardana

menjadi pembinaan jiwa pancasila,pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.

Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada

pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama. Beberapa mata

pelajaran, seperti sejarah, ilmu bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial

mengalalami fusi menjadi ilmu pengetahuan sosial. Beberapa mata pelajaran,

seperti ilmu hayat, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya mengalami fusi

menjadi pengetahuan alam (IPA) atau yang di sebut dengan sains.

5. Tahun 1975 – kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien

“yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep dibidang manajemen, yaitu

MBO (management by objective) yang terkenal saat itu. Metode, materi, tujuan

pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem intruksional (PPSI).

Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan

bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi : petunjuk umum, tujuan intruksional

khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar , dan


evaluasi. Pada kurikulum 1975 guru dibuat sibuk dengan berbagai catatan

kegiatan belajar mengajar.

6. Tahun 1984 – kurikulum 1984

Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan

pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering

disebut ”kurikulum 1975 yang disempurnakan”.posisi siswa ditempatkan sebagai

subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan,

hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau

student active learning (SAL).

7. Tahun 1994 dan 1999 – kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999

Kurikulum 1994 lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum

sebelumnya yaitu mengkombinasikan antara kurikulum 1975 yag berorientasi

tujuan dan pendekatan proses yang dimiliki kurikulum 1984. Beban belajar siswa

dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hinggal lokal. Materi muatan lokal

disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah

kesenian.

8. Tahun 2004 – kurikulum berbasis kompetensi

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).setiap pelajaran diurai berdasar

kompetensi yang harus dicapai siswa. Kurikulum ini cenderung sentralisme

pendidikan, kurikulum disusun oleh tim pusat secara rinci ; Daerah/sekolah hanya

melaksanakan. Kurikulum yang tidak disahkan oleh keputusan/peraturan menteri

pendidikan ini mengalami banyak perubahan dibandingkan kurikulum

sebelumnya baik dari orientasi, teori-teori pembelajaran pendukungnya bahkan

jumlah jam pelajaran dan durasi tiap jam pelajarannya.

9. Tahun 2006- kurikulum tingkat satuan pendidikan

Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah kurikulum tingkat satuan

pendidikan. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi

pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan


kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol pada kurikulum ini adalah lebih

kontrukstif sehingga guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan

pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi siswa

berada. Hal ini disebabkan karangka dasar (KD), Standar kompetensi lulusan

(SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran

untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan

Nasional.

Dampak reformasi pendidikan dengan perubahan kurikulum membuat

perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang tadinya berpusat pendidik

(teacher center ) menjadi pembelajarn yang berpusat pada peserta didik (student

center).

Dalam metode pembelajaran inkuiri ini , peserta didik diharapkan untuk lebih

inovatif. menurut Dyer dkk, dalam membentuk keterampilan inovatif meliputi :

1. Observasi

2. Bertanya

3. Melakukan percobaan

4. Membangun jaringan

Menggunakan metode pembelajaran inkuiri dalam proses pembelajaran maka

transisi teacher center dan student center dapat berjalan sesuai tujuan reformasi

pendidikan saat ini.

10. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 mendefinisikan standar kompetensi lulusan (SKL) sesuai

dengan yang seharusnya, yakni sebagai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan

kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, acuan dan

prinsip negara yang demokratis serta tanggung jawab. Berdasarkan pada landasan

yuridis penyusun kurikulum 2013 mengacu pada pasal 36 Undang Undang No. 20

tahun 2003, yang menyatakan bahwa penyusunan kurikulum harus

memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan ahlak mulia,

peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi


daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan

dunia kerja, perkembagan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika

perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai nilai kebangsaan.


DAFTAR PUSTAKA

B Hamzah.2007. Profesi Kependidikan. Jakarta: Bumi Aksara

Hasan, Fuad. 2010. Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka cipta.

Lakstiko, Runtuwene.2012. Kebijakan Reformasi Pendidikan Di

Indonesia.jakarta:

Rineka cipta.

Sagana, Syaiful. 2003. Konsep dan makna pembelajaran.Bandung: Alfabeta.

Suparno,Paul Sj.2002. Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi.Yogyakarta :

Kanisius

Wiyono, Ketang.2015. Profesi Pendidikan.Universitas Sriwijaya. Indralaya.

Wiyono, Ketang.2014. Belajar dan Pembelajaran.Universitas Sriwijaya.

Indralaya.

Kemendiknas 2010. Reformasi Pelaksanaan Sistim Pendidikan Nasional.


reformasi pendidikan

Documents