pedoman teknis lembaga musyawarah kelurahan lampiran : peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang

i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).

Lahirnya LMK sejalan dengan akan berakhirnya masa bhakti Dewan Kelurahan (Dekel) periode 2006-2011. Peralihan dari Dekel menjadi LMK bukan hanya perubahan nama, namun menyangkut beberapa hal yang berbeda antara dua lembaga kemasyarakatan tersebut.

LMK merupakan lembaga musyawarah pada tingkat Kelurahan yang bertujuan untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sudah mengatur secara komprehensif mengenai LMK, namun untuk lebih memperjelas bagimasyarakat dalam pelaksanaannya, maka disusun Buku Pedoman TeknisLembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Dalam Buku Pedoman ini, diantaranya akan menguraikan secara teknis beberapa hal seperti Tata Cara Pemilihan, Tugas Anggota LMK, Kesekretariatan dan Kelengkapan Administrasi, serta Pergantian Antar Waktu.

Buku Pedoman ini dibuat dengan tujuan agar lebih memberikan penjelasan dan rincian teknis pelaksanaan LMK kepada masyarakat. Dengan adanya panduan yang jelas, maka proses peralihan dari Dekelmenjadi LMK diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian LMK dapatmenjalankan tugas dan perannya dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

Jakarta, 7 Maret 2011 a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTASEKRETARIS DAERAH,

FADJAR PANJAITANNIP 19550826197601001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....................................................................................iDAFTAR ISI.................................................................................................iiBAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan ...................................................................... 2

BAB II PEDOMAN TEKNIS LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN...... 3

A. Tata Cara Pemilihan ..................................................................... 3

1. Pembentukan Panitia Pemilihan............................................... 3

2. Pendaftaran Bakal Calon.......................................................... 8

3. Mekanisme Pemilihan .............................................................10

4. Hasil Pemilihan ......................................................................11

B. Tugas Anggota LMK ....................................................................13

C. Sekretariat dan Kelengkapan Administrasi ...................................15

1. Sekretariat ..............................................................................15

2. Kelengkapan Administrasi .......................................................16

D. Pergantian Antar Waktu...............................................................18

BAB III PENUTUP

Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan

.....................................................................................20

1

Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 25 secara tegas mengamanatkan untuk dibentuknya Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengakomodir hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Sebagai pengganti Dewan Kelurahan (Dekel), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) diharapkan menjadi forum dan media bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, penggerakan partisipasi dan solidaritas masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan, perumusan usulan kebutuhan masyarakat yang perlu dibantu pemerintah, serta membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan program lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya transformasi sosial dan penguatan ekonomi rakyat menjadi tema sentral dalam Pembangunan Jakarta. Pembangunan yang mengabaikan aspirasi warga dan berorientasi pada kebijakan bersifat top down seringkali menimbulkan penolakan atau penentangan dari warga. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga kemasyarakatan termasuk LMK memiliki peranan penting dalam penyelengaraan pemerintahan di Jakarta.

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta menjabarkan lebih rinci Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Buku Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Buku Pedoman” adalah buku yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan sesuatu.

2


Buku Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan ini terdiri dari 3 (tiga) Bab, pokok-pokok panduan teknis LMK terdapat di Bab Kedua yang memuat tentang Tata Cara Pemilihan, Tugas Anggota LMK, Sekretariat dan Kelengkapan Administrasi, dan Pergantian Antar Waktu.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta adalah untuk memberikan petunjuk dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

Memberi panduan/acuan bagi masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan kelembagaan LMK. Dengan dikeluarkannya Buku Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan ini diharapkan tidak terjadi perbedaan interpretasi di masyarakat dalam mengimplementasikan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, sehingga proses peralihan Dewan Kelurahan (Dekel) menjadi Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Provinsi DKI Jakarta dapat berlangsung dengan baik dan kondusif.

3


BAB II PEDOMAN TEKNIS

LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

LMK merupakan lembaga musyawarah pada tingkat Kelurahan yang bertujuan untuk membantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah keanggotaan LMK sebanyak jumlah RW yang terdapat di masing-masing Kelurahan, dalam hal ini setiap RW diwakili oleh 1 (satu) orang anggota LMK.

A. Tata Cara Pemilihan

1. Pembentukan Panitia Pemilihan

Untuk menyelenggarakan pemilihan bakal calon dan calon anggota LMK, terlebih dahulu dibentuk Panitia Pemilihan Calon di tingkat Kelurahan yang disingkat PPC dan Panitia Pemilihan Bakal Calon di tingkat RW yang disingkat PPBC.

a. Pembentukan PPC

PPC dibentuk dan ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Lurah. Keanggotaan PPC berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua dijabat oleh Wakil Lurah, Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Kelurahan, dan Anggota dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban. Apabila diantara perangkat kelurahan tersebut (Wakil Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban) tidak lengkap atau terjadi kekosongan, maka Lurah diperbolehkan untuk menunjuk atau menetapkan pejabat lainnya dari perangkat Kelurahan yang ada.

Keputusan Lurah berisi tentang nama dan jabatan keanggotaan PPC dan dilengkapi dengan uraian Tugas PPC yaitu :

4


1) Menyusun jadwal pemilihan di Tingkat RW, dilakukan bersama dengan PPBC dari masing-masing RW untuk merencanakan dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan.

2) Mengawasi/memantau pelaksanaan pemilihan di Tingkat RW.

Pada setiap proses pemilihan anggota LMK yang dilaksanakan oleh PPBC, harus dipantau oleh salah satu dari keanggotaan PPC untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan agar berlangsung tertib dan demokratis.

3) Menerima berkas Berita Acara Pemilihan Calon di Tingkat RW dari PPBC. Berita Acara Pemilihan Calon Anggota LMK yang disampaikan oleh PPBC direkap dalam satu daftar yang berisi tentang 3 (tiga) orang nama calon anggota LMK yang memperoleh suara terbanyak berikut biodata dari masing-masing PPBC. Hasil rekapitulasi tersebut disampaikan kepada Lurah untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat.

Apabila dalam pelaksanaan proses pemilihan terjadi permasalahan yang tidak dapat ditangani dan diselesaikan pada tingkat PPBC, maka dapat difasilitasi untuk diselesaikan di tingkat PPC.

b. Pembentukan PPBC

Pembentukan PPBC dilakukan dalam Rapat Musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh Ketua RW, Perwakilan Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat dari masing-masing RW yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Rapat Musyawarah Kelurahan dipimpin oleh Ketua PPC untuk membentuk dan menetapkan PPBC yang hasilnya dilaporkan kepada Lurah. Proses Pemilihan dan Pembentukan PPBC dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Daftar nama yang telah ditetapkan menjadi PPBC tidak dapat mencalonkan diri menjadi anggota LMK.

5


PPBC dibentuk dan ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan PPC. Keanggotaan PPBC berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua yang berasal dari Ketua atau Pengurus RW, Sekretaris yang berasal dari Ketua atau pengurus RT dan Anggota yang berasal dari perwakilan unsur masyarakat. Keputusan PPC memuat tentang nama dan jabatan keanggotaan PPBC dari setiap RW yang dilengkapi dengan uraian tugas PPBC yang berpedoman dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 yaitu

1) Menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan

PPBC menyusun jadwal tahapan proses pemilihan yang diawali dengan membuat lembaran pengumuman pendaftaran calon dan tata cara pemilihan. Untuk mendapatkan legitimasi atas hasil pelaksanaan pemilihan, PPBC dapat memberlakukan batasan minimal (kuorum) terhadap kehadiran jumlah pemilih yang akan memberikan hak suara. Batasan minimal (kuorum) kehadiran jumlah pemilih dapat menggunakan ketentuan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) untuk dijadikan pedoman. Apabila tidak terpenuhi maka proses pemilihan ditunda dan dilakukan pemilihan putaran kedua. Untuk efektivitas waktu, jika pada saat dilangsungkannya pemilihan putaran kedua masih tetap tidak terpenuhi kuorum tersebut maka proses pemilihan dapat dilanjutkan dan hasilnya dinyatakan sah.

2) Mengumumkan persyaratan untuk menjadi anggota LMK

PPBC membuat lembaran pengumuman pendaftaran calon anggota LMK yang memuat tentang persyaratan calon, waktu dan tempat pendaftaran. Lembar pengumuman tersebut ditempatkan/dipasang pada tempat/lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. Lembaran pengumuman calon anggota LMK seperti contoh di bawah ini :

6


3) Menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota LMK

PPBC melakukan penelitian dan verifikasi terhadap berkas pendaftaran calon anggota LMK dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang persyaratan calon. Bagi calon anggota LMK yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan sampai dengan

PENGUMUMAN

Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC) Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW … Kelurahan … dengan ini mengumumkan kepada warga yang bertempat tinggal di lingkungan RW … Kelurahan … tentang Pendaftaran Calon Anggota LMK Periode Masa Bhakti Tahun … s/d tahun… , dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun ; 2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari

Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit; 3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945; 4. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; 5. Tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun

penjara (yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisan atau SKCK); 6. Tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam

lingkungan masyarakat; 7. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai LMK (dilengkapi

dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani di atas materai);

8. Bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk (KTP, KK dan Surat Keterangan dari RT/RW setempat);

9. Bagi pengurus RT, RW dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih sebagai anggota LMK harus mengundurkan diri.

10. Bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil dilengkapi rekomendasi dari pimpinannya.

Bagi warga yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota LMK dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana di atas kepada PPBC pada :

a) Hari : …… s/d …… b) Waktu : …… s/d …… c) Tempat : ………………

Batas waktu pendaftaran sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini disampaikan. Demikian untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Jakarta, ………

Nama Tanda Tangan

Ketua PPBC (……………………………) (……………………………) Sekretaris PPBC (……………………………) (……………………………) Anggota PPBC (……………………………) (……………………………)

7


batas waktu pendaftaran, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh PPBC dan tidak dapat mengikuti proses tahapan berikutnya.

4) Menerima dan memeriksa mandat tertulis Ketua RT yang diwakili oleh pengurus RT

Ketua RT yang menjadi anggota PPBC, mencalonkan diri menjadi anggota LMK, atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan pemilihan, dapat memberikan mandat/mewakilkan kepada salah seorang pengurus RT secara tertulis yang ditandatangani Ketua RT dan dibubuhi stempel. Pengurus RT yang mewakili dapat memberikan hak suara dengan menunjukkan mandat tertulis kepada PPBC.

5) Menerima Berita Acara penetapan perwakilan tokoh masyarakat dari tiap RT yang disampaikan oleh pengurus RT

PPBC menerima Berita Acara daftar nama calon pemilih yang berjumlah 7 (tujuh) orang dari para Ketua RT yang ditandatangani dan dibubuhi stempel untuk selanjutnya dibuat dalam satu rekapitulasi daftar nama calon pemilih.

6) Melaksanakan pemilihan calon anggota LMK

PPBC membuat undangan kepada PPC, para calon anggota LMK dan pemilih dari masing-masing RT yang menjelaskan tentang hari, tanggal, waktu dan tempat pemilihan. Pemilihan dilangsungkan secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penghitungan suara disaksikan oleh PPC, calon anggota LMK, dan para pemilih.

7) Membuat Berita Acara Pemilihan Calon Anggota LMK

PPBC membuat laporan hasil pemilihan calon anggota LMK dalam lembar Berita Acara yang memuat tentang jumlah pemilih dan nama-nama calon berikut jumlah suara yang diperoleh.

8


2. Pendaftaran Bakal Calon

Pendaftaran bakal calon anggota LMK dilakukan dengan menyerahkan biodata/riwayat hidup bersama kelengkapan persyaratan sebagaimana Pasal 4 Perda Nomor 5 Tahun 2010 kepada PPBC. Contoh formulir biodata bakal calon anggota LMK sebagai berikut :

DAFTAR RIWAYAT HIDUPBAKAL CALON ANGGOTA


Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : …………………………………………………………Tempat/Tgl. Lahir : …………………………………………………………Pekerjaan : …………………………………………………………Status : …………………………………………………………Nomor KTP : …………………………………………………………Alamat : …………………………………………………………Nomor Telepon : …………………………………………………………Kewarganegaraan : …………………………………………………………

Pendidikan Formal• SD……………………………. Tamatan Tahun………… Lulus Berijazah• SLTP………………………… Tamatan Tahun………… Lulus Berijazah• SLTA………………………... Tamatan Tahun………… Lulus Berijazah• AKADEMI………………….. Tamatan Tahun………… Lulus Berijazah• SARJANA………………….. Tamatan Tahun………… Lulus Berijazah

Pendidikan Informal• ……………………………………………….Bersertifikat Tahun………….• ………….…...……………………………….Bersertifikat Tahun………….

Pengalaman Organisasi• …………...……………………………..……………………………………….• …………...……………………………..……………………………………….

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,……………Yang membuat,

(…………..…………..)

9


Jumlah bakal calon anggota LMK tidak dibatasi dan tidak berdasarkan jumlah RT yang terdapat dalam satu RW. Waktu Pendaftaran dibuka selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal diumumkan, dan jika tidak terdapat calon yang mendaftar maka dibuka pendaftaran tahap kedua selama 7 (tujuh) hari.

Apabila hingga batas waktu pendaftaran tahap kedua tidak ada yang mendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang menyatakan bahwa pada RW dimaksud tidak terdapat Calon Anggota LMK. Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada contoh berikut ini :

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON (PPBC) RW…………

KELURAHAN…………………

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA LMK

PADA HARI INI, HARI..…..TANGGAL……BULAN…….TAHUN……, PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON ANGGOTA LMK RW………KELURAHAN……………… MENETAPKAN SEBAGAI BERIKUT : 1. HASIL PENGUMUMAN PENDAFTARAN TAHAP PERTAMA SELAMA 14 (EMPAT

BELAS) HARI YANG DIMULAI DARI TANGGAL ..…S/D TANGGAL……. DAN PENGUMUMAN TAHAP KEDUA SELAMA 7 (TUJUH) HARI YANG DIMULAI DARI TANGGAL ..…S/D TANGGAL…….TERNYATA TIDAK ADA BAKAL CALON ANGGOTA LMK YANG MENDAFTAR.

2. BERDASARKAN HASIL PENGUMUMAN PENDAFTARAN TAHAP PERTAMA DAN

TAHAP KEDUA, DENGAN INI DILAPORKAN BAHWA DI LINGKUNGAN RW……KELURAHAN……TIDAK ADA CALON ANGGOTA LMK.

DEMIKIAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA LMK INI

UNTUK DIKETAHUI SEBAGAIMANA MESTINYA.

JAKARTA, ………

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON LMK RW……. NAMA TANDA TANGAN

KETUA PPBC (……………………………) (……………………………) SEKRETARIS PPBC (……………………………) (……………………………) ANGGOTA PPBC (……………………………) (……………………………)

10


Tempat Pendaftaran/Sekretariat PPBC dapat menggunakan Sekretariat RW atau Balai Warga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

3. Mekanisme Pemilihan

Pemilihan Calon Anggota LMK dilaksanakan secara demokratis untuk memilih salah satu calon melalui musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara. Proses pemilihan calon anggota LMK dilakukan dengan mengundang PPC, calon anggota LMK dan para pemilih yang telah terdaftar oleh PPBC. PPBC membuat undangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPBC yang berisi tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan. Pemilih yang terdaftar sebagimana dimaksud adalah Ketua RT dan 6 (enam) orang perwakilan Tokoh Masyarakat dari wilayah RT bersangkutan yang ditetapkan melalui Berita Acara Daftar Nama Pemilih Calon Anggota LMK yang ditandatangani oleh Ketua RT bersangkutan sebagaimana contoh berikut ini :

BERITA ACARA DAFTAR NAMA PEMILIH CALON ANGGOTA LMK

RT ….. / RW …..

Berdasarkan musyawarah pengurus RT………./ RW…….….. Kelurahan……………………….. pada hari ………….tanggal………… bulan…….… tahun……... telah ditetapkan Daftar Nama Pemilih Calon Anggota LMK dari RT…….dengan susunan sebagai berikut : 1. ……………………………… (Ketua atau Pengurus RT) 2. ……………………………… (Tokoh Masyarakat) 3. ……………………………… (Tokoh Masyarakat) 4. ……………………………… (Tokoh Masyarakat) 5. ……………………………… (Tokoh Masyarakat) 6. ……………………………… (Tokoh Masyarakat) 7. ……………………………… (Tokoh Masyarakat)

Demikian untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ketua RT……...............

Ttd*

Cap

stempel RT

………………………….

*) ditandatangani dan cap stempel RT

11


Tokoh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai pemilih calon anggota LMK dalam daftar berita acara yang ditandatangani Ketua RT, pada hari pelaksanaan pemilihan tidak dapat diwakilkan atau diganti dengan orang lain. Sedangkan untuk Ketua RT yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya karena menjadi calon anggota LMK, sekretaris PPBC atau berhalangan hadir dapat memberikan mandat tertulis kepada salah seorang pengurus RT.

Mekanisme atau tata cara pemilihan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh PPBC (baca uraian tugas PPBC). Dalam proses pemilihan, PPBC dan calon anggota LMK tidak mempunyai hak pilih/suara. Namun jika pemilihan calon anggota LMK menghasilkan jumlah suara terbanyak sama, maka PPBC (Ketua, Sekretaris, Anggota) dapat memberikan hak suaranya untuk menentukan calon anggota LMK terpilih.

Sebelum dilaksanakannya pemilihan, PPBC memperkenalkan

calon anggota LMK yang terdaftar sekaligus dapat memberikan kesempatan kepada calon anggota LMK untuk menyampaikan visi, misi dan program.

4. Hasil Pemilihan

Hasil pemilihan Calon Anggota LMK dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota PPBC. Berita Acara hasil pemilihan Calon Anggota LMK disampaikan kepada PPC. Contoh Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota adalah sebagai berikut :

12


Selanjutnya PPC merekap Berita Acara Hasil Pemilihan dalam satu daftar yang memuat 3 (tiga) nama calon anggota LMK yang memperoleh suara terbanyak berikut biodata. Hasil rekapitulasi tersebut disampaikan kepada Lurah untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat. Camat menghimpun daftar nama calon Anggota LMK terpilih beserta biodata untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota/Bupati. Walikota/Bupati menetapkan nama-nama dan masa bhakti keanggotaan LMK dengan Keputusan Walikota/Bupati.

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON (PPBC) RW…………

KELURAHAN…………………

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA LMK

PADA HARI INI, HARI…..TANGGAL……BULAN…….TAHUN……., PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON (PPBC) RW……… KELURAHAN…… TELAH MENGADAKAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN DENGAN HASIL SEBAGAI BERIKUT : 1. JUMLAH PEMILIH YANG MEMPUNYAI HAK SUARA :……………………………….. (…………………..) ORANG; 2. JUMLAH PEMILIH YANG MEMBERIKAN HAK SUARA : …………………………….. (…………………..) ORANG; 3. HASIL PEROLEHAN SUARA :

NO. NAMA JUMLAH SUARA NOMOR URUT HASIL

1

2

3

dst.

4. BIODATA YANG BERSANGKUTAN : TERLAMPIR DEMIKIAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA LMK INI DIBUAT UNTUK DIKETAHUI SEBAGAIMANA MESTINYA.

JAKARTA, ………

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON (PPBC) RW….. NAMA TANDA TANGAN

KETUA PPBC (……………………………) (……………………………) SEKRETARIS PPBC (……………………………) (……………………………) ANGGOTA PPBC (……………………………) (……………………………)

13


B. Tugas Anggota LMK

Anggota LMK mempunyai tugas :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah, dapat dilakukan dengan cara :

a. menerima aspirasi masyarakat baik lisan maupun tertulis; b. melakukan cek ulang atas usulan dan saran yang disampaikan

masyarakat; c. menyampaikan aspirasi yang berupa usulan dan saran

masyarakat kepada Lurah secara tertulis; d. mengadakan Rapat Eksternal LMK bersama Lurah untuk

membahas usulan dan saran yang disampaikan masyarakat; e. melaporkan hasil pembahasan usulan dan saran kepada

masyarakat; f. ikut serta secara aktif dalam rapat-rapat di tingkat RW; g. ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan.

2. Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi, dapat dilakukan dengan cara :

a. lisan maupun tertulis kepada Lurah; b. mengadakan pertemuan dengan warga; c. mengadakan rapat dengan Pengurus RT-RW atau dengan

lembaga kemasyarakatan lainnya.

3. Menggali potensi untuk menggerakan dan mendorong peran serta masyarakat, dapat dilakukan dengan cara :

a. menggerakan masyarakat untuk mendukung program pemerintah;

b. menggerakan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan (kerja bakti, kebersihan, penghijauan dll);

c. menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk penataan dan pengelolaan lingkungan melalui kesepakatan bersama dengan warga dan RT-RW setempat yang diketahui Lurah.

14


4. Menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dapat dilakukan dengan cara :

a. berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait untuk memperoleh produk perundang-undangan;

b. menyebarluaskan informasi mengenai produk perundang-undangan (Pusat dan Daerah) baik langsung maupun tidak langsung (pembagian pamflet, booklet, brosur, dll);

c. menyampaikan informasi terkait dengan program dan kebijakan Pemerintah Daerah baik lisan maupun tertulis.

5. Ikut serta dalam menyelesaikan masalah Kelurahan, dapat dilakukan dengan cara :

a. membantu penegakan peraturan perundang-undangan (Perda dan Pergub) bersama Lurah;

b. memberikan solusi dan pertimbangan kepada Lurah terhadap permasalahan Kelurahan;

c. menjadi fasilitator atau mediator apabila program Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya menghadapi kendala di masyarakat.

6. Membuat rencana kerja tahunan, dapat dilakukan dengan cara : a. penyusunan rencana kerja tahunan dibuat dalam Rapat

Eksternal LMK yang dihadiri oleh unsur Kelurahan dan para Ketua RW;

b. rencana kerja tahunan disusun selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari pada setiap tahunnya;

c. materi rencana kerja tahunan memuat tentang berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun;

d. laporan hasil rencana kerja tahunan disampaikan selambat-lambatnya pada minggu ke-4 (empat) bulan Desember pada setiap tahunnya dalam forum Rapat Eksternal LMK yang dihadiri Lurah, Ketua RW, perwakilan RT dan Tokoh Masyarakat.

15


7. Menyusun Tata Tertib LMK, dapat dilakukan dengan cara :

a. Tata Tertib LMK harus sudah disusun paling lama 1 (satu) bulan sejak terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua definitif;

b. Tata Tertib LMK disusun dalam Rapat Internal LMK; c. Tata Tertib LMK memuat materi yang mengatur tentang

ketentuan waktu/jam kerja, mekanisme dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mekanisme dalam menyampaikan masukan kepada Lurah, Jadwal Rapat dan lain-lain yang dianggap perlu.

C. Sekretariat dan Kelengkapan Administrasi

1. Sekretariat

Untuk menunjang operasional LMK di Kelurahan, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Kelurahan atau tempat lain yang ditentukan dan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Penempatan ruang Sekretariat LMK ditentukan oleh Lurah dengan mempertimbangkan kondisi prasarana dan sarana Kantor Kelurahan. Apabila Kantor Kelurahan dari aspek prasarana dan sarana tidak memadai untuk penggunaan ruang Sekretariat LMK, maka Lurah bersama LMK melakukan musyawarah untuk mencari tempat di luar kantor Kelurahan.

Sekretaris LMK dijabat oleh perangkat Kelurahan setempat, yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Apabila di Kelurahan setempat terjadi kekosongan jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, untuk sementara dapat dijabat oleh salah satu Kepala Seksi dari perangkat Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Sekretaris LMK bertugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas LMK yang berhubungan dengan pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris LMK dibantu oleh staf Kelurahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Secara

16


teknis operasional Sekretaris LMK bertanggung jawab kepada Ketua LMK dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Lurah.

2. Kelengkapan Administrasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas LMK dalam proses administrasi surat-menyurat, LMK dapat menggunakan kop surat dan stempel. Adapun contoh kop surat dan stempel adalah sebagai berikut :

a. Kop Surat

1. Kop surat memuat sebutan LMK yang bersangkutan, diikuti Nama Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, Alamat Sekretariat, Nomor Telepon, Nomor Faksimili dan Kode Pos.

2. Contoh Bentuk dan isi kop surat LMK sebagaimana tercantum di bawah ini :

Contoh I

LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN KELURAHAN DURI KOSAMBI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jln……………..…….No….Telp…………… Faks………. Kode Pos ….

Contoh II

LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jln…………………..No….Telp…………… Faks………. Kode Pos ….

17


b. Stempel

Stempel LMK berbentuk lingkaran.

1. Stempel terdiri dari:

a. Garis lingkaran luar; b. Garis lingkaran dalam; c. Dua garis tengah; d. Isi Stempel.

2. Ukuran stempel yaitu :

a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel adalah 4 cm; b. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel adalah 2,7

cm; c. Jarak antara 2 garis yang terdapat pada lingkaran dalam

1 cm.

3. Stempel berisi nama LMK yang terletak diantara dua garis tengah lingkaran dalam, lingkaran di bagian atas nama Kota/Kabupaten Administrasi dan pada lingkaran di bagian bawah nama Lembaga Musyawarah Kelurahan, di bawah garis tengah lingkaran dalam nama Kelurahan.

4. Stempel menggunakan tinta berwarna ungu. Stempel dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua atau Wakil Ketua LMK yang menandatangani surat.

5. Contoh Bentuk, ukuran dan isi stempel dapat dilihat sebagaimana contoh di bawah ini:

18


Isi Stempel:

Penggunaan stempel LMK hanya digunakan untuk Ketua atau Wakil Ketua LMK. Apabila Ketua LMK berhalangan, maka Wakil Ketua LMK dapat menggunakan stempel atas persetujuan Ketua LMK.

D. Pergantian Antar Waktu

Anggota LMK yang berhenti antar waktu sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perda 5 Tahun 2010 antara lain :

1) meninggal dunia 2) tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya 3) melanggar sumpah/janji 4) melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses hukum 5) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota LMK 6) mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis

19


Bagi anggota LMK yang meninggal dunia, tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya baik secara fisik dan/atau administrasi, melanggar sumpah/janji, tidak lagi memenuhi persyaratan, mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis, maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan LMK.

Sedangkan untuk anggota LMK yang melakukan perbuatan tercela sehingga berdampak pada proses hukum dan/atau berlanjut ke pengadilan maka yang bersangkutan harus dinonaktifkan dari keanggotaannya. Apabila keputusan pengadilan menetapkan bersalah, maka yang bersangkutan diberhentikan, namun jika dinyatakan tidak bersalah dapat aktif kembali dalam keanggotaan LMK. Proses penonaktifan yang bersifat sementara dilakukan dalam Rapat Eksternal LMK yang hasilnya dilaporkan kepada Lurah.

Anggota LMK yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud di atas, digantikan oleh calon anggota LMK lainnya sesuai dengan daftar urut yang terdapat dalam Berita Acara PPBC. Apabila calon anggota pengganti antar waktu bersangkutan tidak bersedia, maka digantikan dengan nomor urut di bawahnya. Namun apabila tidak terdapat calon pengganti antar waktu dalam Berita Acara pemilihan, maka dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan mekanisme pemilihan LMK.

Proses pergantian antar waktu dilakukan dalam Rapat Eksternal LMK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua LMK. Hasil Rapat yang memuat tentang nama calon pengganti antar waktu diusulkan kepada Lurah. Selanjutnya Lurah menyampaikan kepada Camat untuk kemudian diteruskan kepada Walikota/Bupati. Walikota/Bupati mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan anggota LMK pengganti antar waktu yang dikukuhkan melalui pengambilan sumpah/janji anggota LMK oleh Camat.

20


BAB III PENUTUP

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari 267 Kelurahan yang terdapat pada 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Perbedaan interpretasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan sangat mungkin terjadi di masyarakat, yang jika tidak diantisipasi dapat menimbulkan perbedaan pola dan mekanisme pembentukan serta pelaksanaan LMK.

Tanpa bermaksud menafikan pluralitas dan perbedaan di masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa perlu membuat Buku Pedoman Teknis LMK demi penyeragaman dan tertib administrasi. Hal ini semata dimaksud agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam proses pembentukan dan pelaksanaan LMK.

LMK yang terbentuk nantinya diharapkan dapat menjalankan peran dan tugasnya secara optimal serta dapat berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. LMK sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat akan berperan dalam upaya transformasi sosial masyarakat ibukota Jakarta.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, oleh karena itu sangat diharapkan dukungan dari berbagai pihak. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran yang selama ini disampaikan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk ketika dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sehingga Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan ini dapat dibuat.

Lampiran :

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang

Lembaga Musyawarah Kelurahan

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang LembagaMusyawarah Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) ;

2

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

danGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Bagian KesatuPengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3

6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7.

8.

Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bupati adalah Bupati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah Dewan Kota/Dewan Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat.

15. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK, adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Lurah.

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah bagian dari RW yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

18. Warga Masyarakat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kependudukan.

19.

20.

Panitia Pemilihan Calon yang selanjutnya disingkat PPC adalah Panitia Pemilihan Calon Anggota LMK pada tingkat Kelurahan yang anggotanya dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah.

Panitia Pemilihan Bakal Calon yang selanjutnya disingkat PPBC. adalah Panitia Pemilihan Bakal Calon anggota LMK pada tingkat RW yang keanggotaanya dibentuk dan ditetapkan oleh PPC.

Bagian KeduaTujuan

Pasal 2

LMK merupakan lembaga musyawarah pada tingkat Kelurahan yang bertujuan untuk membantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

4

BAB IISUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian KesatuSusunan

Pasal 3

(1) Anggota LMK dipilih secara demokratis pada tingkat RW.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih pada tingkat RW.

Bagian KeduaKeanggotaan

Pasal 4

Calon Anggota LMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun;

b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit;

c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945;

d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat ;

e. Tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara;

f. Tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat ;

g. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota LMK ;

h. Bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk ;

i. Bagi pengurus RT, RW dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih sebagai anggota LMK harus mengundurkan diri.

j. Bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil, dilengkapi rekomendasi dari pimpinannya.

5

BAB IIIMEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA LMK

Bagian KesatuPanitia Pemilihan

Pasal 5

(1) PPC Anggota LMK tingkat Kelurahan dibentuk oleh Lurah, selanjutnya PPC Tingkat Kelurahan membentuk dan menetapkan PPBC Anggota LMK Tingkat RW.

(2) PPC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua dijabat oleh Wakil Lurah, Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Kelurahan, serta Anggota dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.

(3) PPC sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempunyai tugas :

a. menyusun jadwal pemilihan di Tingkat RW ;

b. mengawasi/memantau pelaksanaan pemilihan di Tingkat RW ;

c. menerima berkas Berita Acara Pemilihan Calon di Tingkat RW dari PPBC ;

d. menyampaikan usulan nama-nama calon anggota terpilih kepada Camat melalui Lurah.

(4) PPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua atau Pengurus RW, 1 (satu) orang perwakilan Ketua atau Pengurus RT dan satu orang perwakilan unsur masyarakat.

(5) Susunan keanggotaan PPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari Ketua dijabat oleh Ketua atau Pengurus RW, Sekretaris dijabat oleh Ketua atau Pengurus RT, dan Anggota adalah perwakilan unsur masyarakat.

(6) PPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :

a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan ;

b. mengumumkan persyaratan untuk menjadi anggota LMK ;

c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota LMK ;

d. menerima dan memeriksa mandat tertulis Ketua RT yang diwakili oleh pengurus RT;

e. menerima Berita Acara penetapan perwakilan tokoh masyarakat dari tiap RT yang disampaikan oleh pengurus RT;

f. melaksanakan pemilihan calon anggota LMK ;

g. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Anggota LMK.

6

Bagian KeduaTata Cara Pemilihan

Pasal 6

(1) PPBC Anggota LMK Tingkat RW mengumumkan secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK.

(2) Waktu pendaftaran Bakal calon anggota LMK selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal diumumkan.

(3) Pendaftaran Bakal calon anggota LMK dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.

(4) Apabila tidak ada yang mendaftar sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibuka pendaftaran tahap kedua.

(5) Apabila tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak ada yang mendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa pada RW dimaksud tidak ada calon anggota LMK.

(6) Para calon anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh para Ketua RT dan 6 (enam) orang perwakilan tokoh masyarakat dari wilayah RT yang bersangkutan.

(7) Ketua RT yang berhalangan hadir pada proses pemilihan, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada salah seorang dari pengurus RT yang bersangkutan.

(8) Apabila hasil pemilihan menghasilkan jumlah suara terbanyak sama, maka PPBC memiliki hak suara.

(9) Berita acara pemilihan calon anggota LMK ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota PPBC selanjutnya disampaikan kepada PPC.

Pasal 7

(1) Nama-nama calon anggota LMK terpilih tiap RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) direkap dalam satu daftar untuk disampaikan Lurah kepada Camat dengan surat pengantar beserta biodata.

(2) Apabila calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti proses selanjutnya karena mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap, maka digantikan oleh calon lain sesuai daftar urutan hasil pemilihan.

(3) Camat menghimpun daftar nama calon anggota LMK terpilih dari setiap Kelurahan untuk disampaikan kepada Walikota/Bupati dengan surat pengantar berikut biodata.

7

BAB IV

PENETAPAN, PERESMIAN DAN MASA BHAKTI SERTA PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

ANGGOTA LMK

Bagian KesatuPenetapan dan Peresmian

Pasal 8

(1) Walikota/Bupati menetapkan anggota LMK berdasarkan daftar urut calon anggota terpilih dari para Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(2) Peresmian anggota LMK dilakukan dalam suatu upacara yang ditandai dengan pengucapan sumpah/janji menurut agama/ kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh Camat atas nama Walikota/Bupati.

Bagian KeduaMasa Bhakti

Pasal 9

(1) Anggota LMK melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan sumpah/janji.

(2) Masa Bhakti Anggota LMK selama 3 (tiga) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji anggota LMK yang baru periode berikutnya.

(3) Anggota LMK dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian KetigaPemberhentian dan

Pergantian Antar Waktu

Pasal 10

(1) Anggota LMK berhenti antar waktu karena :

a. meninggal dunia ;

b. tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya ;

c. melanggar sumpah/janji ;

d. melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses hukum ;

e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ;

f. mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis.

8

(2) Anggota LMK yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh calon Anggota LMK sesuai daftar urut di bawahnya yang terdapat dalam Berita Acara Pemilihan pada Tingkat RW sebelumnya.

(3) Calon pengganti antar waktu anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota/Bupati.

(4) Anggota Pengganti Antar Waktu bertugas terhitung sejak pengucapan sumpah/janji sampai dengan selesainya masa bhakti anggota yang digantikannya.

BAB VTUGAS, RAPAT-RAPAT DAN PIMPINAN LMK

Bagian KesatuTugas

Pasal 11

LMK mempunyai tugas :

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah ;

b. memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi;

c. menggali potensi untuk menggerakan dan mendorong peran serta masyarakat ;

d. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat ;

e. ikut serta dalam menyelesaikan masalah kelurahan ;

f. membuat rencana kerja tahunan; dan

g. menyusun Tata Tertib LMK .

Bagian KeduaRapat-rapat

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, LMK menyelenggarakan :

a. Rapat Internal ;

b. Rapat Eksternal.

(2) Rapat Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rapat antar pengurus LMK atau dengan Sekretariat LMK.

9

(3) Rapat Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat dengan Lurah beserta perangkatnya dan/atau rapat dengan unsur masyarakat.

Pasal 13

(1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), anggota LMK mengadakan rapat pertama yang dipimpin oleh anggota usia tertua sebagai Ketua Sementara dan anggota usia termuda sebagai Wakil Ketua Sementara masing-masing merangkap sebagai anggota.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Sementara memimpin rapat-rapat sampai dengan terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua Definitif.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Sementara beserta Anggota, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sudah dapat memilih Ketua dan Wakil Ketua Definitif yang dilaksanakan secara demokratis.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Definitif dipilih dari Anggota LMK.

(5) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan masa bhakti anggota LMK.

(6) Paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilih, Ketua dan Wakil Ketua Definitif sudah menyusun Tata Tertib LMK.

Bagian KetigaPimpinan LMK

Pasal 14

(1) Ketua LMK memimpin kegiatan LMK.

(2) Kegiatan LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. membagi tugas antara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ;

b. mengoordinasikan kegiatan anggota LMK ;

c. memimpin rapat-rapat LMK ;

d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;

e. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Apabila Ketua berhalangan memimpin kegiatan LMK, diganti oleh Wakil Ketua.

(2) Apabila Ketua dan/atau Wakil Ketua berhalangan tetap, maka dilakukan pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua.

10

Bagian KeempatPengambilan Keputusan

Pasal 16

(1) Rapat LMK dihadiri sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) anggota LMK.

(2) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

(3) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.

(4) Apabila terjadi hasil pemungutan suara yang sama dua kali berturut-turut maka diberikan hak suara istimewa kepada Ketua untuk memutuskan.

BAB VISEKRETARIAT DAN PEMBIAYAAN LMK

Bagian KesatuSekretariat

Pasal 17

Untuk membantu pelaksanaan kegiatan LMK dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di kantor Kelurahan dengan tempat/gedung terpisah dari Kantor Lurah dan di pimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian KeduaPembiayaan

Pasal 18

(1). Anggaran untuk kegiatan LMK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah.

(2) Kegiatan LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Operasional anggota LMK; b. Kesekretariatan; c. Kegiatan sesuai tugas LMK.

(3). Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaturan pembiayaan (anggaran LMK) diatur dengan Peraturan Gubernur.

11

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Operasional kelembagaan LMK dimulai pada saat diresmikannya keanggotaan LMK dan/atau berakhirnya masa bakti anggota Dewan Kelurahan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaTahun 2000 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG


I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa untuk membantu Lurah dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dibentuk Lembaga Musyawarah

Kelurahan yang anggota-anggotanya dipilih secara demokratis. Lembaga

Musyawarah Kelurahan merupakan lembaga kemasyarakatan tertinggi di Kelurahan

untuk memusyawarahkan berbagai persoalan yang ada, tumbuh dan berkembang

dalam komunitas masyarakat Kelurahan.

Lembaga Musyawarah Kelurahan diharapkan menjadi forum dan media bagi

masyarakat untuk memusyawarahkan penyampaian aspirasi, pengerakan partisipasi

dan solidaritas masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian masalah sosial

kemasyarakatan, perumusan usulan kebutuhan masyarakat yang perlu dibantu

pemerintah, serta membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan

perundang-undangan dan program lainnya. Dalam memusyawarahkan berbagai hal

tersebut, LMK dapat mengundang tokoh masyarakat dan pihak lain sesuai dengan

materi yang dibahas.

Pembentukan Lembaga Musyawarah Kelurahan ini diharapkan menjadi motor

penggerak bagi masyarakat dalam membantu Kelurahan untuk meningkatkan

persatuan dan kesatuan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan dalam lingkup

komunitas masyarakat Kelurahan menuju masyarakat yang sejahtera.

13

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas ayat (2) berjumlRWKelurahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat adalah tokoh

agama, tokoh cendekiawan, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan atau

tokoh dalam bidang lain yang mempunyai integritas, wawasan dan pengaruh

dalam masyarakat pada wilayah kecamatan tersebut.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Melampirkan copy Ijazah SLTA atau sederajat yang telah di legalisir.

Huruf e

Melampirkan surat keterangan kelakuan baik dari kantor kepolisian

setempat. (atau p

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Bakal calon melampirkan pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas

yang ditandatangani di atas materai.

14

Huruf h

Yang dimaksud dengan identitas penduduk antara lain Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Surat keterangan dari

RT/RW setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Lembaga kemasyarakatan adalah termasuk

pengurus Koperasi Kelurahan

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas hu :

Huruf d

Usulan nama-nama dibuat dalam 1 (satu) daftar yang merupakan

rekapitulasi nama-nama anggota LMK terpilih dari tiap RW

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pengurus RW adalah Wakil Ketua RW dan/atau

Sekretaris RW, sedangkan Pengurus RT adalah Sekretaris RT dan/atau

Bendahara RT.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

15

Huruf b

Pengumuman persyaratan berisikan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 serta mencantumkan waktu dan tempat

pendaftaran.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Surat mandat harus ditandatangani oleh Ketua RT dan dibubuhi

stempel RT

Huruf e

Berita Acara ditandatangani oleh Ketua RT dan dibubuhi stempel RT

Huruf f

- Pelaksanaan pemilihan calon anggota LMK diawali dengan

mengundang para Ketua RT beserta 6 (enam) orang perwakilan

tokoh masyarakat dari tiap RT dan para Calon anggota LMK.

- Pemilihan dilakukan secara demokratis yang diselenggarakan pada

tiap RW

Huruf g

Lembaran Berita Acara memuat antara lain :

1) Nomor Urut ;

2) N a m a ;

3) Tempat dan Tanggal Lahir ;

4) A l a m a t ;

5) Jumlah Perolehan Suara, dan

6) Keterangan

Dalam lembaran berita acara disiapkan Nama Ketua, Sekretaris,

dan Anggota PPBC Tingkat Rukun Warga yang akan

menandatangani.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengumumkan secara tertulis adalah menempatkan

pengumuman pada lokasi strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat,

seperti Kantor Sekretariat RW dan lain-lain.

16

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pendaftaran tahap kedua adalah dengan

mengumumkan kembali secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan 6 (enam) orang perwakilan tokoh Masyarakat RT

adalah tokoh masyarakat setempat yang ditentukan dalam Rapat Pengurus

RT dan ditetapkan dalam Berita Acara RT.

Ayat (7)

Surat pemberian mandat ditandatangani oleh Ketua RT dan dibubuhkan

stempel

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Lembaran Berita Acara sudah disiapkan sesuai Pasal 5 ayat (6) huruf g dan

disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemilihan.

Pasal 7

Ayat (1)

Batas waktu penyampaian selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterima

dari tiap PPBC Tingkat RW.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Penetapan anggota LMK dengan Keputusan Walikota/Bupati

17

Ayat (2)

Bunyi sumpah/janji sebagai berikut :

1). Untuk Agama Islam : “Demi Allah saya bersumpah” ; untuk Agama

Kristen Protestan/Katolik : “Demi Tuhan saya Berjanji” ; untuk Agama

Hindu “Om Ata Parawisesa” ; untuk Agama Budha “Demi Shangyang Adi

Budha” ;

2) Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota

Lembaga Musyawarah Kelurahan dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya ;

3) Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD

1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4) Untuk Agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri dengan kalimat “Semoga

Tuhan Menolong Saya”.

Pasal 9

Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jel

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan menampung dan menyalurkan aspirasi adalah

a. menerima aspirasi masyarakat baik lisan maupun tertulis, selanjutnya

dilakukan cek ulang yang hasilnya disalurkan kepada Lurah secara

kumulatif sesuai Tata Tertib.

b. ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberikan masukan adalah penyampaian

masukan kepada Lurah dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis

sesuai Tata Tertib

Huruf c

Yang dimaksud potensi yaitu dapat berupa materi dan inmateri

18

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud ikut serta dalam menyelesaikan masalah kelurahan yaitu

mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak/antar pihak, antara

lain dengan cara mediasi.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Materi Tata Tertib antara lain mengatur :

1) Ketentuan Waktu (Jam) Kerja ;

2) Mekanisme dalam menampung Aspirasi Masyarakat ;

3) Mekanisme dalam menyalurkan Aspirasi Masyarakat ;

4) Mekanisme dalam menyampaikan masukan kepada Lurah;

5) Jadwal Rapat ; dan

6) Lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rapat Eksternal, antara lain :

1.Rapat penyampaian aspirasi masyarakat

2.Rapat penyusunan rencana kerja tahunan

3.Rapat pertanggungjawaban hasil rencana kerja tahunan

4.Rapat akhir masa bakti anggota LMK

5.Rapat-rapat lainnya

Pasal 13

Ayat (1)

Rapat pertama dilaksanakan dalam rangka konsolidasi sekaligus persiapan

penyusunan tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua

19

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Susunan pengurus LMK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua dilakukan melalui proses pemilihan

secara demokratis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (4).

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

- Ruangan sekretariat LMK diatur oleh Lurah dengan mempertimbangkan kondisi

kantor.

- Sekretaris dijabat oleh Pegawai Neger Sipil yang bertugas di Kelurahan

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber-sumber lain yang sah bersifat tidak mengikat

dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain :

1).Swadaya masyarakat

20

2) Bantuan Pemerintah

3) Hasil usaha LMK

Ayat (2)

Huruf a

Biaya operasional anggota LMK dibiayai sesuai kemampuan APBD

Huruf b

Biaya kesekretariatan dibiayai sesuai kemampuan APBD

Huruf c

Biaya kegiatan sesuai tugas LMK dapat dibiayai dari sumber-sumber

keuangan lainnya

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2

pedoman teknis lembaga musyawarah kelurahan lampiran : peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang

Documents