KISI-KISI TEKNIS CUKAI UTS SEMSTER III 2015

Assalamu’alaikum Wr.Wb….

Sebelum anda menggunakan kisi-kisi ini, harap ANDA MEMBACA ketentuan DI BAWAH INI.

1. Kisi-kisi bukan jaminan Anda bisa mengerjakan soal-soal UTS

2. Kisi-kisi hanyalah referensi, jadi Anda jangan teralalu bergantung dengan kisi-kisi ini dan kuasai

materi dengan sebaik-baiknya.

3. Kisi-kisi tidak selalu benar, jika ada materi yang salah bisa dibahas di grup angkatan.

4. Sebelum ujian mintalah restu orang tua Anda

5. Berikan yang terbaik dari usaha Anda dan jangan berbuat curang ketika ujian agar yang Anda

dapatkan berkah.

6. Setelah belajar kami sarankan berdoa, untuk yang muslim ada sebuah doa:

“Allahumma inni astawidi’uka ma qara’tu wa ma hafizhtu, faruddahu ilayya ‘inda haajati ilayh

(Ya Allah aku titipkan padaMu apa yang telah aku baca dan hafal, maka kembalikanlah ia padaku

ketika aku membutuhkannya)”

*syarat dan ketentuan berlaku agar doa tersebut terkabul

Untuk yang bergama lain, berdoalah dengan sungguh-sungguh juga.

Semoga berhasil, Allah yuftah alaikum……

SOAL DALAM BENTUK 30 PILIHAN GANDA DAN 4 ESSAY

1. Apa persamaan cukai dengan pajak lain?

Karakteristik cukai dapat beririsan dengan karakteristik pungutan PPnBM, antara lain:

Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;

Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu

ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik cukai dapat beririsan dengan karakteristik

pungutan PPnBM. Dengan kata lain, instrumen cukai dapat menggantikan fungsi PPnBM yang

selama ini dipungut pemerintah terhadap barang-barang yang termasuk kategori mewah.

Wacana yang berkembang saat ini adalah pengalihan beban pajak dari PPnBM menjadi

pungutan cukai, khususnya terhadap minuman beralkohol.

2. Karakteristik cukai menurut Undang-undang cukai adalah :

Konsumsinya perlu dikendalikan

Peredarannya perlu diawasi

Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup

Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

3. Peranan Cukai

BUDGETAIR

Cukai merupakan salah satu jenis pungutan pajak sbg sumber penerimaan negara.

REGULEREND

Cukai sebagai instrumen kontrol pemerintah terhadap pola perilaku konsums si BKC

4. Cara-cara strategi dari instansi terkait dalam menerapkan cukai.

Salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi BKC

hasil tembakau dapat kita lihat melalui Roadmap Kebijakan industri hasil tembakau (IHT).

Roadmap kebijakan IHT ini dirumuskan dan disepakati secara bersama oleh para stakeholder

yang terkait dengan industri hasil tembakau, antara lain: Kementerian Perindustrian,

Kementerian Perdagangan, DJBC dan instansi pengambil kebijakan lainnya.

5. Hal – hal pokok yang direkomendasikan dalam FCTC (framework convention on Tobacco

Control) sebagai upaya pengendalian konsumsi rokok dunia , adalah sebagai berikut :

a. Penerapan pajak yang tinggi dengan tujuan kesehatan

b. Pelarangan penjualan produk tembakau kepada anak dibawah umur

c. Pelarangan penjualan rokok dalam batangan/dalam jumlah kecil

6. Tiga karakteristik dasar cukai yang dikemukakan oleh Cnossen !

a. Selectivity in coverage, artinya bahwa cakupan obyek cukai bersifat terbatas. Tidak seluruh

barang dapat dikenakan pungutan cukai.

b. Discriminative in intens, artinya bahwa pungutan cukai dikenakan secara diskriminatif sesuai

dengan maksud-maksud tertentu yang diinginkan pemerintah;

c. Quantitative Measurement, artinya bahwa pengenaan cukai didesain dengan standar

ukuran-ukuran fisik yang jelas agar dapat ditentukan tax liability yang harus dipenuhi oleh

subyek dan juga untuk meyakinkan agar subyek cukai compliance dengan aturan-aturan

yang dibuat.

7. Apa perbedaan pokok PPN dan Cukai?

PPN (10%), tapi kalau cukai besarnya tergantung daya rusaknya.

8. NPPBKC siapa yang menerbitkan?

(Menurut UU Menteri, PMK Dirjen, Dirjen mendelegasikan ke Kepala Kantor). Jadi intiya adalah

Kepala Kantor.

9. Luas lokasi HT, MMEA, EA?

Memiliki luas lokasi , bangunan atau tempat usaha dalam batas tertentu (HT200 M2; EA

5.000 M2 ; MMEA 300 M2)

10. Pengecualian orang yang tidak harus memiliki NPPBKC?

Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang

tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan

pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila :

Dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal

dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil

tembakau;

Pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan

cap, merek dagang, etiket, atau sejenis dengan itu.

a. Orang yang membuat minuman mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil peragian

atau penyulingan, apabila :

Dibuat oleh rakyat Indonesia;

Pembuatannya dilakukan secara sederhana;

Produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter setiap hari;

Tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran.

a. Orang yang mengimpor BKC yang mendapat fasilitas pembebasan cukai :

Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di

Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada Badan atau Organisasi

Internasional di Indonesia;

Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman

dari Luar Negeri, dalam jumlah tertentu; Untuk tujuan sosial.

b. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang jumlah penjualannya dalam sehari

maksimal 30 (tiga puluh) liter

c. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA dengan kadar paling tinggi 5% (lima persen).

11. Masa berlaku NPPBKC?

PENGUSAHA PABRIK dan IMPORTIR SELAMA MASIH MELAKUKAN USAHA

• PENGUSAHA TPE, PENGUSAHA PENYALUR, PENGUSAHA TP. PENYIMPANAN dan

SELAMA 5 TAHUN

12. Hitung-hitungan

13. Bisakah WNA mendapatkan izin NPPBKC di Indonesia

WNA tidak dapat mendapatkan ijin NPPBKC karena pemegang ijin secara sah mewakili badan

hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.

14. Pendaftaran merek baru HJE tidak boleh lebih rendah dari merek lama.

15. Pembekuan dan pencabutan NPPBKC

Ijin NPPBKC bagi Pengusaha BKC dapat dibekukan, dalam hal :

1. adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang ijin NPPBKC melakukan pelanggaran

pidana di bidang cukai, antara lain :

- Laporan Kejadian

- Berita Acara Wawancara

- Laporan Hasil Penyelidikan

- Keterangan saksi ahli

- Barang bukti

2. adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perijinan tidak lagi dipenuhi, yaitu :

- Pemegang ijin NPPBKC tidak lagi mewakili kepentingan Badan Hukum

atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia

- Persyaratan fisik lokasi bangunan atau tempat usaha tidak lagi dipenuhi

- Persyaratan administrasi pemberian ijin NPPBKC tidak lagi dipenuhi

- Adanya kesamaan nama perusahaan dengan nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE

lainnya yang telah mendapatkan NPPBKC

c. pemegang ijin berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya. Kondisi ini

terjadi ketika perusahaan pemegang NPPBKC digugat ailit namun belum mendapatkan

keputusan Hakim yang bersifat tetap. Belum ada keputusan yang bersifat final, maka status

NPPBKC yang bersangkutan hanya dibekukan saja.

16. Nomor NPPBKC

- 4 (empat) digit pertama merupakan kode Kantor penerbit NPPBKC.

- 1 (satu) digit kedua merupakan kode jenis usaha, dengan rincian bahwa kode angka “1”

untuk pabrik , angka “2” untuk importir, angka “3” untuk Tempat Penyimpanan, angka

“4” untuk Tempat Penjualan Eceran, dan angka “5” untuk Penyalur.

- 1 (satu) digit ketiga merupakan kode jenis Barang Kena Cukai, denganrincian bahwa

kode angka “1” untuk jenis BKC etil alkohol, angka “2” untuk jenis BKC MMEA, dan

angka “4” untuk jenis BKC hasil tembakau.

- 4 (empat) digit keempat merupakan nomor urut NPPBKC sesuai dengan nomor urut

pemberian di masing-masing Kantor Bea dan Cukai.

- Contoh: Pabrik MMEA PT. “A” diberikan NPPBKC dengan nomor 0706.1.2. 1001, artinya

bahwa :

o Angka 0706 adalah kode Kantor Penerbit NPPBKC untuk KPPBC Tipe Madya Cukai

Malang

o Angka 1 adalah kode untuk pabrik Barang Kena Cukai

o Angka 2 adalah kode untuk MMEA

o Angka 1001 adalah nomor urut yang diberikan untuk pabrik MMEA PT “A” (urutan

ke-1 atas NPPBKC yang diterbitkan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang)

17. Tarif Advalorum, tarif Spesifik dan tarif gabungan.

18. Besaran apa yang mempengaruhi penerimaan cukai?

HJE, Tarif, Golongan

19. Fungsi HTP:

Harga untuk memonitor HJE berdasarkan PMK

20. Penyesuaian golongan terjadi saat apa?

Apabila jumlah produksi suatu pabrikan hasil tembakau telah melampaui batasan jumlah produksi

untuk golongan di atasnya, maka pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan penyesuaian

kenaikan golongan.

21. Bagaimana jika harga transaksi pasar melebihi 5% dari HJE?

Wajib mengajukan permohonan penyesuaian kenaikan HJE sebagai dasar perhitungan PPN Hasil

Tembakau.

22. Ada merk kadaluarsa ingin dihidupkan lagi,gimana caranya?

Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau atas suatu merek hasil tembakau yang pernah

ditetapkan namun sudah tidak berlaku atau tidak dipergunakan lagi, harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pemesanan pita cukai

terakhir;

tarif cukai hasil tembakau atas merek tersebut tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil

tembakau yang terakhir ditetapkan;dan

harga jual eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan harga jual eceran yang

terakhir ditetapkan atau diberitahukan.

23. Siapa yang menentukan Tarif Cukai atas pengajuan merek baru?

Penetapannya oleh Kepala Kantor BC.

1. Skema Perizinan NPPBKC

Proses pengajuan ijin NPPBKC secara umum dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahapan pertama adalah tahap

permohonan pemeriksaan lokasi, yaitu permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan lokasi atas bangunan

atau tempat usaha yang akan dijadikan lokasi kegiatan di bidang cukai. Tahapan ini bertujuan untuk menyaring

permohonan NPPBKC yang betul-betul layak untuk diproses lebih lanjut.

Tahapan kedua dalam proses perijinan NPPBKC adalah pengajuan permohonan ijin NPPBKC dengan

menggunakan format dokumen PMCK-6. Pengajuan PMCK-6 harus dilampiri dengan dokumen perijinan dari

instansi terkait. Ijin NPPBKC yang dikeluarkan oleh NPPBKC merupakan ijin terakhir yang harus dipenuhi oleh

pengusaha yang akan melakukan kegiatan cukai.

2. Bagaimana mekanisme penetapan tarif HT akibat kebijakan kenaikan tariff CK/HJE?

3. Bagaimana pengajuan merek baru?

4. Bagaimana peran cukai terhadap pembangunan?

Pungutan Cukai merupakan salah satu penerimaan pajak yang memilikikarakteristik berbeda

dengan penerimaan pajak lainnya. Perbedaan karakteristik yang paling utama adalah adanya

sifat diskriminatif atau pemilihan yang selektif terhadap obyek yang dikenakan pungutan cukai.

Secara umum, ada dua kontribusi utama pungutan cukai terhadap pembangunan. Kontribusi

pertama berkaitan dengan fungsi cukai sebagai alat budgetair pemerintah. Kontribusi yang

kedua berkaitan dengan fungsi cukai sebagai alat regulerend.

Jawaban Soal No.1

a. Berdasarkan ketentuan PMK 205/PMK.011/2014 dilakukan penyederhanaan struktur tarif

cukai, Batasan HJE layer ke-1 dan ke-2 golongan I digabung sehingga batasan HJE per batang

menjadi : paling rendah Rp. 800.

Oleh karenanya, penetapan kembali tarif cukai HT oleh Kepala Kantor menjadi Rp. 415 per

batang dengan HJE Rp. 9.600 (Rp. 800 x 12 = Rp. 9.600).

b. Tidak ada kebijakan cukai penurunan tarif karena penyesuaian harga. Maka tarif cukai

berada pada SPM Golongan II Layer 1, yaitu dengan tarif Rp 270/batang dan HJE nya Rp

10.400 (520*20)

c. Berdasarkan ketentuan PMK 205/PMK.011/2014 dilakukan penyederhanaan struktur tarif

cukai, Batasan HJE layer ke-2 dan ke-3 golongan II digabung sehingga batasan HJE per

batang menjadi : paling rendah Rp. 385. Oleh karenanya, penetapan kembali tarif cukai HT

oleh Kepala Kantor menjadi Rp. 125 per batang dengan HJE Rp. 3.850 (Rp. 385 x 10 = Rp.

3.850).

Jawaban Soal No.2

Perhitungan penetapan tarif cukainya adalah sebagai berikut:

Untuk menentukan hal ini, kita harus meneliti terlebih dahulu HJE yang diajukan maupun HJE

atas merek-merek lama yang masih berlaku.

• HJE merek baru E Rp 9.600/12 maka HJE per batang : Rp. 800

• HJE merek baru C Rp 9.725/12 maka HJE per batang : Rp. 810,42

• HJE merek lama A Rp 12.850/16 maka HJE per batang: Rp. 803.125

• HJE merek lama B Rp 16.025/20 maka HJE per batang: Rp. 801.25

• HJE merek lama C Rp 12.850/16 maka HJE per batang: Rp 803.125

• HJE merek lama D Rp 40.250/50 maka HJE perbatang: Rp 805

Terhadap merek E baru :

Berdasarkan perhitungan ini, HJE terendah, Rp. 801.25 per batang (Merek B)

• HJE Merek E baru < Rp. 801.25, pengajuan merek E tidak dapat disetujui

Terhadap merek C baru :

• merek C isi 12, dapat mengikuti patokan HJE terendah karena PR GG telah memiliki merek C

lama yang memiliki kesamaan dengan merek baru yang diajukan (merek C isi 12).

• HJE merek C isi 12 (Rp.810,42) lebih tinggi dari HJE merek C isi 16 (Rp.802,125) maka

permohonan penetapan tarif cukai atas merek C baru bisa diterima oleh Kepala kantor Bea dan

Cukai

Jawaban Soal No.3

Pabrik “A”, jumlah produksi berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) telah melampaui

Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang bersangkutan pada tanggal 25 April 2015, maka kepala Kantor:

a. menetapkan Keputusan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau pada tanggal

25 April 2015 dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2015; dan

b. menetapkan Keputusan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau pada tanggal 25 April 2015

dan keputusan ini mulai diberlakukan mulai tanggal 25 Oktober 2015.

Pabrik “B”, jumlah produksi berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) melampaui Batasan

Jumlah Produksi Pabrik yang bersangkutan pada tanggal 25 September 2015, maka kepala Kantor:

a. menetapkan Keputusan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau pada tanggal

25 September 2015 dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2015; dan

b. menetapkan Keputusan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau pada tanggal 25 September

2015 dan keputusan ini mulai diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2015.

Jawaban Soal No.4

a. Perhitungan penetapan tarif cukai :

HTP sebesar Rp10.150/12 maka HTP per batang Rp. 845.83.

HJE penetapannya Rp 9.675/12 maka HJE per batang Rp. 806.25. Selisih harga : (Rp 845.83 –

806.25)/Rp 806.25 = 4.9%

Dalam kondisi perbedaan harga ini dan mengingat struktur tarif cukai SKM Golongan I hanya

terdiri atas satu layer saja (paling rendah Rp. 800) maka yang perlu dicek adalah apakah selisih

harga tersebut telah melampaui 5% atau tidak.

Oleh karena HTP belum melampaui 5% dari HJE tertinggi di kelasnya, maka belum dilakukan

tindakan apa-apa.

b. HTP<HJE, maka Bea Cukai pun tidak melakukan apa-apa.