Hambatan perdaganganDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebasBelum Diperiksa

Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintahyang membatasi perdagangan bebas.

Bentuk-bentuk hambatan perdangangan antara lain:

Tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor. Kuota . Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor

untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga.

Subsidi . Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsenlokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain.

Muatan lokal . Peraturan administrasi. Peraturan antidumping.

Hambatan perdangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitasnegara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkanproteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea.

Argumen untuk hambatan perdangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh:produk-produk yang telah diubah secara genetika.

Di Indonesia, hambatan perdagangan banyak digunakan untuk membatasi impor pertanian dari luar negeri untuk melindungi petani dari anjloknya harga lokal.

makalah pasar bebas

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha

Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga

kami dapat menyusun makalah ini tepat pada waktunya. Makalah

ini membahas tentang “Pasar Bebas”.

Dalam penyusunan makalah ini, kami banyak mendapat

tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari

berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu,

kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini,

semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan

Yang Maha Esa.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari

kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya.

Kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk

penyempurnaan makalah selanjutnya.

Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat

kepada kita sekalian.

Pamulang, 21 Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................... 1

Daftar Isi ........................................ 2

BAB I PENDAHULUAN ................................ 3

1.1.       Latar Belakang ................................ 3

BAB II PEMBAHASAN ................................. 5

2.1.       Pengertian Pasar Bebas......................... 5

2.2.       Faktor Keberhasilan ........................... 5

2.3.       Pengendalian terhadap Impor Barang Luar Negeri 8

2.4.       Upaya Pemerintah .............................. 8

BAB III PENUTUP ................................. 10

3.1.       Kesimpulan .................................... 10

Daftar Pustaka .................................... 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.       Latar Belakang

Perekonomian Indonesia pada saat ini dihadapkan dengan

sistem perdagangan bebas. Padahal Indonesia belum siap

menghadapi perdagangan bebas, sebab nilai-nilai dasar seperti

kejujuran, disiplin, visioner, kerjasama, tanggung jawab,

peduli dan adil, belum menjadi landasan para pelaku industri

atau ekonomi. Jadi rakyat, para pelaku industri dan ekonomi di

Indonesia tidak siap untuk menerima perdagangan bebas.

Berdasarkan data menurut Periode 2009 bahwa di Indonesia

hanya terdapat 7% generasi muda yang memiliki mental menjadi

pengusaha. Selebihnya lebih suka menjadi budak, hal ini

disebabkan kurikulum pendidikan yang telah menjiwai masyarakat

sejak duduk di bangku sekolah sampai kuliah. Pada akhirnya

pengenalan dunia usaha dan kebijakan dari iklim usaha tidak

tertanam sejak dini.

Pemerintah hanya mampu menggerakkan roda ekonomi sekitar

15% saja, selebihnya para pengusaha hitam pelaku economic

animal yang menguasai perindustrian dan ekonomi negeri ini.

Estafet kewirausahaan tidak ada, maka perdagangan bebas akan

dengan cepat menaklukan Indonesia di bawah penjajahan Cina

nantinya, sebagaimana VOC pada dahulu kala mengembara ke

negeri untuk berdagang berubah menjadi penjajah.

Perdagangan bebas berpengaruh pada produk lokal yang

harus menghadapi serbuan produk negara lain yang mungkin lebih

berkualitas dan murah. Ketika produk lokal suatu negara tidak

bernilai tambah, konsekuensinya akan tergilas oleh produk

asing. Kondisi semacam inilah yang dicemaskan Kamar Dagang dan

Industri (Kadin) Indonesia. Oleh sebab itu, pada pertengahan

September 2009 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)

Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Distribusi 2008.

Lembaga ini mencoba mengusung kembali isu nasionalisme yang

dikaitkan dalam era perdagangan bebas. Bagi Kadin, hal itu

sangat penting agar Indonesia bisa menghadapi tantangan aktual

pada saat ini dan di masa depan. Sejatinya, slogan "cinta

produk dalam negeri" sudah sejak lama dikampanyekan. Namun,

slogan itu hingga kini masih sebatas "kata manis di bibir"

saja. Isu ini pun dianggap penting karena untuk wilayah ASEAN

saja, produk Indonesia dianggap belum mampu bersaing. Sebab,

bagi negara yang sudah siap pun, kebijakan tersebut merupakan

prasyarat utama keberhasilan mereka dalam perdagangan bebas.

Mereka terlebih dahulu memproteksi produk dalam negeri, baru

kemudian bermain di pasar dunia. Akhirnya banyaknya hambatan

dan beban dalam aliran barang dan jasa dalam negeri, hal ini

menuntut dilakukannya reformasi birokrasi dan penyediaan

infrastruktur pelabuhan, jalan tol, guna memperlancar arus

barang.

Di samping itu, masih sulitnya pemerintah Indonesia untuk

mempercayai pribumi dalam hal memberikan kemudahan pinjaman

modal usaha walau hanya setingkat UKM saja, padahal terhadap

pengusaha cina, segenap kemudahan diberikan kepada mereka,

walau telah berulang kali tertipu, sebagaimana kasus Bank

Century belakangan ini, terjadi karena begitu percaya dan

cintanya pemerintah negeri ini kepada pengusaha yang berdarah

cina. Secara gambaran besarnya perdagangan bebas dengan China

adalah pengulangan kembali sejarah penjajahan VOC terhadap

negeri ini. Maka tunggu akibat dari semua ini, kematian yang

semakin cepat, rakyat akan semakin melarat.

Para pelaku perdagangan bebas tidak akan dapat mengerti

atau bahkan tidak mengerti bahwasanya satu negeri atau

kelompok masyarakat dapat seketika bertumbuh menjadi kaya

dengan merugikan negeri atau kelompok lain, satu kelas dapat

merugikan kelas yang lainnya. Karena dalam perdagangan bebas

tidak berlaku lagi kebijakan proteksionis yang bersifat

konservatif, sedangkan sistem perdagangan bebas adalah

destruktif. Sehingga akan mampu membongkar bangunan kebijakan

pro rakyat dan negara, pro buruh, sehingga dengan keadaan itu

tergiringlah antagonisme kaum miskin.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.       Pengertian Pasar Bebas

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang

mengacu penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor

atau hambatan perdagangan lainnya.

Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak

adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah)

dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-

perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Perdagangan Internasional sering dibatasi oleh berbagai

pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang

ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor.

Secara teori, semuha hambatan-hambatan inilah yang ditolak

oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-

perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan

bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada

terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering

dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan

besar.

2.2.       Faktor Keberhasilan

a.    Kualitas Sumber Daya Alam

Kualitas pengelolaan usaha oleh sumber daya manusia yang

berkiprah dalam dunia usaha kecil menurut hasil survei yang

dikemukakan oleh Tim Lembaga Penelitian IPB dalam Lokakarya

Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Lokal dalam Rangka Otonomi

Daerah, di Jakarta pasca bulan Februari 2001 dinyatakan dalam

kategori baik.Yang perlu mendapat perhatian adalah tentang

adanya perilaku bisnis yang kurang mendukung. Tentunya solusi

untuk itu adalah perlunya lembaga pelatihan yang dapat merubah

dan mengarahkan perilaku agar sesuai dengan tuntutan bisnis.

Bagaimana pemerintah daerah dapat menyikapi fenomena ini

tentu termasuk  juga mempengaruhi kesiapannya dalam

menjalankan peningkatan ekonomi wilayah. Sebagai bahan

pembanding boleh kita melihat bagaimana kemajuan industri

padat karya yang dilakukan oleh negara China, dimana menurut

realita bahwa produk-produk (tekstil, elektronik dan sepeda

motor) yang membanjiri pasar Indonesia saat ini adalah

merupakan hasil industri padat karya. Sumber daya alam

Indonesia pada umumnya masih berupa sumber daya alam murni

yang masih harus memerlukan olahan lebih lanjut

untuk mendapatkan dan menambah nilai ekonomis. Sumber daya

alam mumi selama ini lebih banyak digunakan sebagai input

produksi bagi industri-industri besar termasuk logam dan

kimia, yang selama ini Indonesia mengekspornya dalam bentuk

murni sedangkan pengolahan selanjutnya dilakukan di negara

lain.

Sebagai contoh, Sumber Daya Alam Migas, Kimia dan hasil

tambang lainnya seperti yang dilakukan oleh Freeport,

Pertamina dan sebagian usaha perikanan. Akibatnya kita kurang

dan bahkan tidak mendapatkan nilai tambah dan nilai ganda

(multyflier effect) atas olahan tersebut. Sedangkan

Sumber Daya yang selama ini dikelola oleh industri kecil dan

menengah lebih banyak Sumber Daya yang bersifat hasil ikutan

dari industri besar (Sihaan (2009).

Hal lain yang berhubungan dengan sumber daya alam ini

yaitu terjadinya keragaman pemilikan Sumber Daya Alam di

masing-masing wilayah (daerah), sehingga diperlukan kejelian

dalam menetapkan usaha strategis atau produk unggulan di

masing-masing wilayah, agar tercipta kondisi kompetisi yang

saling menguntungkan, karena masing-masing wilayah memproduksi

barang yang ekonomis. Dengan kata lain masing-masing wilayah

harus menyadari apakah lebih baik memproduksi atau membeli

tentunya dengan dasar pertimbangan yang disebut di atas.

b.   Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) mengandung makna

yang tidak terpisahkan, karena teknologi merupakan hasil

penerapan ilmu pengetahuan. Harus kita terima bahwa faktor

Iptek masih memerlukan perjuangan yang sangat panjang.

Kelemahan yang ada selama ini, adalah pembangunan Iptek

dilakukan hanya untuk mengejar prestige di mata Internasional.

Terjadinya pengerahan dana yang sangat besar untuk pemilikan

peralatan, modal tidak rnendukung input produksi industri

kecil. Sehingga produk-produk yang kita miliki yang tadinya

memiliki keunggulan komparative tidak tereksploitir seperti

argo industri pertanian dan perkebunan, perikanan

dan peternakan, juga industri kerajinan.

Persoalan lain juga sama seperti pemilikan Sumber Daya

Alam yang dikemukakan di atas, yaitu penyebaran atau

distribusi Iptek di wilayah-wilayah juga bervariasi menurut

kuantitas dan frekuensi aktivitas pembangunan yang telah

berjalan dimasing-masing wilayah.

c.    Prasarana

Penyiapan prasarana merupakan partisipasi pemerintah dalam

upaya mendorong lancarnya aktivitas ekonomi terutama

menyangkut pembukaan jalan-jalan ke sentra-sentra produksi

pasar. Kemudahan akses yang ditunjang oleh ketersediaan jalan

dan alat transportasi akan memperlancar penyaluran dan

distribusi bahan dan hasil-basil olahan. Untuk kedua fasilitas

ini kerjasama antar pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan.

Penyediaan jalan lebih diharapkan kepada pemerintah

sedangkan transportasi biasanya ditangani oleh swasta.

Pembukaan jalan penghubung antar sentra produksi dan pasar

hendaknya dapat memperhatikan manfaat ganda terhadap munculnya

aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang lintas jalan

tersebut, yang berarti memberikan kesempatan bagi masyarakat

untuk berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi sesuai dengan

batas kemampuan masing-masing. Hasil survei menunjukkan bahwa

pada umumnya kondisi prasarana jalan dan alat komunikasi sudah

memadai terutama antar kota/propinsi, akan tetapi perlu

ditingkatkan mengingat pertambahan jumlah alat transportasi

yang kurang seimbang dengan kapasitas jalan yang tersedia.

2.3.       Pengendalian terhadap Impor Barang Luar Negeri

Keadaan impor di Indonesia tak selamanya dinilai bagus,

sebab menurut golongan penggunaan barang, peranan impor untuk

barang konsumsi dan bahan baku/penolong selama Oktober 2008

mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya yaitu masing-

masing dari 6,77 persen dan 75,65 persen menjadi 5,99 persen

dan 74,89 persen. Sedangkan peranan impor barang modal

meningkat dari 17,58 persen menjadi 19,12 persen (Pardede,

2009).

Pengendalian terhadap impor barang luar negeri dapat

dilakukan dengan mengajak masyarakat agar membeli barang

Indonesia karena akan mendukung laju peningkatan daya saing,

karena barang-barang impor dari luar negeri banyak yang

kualitasnya bagus dan murah dibanding produk Indonesia. Hal

itu dapat menyebabkan Indonesia kehilangan daya saing. Maka

diperlukannya iklan-iklan dan sosialisasi terhadap masyarakat

akan cinta produk asli Indonesia. Peningkatan industri lokal

diperlukan agar kualitas produk Indonesia dapat bersaing di

dalam maupun di luar.

2.4.       Upaya Pemerintah

Pertama, tentu saja Pemerintah harus peka terhadap

kondisi ini. Pemerintah jangan hanya menunggu dan baru

bertindak ketika industri kita mulai mati atau bangkrut. Sudah

saatnya Pemerintah memberlakukan safeguard (perlindungan

pasar) terhadap barang khususnya produk China, yaitu dengan

cara menaikkan tarif bea masuk khusus untuk produk China. Hal

itu bukan tindakan tabu karena Amerika Serikat (AS) dan Uni

Eropa pun melakukan tindakan tersebut. Bahkan tindakan

safeguard ini diperbolehkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia

(WTO).

Kedua, Pemerintah juga bisa melindungi produk dalam

negeri yaitu dengan melakukan pengawasan mutu. Artinya produk

dari luar yang tidak sesuai dengan standar mutu Indonesia yang

telah ditetapkan, dilarang masuk ke pasar domestik. Ini dapat

mencegah produk-produk yang tidak berkualitas masuk ke

Indonesia, seperti yang sekarang ini kerap terjadi.

Ketiga, praktek KKN dan berbagai pungutan liar yang

dilakukan Pemerintah disemua lapisan harus dibersihkan. Kalau

tidak maka hal ini akan menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang

berpengaruh terhadap daya saing produk dalam pasar

intemasional.

Ke empat, yang tidak kalah pentingnya, Pemerintah harus

memperbaiki infrastruktur yang ada dan meningkatkan kualitas

dari sumber daya manusia (SDM) agar dapat mendukung industri

dalam negeri dalam menghadapi persaingan pasar bebas. SDM yang

berkualitas dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu

pendidikan serta menjamin biaya pendidikan yang murah.

Yang terakhir, kita sebagai bangsa Indonesia, harus lebih

mencintai produk lokal ketimbang produk asing. Bagaimanapun

juga, kebebasan itu jatuh pada kita sebagai konsumen untuk

memilih, apakah produk luar yang kebarat-baratan atau dengan

harga yang sangat murah namun dengan kualitas yang tidak jelas

ataukah produk sendiri yang merupakan hasil karya anak bangsa

sendiri. Kalau kita memilih produk lokal, berarti kita ikut

membantu memajukan industri dalam negeri, yang secara tidak

langsung ikut mensejahterahkan masyarakat.

Bila kelima hal tersebut dilakukan maka niscaya di era

globalisasi dan perdagangan bebas ini, Indonesia akan mampu

bangkit dan bersaing di pasar domestik maupun di pasar global

sehingga diakui dimata dunia dan pada gilirannya dapat

memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang diharapkan

seluruh rakyat Indonesia.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas antar negara

dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara

yang ikut dalam perdagangan bebas, dengan mengandalkan

komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan

kompetitif. Hal ini dapat dicapai dengan cara menghilangkan

berbagai hambatan perdagangan baik hambatan tarif maupun

hambatan bukan tarif sehingga tercipta aliran perdagangan yang

semakin cepat dan meningkatnya volume perdagangan antar

negara.

Dampaknya jelas akan memakan korban yaitu industri-

industri yang tidak siap menghadapi persaingan global terutama

industri kecil, industri ini akan mati pelan-pelan, kemudian

meminta korban berikutnya yakni jutaan pengangguran. Fenomena

ini sudah terjadi namun kita menyaksikan Pemerintah cenderung

menutup mata, melihat keadaanyang tidak sehat ini.

Kunci keberhasilan dalam menghadapi perdagangan bebas

adalah terletak pada kesiapan dari negara itu sendiri.

Kesiapan suatu negara dapat dilihat dari kesiapan

Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan

survei dan pendapat para pengamat, bahwa infrastruktur di

tanah air belum mendukung untuk menghadapi perdagangan bebas,

ditambah lagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita masih

rendah.

Pemerintah dalam meningkatkan persaingan menghadapi

perdagangan bebas global sangat berperan penting. Mengingat

produk Indonesia yang kualitasnya minim, sehingga bisa

terjadinya pembelian besar-besaran terhadap barang impor yang

masuk. Perlunya juga peran aktif dari masyarakat agar tidak

terlalu tertarik oleh produk impor yang masuk, agar terjadinya

keseimbangan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Jhamtani, Hira. 2005. WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga. InsistPers.Yogyakarta

Fakih, Mansour. 2003. Bebas dari Neoliberalisme. Insist Pers.Yogyakarta

http://community.gunadarma.ac.id/user/blogs/view/name_esapunya14/id_8995/title_perdagangan-bebas-di-indonesia/

BAB I

PENDAHULUANA.    Latar Belakang

            Persaingan bisnis di era perdagangan bebas

menunjukkan perkembangan yang pesat sehingga seolah tidak ada

batas antarnegara. Indonesia harus berkompetisi dengan negara

lain di bidang perdagangan, baik negara maju maupun negara

berkembang. Perdagangan bebas membuka peluang bagi produsen

Indonesia untuk menjual produknya ke luar negeri dan

sebaliknya memberi pilihan produk yang lebih banyak kepada

masyarakat. Setiap negara dapat berkonsentrasi untuk

memproduksi barang tertentu dengan seefisien mungkin untuk

meningkatkan kapasitas ekonomi dunia.

            Peran pemerintah diharapkan sangat sedikit dalam

perdagangan bebas. Namun demikian, perdagangan bebas antar-

negara yang tidak terkontrol oleh peran pemerintah dan negara

dapat berakibat pada keadaan dimana pengusaha dalam negeri

terutama sektor Usaha Kecil dan Menengah semakin terpuruk

karena berkompetisi dengan pengusaha dari negara maju. Untuk

itu tetap diperlukan peran pemerintah dan kalangan dunia usaha

untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, agar semua pelaku

usaha dapat tetap bertahan dan bersaing satu sama lain secara

sehat. Sistim perdagangan bebas meminta setiap negara membuka

akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap satu sama

lain.

            Untuk dapat bersaing pada tingkat perdagangan

dunia, maka dunia usaha dalam negeri harus tumbuh kuat. Untuk

cepat tumbuh kuat tentu salah satunya diperlukan kebijakan

pemerintah yang menguntungkan pengusaha dalam negeri. Meskipun

perdagangan bebas berarti tidak ada batas negara, kebijakan

yang menguntungkan masih dapat diciptakan dengan syarat tidak

melawan hukum perdagangan bebas dunia.

            Kebijakan yang menguntungkan pengusaha dalam

negeri dilakukan oleh negara maju sebagaimana sikap negara

industri maju yang secara tidak langsung melakukan proteksi

terhadap industri dalam negerinya melalui berbagai isu seperti

isu lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan lain-lain.

Menghadapi perdagangan bebas dunia, maka kalangan dunia usaha

juga perlu untuk mengambil sikap dalam menjaga keseimbangan

dunia usaha dalam negeri dan luar negeri.

BAB II

PEMBAHASAN

            Perdagangan internasional adalah perdagangan yang

dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar saling

percaya dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional

tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja, namun juga negara

berkembang.

            Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan

internasional adalah memperoleh barang yang tidak dapat

diproduksi di negeri sendiri.  Banyak faktor-faktor yang

mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara.

Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim,

tingkat penguasaan IPTEK dan lain-lain. Dengan adanya

perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi

kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

            Dari pengertian diatas seharusnya semua negara

terbuka terhadap perdagangan internasional tetapi kenyataanya

tidak. Masih ada beberapa negara negara terkandang membatasi

perdagangan internasional untuk melindungi para produsen yang

tidak sanggup bersaing dalam perdagangan internasional agar

tidak bangkrut yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran di

negara tersebut meningkat dan juga terhambatnya perdagangan

internasional disebabkan oleh faktor lainnya yaitu :

a.    Perbedaan Mata Uang Antarnegara

            Pada umumnya mata uang setiap negara berbeda-beda.

Perbedaan inilah yang dapat menghambat perdagangan

antarnegara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor, biasanya

meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan

menggunakan mata uang negara pengekspor. Pembayarannya

tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. Padahal

nilai uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata uang

negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara

pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara

pengimpor. Dengan demikian, agar kedua negara diuntungkan dan

lebih mudah proses perdagangannya perlu adanya penetapan mata

uang sebagai standar internasional.

b.    Pembayaran Antarnegara Sulit dan Risikonya Besar

            Pada saat melakukan kegiatan perdagangan

internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam

hal pembayaran. Apabila membayarnya dilakukan secara langsung

akan mengalami kesulitan. Selain itu, juga mempunyai risiko

yang besar. Oleh karena itu negara pengekspor tidak mau

menerima pembayaran dengan tunai, akan tetapi melalui kliring

internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan L/C.

c.    Adanya Kebijaksanaan Impor dari Suatu Negara

            Setiap negara tentunya akan selalu melindungi

barang-barang hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin

barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang dari

luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memberlakukan

kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Salah

satunya dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor

tinggi maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal

daripada barang-barang dalam negeri sehingga mengakibatkan

masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor.

Hal itu akan menjadi penghambat bagi negara lain untuk

melakukan perdagangan.

d.    Terjadinya Perang

            Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan

antarnegara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara

tersebut juga akan mengalami kelesuan. Sehingga hal ini

dapatmenyebabkan perdagangan antarnegara akan terhambat.

e.    Adanya Organisasi-Organisasi Ekonomi Regional

            Biasanya dalam satu wilayah regional terdapat

organisasiorganisasi ekonomi. Tujuan organisasi-organisasi

tersebut untuk memajukan perekonomian negara-negara

anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun

hanya untuk kepentingan negaranegara anggota. Sebuah

organisasi ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor

dan impor yang khusus untuk negara anggotanya. Akibatnya

apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut

melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami

kesulitan.

f.     Kualitas Sumber Daya yang Rendah

            Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat

perdagangan internasional. Mengapa? Karena jika sumber daya

manusia rendah,

maka kualitas dari hasil produksi akan rendah pula. Suatu

negara yang memiliki kualitas barang rendah, akan sulit

bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain

yang kualitasnya lebih baik. Hal ini tentunya menjadi

penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan

perdagangan internasional.

g.    Peraturan administrasi.

            Seperti perizinan ekspor-impor, aturan-aturan

prosedur ekspor-impor, masalah pajak, masalah penentuan harga,

dan system pembayaran. saat ini pemerintah mewajibkan

penggunaan L/C Letter Of Credit  sebagai alat pembayaran

kegiatan ekspor untuk sejumlah industri. Ini untuk

meningkatkan devisa bagi Negara. Karena dengan kewajiban

membuka L/C di dalam negeri setiap pembayaran terhadap produk

ekspor diatur dalam peraturan tersebut.

            

            Berikut ini beberapa negara yang membuat

terhambatnya perdagangan internasional waulaupun sudah adanya

sistem perjanjian perdangan bebas yang dibuat oleh semua

negara anggota WTO ( World Things Organizations ).

1.    Negara Maju

Contohnya : Jepang

            Dimana jepang melakukan penghambatan perdagangan

internasional untuk beras dengan mengenakan terif dan bea

masuk sebesar 200 – 300 % dari harga produk yang membuat

susahnya beras dari negara lain sangat sulit di pasarkan di

jepang karena harga beras impor tersebut kalah bersaing dengan

bersa lokal akibat dari besarnya tarif dan bea masuk yang di

buat negeri sakura tersebut.

            Yang mana dari pembatasan ini membuat tingkat

impor beras di jepang akan turun atau sedikit turun dan

membuat petani dan pihak yang berkaitan dengan produksi beras

di jepang akan memiliki kehidupan yang makmur dan mengurangi

tingkat pengangguran di negeri sakura tersebut.

2.    Negara Berkembang

Contohnya : Indonesia

            Dimana baru –baru ini indonesia melakukan

penghambatan perdagangan internasional pada produk

horikultural dengan melakukan kuota impor ( jumlah maksimum )

barang horikultural yang dapat di impor sebab pemerintah

indonesia berkata bahwa indonesia lagi surplus barang

horikultural sehingga membuat terbatasnya perdagangan

internasional.

            Yang mana dari pembatasan ini membuat tingkat

impor horikultural di indonesia turun  atau sedikit turun dan

membuat petani dan pihak yang berkaitan dengan barang

horikultural tersebut akan mendapatkan penghargaan atas kerja

kerasnya yaitu dimana harga hurikultural tersebut yang naik

karena tak adanya barang horikultural impor dan membuat para

petani semakin bersemangat untuk bertani karena kerja kerasnya

terbayar yang membuat kurangnya tingkat pengangguran.

            Dan juga melakukan kuota impor itu pemerintah

berusaha untuk menjaga neraca pembayaran agar tidak mengalami

defisit sehingga cadangan devisa indonesia tetap terjaga.

            Bisa dibayangkan jika tidak ada kouta impor,hal

yang mungkin yerjadi adalah kalah bersaingnya para petani

indonesia dari petani negara lain yang memiliki keunggulan

dalam bidang permodalan dan jumlah produksi.contohnya saja

negera amerika serikat yang mana petaninya memiliki modal yang

besar dan jumlah produksi yang sangat besar karna pemanfaatan

mereka dalam menggunakan teknologi.

BAB III

KESIMPULAN

            Perdagangan internasional diperlukan oleh semua

negara termasuk Indonesia agar dapat memiliki apa yang tidak

dimiliki negara tersebut dari negara lain dengan cara

melakukan perdagangan dengan negara lain.

            Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan

pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan

internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut

disebabkan oleh hal-hal berikut.

1.    Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.

2.    Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara kenegara

lainnya melalui bermacam peraturan seperti pabean, tarif,

peraturan administrasi lainnya yang bersumber dari pembatasan

yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah.

3.    Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan

dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam

perdagangan, kualitas sumber daya dan sebagainya.

            Tetapi walaupun perdagangan internasional tersebut

perlu. Negara tidak harus melakukan perdagangan internasional

setiap saat. Ada kalanya negara tersebut tidak melakukan

perdagangan internasional, yaitu impor barang di saat produksi

dalam negeri masih cukup ataupun surplus. Agar lebih

mensejahterakan masyarakat negara tersebut, dan juga untuk

menghemat devisa negara, agar tidak terus mengalami penurunan

yang berpengaruh pada neraca pembayaran negara tersebut, yang

memmbuat neraca pembayaran negara tersebut defisit.

            Jadi seperti yang kita ketahui hambatan hambatan

yang ada dalam perdagangan internasional tidak semua berdampak

negatif, namun juga ada yang berdampak bagi pemerintah dan

pengusaha-pengusaha kecil di dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

            Wikipedia. 2013., Hambatan Perdagangan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hambatan_perdagangan. Diakses

pada tanggal 24 Desember 2013.

            Junior, Rav. 2009., Perdagangan dan Kerjasama

Internasonal.

http://e-ducation-center.blogspot.com/2009/06/perdagangan-dan-

kerjasama-internasional.html. Diakses pada tanggal 24 Desember

2013.

                Hartini, Anti. 2012., Hambatan-hambatan dalam

Perdagangan.

http://edelweisviolet.blogspot.com/2012/07/hambatan-hambatan-

dalam-perdagangan.html. Diakses pada tanggal 24 Desember 2013.

            Muhni, Abdul. 2011., Hambatan-hambatan dalam

Perdagangan Internasional.

http://amuhni.blogspot.com/2011/04/hambatan-hambatan-dalam-

perdagangan.html. Diakses pada tanggal 24 Desember 2013.

            Irvandi. 2009., Manfaat Perdagangan Internasional.

http://forddine.blogspot.com/2009/06/manfaat-perdagangan-

internasional.html. Diakses pada tanggal 24 Desember 2013.

Hambatan- hambatan dalam perdagangan Internasional

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri, demikianhalnya negara. Setiap negara membutuhkan negara lain untukmemenuhi kebutuhan rakyatnya agar dapat hidup makmur dansejahtera. Kerja sama dalam bentuk hubungan dagang antarnegarasangat dibutuhkan oleh setiap negara. Hal ini disebabkansetiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang dan jasayang dibutuhkan oleh rakyatnya. Selain itu, juga disebabkanadanya perbedaan sumber daya yang dimiliki, iklim, letakgeografis, jumlah penduduk, pengetahuan, dan teknologi.Alasan-alasan inilah yang menyebabkan munculnya perdaganganinternasional. Perdagangan internasional adalah perdaganganyang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasarsaling percaya dan saling menguntungkan. Perdaganganinternasional tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja,namun juga negara berkembang. Perdagangan internasional inidilakukan melalui kegiatan ekspor impor. Ekspor adalahkegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luarnegeri. Adapun impor adalah kegiatan membeli barang dan jasadari luar negeri ke dalam negeri. Dengan melakukan perdaganganinternasional melalui kegiatan ekspor impor, negara maju akanmemperoleh bahan-bahan baku yang dibutuhkan industrinyasekaligus dapat menjual produknya ke negara-negara berkembang. Sementara itu, negara berkembang dapat mengekspor hasil-hasil produksi dalam negeri sehingga memperoleh devisa. Negaraberkembang juga membutuhkan pinjaman dalam bentuk investasidan modal yang dapat diperoleh dari negara-negara maju. Devisadan pinjaman dalam bentuk investasi dan modal ini dapatdigunakan negara berkembang untuk memajukan perekonomian dalamnegerinya. Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturanpemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Bentuk-bentuk hambatan perdangangan antara lain:

1. Tarif atau bea cukai.

Tarif adalah pajak produk impor. Istilah Bea Cukai terdiridari 2 kata: bea dan cukai. Meski secara harfiah mirip, secaraistilah keduanya memiliki arti masing-masing. Kita mulai daribea. Berasal dari bahasa Sansekerta, bea berarti ongkos. Bea

dipakai sebagai istilah ongkos barang yang keluar atau masuksuatu negara, yakni bea masuk dan bea keluar. Instansipemungutnya disebut pabean. Hal-hal yang terkait dengannyadisebut kepabeanan. Nah, secara istilah, kepabeanan berartisegala sesuatu yang terkait dengan pengawasan atas lalu lintasbarang antar negara. Secara filosofis dan historis memangdemikian.

Filosofi adanya pabean memang pengawasan. Naluri pertahanan suatu negara atau entitas kekuasaan tentu akan melakukan pengawasan terhadap apapun yang masuk ke dalam wilayahnya. Tentu sang penguasa tidak ingin di wilayah kekuasaannya dimasuki barang-barang yang dapat mengancam kekuasaannya. Senjata atau mesiu misalnya. Atau barang yang dapat meracuni masyarakatnya, seperti alkohol atau candu. Dalam pada itu, sang penguasa juga ingin menciptakan stabilitas ekonomi, dengan kontrol pasar, sekaligus meraup pendapatan. Di sinilah bea dipungut. Kesemuanya, tentu, demi melindungi kepentingan nasional masing-masing.

Fungsi filosofis historis tadi tetap dipakai hingga kini di seluruh dunia. Dengan tetap bertujuan melindungi kepentingan nasional masing-masing, ada negara yang lebih menggunakan pabean sebagai alat pertahanan, ada yang cenderungke finansial. Oleh karenanya, banyak negara yang menjadikan pabean sebagai institusi militer atau keamanan, tak sedikit pula yang menjadikannya di bawah departemen yang mengurusi keuangan. Di AS, pabean di bawah Homeland Security Department.Di Hongaria, pabean adalah bagian dari militer. Yang di bawah keuangan contohnya di negara kita sendiri. Namun mayoritas, termasuk yang beraliran keuangan, pabean selalu dibekali kemampuan pertahanan negara atau penegakan hukum. Mungkin terkecuali pabean Singapura.

Karena dilahirkan dari rahim pertahanan yang bernafaskan pengawasan, pabean (Indonesia) semestinya memang tidak melulu dibebani target-target pemasukan keuangan negara. Pabean haruslebih dikonsentrasikan untuk menjaga pintu negara dari barang-barang yang mengancam kepentingan nasional.

2. Kuota.

Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untukmembatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga.Kuota adalah pembatasan secara fisik terhadap barang-barang

yang diperdagangkan secara Internasional. Kuota impor adalahpembatasan jumlah fisik yang masuk ke dalam negeri dan Kuotaekspor adalah pembatasan jumlah fisik barang-barang yangdiekspor ke luar negeri. Sama halnya dengan tarif, Kuota jugadi bagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

         Absolute atau Unilateral Kuota adalah pembatasan yang hanyadi lakukan  untuk negara sepihak, tidak  melalui persetujuan dengan negara lain.

         Negotiated atau Bilateral Kuota adalah Kuota yang besar kecilnya ditentukan berdasarkan persetujuan dengan 2 negara atau lebih.

         Tarif Kuota adalah gabungan antara tarif dan Kuota. Suatu barang yang dimasukkan ke dalam negeri melebihi jumlah yang telah ditargetkan, maka tarifnya akan menjadi lebih mahal.

Mixing Kuota adalah pembatasan penggunaan bahan mentah

yang diimpit pada proporsi tertentu dalam memproduksi barang.

3. Subsidi.

Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal.Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antaralain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain.

4. Muatan lokal.

5.      Kualitas Sumber Daya yang Rendah Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional. Mengapa? Karena jika sumber daya manusia rendah,maka kualitas dari hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah, akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lainyang kualitasnya lebih baik. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional.

6.      Pembayaran Antarnegara Sulit dan Risikonya Besar Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional,

negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabilamembayarnya dilakukan secara langsung akan mengalami kesulitan. Selain itu, juga mempunyai risiko yang besar. Oleh karena itu negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, akan tetapi melalui kliring internasional atau telegraphic transfer ataumenggunakan L/C.

7.      Adanya Kebijaksanaan Impor dari Suatu Negara Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang dari luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Salah satunya dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor.Hal itu akan menjadi penghambat bagi negara lain untuk melakukan perdagangan.

8.      Terjadinya Perang Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antarnegara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara tersebut juga akan mengalami kelesuan. Sehingga hal ini dapatmenyebabkan perdagangan antarnegara akan terhambat.

9.      Adanya Organisasi-Organisasi Ekonomi Regional Biasanya dalam satu wilayah regional terdapat organisasiorganisasi ekonomi. Tujuan organisasi-organisasi tersebut untuk memajukan perekonomian negara-negara anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negaranegaraanggota. Sebuah organisasi ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khusus untuk negara anggotanya. Akibatnya apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan.

10. Peraturan administrasi.

Peraturan Administarsi adalah Hukum mengenai pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya,fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.

11. Politik dumping

Politik Dumping adalah bilamana menjual suatu barang yang

dinilainya lebih tinggi dari harga beli, bila dijual di luar

negeri maupun dalam negeri tetap mendapat untung. Adapun

beberapa motif dari Politik Dumping, yaitu antara lain:

1.    Barang-barang yang diminati oeh negara asal, supaya dapat

terjual di luar negeri.

2.    Berebut pasaran Luar negeri.

3.    Memperkenalkan suatu produk dalam negri ke negara lain.

12. Perbedaan mata uang

Pada umumnya mata uang setiap negara berbeda-beda.Perbedaan inilah yang dapat menghambat perdaganganantarnegara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor, biasanyameminta kepada negara pengimpor untuk membayar denganmenggunakan mata uang negara pengekspor. Pembayarannyatentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. Padahalnilai uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata uangnegara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negarapengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negarapengimpor. Dengan demikian, agar kedua negara diuntungkan danlebih mudah proses perdagangannya perlu adanya penetapan matauang sebagai standar internasional..

Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi, karenamasyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitasnegara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatanperdangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkanproteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintahmendapatkan penghasilan dari bea-bea. Argumen untuk hambatan perdangan antara lain perlindunganterhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya

hambatan perdangan, harga produk dan jasa dari luar negeriakan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akanberkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokalperlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumendari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh:produk-produk yang telah diubah secara genetika. Di Indonesia, hambatan perdagangan banyak digunakan untukmembatasi impor pertanian dari luar negeri untuk melindungipetani dari anjloknya harga lokal.Sumber: http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perdagangan_Internasional_9.2_%28BAB_7%29